BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 tahun 2011. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013

26

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2013. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015, Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Rencana Kinerja Tahun 2013, serta Penetapan Kinerja Tahun 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 ( lima ) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap

sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran

pembiayaan.

2.2.

Visi dan Misi Kabupaten Badung

2.2.1. Visi Sejalan dengan perkembangan era globalisasi, Kabupaten Badung menghadapi sejumlah permasalahan, tantangan dan atau ancaman yang sangat komplek dengan berbagai dimensinya seperti : kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pelestarian dan penyelamatan lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karenanya untuk membangun Badung yang lebih baik dimasa mendatang pada RPJMD Tahun 2010-2015 memberi prioritas pada upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, termasuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan yang hidup dalam


27

masyarakat Badung, maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung adalah :

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berdasarkan falsafah TRI HITA KARANA. 2.2.2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk menuju Badung “Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berdasarkan TRI HITA KARANA”, maka rumusan misi Kabupaten Badung dalam mencapai misi Badung 2013 ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten Badung dan sebagai pengejawantahan dari TRI HITA KARANA, yang dikelompokan menjadi 3 fungsi yaitu : 1. Fungsi Perhyangan: 1. Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian. 2. Fungsi Pawongan: 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung. 3. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan.


28

5. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman & ketertiban masyarakat. 6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government). 3. Fungsi Palemahan: 7. Memantapkan pelaksanan otonomi Daerah. 8. Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi wilayahnya. 9. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2.2.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Badung, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah kabupaten Badung yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan serta menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan sasaran ( Obyektif ) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Badung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Badung TUJUAN

SASARAN

Visi : Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan

Jagadhita

Berdasarkan TRI HITA KARANA Misi 1 :

Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian Peningkatan Partisipasi masyarakat di Pura Sad Kahyangan


29

TUJUAN

SASARAN Peningkatan pengetahuan Desa Adat dalam pembuatan Awig-awig yang tertulis

Terwujudnya kelestarian adat dan budaya Bali

Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan budaya bali

Meningkatkan rasa srada bhakti yang damai (Shanti) diantara sesama umat beragama dalam upaya mewujudkan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat

Terwujudnya Kerukunan Kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai (Shanti)

Terwujudnya pendidikan yang bermutu

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anakanak usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung. Meningkatkan ketercapaian keterjangkauan memperoleh layanan

dan

Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten Badung Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat propinsi, nasional dan regional Terwujudnya produktifitasTenaga Kerja

peningkatan

Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja Terwujudnya peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terwujudnya Tenaga Kerja

peningkatan

Terwujudnya peningkatan Lembaga Ketenagakerjaan

perlindungan pengembangan

Terwujudnya peningkatan pemberdayaan angkatan kerja

Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan

Meningkatkan pelayanan perpustakaan Meningkatkan budaya baca masyarakat

Terwujudnya pelayanan kesehatan prima dengan biaya yang terjangkau dan akses yang memadai melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.


30

TUJUAN

SASARAN Meningkatnya pemanfaatan pelayanan RS oleh masyarakat Meningkatnya Kualitas pelayanan RS Meningkatnya pendapatan rumah sakit Meningkatnya pengelolaan keuangan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan peningkatan daya saing SDM masyarakat Badung.

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efesien

Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu.

Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu

Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana menuju keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera

Terpenuhinya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga Terwujudnya pengetahuan dan perilaku remaja Menurunnya median usia kawin pertama Terwujudnya kemandirian serta kualtas manajemen/kelembagaan melalui komponen stackeholder

Terwujudnya peningkatan peranan perempuan

Meningkatnya peranan perempuan

Terwujudnya perlindungan keluarga

Meningkatnya perlindungan anak

Terwujudnya pembangunan yang responsif gender

Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki

Meningkatnya kwalitas ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya.

Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya


31

TUJUAN Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial

SASARAN Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial Meningkatnya kwalitas kesejahteraan sosial Terwujudnya PMKS

peningkatan

pelayanan pemberdayaan

Terwujudnya peningkatan pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan.

Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sektor ekonomi Badung. Sektor UKM dan Koperasi yang berdaya saing

Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi

Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi

Meningkatnya pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan

Meningkatnya Optimalisasi Lahan dan Air

Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan Tercapainya target pemasaran Meningkatnya unit-unit usaha rumah tangga petani Tumbuhnya sentra produksi Terciptanya pasar Meningkatnya pengembangan ekonomi kerakyatan menuju ekonomi yang kreatif.

Terwujudnya UMKM yang kreatif dan unggul Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam pemenuhan kebutuhan protein alami Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Terwujudnya penyelenggaraann pemerintahan Desa dan kelurahan yang berkualitas Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Teknologi

Meningkatnya kwalitas aparatur pemerintah Desa dan kelurahan Meninngkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kel Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna


32

TUJUAN Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

SASARAN (TTG) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatnya pelayanan dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban

Terwujudnya harmonisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Mewujudkan citra positif pemerintah

Terwujdnya harmonisasi Rancangan produk hukum yang sesuai dengaan peraturan perundang-undangan Terwujudnya opini positif terhadap pemerintah daerah

Meningkatkan kualitas dan Kuantitas lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan

Terlaksananya pelayanan pertanahan Terujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna Terujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Terujudnya penataan asset daerah yang akuntabel

Terlaksananya penataan penghapusan asset daerah yang kondisinya rusak Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efesien berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bantuan Pemda ke masyarakat tepat sasaran dan berdaya guna

Terujudnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya upaya pengurangan resiko Bencana melalui pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi

Meningkatnya pengetahuan, pemahaman desa/kelurahan dan Sekolah tentang penanggulangan bencana

Meningkatkan kapasitas Aparatur Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat saat tanggap darurat secara cepat dan tepat

