BAB II PENGATURAN IZIN PENDIRIAN TVRI

BAB II PENGATURAN IZIN PENDIRIAN TVRI A. Pengertian Perizinan Dalam suatu negara hukum modren, dimana pemerintah ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka kepada administrasi negara diberikan tugas yang semakin luas untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat.

Dalam

menjalankan

tugas-tugasnya,

maka

pemerintah selalu aktif dalam menyelenggarakan kepentingan umum (public service) Secara umum perbuatan pemerintah (overdeids handling) dapat dibagi ke dalam 2 (dua) jenis perbuatan yaitu perbuatan hukum dan perbuatan non hukum. Dalam lapangan hukum administrasi negara hanya meninjau perbuatan pemerintah yang bersifat publiekrechtelijk yaitu hukum yang mengatur perbuatan hukum yang bersifat mengatur dan memelihara kepentingan-kepentingan umum (publik). Dalam hal ini perbuatan pemerintah tersebut akan membawa akibat hukum secara langsung. Sedangkan perbuatan pemerintah sebagai perbuatan non hukum tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung, contohnya peresmian-presmian proyek pemerintah. Sebagai perwujudan dari perbuatan pemerintah yang merupakan perbuatan hukum itu sendiri adalah ketetapan (beschikking). Menurut Van der Wel Berpendapat tentang ketetapan, yaitu:

Universitas Sumatera Utara

“Beschikking atau ketetapan atau penetapan adalah suatu alat pemerintah dengan maksud/ dalam hal konkrit meneguhkan tanpa turut serta kehendak lain suatu hubungan hukum yang telah ada, guna menimbulkan yang baru atau menolak untuk diteguhkan suatu hubungan hukum yang telah ada atau menimbulkan hubungan hukum baru”22 Menurut Van Der Pot, yaitu : “Beschikking atau ketetapan adalah tindakan umum yang dilakukan alat-alat

pemerintah,

pernyataan

kehendak

mereka

dalam

menyelenggarakan hak khusus, dengan maksud menyatakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum”23 Menurut Donner, yaitu : a. “Suatu perbuatan hukum dalam hal sebagai alat pemerintah dan atau berdasar suatu ketentuan yang mengikat dan berlaku umum dengan maksud menentukan hak kewajiban mereka yang tunduk pada suatu ketertiban hukum dan penetuan tersebut diadakan tanpa melihat kemauan yang dikenai itu. b. Perbuatan pemerintah yang dijalankan jabatan pemerintah yang dalam hal tertentu secara segi satu dan dengan sengaja untuk meneguhkan suatu hubungan hukum atau suatu untuk

22

H.M. Jafar Ali, SH, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1998, hal. 46 23 Ibid, hal. 47


meneguhkan suatu hubungan hukum atau suatu keadaan hukum yang telah ada atau menimbulkan hubungan hukum atau suatu keadaan hukum baru atau menolaknya” 24 Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa ketetapan itu ialah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang diatur oleh hukum dan menimbulkan suatu akibat hukum yang terjadi atas hak dan kewajiban. Ketetapan itu merupakan perbuatan hukum bersegi satu, yakni perbuatan hukum yang akibat hukumnya timbul cukup dengan adanya kehendak dari satu pihak yaitu pihak pemerintah. Ketetapan itu merupakan lapangan pekerjaan pemerintah dalam arti sempit, yaitu lapangan pekerjaan dari eksekutif (bestuur). Tetapi perbuatan membuat ketetapan dilakukan oleh pemerintah dalam arti kata luas yakni oleh badan legislatif, eksekutif dan judikatif. Syarat-syarat sahnya suatu keputusan seperti halnya, suatu peraturan hukum secara umum misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun putusan hakim dalam peradilan harus memperhatikan syarat-syarat dalam penerbitannya agar dapat berlaku sah. Adapun syaratsyarat tersebut adalah sebagai berikut: a. Syarat materil b. Syarat formil

