TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN SEBAGAI LEMBAGA PENYIMPANAN DANA DALAM PASAR MODAL
CUSTODIAN BANK RESPONSIBILITY AS A FUND SAVING ISTITUTION IN CAPITAL MARKET 1
Miranda, 2Aminuddin, 3Muhammad Asrhi
1 2
Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Bagian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat Korespondensi: Miranda, SH Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 90245 HP: 0812 4581 3360 Emai :
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Kustodian dalam pasar modal serta menjelaskan tugas dan funsi Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana bagi para investor Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada kajian kepustakaan. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. kemudian diaplikasikan pada peristiwa keaslian data/informasi yang diperoleh dari lapangan. Langkah-langkahnya adalah (a) menyeleksi data, (b) klasifikasi data dan (c) Interpretasi Data Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama tanggung jawab bank kustodian yaitu tanggung perdata berdasarkan adanya unsur kesalahan dimana bank kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada investor yang diakibatkan karena kesalahannya, selain itu bank kustodian juga bertanggung secara pidana dan adminitratif. Kedua secara umum Bank kustodian bertugas untuk menyimpan efek atau unit penyertaan milik pemegang rekening dan proses peralihan hak dari efek yang telah dimilikinya, pengurusan terhadap akan adanya hak yang akan didapat dari efek yang dimilikinya, serta menunggu instruksi untuk menjual kembali efek tersebut, sedangkan fungsi Bank Kustodian dalam pasar modal adalah sebagai lembaga penitipan dan pengamanan, administrasi, serta sebagai transfer agent.
Kata kunci: Tanggung Jawab Bank Kustodian
Abstract : This study aims to identify and explain how responsibility implementation on valation made by custodian bank in capital market and explan the task and function of custodian bank as a place fr fund savig for investors.The research is an empirical normative research based on library studies. Fiedl research is conducted to completete the data obtained from library studies. The result of library studies is then analiyzed with qualititative descrpitive analysis then applied to the events of the authenticity of the data / information obtained from the field. The steps are (a) selecting data, (b) the classification of data and (c) Interpretation of Data. The result of the research indicated that : the first is responsibilities of the custodian bank is civil liability based on particular elements of the element error mission where custodian bank is obliged t give compensation to holders of investors. Resulting from negligence. In addition custodian bank may also be liable to criminal and administrative.Second, generally the custodian bank is obliged to keep the effect or property participation unit of the account holder and the process off rights shift of the effects they have, the administration of the coming rights which will be obtained from effect they have, and waiting for instruction resell the effect, meanwhile the custodian bank function in capital market is an custodian and safety institution, administration, and transfer agent.
Keywords: Custodian Bank Responsibility
PENDAHULUAN Segenap upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memasyarakatkan pasar modal, sehinga masyarakat tergerak untuk membeli sejumlah efek dari
perusahaan-perusahaan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan investasi. Pemilik efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat ternyata memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai dampak positif dari kinerja perusahaan. ( Irsan Nuasaruddin, dkk 2004) Investasi sering diartikan dengan menabung, khususnya bagi sebagian orang awam. Namun sebenarnya ada perbedaan antara investasi dan menabung, investasi dapat diartikan membeli barang modal diantaranya money capital (saham) dan capital investment (real asset/property/peralatan modal dan lain-lain), sedangkan menabung mempunyai makna menahan diri dari pengeluaran untuk keperluan masa datang dan biasanya berhubungan dengan produk bank seperti tabungan, deposito dan lain-lain. Investasi adalah sejumlah hasil penanaman dana dalam jumlah tertentu yang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memprediksi masa depan (Pratomo Prio Eko dkk 2002). Pada dasarnya investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu diantaranya adalah masuk pada suatu perusahaan efek baik dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan menanamkan investasi dalam kegiatan pasar modal. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal, maka pemerintah mengatur seluk beluk mengenai pasar modal sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, aturan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (yang selanjutnya disebut UUPM). Defenisi otentik pasar modal terdapat di dalam pasal 1 angka 13 UUPM yang menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. UUPM telah menggariskan bahwa pasar modal mempunyai peran penting dalam
