TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PENYAMPAIAN PROSPEKTUS DI PASAR MODAL SKRIPSI

1

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PENYAMPAIAN PROSPEKTUS DI PASAR MODAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

SRI AGUSTINA REJEKI SILALAHI NIM : 040200127

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

2

Tak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan kepada: 1. Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Prof. Dr. Chairuddin Lubis atas kesempatan berharga yang diberikan untuk dapat mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan di kampus USU. 2. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) atas dukungan yang besar terhadap seluruh mahasiswa/i di lingkungan kampus USU. 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH, selaku Pembantu Dekan I Universitas Sumatera Utara (USU). 4. Syarifuddin Hasibuan, SH. M. Hum, DFM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). 5. Muhammad Husni, SH. M. H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). 6. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. M. H selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi, Guru Besar dan Dosen Hukum Ekonomi serta Dosen Pembimbing I. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungannya yang sangat berarti dan bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini. 7. Dr. Sunarmi, SH. M. Hum selaku Sekretaris Jurusan Departemen Hukum Ekonomi, Dosen Hukum Ekonomi serta Dosen Pembimbing II. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan, kritikan, saran, bimbingan dan dukungan yang sangat berarti dan bermanfaat hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

3

8. Buat saudara-saudaraku Dr. Rio, Dr. Esra, B” Drajat, B” Indra, Yuyun, Titin and adik2ku Pratiwi, Ketrin, Indah, Rahel……. TQ… I believe Lord Jesus care us… 9. Buat sahabat-sahabatku yang paling teristimewa Cristian Irvin, Johannes, B” Sihol, Astina, Veralisa, terima kasih sudah mau menjadi sahabat yang sangat baik bagiku……. 10. Buat teman-teman karibku, Vera Ekawaty, Lia Duma, Panataran, Nini Herawaty, Lia Vasca terima kasih banyak buat dukungannya. Kita harus selalu kompaks yaaaaaaa......... 11. Buat teman-temanku yang sudah menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini Keke, Happy, Ulfa, Roslan, Cristina, Frisko, Flora, Dini, Rifai, Tota, Olivia, Ronald, Hamonangan, Budi, Maria, Endang and all teman-teman Departemen Hukum Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Chiayoooooo…. 12. Buat pegawai perpus FH, dan pegawai perpus USU pusat……… tanx.

Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan jasa semua pihak yang telah membantu secara tulus dan ikhlas mendapatkan berkat-Nya.

Salam Hormat,

Penulis Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

4

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PENYAMPAIAN PROSPEKTUS DI PASAR MODAL *) Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. M.H **) Dr. Sunarmi, SH. M. Hum ***) Sri Agustina Rejeki Silalahi

ABSTRAKSI Dalam perkembangan dunia usaha sekarang ini, kegiatan go public banyak dipraktekkan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaannya bahkan untuk mendapatkan ketenaran perusahaan. Prospektus yang dilakukan oleh perusahaan go public melalui penawaran umum di pasar modal ini seakan-akan tidak mengetahui bahwa seperangkatan hukum di pasar modal telah mengatur tentang mekanisme penawaran umum dan prospektus dimaksud, apalagi terhadap kesalahan prospektus yang dilakukan oleh perusahaan go public membawa dampak baik terhadap pasar modal itu sendiri maupun investor. Dengan demikian Prospektus harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan. Metode penelitian yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan dari buku, majalah, peraturan perundang-undangan dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat hubungannya dengan maksud tujuan daripada penyusunan karya ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap pertanggungjawaban atas kesalahan Prospektus dari perusahaan go public, Bapepam memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pidana dan administrasi terhadap perusahaan publik yang telah melakukan kesalahan prospektus. Terhadap investor yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi baik melalui Bapepam maupun melalui gugatan ke Pengadilan. Hendaknya Bapepam lebih tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap penyampaian prospektus. Kata kunci: Tanggung jawab Perusahaan, Prospektus, Pasar Modal *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Fakultas Hukum USU


5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pasar modal sebagai suatu kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik adalah salah satu lembaga pembiayaan atau wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat. Pasar modal ini menjadi wadah pertemuan antara penjual dan pembeli saham, baik pada tahap pasar perdana (primary market) maupun tahap pasar sekunder (secondary market). 1 Dalam perkembangan dunia usaha sekarang ini, kegiatan go public banyak dipraktekkan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaannya bahkan untuk mendapatkan ketenaran perusahaan. Setelah go public maka perusahaan akan lebih terkenal sehingga operasi bisnisnya dan pemasarannya akan lebih baik, karena setiap saat perusahaan atau pemegang saham dapat memperjualbelikan sahamnya. 2 Perusahaan yang akan go public atau melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) diwajibkan untuk terlebih dulu menerbitkan prospektus ringkas mengenai perusahaan tersebut. Selain berisi pembahasan mengenai manajemen perusahaan, kinerja keuangan dan operasional perusahaan, prospektus juga berisi rencana perusahaan ke depan, risiko investasi, serta penggunaan dana bagi kepentingan perusahaan. Karena itu, sangat keliru apabila prospektus hanya

1

Bismar Nasution, Beberapa Aspek Hukum Pasar Modal Dalam Transaksi Saham.www.bismarnasty.co.id, terakhir kali diakses tanggal 3 Maret 2008. 2 http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 1 Maret 2008. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

6

dijadikan sebagai bacaan pengantar membeli satu perusahaan yang akan go Prospektus merupakan informasi awal yang sangat penting sebelum memutuskan untuk membeli saham. Telaah dan analisis dari manajemen termasuk past perfomance perusahaan merupakan bagian penting yang harus dicermati investor. Sebab, dengan membaca prospektus, investor dapat mengetahui apakah perusahaan yang go public memang prospektif, sehingga harga perdananya memadai. Begitu pula sebaliknya. Intinya dengan membaca prospektus, investor diharapkan benar-benar menyadari putusan investasi yang akan diambil. Artinya, kalau investor memutuskan akan membeli, tentunya dapat diputuskan membeli saham itu di pasar perdana atau pasar sekunder. Atau saham tersebut akan dikoleksi jangka panjang atau hanya jangka pendek. Seluruh putusan tersebut bisa dilakukan setelah investor menelaah prospektus. Pasalnya, prospektus memuat penggambaran secara terperinci informasi mengenai kinerja perusahaan dalam tiga tahun terakhir (laporan keuangan) arus kas, serta rencana perusahaan yang antara lain berisi penggunaan dana, kebijakan dividen, rencana (corporate plan), manajemen, dan risiko dari perusahaan bisa ditemukan investor dalam prospektus.3 Dengan go public berarti pula bahwa PT yang tadinya sahamnya hanya dimiliki olek sejumlah orang tertentu yang mungkin terbatas pada keluarga, kerabat dekat, teman, group, dan lain-lainnya, kemudian atas dasar kesepakatan bersama diterbitkan atau dikeluarkan sejumlah saham yang baru yang dijual

3

http://www. koransindo.com/, terakhir kali diakses tangga 1 Maret 2008.


7

kepada masyarakat umum melalui pasar modal. Hal ini berarti bahwa di samping ada pemegang saham terdahulu, terdapat pemegang saham baru yang datang dari masyarakat umum. Dalam hubungannya dengan langkah-langkah go public ini menjadi pertanyaan bagaimanakah sistem tanggung jawab PT dalam hal ini direksinya terhadap RUPS dengan pemegang saham yang jauh lebih banyak dibanding semula dan sudah menyangkut pada masyarakat umum. 4 Pasar modal sebagai usaha kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan dari efek perusahaan publik adalah salah satu lembaga pembiayaan atau wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor). 5 Salah satu kesalahan yang berulang-ulang dilakukan oleh pihak yang kompeten di bidang pasar modal adalah anggapan bahwa pasar modal yang baru berkembang tersebut tetap dibiarkan berkembang secara apa adanya tanpa terlalu diawasi dengan pertimbangan agar perkembangannya tidak terhambat. Ini jelas anggapan yang keliru. Sebab unsur ”kepercayaan” merupakan unsur yang sangat penting bagi berkembangnya suatu pasar, seperti tersimpul dalam ungkapan your world is your bonds. Karenanya, jika pasar modal dibiarkan berkembang secara tidak tertib, maka akan banyak pihak yang jatuh sebagai korban, yang dapat menyebabkan lunturnya kepercayaan dari pihak investor (domestik ataupun

4

Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 5. 5 http://www.republika.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 2 Maret 2008. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

8

asing). Yang dibutuhkan adalah bahwa sejak semula pasar modal itu hendaknya dikembangkan dengan tertib, regulatif, dan adil bagi semua pihak. 6 Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pelaku pasar modal harus ikut aktif mendorong pertumbuhan pasar riil dan menggerakkan ekonomi bangsa. Karena itu, Presiden Jusuf Kalla mendesak perusahaan tercatat (emiten) konsekuen dengan prospektusnya, yakni pendapatan dari pasar modal digunakan untuk ekspansi perusahaan harus sesuai dengan janji perencanaan di prospektus.7 Sebagai suatu perusahaan yang menjadi perusahaan publik dimana sahamsahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas, perusahaan diharuskan membuat dan mempublikasikan prospektus perusahaan sehingga masyarakat dapat menilai keadaan perusahaan yang bersangkutan sebelum membeli saham-saham perusahaan tersebut.8 Selain memudahkan investor, memahami prospektus dalam jangka panjang juga bisa menjadi arahan bagi investor dalam menentukan pilihan investasi dalam jangka panjang. Sedangkan laporan keuangan yang secara periodik disajikan emiten, seharusnya dijadikan sebagai pedoman sebagai salah satu penopang bagi keputusan investasi. Kalau pada satu periode tertentu laporan keuangan emiten buruk, maka investor bisa memutuskan apakah akan tetap berinvestasi pada saham tersebut secara jangka pendek atau jangka panjang. Sebagaimana yang diketahui, begitu perusahan telah mencatatkan sahamnya di lantai bursa, maka saat itu pula kekuatan pasar yang bekerja. Isu dan

6

http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 1 Maret 2008. http://www.tempointeraktif.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 2 Maret 2008 8 http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 2 Maret 2008. 7


9

rumor, informasi positif dan negatif akan selalu menyertai saham transaksi saham dari hari ke hari. Apabila investor tidak memiliki pegangan akan prospek jangka panjang atas perusahaan itu maka akan dengan mudah investor bisa termakan isu tak sedap, bahkan akan mudah terbawa arus psikologis, yang pada gilirannya akan berdampak pada kerugian investasi. 9 Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta materiil sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehinnga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. 10 Dengan pemberian informasi bardasarkan prinsip keterbukaan itu, maka diharapkan Penjamin Emisi dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam prospektus sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia serta kode etik dan norma profesinya masingmasing. 11 Apabila hukum yang mewajibkan prinsip keterbukaan ditegakkan secara fair dan mengandung unsur creditability, maka kejahatan dalam bentuk misstatement dan omission yang mengakibatkan pernyataan misleading akan 9

http://www.okezone.com/, terakhir kali diakses tangga 3 Maret 2008. Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, (Jakarta: Univeristas Indonesia Fakultas Hukum Program Sarjana, 2001), hal. 1. 11 PT Bukaka Teknik Utama, Prospektus, (Jakarta: 1994), hal. 1. 10


10

dapat diatasi. Sebab dengan prinsip keterbukaan ini membuat kegiatan yang dilakukan manajemen sangat mudah dideteksi. Jadi suatu prospektus harus benar-benar berisikan informasi penting apa adanya. Banyak tuduhan sekarang bahwa emiten yang melakukan go public di pasar modal Indonesia banyak yang menyediakan prospektus secara tidak layak, yakni hanya untuk: 1. Sekedar memenuhi kewajiban yuridisnya yang terkait dari peraturanperaturan yang ada. 2. Sekedar menjadi pengangkat image perusahaan. 3. Bahkan hanya sekedar iklan berlaku bagi suatu perusahaan untuk dapat membuat saham-sahamnya menjadi laku di pasar modal, tidak ubahnya seperti fungsi iklan yang ada di media massa. Sehingga prospektus dewasa ini banyak yang hanya merupakan dokumen rutin yang tidak punya peranan dan arti apa-apa.

12

Keakuratan dan kebenaran isi dari suatu prospektus seharusnya menjadi suatu harapan bagi investor sebelum menanamkan modalnya melalui pembelian saham perusahaan. 13 Akan tetapi pada prakteknya sering terjadi isi dari prospektus tidak selamanya mengandung kebenaran. Isi atau keterangan dalam prospektus dibuat sedemikian rupa sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, padahal keadaan yang sebenarnya dari perusahaan tidak demikian adanya. Ini yang disebut dengan dengan prospektus

12

Bismar Nasution, Op. Cit., hal 185. Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 81. 13


11

Misleading, dimana perusahaan menyalahgunakan prospektus dengan memberi atau membuat keterangan yang tidak benar dan pada akhirnya setelah membeli saham, investor mengalami kerugian. Diharapkan setelah membaca prospektus, investor sudah bisa memahami rencana ke depan perusahaan tersebut berikut kinerja masa lalunya. Dengan demikian isi prospektus investor saham dalam berinvestasi semata-mata bukan karena mengharapkan capital gain semata, tapi lebih dari itu. Ia bisa menjadikan investasinya itu sebagai bisnis dan usahanya. Sebab investor yang baik dan sukses di pasar modal adalah yang berinvestasi terhadap saham yang kondisi bisnisnya benar-benar dipahami. Sementara itu laporan keuangan perlu dipahami. Dengan laporan keuangan tersebut investor dapat memahami kinerja manajemen, operasional perusahaan dan sebagainya. Dengan memahami laporan keuangan investor akan memahami pilihan investasinya, sehingga dalam mencermati pergerakan saham di pasar, keputusan yang diambil sudah berdasarkan pada analisa bukan pada isu dan rumor. Untuk itu perlu dipahami beberapa rasio keuangan dalam laporan keuangan tersebut. 14 Kini saatnya Bapepam sebagai Badan Pengawas Pasar Modal bertindak secara tegas kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran prospektus. Dengan kewenangannya sebagai lembaga pemeriksaan, Bapepam dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap pihak yang diduga melanggar ketentuan di bidang pasar modal, untuk mana Bapepam akan mencari, mengumpulkan, dan mengolah

14

http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 6 Maret 2008.


