Yth 1. Direksi Bank Umum Syariah 2. Direksi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah di tempat

Yth 1. Direksi Bank Umum Syariah 2. Direksi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah di tempat RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

/SEOJK.03/2015 TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012

Tentang

Kegiatan

Usaha dan Jaringan Kantor

Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384), perlu diatur ketentuan mengenai Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: I.

UMUM A.

Bank adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

B.

Kegiatan

Usaha

yang

dapat

dilakukan

oleh

Bank

dikelompokkan berdasarkan Modal Inti, yang selanjutnya disebut Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU).

Pengelompokan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha dimaksud terdiri dari 4 (empat) BUKU. Semakin tinggi modal inti Bank, maka semakin tinggi BUKU Bank dan semakin luas cakupan kegiatan

usaha

yang

dapat

dilakukan

oleh

Bank.

Pengelompokan BUKU untuk UUS didasarkan pada modal inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya. Klasifikasi BUKU mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank. C.

Pelaksanaan kegiatan usaha Bank dilakukan antara lain dengan menerbitkan Produk dan melaksanakan Aktivitas tertentu

untuk

memenuhi

kebutuhan

Bank

dan/atau

nasabah. D.

Dalam menerbitkan Produk dan melaksanakan Aktivitas, Bank perlu memiliki modal yang cukup untuk mendukung penerbitan Produk dan pelaksanaan Aktivitas Bank, serta menerapkan

manajemen

risiko

yang

memadai

untuk

memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh Produk dan Aktivitas tersebut. II.

KEGIATAN USAHA BANK BERDASARKAN BUKU 1.

Kegiatan usaha Bank yang meliputi Produk dan Aktivitas dikelompokkan sebagai berikut: a. Penghimpunan dana Kegiatan penghimpunan dana meliputi antara lain: 1)

simpanan (giro, tabungan);

2)

investasi (giro, tabungan, deposito);

3)

penerbitan sertifikat deposito;

4)

pinjaman yang diterima;

5)

penerbitan surat investasi termasuk surat investasi dengan fitur ekuitas;

6)

sekuritisasi aset; dan

7)

kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

b. Penyaluran dana Kegiatan penyaluran dana meliputi antara lain: 1)

pembiayaan

berdasarkan

(mudharabah

dan

prinsip

musyarakah),

bagi

hasil

sewa-menyewa

(ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, multijasa), jual beli (murabahah, istishna, salam), dan pinjam-meminjam (qardh) termasuk dalam bentuk pembiayaan sindikasi dan refinancing; 2)

pengambilalihan utang;

3)

pembelian surat berharga syariah;

4)

penempatan pada Bank Indonesia;

5)

penempatan pada Bank lain; dan

6)

kegiatan

penyaluran

dana

lainnya

yang

lazim

dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah. c. Pembiayaan perdagangan (trade finance). Kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance) meliputi antara lain: 1)

pembiayaan melalui penerbitan dan penerimaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);

2)

pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan Letter of Credit (L/C);

3)

pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan Letter of Credit (L/C); dan

4)

kegiatan

pembiayaan

perdagangan

(trade finance)

lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Prinsip Syariah. d. Kegiatan treasury Kegiatan treasury meliputi antara lain: 1)

jual beli banknotes;

2)

transaksi spot;

3)

transaksi lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah; dan

4)

kegiatan treasury lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

e. Kegiatan valuta asing Kegiatan valuta asing meliputi antara lain: 1)

penghimpunan dana;

2)

penyaluran dana;

3)

pembiayaan perdagangan (trade finance);

4)

kegiatan treasury; dan

5)

kegiatan valuta asing lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

f. Kegiatan keagenan dan kerjasama Kegiatan keagenan dan kerjasama meliputi antara lain: 1)

agen penjual reksadana syariah;

2)

agen

penjual

Pemerintah;

surat

berharga

yang

diterbitkan

3)

kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi syariah

(bancassurance)

model

bisnis

referensi,

distribusi, dan integrasi; 4)

payment point; dan

5)

kegiatan keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

g. Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking Kegiatan

sistem

pembayaran

dan

electronic

banking

meliputi antara lain: 1)

penyelenggara kliring;

2)

penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (settlement);

3)

penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu antara lain kartu Automatic Teller Machine (ATM), kartu debet, dan sharia card;

4)

penyelenggara uang elektronik (e-money);

5)

phone banking;

6)

sms banking;

7)

mobile banking;

8)

internet banking; dan

9)

Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Prinsip Syariah.

h. Kegiatan lainnya Kegiatan berupa aktivitas lainnya meliputi antara lain: 1) penyediaan safe deposit box; 2) pembayaran gaji karyawan secara massal (payroll);

3) pengelolaan kas (cash management); 4) Layanan Nasabah Prima (LNP); 5) kustodian; 6) wali amanat; 7) penitipan dengan pengelolaan (trust); 8) virtual account; 9) cash pick up and delivery; 10) escrow account; 11) bank garansi; dan 12) kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang

tidak

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan dan Prinsip Syariah. 2.

Selain

dapat

melakukan

kegiatan

usaha

sebagaimana

dimaksud pada angka 1, Bank dapat melakukan: a. kegiatan penyertaan modal Kegiatan penyertaan modal hanya dapat dilakukan oleh BUS. Kegiatan penyertaan modal berupa penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat investasi konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) yang bersifat mandatory atau jenis transaksi tertentu yang berakibat BUS memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. b. kegiatan

penyertaan

modal

sementara

dalam

rangka

penyelamatan pembiayaan. Kegiatan berupa penyertaan modal sementara oleh Bank pada perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan (debt to equity swap) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyertaan modal Bank.

