BAB II PERENCANAAN KINERJA. 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan

daerah

Bab II Perencanaan Kinerja

sesuai

dengan

kewenangan

dan

kewajiban

dalam

24


penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sebagai

kerangka

perencanaan

jangka

panjang

dijabarkan

dengan

perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Langsa Tahun 2012-2017 sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2013.

2.2

Visi dan Misi Kota Langsa

2.2.1

VISI Pada era reformasi di mana tuntutan akan transparansi menjadi tantangan

bagi eksistensi suatu instansi, maka kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tidak bisa dihindarkan.

Transparansi pada tubuh lembaga

pengawasan pun tidak lepas dari tuntutan tersebut. Pengawasan yang profesional, pelayanan prima akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai kondisi tersebut maka ditetapkanlah Visi.


25


Visi merupakan pernyataan niat akan menjadi apa Pemerintah Kota Langsa di masa mendatang.

Pernyataan visi Kota Langsa menampilkan hal-hal terkait

dengan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara mendengar dari bawah apa yang menjadi keinginan seluruh rakyat Kota Langsa dan selanjutnya bekerja untuk mewujudkan keinginan tersebut. Sedangkan pelaksanaan Syariat Islam terlihat dengan keinginan Pemerintah Kota Langsa untuk menjalankan amanah baik dari Allah SWT maupun amanah dari seluruh rakyat Kota Langsa.

Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan visi-nya sebagai berikut : “Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah : 1.

Kota Berperadaban Kota Langsa memiliki jati diri, harga diri, berbudaya, dan mandiri dalam

upaya mencapai kemakmuran masyarakat Kota Langsa, berlandaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ekonomi lokal yang tangguh, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 2.

Kota yang Islami Kota yang dihuni masyarakatnya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah

SWT serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antar umat beragama.


26


Beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar visi yang ditetapkan dapat diwujudkan antaranya adalah : 1)

Terciptanya keberlanjutan perdamaian di Aceh secara keseluruhan, termasuk di Kota Langsa, selama terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

2)

Kestabilan makro ekonomi serta kondusifnya kondisi sosial dan politik secara nasional;

3)

Tersedianya anggaran pembangunan daerah yang memadai setiap tahun serta difokuskan pada program pembangunan prioritas;

4)

Dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Kota Langsa, termasuk jajaran eksekutif dan legislatif, maupun kalangan dunia usaha (swasta).

2.2.2

MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah sebagai jabaran visi yang telah ditetapkan . Pemerintah Kota Langsa menetapkan 10 (sepuluh) misi yaitu: 1.

Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaffah;

2.

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel;

3.

Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);


27


4.

Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah;

5.

Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas guna mendorong percepatan pengembangan kota dan wilayah;

6.

Mewujudkan

pembangunan

infrastruktur

berkualitas

guna

mendorong

percepatan pengembangan kota dan wilayah; 7.

Mendorong peningkatan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan;

8.

Mewujudkan pemukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang serasi dan lestari;

9.

Menguatkan

kapasitas

pemerintah

gampong

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan 10. Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) .

2.3

TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang

lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga,


28


meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu pada visi dan misi Kota Langsa serta didasarkan pada isuisu stratejik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2012-2017, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kota Langsa, yaitu : 1.

Melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat;

2.

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih dan berwibawa (good governance);

3.

Menciptakan tata ruang kota serta pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman);

4.

Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Kota Langsa yang berkualitas dan berdaya saing serta menguatkan ketahanan budaya daerah guna mendorong percepatan pembangunan;

5.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Kota Langsa yang berperadaban;

6.

Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur guna mendorong percepatan pengembangan Kota dan wilayah;

7.

Menguatkan

kapasitas

UMKM

dan

membangun

ekonomi

kerakyatan

berlandaskan potensi sumber daya ekonomi lokal;


29


8.

Menciptakan permukiman masyarakat layak huni dan penataan lingkungan yang serasi dan harmonis;

9.