Tersedianya sarana dan Prasarana pengurangan resiko Bencana Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Terwujudnya pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya Terwujudnya penanganan kedaruratan dengan


33

TUJUAN

Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi saat pasca Bencana

Meningkatnya Disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dan meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang efektiktif dan efisien

SASARAN cepat dan tepat Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana Terwujudnya perbaikan lingkungan,sarana dan prasaran umun pasca bencana Terwujudnya pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat pasca bencana Terwujudnya pengembangan SDM aparatur yang berkualitas, memiliki kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan. Terwujudnya Disiplin aparatur Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang akurat, efektif dan efisien

Terujudnya sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD

Meningkatnya kualitas

Meningkatnya kapasitas

SDM perencana

SDM perencana

pembangunan daerah

pembangunan daerah

Meningkatkan pengelolaan sistem kearsipan

Terlaksananya sistem kearsipan pada unit kerja sesuai peraturan yang berlaku

Meningkatkan SDM Tenaga pengelola arsip SKPD melalui Diklat dan Bimtek

Tercapainya SDM yang memadai untuk mengelola arsip

Meningkatkan ketersediaan sarana dan Prasarana Aparaturn yang berkualitas untuk mendukung pelayanan Arsip dengan cepat,tepat dalam penemuan kembali arsip yang diperlukan

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dibidang penataan dan pengelolaan arsip

Meningkatkan pelayanan kearsipan pada Unit-unit kerja melalui Bimtek,Pembinaan dan Monitoring

Meningkatnya kepuasan penerima layanan kearsipan

Meningkatkan pengetahuan kearsipan pada Unit-unit kerja sesuai perkembangan teknologi sesuai UU kearsipan dan sosialisasi PERBUB tentang tata kearsipan Daerah

Tercapainya kualitas Tenaga pengelola arsip pada Unit-unit kerja untuk melaksanakan sistem kearsipan


34

TUJUAN

SASARAN

Menyelamatkan arsip sebagai pertanggungjawaban Pemerintah

Terpeliharanya arsip yang memiliki Nilai Guna

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunandaerah

pelaksanaan pembangunan daerah Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu Meningkatkan sistem pengendalian intern

Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Meningkatkan kualitas dan validitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Badung Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan Peningkatan inventarisasi data pemeriksaan Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Peningkatan kesadaran krama subak dalam memahami dan melaksanakan Awig – Awig

Meningkatkan pendapatan asli daerah Pembinaan awig – awig dan pelaksanaanya

Terwujudnya Adat dan Seni Budaya Bali Meningkatnya partisipasi masyarakat yang lestari dalam pelestarian adat dan budaya Bali Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang terpadu

Meningkatnya sistem administrasi yang terpadu

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Terwujudnya pelayanan yang berkualitas yang efisien, efektif, transparan dan


35

TUJUAN

SASARAN

akuntabel. Terwujudnya wilayah kecamatan Kuta yang tertib dan aman Terwujudnya partisivasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Terwujudnya administrasi kependudukan di wilayah Kelurahan

Meningkatnya ketertiban administrasi kependudukan

Meningkatnya pelayanan administrasi yang berkualitas Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pembangunan Terwujudnya kualitas pelayanan

Terwujudnya kebersihan lingkungan

Meningkatnya lingkungan yang bersih di wilayah kelurahan

Terwujudnya kondisi aman dan tertib di wilayah kelurahan

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur kebinamargaan dan pengairan

Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan Terwujudnya kualitas sarana dan prasana pengairan yang berkondisi baik

Meningkatnya kualitas tenaga teknis dibidang kebinamargaan dan pengairan

Terwujudnya peningkatan tenaga teknis dibidang kebinamargaan

Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Terwujudnya pembangunan yang dengan pola dan fungsi wilayah

Terwujudnya manajemen penataan ruang yang sfektif

sesuai

Meningkatnya pembangunan wilayah pertumbuhan Pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan Meningkatnya pelayanan umum dibidang perhubungan Meningkatnya kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan industri pariwisata Meningkatkan kunjungan wisatawan Terwujudnya pencegahan,

pelayanan prima dibidang penanggulangan dan

Tercapainya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran serta cara


36

TUJUAN penyelamatan bahay kebakaran

SASARAN penanggulangannya Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Meningkatnya upaya pencegahan kebakaran Semakin terlindunginya keselamatan dan kesehatan kerja Reklamasi dan konservasi lahan pasca tambang Pengendalian usaha migas dan ketenagalistrikan/genset

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Terwujudnya prasarana dasar pemukiman yang berkondisi baik Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya pengelohan limbah berupa reaktor biogas untuk para peternak Meningkatkatnya peran serta masyrakat dalam pelestarian lingkungan hidup Meningkatnya taman dan ruang terbuka hijau menuju Badung bersih, hijau dan berbunga Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung

2.3.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi pembangunan Kabupaten Badung diarahkan untuk mewujudkan

pembangunan di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi-strategi pembangunan Kabupaten Badung, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Kebutuhan dasar rakyat adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Kebutuhan dasar selama ini sudah diperhatikan bukan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses


37

pembangunan, namun diprogramkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan diagendakan dalam agenda lima tahunan yang secara tegas dan jelas menjadi agenda utama pemerintahan Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat, ada jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan, serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat yang meningkat. Pada lima tahun

mendatang ini, pengakuan pemberian pelayanan pemenuhan

kebutuhan hak dasar semakin dioptimalkan. Pembangunan tidak semata-mata menekankan pada pencapaian dan pengejaran

pertumbuhan ekonomi tetapi

memperhatikan keadilan dan pemenuhan hak dasar politik dan sosial rakyat. Untuk itu strategi pembangunan diarahkan pada upaya untuk terus melakukan peningkatan pemenuhan hak dasar, meliputi : hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum, hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup ( sandang, pangan dan papan ) yang terjangkau, hak rakyat untuk memperolah akses atas kebutuhan pendidikan, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan, hak rakyat untuk memperoleh keadilan, hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan perubahan , hak rakyat untuk berinovasi

serta hak rakyat untuk memeluk

agamanysa

beribadat

masing-masing

dan

untuk

menurut

agama

dan

kepercayaannya. Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Badung tahun 2010 –2015, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut: 1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Misi 1 (Meningkatkan srada dan bhakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di era kekinian) adalah sebagai berikut : Strategi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013

38

a.