12

data dan atau keterangan lain untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pasar modal. 15

B. Perumusan Masalah Agar tidak menjadi bias dan melebarnya pembahasan dalam skripsi ini maka perlu untuk mengangkat permasalahan yang dijadikan sebagai landasan atau acuan dari pokok materi penulisan sehingga suatu kesimpulan dapat diperoleh. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.

Bagaimana proses dan tahapan menjadi PT Terbuka?

2.

Bagaimana penerbitan prospektus pada PT Terbuka?

3. Bagaimana Tanggung jawab perusahaan dalam penyampaian Prospektus di Pasar Modal?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Tujuan pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui proses dan tahapan menjadi PT Terbuka b. Untuk mengetahui proses penerbitan Prospektus pada PT Terbuka c. Untuk mengetahui bentuk sanksi hukum atau pertanggungjawaban hukum apa yang dapat diberikan atau dijatuhkan jika terjadi pelanggaran terhadap Penyampaian Prospektus di Pasar Modal. 15

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.

163. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

13

2. Manfaat Penulisan Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Secara Teoritis Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan akan memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru terhadap penyampaian prospektus terutama dalam penerapannya. b. Secara Praktis Pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi pembaca, khususnya bagi dunia perusahaan dalam penyampaian prospektus dengan prinsip keterbukaan sebagai upaya perlindungan terhadap investor dalam pasar modal, serta membantu pemerintah dalam usaha mengoptimalkan pasar modal sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik oleh pemodal lokal maupun pemodal asing dan sebagai sumber pembiayaan utama jangka panjang sehingga terciptalah suatu kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

D. Keaslian Penulisan “ Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal’’ yang diangkat menjadi judul skripsi belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kalaupun ada terdapat judul yang hampir sama dengan yang ini, akan tetapi substansi pembahasannya berbeda. Penulis Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

14

menyusunnya melalui bahan-bahan referensi buku-buku, media cetak dan elektronik, serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan Ada beberapa hal penting yang harus diartikan dan dijelaskan dari judul di atas. Paling tidak judul dapat dipilah ke dalam 5 bagian. Tanggung jawab hukum (legal responsibility). Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatunya (kalau ada suatu hal, boleh dituntut, dan sebagainya). Sehingga seseorang

harus

bertanggung

jawab

atau

mempertanggungjawabkan

perbuatannya. 16 Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, segala Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, ketentuan atau keputusan 17 sehingga apabila disebut Tanggung jawab hukum biasanya menunjuk kepada seorang pribadi hukum yang melakukan perbuatan hukum baik yang sifatnya pidana maupun perdata, juga melibatkan perusahaan. Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha baik yang dijalankan secara orang perorangan maupun badan usaha untuk melakukan

16

WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), hal. 1014. 17 Ibid., hal. 364. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

15

kegiatan secara tetap dan terus menerus yang bertujuan untuk mencari laba. 18 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 memberikan defenisi perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan serta tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukun atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia Prospektus sendiri berasal dari kata istilah prospek yang berarti pernyataan formal yang mengandung gambaran detail tentang keadaan perusahaan dalam hubungannya dengan harapan-harapan di masa yang akan datang. Dalam UndangUndang Nomor 8 tahun1995 prospektus sendiri dimaksudkan sebagai setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Menurut Padmo Sumasto menyebutkan: Prospektus merupakan merupakan media pemberitahuan tertulis mengenai emiten dan rencana emisinya yangantaralain memuat informasi mengenai keadaan perusahaan dan prospeknya.

19

Sementara itu menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Pasal 1 angka 13 memberi pengertian kepada pasar modal sebagai berikut:

18

Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, Djohari Santoso, Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1 (Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum: Universitas Islam Indonesia), hal. 8. 19 http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 8 Maret 2008. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

16

Suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 20 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 mempersamakan antara pengertian ”efek” dengan ”surat berharga” dengan mengartikannya secara gamplang dengan memberikan contoh tetapi bersifat definitif, sebagai surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari efek. 21 Menurut pendapat Abdurrahman menyebutkan: Pasar Modal adalah suatu tempat atau

sistem bagaimana caranya

dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan yang merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. 22 Menurut I Nyoman Tjager menyebutkan : Pasar Modal disamping sebagai sumber pembiayaan dunia usaha juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat pemodal, sehingga melalui pasar modal potensi dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang nyata bagi peningkatan kemakmuran rakyat untukmewujudkan masyarakata Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 23

20

Penjelasan atas Pasal 1 butir (26) dan butir (13) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 21 http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 8 Maret 2008. 22 Abdurrahman A, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan (Jakarta: PT. Pradyo Paranita, 1991), hal. 169. 23 I Nyoman Tjeger, Pokok-Pokok Materi Undang-Undang Pasar Modal (Bali: Universitas Udayana,1997), hal. 1.


17

F. Metode Penulisan Suatu pengetahuan yang objektif yang dapat dipercaya harus didukung oleh dalil-dalil, fakta-fakta dan data-data empiris yang diperoleh dari penelitian baik secara pustaka maupun secara ilmiah. Karena itu, suatu karya ilmiah harus didasarkan kepada data-data dan faktor-faktor yang objektif agar dapat dipertanggungjawabkan dan diuji kebenarannya. Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan beberapa bahan dengan menggunakan metode yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikelartikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

G.

Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah, maka pembahasannya harus diuraikan

secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab perbab yang saling berangkaian satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah: BAB I

: Berisikan Pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai Latar Belakang Penulisan Skripsi,


18

Perumusan Masalah kemudian dilanjutkan dengan Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan, yang kemudian diakhiri oleh Sistematika Penulisan. BAB II

: Merupakan bab yang membahas tentang Tinjauan Umum terhadap PT Terbuka , dimana di dalamnya diuraikan Pengertian tentang PT Terbuka, Prosedur menjadi PT Terbuka, Profesi Penunjang pada PT Terbuka, Pertanggungjawaban pada PT Terbuka

BAB III

: Merupakan bab yang membahas Prospektus pada PT Terbuka, dimana di dalamnya diuraikan, Pengertian Prospektus , Manfaat Prospektus terhadap Investor dalam Pasar Modal, Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Prospektus.

BAB IV

: Merupakan bab yang membahas mengenai Tanggung jawab Perusahaan dalam penyampaian Prospektus di Pasar Modal, dimana di dalamnya diuraikan Penyampaian Prospektus di Pasar Modal, Tanggung jawab Perusahaan dalam penyampaian Prospektus, Analisis Kasus PT Perusahaan Gas Negara.

BAB V

: Bab ini berisikan rangkuman kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna untuk pembaharuan dan kemajuan perusahaan di Indonesia dalam pertanggungjawaban

penyampaian

prospektus dan

orang-orang yang membacanya. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

19

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PT TERBUKA

A. Pengertian PT Terbuka Selain istilah Perseroan Terbatas, dalam Undang-undang juga ditemui kata Perseroan Terbuka, Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 24 Dapat juga dikatakan PT Terbuka adalah suatu PT yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha PT, yaitu yang dewasa ini dikenal dan disebut-sebut sebagai go public. Dalam Pasal 1(6) UUPT, dirumuskan Perseroan Terbuka adalah perseroan: 1. yang dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu,

24

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 14. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

20

2. atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 25 Istilah go public sering dikenal dengan istilah penawaran umum. Istilah go public ini pertama kali dikenal di Inggris dengan istilah “Going public atau Floatation.” Istilah go public dengan pasar modal menjadi satu istilah yang menyatu dan bahkan lebih mudah untuk dimengerti. Dimana istilah go public ini semakin sering didengar seiring dengan semakin semaraknya instumen pasar modal, khususnya saham yang merupakan salah satu alternatif investasi. Pada hakekatnya go public merupakan proses perusahaan yang “go public” atau “pergi ke masyarakat” artinya perusahaan itu memasyarakatkan dirinya yaitu dengan jalan memberikan sarana untuk masyarakat masuk dalam perusahaannya, yaitu dengan menerima penyertaan masyarakat dalam usahanya baik dalam pemilikan maupun dalam penetapan kebijaksanaan pengelolaan perusahaannya Go public berarti perusahaan tersebut menawarkan partisipasi masyarakat dalam pemodalan atau memiliki saham perusahaan dan sebagai akibat pemilik saham perusahaan tersebut

ikut

menentukan kebijaksanaan pengelolaan

perusahaan yaitu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di dalam stuktur perusahaan yang berentuk PT kekuasaan tertinggi ada pada RUPS. 26

25

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal 118. 26 http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 8 Maret 2008. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

21

Dapat juga dikatakan bahwa go public merupakan penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Pertama kali di sini berarti bahwa pihak penerbit pertama kalinya melakukan penjualan saham atau obligasi. Kegiatan ini disebut juga sebagai pasar perdana (primary market). Selanjutnya, pemegang saham ini dapat mentransaksikannya di pasar sekunder (secondary market). Pasar sekunder ini dilakukan di bursa efek. Jadi, saham yang telah dijual ke masyarakat umum, selanjutnya akan dicatatkan di bursa efek. 27

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangkurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 28 Perseroan Terbuka adalah suatu perseoran terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik/ masyarakat sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal. Salah satu ciri dari perusahaan terbuka adalah perlunya keterbukaan (disclosure) atas informasi perusahaan kepada publik, sehingga

27

Pandji Anoraga, Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal (Semarang: PT. Rineka Cipta, 2001), hal 46. 28 Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

22

hukumpun mengatur masalah perusahaan terbuka, termasuk tentang keterbukaan informasi ini secara sangat detail. Dari rumusan mengenai Perseroan Terbuka tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya semua perseroan terbatas adalah bersifat tertutup, dan bahwa perseroan terbatas yang terbuka hanyalah merupakan pengecualian, oleh karena terhadap perseroan-perseroan tersebut berlaku kriteria-kriteria tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pasar modal. 29 Secara umum persyaratan suatu perusahaan dapat memasyarakat (go public) adalah perusahaan harus sehat dan baik serta bersedia mengungkapkan secara terbuka data perusahaan yang bersangkutan. Jadi apabila perusahaan yang go public adalah perusahaan yang sehat dan baik tidak lain agar risiko para pemodal masyarakat pembeli saham (investor) dapat dilindungi. Sedangkan pengungkapan perusahaan secara jujur dan terbuka ialah agar pemodal dapat membuat suatu penilaian yang layak terhadap efek yang ditanamkan. Mengingat calon pemegang saham baru (para investor) yaitu masyarakat yang masih awam, maka perlu adanya perlindungan bagi anggota masyarakat tersebut, yaitu dengn cara memberi berbagai persyaratan sebelum suatu perusahaan itu menjual efeknya melalui bursa. 30 Tabel I: Perbedaan antara Perusahaan Tidak Go Public dengan Perusahaan Go Public adalah sebagai berikut: 31 No. Aspek

Perusahaan Tidak Go Public

Perusahaan Go Public

29

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal 14. http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 12 Maret 2008. 31 Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal Di Indonesia, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2006), hal. 71. 30


23

1

2 3

4

5 6

Persyaratan pengungkapan (minimum disclosure requirements) Jumlah pemegang saham

Tidak mutlak

Mutlak ditaati

Biasanya terbatas

Kewajiban menyampaikan laporan (reguler maupun insidentil) Pemisahan antara pemilik dan manajemen

Tidak mutlak

Lebih dari 300 orang Mutlak

Pergantian kepemilikan saham Tindakan manajemen

Bukan merupakan kebutuhan mendesak Rendah Tidak selalu menarik perhatian masyarakat

Merupakan kebutuhan Tinggi Menjadi perhatian masyarakat

Alasan suatu perusahaan ingin go public yaitu menjual sahamnya kepada masyarakat adalah sebagai berikut: 32 1. Meningkatkan modal dasar perusahaan Pertama-tama kita lihat melalui kacamata perusahaan. Dengan menjual saham kepada masyarakat, perusahaan akan menambah modal yang disetor. Dana (uang) masuk ke dalam perusahaan, memperkuat posisi permodalan, khususnya hutang berbanding modal. 2. Mencari tahu berapa nilai perusahaan Bagi pemilik semula, pemegang saham lama yang mungkin sudah cukup lama menanam dananya dalam perusahaan, memasyarakatkan perusahaan dapat memberikan indikasi berapa harga perusahaan, harga sahamnya menurut pandangan masyarakat. 3. Menilai kemungkinan-kemungkinan lain 32

E. A. Koetin, Analisis Pasar Modal, (Jakarta: PT. Sinar Harapan, 1992), hal. 60.


24

Jika perusahaan milik keluarga, maka dari waktu ke waktu kepentingan para pemilik perusahaan (pemilik saham) dapat berbeda-beda. 4. Nilai saham cenderung meningkat Kemudahan jual beli saham cenderung mendorong harganya ke atas. Penanam modal institusional akan terbatas kemungkinannya untuk membeli saham yang tidak tercatat di bursa karena sukar menilai perusahaan yang bersangkutan. 5. Mempermudah menarik modal tambahan dan Usaha pembelian perusahaan lain Saham yang tercatat di bursa lebih akseptable sebagai jaminan untuk pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan. Jadi memberi kesempatan bagi pemilik saham untuk mencari dana, tanpa melepaskan sahamnya. 6. Meningkatkan Kredibilitas Pada waktu emisi, banyak data mengenai perusahaan harus diumumkan kepada masyarakat.33 Ketentuan perUndang-Undangan mengharuskan penempatan kata “Tbk” di belakang nama perusahaan terbuka, sehingga jelas membedakannya dengan suatu perusahaan tertutup, Misalnya: 1. PT Telkom Tbk 2. PT Astra Internasional Tbk 3. PT HM Sampoerna Tbk 4. PT Kalbe Farma Tbk 5. dan lain-lain.

33

Ibid., hal. 61.