Menguatkan kapasitas lembaga pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan

10. Menciptakan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

2.4

SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai

atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan Sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kota Langsa sebanyak 30 sasaran yaitu : 1.

Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2.

Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan ummat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan.

3.

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (good governance).

4.

Meningkatnya kapasitas DPRK dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi, pengangaran, dan pengawasan.


30


5.

Meningkatnya aparatur yang beretos kerja tinggi, profesional dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

6.

Meningkatnya pengelolahan keuangan daerah sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan Profesional.

7.

Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah.

8.

Ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan.

9.

Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolahan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana.

10. Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (Bersih, Indah, Menarik, dan Nyaman). 11. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan. 12. Meningkatnya kualifikasi dan kompotensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas. 13. Berkembangnya

budaya

daerah

dan

kearifan

lokal

yang

mendukung

pembangunan daerah. 14. Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau. 15. Meningkatnya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat. 16. Meningkatnya pembangunan infrasruktur pelayanan publik perkotaan dan wilayah yang berkualitas 17. Meningkatnya sarana dan prasarana pelabuhan kuala langsa yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor.


31


18. Meningkatnya distribusi air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat. 19. Meningkatnya pelayaanan jasa transportasi yang efisien dan ekonomis dan aman. 20. Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. 21. Meningkatnya kemitraan strategis BUMN pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM dan perdagangan ekspor. 22. Meningkatnya iklim usaha yang kondusif dan kompetitif. 23. Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. 24. Meningkatnya kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka mendukung kebutuhan pangan. 25. Meningkatnya

lingkungan

permukiman

yang

berkualitas

dalam

upaya

menciptakan kota tanpa permukiman kumuh. 26. Meningkatnya kualitas kinerja cakupan pelayanan limbah dan persampahan. 27. Menguatnya kapasitas dan tata kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan. 28. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.


32


29. Meningkatnya kondisi daerah yang aman dan kondusif serta keberlanjutan perdamaian. 30. Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman dan bermartabat.

2.5

Kebijakan Kebijakan merupakan arah/tindakan pedoman untuk menentukan bentuk

konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan merupakan pedoman untuk mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

2.6

Program Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematik dan terpadu

yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka


33


kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2014 adalah sebanyak 98 program yaitu : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.

Program Keluarga Berencana

6.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

7.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

8.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

9.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

10. Program Penataan Administrasi Kependudukan 11. Program Pendidikan Anak Usia Dini 12. Program Pengembangan Data/Informasi 13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 14. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 16. Program Pengembangan Perumahan 17. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 18. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


34


19. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 21. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 22. Program Perencanaan Tata Ruang 23. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 24. Program Kerjasama Pembangunan 25. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 26. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 27. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 28. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 29. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 30. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 31. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 32. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 33. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 34. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 35. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 36. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 37. Program Pembinaan Anak Terlantar 38. Program Pendidikan Menengah


35


39. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 40. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 41. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 42. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 43. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 44. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 45. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 46. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 47. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 48. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 49. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 50. Program Pendidikan Non Formal 51. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 52. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 53. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 54. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 55. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 56. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 57. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 58. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 59. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


36


60. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 61. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 62. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 63. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 64. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 65. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 66. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 67. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH 68. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 69. Program Pendidikan Politik Masyarakat 70. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 71. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 72. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 73. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 74. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 75. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 76. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 77. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 78. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


37


79. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 80. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 81. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 82. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 83. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 84. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 85. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 86. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 87. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 88. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 89. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 90. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 91. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya 92. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 93. Program Pendidikan Kedinasan 94. Program Pendidikan Kedinasan 95. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


38


96. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 97. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 98. Program Peningkatan Pelayanan Ibu dan Balita

2.7

Perjanjian Kinerja Perjanjian

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimilik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Langsa tahun 2014 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel Perjanjian Kinerja kota Langsa tahun 2014 dapat dilihat pada tabel Perjanjian berikut ini: Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Sasaran 1.

