TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK SEBAGAI MUDHARIB PADA BANK SYARIAH
Dipublikasikan pada Dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Hukum Syiar madani Volume IV No. 1 Maret 2002 Halaman 86-109 ISSN : 1410 - 9832 A. PENDAHULUAN Dalam waktu singkat, dari bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup tidak kurang dari 55 bank. Selain itu pemerintah telah mengambil alih 11 bank (Bank Take Over). Selanjutnya pemerintah melakukan rekapitulasi terhadap sembilan bank lainnya, dan semua bank BUMN serta BPD harus ikut direkapitulasi. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter kini hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah. Biaya restrukturisasi dan penyehatan perbankan Indonesia sangat mahal. Ada kemungkinan sebagian besar biaya penyelamatan perbankan tersebut akan ditanggung rakyat melalui APBN. 1 Akibat kerugian usaha selama bulan Maret hingga April 2001 beberapa banak terancam gulung tikar. Untuk menanggulangi bank-bank yang bermasalah Pemerintah telah mengeluarkan dana 640 triyun rupiah. Majalah Asiaweek menilai perbankan Indonesia berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan justru pada saat perbankan negara lain mulai bangkit dari krisis. Asiaweek
2
mengutip data Bank for
International Settlements (BIS) yang memperkirakan biaya rekapitulasi perbankan mencapai 40 % dari PDB Thailand, sedangkan rekapitulasi di Indonesia mencapai 60 % dari PDB. Tingkat ROA minus 17 %. Hal ini menggambarkan keadaan perbankan
1
Zainun Arifin, Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, AlvaBet, Jakarta, 1999, hal. vii. 2
Republika, 12 Mei 2001.
1
yang mengkhawatirkan. ROA secara sederhana menggambarkan perbandingan antara pendapatan dengan aset. Di saat perekonomian nasional mengalami krisis dan dunia perbankan belum tampak akan puluh, perbankan Islam menunjukkan fenomena baru yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional maupun kalangan perbankan konvensioanl. Bank-bank besar dari negara-negara nonmuslim telah memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka Islamic window, tidak kurang dari Citibank, Chase Manhattan Bank, ANZ Bank dan Jardine Fleming, telah membuka Islamic window agar dapat berkiprah memberikan jasa-jasa perbankan Islam. 3 Demikian halnya perbankan syariah di Indonesia pascareformasi mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sejak diperkenankannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi bank syariah. Sehingga bermunculan bank yang membuka cabang syariah atau mengkonversikan menjadi bank syariah. 4 Sahril Sabirin mengatakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran berharga bagi kita bahwa prinsip risk sharing (berbagi risiko) atau profit and loss sharing (bagi hasil) merupakan suatu prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi. 5 Namun kita tidak dapat menutup mata bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang keliru tentang bank syariah. Bank syariah sering dipersepsikan sebagai baitul maal yaitu lembaga sosial untuk membantu pengembangan ummat. Implikasinya adalah : 1. Bank syariah tidak boleh meminta jaminan dalam pembiayaannya. 2. Bank syariah tidak boleh mengenakan denda bila nasabah tidak membayar tepat waktu. 3
Sutan Remy Sjahdaeni, Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hal.xvii. 4 Beberapa bank yang sudah ada akan membuka cabang bank syariah diantaranya Bank IFI, Bank Niaga, Bank BNI’46, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, Bank Jabar, BPD Aceh. Data per November 2000. Syafi’i Antonio., Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001.
2
3. Bank syariah tidak boleh menyita jaminan. Bank syariah dipersepsikan sebagai bank bagi hasil. Implikasinya adalah : 1. Untuk semua kebutuhan nasabah harus menggunakan mudharabah/musyarakah. 2. Bagi hasil harus lebih menguntungkan dibandingkan dengan bunga bank, sehingga bagi hasil nasabah pembiayaan harus lebih kecil daripada bunga, sedangkan bagi hasil nasabah penyimpan harus lebih besar daripada bunga. 3. Bagi hasil dibayar setahun sekali seperti pembayaran dividen. 4. Bank akan turut campur dalam manajemen perusahaaan nasabah. 5. Bank akan turut memiliki perusahaan nasabah. Kesalahan persepsi masyarakat ini bertambah parah lagi dengan sikap sebagain karyawan bank yang cenderung terlalu menyederhanakan konsep bank syariah di lapangan, sehingga terkesan bank syariah sekedar bank konversional minus bank plus istilah-istilah Arab, jilbab dan assalamu’alaikum ditambah lagi dengan pembiayaan murabahah sebagi akad sapu jagat yang serba bisa untuk memenuhi kebutuhan apapun. 6 Selain itu cukup menarik hasil penelitian pasar di wilayah DKI Jakarta yang dilakukan oleh Team Syariah Bank Mandiri bekerjasama dengan Lembaga Demografi-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD-FEUI) pada bulan JuliAgustus 1999. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui pengetahuan masyarakat tentang bank syariah, antara lain : 7 Pernah mendengar bank syariah
74 %
Pernah mendengar istilah mudharabah
15 %
Pernah mendengar istilah mudharabah dan tahu maksud istilah itu 14 %
5