25

Suatu perusahaan terbuka dapat berupa Emiten atau Perusahaan Publik. Yang dimaksud dengan Emiten adalah suatu perusahaan terbuka dimana proses menjadi menjadi perusahaan terbuka dilakukan dengan jalan melakukan penawaran saham-sahamnya kepada publik lewat suatu penawaran umum. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah suatu perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum, tetapi dengan sendirinya perusahaan tertutup kemudian memiliki pemegang sahamnya yang banyak, misalnya dengan warisan saham, jual beli atau hibah saham kepada banyak orang. Kepada perusahaan publik ini juga berlaku banyak persyaratan yang sama dengan emiten, seperti kewajiban keterbukaan informasi, kewajiban pendaftaran ke Bapepam, atau kewajiban pencatatan saham. 34 Pada umumnya saham-saham perseroan terbatas terbuka dikeluarkan dalam nilai nominal saham yang telah disetor penuh (fully paid-up), dan karenanya dapat dikeluarkan dalam bentuk atas unjuk. 35 Di samping itu, selain dari saham, juga diperdagangkan di pasar modal adalah berbagai jenis surat berharga lain (efek lain) yaitu sebagai berikut: 1. Surat Pengakuan Hutang 2. Surat Berharga Komersil (Commercial Paper) 3. Obligasi 4. Tanda Bukti Hutang 5. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif 6. Kontrak Berjangka Atas Efek 34 35

Munir Fuady, Op. Cit., hal 51 -52. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal 17.


26

7. Setiap Derivatif dari Efek, seperti Bukti Right, Warran, dan Opsi 8. Efek Beragun Aset 9. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia Oleh karena munculnya ide go public bagi banyak PT di Indonesia erat kaitannya dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan pasar modal di Indonesia. Pemerintah melalui lembaga pengelola pasar modal senantiasa mengusahakan agar proses pemanfaatan dana masyarakat dapat disalurkan ke perusahaan yang go public secara aman dan menarik. Karena itu diterbitkan persyaratan-persyaratan bagi perusahaan yang akan go public antara lain dalam tata cara menawarkan efek, saham, obligasi kepada masyarakat sedemikian rupa sehingga akan memudahkan proses go public di satu pihak dan memberikan perlindungan bagi masyarakat pemodal di lain pihak. 36 Kenyataan bahwa perseroan terbatas terbuka bersifat khusus terbukti dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, yang memberikan perlakuan khusus bagi perseroan terbatas terbuka, yaitu yang berupa: 37 1. pemberian nama harus disertai dengan singkatan ”Tbk” (Pasal 13 ayat (3)); 2. besarnya modal dasar minimum yang berbeda dari perseroan terbatas tertutup (Pasal 25 ayat (3));

36 37

Nindyo Pramono, Op. Cit., hal.130. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal 14.


27

3. kewajiban untuk menyerahkan perhitungan tahunan perseroan untuk diperiksa oleh akuntan publik (Pasal 59 ayat (1)) sebelum perhitungan tahunan tersebut dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 59 ayat 92)); 4. kewajiban untuk mengumumkan hasil perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam surat kabar (Pasal 59 ayat (4)); 5. kewajiban untuk menyampaikan pengumuman mengenai akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 70 ayat (1)); 6. kewajiban untuk memiliki sekurang-kurangnya dua orang Direktur (Pasal 79 ayat (2)), dan dua orang Komisaris (Pasal 94 ayat (2)). Selanjutnya untuk hal-hal lainnya berlakulah ketentuan umum yang sama dengan ketentuan yang diberlakukan untuk perseroan terbatas tertutup. Agar suatu perusahaan yang ingin memasuki pasar modal dengan melakukan go public, maka perusahaan tersebut minimal harus memenuhi syaratsyarat antara lain: 1. Emiten berkedudukan di Indonesia 2. Pemegang saham minimal 300 orang 3. Modal disetor penuh sekurang-kurangnya 3 milyar rupiah 4. Setelah diaudit, selama 2 tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba 5. Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik untuk 2 tahun terakhir berturut-turut dengan pernyataan wajar tanpa pengecualian untuk terakhir


28

6. Untuk perbankan harus memenuhi kriteria sebagai bank sehat dan untuk memenuhi kecukupan modal sesuai ketentuan BI. 38 PT Publik yang memenuhi kriteria tersebut di atas, sekalipun tidak menjual sahamnya melalui Bursa, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur untuk Pasar Modal, termasuk dan khususnya tentang pelaporan terhadap Bapepam dan transparansi pengumuman kepada masyarakat yang menyangkut segi finansialnya. Pengaturan semacam ini diperlukan, dalam rangka memberikan perlindungan, bukan saja kepada pemodal-pemodal yang banyak tersebar luas melalui pasar modal (bursa) tetapi juga untuk pemodal-pemodal banyak dan luas di luar pasar modal. 39 Pemerintah

melalui

lembaga

pengelola

pasar

modal

senantiasa

mengusahakan agar proses pemanfaatan dana masyarakat dapat disalurkan ke perusahaan yang go public secara aman dan menarik. Karena itu diterbitkan persyaratan-persyaratan bagi perusahaan yang akan go public, antara lain dalam/tata cara menawarkan efek/saham atau obligasi kepada masyarakat sedemikian rupa sehingga akan memudahkan proses go public di satu pihak dan memberikan perlindungan bagi masyarakat pemodal di lain pihak. 40

B. Prosedur menjadi PT Terbuka Setelah suatu perusahaan memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk menjadi perusahaan terbuka, maka proses go public 38

http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 11 Maret 2008. Rudhi Prasetya, Op. cit., hal. 120. 40 Sumantoro, Pengantar Tentang Pasar Modal Di I ndonesia, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990), hal. 65. 39


29

sudah dapat dilakukan dan setelah proses go public ini dilakukan, barulah perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbuka. 41 Keseluruhan tahapan dalam rangkaian proses go public dari suatu perusahaan (emiten) adalah sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan untuk Go Public/ Pra- Listing Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Penawaran Umum. Pada tahap paling awal, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. 42 Dalam tahap pra listing ini dilakukannya hal-hal sebagai berikut: a. Rencana go public b. Rapat umum pemegang saham (RUPS) c. Penunjukan penjamin emisi (Underwriter) dan Profesi Penunjang Pasar Modal d. Mempersiapkan dokumen e. Konfirmasi sebagai agen penjual dan Penjamin Emisi f. Pencatatan Pendahuluan dengan Bursa Efek g. Public Expose h. Penandatanganan perjanjian-perjanjian 2. Urusan ke Bapepam: a. Penyampaian pernyataan pendaftaran 41 42

Munir Fuady, Op. Cit., hal. 54. Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, Op. Cit., hal. 83.


30

b. Presentasi (Mini Public Expose) Dalam tahap ini, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal hingga BAPEPAM untuk menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. 43 Dengan pernyataan pendaftaran yang dinyatakan efektif, perusahaan dapat melakukan penawaran obligasi kepada masyarakat. Penawaran obligasi dilakukan oleh sindikasi penjamin dan agen penjual. Penjatahan dilakukan jika pemesanan atas obligasi melebihi jumlah obligasi yang ditawarkan. Jika obligasi tercatat di bursa Efek, maka obligasi ditawarkan dan diperdagangkan di pasar sekunder. 3. Pada Tahap Penawaran: a. Pasar Perdana (Initial Public Offering, ”IPO”) 1) Penawaran oleh sindikasi Penjamin Emisi dan Emiten 2) Penjatahan kepada Pemodal oleh Sindikasi Penjamin Emisi dan Emiten 3) Penyerahan Efek kepada Pemodal Pasar Perdana adalah penawaran saham yang menerbitkan saham (emiten) kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut diperdagangkan dipasar sekunder. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa pasar perdana adalah pasar bagi saham atau sekunder lainnya yang pertama kali diterbitkan dan

43

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op. cit., hal 66.


31

ditawarkan dalam pasar modal. Harga dipasar perdana ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Hasil atau penjualan saham tersebut keseluruhannya masuk sebagai modal perusahaan. 44 b. Pasar sekunder (listing): 1) Emiten mencatatkan efeknya di busa efek 2) Perdagangan efek di bursa Jadi jika penjualan saham pada pasar perdana telah selesai, maka emiten wajib mencatatkan efeknya di bursa selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat izin emisi efek dikeluarkan. Saham yang telah dicatatkan di bursa hanya dapat diperdagangkan di bursa, oleh anggota bursa. 45 Dalam tahap pelaksanaan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: 1) proses pengajuan pernyataan pendaftaran emisi ke bapepam 2) Public expose, yaitu pernyataan dan diskusi dengan pihak publik atau pihak pejabat yang berwenang. 3) Pembuatan dan pencetakan prospektus, serta pemuatan prospektus ringkas dalam 2 surat kabar. 4) Road show, yaitu dengan berkunjung ke tempat-tempat investor institusional untuk menawarkan saham. 5) Penjatahan di pasar perdana. 6) Proses pencetakan dan perdagangan saham di bursa efek 44 45

http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 11 Maret 2008. Nindyo Pramono, Op. Cit., hal. 262.


32

7) Proses jual beli saham di pasar sekunder (di bursa-bursa saham) 46

C. Profesi Penunjang pada PT Terbuka Dalam Pasal 64 UUPM disebutkan bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari: 47 1. Akuntan Untuk melakukan penawaran umum, pernyataan pendaftaran ke Bapepam (untuk penawaran umum di Amerika Serikat perusahaan harus mengajukan Registration Statement ke SEC, yaitu dengan menggunakan Form-S1 atau Form-F1 untuk perusahaan asing), untuk mengajukan pernyataan pendaftaran ini, perusahaan wajib melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang independen yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bapepam (SEC di Amerika Serikat).48 Berdasar norma pemeriksaan akuntan ada 4 (empat) jenis pernyataan pendapat Akuntan Publik yaitu: a. Pendapat baik tanpa pembatasan (unqualified opinion) Pendapat baik tanpa pembatasan hanya dapat diberikan jika akuntan publik berpendapat, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma pemeriksaan akuntan, penyajian laporan keuangan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan secara

46

Kwik Kian Gie, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori & Contoh Kasus, (Jakarta: PT Prenada Media, 2005), hal.249. 47 Pasal 66 Undang-Undang No. 8 Tahun1995 tentang Pasar Modal. 48 Aris Sitompul, Due Diligence Dan Tnggung jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 15-16. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

33

konsisten dan mengandung

penjelasan-penjelasan yang diperlukan

sehingga tidak menyesatkan (misleading) pemakainya. b. Pendapat baik dengan pembatasan (qualified opinion) Akuntan

dapat

menyatakan

bahwa

laporan

keuangan

sudah

memperlihatkan gambaran secara wajar dengan gambaran tertentu. a. Laporan tanpa pendapat (disclaimer of opinion) b. Pendapat tidak setuju (adverse opinion). 49

2. Konsultan hukum Konsultan hukum merupakan satu di antara posisi penting dari tim penawaran umum perusahaan. Konsultan hukum yang berpengalaman di bidang pasar modal sangat diperlukan, merekalah yang akan mengkoordinasikan penyusun konsep pernyataan pendaftaran di antara para konsultan lainnya. Meskipun tidak diharapkan mempunyai pengetahuan tentang teknik dan keuangan perusahaan kliennya, konsultan hukum ini harus memverifikasi seluruh masalah yang di harus di ”disclose” untuk keakuratan, kelengkapan dan konsistensinya. 50

49

Sumantoro, Op. cit., hal.100. Asril Sitompul, Pasar Modal (Penawaran Umum Dan Permasalahannya), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 55. 50


34

Konsultan hukum yang ditunjuk oleh Emiten berperan sebagai legal drafter and adviser. Dari segi keberpihakan, fungsi konsultan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Inhouse lawyer Sebagai inhouse lawyer, tugas konsultan hukum adalah menyiapkan semua dokumen untuk kepentingan Emiten, terutama membantu Emiten menyiapkan perjanjian penjaminan emisi, perjanjian perwaliamanatan, perjanjian penanggungan, perjanjian dengan lembaga kliring, perjanjian dengan akuntan publik, dan memberikan nasihat mengenai masalahmasalah hukum sehubungan dengan emisi obligasi. Tugas konsultan hukum sebagai inhouse lawyer ini, dapat mewakili Emiten dalam melakukan usaha mempertahankan kepentingan Emiten dalam berbagai persoalan hukum. b. Independent lawyer Sebagai independent lawyer, tugasnya adalah melakukan legal audit, dan memberikan pendapat hukum atas emisi obligasi. Ia harus bersikap netral dan objektif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

51

Pendapat dari konsultan hukum biasanya berkaitan dengan: Akte pendirian/ anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahannya a. Penyetoran modal oleh pemegang saham sebelum go public. b. Pemilikan izin usaha.

51

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op. cit., hal 63.


35

c. Status kepemilikan atas aktiva perusahaan, terutama pemilikan aktiva tetap. d. Perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga e. Gugatan atau tuntutan terhadap perusahaan. 52 3. Penilai Lembaga penunjang pasar modal yang berperan dalam penilaian kembali aktiva tetap perusahaan adalah Perusahaan Penilai. Lembaga ini baru dikenal sejak pasar modal dihidupkan lagi. Tugas utamanya melaksanakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang akan go public. 53 4. Notaris Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana, serta pembuatan kontrakkontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi dan perwaliamanatan. 54 Dalam rangka meningkatkan fungsi kenotarisan di pasar modal, notaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasa pelayanannya antara lain dalam proses emisi efek dan penyusunan kontrak-kontrak penting dibidang pasar modal. Tugas pokok notaris adalah: 55 a. Membuat berita acara RUPS b. Membuat konsep akta perubahan anggaran dasar 52

Kwik Kian Gie, Op. cit., hal.239. Sumantoro, Op. Cit., hal.104. 54 M. Irsan Nasaruddin & Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: PT Prenada Media, 2004), hal. 94. 55 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal 64. 53


36

c. Menyiapkan perjanjian dalam rangka emisi efek 5. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal adalah sebagai berikut: a. Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Ketua Bapepam sebelum menjalankan kegiatan di bidang pasar modal. b. Pendaftaran dari suatu Profesi Penunjang Pasar Modal kepada Ketua Bapepam, menjadi efektif pada saat diterimanya permohonan secara lengkap, kecuali ditolak oleh ketua Bapepam. c. Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Bapepam. d. Pembatalan Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) tidak mengakibatkan batalnya jasa yang telah diberikan sebelumnya, kecuali pemberian jasa tersebut mengakibatkan batalnya Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal e. Pendaftaran Profesi Penunjang pasar modal pada Bapepam secara otomatis batal pada saat izin Profesi yang bersangkutan dicabut atau dibekukan oleh Instansi yang berwenang. f. Pembekuan atau pencabutan izin oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengakibatkan batalnya jasa yang telah diberikan sebelumnya, kecuali pemberian jasa tersebut mengakibatkan batalnya Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar modal.


