BAB II PENGATURAN TENTANG MEKANISME PENDIRIAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (KSEI) DALAM PASAR MODAL

BAB II PENGATURAN TENTANG MEKANISME PENDIRIAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (KSEI) DALAM PASAR MODAL

A. Pengertian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) Defenisi LPP sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 10 adalah: “pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain”. 31 KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai LPP. 32

B. Latar Belakang dan Perkembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) Perusahaan yang dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai LPP adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam. 33 LPP harus memiliki

31

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 32 www.ksei.co.id, Peraturan Jasa Kustodian Sentral, diakses tanggal 15 Juni 2011. 33 Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Universitas Sumatera Utara

modal disetor sekurang-kurangnya berjumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). 34 Bapepam seperti diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah membentuk LPP dengan nama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan LKP yang berwujud PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia.

Kedua

lembaga

ini

menggantikan

peran

Lembaga

Kliring

Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP) dengan nama PT. Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sudah berdiri sejak tahun 1992. Dua lembaga baru itu membuat pasar modal Indonesia sekomplit pasar modal modern lainnya, yang memiliki Bursa Efek, LPP dan LKP. Melengkapi itu, infrastruktur pasar modal dibangun sesuai dengan tren pasar modal mendatang, yakni komputerisasi. Alat ini menjadikan perdagangan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan likuid. Sumber Daya Manusia juga dibenahi dengan masuknya tenaga-tenaga profesional dari kalangan terdidik sehingga akan memperbaiki pemahaman dalam praktikpraktik yang berlaku di pasar modal. 35 Dalam Undang-Undang Pasar Modal dipisahkan secara tegas antara fungsi LPP dengan LKP. Semula fungsi kedua lembaga ini dirangkap oleh Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan (LKPP). Beberapa pertimbangan atas pemisahan kedua lembaga ini adalah: 36

34

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 35 I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hal. 11-12. 36 Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hal. 156-157.


1. LKP dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Agar kepentingan masyarakat terjamin, maka lembaga ini harus menjamin penyelesian transaksi efek dimaksud. Hal ini adalah praktek yang umum berlaku di luar negeri. Untuk menjaga keharmonisan antara kegiatan transaksi di Bursa Efek dan penyelesaiannya pada LKP maka pemegang saham pada lembaga ini adalah lembaga yang berkepentingan terhadap jasa yang diberikan oleh lembaga ini, seperti Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam, dengan ketentuan mayoritas pemegang saham LKP adalah Bursa Efek. 2. Dengan diberlakukannya sistem perdagangan efek tanpa warkat (scriptless trading), maka penyelesaian transaksi efek akan dilakukan dengan sistem penyelesaian pembukuan (book entry settlement) atas rekening efek para pelaku pasar modal di LPP. Seperti halnya LKP, pemegang saham dari LPP terdiri dari lembaga yang berkepentingan terhadap jasa yang diberikan oleh lembaga ini, seperti Bursa Efek, Perusahaan Efek, Bank Kustodian dan Biro Administrasi Efek atau Pihak lain yang ditetapkan Bapepam, dengan ketentuan mayoritas saham dikuasai oleh Bursa Efek. Dengan pemisahan ini diharapkan fungsi masing-masing lembaga ini akan semakin jelas. KSEI didirikan di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasionalnya pada tanggal 11 November 1998 sesuai dengan Keputusan Bapepam No.Kep-54/PM/1998. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi


efek dengan warkat, dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT. KDEI yang sebelumnya merupakan LKPP. Selanjutnya sejak tanggal 17 Juli 2000, KSEI bersama Bursa Efek dan KPEI mulai mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (scriptless trading) dan operasional kustodian sentral di pasar modal Indonesia. 37 Hal ini sejalan dengan cetak biru pasar modal yang dibuat untuk pertama kalinya, yakni pada tahun 1996, yang berisi pedoman umum pasar modal Indonesia untuk jangka waktu lima tahun mendatang. Dalam pedoman itu telah ditetapkan beberapa sasaran yang dituju, seperti dipersiapkannya suatu sistem perdagangan tanpa warkat (scriptless trading), penyelesaian transaksi melalui pemindahbukuan (book entry settlement), dan jasa-jasa pendukung yang tersentralisasi bagi perantara pedagang efek. Substansi cetak biru pasar modal ini akan mengalami revisi mengikuti perkembangan zaman. Meski hanya sebagai kerangka umum, tapi cetak biru pasar modal sudah memuat secara lengkap dan komprehensif langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelaku pasar modal. Sebab dari sanalah para pelaku pasar bisa mengembangkan pasar modal Indonesia duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan pasar modal internasional di tahun 2020. 38 Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUPM Nomor 8 Tahun 1995, LPP didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesian transaksi yang teratur, wajar dan efisien. Jasa tersebut harus memenuhi standar