Berkurangnya

Indikator kegiatan-

1.1

Satuan

Target 2014

Jumlah

kegiatan asusila dan amoral

perkara

lainnya yang tidak sesuai

penegakan

dengan ajaran Islam

qanun syariat

Kasus

596

islam


39


Sasaran

Indikator 1.2

Satuan

Target 2014

Jumlah Penyelesaian perkara

Kasus

596

Orang

400

Temuan

167

Temuan

167

Qanun

10

penegakan qanun 2.

Meningkatnya fungsi

3.

peran

ulama

dan

2.1

dalam

Jumlah Ulama (Imam

pemberdayaan ummat dan

gampong,

pengayom dalam kehidupan

mesjid,

keagamaan

meunasah)

Meningkatnya

3.1

penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah Temuan

yang

Kasus yang

berkualitas, amanah, bersih,

ditindaklanjuti

dan

LHP Tahun

berwibawa

(good

governance)

berkenaan 3.2

Jumlah Temuan Kasus yang tidak ditindaklanjuti LHP Tahun berkenaan

4.

Meningkatnya

Kapasitas

4.1

Jumlah

DPRK dalam menjalankan

Qanun yang

fungsi-fungsi

disahkan


legislasi,

40


Sasaran

Indikator

pengangaran,

Satuan

Target 2014

dan

pengawasan 5.

Meningkatnya aparatur yang beretos

kerja

profesional

5.1

tinggi,

dan

kasus

disiplin

Penjatuhan

dalam pelaksanaan tugas-

Hukuman

tugas

Disiplin

pemerintahan

dan

pembangunan daerah 6.

Jumlah

daerah

pelaporan

30

Aparatur

Meningkatnya Pengelolahan keuangan

Kasus

6.1

sistem

Wajar Tanpa

keuangan

pemerintahan

Predikat

Pengecualian

yang

Penghargaan

WTP

akuntabel, transparan dan Profesional 7.

Meningkatnya

kemandirian

7.1

daerah dan meningkatnya

Ketergantu-

Pendapatan

Daerah

ngan dengan

struktur

Pemerintah

(PAD)

Asli

dalam

penerimaan daerah 8.

Tingkat

Terwujudnya

Perencanaan

Pembangunan Daerah

%

77

Dokumen

7

Pusat 8.1

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah - RPJMD


41


Sasaran

Indikator

Target

Satuan

2014

- RKPD - RKPD-P - KUA - KUA-S - PPAS - PPAS-P 8.2

Ketepatan Jadwal

Minggu / Bulan

Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Daerah - RPJMD

Minggu ke IV bulan ke 5

- RKPD


- RKPD-P

Minggu ke I bulan ke 6

- KUA


Minggu ke

42


Sasaran

Indikator

Target

Satuan

2014 I bulan 8

- KUA-S


- PPAS


- PPAS-P


8.3

Penyeleng-

Tersele-

Tersele-

garaan

nggara /

nggara

Forum

tidak

Musyawarah

tersele-

Pembangun-

nggara

an Daerah 9.