pembangunan ekonomi nasional karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai: Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif, Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja, mempertinggi efesiensi alokasi sumber produksi, memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “open market operational’sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral, menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “rate” yang reseonable, sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. (Departemen Keuangan Republik Indonesia. .hlm. 5) Pasar modal tidak berdiri sendiri melainkan dijalankan oleh berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dan setiap pihak atau lembaga yang tercantum dalam UUPM mempunyai wewenang masing-masing. Para pihak yang terkait dalam kegiatan pasar modal antara lain BAPEPAM, Bursa Efek, emiten, Investor, manager investasi, lembaga kriling dan penjaminan (LKP), lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Kustodian, wali amanat, dan biro adminstrasi efek Para pemodal yang akan memberikan sejumlah dana kepada perusahaan efek untuk mengelola dananya harus mempunyai unsur kepercayaan (trust), tak terkecuali Manager investasi dan kustodian karena dua pihak inilah yang akan selalu berhubungan langsung dengan investor. Dana investasi yang terkumpul dari investor akan dikelola oleh manager investasi dan kustodian merupakan pihak yang menyimpan dan mengawasi setiap penggunaan dana tersebut. Menurut pasal 1 angka 8 UUPM pengertian kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam pasal 43 ayat 1 UUPM dijelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI), perusahaan efek atau Bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEPAM. Menurut pasal 44 ayat 1 UUPM kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggungjawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening yang dimaksud. Dana milik investor tersebut tidak dipegang oleh manager investasi tetapi dana tersebut disimpan di Bank Kustodian. Selain sebagai lembaga penitipan dan pengamanan Bank Kustodian juga merupakan administrator yang mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya dan bertugas menghitung NAB/NAV setiap jenis reksadana untuk kemudian diumumkan melalui media. (http;//www.kumpulanartikelindonesia.com, 2012) Menurut pasal 45 UUPM, kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Bank kustodian merupakan lembaga yang menyimpan dan mengawasi dana para investor dalam pasar modal yang telah ditetapkan pemerintah
melalui
BAPEPAM-LK, keyakinan tersebut tidak seiring dengan apa yang diharapkan para pemilik dana, pasalnya ada beberapa kasus dimana pihak Bank kustodian melakukan kelalaian dan tidak mempertanggung jawabkan dana yang dititipkan investor yang akibatnya dana (jumlah investasi) yang telah dipercayakan investor melalui Bank tersebut terlambat dikembalikan, bahkan sama sekali tidak dapat dikembalikan, hal ini jelas sangat merugikan investor. Bank kustodian sebagai lembaga penitipan memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan reksa dana, namun para pemodal atau investor yang menggunakan jasa Bank kustodian untuk menanamkan dananya melalui reksa dana tidak terelepas dari berbagai risiko yang akan atau sedang dialami oleh investor tersebut. Pada hakekatnya pemerintah telah membuat peraturan yang berkaitan dengan kustodian yang bertujuan untuk melindungi nasabah sekaligus memberikan
kepastian terhadap investor reksa dana dan peratururan BAPEPAM-LK bertujuan untuk mengatur tata cara atau mekanisme kerja Bank kustodian dari sejak permohonan untuk menjadi Bank kustodian hingga pemeliharaan dokumen. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan agar Bank kustodian menjalankan fungsinya dengan itikad baik serta diharapkan agar investor reksa dana memperoleh haknya. Untuk mendukung efektifitas peranan Bank kustodian maka badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (.selanjutnya disebut BapepamLK) mengeluarkan peraturan Bapepam-LK Nomor IV.B.1 angka 5 tentang kewajiban Bank kustodian terkait dengan Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektifodian, Peraturan Bapepam Nomor VI.A.2 tentang Fungsi Bank Kustodian dengan efek beragun asset, Peraturan Bapepam VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Bank Kustodian, Peraturan Bapepam X.G.1 tentang Laporan umum sebagai Kustodian, serta peraturan Bapepam Nomor X.G.2. Tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Bank Umum Sebagai Kustodian, yang secara garis besar mewajibkan Bank kustodian untuk melakukan pencatatan seluruh pembelian maupun penebusan/pencairan (redemption) oleh masyarakat pemodal serta mencatatkan account nasabah serta memberikan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pembelian, pencairan atau pemindahan (switching) antar jenis reksadana (Muhammad Roufiqueq, 2012) Adanya perkara hukum PT. Falcon Asia Resources, yaitu jenis Reksa Dana Campuran Falcon Optima, dimana penjualan kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana milik beberapa investor terjadi secara sepihak oleh PT. Falcon tanpa sepengetahuan investor. Hasil pencairan dana tersebut tidak ditransfer oleh Bank Kustodian dalam hal ini Bank CIMB Niaga ke rekening milik investor melainkan ke rekening PT. Falcon, Bank CIMB Niaga juga di duga tidak melakukan konfirmasi terkait dengan pengiriman hasil penjualan kembali ke rekening tujuan yang berbeda dengan rekening Bank yang telah disampaikan oleh pemegang unit penyertaan sebelumnya, serta tidak mempunyai standar prosedur operasi yang memadai untuk dapat memastikan bahwa hasil redemption RD FAOP diterima oleh pemegang unit penyertaan. (http;//www.neraca.co.id 2012)