37

http://www.ksei.co.id/google, Sekilas Kustodian Sentral Efek Indonesia, diakses tanggal 22 Nopember 2010. 38 I Putu Gede Ary Suta, Op.cit., hal. 36.


bagi sesuatu penggunaan jasa. Jasa kustodian yang diberikan oleh LPP harus mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh, termasuk pembagian hak atas efek, seperti dividen dan saham bonus, pemrosesan administrasi atas segala kegiatan yang dilakukan oleh emiten yang terkait dengan kepentingan pemegang rekening, seperti RUPS, penyerahan dana dan efek atas instruksi pengguna jasa, administrasi pinjam-meminjam efek, dan pemindahan efek dari dan ke penitipan kolektif. LPP perlu memadukan keahlian teknis dan kemampuan keuangan dalam membangun sistem perdagangan tanpa warkat (scriptless trading), penyelesaian transaksi melalui pemindahbukuan dan peminjaman atas penyelesaian transaksi. Di samping hal tersebut di atas, LPP juga perlu menyusun suatu sistem yang merupakan satu kesatuan yang terpadu dan saling mendukung dengan tetap memperhatikan aspek keamanan atas efek. Sistem yang diimplementasikan oleh LPP harus ditelaah secara cermat dan hati-hati mengingat LPP merupakan kustodian sentral yang mencatat seluruh aset pemegang rekening yang terdapat pada LPP. 39 Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para investor dalam melakukan transaksi di pasar modal, maka seluruh kegiatan KSEI diopersikan melalui

sistem

penyimpanan

dan

penyelesaian

transaksi

efek

secara

pemindahbukuan yang berteknologi tinggi, yang dinamakan The Central Depository and Book Entry Settlement System atau dikenal dengan sebutan CBEST. C-BEST merupakan sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis

39

Ibid., hal. 194.


dengan menggunakan sarana komputer yang terhubung dengan terminal komputer pemegang rekening dan atau sarana lain yang ditentukan oleh KSEI. 40 Sejak tanggal 13 September 2001, KSEI menyiapkan suatu sistem cadangan bernama Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi untuk melindungi kelangsungan operasional layanan jasanya. Ditempatkan di lokasi terpisah dengan sistem utama, sistem DRC akan mengamankan penyediaan layanan jasa kustodian sentral dalam kondisi darurat (bencana) atau gangguan. Sistem cadangan ini memiliki kapasitas dan proses kerja yang identik sama dengan sistem utama, di mana keduanya secara otomatis akan saling menggantikan apabila terjadi gangguan pada salah satu sistem. Untuk menjaga agar sistem cadangan ini tetap berfungsi baik, secara berkala, KSEI selalu melakukan pengujian prosedur melalui DRC Live Test dan pelaksanaannya dilakukan 2 (dua) kali setiap tahunnya. 41 Saat ini, KSEI telah mengimplementasikan sistem subrekening efek untuk mencatat kepemilikan setiap investor (beneficial owner) yang menjadi nasabah pemegang rekening KSEI. Dengan demikian, catatan kepemilikan di KSEI saat ini tidak hanya terbatas sampai level pemegang rekening KSEI, tetapi sudah menjangkau sampai level beneficial owner melalui sistem subrekening. 42 Subrekening (sub-account) merupakan fasilitas yang disediakan oleh sistem C-BEST, dimana Partisipan (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dapat mendaftarkan rekening-rekening nasabahnya ke sistem C-BEST. Subrekening 40

Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.