37

g. Dalam hal pembatalan Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai akibat pemberian jasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 ayat (2), Bapepam dapat meneliti kembali jasa lain yang diberikannya untuk memutuskan apakah jasa tersebut masih layak. 56

D. Pertanggungjawaban pada PT Terbuka Perseroan pada hakikatnya adalah badan hukum/subjek hukum mandiri dan wadah perwujudan kerjasama antara para pemegang saham (persekutuan modal). Kenyataan tersebut berakibat bahwa demi kelangsungan keberadaannya Perseroan mutlak membutuhkan organ yaitu: 1. RUPS dimana para pihak modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa akan mereka percayakan pengurusan Perseroan. 2. Direksi yang oleh UUPT ditugaskan mengurus dan mewakili Perseroan 3. Dewan Komisaris yang oleh UUPT ditugaskan untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi. Memperhatikan keadaan tersebut di atas dapat dikatakan keputusankeputusan yang menyangkut stuktur organisasi Perseroan (misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan), hak dan kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian/ penggunaan keuntungan yang dibuat Perseroan sepenuhnya termasuk wewenang RUPS. Sebaliknya, apa saja yang tercakup dalam organisasi

56

Kansil, Op. Cit., hal. 236-237.


38

usaha Perseroan yang dibuat untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sepenuhnya menjadi wewenang Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu pengangkatan dan pemberhentian karyawan Perseroan, membuka cabang dan melakukan aktivitas lain berkenaandengan organisasi Perseroan selaku badan usaha berada dalam wewenang Direksi dan Dewan Komisaris. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, setiap perusahaan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dalam jangka waktu enam bulan setelah tutup tahun buku. Dalam rangka RUPS ini, direksi wajib menyusunan laporan yang meliputi paling tidak laporan keuangan tahunan terakhir, informasi tentang kegiatan usaha dan perubahannya, problem yang dihadapi, dan hasil-hasil yang telah dicapai. Laporan tersebut juga mengungkapkan nama Direksi dan Komisaris berikut remunerasi masing-masing direksi atau komisaris. Untuk perusahaan terbuka, laporan keuangan harus diperiksa (diaudit) oleh Akuntan Pulik dan dipublikasikan dalam dua surat kabar berperedaran nasional. Jika dokumen tersebut tidak benar atau menyesatkan, para direktur dan komisaris secara pribadi dapat bertanggung jawab kepada setiap pihak yang menderita kerugian. Direksi adalah organ yang mewakili kepentingan Perseroan selaku subyek hukum mandiri. Sesungguhnya Perseroan adalah sebab keberadaan direksi, karene apabila tidak ada perseroan, juga tidak ada direksi. 57

57

Bismar Nasution, Diktat kuliah Hukum Organisasi Perusahaan, hal. 7.


39

Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT pengurusan Perseroan dipercayakan kepada direksi. Apa yang dimaksudkan dengan konsep pengurusan? Yang jelas pengurusan bukan berarti bahwa direksi hanya menjadi pelaksana kebijaksanaan dan rencana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris. Lebih tepat bila istilah pengurusan diartikan sebagai Direksi ditugaskan dan oleh karena itu berwenang: 1. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan 2. mengelola kekayaan perseroan dan 3. mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan 58 Selain hak, kewajiban dan tanggung jawab yang timbul karena UndangUndang, dalam praktek hukum perusahaan terdapat pula kewajiban dan tanggung jawab yang diakui secara umum oleh hampir semua negara yang menganut supremasi hukum dalam pengelolaan perusahaan. Sebagian dari kewajiban dan tanggung jawab ini tidak didapati di alam peraturan perUndang-Undangan, namun dalam praktek, kewajiban dan tanggung jawab ini harus dipatuhi oleh para pengelola perusahaan. 59 Di antara kewajiban dan tanggung jawab tersebut adalah: a. Tanggung jawab Fiducia (fiduciary duty) Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa, yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku: demikian pula direksi perseroan, sebagai pemegang Fiduciary duty dari para pemegang saham 58 59

Bismar Nasution, Op. Cit., hal. 11. Asril Sitompul, Op. Cit., hal. 98.


40

perseroan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, dan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 60 Pengadilan di Amerika Serikat telah memasukkan konsep fiduciary duty dalam Securities Exchange Act 1934 dengan menerapkan standar good faith dan fair dealing bagi dealer. Prinsip-prinsip umum keagenan telah diterapkan terhadap perilaku broker yang pada dasarnya juga adalah agen dan dengan demikian ia merupakan seseorang yang memegang kepercayaan. 61 b. Kewajiban melakukan transaksi secara jujur (Duty of fair dealing) Pada perusahaan reksadana kewajiban untuk melaksanakan transaksi jujur ini dibebankan terutama kepada manajer investasi, dimana dalam melakukan investasi mereka harus benar-benar mempertimbangkan kejujuran dan tidak melakukan investasi yang nyata-nyata dapat merugikan rekasadana. c. Kewajiban menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) Dalam melakukan investasi para manajer investasi diwajibkan untuk menghindari terjadinya transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, misalnya sebagai manajer investasi mereka dilarang untuk melakukan investasi yang didasarkan kepada pemilihan sarana investasi

60 61

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal 113. Bismar Nasution, Op. Cit., hal. 63.


41

untuk kepentingan kelompok perusahaannya tanpa melakukan perhitungan bisnis yang wajar. d. Kewajiban untuk menghindari transaksi untuk kepentingan sendiri (self dealing) Apabila terdapat suatu peluang untuk melakukan investasi, maka seorang manajer investasi harus menghindari transaksi untuk pribadi (self dealing), dimana manajer investasi dilarang untuk mengambil kesempatan tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain di luar perusahaan. e. Kewajiban menghindari penghamburan aset perusahaan (wasting corporate assets) Dalam melakukan investasi para manajer investasi diharuskan memegang prinsip kehati-hatian. 62 Dengan berbagai macam variasi yang mungkin ditemui dalam praktek, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pada hampir semua negara, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang patut diduga berwenang bertindak untuk dan atas nama dan karenanya mewakili perseroan, harus diterima dan diperlakukan sebagai perbuatan hukum perseroan sepenuhnya. Demikian pula ketiadaan pemenuhan akan syarat-syarat pembatasan kewenangan yang berlaku tidak membatalkan perbuatan hukum tersebut, perbuatan hukum tersebut dianggap tetap mengkat perseroan. Ini berarti perseroam harus menanggung segala akibat

62

Asril Sitompul, Op. cit., hal. 103.


42

hukumnya, walaupu dalam hal-hal tersebut di atas syarat subjektif sahnya perbuatan hukum tersebut sebenarnya tidak terpenuhi. 63 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Kemudian dalam Pasal 114 ayat 2 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. 64 Yang selama ini terjadi, khususnya di Indonesia, bahwa dewan komisaris lebih merupakan organ perusahaan yang berlaku pasif. Dewan komisaris pada umumnya tidak menjalankan fungsi pengawasannya terhadap direksi. Penomena seperti ini bukan merupakan hal yang perlu diperdebatkan ketika suatu perusahaan masih merupakan perusahaan tertutup, namun akan lain halnya apabila perusahaan tersebut telah go public. Hal ini dikarenakan sikap pasif atau bahkan dapat dikatakan sikap yang mendukung setiap kebijakan yang diambil direksi tersebut pada gilirannya akan dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Dengan demikian, pemilihan komisaris perusahaan di Indonesia lebih berdasarkan kedudukan seseorang dan kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut. Pada akhirnya, kualitas dewan komisaris perusahaan-perusahaan Indonesia ditinjau dari independensinya terhadap direksi atau pemegang saham pengendali patut dipertanyakan. 63 64

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op. cit., hal 120. Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


43

1. Keberadaan Komisaris Independen Mengapa independent directors, atau outside directors, atau komisaris independen itu perlu? Dalam salah satu artikelnya, Barry Reiter menyatakan: outside directors dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur. Outsider directors membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan review atas implementasi strategi tersebut. Dengan demikian hal ini akan memberikan benefit yang tinggi bagi perusahaan. Perusahaan juga akan mendapat akses atas talent dan pengetahuan-pengatahuan khusus yang mungkin akan sangat mahal, kalau diperoleh selain melalui outside directors. Lebih lanjut menurut pendapat John M. Nash, President National Association of Corporate Directors, board of directors merupakan bentuk konsultasi yang termurah. Di Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam Code of Good Corporate Governance (KNKCG). Komisaris menurut Code tersebut, bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi, dan memberikan nasehat bilamana diperlukan. Anggota komisaris harus merupakan orang berkarakter baik dan mempunyai pengalaman yang relevan. Setiap anggota komisaris dan dewan komisaris harus menjalankan kewajibannya untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Komisaris juga harus memastikan bahwa Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

44

perusahaan menjalankan tanggungjawab sosialnya dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholders. Sedangkan komposisi komisaris haruslah sedemikian rupa guna mencapai pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Setidaknya 20% dari anggota komisaris harus merupakan komisaris independen dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi atas pertimbangan-pertimbangan komisaris. 65 Komisaris independen harus independen dari direksi dan pemegang saham pengendali dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan kewajiban secara adil atas nama perusahaan. Keberadaan komisaris independen juga diatur dalam ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek jakarta (BEJ) Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000. Perusahaan yang tercatat di BEJ wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurangkurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Adapun persyaratan menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut : a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan. b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

65

http://www.google.com, terakhir kali diakses tanggal 29April 2008.


45

c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan d. Memahami peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. e. Diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 66 2. Peran dan Fungsi Komite Audit Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa peran pengawasan sekaligus akuntabilitas dewan komisaris perusahaan Indonesia pada umumnya belum memadai. Dengan keanggotaan dewan komisaris yang selama ini dipilih lebih berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme check and balance terhadap direksi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan banyak direksi perusahaan menjalankan kegiatan operasional usahanya secara ekspansif tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Fungsi audit internal dan auditor eksternal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada dalam posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Padahal independensi merupakan suatu sikap mental yang harusnya ada dalam setiap auditor. Untuk itu, selain mengangkat komisaris independen dan membentuk komite-komite seperti komite remunerasi dan komite pemilihan (nominating committee), sudah saatnya akuntabilitas dewan komisaris perlu ditingkatkan dengan membentuk komite

66

http://www.google.com, terakhir kali diakses tanggal 5 Mei 2008.


46

audit. Konsep audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat. Pada bulan Mei 2000, Bapepam telah mengeluarkan surat edaran yang merekomendasikan Emiten/Perusahaan Publik untuk memiliki komite audit. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk : a. meningkatkan kualitas laporan keuangan; b. menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan peruahaan; c. meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun audit eksternal; d. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Adapaun tugas komite audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi. Untuk itu, komite audit harus melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, atau informasi keuangan lainnya. Komite juga harus menalaah ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan. Komite audit juga harus melakukan penelaahan atas kecakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan.


47

BAB III PROSPEKTUS PADA PT TERBUKA

A. Pengertian Prospektus Prospektus adalah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga dan perusahaan untuk menjelaskan segala suatu mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik. Suatu prospektus umumnya berisikan informasi Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

48

material tentang suatu reksadana, saham, obligasi dan investasi lainnya seperti penjelasan tentang bidang usaha perseroan, laporan keuangan, biografi dari dewan komisaris dan dewan direksi, informasi terinci mengenai kompensasi mereka, perkara-perkara yang sedang dihadapi perseroan, daftar aset perseroan, dan lainlain informasi yang bersifat material. 67 Suatu prospektus harus mencakup semua rincian dan informasi atau fakta material mengenai penawaran umum dari emiten atau perusahaan publik, yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Dalam hal penawaran saham publik seperti pada penawaran umum perdana atau biasa dikenal dengan istilah IPO (initial public offering) maka prospektus mengenai IPO ini akan didistribusikan oleh penjamin emisi atau pialang saham kepada investor potensial. 68 Kewajiban prospektus ketika akan melakukan penawaran umum cenderung dikategorikan sebagai informasi awal, padahal tidak begitu. Propektus merupakan analisa dan tujuan ke depan dari perusahaan tersebut setelah menjadi perusahaan publik. Prospektus merupakan penggambaran secara rinci informasi mengenai kinerja perusahaan dalam tiga tahun terakhir (laporan keuangan) arus kas, serta rencana ke depan perusahaan yang antara lain berisi penggunaan dana, kebijakan deviden, rencana (corporate plan), manajemen serta risiko dari perusahaan. 69 Sebelum suatu PT didirikan oleh para pendiri dapat diadakan suatu tawaran pada khalayak ramai untuk turut serta. Dalam tawaran itu, yang

67

http://www.google.com, terakhir kali diakses tanggal 29April 2008. http://www.wikipedia.org/wiki/Prospektus, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008. 69 http://www.okezone.com, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008. 68


49

dinamakan ”prospektus”, diterangkan segala sesuatu mengenai tujuannya, susunan pengurus, besarnya modal, dan lain sebagainya, pendek kata suatu ”propaganda”. Dengan

sendirinya

”propaganda”

tadi

harus

sudah

mengandung

keterangan-keterangan yang tidak mengandung penipuan, karena akan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum berdasarkaan Pasal 1365 KUH Perdata. Lagi pula dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 391 KUH Pidana. Prospektus dapat pula dikeluarkan setelah PT didirikan. Dalam hal ini, khalayak ramai mempunyai pegangan yang lebih kokoh daripada prospektus itu dikeluarkan sebelum berdirinya PT. 70 Dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan pengertian tentang prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek. 71 Pasal 78 UUPM lebih lanjut menerangkan bahwa: 1.

Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

2.