Peningkatan pendidikan keagamaan baik formal maupun nonformal guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai-nilai Agama dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga tercipta kerukunan kehidupan beragama di Kabupaten Badung.

b.

Peningkatan pembinaan Agama guna pengembangan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai ajaran Agama, Adat dan Budaya Bali di masyarakat.

c.

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pendidikan dan pengembangan nilai-nilai Agama di sekolah maupun di masyarakat.

d.

Peningkatan keharmonisan dan kerukunan antar-umat dan sesama umat beragama di Kabupaten Badung.

Arah kebijakan : a. Meningkatkan

pemahaman,

penghayatan,

pengamalan

dan

pengembangan nilai-nilai agama serta meningkatkan eksistensi Adat dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan ajaran agama Hindu, Adat, Budaya Bali dan kerukunan umat beragama dan penganut aliran kepercayaan. c. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dalam rangka melestarikan budaya Bali. d. Meningkatkan keharmonisan antar-pemeluk Agama dalam aspek kehidupan beragama dalam upaya mengajegkan Bali. 2. Strategi dan Arah kebijakan Daerah

yang ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Misi 2 (Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung) adalah sebagai berikut :


39

Strategi : a.

Peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat Kabupaten Badung.

b.

Peningkatan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Badung yang berdaya saing di bursa kerja.

c.

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau.

d.

Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Badung.

e.

Pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan dasar

f.

Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK bagi masyarakat.

Arah kebijakan : a. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan. b. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang terampil dan kompetitif. c. Meningkatkan mutu pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mencakup upaya untuk meningkatkan pemerataan dan efisiensi internal pendidikan usia dini, dasar dan menengah. d. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas dan RSUD. e. Meningkatkan status kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. f. Meningkatkan budaya penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK bagi masyarakat. 3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Misi 3 (Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat) adalah sebagai berikut :


40

Strategi : a.

Peningkatan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis SIAK

b.

Peningkatan pembangunan kependudukan menuju keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera.

c.

Peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender di segala bidang pembangunan.

d.

Peningkatan sektor ekonomi kerakyatan yang kreatif termasuk sektor usaha

pertanian,

perkebunan,

kelautan

dan

perikanan,

serta

pengembangan usaha mikro perdesaan terutama bagi masyarakat miskin, penyandang cacat dan korban bencana. e.

Penguatan dan pemberdayaan UKM/IKM di Kabupaten Badung guna terciptanya UKM yang tangguh dan mandiri dan pengembangan UKM bagi masyarakat miskin maupun penyandang cacat dan sosial.

f.

Pengembangan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah.

Arah kebijakan : a. Meningkatkan tertib sistem administrasi kependudukan mulai tingkat banjar/lingkungan sampai pemerintah kabupaten. b. Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. c. Meningkatkan peran wanita dan kesetaraan gender di bidang yang strategis antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. d. Meningkatkan dan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi keluarga seperti pasar, peningkatan produktivitas pertanian, usaha pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan dan pengembangan usaha mikro perdesaan. e. Pengembangan jiwa kewirausahaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang dibarengi dengan pembinaan secara berkelanjutan dan dukungan permodalan. f. Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang kreatif. 4. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Misi 4 (Meningkatkan


41

perekonomian yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan) adalah sebagai berikut : Strategi : a.

Pemberdayaan pertanian, UMKM dan koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya.

b.

Peningkatan daya saing sektor UMKM, pertanian dalam arti luas dan pariwisata.

c.

Penguatan dan pemberdayaan sektor industri menuju industri yang kreatif, kokoh dan berdaya saing lokal, regional dan internasional.

Arah kebijakan : a. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, sektor perikanan dan kelautan, sektor UMKM dan sektor pariwisata. b. Meningkatkan daya saing industri dan lembaga ekonomi mikro melalui perbaikan iklim distribusi mata rantai produksi. c. Meningkatkan sektor industri pengolahan, industri pertanian dan industri pariwisata yang kreatif dan berdaya saing secara lokal, regional, nasional dan internasional. 5. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan

Misi 5 (Mewujudkan

kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat) adalah sebagai berikut : Strategi : a.

Peningkatan peran dan fungsi DPRD Badung dan eksekutif dalam pengembangan

peraturan

daerah

yang

sesuai

dengan

tuntutan/kebutuhan. b.

Penegakan hukum dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

c.

Peningkatan ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Badung.


42

d.

Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga dari gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Arah kebijakan : a. Meningkatkan peran dan fungsi legislatif / DPRD Badung dan eksekutif dalam koridor kesejajaran dan kemitraan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab. b. Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan hak azasi manusia. c. Meningkatkan tertib hukum dan tertib administrasi kependudukan pada masyarakat luas. d. Meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta sistem penegakan hukum sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tetap menjamin hak asasi manusia. 6. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah


Misi 6 (Mewujudkan

kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government) adalah sebagai berikut : Strategi : a.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel.

b.

Peningkatan mutu pelayanan umum yang prima dan akuntabel.

c.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Arah kebijakan : a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggungjawab, efektif dan efisien untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat berdasarkan prinsip good governance dan clean government melalui pemanfaatan egovernment.