Sutan Remy Syahdaeni, Op.Cit.,hal.vi. Adiwarman A. Karim, Perspektif Sejarah, Makro dan mikro Ekonomi Bank Syariah, makalah pada Seminar Nasional Menyongsong Era Double Banking System. Islamic Studies Economic Group, FE UNPAD, Bandung. 24 Maret 2001. Hal 13. 7 Yuslam Fauzi, Peluang Perbankan Syariah di Indonesia. Makalah pada Seminar Nasional Menyongsong Era Double Banking System, Islamic Studies Economic Group, FE UNPAD, Bandung, 24 Maret 2001, hal. 6. 6
3
Sumber : Yuslam Fauzi 8 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya lebih kurang 2,5 % masyarakat DKI Jakarta memahami istilah “mudharabah” sebagai suatu produk bank syariah. Mudharabah merupakan salah satu teknik finasial yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh bank syariah. Selain mudharabah, UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan beberapa teknik finansial lainnya, yaitu musyarakah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa iqtina. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/34/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999, disebut pula beberapa jenis transaksi lainnya, yaitu hiwalah, istishna, kafalah, qardh-ul hasan, rahn, sharf, wadiah, wadiah yad amanah, wadiah yad damanah, wakalah dan kartu debt berdasarkan prinsip ujr. Di Indonesia sendiri Bank Muamalat Indonesia
9
selama lima tahun pertama
boleh dikatakan tidak menyalurkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil didalamnya termasuk mudharabah kecuali untuk dua nasabah yaitu lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Bank Muamalat sendiri dan petambak udang di Tangerang, kedua pembiayaan tadi tidak menunjukkan kinerja yang memadai. Barulah pada tahun ke enam dan seterusnya, Bank Muamalat Indonesia mulai menyalurkan pembiayaan bagi hasil. 10 Namun demikian, bukan berarti perjanjian mudharabah belum pernah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indoensia, karena dalam praktik, Bank Muamalat Indonesia menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan deposito dengan menggunakan akad/perjanjian mudharabah.
8
Yuslam Fauzi, Op.Cit.,hal.6. Bank Muamalat Indonesia sebagai sampel, karena BMI merupakan Bank Umum pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan Syariah Islam. 10 Adiwarman A. Karim, Op.Cit.,hal.10. 9
4
Dibandingkan negara lain pertumbuhan pembiayaan bagi hasil di Indonesia sangat cepat, misalnya saja pada tahun 1999 ini telah mencapai puluhan prosen dari total portfolio. Perkembangan pembiayaan mudharabah pada bank Muamalat sejak tahun 1993 menunjukkan kenaikan yang sangat berarti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : Type of Finacing
1993
1994
Revenue/ Profit Sharing : 0,64 % 0,05 % Mudharabah 0,64 % 0,05 % Musyarakah 0,00 % 0,00 % 11 Sumber : Adiwarman A. Karim
Sebagai
salah
satu
teknik
pengertian/batasan mudharabah,
1995 0,59 % 0,49 % 0,10 %
Ratio 1996 2,89 % 1,67 % 1,22 %
finasial,
1997
1998
1999
8,28 % 6,11 % 2,17 %
26,59 % 22,24 % 4,35 %
51, 62 % 46,89 % 4,72 %
beberapa
pakar
memberikan
antara lain Syafi’i Antonio. Menurut Syafi’i
Antonio : Mudharabah adalah akad kerjasaman usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelaola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 12 Pengertian mudharabah dikemukakan pula oleh Nabil A. Saleh yang dikutip Remy Syahdaeni, 13 yaitu : A contract between at least two parties whereby one party, called the investor (rab Al-mal) entrusts money to the other party the agent-manger (mudrahib) 11
Adiwarman A.Karim, ibid. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Tazkia Institute, Jakarta. 2000, hal. 135. Lebih jauh lihat Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu pengantar, Kalam Mulia, Jakarta 1995. Hal. 399, Taqyudin Annabaini, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hal 79, Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hal. 380. 13 Sutan Remy Sjahdaeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hal 29. 12
5
who is to trade whit in an agreed manner and then return to the investor the principal and preagreed share of the profits and keep for himself what remains of such profits. Dari dua pengertian di atas, tampaklah bahwa mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan berlandaskan prinsip bagi hasil. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Jika terjadi kerugian finansial ditanggung penyedia modal, pengelola menanggung kerugian berupa kehilangan tenaga, waktu dan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Namun demikian jika kerugian tersebut terjadi karena kesalahan pengelola dana, maka pengelola harus memberikan ganti kerugian kepada penyedia dana. Transaksi ini melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua pihak), yaitu : 1. pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha. Pihak tersebut disebut Shahib – Al mal (atau shahibul maal) atau Raabul Maal. 2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha. Pihak tersebut disebut Mudharib. Remy Syahdaeni mengutip pendapat M. Umer Chapra tentang pengertian mudharabah. Mudharabah
14
, yaitu cara untuk memobilisasi dana masyarakat guna