Setiap pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu efek. 70 71

R. Soerjatin, Hukum Dagang I dan II, (Jakarta: PT PradnyanParamita, 1983), hal. 70. Pasal 1 butir 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


50

3.

Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

72

Sumber Prospektus: a. Dari para pialang Harus diingat bahwa para pialang mendapat uang dari biaya penjualan (load) dari setiap saham reksadana yang dijualnya. Dengan demikian, prospektus reksadana yang ada pada mereka tentunya adalah prospektus reksadana yang mengenakan load pada investornya. b. Dari perusahaan reksadana Para calon investor dapat mengetahui suatu prospektus melalui perusahaan reksadana c. Dari internet Banyak perusahaan reksadana yang telah mempunyai website di internet dan para investor dapat mendownload prospektus dari website itu. 73 Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta materiel mengenai penawaran umum dari emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh emiten dan penjamin pelaksana emisi efek. Peraturan mengenai prospektus ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3

72

Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Aris Sitompul, Reksadana (Pengantar Dan Pengenalan Umum), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 53. 73


51

tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas, maka dikenal beberapa tahapan prospektus di Indonesia yaitu : 74 1. Prospektus Awal (preliminary/ redherring prospectus) yang diterbitkan dalam rangka penawaran awal (book building). Prospektus ini adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. Dalam praktek yang terjadi di pasar modal Indonesia, fungsi prospektus awal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada calon investor memperoleh informasi segera setelah pernyataan pendaftaran diterima oleh Bapepam. Dalam konteks ini muncul suatu persoalan, yaitu apakah perlu dibuat suatu ketentuan bagi emiten untuk memberikan kapan dan dimana calon investor bisa memperoleh prospektus awal. Misalnya membuat ketentuan yang mengatur adanya prospektus awal. Dalam perkataan lain, perlu dibuat ketentuan yang dapat mengambil alih fungsi prospektus ringkas menjadi prospektus awal. 75 2. Prospektus Ringkas (iklan). Prospektus ini digunakan dalam rangka penawaran umum kepada publik. Prospektus ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian 74 75

http://www.wikipedia.org/wiki/Prospektus, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008. Bismar Nasution, Op. Cit., hal. 93.


52

awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini. Prospektus ringkas ini sekurang-kurangnya harus mencakup informasi tentang: a. prakiraan tanggal efektif; b. prakiraan masa penawaran; c. prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan; d. prakiraan tanggal penyerahan surat efek; e. prakiraan tanggal penjatahan; f. prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan; g. prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan; h. nama lengkap, alamat, logo, nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten; i.

nama Bursa efek di mana efek tersebut akan dicatatkan; jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, kisaran jumlah dan uraian singkat tentang efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan kisaran harga; prakiraan nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

j.

serta beberapa persyaratan teknis yang secara detail dapat dilihat pada peraturan termaksud.


53

3. Prospektus Lengkap (cetakan). Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan maksud agar pihak lain membeli efek. Jadi

Prospektus

harus

kredibel.

Artinya,

segala

isinya

dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jajaran direksi dan komisaris bertanggung jawab penuh untuk menjamin kebenaran materi informasi yang disampaikan kepada pemegang saham dan masyarakat luas. 76 Beberapa bagian penting dari prospektus yang patut mendapat perhatian dari calon investor adalah: 77 1. Bidang usaha. Merupakan bidang usaha yang saat ini dijalankan oleh perusahaan. Informasi ini perlu diketahui oleh calon investor. 2. Jumlah saham yang ditawarkan. Bila perusahaan menawarkan saham, maka informasi mengenai jumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat menunjukkan jumlah modal disetor yang akan dimiliki oleh publik. 3. Nilai nominal dan harga tawaran. Nilai nominal merupakan suatu nilai yang menunjukkan besarnya modal suatu perusahaan yang dimuat dalam anggaran dasar tersebut. 4. Riwayat Singkat perusahaan. Riwayat singkat tentang perusahaan terhadap pada bagian dalam, yaitu pada Bab Keterangan tentang Perseroan dan Anak Perusahaan 5. Tujuan go public ( Rencana Penggunaan Dana). Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum disajikan dalam bab tersendiri. 76 77

M. Irsan Nasaruddin, Op. Cit., hal. 230. Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, Op. Cit., hal. 92.


54

6. Kegiatan dan prospek Usaha. Pada dasarnya, seorang investor yang membeli saham adalah membeli prospek usaha dari perusahaan tersebut, maka kegiatan dan prospek usaha dari perusahaan termasuk anak perusahaannya perlu diketahui oleh calon investor 7. Risiko Usaha. Setiap investasi tidak dapat lepas dari risiko yang mungkin dihadapi, maka calon investor haruslah mengetahui kemungkinan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. 8. Kebijakan Dividen. Bagian ini memberikan informasi tentang kebijakan deviden yang direncanakan oleh perusahaan, yang diberikan dalam bentuk rentang jumlah persentase deviden tunai yang direncanakan dan dikaitkan dengan jumlah laba bersih. 9. Kinerja Keuangan Perusahaan. Perkembangan keuangan perusahaan paling tidak untuk lima tahun terakhir sangat perlu diketahui oleh calon investor sebelum mengambil keputusan. 10. Agen-agen Penjual. Agen penjual merupakan perusahaan-perusahaan efek yang ditunjuk oleh penjamin emisi untuk bertindak selaku agen penjual dalam rangka menawarkan saham-saham yang ditawarkan pada penawaran umum.

78

Tugas kedua Underwriter, adalah bersama emiten menyusun prospektus. Karena prospektus juga dapat berfungsi sebagai alat promosi perusahaan, maka harus dibuat sedemikian rupa agar masyarakat dapat mengerti dengan mudah, dengan mempertimbangkan: 1. Layout yang baik dan menarik

78

Ibid., hal. 92.


55

2. Keterangan harus ringkas dan langsung kepada persoalan sesuai dengan keadaan sebenarnya 3. Bahasa yang jelas dan sederhana Namun demikian isi prospektus ini sepenuhnya tanggung jawab Emiten, dan di luar tanggung jawab Underwriter. 79 Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta materiel atau tidak memuat informasi tentang fakta materiel dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Akan tetapi pembeli efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar atau menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi efek tersebut.80

B. Manfaat Prospektus Terhadap Investor Investor merupakan aktor utama yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Investor sebagai pihak yang menginvestasikan dananya di pasar modal, dengan cara membeli efek yang bersifat utang (obligasi) maupun efek yang bersifat ekuitas. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah 79 80

Sumantoro, Op. Cit., hal. 97. Nindyo Pramono, Op. Cit., hal. 163.


56

investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. 81 Peran investor dalam pasar modal sangat penting dan merupakan salah satu pelaku utama, karena dari berbagai pelaku dalam pasar modal, investor adalah pihak yang membawa uang untuk masuk ke dalam pasar modal, sehingga tanpa investor tak ada pasar modal. Semua investor pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, saat mereka menanamkan uangnya di pasar modal. Informasi diperlukan para investor, karena dengan informasi, maka investor dapat memutuskan efek apa yang akan dibeli, kapan membeli dan kapan menjualnya dengan harapan memperoleh laba sebesar mungkin. 82 Adapun manfaat dari Prospektus ini adalah menjadi salah satu media informasi, media komunikasi, bahkan juga media promosi, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, bahwa Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Jadi dengan demikian prospektus tersebut merupakan kepanjangan tangan oleh pemilik perusahaan agar efeknya (saham) dibeli oleh masyarakat yang ingin berinvestasi melalui Pasar Modal. Oleh karena prospektus itu merupakan sarana informasi, sarana komunikasi bahkan sarana promosi, pendistribusiannya yang tepat waktu, keterbukaan, isi pesan dengan bahasa yang sederhana , agar pesan tersebut sampai kepada target sasaran yaitu brokers dealer. 83

81

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal 61. http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 22 April 2008. 83 http://www. digilib.ui.edu /, terakhir kali diakses tanggal 18 Mei 2008. 82


57

Dalam kaitannya dengan informasi, prospektus mempunyai peranan yang sangat penting karena dengan prospektus inilah investor dapat memperoleh gambaran umum dari perusahaan dan prospeknya.

Investor umumnya

menggunakan prospektus ini untuk menilai masa depan dari perusahaan yang efeknya atau sahamnya mereka beli. Jadi keterbukaan informasi ini sudah harus dimulai sejak sebuah perusahaan menyatakan dirinya go public, sejak mereka menerbitkan prospektus berkaitan dengan penawaran efek atau sahamnya, selain terbuka dan akurat, informasi inipun harus jujur. Fungsi prospektus sangat vital bagi setiap investor karena prospektus memberikan pengetahuan yang cukup dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk membeli suatu saham, maka bentuk atau isi dan saat penyampaian prospektus kepada calon investor memerlukan pengaturan yang cukup sehingga dapat bermanfaat sebagai salah atu cara untuk melindungi investor dari penjualan yang curang (fraudulent sales) 84. Pada dasarnya ada 3 jenis informasi utama yang perlu diketahui oleh para perantara perdagangan efek, pedagang efek, dan investor. Informasi diperlukan untuk mengetahui kondisi perusahaan yang telah menjual efek dan perilaku efek perusahaan tersebut di bursa. Ketiga informasi ini adalah: 85 1. Informasi yang bersifat fundamental Informasi yang berkaitan dengan keadaan perusahaan, kondisi umum industri yang sejenis, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi dan prospek perusahaan tersebut di masa yang akan datang. 84 85

Bismar Nasution, Op. Cit., hal. 136. Pandji Anoraga, Piji Pakarti, Op. Cit., hal. 88.


58

2. Informasi yang berkaitan dengan masalah teknis Informasi yang berhubungan dengan fakor-faktor teknis yang penting untuk diketahui oleh para perantara perdagangan efek dan para pemodal. 3. Informasi yang berkaitan dengan faktor lingkungan Informasi yang berkaitan dengan faktor lingkungan yang mencakup kondisi ekonomi, politik dan keamanan negara. Perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam pasar modal mempunyai kecenderungan untuk memberikan gambaran yang lebih baik dari pada kenyataan yang sebenarnya, dengan tujuan agar saham yang ditawarkannya diminati oleh masyarakat. Saham perusahaan yang ditawarkan tersebut, tidak mudah diketahui kualitasnya oleh Investor yang berminat membelinya. Investor yang membeli saham perusahaan yang melakukan penawaran umum, berada di luar berusahaan dalam arti tidak terlibat langsung dan tidak mengetahui secara persis tentang peristiwa atau kejadian dan keadaan usaha perusahaan tersebut. 86 Sama halnya dengan investasi, pada pasar perdana, investor yang bermaksud untuk melakukan investasi di pasar sekunder, selain harus mempelajari prospektus, laporan keuangan emiten, juga perlu memantau perkembangan emiten obligasi tersebut melalui keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bapepam maupun bursa. Informasi yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh investor yang akan berinvestasi pada pasar sekunder obligasi antara lain, prospektus.

86

http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 23 April 2008.


59

Untuk mengetahui gambaran awal dari emiten dan obligasi yang diterbitkannya, investor perlu mengetahui kondisi awal dari penerbitan obligasi tersebut melalui prospektus. Dengan kata lain, prospektus memberikan gambaran masa lalu dan kondisi saat ini. Investor dapat pula mempelajari laporan keuangan triwulanan, tengah tahunan, maupun laporan tahunan emiten obligasi yang telah disampaikan kepada Bapepam maupun bursa. Laporan keuangan tersebut merupakan kewajiban emiten obligasi untuk memenuhi ketentuan Bapepam Nomor X K 2: Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. 87 Perlindungan investor merupakan satu kunci di pasar modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Ini penting dan mutlak karena bagaimana mungkin investor bersedia menanamkan dananya jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap investasinya. Perlindungan yang dapat diberikan pemerintah dalam suatu kegiatan bisnis, hanyalah menjamin investor memperoleh informasi yang lengkap mengenai risiko investasi yang dihadapi. 88 Masyarakat investor selalu bergantung dan selalu mencari perlindungan dari penjamin emisi dan mengharapkan agar penjamin emisi memeriksa keakuratan pernyataan dan informasi yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran. Seperti yang diobservasi oleh SEC dalam kasus The Richmond Corporation bahwa dengan melibatkan diri dalam suatu rencana penawaran efek, pihak penjamin emisi secara implisit menyatakan bahwa penjamin emisi tersebut 87 88

http://www. kompas.com /, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008. I Putu Gede Ary Suta, Op. Cit., hal. 91


60

melaksanakan penelitian menurut standar-standar yang profesional. Para investor yang mempercayai hal tersebut mendapat perlindungan tambahan secara langsung kepada penilaian mereka terhadap reliabilitas daripada pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam prospektus.89 Berdasarkan risiko atas perkembangan pasar modal, penggolongan investor, dapat terbagi atas berikut ini: 1. Investor yang mempunyai orientasi panjang, mengharapkan adanya longterm capital appreciation. Untuk ini investor harus manganalisis kualitas investasi berdasarkan informasi yang akurat dan aktual untuk mengambil keputusan pengelolaan porfolionya. Filsafat investasi ini harus dikembangkan bersama antara emiten, investor, lembaga keuangan, dan perantara. 2. Investor yang mempunyai motivasi investasi jangka pendek, mengharapkan adanya short term capital appreciation. Untuk memperoleh capital gain jangka pendek ini, investor ini, investor berdasarkan informasi yang mereka peroleh sering melakukan penjualan yang dianggap under value. 3. Tingkat bunga dan deviden merupakan unsur yang penting dalam investasi pasar modal. Oleh karena itu, investor dapat memahami kebijakan deviden yang dianut oleh perusahaan go public.90 Investor perlu memahami ruang lingkup perlindungan yang dimilikinya. Oleh karena itu butir-butir berikut harus diperhatikan: a. Bukan jaminan untuk memperoleh keuntungan (gain). Satu hal yang perlu disadari investor sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal, 89 90

Asril Sitompul, Op. Cit., hal.59. Pandji Anoraga, Piji Pakarti, Op. Cit., hal. 79-80.


