BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2014

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta Rencana Strategis Implementasi Biro Bina Sosial 2010-2015 yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Bina Sosial, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja 2.1

Umum Visi

:

“Terwujudnya

Pembangunan

Sosial

Kemasyarakatan

yang

Berkesinambungan”. Misi

:

1. Terwujudnya

pelayanan

terbaik

dalam

bidang

sosial

kemasyarakatan. 2. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais. 3. Diwarisinya dan diamalkannya serta dilestarikannya nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah. 4. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif. Tujuan

:

1. Terciptanya sistem pelayanan terintegrasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan. 2. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama di masyarakat. 3. Terwujudnya masyarakat yang mewarisi, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan daerah. 4. Meningkatnya fungsi lembaga adat. 5. Terwujudnya

koordinasi

perumusan

dan

implementasi

kebijakan penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif.

12 Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat


2.2

Arah Kebijakan Selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Provinsi Sumatera Barat, maka arah kebijakan Biro Bina Sosial adalah : 1.

Meningkatkan kompetensi organisasi dengan menyertakan para personil mengikuti pelatihan teknis dan fungsional serta pelatihan khusus yang mendukung tupoksi organisasi;

2.

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi program/kegiatan baik dalam lingkup Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat;

3.

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada program/kegiatan yang sangat diprioritaskan bagi masyarakat dan yang sangat berpotensi terjadinya permasalahan (korupsi, kolusi dan nepotisme).

2.3

Strategi Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Biro Bina Sosial adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan fungsi sistem yang berjalan sehingga pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan pemerintah lebih terkendali;

2.

Proaktif terhadap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program dan kegiatan, agar tidak menghambat target realisasi kegiatan mengenai kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan agama;

3.

Meningkatkan hubungan silaturahim antara masyarakat, generasi muda dan para tokoh-tokoh agama;

4.

Memberikan motifasi kerja kepada para aparatur bahwa keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah pada akhirnya memberi dampak kepada kesejahteraan masyarakat dan aparatur negara itu sendiri.

2.4

Program dan Kegiatan Perencanaan program dan kebijakan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 yaitu : 1.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk mencapai target kinerja yang baik;



Disadari, bahwa untuk mencapai kinerja yang baik perlu didukung oleh personil yang mempunyai sumber daya yang tinggi, mengingat semakin hari tingkat kesulitan sebagai pelayan masyarakat sekaligus sebagai pelayan kepada pimpinan dalam penyediaan data dan informasi dan hal birokrasi lainnya semakin sulit. Untuk itu kiranya perlu merespon secara arif dan bijaksana dan memberi peluang kepada seluruh personil meningkatkan kualitas pribadinya dengan mengikut sertakan diklat-diklat teknis, fungsional maupun diklat struktural. 2.

Sinergi antar bagian pada pelaksanaan kegiatan dalam mewujutkan data dan informasi yang akurat, informatif dan komunikatif serta menguatkan eksistensi Biro di eksternal organisasi. Dalam rangka menyajikan data dan informasi yang akurat, informatif dan komunikatif

seharusnya

didukung

oleh

adanya

unsur-unsusr

atau

komponen-komponen yang saling berinteraksi, saling komunikasi, saling koordinasi. Hal ini juga terkait dengan adanya relevansi tupoksi dan singkronisasi kegiatan yang saling menunjang dalam menghasilkan output yang sama. Untuk itu perlu kiranya bagian-bagian meningkatkan hubungan yang saling bersinergi sehingga pelaksanaan kegiatan saling menunjang dan bukan saling menyalahkan, bahkan bukan saling berebut kegiatan. Dengan adanya sinergi bagian, output yang dihasilkan merupakan gambaran tertatanya perencanaan, terarahnya pelaksanaan dan terealisasinya kegiatan sesuai target yang dicanangkan. Secara internal satu organisasi jika telah kuat didalamnya, sudah pasti kinerja dicapai akan maksimal, maka akan berdampak kepada lingkungan luar memandang dengan penuh kesalutan, sehingga timbul pengakuan yang berdampak eksisnya kembali organisasi. 3.