membiayai para pengusaha. Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keungan Islam untuk memobilisasi dan masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Perjanjian mudharabah
15
dalam perbankan biasanya diterapkan pada
produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada : 16
14
Mudharabah juga disebut dengan istilah lain yaitu qiradh, dalam hal yang demikian itu investor atau pemilik modal disebut Muqarid. Istilah Mudharabah dipakai oleh madzhab Hanafi, Hambali dan Zaydi, sedangkan istilah Qiradh dipakai oleh mazdhab Maliki dan Syafi’i. Sutan Remy Syahdaeni, Op.Cit.,hal.26. 15 Munir Fuady berpendapat bahwa perjanjian mudharabah ini mirip dengan pembiayaan modal ventura, tetapi dalam perjanjian mudharabah pihak penyedia dana tidak sampai masuk kedalam
6
1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya. 2. Deposito biasa 3. Deposito Special (Special invesment), yaitu dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misalnya murabahah saja atau ijaroh saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk : 1. pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 2. Investasi Khusus disebut juga mudharobah muqoyyadah, di mana sumber dan khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shohibul maal. Sebagai salah satu teknik finasial, mudharabah mempunyai risiko yang cukup tinggi. Dalam transaksi perbankan risiko ini dapat dialami baik oleh bank sebagai shahibul mal dalam pembiayaan mudharabah, maupun oleh nasabah penyimpan deposito mudharabah atau tabungan mudharabah. Risiko yang kemungkinan dialami oleh bank sebagai shahibul mal dalam pembiayaan mudharabah, diantaranya : 17 1. Side straming; nasabah menggunakan dana ini bukan seperti yang disebut dalam kontrak. 2. Lalai dalam kesalahan yang disengaja 3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur Risiko yang mungkin dialami oleh nasabah penyimpan dana sebagai shahibul mal dalam bentuk tabungan mudharabah atau deposito mudharabah, 1. Side streaming ; bank menggunakan dana itu tidak sesuai dengan tujuan bank itu sendiri. 2. Bank melakukan kelalaian dalam kesalahan yang disengaja perusahaan. Menurutnya ada pula yang mensejajarkan perjanjian mudharabah dengan Trust Financing Munir Fuady, Hukum perbankan Modern, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 182. 16 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute, Jakarta, 2000, hal. 137.
7
3. Penyembunyian keuntungan oleh bank bila bank tidak jujur Jika hal-hal atau keadaan tersebut di atas terjadi, hal ini akan merugikan shahibul mal. Sahhibul mal ini bisa bank, yaitu dalam perjanjian pembiayaan mudharabah, bisa pula nasabah penyimpan dana, yaitu dalam tabungan mudharabah atau deposito mudharabah. Di antara berbagai kendala dalam perkembangan pembiayaan bagi hasil termasuk pembiayaan mudharabah antara lain adalah karena adanya asymmetric information problem, yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak dalam hal ini nasabah bank penerima pembiyaan untuk tidak bersikap jujur. Demikian halnya dalam perjanjian penyimpanan dana melalui tabungan dan deposito mudharabah, kecenderungan bank yang menguasai informasi lebih banyak dalam pengelolaan dana, oleh karena jika tidak dilandasi kejujuran dan rasa amanah, bukan hal yang mustahil direksi atau pimpinan bank syariah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bank yang berakibat pada kerugian nasabah penyimpan dana dan masyarakat secara umum. Salah satu keunggulan perbankan syariah adalah keterkaitan pertumbuhan sektor riil dengan sektor perbankan. Hal ini dicerminkan dengan tidak adanya negative spead pada perbankan syariah. Padahal negative spead adalah salah satu momok utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional. Namun keunggulan perbankan syariah bukan berarti bahwa bank syariah tidak mungkin di BTO kan, terpaksa dimergerm, atau dilikuidasi. 18 Oleh karena itu perlu dikaji, bagaimana tanggung jawab mudharib sebagai pengelola dana pada perjanjian mudharabah jika usaha yang dikelolanya tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan atau bahkan mengalami kerugian. Makalah ini hanya akan mengkaji satu jenis perjanjian dari beberapa perjanjian mudharabah yang biasa dilaksanakan dalam perbankan syariah, yaitu perjanjian mudharabah antara nasabah sebagai shahibul mal yang menyimpan 17 18
Syafi’i Antonio, Op.Cit.,hal. 139 Adiwarnan Karim. Op.Cit.,hal. 18.
8
dananya pada bank syariah dengan bank syariah sebagai mudharib yang mengelola dana nasabah. Apakah kontruksi hukum perjanjian antara bank syariah dengan nasabah penyimpan dana sama dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank pada bank konvensional ? Bagaimana tanggung jawab direksi bank syariah jika bank yang dikelolanya mengalami kerugian, atau bahkan misalnya sampai dilikuidasi, atau pailit. Sejauhmana tanggung jawab direksi terhadap dana nasabah yang dititipkannya ? Untuk memudahkan pembahasan, masalah-masalah tersebut dibatasi pada tiga hal, yaitu : apa unsur dan syarat perjanjian mudharabah ? Bagaimana aplikasi perjanjian mudharabah pada bank syariah ? dan bagaimana tanggung jawab direksi bank sebagai mudharib dalam perjanjian mudharabah pada bank syariah ?