61

bahwa investasi di pasar modal melalui pembelian saham bukan merupakan jaminan bagi investor untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengambil keputusan investasi, investor harus benar-benar melakukan evaluasi terhadap jenis saham yang akan dibeli. Apabila tidak mampu melakukan evaluasi, investor dapat meminta pertimbangan dari broker tempat saham itu dibeli. b. Risiko investasi. Setiap jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan publik tentunya memiliki risiko usaha. Untuk melindungi kepentingan investor terhadap risiko usaha perusahaan tersebut, Bapepam mewajibkan setiap calon perusahaan publik untuk mengungkapkan risiko usahanya dalam prospektus dan mempublikasikan kepada investor. c. Jaminan untuk memperoleh equal tretment dalam akses informasi. Salah satu syarat untuk terciptanya pasar modal fair dan efisien apabila semua investor bisa mendapatkan dalam waktu dan kualitas yang sama. 91 Informasi-informasi yang sudah dipublikasikan seperti laporan keuangan maupun keterbukaan informasi emiten obligasi dapat diperoleh di Bursa Efek, Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) maupun pada emiten obligasi itu sendiri. Informasi-informasi tersebut merupakan pertimbangan umum yang sudah sepatutnya dilakukan oleh investor maupun emiten obligasi. Selain itu, investor tentunya perlu melakukan diskusi secara mendalam dengan penasihat keuangan, konsultan keuangan, penjamin emisi maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Keputusan yang akan diambil

91

I Putu Gede Ary Suta, Op. Cit., hal 98.


62

berhubungan dengan besarnya dana yang harus dikeluarkan dan risiko yang akan ditanggung dalam investasi. 92 Tampaknya, investor mulai melirik pasar obligasi yang saat ini sedang marak, namun demikian investor tidak boleh melakukan tindakan yang tergesagesa untuk melakukan investasi pada obligasi tanpa suatu perhitungan dan data yang akurat. Investor harus selektif dan tetap berpedoman pada asas kehati-hatian (prudent) dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sementara bagi emiten obligasi yang akan menerbitkan obligasi, hendaknya juga tidak menggunakan kesempatan yang berarti langsung menerbitkan beberapa kali emisi obligasi tanpa memperhatikan bagaimana kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya.

C. Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Prospektus Prinsip keterbukaan menjadi inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta materiel sebagai jiwa pasar

modal

didasarkan

pada

keberadaan

prinsip

keterbukaan

yang

memungkinkan tersedianyabahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. 93

92 93

http://www. kompas.com /, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008. Bismar nasution, Op. Cit., hal. 1.


63

Hakim Goldberg saat menyampaikan pendapat pengadilan pada kasus SEC v. Capital Gains Research Bureau, Inc mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh Dean Shulman “a picture not simply of the show window, but of the entire story ... not simply truth in the statements volunteered, but disclosure.” Ungkapan Shulman tersebut dapat dipahami sebagai penekanan pentingnya keterbukaan dalam transaksi saham dan jika dikaitkan dengan teori keterbukaan dalam transaksi saham yang pernah berkembang, maka pilihan teorinya adalah yang berkaitan dengan standar tinggi dari suatu moralitas bisnis sebagaimana dibutuhkan oleh undang-undang yang mengatur transaksi saham di pasar modal, yaitu untuk melaksanakan keterbukaan secara lengkap dan jujur, seperti yang digariskan dalam teori “sistim kewajiban keterbukaan” (mandatory disclosure system). Oleh karena pelaksanaan sistim kewajiban keterbukaan yang umum dan khusus merupakan upaya meminimalisasi risiko dari informasi yang tidak akurat, agar risiko yang dihadapi investor dapat dibatasi sebab risiko itu inherent dalam instrumen investasinya. 94 Pengertian keterbukaan menurut UUPM Pasal 1 angka 25 adalah: pedoman umum yang mensyaratkan emiten/perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk kepada undang-undang

ini, untuk menginformasikan seluruh

informasi material kepada masyarakat dalam waktu yang tepat mengenai usahanya atau efeknya, yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal atau harga efek tersebut.95

94

Bismar Nasution, Pentingnya Keterbukaan Untuk Pengelolan Perusahaan Yang Baik Dalam UUPM.www.bismarnasty.co.id, terakhir kali diakses tanggal 29 Maret 2008. 95 Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

64

Tujuan prinsip keterbukaan di pasar modal adalah untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Karena dengan diterapkannya kewajiban keterbukaan

dapat

menghindarkan

atau

minimal

kejadian

yang

dapat

menimbulkan akibat buruk bagi investor publik. Sebab pelaksanaan atas kewajiban keterbukaan membuat para investor dapat memperoleh akses informasi atau fakta material. Tanpa kewajiban keterbukaan ini mustahil tercipta pasar efisien, bahkan sebaliknya bisa terjadi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta material atau tidak meratanya informasi bagi investor disebabkan ada informasi yang tidak di-disclose atau terdapat suatu informasi atau fakta materiel yang belum tersedia untuk publik, tetapi telah di-disclose kepada orang-orang tertentu, seperti seseorang atau kelompok investor lainnya diantara para investor di pasar modal. 96 Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, untuk keadaan masa lalu, saat ini, maupun keadaan masa yang akan

datang bagi

kelangsungan suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi merupakan faktor yang memberikan arti penting bagi si penerima, khususnya dalam hal untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor. 97 Dengan demikian setiap emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan

96

Bismar Nasution, Beberapa Aspek Hukum Pasar Modal Dalam Transaksi Saham.www.bismarnasty.co.id, terakhir kali diakses tanggal 1 April 2008. 97 Pandji Anoraga, Piji Pakarti, Op. Cit., hal 88. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

65

kepada masyarakat secepat mungkin (paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi, atau fakta material) yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. 98 Tidak hanya pada saat pernyaataan pendaftaran efektif saja Emiten atau Perusahaan Publik diharuskan untuk memenuhi persyaratan prinsip keterbukaan, pada saat sebelum peryataan pendaftaran efektifpun emiten atau perusahaan Publik sudah diwajibkan untuk memenuhi persyaratan prinsip keterbukaan seperti dalam pengajuan pernyataan pendaftaran dan pada saat penawaran umum. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pasar Modal Bapepam wajib memperhatikan

kelengkapan,

kecukupan,

objektivitas,

kemudahan

untuk

dimengerti, dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran untuk memastikan bahwa peryataan pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan. Kemudian pada saat penawaran umum dimana saat saham dijual, seorang investor diwajibkan untuk mendapatkan membaca terlebih dahulu prospektus yang dikeluarkan oleh emiten, untuk itupun dalam prospektus juga diwajibkan memenuhi prinsip keterbukaan. 99 Penomena penyampaian informasi mengenai proyeksi perusahaan dalam prospektus tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur mengenai penyampaian informasi proyeksi yang harus dimuat dalam prospektus. Keputusan Ketua Bapepam atau Peraturan Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum, yang tidak membuat kewajiban untuk

memperbaharui informasi proyeksi perusahaan dalam Pernyataan 98 99

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal 56. http://www. blogger.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 18 Mei 2008.


66

Pendaftaran atau prospektus dalam proses penawaran umum. Bahkan ketentuan penyampaian informasi proyeksi tersebut tidak secara tegas mengatur untuk mewajibkan emiten menyampaikan informasi proyeksi perusahaan. Keterbukaan proyeksi emiten dalam kegiatan pasar modal di Indonesia, yang digambarkan dalam prospektus emiten sama dengan keterbukaan yang berkembang di Amerika Serikat sebelum tahun 1970, dimana emiten menyampaikan informasi proyeksi internalnya (internal projection), yang pada mulanya tidak diwajibkan. 100 Keterbukaan di pasar modal terutama ditujukan kepada keterbukaan perusahaan yang menawarkan efeknya di pasar modal atau emiten. Emiten dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai keadaan bisnisnya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen, dan harta kekayaan perushaan kepada masyarakat. Informasi yang diberikan haruslah informasi yang dijamin kebenarannya, di bawah tanggung jawab emiten. 101 Topik informasi yang berkaitan dengan resiko usaha dari emiten merupakan informasi utama yang diperlukan para pelaku pasar modal, seperti pialang, penasehat investasi, investor dan lain-lain. Karena informasi ini akan dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Berdasarkan informasi ini pelaku pasar modal, khususnya investor akan dapat menyadari apakah ia siap untuk menerima resiko atas investasinya atau menghindari risiko tersebut.

100

Bismar Nasution, Pentingnya Keterbukaan Untuk Pengelolan Perusahaan Yang Baik Dalam UUPM.www.bismarnasty.co.id, terakhir kali diakses tanggal 29 Maret 2008. 101 I Putu Gede Ary Suta, Op. Cit., hal 88. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

67

Namun ketentuan penyampaian resiko tersebut sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam tentang bentuk dan isi mengenai pernyataan pendaftaran perusahaan publik dan keputusannya tentang pedoman mengenai isi ringkas

prospektus

ringkas

dalam penawaran

umum,

belum

memadai

pengaturannya dan akibat tidak memadai aturan tersebut membuat penyampaian informasi resiko usaha emiten tidak mencukupi. Karena ketentuan tersebut hanya menetapkan bagi setiap emiten untuk menyampaikan resiko yang disebabkan oleh persaingan, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain dan peraturan internasional dan kebijakan pemerintah. 102 Informasi lengkap adalah komponen lain dari pengelolaan perusahaan yang baik karena hal itu menyangkut pemahaman tentang pengaruh persaingan dalam bisnis. Menggunakan modal intelektual secara tepat adalah penting demi menyusun analisis dan strategi atas rencana tindakan yang kuat untuk membangun bisnis. Aliran informasi yang kuat akan membantu perusahaan memelihara kepentingan nilai pemegang saham secara lebih baik dengan memahami kondisi pasar dan mengantisipasi bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan dalam jangka panjang. Menggunakan pengetahuan secara efektif berarti melakukn analisis internal atas pesaing dan mengantisipasi strategi bisnis mereka di masa datang. 103 Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan dalam 3 tahapan yaitu: 1. Tahap keterbukaan pada saat emiten melakukan penawaran umum (primary market level). 102 103

http://www.jurnal hukum bisnis.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 11 April 2008. http://www.jurnalnasional.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 15 April 2008.


68

2. Tahap keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek (secondary market level), di mana emiten berkewajiban untuk menyampaikan

secara

terus-menerus

laporan

berkala

(continuously

disclosure) kepada Bapepam. 3. Tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu kepada Bapepam dan bursa efek (timely disclosure). 104 Keputusan dalam investasi berkaitan erat dengan informasi. Hasil keputusan ini sangat ditentukan oleh informasi yang memiliki decision maker. Terlebih-lebih keputusan investasi dalam instrumen pasar modal, peranan informasi sangatlah vital. Hal ini bisa dipahami mengingat instumen pasar modal/barang yang diperdagangkan sifatnya abstrak. Juga efesiensi pasar modal sangatlah tergantung pada informasi ini. Informasi yang berkaitan erat dengan keputusan informasi di pasar modal tentunya tidak dapat diabaikan atau dilupakan bagi siapa saja yang berniat dalam investasi. Supaya informasi, khusunya informasi yang menyangkut keuangan dan prestasi perusahaan bermanfaat, maka harus memiliki sifat sebagai berikut: 105 1. Relevan Informasi yang relevan adalah informasi yang berhubungan dengan tindakan yang direncanakan untuk dicapai. 2. Akurat

104 105

M. Irsan Nasaruddin, Op. Cit., hal.152. http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 15 April 2008.


69

Sifat ini pada dasarnya berkaitan erat dengan pengukuran dan pemrosesan. Informasi yang bebas dari kesalahan adalah informasi yang akurat, sehingga kualitas informasi sangat di pengaruhi oleh tingkat keakuratannya. 3. Konsistensi/Komparabilitas Informasi diperlukan karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian berkaitan erat dengan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Kualitas informasi akan bertambah jika informasi tersebut dapat dipertimbangkan dari waktu ke waktu atau dengan informasi lain. 4. Obyektivitas Obyektivitas ini berkaitan dengan pengukuran yang dapat diulang oleh pihak yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. 5. Ketepatan waktu Ketepatan waktu ini berkaitan erat dengan umur informasi. Umur informasi sangat mempengaruhi kualitas informasi. 6. Dapat dimengerti Sifat ini berhubungan erat dengan kemampuan pemakai untuk dapat menangkap pesan yang disampaikan. Informasi akan bermanfaat kalau pemakai dapat mengerti makna yang terkandung di dalamnya. 106 Dalam penyampaian pernyataan pendaftaran emiten harus membuat prospektus yang berisikan tentang latar belakang, kondisi keuangan, status hukum, kekayaan, risiko, dan rencana-rencana untuk masa yang akan datang yang dimiliki oleh perusahaan.

106

Pandji Anaroga, Op. Cit., hal. 92.


70

Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, emiten tetap harus menyampaikan secara berkala informasi mengenai keadaan keuangan dan peristiwa penting yang terjadi yang nyata-nyata dapat mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham. Informasi tersebut merupakan dokumen publik dan diserahkan kepada Bapepam serta diberikan bagi siapa saja yang memerlukan. Informasi yang disampaikan kepada investor merupakan informasi yang benar dan memadai

bagi

investor,

yaitu

informasi

yang

telah

dianalisis

dan

diinterprestasikan, sehingga dapat dijadikan dasar pengambil keputusan investasi. Kealpaan, kesalahan, atau ketidakcukupan (insufficient) full disclosure dalam penyampaian informasi dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, atau administratif yang berupa denda dan peringatan tertulis kepada direksi, komisaris, pemegang saham utama perusahaan, akuntan, atau konsultan hukum yang terlibat dalam penawaran umum. 107 Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi Transparansi emiten yang merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong berkembangnya pasar modal sekaligus melindungi investor dapat dicapai secara efektif jika tersedia laporan keuangan secara akurat. Laporan

107

M. Irsan Nasaruddin, Op. Cit., hal. 231.


71

keuangan yang wajar adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang diterima umum sedangkan laporan akan lebih akurat dan lebih diyakini jika telah diaudit oleh pihak yang independen (auditor). Bapepam sebagai pengawas tidak melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan issuer atau emiten, melainkan hanya melakukan penilaian tanpa mengeluarkan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui isi laporan tersebut. 108 Pada umumnya praktek yang dilarang dalam pasar modal sering berkaitan dengan adanya pelanggaran prinsip keterbukaan, seperti perbuatan mengeluarkan pernyataan fakta material yang salah (materially false statements), termasuk juga perbuatan penghilangan (ommission) fakta material dalam saham dan dokumendokumen penawaran umum (public offering documents) lainnya. Dalam hal ini perbuatan-perbuatan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen, potensi ekonominya, saham-saham yang ditawarkan atau fakta-fakta materiel lainnya yang ditawarkan. 109 Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan (Disclosure) termasuk juga pernyataan menyesatkan sebab adanya missrepresentation atau pernyataan dengan membuat penghilangan (omission) fakta materiel, baik dalam dokumendokumen penawaran umum maupun dalamperdagangan saham. Pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kwalitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (Disclosure) membuat larangan atas perbuatan missreprentation dan omission. 108 109

I Putu Gede Ary Suta, Op. Cit., hal. 216. Bismar Nasution, Op. Cit., hal. 9.


