BAB II PENGATURAN TERHADAP PELAKU TANPA IZIN MELAKUKAN KEGIATAN INDUSTRI KECIL
A. Pengaturan Terhadap Pelaku Tanpa Izin Melakukan Kegiatan Industri dalam UU No. 5 Tahun 1984 1.
Tindak Pidana dalam hal Perizinan Setiap industri harus memiliki izin usaha dalam pembangunan industri, pada
pasal 13 dijelaskan tentang izin usaha industri yaitu : 1. Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha. 2. Pemberian izin usaha industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri. 3. Kewajiban memperoleh izin usaha industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil. 4. Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Industri diwajibkan dan diharuskan untuk mempunyai izin disetiap perkembangan serta perluasannya dan pemberian izin tersebut harus ada kaitannya dengan perkembangan industri untuk mejadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Penjelasan pasal 13 angka : Pengecualian untuk mempunyai izin usaha industri ini ditujukan terhadap jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil yang karena sifat usahanya serta investasinya kecil lebih merupakan mata pencaharian dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah seperti usaha industri rumah tangga dan industri kerajinan. Pasal 14 1. Sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya berdasarkan pasal 13 ayat 1, perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada pemerintah.
Universitas Sumatera Utara
2. Kewajiban untuk menyampaikan informasi industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil. 3. Ketentuan tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Setelah mendapatkan izin usaha industri dari instansi pemerintah maka setiap industri wajib untuk memberikan informasi terkait dengan hasil produksinya. Penjelasan pasal 14 ayat 1 Yang dimaksud dengan informasi industri dalam pasal ini adalah data statistik perusahaan industri yang nyata, benar dan lengkap yang diperlukan bagi dasar pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri seperti yang dimaksud pada pasal 8. Pasal 17 Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuanketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Setiap desain produk industri yang dihasilkan mendapatkan perlindungan hukum atas hak cipta masing-masing hasil produksi. Penjelasan Pasal 17 Yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah dicipta serta telah terdaftar. Pasal 19 Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi.
Universitas Sumatera Utara
Setiap produksi ditetapkan standar produksi dan tidak boleh menyalahi aturan yang ada. Penjelasan pasal 19 Penetapan standar industri bertujuan, untuk menjamin serta meningkatkan mutu hasil industri, untuk normalisasi penggunaan bahan baku dan barang, serta untuk rasionalisasi optimalisasi produksi dan cara kerja demi tercapainya daya guna sebesar-besarnya. Dalam penyusunan standar industri tersebut diatas diikutsertakan pihak swasta, kamar dagang dan industri Indonesia, asosiasi, balai-balai penelitian, lembagalembaga ilmiah, lembaga konsumen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan proses dalam standarnisasi industri. Bab VIII pasal 21 menjelaskan tentang industri dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah : 1. Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya krusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. 2. Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri. 3. Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil. Setiap perusahaan industri diharuskan untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat dimana produksi di kelola dan di hasilkan sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar dan mencegah kerusakan lingkungan.
Universitas Sumatera Utara
Penjelasan pasal 21 ayat 1 Perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat disekelilingya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri, dalam hal ini, pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk menanggulanginya. 2. Ketentuan Pidana Ketentuan sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan diatas diatur dalam pasal 25-pasal 27, yaitu : Pasal 24 1. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang Bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya. 2. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya. Penjatuhan sanksi pidana pada pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) adalah perbuatan sbagai berikut mengenai izin perluasan dan tidak adanya pemberitahuan tentang informasi mengenai izin usaha industri tersebut.
Universitas Sumatera Utara
Pasal 25 Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah). Penjatuhan sanksi pidana pada pasal 17 adalah perbuatan seseorang yang meniru hak mendesain sebuah industri. Pasal 26 Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan dicabut Izin Usaha Industrinya. Penjatuhan sanksi pidana pada pasal 19 adalah apabila standarnisasi industri tidak terpenuhi. Pasal 27 1. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah). 2. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana kuruangan selama-lamanya 1(satu) tahun dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Penjatuhan sanksi pidana pada pasal 21 ayat (1) adalah terjadi karena tidak memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