9
B. PEMBAHASAN 1. Unsur dan Syarat Perjanjian Mudharabah Seperti telah diuraikan bahwa mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah. Transaksi mudharabah digunakan juga sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam. Menurut Elias G. Kazarian yang dikutip oleh Sutan Remy Syadaeni, 19 unsur utama perjanjian mudharabah adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi mudharabah, yaitu kepercayaan dari shahibul mal kepada mudharib. Lebih jauh Sutan Remy Syadaeni mengatakan bahwa kepercayaan dikatakan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah, shahibul mal tidak boleh ikut meminta jaminan atau agunan dari mudharib. Shahibul mal juga tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha yang note bene dibiayai dengan dana shahibul mal tersebut. Dengan demikian, mudharib mengelola dan menjalankan usaha atau proyek tersebut tanpa campur tangan dari shahibul mal. Apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib mengalami kegagalan, sehingga terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagaian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh shahibul mal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya shahibul mal sendiri. Mudharib sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang. Mudharib hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku jika apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan mudharib. 20
19 20
Sutan Remy Syadaeni, Op.Cit.,hal.48. Sutan Remy Syadaeni, ibid000000
10
Menurut Sutan Remy Syahdaeni, karena unsur kepercayaan merupakan unsur penentu, maka dalam perjanjian mudharabah, shahibul mal dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila shahibul mal tidak lagi memiliki kepercayaan kepada mudharib. Dalam beberapa pustaka yang penulis pelajari, belum tampak pakar yang secara detail membahas mengenai unsur-unsur pembiayaan mudharabah, namun jika melihat unsur-unsur kredit yang dikemukan oleh para pakar,
21
dapat dilihat bahwa
dalam beberapa hal perjanjian mudharabah mempunyai unsur yang sama dengan kredit bank. Unsur
Kredit
Mudharabah
Kepercayaan
V
V
Tanggang waktu
V
V
Degree of risk
V
V (lebih tinggi)
Prestasi
V
V
Menurut penulis walaupun antara perjanjian mudharabah dan kredit bank memiliki persamaan unsur, namun terdapat perbedaan subtansial. Perbedaan antara kredit bank dan perjanjian mudharabah, yaitu mengenai hubungan hukum dan kontra prestasi. Hubungan hukum dalam perjanjian kredit adalah hubungan debitur, kreditur, sedangkan dalam perjanjian mudharabah adalah hubungan kemitraan.
22
Kontra
prestasi dalam perjanjian kredit bank adalah berupa bunga, sedangkan dalam perjanjian mudharabah adalah bagi hasil.
21
Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta, 1990, hal. 12-13. Lihat Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 164. 22
11
Selanjutnya akan diuraikan syarat-syarat perjanjian mudharabah. Syarat-syarat operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan pembiayaan Mudharabah antara lain sebagai berikut : 23 a. Modal harus jelas jumlahnya b. Jika modal berbetuk barang mesti ditaksir dengan rupiah c. Modal yang diberikan oleh bank harus berbentuk tunai dan diserahkan kepada nasabah d. Keuntungan dibagi setelah seluruh atau sebagain modal dikembalikan Syarat-syarat qiradh (mudharabah) dikemukakan pula oleh Ibrahim Lubis, yaitu 24 : 1. Adanya harta (modal) baik uang atau benda. Modal dapat berada pada tanggungan yang berusaha 2. Usahanya tertentu misalnya : dagang, pabrik 3. Pembagian laba/rugi 4. Pemilik modal dan orang yang berusaha telah dewasa, serandahnya umur 15 tahun. Menurut penulis syarat-syarat perjanjian mudharabah yang dikemukakan oleh dua pakar tersebut di atas, masih sangat umum, tidak jauh berbeda dengan syarat perjanjian musyarakah. Syarat perjanjian mudharabah yang lebih rinci dikemukakan oleh Sutan Remy Syadaeni. Sutan Remy Syahdaeni menerangkan syarat-syarat perjanjian mudharabah dari berbagai pustaka dan menghubungkannya dengan hukum positif, yaitu : 25 1. Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. 26
23
Munir Fuady, Op.Cit.,hal. 183 Ibrahim Lubis, ibid. 25 Sutan Remy Syahdaeni, Op.Cit.,hal. 30 s.d. 46. 26 Namun mengingat ketentuan Q.S. Al baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjianperjanjian pinjaman dibuat secara tertulis, maka sebaiknya dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas untuk menghindari salah tafsir, Sutan remy Syahdaeni, Op.Cit.,hal. 30. 24
12
2. Perjanjian mudharabah dapat pula dilangsungkan antara beberapa shahibul mal dan beberapa mudharib (seperti halnya kredit sindikasi). 3. Pada hakekatnya kewajiban utama shahibul mal adalah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib, bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian tidak sah. 4. Para pihak harus cakap bertindak hukum. 5. Shahibul mal berkewajiban menyediakan dana, mudharib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha. 6. Shahibul mal berhak memperoleh kembali investasi dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah tersebut telah diselesaikan mudharib dan jumlah hasil likuidasi itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut. 7. Shahibul mal tidak boleh meminta jaminan dari mudharib. Persyaratan yang demikian itu dalam perjanjian mudharabah batal dan tidak berlaku. 27 8. Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada shahibul mal ditambah sebagian keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. 9. Syarat-syarat perjanjian mudharabah wajib dipenuhi mudharib. Pasal 1339 dan 1347 KUHPerdata, Pasal 1342 s.d. 1351 KUHPerdata berlaku bagi perjanjian mudharabah.28 27
Pasal 1311 KUH Perdata : “Segala kekayaan kreditur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan utang debitur. Menurut Sutan Remy Syahdaeni, Perjanjian mudharabah bukan merupakan perjanjian utang piutang melainkan perjanjian kerjasama, maka ketentuan Pasal 1311 KUHPerdata tidak berlaku. Sutan Remy Syadaeni, Op.Cit.,hal.35. 28 Pasal 1339 KUHPerdata : Para pihak dalam suatu perjanjian tidak hanya terikat oleh ketentuan dan syarat-syarat yang secara tegas telah diperjanjikan tersebut, tetapi juga terikat oleh ketentuan dan syarat-syarat yang diharuskan, karena memang demikian sifat dari perjanjian itu atau karena kepatutan mengharuskan demikian atau karena ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sebagai kebiasaan atau yang diharuskan undang-undang. Pasal 1347 KUH Perdata : Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan kedalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan.
