SEKILAS TENTANG PERAN LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK DALAM INDUSTRI PASAR MODAL oleh : Sungkana
Pendahuluan Seiring dengan semakin menigkatnya industri Pasar Modal, peran penting perusahaan Pemeringkat Efek (Credit Rating Agency) dalam industri Pasar Modal tidak dapat dipungkiri. Perusahaan Pemeringkat Efek merupakan lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara Emiten dan investor,
menyediakan
informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan, bahkan di beberapa negara perusahaan Pemeringkat Efek menjadi motor utama pertumbuhan pasar obligasi melalui pendidikan, penyebarluasan informasi dan kegiatan riset yang dilakukannya. Di Amerika Serikat besarnya kontribusi perusahaan Pemeringkat Efek terhadap pertumbuhan industri Pasar Modal sudah disadari lebih dari 100 (seratus) tahun yang lampau. Sejalan dengan pesatnya industri Pasar Modal kontribusi perusahaan Pemeringkat Efek terasa semakin diperlukan, karena semakin banyaknya jumlah Emiten dan munculnya inovasi-inovasi produk baru dalam industri keuangan seperti Efek Beragun Aset dan produk-produk derivatif. Untuk itu, regulator Pasar Modal Amerika
mengambil kebijakan agar perusahaan Pemeringkat Efek dapat mampu
menghasilkan produk yang credible serta mencapai
standar kualitas tertentu.
Pemikiran tersebut melahirkan konsep “Nationally Recognized Statistical Rating Organization/NRSROs” pada tahun 1975. NRSRO’s terdiri atas beberapa perusahaan Pemeringkat yang telah memenuhi standar tertentu yang dipersyaratkan oleh US Securities Exchange Commission. Dengan demikian,
NRSROs
dianggap sebagai
lembaga yang credible secara nasional sehingga hasil ratingnya menjadi acuan dalam pembuatan produk hukum baik oleh US SEC, regulator industri keuangan lain, dan penyusunan kontrak-kontrak di lingkungan industri keuangan. Saat ini terdapat 4 (empat) perusahaan Pemeringkat Efek yang mempunyai kualifikasi sebagai NRSRO’s,
yaitu Moody’s Investor Service, Inc, Fitch, Inc, Standard & Poors’ dan Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS). Dalam penentuan NRSRO’s tersebut, beberapa kriteria yang dipergunakan antara lain meliputi struktur organisasi, sumber keuangan, kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan latihan bagi karyawan, keindependenan perusahaan Pemeringkat Efek dari perusahaan yang akan diperingkat, prosedur pemeringkatan, adanya prosedur internal untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang tidak terbuka untuk umum, dan perusahaan Pemeringkat Efek
tersebut terdaftar sebagai Investment
Advicer sebagaimana disebut dalam the Investment Advisers Act of 1940. Peningkatan kualitas Perusahaan Pemeringkat Efek oleh IOSCO Menyadari pentingnya peran perusahaan Pemeringkat Efek dalam industri Pasar Modal,
pada bulan September 2003 IOSCO Technical Committee menerbitkan a
Statement of Principle Regarding the Activities of Credit Rating Agencies. Prinsip tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi regulator Pasar Modal, lembaga pemeringkat Efek dan pihak lain yang tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang mekanisme kerja perusahaan pemeringkatan yang selayaknya
Pemeringkat Efek dan hasil
harus dipergunakan oleh industri Pasar Modal.
Secara garis besar IOSCO Principle ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelindungan investor dan fairness, efisiensi dan transparansi perdagangan Efek serta mengurangi risiko sistemik. Disamping itu, IOSCO Technical Committee juga menerbitkan laporan tentang kegiatan perusahaan Pemeringkat Efek
yang antara lain memuat kegiatan,
permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan Pemeringkat Efek dan bagaimana IOSCO principle menyelesaikan masalah- masalah tersebut. Dalam laporan tersebut dikemukakan bahwa dalam beberapa hal kegiatan perusahaan Pemeringkat Efek tidak dapat dimengerti dengan baik oleh investor maupun Emiten. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan dibeberapa jurisdiksi perusahaan Pemeringkat Efek
kurang diatur secara lengkap dan kurang mendapatkan
pengawasan. Penekanan laporan tersebut pada bagaimana perusahaan Pemeringkat Efek menjaga integritas proses pemeringkatan, memastikan bahwa investor dan Emiten diperlakukan secara seimbang, dan masalah kerahasiaan informasi material yang disampaikan kepada Emiten.
Code of Conduct yang diterbitkan oleh IOSCO tersebut antara lain
memuat
beberapa hal seperti kewajiban perusahaan Pemeringkat Efek untuk menjaga kualitas dan integritas pemeringkatan,
menghindari
terjadinya
conflict
of interest,
pertanggungjawaban perusahaan Pemeringkat Efek kepada investor dan Emiten serta kewajiban perusahaan Pemeringkat Efek untuk mensosialisasikan Code of Conduct kepada
para
pelaku
pasar.