Kuasa hukum dari beberapa investor yang mengalami kerugian tersebut telah berupaya menyelesaikan perkara tersebut secara damai dengan PT. Falcon dan Bank CIMB Niaga selaku Bank Kustodian, namun upaya tersebut belum berhasil, pasalnya Falcon dan Bank CIMB Niaga terkesan mengulur waktu dan tidak kunjung mengembalikan dana investor yang telah diinvestasikan sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi para nasabah Falcon Asia. Dalam kenyataannya dari contoh kasus diatas tentang adanya pihak bank kustodian yang melakukan tindakan-tindakan tanpa sepengetahuan pihak investor atau pemegang unit penyertaan yang mengakibatkan kerugian, maka pihak bank kustodian bertanggung jawab kepada investor untuk memberikan ganti rugi karena kesalahannya dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kontrak investasi kolektif yang telah disepakati dan tugasnya sebagai wakil dari investor Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah tanggungjawab Bank Kustodian terhadap dana investor dalam pasar modal dan bagaimanakah tugas dan fungsi Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana bagi para investor.
METODE PENELITIAN Lokasi dan Rancangan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jakarta. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa sebagian besar responden terdapat di Jakarta, meliputi; Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK), Bursa Efek Jakarta, dan Bank Kustodian. Penelitian bersifat Sosio Yuridis, yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (Library Research). akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (Field Research). Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari Bank Kustodian di Kota Jakarta yang berjumlah 14 (empat belas). Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) dari Bank Kustodian, 3 (tiga) orang nasabah
Bank Kustodian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM), dan Bursa Efek Jakarta. Penentuan sampel ditetapkan secara non probality sampling (pengambilan sampel secara tidak acak) dengan cara penarikan purposive sampling (penarikan sampel bertujuan). Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan objek penelitian. Penulis juga mengamati langsung kondisi di lapangan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Analisis Data Berdasarkan sifat penelitian deskriptif kualitatif, maka data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dihubungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian akan dianalisa dan diinterpretasikan sehingga dapat membahas permasalahan di dalam penelitian ini secara menyeluruh dan objektif.
HASIL Tanggungjawab Bank Kustodian terhadap Dana Investor dalam Pasar Modal Dari hasil wawancara penulis dengan Yunita Selfiani (wawancara pada tanggal 25 Agustus 20012, Jakarta) selaku Humas Divisi Kustodian Bank Rakyat Indonesia, Bank Kustodian sendiri merupakan bagian dari kegiatan usaha suatu bank dalam penyimpanan surat berharga dan administrasinya. Bank Kustodian bertindak sebagai penyimpan kekayaan (safe keeper) serta administrator Reksa Dana. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor melalui Reksa Dana bukan merupakan bagian dari kekayaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sehingga tidak termasuk dalam neraca keuangan baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian. Menurut Djoko Hendratto (wawancara pada tanggal 1 Agustus 2012, Jakarta) selaku Biro Penyidikan dan Pemeriksaan BAPEPAM-LK, dalam hal semacam kasus yang dilakukan oleh Bank Kustodian CIMB Niaga bersama
dengan PT. Falcon terkait sanksi apa yang akan diberikan BAPEPAM-LK, dinilai dugaan tersebut muncul karena perseroan dianggap tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya selaku Bank Kustodian dalam pasal 44 UUPM juncto peraturan IV.B.1. Andri Ramadhan Abun (wawancara pada tanggal 1 Agustus 2012, Jakarta) selaku Biro Kepatutan dan Pengelolaan Investasi BAPEPAM-LK mengatakan bahwa, atas kesalahan prosedur yang dilakukan, BAPEPAM-LK memberikan sanksi yang keras, dan bekerja secara profesional memberikan hukuman yang berat kepada (CIMB Niaga dan PT. Falcon) dalam hal tersebut sanksi administratif yaitu pencabutan izin. Pencabutan izin di sini bukanlah pencabutan izin operasi sementara tetapi pencabutan izin bank kostudiannya. Dengan diberikannya sanksi yang keras, akan menimbulkan efek jera baik bagi perusahaan yang melanggar, maupun perusahaan lain yang sejenis, agar kejadian ini tidak berulang lagi di masa mendatang, hal tersebut berkaitan dengan rasa tidak percaya investor kepada pasar modal Indonesia.