13
10. Shahibul mal berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian mudharabah. 11. Modal yang harus disediakan oleh Shahibul mal diisyaratkan : 1. berbentuk uang 2. jelas jumlahnya 3. tunai 12. Keuntungan dibagi menurut perbandingan berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing principle) yang harus diperjanjikan sebelumnya. Besarnya pembagian keuntungan harus ditentukan dimuka dan proporsinya harus ditentukan secara tegas. 13. Pembagian keuntungan tidak dibenarkan untuk dilakukan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah dihapusbukukannya kerugian. Terhadap modal shahibul mal yang ditanamkan telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan). 14. Shahibul mal dan mudharib keduanya harus menghadapi risiko (mukhatara), Shahibul mal menghadapi resiko finansial, sedangkan mudharib menghadapi resiko nonfinansial. Syarat yang memperjanjikan mudharib harus memikul resiko finansial adalah batal. 15. Tanggung jawab Shahibul mal terbatas hanya sampai jumlah investasi saja. 16. Mudharib tidak boleh membuat komitmen dengan pihak ketiga melampaui modal investasi. 17. Mudharib boleh menanamkan pula modal investasi. 18. Mudharabah dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqoyyadah.29 19. Pembatasan-pembatasan oleh Shahibul mal dapat diabaikan oleh mudharib apabila pembatasan-pembatasan tersebut menghalangi tercapainta tujuan bisnis mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan optimal. 29
Mudharabah mutlaqoh adalah mudharabah mutlak/tidak terbatas. Mudharabah muqayyadah, yatu mudharabah yang terbatas.
14
20. Pengeluaran pribadi mudharib yang tidak ada hubungannya dengan bisnis mudharabah tidak boleh dibebankan atas beban rekening bisnis mudharabah. 21. Mudharib berhak atas remunerasi atau pembagian keuntungan yang besarnya telah ditentukan. 22. Perjanjian mudharabah berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian, atau karena salah satu pihak meninggal dunia, atau jika salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian tersebut dan disetujui oleh pihak lainnya. 23. Mudharaib harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan itikad baik sebagaimana diwajibkan oleh Al-Quran Surat 5 ayat 1. 2. Aplikasi Perjanjian Mudharabah Pada Bank Syariah Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara Syariah prinsipnya berdasarkan kaidah Al-Mudharabah. Beradasrkan prinsip ini bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam
dana.
Dengan
penabung,
bank
akan
bertindak
sebagai
mudhorib/pengelola, sedangkan penabung sebagai shahibul mal/penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain pengusaha/penyimpan
dana, bank Islam akan bertindak sebagai
Shahibul mal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/maupun dana
bank
sendiri
berupa
modal
pemegang
saham).
Sementara
itu
pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai mudharib/pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.30
30
Syafi’i Antonio, Op.Cit.,hal. 137.
15
Dari uraian di atas, tampak bahwa sebagai salah satu prinsip atau teknik finansial dalam ekonomi Islam, dalam operasional perbankan syariah mudharabah telah diperluas meliputi 3 pihak, yaitu : 31 1. Para nasabah penyimpan dana (depositor) sebagai Shahibul mal 2. Bank sebagai suatu intermediary, dan 3. Pengusaha sebagai Mudharib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (mudharib) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (depositor) Selanjutnya untuk melihat lebih jelas aplikasi perjanjian mudharabah pada bank syariah dapat dilihat dua bagan di bawah ini. PENABUNG
BANK
Shahibul mal
Mudharib BANK
NASABAH PEMINJAM
Shahibul Mal
Mudharib
Sumber : Syafi’i Antonio, hal. 138 PENABUNG Shahibul mal
BANK
NASABAH PEMINJAM
Shahibul mal Akad Mudharabah
31
Sutan Remy Syahdaeni, hal.47.
16
Musyarakah Akad
Murabah BBA, dll
Mudharabah Sumber : Syafi’i Antonio, hal 138 Dalam hal penghimpunan dana, perjanjian mudrahabah diaplikasikan dalam bentuk : a. Deposito mudharabah, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan bank. Kepada penyimpan deposito mudharabah diberi hak untuk memperoleh pembagian laba bank, misalnya 70 % (tujuh puluh prosen) untuk penyimpan 30 % (tiga puluh proses) untuk bank, yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank. b. Tabungan mudharabah, yaitu simpanan yang penarikannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara penyimpan dengan bank. Penyimpan tabungan mudharabah diberi hak untuk memeproleh pembagian laba bank misalnya 50 % (lima puluh prosen) untuk penyimpan dan 50 % (lima puluh prosen) untuk bank yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank. Variabel yang menentukan besarnya pembagian laba pada tabungan ini sama dengan deposito mudharabah. Namun karena dalam tabungan dimungkinkan adanya mutasi variabel besarnya dana yang disimpan diperhitungkan menurut saldo ratarata. 32 Syarat-syarat sahnya perjanjian mudharabah dalam perbankan Islam 33 :
32
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bahkti, bandung, 2000, hal. 338. 33 Sutan Remy Syahdaeni, Op.Cit.,hal 47 s.d. 52.