24

Ibid, hal 47


Ad.a. Syarat Materil 1. Alat pemerintah yang memuat ketetapan harus berwenang. 2. Karena ketetapan adalah pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka tidak boleh terdapat kekurangan yuridis. 3. Bentuk dan tata cara harus sesuai

dengan peraturan

dasar,perbuatan harus memperhatikan prosedur membuat ketetapan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (rechimatig). 4. Isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (doelmatig). Ad.b. Syarat Formil 1. Syarat-syarat yang ditentukan dalam mempersiapkan ketetapan itu harus dipenuhi. 2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan. 3. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan itu dipenuhi. 4. Jangka waktu harus ditentukan (tidak daluarsa) antara pembuatan dan diumumkannya ketetapan itu. Didalam menjalankan tugasnya, pemerintah membuat ketetapan (beschikking). Kbijaksanaan perizinan merupakan kebijakan yang sering diterapkan oleh pemerintah dalam mengatur masyarakat. Pemerintah


menggunakan izin sebagai sarana Juridis dalam mengemudikan warga negara. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Menurut Mr. N.M Spelt dan Prof. J.B.N.M. Ten Berge: “Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang

dari

ketentuan-ketentuan

larangan

perundang-

undangan.”25 Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memeohonnya

untuk

melakukan

tindakan-tindakan

tertentu

yang

sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Dari uraian diatas bahwa kebijakan perizinan merupakan kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari peraturan tersebut. Maksudnya demi kepentingan

umum

pemerintah

mengeluarkan

izin

berdasarkan

kebijaksanaan dengan dasar oleh karena belum adanya peraturan untuk itu dengan tidak melanggar peraruran yang berlalu. Disamping

itu

bahwa

pemerintahan

yang

menetapkan

kebijaksanaan perizinan sudah tentu sebagai perwujudan pengawasan dari 25

Philipus Mandiri Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan,Yuridika, Surabaya 1993, hal 2


pemerintah terhadap aktivitas masyarakat sehingga tercipta suatu keteraturan. Dilain pihak masyarakat juga mendapatkan keuntungan, dimana dengan dilaksanakannya kebijaksanaan perizinan itu maka aktivitas warga negara itu akan memperoleh kekuatan hukum dengan dikabulkannya permohonann warga negara tersebut. Dengan kata lain sistem perizinan berfungsi untuk memperoleh jaminan terhadap penguasa atau perlindungan dari penguasa. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Didalamnya dapat diadakan perbedaan berdasarkan berbagai figur hukum. Tanda pengenal bersama dari figur hukum ini ialah bahwa semuanya menimbulkan akibat yang kurang lebih sama yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenan untuk melakukan sesuatu yang mestinya dilarang. Pertama-tama diadakan pembedaan menurut izin dalam arti sempit,pelepasan (atau pembebasan = dispensasi) dan konsensi. Figurfigur tersebut akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini. Bentuk-bentuk hukum lain yang sejenis dengan izin ialah misalnya kewajiban melaporkan, penarikan pajak, pengujian, perbolehan, perkenan, dan pemberian kuasa. B. Jenis-jenis Perizinan Kebijakan perizinan sebagai instrumen pemerintah banyak digunakan untuk mengendalikan kepentingan masyarakat. Adapun jenis-jenis perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu :


1. Izin (dalam arti sempit) 2. Pelepasan atau pembebasan (dispensasi) 3. Konsensi26 Ad. 1 Izin (dalam arti sempit) Pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah mengatur tindakan tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Contoh tentang hal ini ialah izin pembangunan. Melalui izin ini, larangan membangun bagi pemohon ditiadakan, sejauh menyangkut bangunan yang diuraikan dengan jelas dalam permohonan. Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dalam perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi, persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan). Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh

26

Lutfi Effendi, SH,M.Hum, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Banyumedia, Malang

hal. 64


penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang yang memenuhi kriteria. Yang terakhir ini terjadi misalnya jika hanya bagian tertentu dari objek izin dapat dibagikan, seperti pada izin-izin tempat perhentian. Akhirnya, penguasa karena alasan-alasan kesesuaian tujuan (doelmatigheid)