3.

Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam valuta asing wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing.

4.

Bank tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Produk atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk atau Aktivitas baru tersebut telah: a. tercantum dalam rencana bisnis Bank; b. sesuai dengan klasifikasi BUKU; c. memenuhi persyaratan dan memiliki karakteristik yang tercantum dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah; dan d. didukung dengan kesiapan operasional yang memadai. Pencantuman Produk atau Aktivitas baru dalam rencana bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku untuk Produk atau Aktivitas baru karena memenuhi kriteria belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank.

5.

Bank wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Produk atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk atau Aktivitas baru tersebut tidak tercantum dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah.

6.

Definisi atau karakteristik umum Produk dan Aktivitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

7.

Cakupan Produk dan Aktivitas Bank pada masing-masing BUKU mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 8.

Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah untuk Bank sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III.

RUANG

LINGKUP

KEBIJAKAN

DAN

PROSEDUR

DALAM

RANGKA PENGELOLAAN RISIKO Ruang lingkup kebijakan dan prosedur dalam rangka pengelolaan risiko Produk atau Aktivitas baru paling kurang mencakup: 1. Sistem dan prosedur (Standard Operating Procedures) dan kewenangan dalam pengelolaan Produk atau Aktivitas baru. 2. Identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan Produk atau Aktivitas baru. 3. Transparansi informasi dan perlindungan kepada nasabah antara lain aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh Bank paling kurang memuat: a.

informasi yang disampaikan akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan;

b.

informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi nasabah; dan

c.

informasi

yang

disampaikan

tidak

menyamarkan,

mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait dengan risiko yang mungkin timbul. 4. Analisa aspek hukum untuk Produk atau Aktivitas baru yang mencakup

kemungkinan

adanya

risiko

hukum

yang

ditimbulkan oleh Produk atau Aktivitas baru serta kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

5. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap Produk atau Aktivitas baru. 6. Sistem informasi akuntansi untuk Produk atau Aktivitas baru, yang paling kurang menggambarkan profil risiko dan tingkat keuntungan maupun kerugian untuk Produk atau Aktivitas baru secara akurat. IV.

PENCANTUMAN

RENCANA

PENERBITAN

PRODUK

ATAU

PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU DALAM RENCANA BISNIS BANK Rencana penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru yang dicantumkan dalam rencana bisnis Bank paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut: 1. jenis dan deskripsi umum Produk atau Aktivitas baru; 2. waktu penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru; 3. tujuan atau manfaat penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru; 4. keterkaitan Produk atau Aktivitas baru dengan strategi bisnis Bank; 5. risiko atas penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru; dan 6. mitigasi risiko atas penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru. Pencantuman

rencana

penerbitan Produk atau pelaksanaan

Aktivitas baru menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V.

PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU Permohonan persetujuan penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru diajukan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.1 disertai dengan dokumen pendukung yang paling sedikit memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut: a.

penjelasan umum mengenai Produk atau Aktivitas baru meliputi antara lain: 1) jenis dan nama Produk atau Aktivitas baru; 2) rencana

waktu

penerbitan

Produk

atau

pelaksanaan

Aktivitas baru; 3) target pasar dan/atau nasabah; 4) informasi mengenai fitur atau karakteristik Produk yang akan diterbitkan atau Aktivitas yang akan dilaksanakan; 5) manfaat dan biaya bagi Bank; dan 6) manfaat dan risiko bagi nasabah. b. prosedur

pelaksanaan

(standard

operating

procedures),

organisasi dan kewenangan untuk menerbitkan Produk atau melaksanakan Aktivitas baru; c.

identifikasi,

pengukuran,

pemantauan,

dan

pengendalian

terhadap risiko yang melekat pada Produk atau Aktivitas baru; d. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT); e.

hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk atau Aktivitas baru;

f.

dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi dan perlindungan kepada nasabah yang terkait dengan penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru yang

meliputi antara lain perjanjian antara Bank dengan nasabah atau pihak lain, brosur, leaflet, prospektus, dan/atau formulir aplikasi. g.

opini syariah dari DPS terkait Produk atau Aktivitas baru yang meliputi antara lain: a. Produk atau Aktivitas baru mendasarkan pada fatwa DSNMUI; b. kesesuaian Produk atau Aktivitas baru dengan fatwa DSNMUI paling kurang mencakup: a) akad yang digunakan; b) obyek transaksi dan tujuan penggunaan; c) tata

cara

penetapan

imbalan/bonus/bagi

hasil/margin/ujrah/fee; d) penetapan biaya administrasi; dan e) penetapan

denda

dan/atau

ganti

rugi,

potongan,

pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada. c. karakteristik, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) Produk atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. d. hasil

review

terhadap

draft

akad/perjanjian/formulir

aplikasi Produk atau Aktivitas baru; h. draft akad/perjanjian/formulir aplikasi paling kurang meliputi: 1)

judul, nomor, dan tanggal perjanjian;

2)

identitas para pihak;

3)

akad (Prinsip Syariah) yang digunakan;

4)

uraian secara rinci dan jelas mengenai nilai dan objek perjanjian;

5)

ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak;

6)

mekanisme dan cara pembayaran dan besarannya;

7)

mata uang yang digunakan, apabila diperlukan;

8)

jangka waktu;

9)

nisbah, imbalan/fee/ujroh/margin/bagi hasil;