B. Pengaturan Terhadap Pelaku Tanpa Izin Melakukan Kegiatan Industri dalam UU No. 3 Tahun 2014 1.
Tindak Pidana dalam hal Perizinan Pada bab X pasal 101-pasal 108 menjelaskan tentang perizinan, penanaman
modal bidang industri, dan fasilitas yaitu : Pasal 101 1. Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. 2. Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Industri kecil; b. Industri menengah;dan c. Industri besar. 3. Izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri. 4. Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha industri kepada gubernur dan bupati/walikota. 5. Izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Izin usaha Industri kecil; b. Izin usaha Industri menengah;dan c. Izin usaha Industri besar. 6. Perusahan industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib : a. Melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan b. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan. Serta pengangkutan. Setiap industri diwajibkan memiliki izin, untuk mendapatkan izin tersebut melalui menteri, gubernur ataupun bupati atau walikota setempat. Pasal 102 1. Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. 3. Industri besar sebagaiaman dimaksud dalam dalam pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
Universitas Sumatera Utara
4. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk industri kecil, industri menengah, dan industri besar ditetapkan oleh menteri. Penjelasan Ayat 1 Yang dimaksud dengan “nilai investasi” adalah nilai tanah dan bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja. Pasal 103 1. Industri kecil sebagaiaman dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia. 2. Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia. 3. Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga Negara Indonesia. 4. Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat .(3) ditetapkan oleh Presiden. Penjelasan Ayat 2 Yang dimaksud dengan “industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa” adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, bahan baku, yang berbasis pada kearifan lokal misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan patung asmat. Pasal 104 1. Setiap perusahaan industri yang memiliki yang memiliki izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan. 2. Perusahaan industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan wajib memiliki izin perluasan Setiap industri yang memiliki izin dapat melakukan perluasan.
Universitas Sumatera Utara
Pasal 105 1. Setiap kegiatan usaha kawasan industri waajib memiliki izin usaha kawasan industri. 2. Izin usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri. 3. Menteri dapat melimpahakan sebagian kewenangan pemberian izin usaha kawasan industri kepada gubernur dan bupati/walikota. 4. Perusahaan kawasan industri wajib memenuhi standar kawasan industri yang ditetapkan oleh menteri. 5. Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan kawasan industri. Pasal 106 1. Perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di kawasan industri. 2. Kewajiban berlokasi di kawasan industri sebagaimana imaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang : a. Belum memiliki kawasan industri; b. Telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis. 3. Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi : a. Industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. 4. Perusahaan industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perusahaan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokai di kawasan peruntukan industtri. 5. Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. Penjelasan Ayat 1 Yang dimaksud dengan “perusahaan industri yang akan menjalankan industri” adalah industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.
Universitas Sumatera Utara
Pasal 107 1. Perusahaan industri yang tidak memiliki izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1), perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (6), dan/atau perusahaan industri yang tidak memiliki izin perluasan sebagaimaana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) dikenal sanksi administratif. 2. Perusahaan kawasan industri yang tidak memiliki izin usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1), perusahaan kawasan industri yang tidak memenuhi standar kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat ( 4), perusahaan kawasan industri yang tidak memiliki izin perluasan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (5), perusahaan industri yang tidak berlokasi di kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1), perusahaan industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (40 dikenai sanksi administratif. 3. Sanksi administratif sebagaimana dimassud pada ayat (11) dan ayat (2) berupa : a. Peringatan tertulis; b. Denda administratif; c. Penutupan sementara; d. Pembekuan izin usaha industri atau izin usaha kawwasan industri; dan/atau e. Pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri. Pasal 108 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, izin usaha kawasan industri sebagaiamana dimaksud dalam pasal105 dan kewajiban berlokasi di kawasan industri sebagaimana dimkasud dalam pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda admnistratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 distur dalam peraturan pemerintah. 2. Ketentuan sanksi administratif Penegakan hukum didalam menindaklanjuti kasus pelaku melakukan kegiatan industri tanpa izin dilakukan dengan adanya penjatuhan sanksi administratif, perangkat utama penegakan hukum secara administratif adalah