11-12. 41

http://www.ksei.co.id/google, Sekilas Kustodian Sentral Efek Indonesia, diakses tanggal 22 Nopember 2010. 42 Adrian Sutedi, Op.cit., hal. 27.


efek ini akan membuktikan apakah efek yang ditransaksikan atau diperdagangkan secara tanpa warkat oleh Perantara Pedagang Efek (Perusahaan Efek) adalah milik dari nasabahnya atau milik dari Perantara Pedagang Efek tersebut. Sistem subrekening ini bertujuan untuk: 43 1. Membantu pemegang rekening dalam mengadministrasikan efek nasabah yang disimpan di KSEI; 2. Menjamin keterbukaan sistem pembukuan pemegang rekening di KSEI sehingga dapat memberikan proteksi kepada investor atas investasi yang mereka lakukan; dan 3. Pemisahan pencatatan aset pemegang rekening dan nasabah sebagai perlindungan terhadap investor. Sedangkan manfaat dari sistem subrekening ini yakni sebagai berikut: 44 1. Keuntungan utama bagi pemegang rekening adalah adanya efisiensi yang diperoleh pada saat terjadinya aksi korporasi (corporate action), antara lain: pembagian dividen atau saham bonus, dimana pemegang rekening tidak perlu menyampaikan daftar nasabah. KSEI berdasarkan catatan subrekening yang ada akan langsung membagikan dividen tersebut ke masing-masing rekening nasabah yang berhak. 2. Nama investor akan tercatat dalam daftar pemegang saham emiten dan akan tercantum pada Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) untuk mencatat kehadirannya pada RUPS.

43 44

Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin, Op.cit., hal. 140. Ibid., hal. 141.


Kemudian dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-01/PM/2003 tentang subrekening efek pada LPP, diwajibkan kepada pemegang rekening KSEI untuk: 45 1. Membuka subrekening efek atas nama setiap nasabahnya pada LPP. 2. Mencatat rekening efek nasabah dalam subrekening efek. 3. Memastikan saldo rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam pembukuan Partisipan selalu sama dengan saldo rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam subrekening efek, dan 4. Memastikan identitas nasabah yang tercatat dalam pembukuan Partisipan sama dengan identitas nasabah yang tercatat dalam subrekening efek. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2009, KSEI juga melakukan terobosan baru dengan meluncurkan Fasilitas Investor Area, yang berubah nama menjadi Fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) KSEI. Implementasi fasilitas ini merupakan salah satu bentuk komitmen KSEI dalam memberikan perlindungan dan transparansi atas portofolio investasi milik investor dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. 46 Hingga saat ini, KSEI masih melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan dan mempromosikan fasilitas AKSes KSEI ini kepada para pelaku pasar modal, khususnya kepada investor serta kepada mahasiswa, wartawan dan

masyarakat

pada umumnya.

Kegiatan tersebut

meliputi

45

Gunawan Widjaja, Op.cit., hal. 179. Iswi Hariyani dan R.Serfianto, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, (Jakarta: Visi Media, 2010), hal. 61. 46


penyelenggaraan seminar, workshop serta talkshow di radio dan televisi, di samping pemuatan advertorial di beberapa surat kabar nasional dan daerah. 47 Menurut Sulistyo Budi, Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada acara sosialisasi kartu AKSes di Palembang, untuk memonitor portofolio efek dan dana, investor cukup menggunakan Kartu AKSes. Kartu AKSes dapat dimiliki secara gratis melalui Perusahaan Efek (Broker) atau Bank Kustodian dimana investor terdaftar sebagai nasabahnya. 48 Fasilitas AKSes KSEI merupakan sarana bagi investor sebagai nasabah pemegang rekening KSEI untuk memperoleh informasi terkait efek miliknya. Dengan demikian, para investor dapat mengetahui dan memonitor posisi atau mutasi efek miliknya dalam sub-rekening efek yang disimpan di KSEI secara real time hingga 30 hari terakhir. Fasilitas ini dapat diakses melalui website http://akses.ksei.co.id. Dengan adanya kartu AKSes itu, pengusaha tidak perlu lagi khawatir menanamkan sahamnya di perusahaan-perusahaan dalam negeri. 49 Keberhasilan KSEI harus memiliki pengalaman yang cukup dalam operasi perbankan, terutama dalam jasa kustodian dan pengendalian keamanan pemrosesan data keuangan manajemen harus didukung oleh staf yang andal yang memiliki dedikasi, moral dan akhlak yang tinggi. Sistem yang diterapkan oleh KSEI mencakup sistem pengendalian yang independen yang berlapis dan memiliki sistem cadangan (back up), prosedur yang aman, penyimpanan catatan