Tugas dan Fungsi Bank Kustodian sebagai Tempat Penyimpanan Dana bagi Para Investor Yunita Selfiani (wawancara pada tanggal 25 Agustus 20012, Jakarta) selaku Humas Divisi Kustodian Bank Rakyat Indonesia, mengatakan berdasarkan prinsip kerja dari Kustodian tersebut, yakni sebagai lembaga yang melakukan kegiatannya demi kepentingan pihak yang diwakilinya, maka kustodian dapat dikatakan bersifat pasif. Hal ini karena seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa terhadap setiap efek yang dititipkan padanya merupakan bukan bagian dari harta Kustodian itu sendiri melainkan tetap menjadi milik pemegang efek yang menjadi pemegang rekening pada kustodian tersebut. Sehingga pihak Kustodian selalu melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap pihak pemegang efek untuk melakukan pengurusannya.
PEMBAHASAN
Penelitian ini menemukan bahwa dalam pasar modal sendiri, klasifikasi pelanggaran pasar modal dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu bersifat teknis administratif dan bersifat khas pasar modal seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penipuan. Dapat diuraikan yang termasuk pelanggaran bersifat teknis administratif adalah : Pelanggaran terhadap pasal 85 sampai dengan pasal 89 UUPM, yang pada intinya berkaitan dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada BAPEPAM-LK dan masyarakat. Laporan dimaksud mencakup segala jenis laporan atau dokumen, baik yang bersifat berkala maupun yang bersifat insidentil. Pelanggaran terhadap masalah perijinan, persetujuan, dan pendaftaran di BAPEPAM-LK. Tegas disebutkan dalam pasal 103 Undang-Undang Pasar Modal bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal tanpa ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari BAPEPAM-LK dapat dikenakan sanksi administratif (termasuk denda didalamnya), pidana kurungan hingga pidana penjara. Walaupun sifat pelanggaran hanya bersifat teknis administratif, namun sanksi terhadap pelanggaran tersebut cukup berat. Hal ini mengingat seriusnya dampak dan akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran tersebut cukup berat yang tidak bersifat materiil-individual (kebendaan dan hanya menyangkut pihakpihak tertentu). Tetapi juga mempunyai dampak psikologis terhadap pasar dan kepercayaan masyarakat. Ketentuan pasal 46 UUPM telah meletakkan hak kepada investor untuk menuntut ganti rugi apabila Bank Kustodian melakukan kesalahan baik karena kesengajaan, kelalaian maupun kekurang hati-hatian. Menurut penelit i, Bank CIMB Niaga bertanggung jawab sesuai dengan unsur kesalahan yang dibuatnya yaitu tidak melakukan konfirmasi atas efek yang dikeluarkan dan serta melakukan penjualan kembali bukan berdasarkan perintah dari pemegang rekening. Dalam pasal tersebut di atas, jelas diatur yang menjadi tanggungjawab dari Bank kustodian, sehingga buktikan
telah
melakukan
jika dalam kegiatan nya Bank kustodian di pelanggaran
peraturan
perundang-undangan,
pertanggungjawaban perdata yang dapat dimintakan sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka melindungi hak investor atau pemegang unit penyertaan Dalam Pasal 111 UUPM tersebut dapat ditemukan syarat-syarat mengenai hal tersebut ada 3 (tiga) cara yaitu: Adanya pelanggaran atas UUPM ataupun peraturan pelaksanaannya. Adanya kerugian, Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas perundang-undangan tersebut. Jika ada beberapa pihak yang dirugikan, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sendiri-sendiri, ataupun secara bersama-sama (class action) Dalam