43

b. Peningkatan pelayanan publik yang prima dan bermutu kepada seluruh masyarakat dengan penerapan standar pelayanan minimal. c. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan daerah agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat dan berwawasan pelestarian lingkungan hidup dan budaya lokal. 7. Strategi dan Arah kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Misi 7 (Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah) adalah sebagai berikut : Strategi : a.

Peningkatan SDM aparatur penyelenggara pemerintahan

b.

Peningkatan tata kelola keuangan daerah

c.

Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan : a.

Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap tupoksi masing-masing melalui kegiatan loka karya, pelatihan dan seminar tentang otonomi daerah.

b.

Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Meningkatkan koordinasi antar-SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. 8. Strategi dan Arah kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah


Misi 8 (Mewujudkan

pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya) adalah sebagai berikut : Strategi : a.

Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung.


44

b.

Peningkatan

pembangunan

infrastruktur

berdasarkan

RTRW

Kabupaten Badung. Arah kebijakan : a. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar-sektor dan antarwilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan. b. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. 9. Strategi dan Arah kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah


Misi 9 (Melestarikan

sumber daya alam dan lingkungan hidup) adalah sebagai berikut : Strategi : a.

Peningkatan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

b.

Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup

c.

Peningkatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan SDA.

d.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan : a. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. b. Melindungi serta melestarikan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air hujan. c. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana d. Meningkatkan peran banjar desa maupun masyarakat secara luas terhadap pengawasan pemanfaatan lingkungan hidup terutama di wilayah masing-masing. 2.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 20102015, hasil evaluasi atas pelaksanaan yang dicapai pada Tahun 2012, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013

45

penajaman dan skala prioritas program strategis pada Tahun 2013, maka prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun

2013

adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Pertanian Dalam Arti Luas 3. Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya 4. Peningkatan dan Perluasan Akses Prasarana Sarana Dasar Permukiman 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 7. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan 8. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Penegakan Hukum 9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10. Penanganan Kebencanaan 11. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sasaran dan arah kebijakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan prioritas pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2013 lebih rinci disajikan sebagai berikut : 1. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Sektor ekonomi berskala usaha mikro, kecil dan menengah sudah terbukti mampu eksis dalam situasi krisis ekonomi, selain itu usaha skala ini bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk mengembangkan perekonomian berbasis masyarakat untuk terciptanya sektor UMKM yang unggul melalui kemitraan dengan semua stakeholder dengan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut : Sasaran a. Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem

perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sektor ekonomi Badung.


46

b. Terwujudnya UMKM kreatif unggul dan mampu memberikan

kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, ditempuh arah kebijakan sebagai berikut : a. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terampil dan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan khusus. b. Peningkatan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan memanfaatkan keunggulan dan akses kepariwisataan Kabupaten Badung. c. Mengembangkan

industri

kecil

dan

menengah

dalam

upaya

meningkatkan kesempatan kerja, keterampilan pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan teknologi. d. Peningkatan kapasaitas melalui pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan bagi UMKM. e. Penyediaan sumber daya keuangan melalui kredit mikro untuk pengembangan kegiatan ekonomi UMKM. f. Peningkatan kualitas dan perluasan pasar desa untuk mendukung kegiatan perekonomian pedesaan. g. Memperkuat pasar lokal untuk produk ekonomi rakyat, agar pertumbuhan tidak hanya mengandalkan pada ekspor yang tiap saat bisa mengancam kesinambungannya. h. Peningkatan daya beli masyarakat dan pengeluaran pemerintah, agar pasar lokal terserap dan tumbuh dengan baik. i. menggalakkan penggunaan produk dalam negeri, sehingga perputaran dan multiflier terjadi di dalam negeri. j. Mengawasi ketahanan dan kecukupan kebutuhan rakyat terutama pangan, agar dalam situasi apapun kebutuhan rakyat tetap dapat terpenuhi.


47

2. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS PERTANIAN DALAM ARTI LUAS Potensi pertanian dalam arti luas yang dimiliki Kabupaten Badung di upayakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk menunjang pembangunan disektor lainnya. Adapun sasaran dan arah kebijakan yang ditempuh adalah : Sasaran a. Terwujudnya ketersediaan bahan pangan yang mencukupi dengan

harga terjangkau oleh masyarakat di seluruh pelosok daerah. b. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian dalam jumlah, waktu dan

tempat yang sesuai pada saat dibutuhkan petani. c. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas. d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengamanan, pengawasan

dan pelestarian sumber daya alam. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh Arah Kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap modal, sarana produksi,

teknologi mutakhir dan informasi pasar untuk mendukung budi-daya pertanian yang berorientasi pasar, serta pemanfaatan benih unggul yang ramah lingkungan. b. Meningkatkan penyediaan air irigasi dan kemampuan petani dalam

pengelolaan air secara efisien. c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dalam

arti luas dalam rangka penyelenggaraan praktek-praktek pertanian dan penanganan pasca panen yang baik. d. Peningkatan akses pasar hasil produksi pertanian dalam arti luas serta

Pengembangan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas. e. Intensifikasi pengawasan distribusi sarana produksi, menyangkut

keseimbangan supply dari produsen ke petani, perembesan saprodi ke luar daerah khususnya yang bersubsidi, penimbunan dengan motif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013

48

spekulasi. Untuk itu pertimbangan mengaktifkan kembali peran penyuluh pertanian lapangan. f.

Menjaga stabilitas harga produk pertanian melalui keterkaitan kerjasama dengan sektor pariwisata dan mendorong pengembangan industri pengolahan.

g. Memaksimalkan potensi sub sektor peternakan dan perikanan melalui

peningkatan keahlian dan sarana produksi.