47

Ibid., hal. 62. Analisa, Jumat, 18 Pebruari 2011, hal. 22. 49 Iswi Hariyani dan R.Serfianto, Loc.cit., hal. 61. 48


yang terpisah, audit intern, dan pengamanan komputer yang canggih dan aman dari pihak-pihak yang tidak berwenang. 50

C. Dasar Hukum Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Bab I Pasal 1 angka 10 dan Bab III Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) dan (3) dan Pasal 17; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dalam Bab II Pasal 15 sampai dengan Pasal 22; 3. Keputusan Bapepam yakni sebagai berikut: 51 a. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.1); b. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-13/PM/1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.2); c. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-14/PM/1996 tentang Persyaratan Calon Direktur dan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.3);

50 51

M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.cit., hal.150. http://www.bapepam.go.id/index.htm, Peraturan Bapepam, diakses tanggal 02 Mei

2011.


d. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-15/PM/1996 tentang Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.4); e. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-16/PM/1996 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.5); f. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Intern Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.6); g. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-01/PM/2003 tentang Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.7); h. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.1); i.

Keputusan

Ketua

Bapepam

Nomor

Kep-69/PM/1996

tentang

Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.2); Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengertian LPP dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan: 52 LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain.

52

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


Sedangkan pengaturan tentang LPP dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dapat dilihat pada: 53 -

Pasal 13 ayat (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai LPP adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

-

Pasal 13 ayat (2) Persyaratan dan tata cara perizinan LPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

-

Pasal 14 ayat (2) LPP didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien.

-

Pasal 14 ayat (3) LPP dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

-

Pasal 14 ayat (4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba LPP wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

-

Pasal 15 ayat (1) Yang dapat menjadi pemegang saham LPP adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.

-

Pasal 16 ayat (2)

53

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


LPP wajib menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa. -

Pasal 16 ayat (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi LPP.

-

Pasal 17 Peraturan yang wajib ditetapkan oleh LPP, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 juncto

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, pengaturan tentang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat dilihat pada: 54 -

Pasal 15 LPP dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

-

Pasal 16 Modal disetor LPP sekurang-kurangnya berjumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

-

Pasal 17 (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha LPP diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:

54

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.


a. akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman; b. Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan; c. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun; d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi dan program-program latihan yang akan diadakan; e. daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi; f. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa LPP; g. rancangan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh LPP; dan h. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha LPP yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam. -

Pasal 18 Bapepam mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan mempertimbangkan: a. integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris; b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun;


c. prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur, wajar dan efisien; dan d. sistem penyelesaian serta jasa kustodian yang aman dan efisien. -

Pasal 19 (1) Jumlah anggota direksi dan komisaris LPP sebanyak 7 (tujuh) orang. (2) Anggota direksi LPP dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris atau pegawai pada perusahaan lain. (3) Anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

-

Pasal 20 (1) Saham LPP adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama. (2) Saham LPP hanya dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam. (4) Pemindaham hak atas saham LPP hanya dapat dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian atau Pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam. (6) LPP dilarang membagi dividen kepada pemegang saham.

-

Pasal 21 (1) Anggaran dasar atau peraturan LPP atau perubahannya wajib diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.


(2) Dalam hal anggran dasar atau peraturan LPP atau perubahnnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Bapepam memberikan alasan atas penolakan tersebut. (3) Dalam rangka terciptanya pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, Bapepam dapat memerintahkan LPP untuk mengubah anggaran dasar atau peraturan LPP. -

Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan LPP berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.

D. Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) Bapepam telah memberikan 1 izin usaha LPP kepada PT. KSEI. LPP sebelum menjalankan usahanya harus memperoleh izin usaha dari Bapepam. Permohonan izin usaha LPP diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.1-1.55 Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1996 tentang Perizinan LPP (Peraturan III.C.1) ini disertai dokumen sebagai berikut :56 a. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor III.C.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman; 55

Angka 1 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.1). 56 Angka 2 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.1).


b. daftar pemegang saham berikut jumlah saham yang dimilikinya; c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan; d. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun; e. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan; f. daftar calon direktur dan komisaris sesuai persyaratan Peraturan Nomor III.C.3 serta pejabat satu tingkat di bawah direksi; g. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa LPP; h. rancangan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek, termasuk mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh LPP; i.

neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;

j.

bukti

penyetoran

modal

yang

memuat

sekurang-kurangnya

Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan k. rencana pengembangan kegiatan LPP yang mengacu pada praktek kustodian sentral internasional. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai LPP, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, wawancara, serta pemeriksaan setempat apabila dipandang perlu. 57

57

Angka 10 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.1).


Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa : 58 a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.12 lampiran 2 skripsi ini; atau b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.1-3 lampiran 3 skripsi ini. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Keputusan Ketua

Bapepam

Nomor

Kep-12/PM/1996

tentang

Perizinan

Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.1) memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan Formulir Nomor III.C.14. 59

E. Pendaftaran, Pelaporan dan Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI)

Pendaftaran LPP Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tidak ada diatur ketentuan tentang kewajiban LPP untuk mendaftarkan kegiatan usahanya di Bapepam. Bapepam mewajibkan pendaftaran kegiatan usaha bagi Profesi

58

Angka 11 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.1). 59 Angka 12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan III.C.1).


Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat.60 Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari: 61 a. Akuntan; b. Konsultan Hukum; c. Penilai; d. Notaris; dan e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar Modal sangat penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, maka kegiatan profesi tersebut di pasar modal perlu diawasi dengan mewajibkannya mendaftar di Bapepam. 62 Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat merupakan salah satu kegiatan bank umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu, bank umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat. Namun, untuk melakukan kegiatan tersebut, bank umum tetap memerlukan pendaftaran di Bapepam. 63

Pelaporan LPP

60

www.bapepam.go.id.htm, Menuju pasar modal yang wajar, teratur dan efisien, diakses tanggal 15 Juni 2011. 61 Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. 62 Penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. 63 Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.


Sebagai salah satu lembaga yang berada di bawah pengawasan Bapepam, LPP wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) yang meliputi : 64 a. laporan harian mengenai mutasi penyimpanan dan penyelesaian transaksi bursa; b. laporan bulanan yang memuat : 1) rekapitulasi kegiatan selama periode tersebut dilengkapi dengan statistik perkembangan volume penyimpanan dan penyelesaian; 2) laporan mengenai jumlah Emiten yang pencatatan efeknya pada buku daftar pemegang saham Emiten diwakili oleh LPP; dan 3) kegiatan pemakai jasa LPP. c. laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam disertai pendapat dari Akuntan tersebut; d. laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba; e. laporan penyelenggaraan RUPS; f. laporan mengenai perubahan status pemakai jasa LPP; g. laporan mengenai pengenaan sanksi oleh LPP terhadap pemakai jasa LPP; h. laporan mengenai peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan pemakai jasa LPP; dan

64

Angka 1 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.1).


i.

laporan posisi rekening efek nasabah atas kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud pada rekening efek pada LPP. Laporan harian mutasi penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan LPP (Peraturan X.C.1) wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya. 65 Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan LPP (Peraturan X.C.1) meliputi jumlah dan jenis efek yang dimutasikan serta keterangan lain yang diminta oleh Bapepam yang berkaitan dengan fungsinya sebagai LPP, dan wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya. 66 Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan LPP (Peraturan X.C.1) meliputi: 67 a. laporan keuangan tengah tahunan, wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode; b. laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku; 65

Angka 2 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.1). 66 Angka 3 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.1). 67 Angka 4 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.1).


c. dalam hal Akuntan memberikan pendapat selain Wajar Tanpa perkecualian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a diatas, Bapepam dapat memanggil Direksi dan atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut; dan d. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a dan b di atas wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan akuntan yang bersangkutan. Laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan LPP (Peraturan X.C.1) wajib disusun secara triwulanan dan disampaikan kepada Bapepam melalui Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Bapepam selambat-lambatnya pada hari ke 12 (duabelas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 68 Laporan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan LPP (Peraturan X.C.1) wajib disampaikan kepada Bapepam, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal penyelenggaraan RUPS LPP.69 Laporan mengenai perubahan status pemakai jasa LPP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-

68

Angka 5 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.1). 69 Angka 6 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.1).