hukum pidana yang menjadi pokok pembahasan ada 3 aspek yaitu masalah perbuatan, pertanggung jawaban dan pidana itu sendiri dalam hal ini sanksi yang diberikan terhadap konsekuensi bagi yang melanggar. Berkaitan dengan ketiga permasalahan tersebut dalam dataran pembahasan baik secara teori maupun dalam operasionalnya tidak dapat disatukan atau dicampuradukan satu dengan yang lainnya, karena merupakan unsur yang berbeda-beda yang disatukan dalam satu bagian yaitu hukum pidana. Seseorang dikatakan telah melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat dan hal ini telah termaktub dalam perundang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari pada perbuatan itu. Dalam Undang-Udang Pasar Modal, terkait dengan aspek pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 103, 104,107, 109, tanggung jawab pidana ini dapat dibebankan kepada Bank kustodian jika melakukan beberapa perbuatan, yaitu :Melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran, Melakukan penipuan, Manipulasi pasar, menghambat pemeriksaan yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK Dalam kenyataannya dari contoh kasus diatas tentang adanya pihak bank kustodian yang melakukan tindakan-tindakan tanpa sepengetahuan
pihak
investor
atau
pemegang
unit
penyertaan
yang
mengakibatkan kerugian, maka pihak bank kustodian bertanggung jawab kepada investor untuk memberikan ganti rugi karena kesalahannya dalam melakukan
tindakan yang tidak sesuai dengan kontrak investasi kolektif yang telah disepakati dan tugasnya sebagai wakil dari investor. dalam hal tindak lanjut perintah melakukan tindakan tertentu kepada PT. Bank CIMB Niaga sehubungan dengan surat No. 010/FR SCO/VI/2011 Tanggal 23 Juni 2011 perihal permohonan untuk bisa menandatangani kembali kontrak dengan pengelolaan portofolio efek baru bagi Bank Kustodian PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Mengingat bahwa Bank CIMB Niaga segera tanggap dalam melakukan perbaikan internal antara lain melakukan pergantian karyawan, perbaikan standart operasi dan sistem informasi teknologi dan melakukan upaya
adanya
penyelesaian dari Manajer investasi ke investor, maka BAPEPAM-LK melalui surat BAPEPAM-LK-LK No.5-1147/BL/2010 Tanggal 23-12-2010 menyatakan bahwa pencabutan izin Bank CIMB Niaga dinyatakan tidak berlaku lagi. Sementara sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BAPEPAM-LK sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut: Peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usah, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran Menurut peneliti, kustodian bedasarkan fungsinya dapat melakukan pengurusan terhadap efek yang dimiliki oleh nasabahnya untuk menindaklanjuti dari kegiatan Transaksi di Luar Bursa demi kepentingan nasabahnya. Kewajiban yang dilakukan dalam rangka hal tersebut adalah menyimpan efek atau unit penyertaan. Penyimpanan efek atau unit penyertaan dilakukan dalam rangka: proses peralihan kepemilikan dan sesudah proses tersebut selesai, dalam rangka mendapatkan keuntungan (Capital Gain), dalam rangka untuk dijual kembali Mengingat fungsi kustodian bukan hanya sebagai tempat penyimpan atas atau unit penyertaan saja, melainkan juga bertugas mengurus kepentingan pemegang unit penyertaan dari unit penyertaan yang dimilikinya, maka dalam rangka mengurus kepentingan pemegang unit penyertaan, kustodian terhadap lembaga penunjang pasar modal yang lain bertindak sebagai kesatuan yang tunggal. Tidak bertindak atas dasar orang per orang atau per nasabah.