17
1. Bank menerima dan dari nasabah penyimpan dana dalam bentuk mudharabah tidak terbatas. 2. Bank boleh menggunakan dana yang diterima untuk keperluan investasi bank 3. Untuk menentukan besarnya keuntungan nasabah dan membayar keuntungan itu, bank mengumpulkan keuntungan dari semua proyek (investasi) yang dibiayai bank. 4. Bank dalam memberikan pembiayaan dilakukan dengan mudharabah terbatas. Bank tidak boleh mencampuri manajemen nasabah yang memperoleh pembiayaan mudharabah. 5. Dalam mudharabah, bank tidak boleh meminta jaminan apapun. 6. Tanggung jawab Shahibul mal dan mudharib. Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai shahibul mal terbatas hanya sampai pada modal yang disediakan. Sedangkan tanggung jawab nasabah dalam kedudukannya sebagai mudgarib terbatas semata-mata kepada kerja dan usahanya (jerih payahnya) saja. Namun, apabila dapat dibuktikan terhadap kecurangan atau terjadi mismanajemen, maka nasabah tersebut harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan perusahaan dan berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut kepada bank. 7. Pembagian keuntungan ditentukan dimuka 8. Mudharib boleh diberi gaji 3. Tanggung Jawab Direksi Bank sebagai Mudharib Dalam perjanjian Mudharabah Pada Bank Syariah Seperti telah dikemukan bahwa dalam perjanjian mudharabah tanggung jawab shahibul mal terbatas hanya sampai modal yang disediakan sedangkan tanggung jawab mudharib terbatas pada kerja dan usahanya. Dalam perjanjian pembiayaan mudharabah pada bank syariah, tanggung jawab bank dalam kedudukannya sebagai shahibul mal terbatas hanya pada modal yang disediakan. Sedangkan tanggung jawab
18
nasabah dalam kedudukannya sebagai mudharib terbatas semata-mata kepada kerja dan usahanya (jerih payahnya) saja. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila dapat dibuktikan adanya kecurang atau terjadi mismanajemen, maka nasabah tersebut harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan perusahaan dan berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada bank. Demikian halnya, bank syariah dalam kedudukannya selaku mudharib bagi para nasabah penyimpan dana bertanggung jawab untuk mengganti kerugian
kepada
para
nasabah
penyimpan
dana
tersebut
apabila
terjadi
mismanajemen (salah arus). Misalnya karena direksi bank syariah tersebut telah dengan sengaja melanggar rambu-rambu kesehatan bank yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, dengan sengaja melanggar ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah (mudharib) tanpa melakukan analis secara profesional sesuai dengan ketentuan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, melanggar ketentuan mengenai net open position, melanggar ketentuan capital adequacy ratio dan melanggar rambu-rambu kesehatan bank lain. Dalam hal hubungan antara bank sebagai shahibul al-mal dan nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sebagai mudharib, nasabah tersebut harus mengganti kerugian kepada bank apabila kegagalan usaha atau kegagalan pembiayaan (pembiayaan
menjadi
non
performing
loan)
disebabkan
karena
nasabah
menyalahgunakan fasilitas pembiayaan tersebut untuk tujuan-tujuan selain yang telah ditentukan dalam perjanjian fasilitas mudharabah antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.34 Untuk mengetahui lebih jauh tentang tanggung jawab direksi bank syariah, terlebih dahulu kita kaji bentuk hukum bank. Menurut Pasal 21 UU No. 10 tahun 1998, bentuk hukum suatu bank dapat berupa Perseroan terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. Sedangkan bentuk hukum BPR, baik menurut UU No. 7 tahun 34
Sutan Remy Syahdaeni, Op.Cit.,hal.51.
19
1992 maupun menurut UU No. 1998 dapat berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 35 Makalah ini akan membahas bagaimana tanggung jawab direksi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan tidak melihat apakah bank tersebut merupakan bank umum atau BPR. Untuk melihat tanggung jawab direksi bank yang berbadan hukum Perseroan terbatas, kita harus menelaah dari Undang-undang No. 1 tahun 1995 perseroaan Terbatas. Menurut Pasal 82 UU PT Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 82, oleh Pasal 85 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dengan kata lain tugas dan kewajiban Direksi yang ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) yaitu melakukan kepengurusan perseroan dan Pasal 82 yaitu mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Menurut Sutan Remy Syahdaeni
36
sekalipun ungkapan yang dipakai dalam Pasal
82 yaitu “untuk kepentingan dan tujuan perseroan” berbeda dengan ungkapan yang dipakai dalam Pasal 85 ayat (1) yaitu : “untuk kepentingan usaha dan perseroan” tetapi maksudnya sama. Menurutnya seyogyanya apabila mau konsisten dipakai ungkapan yang sama, “untuk kepentingan dan tujuan perseroan” seperti yang dipakai pada Pasal 82. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 junto Pasal 85 ayat (1) terdapat dua unsur pokok yang harus diperhatikan oleh Direksi perseroan dalam menjalankan tugas 35
Hal ini merupakan perubahan dari Pasal 21 UU No. 7 tahun 1992. Menurut UU No. 7 tahun 1992 bentuk hukum Bank Umum adalah perusahaan perseroan, Peruasahaan Daerah, Koperasi, perseroan Terbatas. 36 Sutan Remy Syahdaeni, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14 bulan Juli 2000, hal. 100.