Reformasi job organisasi dalam rangka menempatkan karakteristik personil sesuai dengan job yang familier. Ada kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengerti secara teknis pekerjaan yang akan dilaksanakannya, namun ada juga terjadi sebaliknya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi sistem yang berjalan, output yang dihasillkan tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Menyadari hal ini perlu kiranya melakukan mutasi ataupun rotasi struktural secara menyeluruh untuk menempatkan personil pelaksana job sesuai dengan kemampuan akademis ataupun kemampuan penunjang yang dimilikinya.

Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas :





Misi 1 RPJMD 2010-2015 yaitu : “Mewujudkan Tata Kehidupan yang Harmonis, Agamais, Beradat, dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah ABS-SBK. Sasaran dari Misi tersebut adalah Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama, Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya, Berkembangnya lembaga/seni dan sosial budaya, Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.



Misi 3 RPJMD 2010-2015 yaitu : “ Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman dan Berkualitas Tinggi. Sasaran dari Misi tersebut adalah Meningkatnya SDM Unggulan yang berkarakter dan mutu pendidikan, Meningkatnya prestasi olahraga, Meningkatnya

peran

serta

pemuda

dalam

bidang

olahraga

dan

pembangunan 

Misi 4 RPJMD 2010-2015 yaitu : “ Mewujudkan Ekonomi Masyarakat yang Tangguh, Produktif, Berbasis Kerakyatan, Berdaya Saing Regional dan Global. Sasaran dari Misi tersebut adalah Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik, Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahtera Sosial (PMKS), Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, selanjutnya tingkat SKPD menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2015. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan

lima

tahun

secara

sistematis

dan

berkesinambungan

dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat SKPD. Isuisu strategis di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) oleh pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :



A. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pembekalan ABS-SBK Kepada Da’i/Mubaligh. 2. Fasilitasi Pembinaan Pondok Al-Qur’an se Sumbar. 3. Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Imam Masjid. B. Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi dan Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat. 2. Pencerahan Agama dan Silaturrahmi Bulan Ramadhan. 3. Wirid/Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur. 4. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Kantor Gubernur. 5. Pengiriman Kontingen Mengikuti Event Keagamaan Non Islam Tingkat Nasional. 6. Pelatihan Qori/Qoriah, Mufasir/Mufasirah, Hafiz/Hafizah Sumatera Barat. 7. Pengiriman Khafilah Sumatera Barat Dalam Rangka MTQ Nasional. 8. Pelatihan Guru TPA/TPSA/MDA se Sumbar. 9. Musabaqah Qiratil Khutub (MQK) Tingkat Nasional Tahun 2014. C. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Kunjungan dan Silaturrahmi Antar Umat Beragama di Sumatera Barat. 2. Pelatihan dan Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi. 3. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Sumbar. 4. Kegiatan Verifikasi dan Monev Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial. D. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang. E. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya, dengan kegitan sebagai berikut : 1. Koordinasi dan Pembinaan Kreatifitas Seni dan Budaya Tingkat SMA se Sumbar. 2. Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bagi Generasi Muda. 3. Semangat Bela Negara Bagi Generasi Muda. 4. Penyuluhan dan Sosialisasi Adat Minangkabau.



5. Sosialisasi dan Pengamalan ABS-SBK Tambo Alam Minangkabau. 6. Pembekalan ABS-SBK Untuk Guru BAM Tingkat SLTP se Sumbar. F. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Safari Adat dan Budaya masyarakat Minangkabau se Sumbar. 2. Pembekalan ABS-SBK Untuk Bundo Kanduang se Sumbar. 3. Fasilitasi dan Pembinaan KAN Terbaik di Sumbar. G. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan Rohani Bernuansa Surau. 2. Peningkatan Pemantapan dan Pemahaman Penerapan ABS-SBK Bagi Guru SMA/SMK. 3. Koordinasi Pembinaan dan Bimbingan Guru BK Dalam Membentengi Siswa Terhadap Penagruh Narkoba. 4. Koordinasi Pengembangan Kebijakan tentang Pencerahan Kenakalan Remaja di Sumatera Barat. H. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan di Sumbar. 2. Koordinasi dan Fasilitasi Hari Krida Olahraga di Lingkup Sekretariat Sumbar I. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah. 2. Safari Anti Narkoba Bagi Siswa/I SLTP, SLTA, SMK se Sumbar. 3. Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Dengan Lintas Sektor Kabupaten/Kota se Sumbar. 4. Koordinasi Penanggulangan Penggunaan Obat-obat dan Zat Terlarang. 5. Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS. 6. Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Program-program Pemerintahan di Bidang Kesejahteraan Rakyat. J. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Program-program Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana.