3. PENINGKATAN

DAYA

SAING

KEPARIWISATAAN

DAN

PELESTARIAN BUDAYA Sektor pariwisata sebagai sektor andalan memberikan kontribusi PDRB paling besar dibandingkan sektor lainnya, namun begitu rentannya sektor pariwisata terhadap gejolak ekonomi, keamanan dan kenyamanan, serta isu-isu penyakit dan lingkungan perlu antisipasi sehingga apabila terjadi stagnasi di bidang pariwisata, ekonomi masih tetap jalan karena sektor lainnya juga sudah dipersiapkan untuk berkembang. Sehingga pentingnya bagaimana perekonomian tidak tergantung pada satu atau dua sektor saja, melainkan semua sektor diberikan iklim yang kondusif agar dapat tumbuh dan berkembang. Budaya daerah yang dilandasi agama Hindu dan nilai falsafah Tri Hita Karana diupayakan agar senatiasa menjiwai setiap aspek kehidupan dan

pembangunan.

Kebudayaan

daerah

dikembangkan

dengan

mengangkat nilai budaya yang luhur serta menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positif. Adapun sasaran dan arah kebijakan yang ditempuh adalah : Sasaran a. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembentukan PDRB. b. Penyediaan

beasiswa bagi masyarakat “lokal” potensi untuk

menguasai kemampuan manajemen perhotelan level menengah dan puncak.


49

c. Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang

dilandasi oleh adat dan budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, ditempuh arah kebijakan yaitu : a. Medorong pembangunan dan peningkatan kualitas kepariwisataan yang berwawasan budaya, ramah lingkungan dan melibatkan peranserta masyarakat secara luas. b. Mendorong Pelaku pariwisata untuk mengembangkan, membina dan melestarikan budaya lokal, di samping teteap mengupayakan diversifikasi produk pariwisata/wisata minat khusus seperti wisata MICE, wisata spiritual, wisata kesehatan dan sebagainya. c. Meningkatkan partisipasi masyarakat “lokal” dalam manajemen kepariwisataan di Kabupaten Badung. d. Melaksanakan promosi yang berkesinambungan. e. Meningkatkan

wawasan

masyarakat

terhadap

nilai

saling

menghormati dan harmonis dalam kehidupan melalui pengamalan nilai-nilai Tat Twam Asi di kalangan masyarakat. f. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai luhur budaya dan arsitektur Bali. g. Meningkatkan kreativitas dan kualitas karya seniman dan budayawan daerah dengan memfasilitasi cara mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta dan hasil karya budaya, serta penghargaan yang semestinya terhadap para pelaku seni. h. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku pariwisata dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah. i. Mendorong lembaga-lembaga adat untuk lebih meningkatkan peran dan fungsinya di masyarakat.

4. PENINGKATAN

DAN

PERLUASAN

AKSES

PRASARANA

SARANA DASAR PERMUKIMAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013

50

Sarana dan prasarana wilayah adalah salah satu aspek yang memberikan kemudahan di dalam berusaha, khususnya menyangkut kemudahan

di

dalam

mendapatkan

kebutuhan

mendasar

serta

memperlancar arus distribusi. Jumlah dan kualitas sarana prasarana juga merupakan salah satu bobot penilaian investor di dalam menanamkan modalnya. Walaupun bukan merupakan bobot yang utama, tetapi tetap penting karena sifatnya memperlancar dan menciptakan efisiensi. Sasaran a. Terwujudnya

pelaksanaan pembangunan yang sesuai program

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. b. Terwujudnya

manajemen penataan ruang yang efektif, guna

meningkatnya percepatan pembangunan diwilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif. c. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan

pedesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan. d. Terwujudnya pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat

menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan berkelanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan. Arah Kebijakan Prioritas pembangunan infrastruktur diarahkan pada tersedianya prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan menjangkau seluruh kawasan seperti kawasan-kawasan pariwisata, koridor-koridor utama serta pusat-pusat permukiman (Ibu Kota Kecamatan dan Desa Pusat Pertumbuhan). Pengembangan infrastuktur didorong untuk memenuhi aspek pemerataan pembangunan, keadilan, keseimbangan perkembangan antar


51

wilayah dan antar sektor-sektor kegiatan ekonomi. Untuk

mencapai

sasaran tersebut di atas, ditempuh Arah Kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur di Kabupaten

Badung, serta mensinergikan dari berbagai kepentingan regional dan nasional. b. Pengembangan Infrastruktur Agroindustri dan Agrowisata di Badung

Utara dan Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan di Badung Selatan dengan Mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah. c. Memelihara,

memperbaiki dan membangun infrastruktur yang

berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana banjir.

5. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Kualitas lingkungan dikhawatirkan ke depan akan mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasi hal tersebut harus ada pengendalian terhadap pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Degradasi lingkungan sebagai dampak langsung dari pembangunan fasilitas dan sarana prasarana yang banyak mengubah peruntukan. Berdasarkan kondisi tersebut, kepatuhan dalam memanfaatkan kawasan sesuai dengan peruntukannya, peraturan yang tegas berkaitan dengan eksploitasi dilaksanakan secara konsiten. Sasaran a. Meningkatakan kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan

lainnya akan fungsi strategis ligkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum. b. Terwujudnya penataan sumber daya dan alam lingkungan yang

didasari oleh konsep Tri Hita Karana, dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.