20
kepengurusan perseroan sebagaiman dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) yaitu melakukan kepengurusan perseroan, dan Pasal 82 yaitu mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Unsur-unsur tersebut adalah : 1. kepentingan dan tujuan/usaha perseroan, dan 2. itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternatif, artinya harus dipenuhi keduanya. Apakah sanksinya bila tugas anggota direksi itu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat (1). Menurut Pasal 85 ayat (2) setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) itu. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai apa yang dimaksud Pasal 85 ayat 91) “dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab” tersebut ? UUPT baik pasal-pasalnya maupun penjelasannya tidak memberikan penjabaran yang jauh mengenai maksud atau kandungan dari konsep “itikad baik dan penuh tanggung jawab itu. Mengenai hal ini menurut Sutan Remy Syahdaeni yurisprudensi Indonesia belum menampilkan doktrin maksud “itikad baik dan penuh tanggung jawab” yang dimaksud dalam UUPT, demikian halnya pustaka hukum Indonesia belum banyak yang mengungkapkan doktrin-doktrin mengenai asas tersebut. Oleh karena itu maka pengkajiannya harus dilakukan dengan menggali psutaka-pustaka hukum dan yurisprudensi pengadilan luar negeri. Oleh karena UUPT telah mengacu pada hukum perseroan Inggris dan negaranegara yang menganut common law system, Sutan Remy Syahdaeni menganalisa dengan menggali pustaka-pustaka hukum yang tertulis oleh para pakar hukum dari company law atau corporate law Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara yang menganut common law system dan pada putusan pengadilan Inggris dan Amerika Serikat yang telah menjadi sumber pembuatan UUPT.
21
Di negara-negara yang menganut common law system acuan yang dipakai adalah standard of care atau
standar kehati-hatian, apabila direksi telah bersikap dan
bertindak melanggar standard of care, maka direksi tersebut dianggap telah melanggar duty of care-nya.37 Sebagai contoh dari standar kehati-hatian itu antara lain sebagi berikut : 1. Anggota direksi tidak boleh melakukan kegiatan atas beban biaya perseroan, apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh anggota direksi yang bersangkutan. Namun demikian, hal itu dapat dikecualikan apabila dilakukan atas beban biaya refresentasi jabatan dari anggota direksi yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS. 2. Anggota direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinnya tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota direksi itu. 3. Anggota direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui yang akan mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perseroan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya, atau digugat oleh pihak lian. 4. Anggota direksi dengan sengaja atau karena kelalaianya telah melakukan atau telah cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan. 5. Anggota direksi sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cakap melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseroan. Standar kehati-hatian tersebut harus diterapkan pada bank syariah misalnya standar kehati-hatian yang ketiga, direksi bank perlu memperhatikan rambu-rambu kesehatan bank.
38
Rambu-rambu kesehatan bank merupakan pengejawatan dari
prinsip kehati-hatian (prudential principle). Khusus untuk bank syariah kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian itu tidak secara eksplisit diatur dalam UU
37
Sutan Remy Syahdaeni, Op.Cit.,hal. 100.
22
No. 7 tahun 1992, baru pada UU No. 10 tahun 1998 hal ini diatur. Aturan tersebut ditegaskan dalam Surat-surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.39 Berkaitan dengan tanggung jawab direski perseroan ini, Inggris telah memiliki Insolvency Act 1986 yang memuat sejumlah ketentuan mengenai risiko yang harus dipikul oleh para kreditur perseroan untuk bertanggung jawab secara pribadi.40 Yurisprudensi pengadilan Amerika Serikat dan perkara Francis vs United Jersey Bank, 432 A.2d 814 (NJ. 1981) menawarkan pedoman yang dapat sangat berguna untuk dijadikan rujukan bagi setiap anggota Direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya, yaitu bahwa anggota Direksi harus : 1. Memiliki pemahaman yang baik mengenai bisnis perseroan yang dipimpinnya 2. Dari waktu ke waktu mengetahui kegiatan usaha perseroan 3. Melakukan pemantauan kegiatan perseroan 4. Menghadiri rapat-rapat direksi secara teratur 5. Melakukan review atas laporan-laporan keuangan perseroan secaar teratur 6. Menanyakan apabila menjumapi masalah-masalah yang meragukan 7. Menyatakan keberatan terhadap dilakukannya perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum 8. Berkonsultasi dengan penasehat (counsel) perseroan 9. Mengundurkan diri apabila perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ternyata tidak dilakukan. Menurut Sutan Remy Syahdaeni41 selain doktrin duty of care, dikenal pula Busines Judgement Rule (pertimbangan-pertimbangan bisnis)
42
yang kandungan dari
38
Pelanggaran rambu-rambu kesehatan bank oleh bank syariah memberikan dampak kerugian yang lebih besar daripada apabila hal itu dilakukan oleh bank konvensional terutama dalam pembiayaan berdasarkan mudharabah. 39 Jenis prudential standards bagi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, antara lain : Analisis pembiayaan, batas maksimum pemberian kredit, Loan to deposit ratio. Kewajiban penyediaan modal minimum bank (CAR), posisi devisa neto, giro wajib minimum, kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan. 40 Sutan Remy Syahdaeni, ibid. 41 Sutan Remy Syahdaeni, Op.Cit.,hal.102. 42 Menurut Business judgement rule, pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak akan ditantang (diganggu gugat), atau ditolak oleh pengadilan atau oleh para pemegang saham.