10) objek jaminan, apabila ada; 11) rincian biaya yang terkait; 12) pembebanan jaminan secara jelas, apabila ada; 13) mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; 14) klausul mengenai denda dan/atau ganti rugi; 15) dalam

Perjanjian

“Perjanjian Peraturan

ini

Baku

telah

wajib

memuat

disesuaikan

Perundang-undangan

pernyataan:

dengan

Ketentuan

Termasuk

Ketentuan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, dilampiri dengan pendapat dari satuan kerja yang membidangi hukum

yang


menyatakan aplikasi

bahwa telah

sesuai

draft dengan

ketentuan yang berlaku. i.

sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem informasi akuntansi Bank secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi.

j.

kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan kesiapan teknologi informasi termasuk hasil uji coba aplikasi (User Acceptance Test/UAT) atas Produk dan/atau Aktivitas baru, apabila ada.

Opini syariah dari DPS sebagaimana dimaksud pada huruf g menggunakan contoh format surat sebagaimana Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI.

LAPORAN RENCANA PENGHENTIAN PRODUK ATAU AKTIVITAS BANK Laporan

rencana

penghentian

Produk

atau

Aktivitas

Bank

disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.3 disertai dengan: 1. rencana tanggal penghentian; 2. alasan penghentian; 3. surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian; dan 4. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya. VII. LAPORAN

REALISASI

PENERBITAN

PRODUK

ATAU

PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU 1. Laporan

realisasi

penerbitan

Produk

atau

pelaksanaan

Aktivitas baru yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan

dengan

menggunakan

contoh

format

surat

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.4 disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. jenis dan nama Produk atau Aktivitas baru; b. tanggal penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru; dan c. kesesuaian Produk baru yang diterbitkan atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan Produk atau Aktivitas yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Laporan

realisasi

penerbitan

Produk

atau

pelaksanaan

Aktivitas baru yang tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan

dengan

menggunakan

contoh

format

surat

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.5 disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. penjelasan umum mengenai Produk atau Aktivitas baru

meliputi antara lain: a. jenis dan nama Produk atau Aktivitas baru; b. tanggal penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas

baru; c.

target pasar dan/atau nasabah;

d. telah tercantum dalam rencana bisnis Bank, dalam hal

Produk atau Aktivitas baru belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank. b. kesesuaian Produk baru yang diterbitkan atau Aktivitas

baru yang dilaksanakan dengan: a. klasifikasi BUKU; dan b. persyaratan dan karakteristik yang tercantum dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah. c. prosedur pelaksanaan (standard operating procedures),

organisasi dan kewenangan terkait Produk atau Aktivitas baru. d. kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan

kesiapan teknologi informasi. e. blanko


digunakan, apabila ada.

aplikasi

yang

akan

f.

opini syariah dari DPS yang dilengkapi dengan analisis kesesuaian syariah atas Produk baru yang diterbitkan atau Aktivitas baru yang dilaksanakan.

g. sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat

mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan

sistem

informasi

akuntansi

Bank

secara

menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi. Opini syariah dari DPS sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan contoh format surat sebagaimana Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Realisasi penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru dihitung sejak tanggal Produk atau Aktivitas tersebut sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah. VIII. LAPORAN

REALISASI

PENGHENTIAN

PRODUK

ATAU

AKTIVITAS BANK 1. Laporan realisasi penghentian Produk atau Aktivitas Bank atas inisiatif Bank disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.6 disertai dengan informasi mengenai jenis, nama, dan tanggal penghentian Produk atau Aktivitas; 2. Laporan realisasi penghentian Produk atau Aktivitas Bank atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.7 disertai dengan informasi: a. jenis dan nama Produk atau Aktivitas yang dihentikan; b. tanggal penghentian.

IX.

LAPORAN

REALISASI

PELAKSANAAN

PENERBITAN

AKTIVITAS

BANK

PRODUK

KARENA

ATAU

PENGHENTIAN

SEMENTARA TELAH DICABUT Laporan realisasi penerbitan kembali Produk atau pelaksanaan kembali Aktivitas Bank karena Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut sanksi penghentian sementara disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.8 disertai dengan informasi mengenai: a. jenis dan nama Produk atau Aktivitas Bank; dan b. tanggal penerbitan kembali Produk atau pelaksanaan kembali Aktivitas Bank. X.

LAPORAN RENCANA TINDAK PENGHENTIAN PRODUK ATAU AKTIVITAS BANK Rencana tindak atas penghentian Produk atau Aktivitas Bank atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.9.

XI.

PENYAMPAIAN

PENGAJUAN

PERSETUJUAN

ATAU

PENYAMPAIAN LAPORAN a. Permohonan

persetujuan

dan/atau

penyampaian

laporan

disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut: 1. Departemen Perbankan Syariah, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau

2. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan. b. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem

perizinan

secara

elektronis,

pengajuan

permohonan

persetujuan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan

yang

mengatur

mengenai

perizinan

secara

elektronis. XII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN, NELSON TAMPUBOLON BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR…

LAMPIRAN I SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …/SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM PRODUK DAN AKTIVITAS BANK No. 1.

Produk/Aktivitas PENGHIMPUNAN DANA a. Simpanan (Wadi’ah) 1) Giro 2) Tabungan b. Investasi (Mudharabah) 1) Giro 2) Tabungan 3) Deposito

Definisi/Karakteristik Umum

Simpanan nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Simpanan dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank.

No.