Meningkatnya pembangunan perkotaan

yang

memperhatikan pengelolahan

9.1

Jumlah seluruh Wilayah

lingkungan

Titik

3

Rawan Longsor


43


Sasaran dan

Indikator

berwawasan

mitigasi

9.2

bencana

Satuan

Target 2014

Panjang Jalan Kota Dalam

Km

251.376

Pasar

3

%

100

Orang

1.455

Event

3

Kondisi Baik 10. Meningkatnya

10.1

Jumlah

pengembangan pusat pasar

Pasar

dan

Kecamatan

perdagangan

BERIMAN

yang

(Bersih,

Indah,

Menarik, dan Nyaman) 11. Meningkatnya kualitas dan pemerataan

11.1

pelayanan

Angka Melek Huruf

pendidikan 12

Meningkatnya kualifikasi dan kompotensi

guru

12.1

serta

Guru yang memenuhi

tenaga kependidikan dalam

kualifikasi

mendorong

S1/D-IV

peningkatan

pelayanan

pendidikan

berkualitas 13. Berkembangnya

Budaya

13.1

Jumlah

daerah dan kearifan lokal

Penyelengga

yang

raan Festival

mendukung

pembangunan daerah

Seni dan Budaya daerah


44


Sasaran

Indikator

14. Meningkatnya

Pelayanan

14.1

Harapan

terjangkau

Hidup pelayanan

15.1

lama proses

dan cepat

perizinan 16.1

2014

%

71,23

Hari

2

Unit

53

Ada

Ada

Rata-rata

administrasi publik yang baik

16. Meningkatnya pembangunan

Target

Usia

kesehatan berkualitas dan

15. Meningkatnya

Satuan

Ketersediaan

infrasruktur pelayana publik

Puskesmas

perkotaan dan wilayah yang

Pembantu

berkualitas

dan Jaringanya

17. Meningkatnya

sarana

dan

17.1

Ketersediaan

prasarana pelabuhan kuala

Sarana dan

langsa yang memadai dalam

Prasarana

mendukung

Pelabuhan

perdagangan

aktivitas ekspor

dan

impor 18. Meningkatnya Distribusi air

18.1

Jumlah

bersih yang memadai dalam

Pelanggan

Rumah

upaya pemerataan distribusi

air bersih

Tangga

8.427

air bersih bagi masyarakat 19. Meningkatnya jasa

Pelayaanan

transportasi

yang

efisien dan ekonomis dan


19.1

Jumlah Orang yang

Orang

421.371

terangkut

45


Sasaran

Indikator

aman

Satuan

Target 2014

angkutan umum

20. Meningkatnya

kapasitas

20.1

Jumlah

koperasi dan usaha mikro,

Usaha Mikro

kecil dan menengah (UMKM)

dan Kecil

dalam

Usaha

mendorong

726

peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 21. Meningkatnya strategis

Kemitraan

BUMN

Usaha,

Perbankan,

Pemerintah

21.1

pelaku

Jumlah BPR/LKM

dan

Aktif BPR/LKM

dalam

Aktif

mendorong pengembangan UMKM

dan

9

perdagangan

ekspor 22. Meningkatnya Iklim usaha yang

kondusif

kompetitif

dan

22.1

Jumlah

Tanda

Tanda daftar

daftar

perusahaan

perusa-

(TDP)

481

haan (TDP)


46


Sasaran

Indikator

23. Meningkatnya produksi

kapasitas

perikanan

upaya

23.1

dalam

Target 2014

Jumlah Produksi ikan

meningkatkan

kesejahteraan

Satuan

keseluruhan

Ton

5298.68

Ton

9.213

%

25

M3

197.21

Program

5

masyarakat

nelayan 24. Meningkatnya

kapasitas

24.1

Jumlah

produksi dan produktivitas

Produksi

pertanian

Padi

dalam

mendukung

rangka

kebutuhan

pangan 25. Meningkatnya

lingkungan

permukiman berkualitas

25.1

yang

Jumlah Pemukiman

dalam

upaya

kawasan

kota

tanpa

kumuh

menciptakan

permukiman kumuh 26. Meningkatnya

Kualitas

26.1

Jumlah

kinerja cakupan pelayanan

volume

limbah dan persampahan

sampah yang tertangani

27. Menguatnya kapasitas dan

27.1

Total

tata kelola kepemerintahan

program

gampong yang baik dalam

pemberdaya-

pelaksanaan pembangunan

an masyarakat


47


Sasaran 28. Meningkatnya peran serta dan

kesetaraan

28.1

gender

Jumlah

Orang

18.586

Partai

3

Kegiatan

1

2014

Perempuan

29. Meningkatnya

kondisi

yang

Satuan

Pekerja

dalam pembangunan

Daerah

Target

Indikator

aman

29.1

dan

Jumlah Partai Lokal

kondusif serta keberlanjutan perdamaian 30. Meningkatnya demokrasi menuju

kualitas dan

masyarakat

berkeadilan,

tertib,

politik yang aman

30.1

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

dan bermartabat


48

BAB II PERENCANAAN KINERJA. 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Recommend Documents