72

Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (Disclosure) di pasar modal Indonesia telah memuat ketentuan mengenai larangan perbuatan menyesatkan tersebut, baik dalam prospektus maupun media massa yang berhubungan dengan suatu

penawaran

umum.

Disamping

itu

ketentuan

larangan

perbuatan

menyesatkan telah menetapkan sanksiberupa ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyakRp. 15.000.000.000 terhadap pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut. Namun, peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memuat ketentuan-ketentuan larangan perbuatan menyesatkan tersebut sangat sederhana dan kurang memadai untuk mengatur elemen-elemen perbuatan yang menyesatkan. Sebagai contoh, Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 pasar modal menentukan, tidak boleh membuat pernyataan fakta materiel yang salah atau tidak memuat fakta material yang benar. Larangan yang diatur dalam Pasal 78 ini mirip dengan konsep dalam Rule 10b-5 dan Section 10(b) Securities Exchange Act1934, yang melarang pernyataan menyesatkan dalam prospektus dengan cara : 1. Menggunakan alat-alat, skema atau fasilitas untuk menipu. 2. Membuat pernyataan yang salah mengenai fakta materiel atau tidak memasukkan fakta materiel yang diperlukan dalam pernyataan dan dalam penjelasannya tidak menyesatkan. 3. Terlibat dalam tindakan, praktek atau dalam bidang bisnis yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai penipuan atas seseorang dalam perdagangan saham. Larangan lainnya juga dapat dilihat dalam pasal 93 Undang-Undang. No. Tahun 1995 Pasar Modal, yang melarang seseorang yang dengan cara apapun Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

73

untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, yaitu apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan ; 1. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. 2. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materiel dari pernyataan atau keterangan tersebut. 110 Sisi lain dari praktek yang dilarang lainnya dapat dilihat dari pelanggaran prinsip keterbukaan perdagangan orang dalam atau yang lebih dikenal dengan istilah insider trading. Praktek yang berupa pelanggaran ini dapat terjadi dalam pasar perdana, maupun dalam pasar sekunder. Praktek insider trading ini terjadi apabila orang dalam (insider) melakukan perdagangan dengan melakukan informasi yang belum didisclose. Insider Trading ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan membeli atau menjual saham berdasarkan informasi dari orang dalam yang tidak publik sifatnya. Tindakan tersebut merugikan pihak lain yang tidak menerima informasi yang sama, sehingga ia tidak dapat mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dipegangnya. 111 Prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi disebabkan melalui keterbukaan akan terbentuk suatu penilaian (judgment) terhadap investasi, yang dapat menentukan pilihan secara optimal terhadap portofolio mereka. Makin jelas 110 111

Pasal 98 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bismar Nasution, Op. Cit., hal.158.


74

informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi akan makin tinggi. Selanjutnya ketiadaan atau kekurangan serta ketertutupan informasi akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Akibatnya akan menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal. Sistim kewajiban keterbukaan tersebut, juga penting dipahami sebagai ketentuan umum anti-fraud dari hukum pasar modal, yang menyatakan “tell the truth and don’t leave out anything important.” Pemahaman tersebut penting, oleh karena kegagalan untuk mengungkapkan (to disclose) fakta materiel dianggap sebagai penipuan. Berdasarkan teori sistim kewajiban keterbukaan tersebut dapat ditentukan premis, bahwa ketentuan keterbukaan harus membuat suatu kewajiban yang umum untuk melakukan keterbukaan secara menyeluruh dari seluruh informasi, hingga kepada suatu bangunan kewajiban keterbukaan untuk menyampaikan informasi yang khusus. Pelaksanaan kewajiban keterbukaan yang umum dan khusus tersebut, diharapkan prinsip keterbukaan sebagai bagian sistim hukum pasar modal dapat memberikan predictability kepada pemegang saham atau pelaku ekonomi. 112 Dengan demikian tampak bahwa pengaturan mengenai keterbukaan atau trnsparansi ini merupakan syarat mutlak yang bersifat universal yang ditemukan di dalam dunia pasar modal. Mengingat pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana dalam jumlah yang amat besar dan datang dari mana saja untuk kegiatan bisnis, maka wajar kiranya keterbukaan ini

112

Bismar Nasution, Pentingnya Keterbukaan Untuk Pengelolan Perusahaan Yang Baik Dalam UUPM.www.bismarnasty.co.id, terakhir kali diakses tanggal 29 Maret 2008. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

75

menjadi prinsip yang amat diperlukan oleh investor untuk meyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. 113

BAB IV TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PENYAMPAIAN PROSPEKTUS DI PASAR MODAL

A. Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal Suatu prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta materiel mengenai penawaran umum dari emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh emiten dan penjamin Pelaksana Emisi Efek. Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasnya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus. 114

113 114

M. Irsan Nasaruddin, Op. Cit., hal. 227. Bismar Nasution, Op. Cit., hal. 57.


76

Prospektus ini diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memenuhi prinsip keterbukaan, yang antara lain harus berisi informasi tentang reksadana tersebut beserta segala kegiatannya, termasuk straategi dan tujuan investasi dana yang akan dihimpun, kebijaksanaan investasi yang akan dijalankan, para direktur, pejabat perusahaan, kegiatan perusahaan, metode penjualan dan pembelian kembali saham atau unit penyertaan reksadana, biaya penjualan dan alternatif reinvestasi. Selain itu, prospektus juga harus memuat laporan keuagan dan pembatasan investasi, catatan performansi reksadana yang lalu dan yang sedang berjalan. 115 Prospektus menjelaskan karakteristik dan resiko yang diasosiasikan dengan penawaran sekuritas yang diperdagangkan umum dan reksa dana. Suatu prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai penawaran umum dari emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh emiten dan penjamin pelaksana emisi efek. Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Prospektus berisikan informasi mirip dengan laporan tahunan, namun prospektus juga berisikan rincian penting dan topik-topik yang penting bagi investor untuk membuat keputusan investasi dalam sekuritas baru berdasarkan informasi yang lengkap. 116 Informasi proyeksi yang digambarkan emiten dalam penyampaian prospektus merupakan informasi yang banyak bersifat historikal, yaitu informasi

115 116

Asril Sitompul, Op. Cit., hal. 47. http://www.indovesta.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 11 April 2008


77

yang cenderung lebih banyak memuat data dan informasi masa lalu perusahaan daripada mengungkapkan proyeksi perusahaan di masa yang akan datang. 117 Agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai keterbukaan informasi pada saat go public, berikut ini akan disajikan isi Peraturan Nomor IX.C.2. tentang pedoman mengenai bentuk dan isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum. Kutipan berikut adalah sepanjang relevan dengan Penawaran Umum Saham dan untuk Penawaran Umum Efek yang bersifat hutang telah diabaikan: 1. Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta materiel mengenai Penawaran Umum dari emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 2. Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. 3. Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan emiten tertentu. 118 Masalah yang muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham di pasar perdana adalah terpusat pada penyampaian informasi penawaran saham melalui prospektus, dan selanjutnya adalah berkenaan dengan pengaturan hukum mengenai prospektus. Prospektus dilarang memuat keterangan

117 118

Bismar Nasution, Op. Cit., hal. 136. Agus Kretarto, Investor Relations , (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2001), hal. 87.


78

yang tidak benar tentang fakta materiel. Begitupun tuntutan yang muncul yang berkaitan dengan keakuratan informasi prospektus masih tetap muncul. 119 Alasan tuntutan adalah karena sulitnya memperoleh informasi dalam prospektus yang mengandung nilai akurat yang tinggi. I Putu Ary Suta saat menjadi ketua Bapepam mengatakan, bahwa investor sebelum mengambil keputusan investasi harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan informasi emiten yang terdapat dalam prospektus. Mengenai hal-hal tersebut ia mengatakan: 1. Informasi belum bersiap siap pakai. Dalam banyak hal informasi yang disajikan dalam prospektus merupakan informasi yang masih memerlukan interpretasi dan analisis agar bisa menjadi informasi yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya mengenai laporan keuangan, investor perlu melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan menganalisis antar pos-pos dalam laporan keuangan itu sendiri, perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, maupun membandingkannya dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang lain. 2. Informasi banyak bersifat kualitatif. Data yang diungkapkan dalam prospektus banyak yang bersifat kualitatif yang tentunya akan banyak berpengaruh terhadap jalannya usaha perusahaan di masa yang akan datang. Misalnya informasi tentang manajemen perusahaan, rencana-rencana yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang dan sebagainya. Tentunya dalam mengambil keputusan investasi

119

Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


79

pemodal diharuskan untuk melakukan pertimbangan tertentu sehingga analisis yang dilakukan lebih menghasilkan kesimpulan yang tepat. 3. Informasi yang bersifat kuantitatif dibuat berdasarkan taksiran. Dalam banyak hal informasi yang bersifat kuantitatif yang diungkapkan dalam prospektus dibuat berdasarkan taksiran atau metode-metode penilaian sehingga dalam membaca prospektus sangat diperlukan pertimbangan untuk mengambil keputusan,

apakah

informasi-informasi

tersebut

relevan

dan

dapat

diaandalkan. 4. Informasi yang disajikan banyak bersifat historica. Prospektus lebih banyak memuat data dan informasi masa lalu perusahaan daripada

mengungkapkan

tentang

proyeksi

perusahaan

mendatang.

Berdasarkan data historis yang ada pemodal harus membuat perkiraan dan proyeksi tentang kondisi perubahan di masa mendatang. 5. Kondisi makro ekonomi jauh berbeda antara saat prospektus dibuat dengan kondisi sebenarnya yang terjadi setelah go public. Perlu dipertimbangkan oleh pemodal mengenai asumsi kondisi makro ekonomi yang perubahannya sangat cepat, sehingga dalam melakukan analisis perlu menganalisis fenomena ekonomi secara global, misalnya mengenai kondisi moneter, perdagangan, kebijakan-kebijakan negara dan lain sebagainya. 120 Ketidakakuratan informasi dalam prospektus bisa saja terjadi. Walaupun pada saat pembuatan prospektus informasi dimaksud adalah benar, namun pada saat pernyataan pendaftaran menjadi efektif telah terjadi perkembangan baru.

120

Bismar Nasution, Op. Cit., hal. 135.


80

Pada Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal Indonesia mengatakan bahwa setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta materiel dan pihak tersebut mengetahuinya atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan dimaksud. 121 Berbeda dengan ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat, bahwa prospektus yang pada mulanya akurat, tetapi kemudian hari menjadi tidak akurat, maka harus dilakukan perbaikan terhadap prospektus tersebut. Di Amerika Serikat, dealer diwajibkan mengirim prospektus pada suatu waktu tertentu sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Section 10(a)(3), mengharuskan setiap prospektus yang digunakan lebih dari mengharuskan prospektus yang digunakan lebih dari sembilan bulan setelah tanggal efektif harus diperbaharui (updated) sehingga informasi yang tercantum di dalamnya tidak lebih lama dari enam belas bulan. 122 Undang-Undang melarang penerbitan prospektus yang berisikan informasi mengenai fakta material yang tidak benar atau menyesatkan (misleading). Di Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 menyatakan persyaratan keterbukaan sebagai berikut: Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada

121


122

Bismar Nasution, Op. Cit., hal.206.


81

Undang-Undang Pasar Modal ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi materiel mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh kepada keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. 123

B. Tanggung jawab Perusahaan dalam Penyampaian Prospektus Perusahaan emiten, penjamin emisi, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam proses penawaran umum dapat menjadi sasaran gugatan hukum baik secara perdata maupun secara pidana. Securities Act of 1933 membebankan tanggung jawab ini berdasarkan Section 11, Section 12 dan Section 14. Dapat pula dilihat ketentuan yang serupa dalam Undang-Undang Pasar Modal Tahun 1995. Pasal 80, 81, dan Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal Tahun 1995 melarang pencantuman fakta materiel yang tidak benar dan pernyataan yang menyesatkan dengan ancaman ganti rugi secara perdata dan ancaman hukuman pidana bagi pelanggaran ketentuan tersebut. 124 Prospektus dapat diterbitkan oleh emiten, akan tetapi biasanya yang ditunjuk oleh perusahaan untuk membuat prospektus ialah penjamin emsi yang mempunyai hubungan bisnis dengan perseroan terbatas tersebut. Baik oleh perusahaan maupun oleh penjamin emisi, biasanya dalam penyusunan prospektus membutuhkan bantuan profesional seperti bantuan dari profesi penunjang pasar modal.

123


124

Asril Sitompul, Op. Cit., hal. 45.