Produk/Aktivitas c. Sertifikat deposito d. Pinjaman yang diterima dalam bentuk rupiah e. Pinjaman yang diterima dalam valuta asing f. Penerbitan investasi

surat

g. Penerbitan surat investasi yang memiliki fitur ekuitas h. Sekuritisasi aset

2.

i. Produk/aktivitas penghimpunan dana lainnya PENYALURAN DANA a. Pembiayaan berdasarkan prinsip

Definisi/Karakteristik Umum Merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan berdasarkan prinsip syariah. Pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk rupiah. Pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk valuta asing. Untuk pinjaman luar negeri jangka panjang, Bank harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan masuk pasar dari Bank Indonesia. Surat investasi yang diterbitkan oleh Bank baik yang diperjual belikan di pasar uang maupun di pasar modal, misalnya Commercial Paper (CP), Medium Term Notes (MTN) dan sukuk korporasi. Surat investasi atau pinjaman yang memiliki fitur ekuitas antara lain berupa obligasi konversi (convertible bond), yaitu suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari nasabah pembiayaan asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal. Cukup jelas

No.

Produk/Aktivitas bagi hasil 1) Mudharabah

2) Musyarakah

3) Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) b. Pembiayaan berdasarkan sewa menyewa 1) Ijarah

Definisi/Karakteristik Umum Penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (shahibul mal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha tertentu yang masingmasing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

prinsip

Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. 2) Ijarah Muntahiyah Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu Bittamlik barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 3) Multijasa Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah). c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli

No.

Produk/Aktivitas 1) Murabahah

2) Pembiayaan Kepemilikan Emas 3) Istishna’

4) Salam

Definisi/Karakteristik Umum Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya. Pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah. Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

d. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam 1) Qardh Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. 2) Talangan BPIH Pembiayaan yang diberikan bank untuk nasabah dalam rangka keperluan pendaftaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). 3) Qardh Beragun Penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang Emas piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Bank Syariah atau UUS pada waktu yang telah disepakati. e. Pembiayaan sindikasi Pemberian pembiayaan bersama antara sesama Bank syariah atau antara Bank syariah dengan Bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah

No.

3.

Produk/Aktivitas


pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai arranger, underwriter, agen, atau partisipan. f. Pembiayaan ulang Pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum (refinancing) melunasi pembiayaan sebelumnya. g. Pengambil alihan utang Pemindahan utang nasabah dari Bank konvensional ke Bank syariah. atau pembiayaan h. Pembelian surat Pembelian surat berharga syariah baik yang diterbitkan oleh pemerintah, Bank berharga syariah Indonesia, atau korporasi. i. Penempatan pada Bank Tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, Indonesia transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank Indonesia. j. Penempatan pada Bank Penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penanaman dana lainnya yang sejenis berdasarkan prinsip syariah. lain k. Produk dan/atau Cukup jelas aktivitas penyaluran dana lainnya AKTIVITAS PEMBIAYAAN PERDAGANGAN (TRADE FINANCE) a. Pembiayaan dengan 1) Penerbitan SKBDN: Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon SKBDN (applicant) yang mengikat bank pembuka (issuing bank) untuk: a. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau

No.

Produk/Aktivitas

b. Pembiayaan ekspor/impor dengan Letter of Credit (LC)

4.

c. Pembiyaan ekspor/impor tanpa Letter of Credit (LC)/ SKBDN d. Jasa/layanan trade finance lainnya AKTIVITAS TREASURY a. Jual beli bank notes b. Transaksi valuta asing (spot) c. Lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah

Definisi/Karakteristik Umum c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. 2) Penerimaan SKBDN: Surat pernyataan akan membayar kepada penerima SKBDN yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. 1) Pembiayaan impor dengan Letter of Credit (L/C): Janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. 2) Pembiayaan ekspor dengan Letter of Credit (L/C): Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C. Cukup jelas

Kegiatan penjualan atau pembelian Bank Notes atau Uang Kertas Asing (UKA). Perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja. Cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

No.

5. 6.

7. 8.

Produk/Aktivitas e. Aktivitas treasury lainnya KEGIATAN VALUTA ASING KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

Definisi/Karakteristik Umum Cukup jelas.

Cukup jelas. Penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. KEGIATAN PENYERTAAN Penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan nasabah MODAL SEMENTARA untuk mengatasi kegagalan pembiayaan. KEAGENAN DAN KERJASAMA a. Agen penjual Aktivitas Bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi reksadana syariah untuk menjual efek reksadana syariah yang dilaksanakan oleh pegawai Bank yang memiliki izin wakil agen penjual reksadana syariah untuk menjual efek reksadana. Bank yang akan bertindak sebagai agen penjual reksa dana wajib terlebih dahulu memperoleh ijin sebagai sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD). b. Agen penjual surat Bank bertindak sebagai agen penjualan Surat Berharga Syariah yang diterbitkan berharga syariah yang oleh pemerintah kepada nasabahnya, antara lain penjualan SBSN dan SPN diterbitkan pemerintah Syariah. c. Bancassurance model Model bisnis referensi merupakan aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi bisnis referensi dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah. d. Bancassurance model Model bisnis distribusi merupakan aktivitas kerjasama pemasaran produk

No.

Produk/Aktivitas bisnis distribusi

9.


asuransi dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (telemarketing), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs Bank. e. Bancassurance model Model bisnis integrasi produk merupakan aktivitas kerjasama pemasaranproduk bisnis integrasi asuransi dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dengan produk Bank. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan atau menjual bundled product kepada nasabah melalui tatap muka dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (telemarketing), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs Bank. Dengan demikian, peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas bundled product, termasuk yang terkait dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi mitra Bank. f. Payment point Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk penerimaan pembayaran tagihan listrik, air, telepon, telepon seluler, dan tagihan jasa internet. g. Keagenan dan Cukup jelas. kerjasama lainnya SISTEM PEMBAYARAN DAN ELECTRONIC BANKING a. Penyelenggara kliring Penyelenggaran pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

No.