52

c. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh

wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau. d. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan

kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan, pada wilayah Kabupaten. Arah Kebijakan Berdasarkan pada sasaran di atas maka, arah kebijakan yang ditempuh: a. Melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan emansipatif. b. Mendorong Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara maksimal dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). c. Meningkatkan Kesadaran masyarakat, Pengawasan dan Penegakan Hukum Berkaitan dengan Kelestarian Lingkungan Hidup d. Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam Keterpaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Untuk memberikan arah yang jelas dalam penanggulangan kemiskinan dan pengganguran Tahun 2013, maka ditetapkan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut : Sasaran a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin. b. Meningkatnya kemandirian RTM. c. Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di

pasar kerja, yang ditandai dengan menurunnya angka pencarian kerja, dan meningkatnya jumlah tenaga terampil usia kerja. Arah Kebijakan


53

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka ditempuh arah kebijakan sebagai berikut : a. Memberikan motivasi agar tidak memilih-milih jenis pekerjaan. Apabila hal tersebut sudah terbentuk selanjutnya diimbangi dengan peningkatan akses mereka di bidang pendidikan kesehatan dan kesempatan

berusaha

dengan

tujuan

untuk

meningkatkan

pendapatannya. b. Pemerintah memberikan stimulus melalui pendidikan nonformal khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan, penyediaan prasarana/sarana lingkungan pemukimam, sosial dan ekonomi secara padat karya, menyediakan sumber daya keuangan melalui dana bergulir sebagai sumber modal usaha masyarakat miskin. c. Pemerintah daerah menyusun program pro poor, pro growth and pro job serta membangun kemitraan dengan swasta dan masyarakat luas. d. Mengidentifikasi dan mempertegas kembali fasilitas dan lembaga ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan baru, perbaikan sarana yang telah usang, diversifikasi usaha serta eksplorasi jenis kegiatan dan usaha potensial untuk dapat menggerakkan lebih banyak lagi masyarakat dalam kegiatan produktif.

7. PENINGKATAN

KUALITAS

LAYANAN

PENDIDIKAN

DAN

KESEHATAN Peningkatan akses dan kualitas pendidikan adalah sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas SDM, oleh karenanya sasaran dan arah kebijakan yang tepat akan dapat meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Badung dimasa depan. Sedangkan peningkatan mutu kesehatan adalah sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas kesehatan terhadap masyarakat, oleh karenanya sasaran dan arah kebijakan yang tepat dan membantu memperlancar proses pembangunan yang sedang berlangsung. Adapun sasaran dan arah kebijakan tersebut adalah : Sasaran


54

a. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh Kabupaten Badung. b. Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja, yang ditandai dengan menurunnya angka pencarian kerja, dan meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil usia kerja. c. Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut. d. Terciptanya sistim pelayanan yang prima di rumah sakit, puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Bandung. e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabuapten Badung. f.

Terpenuhinya pelayanan KB yang prima menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, ditempuh Arah Kebijakan sebagai berikut : a. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun serta memantapkan

program wajib belajar 12 tahun. b. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana

dan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Badung. c. Mendorong tumbuhnya lembaga pendidikan kejuruan/keahlian khusus

(yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perkembangan kegiatan ekonomi yang dominan) serta menciptakan iklim bagi peran serta swasta dalam pendidikan. d. Peningkatan penguasaan dan penyediaan Sarana Prasarana IPTEK

tepat guna serta Peningkatan Kesejahteraan dan SDM Pendidik/ Guru. e. Meningkatkan partisipasi masyarkat dalam pemeliharaan kesehatan

dan kebersihan lingkungan dalam rangka pencegahan penyakit menular. f.

Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan pemberantasan pemakaian obat terlarang dan zat aditif lainnya.


55

g. Meningkatkan jaminan kesehatan untuk seluruh masyrakat dalam

bentuk “Janiman Kesehatan Masyarakat Semesta”.

8. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM Pola dan sistem birokrasi yang efektif terlihat dari adanya partisipasi masyarakat yang cukup kuat, transparan, komunikatif, akuntabel dan memiliki visi pelayanan masyarakat yang baik serta bebas dari praktik-praktik KKN yang sangat membebani masyarakat. Disisi lain keamanan, kenyamanan dan ketertiban pada daerah merupakan salah satu indikator yang bobot pertimbangannya paling besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Potensi ekonomi termasuk ketersediaan prasarana dan sarana sudah tidak menjadi pertimbangan utama lagi. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa perlu perhatian ekstra dari semua komponen masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum, karena kondisi ini menjadi landasan penting untuk pengembangan kegiatan lainnya. Oleh karenanya sasaran dan arah kebijakan

sedapat

mungkin

eksplisit

menyiratkan

strategi

untuk

memperkokoh ketentraman dan ketertiban umum. Ketentraman dan ketertiban berkaitan dengan supremasi hukum, sehingga penegakan hukum yang adil, transparan dan tidak pilih kasih terutama yang berkaitan dengan sanksi merupakan implementasi tata kelola pemerintahan yang good governance. Sasaran Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas pemantapan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2013 adalah : a. Meningkatnya

partisipasi

dan

pelibatan

masyarakat

dalam

pengambilan keputusan dan kebijakan publik melalui partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Badung. b. Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten/kota melalui ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih,


56

efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan. c. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu. d. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi,

monitoring

dan

evaluasi

serta

pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif. e. Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam penegakan hukum, menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan fungsi kontrol dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan kepada aturan hukum yang berlaku. g. Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah. h. Terwujudnya penegakan supermasi hukum dan meningkatnya kesadaran

hukum

serta

perlindungan

HAM

dalam

rangka

mensejahterakan masyarakat. i. Terwujudnya sisitim kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efektip efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, ditempuh arah kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan umum berbasis e-government; b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan menuju good government and clean government; c. Menegakkan partisipasi

supremasi masyarakat

hukum dalam

serta

mendorong

mewujudkan

terciptanya

Ketentraman

Ketertiban; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013

57

dan

d. Meningkatkan

pemahaman

politik

dan

demokrasi

dikalangan

masyarakat dan sosialisasi peraturan perundangan secara meluas; e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi gangguan, memelihara dan menjaga ketertiban dan keamanan; f. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.

9. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Untuk mengoptimalkan tata kelola sistem pelayanan umum telah dilakukan berbagai upaya baik yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia/profesionalisme pelayanan maupun dukungan sarana prasarana yang dapat mempercepat proses pelayanan itu sendiri. Sasaran Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam peningkatan prioritas pelayanan publik pada tahun 2013 adalah : a. Meningkatnya sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN, meningkatkan kwalitas pelayanan publik, dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, ditempuh arah kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan pengelolaan SDM aparatur pemerintah yang baik. b. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah. c. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat penyelenggara

pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten.

10. PENANGANAN BENCANA Dalam pengelolaan kebencanaan dilakukan proses identifikasi untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana khususnya di daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013

58

yang memiliki potensi bencana. Identifikasi tersebut dilakukan untuk penanggulangan bencana termasuk tahap pra bencana, yang meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang ketentraman masyarakat, analisa kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan penanggulangan dampak bencana dan alokasi tugas, kewenangan serta sumber daya yang tersedia. Sasaran Sasaran pembangunan dalam prioritas penanganan bencana pada Tahun 2013 adalah : a. Meningkatnya

pengetahuan,

pemahaman

desa/sekolah

tentang

kebencanaan. b. Tersedianya sarana dan prasarana pengurangan resiko bencana. c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur. d. Terwujudnya penanganan kedaruratan dengan cepat dan tepat. e. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana. f. Terwujudnya perbaiakan lingkungan, sarana dan prasaranan umum

pasca bencana. g. Terwujudnya pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat

pasca bencana. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ditempuh arah kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan pemahaman kebencanaan. b. Terpenuhinya standar penanganan tanggap darurat. c. Optimalisasi kebutuhan dasar bagi korban bencana. d. Terwujudnya rehabilitasi kerusakan terhadap dampak bencana. e. Terwujudnya rekontruksi dan pelayanan terhadap masyarakat terkena

bencana.


59

11. PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI

INFORMASI

DAN

KOMUNIKASI Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas

pelayanan

publik

maka

Pemerintah

Kabupaten

Badung

memadukan dengan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pembangunan sistem Informasi yang terintegrasi antar semua SKPD. Adapun sasaran dan arah kebijakan adalah sebagai berikut : Sasaran a. Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat di

semua sektor lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM masyarakat Badung. b. Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung

yang tertib dan terpadu. Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diatas ditempuh arah kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan budaya penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK bagi masyarakat. b. Meningkatkan penguatan kelembagaan IPTEK di sekolah maupun di masyarakat. c. Meningkatkan tertib sistem administrasi kependudukan mulai tingkat banjar/lingkungan sampai Pemerintah Kabupaten. d. Menyelenggarakan sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif. e. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor pembangunan. f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kependudukan.


60

2.4. Rencana Kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penysunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013. Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realitistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. 2.5. Penetapan Kinerja Penetapan

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimilik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Penetapan kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2013 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013 No. 1

Sasaran Peningkatan seni masyarakat

Indikator 1. Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif


Satuan

Target

Sekaa/

12

61

No.

Sasaran

Indikator

Satuan

berdasarkan adat dan budaya bali 2

Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di

Target

sanggar 2. Jumlah perayaan bersama pada hari-hari besar

Hari Raya

5

%

100

100

agama

Kabupaten Badung yang damai (santhi) 3

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah .

4

Meningkatkan ketercapaian dan

3. % Anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun 4. Angka partisipasi kasar (APK)

keterjangkauan memperoleh

 SD

%

layanan

 SMP

%

100

 SM

%

100

 SD

%

100

 SMP

%

100

 SM

%

100

Nilai

7,82

5. Angka partisipasi murni (APM)

5

Mewujudkan pendidikan yang

6. Angka Rata-rata UASBN dan UN

bermutu dan kompetitif di

7. Angka kelulusan

%

100

Kabupaten Badung

8. Angka kenaikan

%

100

9. Angka melanjutkan

%

100

10. Siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan

%

100

Cabang

17

terserap pada lapangan kerja 6

Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada

11. Jumlah cabang olah raga yang mendapatkan juara ditingkat Propinsi, Nasional dan Regional

Olah Raga

tingkat Propinsi, Nasional & Regional 7

Terwujudnya peningkatan

12. % Tenaga kerga yang dilatih

%

19,61

Terwujudnya peningkatan

13. % Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan

%

21,49

kesempatan kerja bagi pencari kerja

14. % Peningkatan jumlah lowongan kerja

%

20

15. Angka pengangguran

%

1,7

16. Cakupan pelayanan kesehatan dasar

%

100

%

91.8

%

97.4

produktifitas tenaga kerja 8

9

Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung

masyarakat 17. Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih 18. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh nakes

%

90,0

19. Cakupan kunjungan neonatal (KN lengkap)

terlatih (cakupan PN )

%

82

20. Cakupan pelayanan anak balita

%

100

100.000

350

21. Cakupan desa/kelurahan siaga aktif 10

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung

22. Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk

penduduk

23. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 24. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 25. Menurunnya angka kematian balita per 1.000


100.000

62

KH 100.000

6

KH 1.000

5,1

62

No.