Universitas Sumatera Utara
perizinan. Pemberian izin harus selektif hanya untuk usaha yang tidak merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup. Penegakan hukum untuk industri kecil dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin kepada pengusaha industri kecil. Hal ini dilakukan apabila setelah diadakan pembinaan dan teguran pengusaha tetap tidak mau memperhatikan. Namun, pemberian sanksi ini sangat jarang dilakukan dan merupakan upaya akhir. Selain pencabutan izin hukum administratif dilakukan dengan cara penjatuhan sanksi berupa teguran, tindakan paksa, uang paksa dan penutupan usaha. UU No. 3 Tahun 2014 menerapkan sanksi administratif berupa : a. Peringatan tertulis (peringatan yang sudah menjadi hal yang memaksa, apabila tidak mampu dipaksa dengan peringatan lisan); b. Denda administratif (tindakan berbentuk hukuman untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha Negara diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administratif berupa denda) c. Penutupan sementara (merupakan sanksi yang lebih keras sebelum pencabutan izin usaha biasanya sebagai suatu peringatan keras terhadap pelaku pelanggaran izin usaha); d. Pembekuan izin usaha industri (apabila usaha industri melakukan hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan izin industri, sehingga menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan) dan/atau; e. Pencabutan izin usaha industri (dilakukan terhadap elanggaran yang dianggap mempunyai bobot tertentu untuk diberhentikan kegiatan usahanya yang
Universitas Sumatera Utara
dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atau pejabat yang memberi wewenang memberikan izin usaha). Pasal-pasal yang dapat dijatuhi sanksi administratif adalah : Pasal 25 ayat 6 Dalam hal menteri menetapkan pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia secara wajib sebagaimaan dimaksud pada ayat 5, perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri wajib menggunakan tenaga kerja industri yang memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Setiap perusahaan industri wajib menetapkan standar kompetensi tenaga kerja dalam setiap pekerja produksi industri. Pasal 30 ayat 2 Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan oleh : a. Perusahaaan industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan b. Perusahaan kawasan industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan industri, termasuk pengelolaan limbah. Setiap sisa dari pengelolaan industri yaitu berupa limbah diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar pabrik produksi industri tersebut. Pasal 39 ayat 2 Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik. Teknologi produksi wajib melakukan alih teknologi kepada pihak dalam negeri yang ingin memakai hasil produksi industri. Pasal 60 1. Setiap orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara
Universitas Sumatera Utara
2. Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau jasa industri yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan jasa industri. Apabila setiap produksi tidak membuat hasil produksi sesuai SNI makan barang/jasa tersebut akan ditarik dari peredaran pasar serta dapat dihentikan kegiatan produksinya. 3. Ketentuan Sanksi Pidana Ketentuan pidana terdapat pada pasal 120 yaitu : 1. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 2. Setiap orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila seseorang dengan sengaja atau dengan lalai memproduksi barang/jasa yang tidak sesuai dengan SNI akan mendapatkan sanksi penjara dan sanksi denda. Pasal 121 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
Apabila kesengajaan dan kelalaian dalam memproduksi barang/jasa yang tidak sesuai SNI dilakukan oleh korporasi maka penjatuhan sanksi pidana penjara dan sanksi denda akan dikenakan kepada korporasi serta pengurusnya.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1 Perbandingan UU No 5 Tahun 1984 dan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian No UU No. 5 Tahun 198425 UU No. 3 Tahun 2014 Hanya ada sanksi pidana (pokok dan Selain adanya pidana pokok 1 tambahan). dikenal juga adanya sanksi Administratif (pasal 25 ayat 6, pasal 30 ayat 2, pasal 39 ayat 2, pasal 60) Pidana tambahan berupa 2 “pencabutan izin usaha industri” Adanya kualifikasi kesengajaan (pasal 24 dan pasal 26). dan kelalaian (pasal 120 ayat 1 dan ayat 2) Ada kualifikasi delik sebagai 3 “kejahatan dan pelanggaran” (pasal 28). C. Pengaturan Terhadap Pelaku Tanpa Izin Melakukan Kegiatan Industri dalam Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar perusahaan Keputusan
menteri
perindustrian
dan
perdagangan
No
289/MPP/Kep/10/2000 tentang ketentuan standar pemberian izin usaha industri tertulis pada Peraturan kota medan No. 10 Tahun 2002 tentang Retibusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan pada bab I berisi tentang ketentuan umum pada pasal 1 ayat 11 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan Industri adalah : Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri. Dan pada pasal 1 ayat 22 berisi tentang izin usaha industri adalah : izin Usaha Industri pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
25
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Cipta Aditya Bakti, Semarang, 2002, hal 19.