Produk/Aktivitas


b. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (settlement) c. Penyelenggara transfer dana

Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Bank yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI

Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana berupa rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada pe-nerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. d. Penyelenggara alat Penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu pembayaran dengan automated teller machine (ATM) dan/atau kartu debet. menggunakan kartu selain sharia card e. Penyelenggara alat Penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu pembayaran dengan pembiayaan syariah. menggunakan sharia card (kartu pembiayaan syariah) f. Penyelenggara uang Penyelenggara alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: elektronik (e-money) a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

No.

Produk/Aktivitas g. Phone banking

10.


Layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan pada Bank. h. SMS banking Layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS. i. Mobile banking Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler. j. Internet banking Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. k. Aktivitas sistem Cukup jelas. pembayaran dan electronic banking lainnya AKTIVITAS LAINNYA a. Safe Deposit Box (SDB) Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank. b. Traveller’s Cheque (TC) Penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. c. Payroll Layanan yang disediakan oleh Bank kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara kolektif. d. Cash management Jasa/layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, di mana setiap transaksi harus berdasarkan perintah nasabah. Contoh jasa/layanan cash management adalah pendebetan atau pemindahbukuan rekening nasabah dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban, transfer/pemindahbukuan dana dari satu rekening ke rekening lain milik nasabah, konsolidasi (pooling) atau distribusi dana dari kantor-kantor cabang/jaringan operasional perusahaan, jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (payroll). Dalam kegiatan cash management, Bank hanya diperkenankan untuk bertindak sebagai pihak yang melakukan pembayaran (paying agent) berdasarkan perintah nasabah, dan tidak bertindak sebagai agen investasi (investment agent) dana baik secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip

No.

Produk/Aktivitas e. Layanan Prima (LNP) h. Kustodian

i. Wali Amanat

syariah. Nasabah Layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. Penitipan kolektif surat berharga (efek) seperti saham atau obligasi serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti misalnya rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian,melaksanakan transaksi dalam valutaasing apabila diperlukan, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya. Bank Umum yang akan bertindak sebagai Kustodian wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bapepam. Jasa/layanan yang diberikankepadaparapemegangefekbersifathutang (investor) untukmenjadiwakil investor dalampenerbitan suatu efek bersifat hutang tersebut. Sebagai wakil investor, Bank selaku Wali Amanat turut serta dalam proses penerbitan obligasi dan memonitoring kewajiban emiten terhadap ketentuan yang ada dalam perjanjian perwaliamanatan hingga obligasi tersebut lunas. Bank Umum yang akan bertindak sebagai Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat.

j. Virtual Account (VA) k. Cash pick up delivery l. Escrow account m. Penerbitan Garansi


Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pelanggan. and Layanan penjemputan atau pengantaran uang tunai dari dan ke lokasi nasabah.

Layanan jasa yang diberikan oleh Bank yang bertindak sebagai agen penampungan (agen escrow) untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agen penampungan (agen escrow). Bank Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika

No.

Produk/Aktivitas


pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. n. Penitipan dengan Trust adalah kegiatan penitipan dengan pengelolaan. Dalam kegiatan penitipan pengelolaan (trust) dengan pengelolaan ini, terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu Settlor sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada Trustee; Trustee (dalam hal ini Bank) sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Settlor/Penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu Beneficiary; dan Beneficiary sebagai pihak penerima manfaat dari harta/dana tersebut. Kegiatan Trust mencakup kegiatan antara lain sebagai agen pembayar (paying agent); agen investasi (investment agent) dana secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah; dan/atau agen peminjaman (borrowing agent) dan/ atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. o. Electronic Data Capture Mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang (EDC) penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit syariah dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara realtime. p. Jasa/Layanan lainnya Cukup jelas. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN, NELSON TAMPUBOLON

LAMPIRAN II SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PRODUK DAN AKTIVITAS BUS DAN UUS BERDASARKAN KELOMPOK KEGIATAN USAHA No. 1.

Produk/Aktivitas

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan




Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan




Persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa Persetujuan




Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

PENGHIMPUNAN DANA a. Simpanan (Wadi’ah) 1) Giro 2) Tabungan b. Investasi (Mudharabah) 1) Giro 2) Tabungan 3) Deposito c. Sertifikat deposito 1) Dengan warkat 2) Tanpa warkat d. Pinjaman diterima a) e. Penerbitan surat investasi dan surat investasi yang

No.

2.

Produk/Aktivitas

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

memiliki fitur ekuitas f. Sekuritisasi aset

Dilarang

Dilarang

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan




g. Penghimpunan dana lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf f 2) Huruf a sampai dengan huruf f dengan keterangan “tanpa persetujuan” namun persyaratan dan karakteristik tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah. PENYALURAN DANA a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 1) Mudharabah 2) Musyarakah 3) Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa

No.