K. Program Koordinasi Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pembinaan dan Koordinasi Penanggulangan Gaky dan Perbaikan Gizi Masyarakat. 2.5

Renstra Biro Bina Sosial Tahun 2010-2015. Visi dan Misi Visi Rumusan Visi Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mencerminkan apa yang ingin dicapai Biro Bina Sosial selama kurun waktu 2010-2015 adalah : “Terwujudnya Pembangunan Sosial Kemasyarakatan yang Berkesinambungan”. Misi Misi suatu instansi pemerintah merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah negara. Selaras dengan Visi yang telah ditetapkan, Misi Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Misi Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu : 1. Terwujudnya pelayanan terbaik dalam bidang sosial kemasyarakatan. 2. Terciptanya kehidupan masyakarat madani yang harmonis dan agamais. 3. Diwarisinya dan diamalkannya serta dilestarikannya nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah. 4. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif. Tujuan 1. Terciptanya

sistem

pelayanan

terintegrasi

di

Bidang

Sosial

Kemasyarakatan. 2. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama di masyarakat. 3. Terwujudnya

masyarakat

yang

mewarisi,

mengamalkan

dan

melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan daerah. 4. Meningkatnya fungsi lembaga adat.



5. Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang Sosial Kemasyarakatan. 2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. 3. Peningkatan kualitas guru-guru TPQ/TPQA. 4. Meningkatnya peran pemangku adat dalam pola pewarisan, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah. 5. Meningkatnya peran lembaga adat (KAN) yang aktif. 6. Optimalisasi koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan sumberdaya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif. Secara keseluruhan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015. Renstra Biro Bina Sosial telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2010-2015, antara lain : 1.

Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan.

2.

Program

Peningkatan,

Pemahaman,

Penghayatan,

Pengamalan

dan

Pengembangan Nilai-nilai Agama. 3.

Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.

4.

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.

5.

Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya.

6.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat.

7.

Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan.

8.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

9.

Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial.

10. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam. 11. Program Koordinasi Perbaikan Gizi Masyarakat.



Pada Renstra Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Disamping itu, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IK/6/8/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada LAKIP. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja secara baik dan untuk memperoleh

informasi

kinerja

yang

penting

dan

diperlukan

dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

yang

digunakan

untuk

perbaikan

kinerja

dan

peningkatan

akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indicator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Merujuk pada Peraturan diatas maka Indikator Kinerja Utama Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai RPJMD adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama (IKU) Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang Sosial Kemasyarakatan.

1. Persentase tingkat kepuasan Jemaah Haji yang terlayani (Puas).

2.

Meningkatnya pemahaman pengalaman nilai-nilai agama.

2. Persentase peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga

dan



Amil Zakat lainnya.

2.6

3.

Peningkatan TPQ/TPQA

kualitas

guru-guru 3. Persentase kompetensi yang dilatih.

peningkatan guru TPQ/TPQA

4.

Meningkatnya peran pemangku adat 4. Persentase pemangku adat yang dalam pola pewarisan, pengamalan aktif dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah

5.

Meningkatnya peran lembaga adat 5. Persentase peningkatan lembaga (KAN) yang aktif adat (KAN) yang aktif

6.

Optimalisasi koordinasi perumusan 6. Persentase rumusan dan implementasi kebijakan rekomendasi rapat koordinasi penyelenggaraan pembangunan yang ditindaklanjuti. sumberdaya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada Tahun Anggaran 2014, Rencana Kinerja Tahunan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabe berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya pelayanan

INDIKATOR KINERJA

kualitas Bidang

Sosial

Kemasyarakatan. 2. Meningkatnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama.