68/PM/1996 tentang Laporan LPP (Peraturan X.C.1) wajib disampaikan kepada Bapepam, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah adanya perubahan tersebut. 70 Laporan mengenai pengenaan sanksi oleh LPP terhadap pemakai jasa LPP dan laporan mengenai peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g dan huruf h Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan LPP (Peraturan X.C.1) wajib disampaikan kepada Bapepam selambatlambatnya pada hari berikutnya. 71 Laporan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan LPP (Peraturan X.C.1) wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemindahbukuan pada rekening efek pada LPP. 72

Pemeliharaan Dokumen oleh LPP Setiap

Lembaga

Penyimpanan

dan

Penyelesaian

wajib

mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan: 73 a. status dan kegiatan para pemegang rekening efek pada LPP;

70

Angka 7 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.1). 71 Angka 8 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.1). 72 Angka 9 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.1). 73 Angka 1 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.2).


b. catatan atas penyimpanan efek di LPP; c. penyelenggaraan penyimpanan dan penyelesaian transaksi bursa; dan d. pengelolaan administrasi dan manajemen LPP sebagai Perseroan. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh LPP (Peraturan X.C.2) terdiri dari sekurang-kurangnya: 74 a. daftar pemakai jasa LPP; dan b. catatan kegiatan pemakai jasa LPP termasuk kesulitan keuangan perusahaan yang dihadapi dan pelanggaran yang pernah dilakukan. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh LPP (Peraturan X.C.2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 75 a. daftar nama Emiten pemakai jasa LPP; dan b. jumlah dan jenis efek yang pencatatannya pada buku daftar pemegang saham Emiten diwakili oleh LPP. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh LPP (Peraturan X.C.2) terdiri dari sekurangkurangnya: 76 a. daftar mutasi penyimpanan dan penyelesaian Efek harian dengan merinci nama efek yang dimutasi;

74

Angka 2 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.2). 75 Angka 3 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.2). 76 Angka 4 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.2).


b. perubahan jam penyimpanan dan penyelesaian di LPP; c. informasi bersifat rahasia yang menurut LPP dianggap mempunyai pengaruh yang penting dan relevan terhadap pasar pada umumnya dan/atau efek tertentu pada khususnya; d. penyelesaian perselisihan antar pemakai jasa LPP; dan e. tindakan lain yang diambil dalam rangka menghadapi keadaan darurat perdagangan. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh LPP (Peraturan X.C.2) terdiri dari sekurangkurangnya: 77 a. anggaran dasar beserta semua perubahannya; b. buku Daftar Pemegang Saham dan administrasi penyimpanannya; c. notulen RUPS, rapat direksi dan atau dewan komisaris, rapat komite atau panitia; d. perubahan dalam kepengurusan sampai satu tingkat di bawah direksi; e. pembentukan komite atau panitia dan atau perubahan komposisi keanggotaan komite atau panitia tersebut; dan f. dokumen lain termasuk surat-menyurat, memorandum, makalah, buku, pemberitahuan, pengumuman, edaran dan catatan lain yang dibuat atau diterima oleh LPP sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang 77

Angka 5 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.2).


Pemeliharaan Dokumen oleh LPP (Peraturan X.C.2) wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam. 78 Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh LPP (Peraturan X.C.2) wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun. 79

78

Angka 6 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.2). 79 Angka 7 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-69/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Peraturan X.C.2).


BAB II PENGATURAN TENTANG MEKANISME PENDIRIAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (KSEI) DALAM PASAR MODAL

Recommend Documents