Produk/Aktivitas 1) Ijarah 2) Ijarah Bittamlik 3) Multijasa

Muntahiyah

c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli 1) Murabahah 2) Pembiayaan Kepemilikan Emas 3) Istishna’ 4) Salam d. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam-meminjam 1) Qardh 2) Talangan BPIH 3) Qardh Beragun Emas e. Pembiayaan sindikasi f. Pembiayaan ulang (refinancing) g. Pengambilalihan utang atau pembiayaan h. Pembelian surat berharga syariah

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan




Tanpa Persetujuan

Tanpa Persetujuan

Tanpa Persetujuan

Tanpa Persetujuan









Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Dilarang kecuali sebagai partisipan Tanpa persetujuan

Tanpa Tanpa Tanpa Tanpa

Tanpa Tanpa Tanpa Tanpa

Persetujuan Persetujuan Persetujuan persetujuan

Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Persetujuan Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Persetujuan Persetujuan Persetujuan persetujuan

No.

3.

Produk/Aktivitas

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

i. Penempatan pada Bank Indonesia j. Penempatan pada Bank lain k. Penyaluran dana lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf j 2) Huruf a sampai dengan huruf j dengan keterangan “tanpa persetujuan” namun persyaratan dan karakteristiknya tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah. PEMBIAYAAN PERDAGANGAN (TRADE FINANCE)

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

a. Pembiayaan dengan SKBDN b. Pembiayaan impor dengan Letter of Credit (LC) c. Pembiayaan ekspor dengan Letter of Credit (LC)

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Dilarang

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Dilarang

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

No.

Produk/Aktivitas

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

Dilarang

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

4.

d. Pembiyaan ekspor-impor tanpa Letter of Credit (LC) e. Pembiayaan perdagangan (trade finance) lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf d 2) Huruf a sampai dengan huruf d dengan keterangan “tanpa persetujuan” namun persyaratan dan karakteristik tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah. TREASURY

Persetujuan sebagai PVA Dilarang

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Dilarang

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

a. Jual beli ban knotes b. Transaksi valuta asing (spot) c. Transaksi lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah

No.

Produk/Aktivitas

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

Dilarang

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

5.

d. Treasury lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf c 2) Huruf a sampai dengan huruf c dengan keterangan “tanpa persetujuan” namun persyaratan dan karakteristik tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah. KEGIATAN VALUTA ASING b)

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

6.

PENYERTAAN MODAL

Persetujuan (Hanya sebagai PVA) Dilarang

7.

PENYERTAAN SEMENTARA

Tanpa persetujuan

Persetujuan 15% dari modal Tanpa persetujuan



8.

KEAGENAN DAN KERJASAMA Dilarang

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

MODAL

a. Agen penjual reksadana syariah b. Agen penjual surat berharga syariah yang

No.

Produk/Aktivitas c. d. e. f.

9.

diterbitkan pemerintah Bancassurance model bisnis referensi Bancassurance model bisnis distribusi Bancassurance model bisnis integrasi Payment point

g. Keagenan dan kerjasama lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf d 2) Huruf a sampai dengan huruf d dengan keterangan “tanpa persetujuan” namun persyaratan dan karakteristik tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah. SISTEM PEMBAYARAN DAN ELECTRONIC BANKING

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Dilarang

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Dilarang

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

No.

Produk/Aktivitas

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

a. Penyelenggara kliring c)

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

b. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (settlement) c) c. Penyelenggara transfer c) dana d. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu selain sharia card c) e. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan sharia card c) f. Penyelenggara uang elektronik (e-money) c) g. Phone Banking

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Dilarang

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

h. SMS banking

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

i. Mobile banking

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Dilarangd)

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

j. Internet banking k. Sistem pembayaran c) dan electronic banking lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf j

No.

Produk/Aktivitas

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

10.

2) Huruf a sampai dengan huruf j dengan keterangan “tanpa persetujuan” namun persyaratan dan karakteristik tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah. AKTIVITAS/JASA LAINNYA a. Safe Deposit Box (SDB)

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

b. Traveller’s Cheque (TC)

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

c. Payroll

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Persetujuan

Dilarang

Dilarang

Persetujuan

Persetujuan

Dilarang

Dilarang

Persetujuan

Persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

d. Cash management e. Layanan Nasabah (LNP) h. Kustodian i. Wali amanat j. Virtual Account (VA)

Dilarang Prima

f)

No.

Produk/Aktivitas

BUKU 1

BUKU 2

BUKU 3

BUKU 4

k. Cash pick up and delivery

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

l. Escrow account

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

m. Penerbitan Bank Garansi

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

Tanpa persetujuan

n. Penitipan dengan Dilarang Dilarang Persetujuan Persetujuan pengelolaan (trust) o. Electronic Data Capture Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan (EDC) p. Jasa/Layanan lainnya Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf o 2) Huruf a sampai dengan huruf o dengan keterangan “tanpa persetujuan” namun persyaratan dan karakteristik tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah. Keterangan: a) : Pinjaman luar negeri jangka panjang harus memperoleh izin masuk pasar dari Bank Indonesia b) : Bank yang belum memiliki persetujuan untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing wajib mengajukan permohonan persetujuan kegiatan dalam valuta asing sebelum melakukan kegiatan dalam valuta asing

c) d) e)

: : :

Bank wajib memperoleh izin keanggotaan/pelaksanaan dari Bank Indonesia Kecuali apabila dilakukan melalui kerjasama dengan Bank lain Kecuali cash management berupa jasa/layanan pembayaran gaji pegawai secara massal (payroll) Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN,

NELSON TAMPUBOLON

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …/SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH RENCANA PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU BANK : TAHUN : No.