82

Yang harus disadari oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan prospektus adalah bahwa prospektus tersebut merupakan dokumen yang akan disebarluaskan kepada publik, dan yang akan dinilai oleh masyarakat khususnya calon investor, oleh karena itu dalam penyusunan harus dengan hati-hati. Prinsip kehati-hatian dalam mengungkapkan informasi yang dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung bagi calon investor, harus menjadi bahan pertimbangan bagi siapa saja. Bila si pelaku dengan sengaja melakukan pelanggaran, yang biasanya dapat terbukti pada rekayasa laporan keuangan, adanya fakta materiel yang sengaja disembunyikan atau dihilangkan, menyebabkan informasi tersebut bersifat menyesatkan. Siapakah yang bertanggung jawab jika ada pihak-pihak yang menderita kerugian akibat adanya prospektus yang menyesatkan. Penjamin emisi menduduki posisi penting. Pasal 1 angka 17 UUPM memberikan defenisi sebagai berikut: Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 125 Penjamin emisi adalah perusahaan yang menjamin penjualan obligasi. Pada dasarnya penjamin emisi merupakan mediator antara emiten dengan pemodal. Pertanggungjawaban hukum dari penjaminan emisi dalam kaitannya dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham di pasar perdana, akan berhadapan dengan masalah-masalah yang timbul dari kegiatan

125

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


83

penjaminan emisi tersebut. Misalnya, Penjamin Emisi dalam kasus Huddleston ikut digugat melalui class action oleh pembeli saham berkenaan dengan masalah pelanggaran prinsip keterbukaan dalam prospektus dan penawaran saham. 126 Status penjamin emisi di antara para pihak yang terlibat dalam perdagangan efek ini cukup unik, dimana selain daripada penasihat hukum perusahaan, penjamin emisi ini juga merupakan pihak yang melaksanakan kegiatan due diligence secara terus menerus sampai penawaran umum dilaksanakan. 127 Tanggung jawab hukum akan timbul bagi para pelaku pasar modal apabila padanya terdapat unsur kesalahan. Dalam hukum pidana kesalahan dapat berupa kejahatan dan pelanggaran sedangkan dalam hukum perdata, jika tanggung jawab tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum, maka wujudnya dapat berupa perbuatan dengan unsur kesengajaan atau kurang hati-hati atau karena ingkar janji, kesalahan moral dalam mematuhi kode etik profesi. Kalau terjadi kesalahan dalam bidang keuangan maka akuntan publik ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab profesi penunjang juga terbatas karena pada dasarnya hanya mempunyai tanggung jawab berasumsi atau tanggung jawab di atas kertas. Bapepam sebagai badan suatu pengawas bertanggung jawab atas pembinaan, pengaturan dan pegawasan kegiatan pasar modal dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Di antara seluruh pelaku pasar modal, maka tanggung jawab terbesar terletak pada emiten. emiten yang 126 127

Bismar Nasution, Op. Cit., hal. 137. Asril Sitompul, Op. Cit., hal. 59.


84

sering diajukan ke pengadilan, hal ini wajar mengingat emitenlah sebagai pemilik kegiatan dan memungut hasil dari listing tersebut. 128

C. Analisis Kasus PT Perusahaan Gas Negara 1. Duduk Perkara Saat pertama kali akan menjadi perusahaan publik, manajemen Perusahaan Gas Negara dalam prospektus menjelaskan bahwa utang Perusahaan Gas Negara kepada pemerintah berasal dari pelaksanaan sejumlah proyek-proyek pipanisasi gas. Pemerintah bisa mengkonversi tagihan tersebut menjadi saham di Perusahaan Gas Negara, yang jumlahnya sekitar 2,3 persen. 129

.

Kasus Perusahaan Gas Negara berawal dari proses divestasi BUMN bidang gas tersebut pada Desember 2006. Saat itu, terjadi kenaikan harga saham Perusahaan Gas Negara yang dinilai tidak wajar meski proses divestasi tak kunjung dilaksanakan. Namun, sebaliknya, saat terjadi proses divestasi, harga saham Perusahaan Gas Negara justru melorot. Penurunan harga saham itu sangat erat kaitannya dengan rilis yang dikeluarkan Perusahaan Gas Negara sehari sebelumnya yakni 11 Januari 2007. Selain itu disebutkan juga bahwa tertundanya gas ini (dalam rangka komersialisasi) yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007. Ada dugaan terjadi praktik perdagangan oleh orang dalam (insider trading) terkait dengan penundaaan proyek pipanisasi gas Sumatera Selatan-Jawa Barat (SSWJ) yang tidak segera dilaporkan manajemen ke publik. 128 129

http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 22 April 2008. http://www.koran tempo.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008.


85

Menteri

Negara

BUMN

Sugiharto

mengatakan

bahwa

Pemerintah

merencanakan melepas kembali 2,3% saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai lanjutan divestasi saham pemerintah pada tahun 2007. Menteri Negara BUMN Sugiharto mengatakan, niat pemerintah tersebut merupakan divestasi lanjutan menyusul divestasi saham Perusahaan Gas Negara tahun 2006 sebesar 5,31% yang dinilai masih rendah dari target penerimaan hasil privatisasi. Saham yang akan didivestasi tersebut merupakan hasil konversi saham dari proyek pipanisasi Perusahaan Gas Negara beberapa waktu lalu. Dalam prospektus IPO juga rencana konversi saham itu sudah disebutkan. 130 2. Sanksi Hukum Menurut Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara Bismar Nasution, Dalam kasus Perusahaan Gas Negara, yang mengatakan pipa gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat akan tersambung Desember 2006, ternyata tidak selesai sampai Januari 2007. Perusahaan Gas Negara telah melakukan penipuan informasi, sebab Perusahaan Gas Negara telah berjanji menyelesaikan pembangunan pipa gas itu lewat prospektus. 131 Dalam hal ini bukan peraturan Bapepam yang dilanggar, tetapi Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang penipuan informasi. Dalam kasus ini Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menjatuhkan sanksi administratif bagi sembilan orang dalam PT Perusahaan Gas Negara Tbk terkait anjloknya saham perusahaan ini, Total 130 131

http://www.tambangnews.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008. http://www.kompas.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008.


86

denda yang dikenakan ke sembilan orang karyawan dan mantan karyawan Perusahaan Gas Negara mencapai Rp 3,178 miliar. Bapepam-LK memutuskan mantan Dirut Perusahaaan Gas Negara WMP Simanjuntak dikenakan denda sebesar Rp 2,33 miliar, Adil Abas sebesar Rp 30 juta, Nursubagjo Prijono sebesar Rp 53 juta, Widyatmiko Bapang sebesar Rp 25 juta, Iwan Heriawan sebesar Rp 76 juta, Djoko Saputra sebesar Rp 154 juta, Hari Pratoyo sebesar Rp 9 juta, Rosichin sebesar Rp 184 juta dan Thohir Nur Ilhami dikenakan denda sebesar Rp 317 juta.132 Di salah satu media nasional, Ketua Bapepam-LK mengatakan mereka (pihak pengadilan) selalu berkata bukti yang telah disampaikan itu bentuknya transaksi elektronik dan itu tidak bisa digunakan. Pernyataan Ketua BapepamLK adalah konfirmasi bahwa transaksi bursa tak akan tersentuh hukum karena saat ini seluruh arus transaksi bursa sudah berbasis elektronik. Dari mulai sistem perdagangan elektronis (JATS) sampai penyelesaian transaksi berbasis rekening efek elektronis (scriptless). 133 Soal keengganan Bapepam-LK untuk memproses pidana para pihak yang sering dikatakan sesuai dengan pasal 184 KUHAP yang mengharuskan alat bukti harus tertulis, sementara data transaksi di lantai bursa elektronik, juga tidak beralasan. Karena di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 angka 28 Pasal 7 dijelaskan bahwa data transaksi di bursa efek adalah elektronik. Mengacu ke

132

http://www.suara pembaharuan daily.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 25 April

133

http://www.trust.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008.

2008. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

87

penjelasan ini, sebenarnya alat bukti cukup dengan data elektronik di bursa saham tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapepam-LK dengan menjatuhkan sanksi denda kepada sembilan orang ini adalah suatu upaya yang minimalis. Kasus insider trading yang merugikan publik hanya dikenakan sanksi yang sangat minimal dan terkesan asal-asalan. Sementara kasus lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu upaya menurunkan harga saham PT PGAS yang berdampak korupsi, yang merugikan negara tidak pernah diproses. Di balik kasus insider trading tersebut, ada upaya-upaya menjatuhkan harga saham PT PGAS sehingga pada saat proses divestasi PT PGAS harga sahamnya jatuh. Dengan demikian target APBN sebesar Rp 2,3 triliun tidak terpenuhi. Kasus ini tidak pernah muncul dipermukaan dan memang sengaja ditutup-tutupi. Mantan Menteri BUMN Sugiharto pada waktu itu mengatakan bahwa memang harga saat divestasi memang serendah itu. Padahal dibalik itu sebenarnya ada upaya pengerekan harga saham sehingga jatuh sampai level yang sangat rendah. Adanya manipulasi ini jelas merugikan negara, namun BapepamLK tidak pernah melakukan proses terhadap kasus ini.

134

Pola dan modus yang dipakai dalam divestasi Perusahaan Gas Negara (PT PGAS) yakni yang dilakukan saat indeks dan bursa tengah semarak, namun harga saham Perusahaan Gas Negara dibursa dibuat turun. Setelah melihat kinerja dan fakta yang terjadi seperti ini memang sudah tidak bisa berharap banyak pada

134

http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 22 April 2008.


88

Bapepam-LK. Seharusnya kejaksaan dan KPK bisa secara aktif melakukan proses penyidikan dan proses hukum lebih lanjut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Adapun yang menjadi proses dan tahapan menjadi PT Terbuka yaitu Tahap persiapan, Urusan ke Bapepam, Tahap Pasar Perdana (Initial Public Offering, “IPO”) dan Pasar Sekunder (listing). Tahap Persiapan merupakan tahap awal Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

89

dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Penawaran Umum. Urusan ke Bapepam dapat dilakukan dengan penyampaian pernyataan pendaftaran dan presentasi. Tahap Pasar Perdana (Initial Public Offering, ”IPO”) adalah penawaran saham yang menerbitkan saham (emiten) kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh perusahaaan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam Pasar Sekunder (listing) dilakukan jika penjualan saham pada pasar perdana teleh selesai, maka emiten wajib mencatatkan efeknya di bursa selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari terhitung sejak tanggal surat izin emisi efek dikeluarkan.

2. Penerbitan Prospektus harus dengan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi disebabkan melalui keterbukaan akan terbentuk suatu penilaian (judgment) terhadap investasi, yang dapat menentukan pilihan secara optimal terhadap portofolio mereka.

3. Tanggung jawab prospektus perusahaan akan timbul bagi para pelaku pasar modal apabila padanya terdapat unsur kesalahan. Bapepam sebagai badan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Di antara seluruh pelaku pasar modal, maka tanggung jawab terbesar terletak pada emiten. Emiten yang sering diajukan ke pengadilan, hal ini wajar mengingat emitenlah sebagai pemilik kegiatan dan memungut hasil dari listing tersebut

B. Saran Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

90

1. Agar Perusahaan menerapkan Prinsip keterbukaan dalam penyampaian Prospektus kepada setiap investor. 2. Untuk kemajuan pasar modal Indonesia di masa depan, perlu dilaksanakan pembaruan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia yang memperjelas ketentuan-ketentuan tentang prinsip keterbukaan, penentuan fakta material, perbuatan yang menyesatkan. 3. Agar Bapepam lebih tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap penyampaian prospektus.

DAFTAR PUSTAKA I. Buku Abdurrahman A, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, Jakarta: PT. Pradyo Paranita, 1991. Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Semarang: PT. Rineka Cipta, 2001. Perseroan Terbatas Bukaka, Prospektus, Jakarta: PT. Teknik Utama, 1994. Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2006.

Pasar Modal Di Indonesia,

Iur, Soerjatin, Hukum Dagang I dan II, Jakarta: PT. Pradnyan Paramita, 1983. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

91

Fuady, Munir, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996. ____________, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Kian Gie, Kwik, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori & Contoh Kasus, Jakarta: PT Prenada Media, 2005. Kretarto, Agus, Investor Relations , Jakarta: PT Grafiti Pers, 2001. Koetin, E.A, Analisis Pasar Modal, Jakarta: PT. Sinar Harapan, 1992. Nasaruddin, Irsan dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: PT Prenada Media, 2004. Nasution, Bismar, Diktat kuliah Hukum Organisasi Perusahaan ______________, Diktat kuliah Hukum Pasar Modal. ______________, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Jakarta: Univeristas Indonesia Fakultas Hukum Program Sarjana, 2001. Poerwadarminto, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984. Pramono, Nindyo, Sertifikasi Saham PT GO Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Prasetya, Rudhi , Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Ridwan, Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,1993. Sitompul, Asril, Due Diligence Dan Tnggung jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999. ______________, Pasar Modal (Penawaran Umum Dan Permasalahannya), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996. ______________, Reksadana (Pengantar Dan Pengenalan Umum), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

92

Suta, I Putu Gede Ary, Menuju Pasar Modal Modern, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000. Sumantoro, Pengantar Tentang Pasar Modal Di I ndonesia, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990. Tjeger, I Nyoman Pokok-Pokok Materi Undang-Undang Pasar Modal, Bali: Universitas Udayana,1997. Yani, Ahmad&Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999. II. Undang-Undang Undang-Undang Pasar Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995. Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. III. Internet http://www.bismarnasty.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 1 Maret 2008. http://www.google.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 1 Maret 2008. http://www. koransindo.com/, terakhir kali diakses tangga 1 Maret 2008. http://www.republika.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 2 Maret 2008. http://www.tempointeraktif.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 2 Maret 2008. http://www.okezone.com/, terakhir kali diakses tangga 3 Maret 2008. http://www.wikipedia.org/wiki/Prospektus, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008. http://www.kompas.com /, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008. http://www.digilib.ui.edu /, terakhir kali diakses tanggal 18 Mei 2008. http://www.blogger.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 18 Mei 2008. http://www.jurnalhukum bisnis.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 11 April 2008. http://www.jurnalnasional.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 15 April 2008. http://www.indovesta.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 11 April 2008. Sri Agustina Rejeki Silalahi : Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penyampaian Prospektus Di Pasar Modal, 2008. USU Repository © 2009

93

http://www.korantempo.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008. http://www.tambangnews.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008. http://www.suara pembaharuan daily.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008. http://www.trust.co.id/, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2008.


TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PENYAMPAIAN PROSPEKTUS DI PASAR MODAL SKRIPSI

Recommend Documents