23
kedua doktrin tersebut di atas dapat dipakai untuk mengisi atau dijadikan acuan dimaksudkan dalam Pasal 85 UUPT. Inggris memiliki Undang-undang seperti itu yaitu : Directors Liability Act (1890). Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa direksi bank syariah sebagai mudharib pada perjanjian mudharabah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh bank sebagai pihak pengelola dana masyarakat ( nasabah penyimpan dana), namun ketentuan ini tidak berlaku jika kerugian yang diderita oleh bank syariah tersebut dikarenakan oleh kesalahan, kelalaian, atau ketidakhati-hatian direksi bank. Jika kerugian tersebut terbukti dikarenakan kesalahan, kelalaian, atau ketidakhati-hatian direksi, misalnya karena direksi melanggar standar of care, atau prudential principle maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Perbankan. Sanksi terhadap pelanggaran prudential principle meliputi sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU Perbankan sanksi administratif diatur dalam Pasal 52 UU Perbankan, dan Pasal 10 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/271/KEP/DIR/tanggal 6 Maret 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/176/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998. Sanksi Perdata diatur dalam Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 1365 KUH Perdata.
24
C. PENUTUP 1. Kesimpulan a. Perjanjian mudharabah memilki unsur kepercayaan, tenggang waktu, degrre of riski dan prestasi. Dari keempat unsur tersebbut, kepercayaan merupakan unsur yang utama/terpenting, yaitu kepercayaan dari shahibul mal kepada mudharib. Dikatakan sebagai unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah, shahibul mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib. Shahibul mal juga tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha. Mudharib mengelola dan menjalankan usaha atau proyek tersebut tanpa campur tangan dari shahibul mal. Syarat perjanjian mudharabah adalah modal harus jelas jumlahnya, usahanya tertentu, pembagian laba/rugi, shahibul mal tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha. Kerugian finansial menjadi tanggung jawab shahibul mal, mudharib hanya menanggung kerugian berupa kehilangan waktu, tenaga dan keuntungan yang akan diperoleh. b. Perjanjian mudharabah diterapkan dalam perbankan syariah sesuai dengan fungsi bank sebagai financial intermediary (lembaga perantara keuangan), yaitu dalam penghimpunan dana masyarakat (funding) dan penyaluran dana kepada masyarakat ( landing ). Contoh perjanjian mudharabah dalam penghimpunan dana adalah tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya, deposito biasa, dan deposito spesial (special investmen). Pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan investasi khusus yang disebut mudharabah muqoyyadah.
25
c. Direksi bank syariah sebagai mudharib pada bank yang berbadan hukum PT tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh bank sebagai pihak pengelola dan masyarakat (nasabah penyimpan dana). Namun ketentuan ini tidak berlaku jika kerugian yang diderita oleh bank syariah tersebut dikarenakan oleh kesalahan, kelalaian, atau ketidakhati-hatian direksi bank. Jika kerugian tersebut terbukti dikarena kesalahan, kelalaian, atau ketidakhatihatian direksi misalnya karena direksi melanggar standar of care atau prudential principle maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 85 UU Perseroan Terbatas. 2. Saran a. Asas itikad baik dan asas tanggung jawab yang merupakan kewajiban direksi Perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UUPT, tidak memberikan penjabaran lebih jauh dan rinci. Untuk itu perlu disusun acuan mengenai maksud dan konsep asas itikad baik dan asas tanggung jawab tersebut yaitu, semacam standard of care atau standar kehati-hatian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. b. Sebagai pedoman bagi para hakim, pengadilan Indonesia semestinya aktif mengembangkan standard of care atau standar kehati-hatian tersebut melalui pelbagai putusan pengadilan. c. Untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia, perlu disusun peraturan perundang-undangan mengenai instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.
26
DAFTAR PUSTAKA -
Arifin, Zainun, Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, AlvaBet. Jakarta. 1999
-
Antonio, Syafi’i. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Tazkia Institute. Jakarta. 2000.
-
Annabani, Taqyudin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
-
Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bahkti. Bandung. 2000.
-
Fauzi, Yuslam. Peluang Perbankan Syariah di Indonesia. Makalah pada Seminar Nasional Menyongsong Era Double Banking System. Islamic Studies Economic Group. FE UNPAD. Bandung. 24 Maret 2001.
-
Fuady. Munir. Hukum Perbankan Modern. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1999.
-
Karim, Adiwarman. Perspektif Sejarah, Makro dan mikro Ekonomi Bank Syariah, makalah pada Seminar Nasional Menyongsong Era Double Banking System. Islamic Studies Economic Group. FE UNPAD. Bandung. 24 Maret 2001.
-
Lubis, Ibrahim, Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Kalam Mulia. Jakarta. 1995.
-
Manan, Abdul. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta. 1995.
-
Rahman, Afzakur. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta. 1996.
-
Remy Sjahdaeni, Sutan. Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 1999.
27
-
------------------ . Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris. Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis. Volume 14. Juli 2000.
-
Republika, 12 Mei 2001.
-
Suyatno, Thomas. Dasar-dasar Perkreditan. Gramedia. Jakarta. 1990.
Peraturan Perundang-undangan KUH Perdata UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
28