1)

2)

Jenis dan Nama Produk atau Aktivitas Baru1)

Rencana Waktu Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

Tujuan Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru Bagi Bagi Bank Nasabah

Keterkaitan Produk atau Aktivitas Baru dengan Strategi Bank2)

Deskripsi Umum Produk atau Aktivitas Baru2)

Risiko yang mungkin timbul dari Penerbitan Produk atau Aktivitas Baru2)

Rencana Mitigasi Risiko

contoh keagenan dan kerjasama – bancassurance, keagenan dan kerjasama – agen penjual reksadana syariah, sistem pembayaran e-money, electronic banking – sms banking, aktivitas/jasa lainnya - kustodian. penjelasan yang lebih rinci dapat disertakan dalam lembaran terpisah. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN, NELSON TAMPUBOLON

LAMPIRAN V.1 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH Nomor

: ....................

Lampiran

: ....................

(Tempat), (Tanggal, Bulan,Tahun)

Kepada Otoritas Jasa Keuangan Up.

1)

Perihal : Permohonan Persetujuan Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas1) Baru Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penerbitan produk/pelaksanaan aktivitas2) baru dengan rincian sebagai berikut: 1. Jenis produk/aktivitas2)

: ………………………………………………

2. Nama produk/aktivitas2)

: ………………………………………………

3. Rencana penerbitan/pelaksanaan2) Sebagai

bahan

pertimbangan, yang

: ……………………………. bersama

dipersyaratkan

ini

kami

sampaikan

dokumen

pendukung

sebagaimana

checklist

terlampir.

Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait surat

permohonan ini, Saudara dapat menghubungi pegawai kami yaitu ………melalui telepon…….atau email…….. Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wasaalamu’alaikum Wr. Wb DIREKSI BANK

1) 2)

Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan. Coret yang tidak perlu.

CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PRODUK/AKTIVITAS1) BARU No. 1.

Dokumen Penjelasan

Check

umum

mengenai

produk/aktivitas1) baru. 1) jenis dan nama produk atau aktivitas baru; 2) rencana waktu penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; 3) target pasar dan/atau nasabah; 4) informasi

mengenai

fitur

atau

produk

yang

akan

karakteristik

diterbitkan atau aktivitas yang akan dilaksanakan; 5) manfaat dan biaya bagi Bank; dan 6) manfaat dan risiko bagi nasabah. 2.

prosedur pelaksanaan (standard operating procedures), organisasi dan kewenangan untuk

menerbitkan

produk

atau

melaksanakan aktivitas baru. 3.

identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru.

4.

rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang

dan

Pencegahan

Pendanaan

Terorisme (APU dan PPT). 5.

hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan

atas

produk

atau

aktivitas

baru. 6.

dokumen atau konsep dokumen dalam rangka

transparansi

kepada

nasabah

penerbitan

dan

yang

produk

perlindungan

terkait

atau

dengan

pelaksanaan

Keterangan

No.

Dokumen

Check

Keterangan

aktivitas baru yang meliputi antara lain perjanjian antara Bank dengan nasabah atau pihak lain, brosur, leaflet, prospektus, dan/atau formulir aplikasi. 7.

opini syariah dari DPS terkait Produk atau Aktivitas baru (terlampir)

8.

draft akad/perjanjian/formulir aplikasi

9.

sistem

informasi

akuntansi

termasuk

penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem

informasi

akuntansi

tersebut

dengan sistem informasi akuntansi Bank secara

menyeluruh,

dan/atau

sistem

pencatatan administrasi. 10.

kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan kesiapan teknologi informasi termasuk hasil uji coba aplikasi (User Acceptance

Test/UAT)

atas

Produk

dan/atau Aktivitas baru, apabila ada. Demikian checklist ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan Produk atau Aktivitas baru. (Tempat), (Tanggal, Bulan,Tahun)

DIREKSI BANK

1)

Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V.2. SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH OPINI SYARIAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) Nama Produk/Aktivitas1) Baru: ……………………… No Keterangan 1 Produk atau Aktivitas baru mendasarkan pada fatwa DSN-MUI 2

kesesuaian Produk atau Aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI paling kurang men a) akad yang digunakan; b) obyek transaksi dan tujuan penggunaan; c) tata cara penetapan imbalan/bonus/bagi hasil/margin/ujrah/fee; d) penetapan biaya administrasi; dan

e) penetapan denda dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan pe 3

karakteristik, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SO pemenuhan Prinsip Syariah.

4

hasil review terhadap draft akad/perjanjian/formulir aplikasi produk atau aktivit

Kesimpulan ……………………………………………………………………………………………… : (Tempat), (Tanggal, Bulan,Tahun)

(Dewan Pengawas Syariah) 1)

coret yang tidak perlu

(Dewan Pengawas Syariah)


: ....................

Lampiran

: ....................



1)

Perihal : Laporan Rencana Penghentian Produk/Aktivitas2) Baru Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami menyampaikan laporan rencana penghentian produk/aktivitas1) sebagai berikut: 1. Jenis produk/aktivitas2)

: ……..................................................


: …….................................................

3. Rencana tanggal penghentian

: ………………………………………………

Sebagai

bahan

pertimbangan, yang

bersama

dipersyaratkan

ini

kami

sebagaimana

sampaikan

dokumen

pendukung

checklist

terlampir.

Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait surat

permohonan ini, Saudara dapat menghubungi pegawai kami yaitu ………melalui telepon…….atau email…….. Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wasaalamu’alaikum Wr. Wb

DIREKSI BANK 1) 2)


CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PENGHENTIAN PRODUK/AKTIVITAS1) BANK No.

Dokumen

1.

Alasan penghentian.

2.

Surat

pernyataan

tanggung

Check

Direksi

jawab

atas

Keterangan

mengenai keputusan

penghentian. 3.