dapat

menganggap

perlu

untuk

menjalankan

kebijaksanaan izin restriktif dan membatasi jumlah pemegang izin. Pertimbangan-pertimbangan kesesuaian tujuan ini dapat misalnya berisi bahwa kapasitas lebih tertentu harus dicegah atau bahwa komuniyas dari para pemegang izin yang sudah ada harus ditingkatkan. Pembatasanpembatasan yang bersifat demikian terlibat antara lain dalam bidang izinizin lingkungan. Ad. 2. Pelepasan atau Pembebasan (dispensasi) Pelepasan atau pembebasan, berlawanan dengan izin, memang dimaksudkan sebagai kecualian yang sungguh-sungguh. Pelepasan adalah kecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian perkenan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa. Pada pelepasandari ketaatan mengikuti aturan-aturan, maka pada dasarnya aturan-aturan itu selalu dimaksudkan untuk ditaati. Pada umumnya pembuat undang-undang untuk mendapaykan pengawasan optimal, telah memasukkan suatu sistem pelepasan (dispensasi) dalam undang-undang.


Suatu contoh dapat dilihat dalam “hinderwet” nederland yang bertujuan memerangi bahaya, kerugian dan gangguan di luar suatu lembaga. Aktivitas-aktivitas yang kurang relevan terhadap lingkungan dibebaskan dari kewajiban izin, namun tetap harus memenuhi peraturan dispensasi dari penguasa tingkat bawah. Dalam peraturan demikian, penguasa tingkat bawah dapat menetapkan bahwa untuk bagian-bagian tertentu dari wilayah bersangkutan, kewajiban izin tidak berlaku. Sebagai penggantinya, dalam peraturan dicantumkan ketentuan-ketentuan umum untuk mencegah bahaya, kerugian atau gangguan. Disamping itu, untuk sejumblah besar kategori lembaga sejenis yang kurang berbahaya bagi lingkungan (seperti pabrik-pabrik roti dan gedung-gedung kantor), kewajiban izin diganti dengan aturan-aturan umum dalam suatu peraturan umum dari penguasa nasional. Sebagai keuntungan peraturan umum dikatakan bahwa ia mengarahkan pada lebih banyak kepastian (persoalan-persoalan yang sama dilakukan sama) dan lebih kurang kelambatan (tidak ada acara izin yang panjang). Yang mungkin dapat merugikan: lebih kurang flesebelitas, lebih kurang kemungkinan untuk memperhitungkan keadaan-keadaan dalam peristiwan kongkrit dan untuk memperhitungkan keuntungan pihak ketiga. Peraturan umum dikaitkan dengan kewajiban pelapor. Mendirikan atau mengubah lembaga yang tercakup dalam peraturan umum harus dilaporkan pada organ yang berwenang. Pelaporan itu poenting untuk mempertahankan aturan-aturan umum. Setelah pelaporan, organ yang


berwenang dalam keadaan-keadaan tertentu masih dapat mengajukan tuntutan lebih lanjut guna perincian ketentuan-ketentuan umum. Terhadap tuntutan lebih lanjut ini dapat dimintakan banding. Bila suatu lembaga karena kekeliruan tidak dilaporkan, dapat memberi sanksi (paksaan pemerintahan, uang paksa) Ad. 3. Konsensi Dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuursjong) pemerintah menyerahkan pelaksanaanya sebagian kepada pihak swasta dengan syarat-syarat tertentu. Penyerahan tersebut kepada pihak swasta adalah dalam bentuk konsensi. Adapun latar belakang pemberian konsensi adalah karena dalam mewujudkan kesejahterahaan rakyat tersebut pemerintah tidak dapat melaksanakannya sendiri, misalnya kurangnya tenaga ahli dari pemerintah dalam dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan pemerintah. Dalam pemberian konsensi tersebut, pemerintah telah menentukan aktivitas yang harus dilakukan pemegang konsensi dengan membebankan kewajiban-kewajiban dan disisi lain harus ditetapkan hak-hak dari pemegang konsensi. Pada umumnya konsensi berkaitan dengan jangka waktu yang lebih panjang, sehingga ditetapkan dalam suatu persetujuan antara pemerintah dan pemegang konsensi. Misalnya : - Konsensi bagi perusahaan swasta melakukan eksploitasi di