1. Persentase kepuasan

tingkat Jemaah

TARGET 100%

Haji

yang terlayani (Puas). 2. Persentase

peningkatan

pengumpulan

10%

dan

penyaluran zakat, infak, sedekah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat lainnya. 3. Peningkatan kualitas guru-guru TPQ/TPQA

3. Persentase

peningkatan

kompetensi

1%

guru

TPQ/TPQA yang dilatih. 4. Meningkatnya peran pemangku 4. Persentase adat dalam pola pewarisan,

pemangku

6%

adat yang aktif



pengamalan nilai-nilai

dan

pelestarian

budaya

lokal

dan

daerah 5. Meningkatnya peran lembaga adat (KAN) yang aktif

5. Persentase

peningkatan

2%

lembaga adat (KAN) yang aktif

6. Optimalisasi

koordinasi

6. Persentase

rumusan

perumusan dan implementasi

rekomendasi

rapat

kebijakan

koordinasi

yang

penyelenggaraan

pembangunan

sumberdaya

100%

ditindaklanjuti.

manusia yang sehat, sejahtera dan produktif. 2.7

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumtera Barat Tahun 2014 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya kompetensi aparatur daerah. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kompetensi aparatur sesuai kompetensi jabatan yang dimiliki, meningkatnya disiplin, etos kerja dan motivasi aparatur, terpenuhinya hak dan kewajiban aparatur sesuai peraturan yang berlaku. Untuk mencapai sasaran strategis instansi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indicator kegiatan untuk mencapai indicator sasaran strategis. Sasaran strategis Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah



Provinsi Sumatera Barat ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan Kinerja Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2014 Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang Sosial Kemasyarakatan

1. Persentase Tingkat Kepuasan Jemaah Haji yang terlayani (Puas)

100%

2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama

1.

Persentase peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Lainnya

10%

3. Peningkatan kualitas guruguru TPQ/TPQA

1.

Persentase Peningkatan Kompetensi Guru TPQ/TPQA yang Dilatih

1%

PROGRAM

KEGIATAN

1. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1. Program Pengembangan Lembagalembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

1. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang

1. Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan

1. Pelatihan Guru TPA/TPSA/MDA se Sumatera 2. Pengiriman Kafilah Sumatera Barat dalam rangka MTQ Nasional 3. Fasilitasi dan Penilaian Didikan Subuh tergiat se Sumatera Barat

1. Kunjungan dan Silaturahmi Antar Umat Beragama di Sumatera Barat 2. Pelatihan dan Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi 3. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Sumbar 4. Kegiatan Verifikasi dan Monev Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2014 Nilai-nilai Agama

4. Meningkatnya peran pemangku adat dalam pola pewarisan, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah 5. Meningkatnya peran lembaga adat (KAN) yang aktif

1.

Persentase pemangku adat yang aktif

6%

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat

1.

Persentase peningkatan lembaga adat (KAN) yang aktif

2%

6. Optimalisasi koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan

1.

Persentase rumusan rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti

100%

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat 1. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan

4. Pencerahan Agama dan Silaturrahmi Bulan Ramadhan 5. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Kantor Gubernur 6. Wirid Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kanto Gubernur 7. Pelatihan Qori/Qoriah, Mufasir/Mufasirah dan Hafiz/Hafizah Sumatera Barat 8. Pengiriman Kontingen Mengikuti Event Keagamaan Non Islam Tingkat Nasional 9. Kegiatan Musabaqah Qiratil Khutub (MQK) Tingkat Nasional Tahun 2014 1. Safari Adat dan Budaya Masyarakat Minangkabau se Sumbar 2. Pembekalan ABS-SBK Untuk Bundo Kanduang se Sumbar 1.

Fasilitasi dan Pembinaan KAN Terbaik di Sumbar

1. 2.

Pembinaan dan Pengembangan UKS Safari Anti Narkoba Bagi Siswa/I SLTP, SLTA dan SMK se Sumbar Tahun 2014


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2014 pembangunan sumberdaya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif

Sosial

3.

4.

5. 6.

Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan Lintas Sektor Kabupaten/Kota se Sumbar Koordinasi Penanggulangan, Penggunaan Obat-obat dan Zat Terlarang Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Program-program Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Rakyat




BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Recommend Documents