Penjelasan yang

akan

penyelesaian

mengenai ditempuh atau

langkah-langkah dalam

rangka

pengalihan

seluruh

tagihan dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya. Demikian checklist ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penghentian produk atau aktivitas baru. (Tempat), (Tanggal, Bulan,Tahun)

DIREKSI BANK

1)

Coret yang tidak perlu.


: ....................

Lampiran

: ....................

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)


1)

Perihal :

Laporan

Realisasi

Penerbitan

Produk/Pelaksanaan

Aktivitas1) baru Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ...... tanggal ..... Perihal ....., bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan

produk/pelaksanaan

aktivitas1)

baru

sebagai berikut: 1. Jenis produk/aktivitas1)

: …….......................................


: …….......................................

3. Tanggal penerbitan/pelaksanaan1)

: ………………………………………

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung berupa penjelasan kesesuaian persyaratan dan karakteristik produk baru yang diterbitkan/aktivitas baru yang dilaksanakan1) dengan persyaratan dan karakteristik produk/aktivitas1) baru yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wasaalamu’alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BANK 1)

Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V.5 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …/SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH Nomor

: ....................

Lampiran

: ....................



1)

Perihal :

Laporan

Realisasi

Penerbitan

Produk/Pelaksanaan

Aktivitas2) baru

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan produk/pelaksanaan aktivitas2) baru sebagai berikut: 1. Jenis produk/aktivitas2)

: …….......................................


: …….......................................


: ……………………………………

Untuk melengkapi laporan ini, bersama ini kami sampaikan dokumen

pendukung

terlampir.

Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait

laporan

ini,

Saudara

yang

dipersyaratkan

dapat

sebagaimana

menghubungi

pegawai

checklist

kami

yaitu

………melalui telepon…….atau email…….. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wasaalamu’alaikum Wr. Wb DIREKSI BANK

2)

Coret yang tidak perlu

CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA REALISASI PENERBITAN PRODUK/PELAKSANAAN AKTIVITAS1) BARU No.

Dokumen

Check

1.

Penjelasan umum mengenai produk atau aktivitas baru meliputi antara lain: a. jenis dan nama produk atau aktivitas baru; b. tanggal

penerbitan

produk

atau

pelaksanaan aktivitas baru; c. target pasar dan/atau nasabah; d. telah tercantum dalam rencana bisnis Bank (dalam hal produk atau aktivitas baru belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank) 2.

Kesesuaian produk baru yang diterbitkan atau aktivitas baru yang dilaksanakan dengan: a. klasifikasi BUKU; dan b. persyaratan

dan

karakteristik

yang

tercantum dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah. 3.

Prosedur pelaksanaan (standard operating procedures), organisasi dan kewenangan terkait produk atau aktivitas baru.

4.

Kesiapan daya

operasional

manusia

dan

meliputi kesiapan

sumber teknologi

informasi. 5.

Blanko akad/perjanjian/formulir aplikasi yang digunakan, apabila ada.

6.

Opini syariah dari DPS yang dilengkapi dengan analisis kesesuaian syariah atas produk

baru

yang

diterbitkan

atau

aktivitas baru yang dilaksanakan. 7.

Sistem

informasi

akuntansi

termasuk

Keterangan

No.

Dokumen

Check

Keterangan

penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem

informasi

akuntansi

tersebut

dengan sistem informasi akuntansi Bank secara

menyeluruh,

dan/atau

sistem

pencatatan administrasi. Demikian checklist ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas1) baru. (Tempat), (Tanggal, Bulan,Tahun)

DIREKSI BANK

1)

coret yang tidak perlu


: ....................

Lampiran

: ....................



1)

Perihal : Laporan Realisasi Penghentian Produk/Aktivitas2) baru Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan surat penegasan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ...... tanggal ..... Perihal ...../sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghentian produk/aktivitas2) sebagai berikut: 1. Jenis produk/aktivitas2)

: ……...........................................................


: ……...........................................................

3. Tanggal penghentian

: ……………………………………………………

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wasaalamu’alaikum Wr. Wb DIREKSI BANK

1) 2)



: ....................

Lampiran

: ....................



1)

Perihal : Laporan Realisasi Penghentian Produk/Aktivitas2) baru Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ...... tanggal ..... Perihal ....., dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghentian produk/aktivitas2) sebagai berikut: 1. Jenis produk/aktivitas2)

: ……...........................................................


: ……...........................................................

3. Tanggal penghentian

: ……………………………………………………


1) 2)


LAMPIRAN V.8 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …/SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH Nomor

: ....................

Lampiran

: ....................



1)

Perihal

:

Laporan

Realisasi

Penerbitan

Produk/Pelaksanaan

Aktivitas2) baru Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan

Nomor

.......... tanggal ........ Hal............, bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan kembali produk/pelaksanaan kembali aktivitas2) sebagai berikut: 1. Jenis produk/aktivitas2)

: …….......................................


: …….......................................


: ……………………………………


1) 2)



: ....................

Lampiran

: ....................



1)

Perihal : Laporan Rencana Tindak Penghentian Produk/Aktivitas2) Baru Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor .... tanggal .... Hal...., dengan ini kami sampaikan rencana tindak atas penghentian penerbitan Produk ......../pelaksanaan Aktivitas .................. 2) yang telah dilaksanakan pada tanggal.......... Demikian laporan kami. Wasaalamu’alaikum Wr. Wb DIREKSI BANK

1) 2)


Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN,

NELSON TAMPUBOLON

Yth 1. Direksi Bank Umum Syariah 2. Direksi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah di tempat

Recommend Documents