bidang

pertambangan


- Konsensi untuk angkutan umum - Konsensi penebangan hutan Disamping ketiga kategori perizinan tersebut diatas yaitu izin dalam arti sempit, dispensansi dan konsensi, yang juga termasuk kategori perizinan adalah lisensi. Menurur W.F. Prins, lisensi adalah suatu izin untuk menjalankan suatu perusahaan dengan leluasa. Dengan penetapan lisensi bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan dibawah pengawasan pemerintah, sehingga dapat dicegah gangguan-gangguan dalam pelaksanaan aktivitasaktivitasnya.27 Untuk mendapatkan lisensi ini pemohon akan mendapat jaminan dari pemerintah bahwa perusahaan yang dikelola itu diperbolehkan dengan syarat yang ditentukan pemerintah. Dengan pengawasan dari pemerintah akan dapat dicegah gangguan dari pihak lain terhadap aktivitas perusahaan, misalnya pengambil alihan perusahaan oleh orang yang tidak termuat dalam lisensi yang dikeluarkan pemerintah.

27

Bacshan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni 1985, hal. 110


C. Perizinan sebagai Alat Pengendali Kegiatan Masyarakat Sebagaimana telah diuraikan bahwa pemerintah sebagai public service mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuursjong). Pemerintah dalam menjalankan tugasnya mempunyai sifat mengatur dan mengurus : -

Bersifat mengurus Dalam hal ini pemerintah menyediakan sarana-saran maupun

prasarana untuk kepentingan masyarakat yang meliputi segala bidang ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga tercapailah negara kesejahteraan sosial. -

Bersifat mengatur Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang

bersifat mengatur untuk kepentingan masyarakat dimana konsekuensinya segala peraturan itu harus dipatuhi oleh para warga masyarakat. Pemerintah dan organ-organnya menjalankan sifat mengatur ini dengan memerintah dan melarang yang yang pada akhirnya melahirkan sistem perizinan. Sebagai alat pemerintah (organ negara) yang bersifat mengatur dan dalam menjalankan tugas yang mengatur ini mempunyai wewenang atau berhak untuk menolak ataupun meluluskan terbitnya suatu izin. Menolak atau meluluskan terbitnya suatu izin ini harus didasarkan pada azas-azas


umum pemerintah yang baik sehingga pemerintah ataupun organnya terhindar dari perbuatan sewenang-wenang (onrechtmatigoverheiddaad) Dalam

Undang-undang RI

No. 28

Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa azas umum pemerintahan negara yang baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam bab III Pasal 3 UU. No. 28 Tahun 1999 menyebutkan azasazas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Azas kepastian hukum; Azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 2. Azas tertib penyelenggaraan negara; Azas tertib penyelenggara negara adalah azas yang menjadi landasan

keteraturan,

keserasian

dan keseimbangan

dalam

pengendalian penyelengaraan negara. 3. Azas kepentigan umum; Azas kepentingan umum adalah azas yang mendahulukan azas kesejahteraan umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.


4. Azas keterbukaan; Azas keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 5. Azas proporsionalitas; Azas

proporsionalitas

adalah

azas

yang

mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 6. Azas profesionalitas; Azas profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 7. Azas akuntabilitas; Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perizinan pada sebagian besar bidang perbuatan pemerintah antara lain : -

Hukum lingkungan

-

Tata ruang


-

Hukum Administrasi Sosial

-

Ekonomi, budaya dan kesehatan. Bagi pemerintah sistem perizinan juga bermanfaat untuk

menjalankan pengawasan didalam wilayah pemerintah dari tahap perencanaan aktivitas warga sampai kepada penyelesaiannya. Dengan demikian diharapkan suatu keteraturan lingkungan atau tercipta suatu tatanan masyarakat yang tertib.bagi masyarakat tentunya akan memperoleh suatu kepastian hukum dalam melakukan tindakannya setelah ditetapkan pemerintah kepada ketetapan tentang sistem perizinan. Adapun tujuan dari sistem perizinan adalah : -

Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan)

-

Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);

-

Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin pendirian stasiun televisi, izin tebang, izin membongkar pada monumen-monumen);

-

Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);

-

Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan seleksi dimana pengurus harus memenuhi syaratsyarat tertentu).