Pencatatan perubahan dalam rekening efek yang dilakukan pihak Kustodian ini bersifat kewajiban mutlak. Transaksi bursa mempunyai makna pergantian kepemilikan atas suatu efek yang diikuti dengan pergantian dengan subyek atau pihak yang menikmati hak atas efek tersebut. Salah satu hak yang dapat dinikmati oleh pemilik efek sebagai pemegang hak adalah akan mendapatkan dividen yang dibagikan oleh pihak Perusahaan atau Emiten. Hak ini akan menjadi hilang bagi pemilik efek sebagai pemegang hak apabila pihak memiliki efek tersebut tidak terdaftar dalam buku daftar pemegang efek emiten sebagai pemegang hak. Pencatatan atas setiap mutasi efek ini juga menunjukkan kustodian sebagai kelanjutan dari Transaksi Bursa. Tujuan lebih lanjut dari pencatatan efek salah satunya adalah untuk mendapatkan Dividen. Kustodian setelah melakukan pencatatan dan telah memastikan siapa yang berhak mendapat dividen tersebut kepada Biro Administrasi Efek. Tentunya pencatatan ini dilakukan setelah adanya penyelesain Transaksi Bursa. Secara umum, fungsi Bank Kustodian di Indonesia ada 3 yaitu: pertama sebagai lembaga Penitipan dan Pengamanan. Semua dana dan Efek yang terkumpul dari reksa dana disimpan dan berada dibawah pengawasan Bank Kustodian., kedua sebagai administrasi dengan menghitung Net Asset Value atau NAB dari setiap jenis reksadana KIK setiap akhir hari bursa yang untuk selanjutnya diumumkan kepada masyarakat via koran atau internet, ketiga sebagai transfer
Agent.
Melakukan
pencatatan
seluruh
pembelian
maupun
penebusan/pencairan (redemption) oleh masyarakat pemodal serta mencatat setiap account nasabah. Di samping itu memberikan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pembelian, pencairan atau pemindahan (switching) antar jenis reksa dana.
KESIMPULAN DAN SARAN Tanggungjawab
Bank
Kustodian
terhadap
dana
investor
dapat
dipertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif. Dalam hal kasus yang terjadi oleh PT. Bank CIMB Niaga merupakan pertanggungjawaban yang berupa penyelesaian kewajiban Bank Kustodian terhadap para investor. Bentuk penyelesain kewajiban Bank Kustodian
itu sendiri berupa pengembalian dana Investor maupun pembayaran ganti kerugian dan PT. Bank CIMB Niaga tidak diperkenankan untuk menandatangani kontrak Investasi Kolektif maupun Kontrak Pengelolaan Investasi untuk kepentingan nasabah secara individual sebelum proses pemeriksaaan lebih lanjut selesai dilaksanakan oleh BAPEPAM-LK. Bank Kustodian melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan penitipan mempunyai beberapa tanggungjawab terhadap pemegang unit penyertaan yang menjadi nasabahnya, tanggungjawab tersebut di antaranya adalah menyimpan efek atau unit penyertaan milik pemegang rekening dan tanggungjawab lainnya sesuai dengan kontrak antar kustodian dengan pemegang rekening. Secara umum, fungsi Bank Kustodian di Indonesia ada 3 yaitu Lembaga penitipan dan pengamanan, administrasi, dan sebagai transfer agent. Bank Kustodian harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya, seperti yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.2, serta lebih diperinci lagi bentuk dan nilainya, sehingga apabila benarbenar timbul kerugian, bisa langsung diterapkan terhadap kerugian yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya, karena peraturan BAPEPAM merupakan peraturan pelaksanaan yang sudah khusus yang berhubungan dengan Pasar Modal. Diperlukannya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak pelaku Pasar Modal terutama pada Bank Kustodian, agar investor benar-benar mendapat perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Kustodian
DAFTAR PUSTAKA Nasruddin Irsan dan Surya Indra. (2004), Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Prenadi Media. Jakarta Pratomo Prio Eko dan Ubaidillah Nugraha, (2002) Reksadana (solusi pencernaan investasi di era modern), PT. Gramedia pustaka Umum, Jakarta,) Departemen Keuangan Republik Indonesia. Seluk Beluk Pasar Modal. Jakarta
http;//www.kumpulanartikelindonesia.com/Bank-kustodian-pengertian-dan tanggung-jawab.html. diakses tanggal 21 mei 2012 MuhammadRoufique,http://www.tantangankajiulangBankkustodianalreview.com. diakses tanggal (21-05-2012) http;//www.neraca.co.id//Lambat Ungkap Kasus Bank Kustodian CIMB Niaga .html. diakses tanggal (21-05-2012)