Universitas Sumatera Utara
dapat melakukan kegiatan usaha industri. Bab II pasal 2 dan pasal 3, menjelaskan tentang maksud dan tujuan diberikannya izin, ada pun maksud pemberian Izin Industri tertulis pada pasal 2 dan Tujuan pemberian Izin Industri tertulis pada pasal 3. Pasal 2 pemberian izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang/ruangan dan tanda daftar perusahaan dimaksudkan untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktifitas usaha dalam daerah. Maksud diberikannya izin adalah untuk mengatur setiap aktivitas pertumbuhan usaha apapun di dalam setiap daerah. Pasal 3 tujuan pemberian izin usaha untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan perkembangan perekonomian dan kelestarian lingkungan. Adapun tujuan diberikan izin usaha adalah untuk mewujudkan usaha yang tertib serta terjaganya kelestarian lingkungan sekitar produksi. Bab VI pasal 5 menjelaskan tentang perizinan dimana setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri dan wajib didaftar dalam perusahaan. Pasal 5 ayat 2 menjelaskan tentang Izin usaha industri terdiri dari : a. izin usaha industri kecil yaitu izin untuk usaha industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. izin usaha industri menengah yaitu izin untuk usaha industri dengan nilai Rp.200.000.000, (dua ratus juga rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termaduk tanah dan bangunan tempat usaha. c. izin usaha industri besar yaitu izin untuk usaha industri dengan nilai di atas investasi Rp. 5.000.000.000. (lima miliar) tidak
Universitas Sumatera Utara
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Bab V pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang persyaratan pemberian izin usaha dan tanda daftar perusahaan yaitu : a. foto copy akte pendirian perusahaan (apabila perusahaan berbadan hukum); b. foto copy HO bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan izin usaha industri; c. foto copy NPWP; d. foto copy kartu tanda penduduk (bukti diri lainnya); e. pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar berwarna; f. khusus bagi industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah B3, dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan diketahui oleh kepala kelurahan. Setiap industri yang ingin mendapatkan surat izin harus memenuhi syarat-syarat diatas dan dibawa kepada instansi pejabar yang berwenang untuk diberikan surat izin atas produksi usahanya. Bab IX pasal 22 ayat 1 menjelaskan tentang struktur tarif retribusi izin usaha industri yaitu : a. Perusahaan Usaha Industri Kecil 1. Nilai investasi Rp. 5.000.000, s/d Rp. 50.000.000, sebesar Rp. 150.000 2. Nilai investasi Rp. 50.000.000 s/d Rp. 200.000 sebesar Rp. 300.000 b. Perusahaan Industri Menengah 1. Nilai investasi Rp. 200 juta , s/d Rp. 2 milyar , sebesar Rp. 600.000 2. Nilai investasi Rp. 2 milyar s/d Rp. 5 milyar sebesar Rp. 900.000 c. Perusahaan besar sebesar Rp. 1.500.000 Selain adanya syarat yang ditentukan juga adanya tarif pada setiap industri yang berbeda-beda yang harus dibayarkan. Pola penentuan pidana denda dalam peraturan daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 143 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 tersebut menentukan bahwa peraturan
Universitas Sumatera Utara
daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 26 Pada pasal 38 ayat 2 dan 3 mencantumkan sanksi yang diberikan apabila setiap perusahaan tidak memiliki izin, sebagai berikut : Ayat 2: setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana telah diwajibkan pada pasal 5 ayat 1 tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Ayat 3: bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki izin operasional dan kegiatana tersebut melakukan penghimpunan dana masyarakat dan atau penggandaan uang yang patut disangka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dinacam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Ayat 4 : tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 adalah tindak pidana pelanggaran. Setiap industri yang tidak memiliki izin usaha akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan pidana denda yang melakukan pelanggaran dibidang industri. Pola penentuan pidana denda dalam peraturan daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 143 UU No 32 Tahun 2004 tersebut menentukan bahwa peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Peneuan pidana denda di atas ditentukan secara maksimum dan pidana denda dapat dialternatifkan dengan pidana kurungan. 27 Penentuan pidana untuk
yang telah diatur dalam peraturan daerah,
hendaknya dibatasi pada tindak pidana pelanggaran saja yang sifatnya lokal atau 26
Suhariyono , Pembaharuan Hukum Pidana, Papas Sinar Sinarti, Jakarta, 2010, hal 349. Ibid
27
Universitas Sumatera Utara
spesifik dan ciri daerah. Kualifikasinya bukan umum yang berlaku secara nasional sebagaimana tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP atau undangundang di luar KUHP. 28
28
Ibid hal 350.
Universitas Sumatera Utara