Pada dasarnya tujuan suatu perizinan dapat ditentukan pada ketentuan yang mengatur perizinan itu atau pada pertimbangan peraturan yang mengaturnya. Untuk

itu

pemerintah

pemerintah

dalam

membuat

dan

melaksanakan ketetapan yaitu kebijakan perizinan harus memperhatikan landasan pokok yang merupakan azas hukum, yaitu: 1. Azas Yuridiksitas (rechtmatigheid) Artinya keputusan pemerintah tidak boleh melanggar hukum (onrechtmatigheid). 2. Azas Legalitas (wetmatigheid) Yaitu bahwa keputusan pemerintah itu dibuat berdasarkan suatu keputusan perundang-undangan. 3. Azas Diskresi Yaitu wujud perbuatan pemerintah mengambil keputusan karena belum

ada

peraturan

yang

mengaturnya,

sehingga

diambil

kebijaksanaan oleh organ pemerintah dengan tidak melanggar azas yuridiksitas dan legalitas, demi kepentingan umum.

D. Dasar-dasar perizinan Pada hakekatnya bahwa sistem perizinan ditetapkan oleh pemerintah untuk menciptakan ketentuan aktivitas masyarakat. Dengan demikian dalam menciptakan kebijaksanaan pemerintah harus memuat


aspek-aspek juridis dari sistem perizinan itu. Hal ini nantinya akan memudahkan pengertian dari masyarakat akan hak dan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada warga yang berkepentingan akan izin tersebut. Begitu juga dengan mekanisme sistem perizinan yang baik akan mempermudah tugas pemerintah untuk melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar mekanisme tersebut dapat dijalankan oleh pemerintah dengan harapan masyarakat akan mudah mengerti. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas : 1. Larangan Larangan dan wewenang suatu organ pemerintahan untuk menyimpang dari larangan itu dengan memberi izin, harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ini timbul dari azas legalitas dalam negara hukum demokratis, pemerintah (kekuasaan eksekutif) hanya memiliki wewenang-wewenang yang dengan tegas diberikan kepadanya dalam undang-undang dasar atau undang-undang lain. Latar belakang azas ini, yang juga disebut sebagai azas pemerintahan berdasarkan undangundang (het beginsel van wetmatigheid van het bestuur), ialah keharusan untuk memperoleh jaminan-jaminan tertentu terhadap penguasa. Karena itu tindakan-tindakan penguasa diikat pada aturan-aturan yang jelas. Norma larangan yang diuraikan secara abstrak menunjukkan tingkah laku mana yang pada umumnya tidak diperbolehkan. Pelanggaran


norma ini biasanya dikaitkan dengan sanksi-sanksi hukum administrasi atau sanksi-sanksi hukum pidana. 2. Izin Norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum yang memberikan

kepada

suatu

organ

pemerintah

wewenang

untuk

menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha negara (keputusan TUN). Keputusan TUN ialah keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan, diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatausahaan, yang menciptakan bagi suatu atau lebih keadaan konkrit, individual, suayu hubungan hukum, menetapkan secara mengikat atau membebaskannya, atau dalam mana itu ditolak. Menurut akibat hukumnya, izin adalah keputusan TUN yang menciptakan hukum (atau konstitutif). Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh organ pemerintahan diciptakan hak-hak (izin) dan kewajiban-kewajiban (melalui ketentuanketentuan) tertentu bagi yang berhak. 3. Ketentuan-ketentuan Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintahan memberi izin. Syarat-syarat yang ditentukan itu adalah berhubungan dengan fungsi perizinan itu sebagai pengendalian masyarakat dari pemerintah


untuk menjalankan aktivitas pihak yang bersangkutan. Untuk menetapkan atau mengeluarkan suatu izin azas-azas umum bagi prosedur/penerbitan suatu izin yaitu yang dimulai dari permohonan sampai kepada pengumuman keputusan perizinan. Pada dasarnya penerbitan suatu izin dimulai dari sistematika sebagai berikut: a. Permohonan Permohonan ialah permintaan dari yang berkepentingan akan suatu keputusan. Keputusan perizinan akan diberikan oleh pemerintah apabila ada pemerintahan dari yang berkepentingan. Dari segi kepastian hukum dan penentuan jangka

waktu adalah keputusan bentuk tertulis.