Sasaran

Indikator

Satuan

Balita 11

Meningkatnya pemanfaatan

26. Jumlah pengunjung website kabupaten badung

teknologi informasi secara efektif

27. Jumlah SKPD yang terhubung online

Orang

dan efesien 12

Target

Balita 132.000

Jumlah

62

%

100

%

100

Anak

2

%

86.50

32. Persentase KB pria terhadap peserta KB aktif

%

2,78

33. Meningkatnya Angka Unmet need

%

2,3

34. Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan

KK

100

%

100

Nilai

75,5

%

7

38. % Keluarga yang meningkat status RTS

%

15

39. Persentase koperasi sehat dan berkualitas

%

21.68

$

117.785.43

Terwujudnya sistem data

28. Persentase penduduk yang memiliki KTP

kependudukan di seluruh

29. Persentase penduduk yang memiliki e-KTP

Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu. 13.

Terwujudnya keluarga kecil

30. Rata-rata anak dalam keluarga

bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung 14

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB

15

Meningkatnya peranan perempuan

31. Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (PUS)

P2WKSS 16

Meningkatnya perlindungan

35. Persentase penanganan kasus KDRT

perempuan dan anak 17

Menurunnya kesenjangan

36. Angka IPG

pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki 18

Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya

19

37. % PMKS telah meningkat derajat kehidupannya

40. peningkatan nilai ekspor UKM

9,177 20

Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi

21

41. Persentase koperasi yang berubah klasifikasi /

21.67

Kw/Ha

63

strata

Tercapainya target produksi dan

42. Produktifitas padi

produktifitas pertanian dan

43. Jumlah produksi padi

Ton

124.700

perkebunan

44. Jumlah produksi holtikultura

Ton

35.000

45. Jumlah produksi palawija

Ton

13.000

Kg/Ha

530

47. Jumlah produksi tanaman perkebunan

Ton

710

48. Volume pemasaran dalam negeri dan ekspor

Ton

550

46. Produktivitas tanaman perkebunan

22

%

Tercapainya target pemasaran

komoditi kopi 23

Peningkatan populasi ternak dan

49. Populasi ternak

Ekor

1.788.789

produksi daging dalam rangka

50. Produksi daging

Ton

21.704,90

pemenuhan kebutuhan protein

51. Tingkat konsumsi daging

Kg/kapita/

54.38

hewani 24

th

Peningkatan produksi perikanan

52. Produksil perikanan

dalam pemenuhan kebutuhan akan

53. Tingkat konsumsi ikan

Ton

59.929,40

Kg/kapita/

32

protein yang bersumber dari ikan


th

63

No. 25

Satuan

Target

Peningkatan produksi pengolahan

Sasaran

54. Produksi pengolahan hasil perikanan

Indikator

Ton

4.140

perikanan dan pemasaran komoditi

55. Produksi pemasaran komoditi perikanan

Ton

8.500

%

50

perikanan 26

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

27

56. Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani 57. Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat

Kasus

84

58. Rasio berita positif dengan berita negatif

ADV

2.064

59. Persentase LPD yang sehat

%

90

60. Rasio belanja langsung dengan belanja tidak

%

95,24

61. Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda

Angka

60

Peningkatan pengawasan yang

62. Opini BPK

obrik

WDP

lebih menyeluruh dan terpadu

63. Jumlah penyelesaian pengawasan

kasus

132

Meningkatkan sistem pengendalian

64. Jumlah SKPD yang menerapkan aspek

SKPD

1

SKPD

57,68

Rupiah

1.141.550.

Terwujudnya opini positif terhadap terhadap pemerintah daerah

28

Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan

29

Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien berorientasi

langsung

pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundangundangan 30

Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD

31

32

intern

lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP

33

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas

65. prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik

instansi pemerintah kabupaten badung 34

Meningkatnya pendapatan asli

66. Peningkatan pendapatan asli daerah

daerah 35

Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan

36

Terwujudnya kualitas sarana dan

014 67. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi

%

99,19

68. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

%

90,75

69. Persentase bangunan yang sesuai dengan

%

20,76

DRK

22

baik

prasarana pengairan yang berkondisi baik 37

Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif dan efisien

peruntukan tata ruang dengan ITR, IMB, Neraca penatan ruang dan Pengawasan pengendalian bangunan

38

39

Meningkatnya kualitas dan

70. Jumlah daerah rawan kemacetan

kuantitas sarana prasarana

71. Tingkat kepadatan lalu lintas

perhubungan

72. Persentase persimpangan yang terpasang TL

Meningkatnya pelayanan umum di

73. Jumlah armada yang beroperasi dalam keadaan

bidang perhubungan 40

0,78

%

66,66

Unit

17.321

Hari

3,5

%

40

layak

Meningkatnya kualitas dan

74. Rata-rata lama tinggal wisatawan

kuantitas obyek dan daya tarik

75. Persentase kunjungan wisatawan ke obyek

wisata serta sarana pariwisata yang

V/C Ratio

wisata

nyaman dan aman


64

No. 41

Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan

42

Terwujudnya prasarana dasar pemukiman yang berkondisi baik

Indikator

Satuan

Target

76. Jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke

Orang

3.000.000

77. Rata-rata tingkat hunian hotel

%

56

78. Persentase pemukiman yang sudah memiliki

%

100

a. Persentase jalan lingkungan yang ditata

%

8,85

b. Persentase tersedianya air bersih

%

21,05

c. Persentase sanitasi yang dibangun

%

100

Mg/lt

50

Kab. Badung

air bersih, peningkatan jalan lingkungan , sanitasi (DSDP) :

43

Terwujudnya pelestarian dan kwalitas lingkungan hidup

79. Standar baku mutu kualitas air dan kualitas udara : 

COD air sungai

Mg/lt

6



BOD air sungai

Mg/lt

10



BOD air laut

Ug/m3

400



NO2

Pengusaha

40

Ton

79,24

Km

353,96

80. Jumlah pengusaha yang menggunakan pengolahan limbah/STP 44

Tertanganinya pengelolaan sampah

81. Volume sampah yang terangkut ke TPA

di kabupaten Badung

82. Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan


65

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Recommend Documents