Permohonan tersebut memuat idientitas permohonan petunjuk mengenai izin yang diminta dan jangka waktu. Dalam mengajukan permohonan, permohonan harus melampirkan data-data atau dokumen-dokumen yang berhubungan sebagai petunjuk kepada pemerintah untuk mengeluarkan keputusan. Pada umumnya pemerintah menetapkan bentuk formulir permohonan sebagai standart untuk mengajukan permohonan karena lebih praktis. Apabila permohonan tidak dilengkapi data yang lengkap maka pemerintah berwenang tidak memproses permohonan, dimana terlebih dahulu pemerintah harus memberitahukan kelalaian tersebut kepada pemohon.


b. Acara persiapan dan peran serta (inspraak) Demi mewujudkan perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan maka pemerintah harus melakukan persiapan dengan ketelitian yang cermat untuk mengeluarkan keputusan perizinan. Dalam hal ini pemerintah akan berusaha melakukan musyawarah dengan pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemohon atau pihak ketiga bila ada. Dengan kata lain pemerintah akan menerima pertimbangan dari pihak yang berkepentingan agar keputusan perizinan yang dibuat sedapat mungkin dicegah kerugian bagi pihak yang berkepentingan akan diberi kesempatan mengajukan keberatan, diman hal ini dimuat dalam rancangan keputusan. c. Pemberian keputusan Keputusan mengenai permohonan perizinan dari pemerintah dapat berupa pernyataan tidak dapat diterima, penolakan izin dan pemberian izin. Pernyataan tidak dapat diterima diberikan karena alasan formil, yang disebabkan beberapa hal yaitu permohonan tidak diajukan yang berkepentingan, lewatnya jangka waktu, dan instansi yang diminta memberi izin tidak berwenang. Penolakan izin terjadi bila ada keberatan-keberatan mengenai isi terhadap pemberian izin. Alasan-alasan penolakan izin harus dicantumkan dalam keputusan penolakan izin tersebut. Dimana hal ini untuk


mengantisipasi adanya kemungkinan bagi pemohon mengajukan keberatan atau banding. Pemberian izin akan diputuskan oleh pemerintah apabila syarat formil dan materil telah dipenuhi oleh pemohon izin. Keputusan pemberian izin harus ditetapkan dengan jangka waktu yang pantas, artinya izin tersebut diberikan akan berhubungan dengan pemohon menjalankan aktivitasnya. d. Susunan keputusan perizinan Susunan keputusan perizinan pada umumnya akan memuat diktum, uraian isi mufakat yang diberikan dengan izin, ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, syarat-syarat yang berhubungan dengan izin serta pemberian alasan. Pemberian alasan yang dimuat dalam keputusan perizinan adalah berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan, penetapan fakta oleh pemerintah dan pertimbangan hukum yang dilakukan pemerintah. Azas pemberian alasan diberikan dalam 2 (dua) arti pokok yaitu : 1. Azas pemberian alasan yang mendukung, yaitu berkaitan dengan fakta bahwa keputusan adalah hasil dari suatu proses, dimana kepentingankepentingan dan fakta yang dihubungkan dengan peraturan perundangundangan tertentu.


2. Azas pemberian alasan yang dapat diketahui, yaitu pencantuman ketentuan undang-undang yang diterapkan dalam keputusan perizinan tersebut adalah saling berhubungan. e. Pengumuman keputusan Pengumuman keputusan perizinan kepada para pihak yang berkepentinagan pada dasarnya dengan pengumuman atau penyerahan langsung oleh pemerintah. Penerimaan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dari pemerintah adalah berdasarkan : -

Pada hari keputusan itu dikirimkan atau diserahkan atau diumumkan secara terbuka, atau

-

Pada hari dimana organ pemerintah dengan cara lain telah memberitahukan kepada yang berkepentingan tentang keputusannya.

E. UNDANG-UNDANG PENYIARAN Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dan mengatur tentang izin pendirian dan penyiaran Televisi Republik Indonesia. 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pasal (6) mengamanatkan kewajiban pers nasional 2. Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia.


3. Khusus mengenai tata cara dan Persyaratan Perizinan bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik serta Informatika RI. 4. Hal-hal pendorong pendirian TVRI, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008


BAB II PENGATURAN IZIN PENDIRIAN TVRI

Recommend Documents