Lebih
lanjut,
dalam
rangka
menciptakan
ketidaktergantungan dan mencegah terjadinya conflict of interest dalam melakukan kegiatannya, maka terhadap perusahaan Pemeringkat Efek diwajibkan untuk: a. memisahkan kegiatan ratingnya dengan kegiatan bisnisnya yang lain; b. mengungkapkan secara
tegas atas beberapa hal yang memungkinkan adanya
benturan kepentingan; c. melarang pegawainya untuk terlibat dalam perdagangan/transaksi
Efek yang
mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan pemeringkatan perusahaan; d. melarang pegawainya terlibat dalam proses pembicaraan tentang
biaya
pemeringkatan.
Harmonisasi Perusahaan Pemeringkat Efek di Asia Dalam salah satu laporannya Asian Bankers Association (ABA)
“Development of
Regional Standards for Asian Credit Rating Agencis: Issues, Challenges and Strategic Options” mendiskripsikan beberapa kelemahan umum perusahaan Pemeringkat Efek domestik di Asia (Asian domestic Credit Rating Agencies/DCRAs) kelambanan kinerja, kurangnya daya analisis dan
antara lain
rendahnya kredibilitas di mata
investor internasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut serta menciptakan standar rating yang berlaku umum di wilayah Asia, pada tanggal 14 September 2001 dibentuk the Association of Credit Rating Agencies in Asia (ACRAA) yang beranggotakan 19 (sembilan belas) perusahaan Pemeringkat Efek masing-masing: Bangladesh (1), RRC (2), India (3), Indonesia (2), Jepang (1), Korea (3), Malaysia (2), Pakistan (2), Philipina (1), Taiwan (1) dan Thailand (1). Agenda utama yang harus segera dilaksanakan oleh ACRAA adalah peningkatan kerja sama dan pembentukan standar pemeringkatan yang berlaku umum di wilayah Asia.
Saat ini di wilayah Asia diperkirakan terdapat kurang lebih 30 (tiga puluh) perusahaan Pemeringkat Efek domestik (Asian Domestic Credit Rating Agency/DCRA), termasuk 6 (enam) diantaranya dari China. Dalam pertemuan Menteri Keuangan ASEAN +3 di Manila pada tanggal 7 Agustus 2003 disepakati untuk memperkuat sistem pemeringkatan di Asia melalui peningkatan kualitas DCRA sehingga mampu menghasilkan hasil pemeringkatan yang fair dan credible sehingga dapat diterima oleh investor internasional. Beberapa hal dari DCRA yang perlu ditingkatkan antara lain mengenai standar dan proses pemeringkatan serta tingkat keterbukaan, sehingga DCRA dapat bersaing dengan lembaga pemeringkat dari wilayah lain mengingat pada dasarnya DCRA memiliki beberapa keuntungan seperti pemahaman atas kondisi social dan ekonomi di wilayah Asia. Kalangan industri Pasar Modal menyadari bahwa harmonisasi pemeringkatan di Asia bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Beberapa hambatan yang dapat menjadi hambatan harmonisasi pemeringkatan di Asia antara lain: a. Perbedaan sistem akuntansi di beberapa Negara Asia; b. Perbedaan sistem hukum; c. Perbedaan tingkat perkembangan industri pasar modal di masing-masing Negara; d. Perbedaan budaya bisnis; dan e. Perbedaan sikap regulator di masing-masing Negara. Pengaturan Perusahaan Pemeringkat Efek di Indonesia Meskipun peran penting perusahaan Pemeringkat Efek dalam industri Pasar Modal tidak dapat dipungkiri, namun regulasi Pasar Modal kita saat ini belum memberikan aturan yang memadai atas lembaga tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) istilah Pemeringat Efek dapat kita temukan dalam salah satu kalimat dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa termasuk dalam kegiatan Penasihat Investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Pemeringkat Efek. Sedangkan kegiatan pemeringkat Efek menurut penjelasan Pasal 43 Peraturan Pemerintah
45 tahun tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peratruan Pemerirntah Nomor 12 tahun 2004 adalah kegiatan membuat penilaian mengenai kualitas atas suatu Efek dalam bentuk kode yang dibakukan.
Berbeda dengan Penasihat Investasi dalam arti luas yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam, Perusahaan Investasi yang melakukan kegiatan sebagai pemeringkat Efek harus berbentuk perseroan dengan modal disetor Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Lebih lanjut dalam Peraturan Nomor V.C.1 tentang Perizinan Penasihat Investasi ditentukan untuk memperoleh izin sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek antara lain diwajibkan untuk memiliki sarana yang menunjang kegiatan proses pemeringkatan, dan mempunyai 1 (satu) orang direksi dan 1 (satu) orang di bawah direksi yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi. Sumirnya pengaturan pemeringkatan Efek dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal kita terasa naïf di tengah maraknya opini untuk meningkatkan pengaturan, internal control dan transparansi di sektor pemeringkatan Efek sebagaimana disampaikan oleh the Association Francaise Des Tre’soriers d’Entreprise (AFTE) dari Perancis, The Association for Financial Professionals (AFP) di US dan the Association of Corporate Treasurers (ACT) di UK. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pengaturan atas Perusahaan Pemeringkat Efek Bapepam merencanakan untuk menerbitkan Peraturan tentang Perizinan Perusahaan Investasi Yang Melakukan Kegiatan Pemeringkatan Efek. Dalam peraturan ini pengaturan atas perusahaan Pemeringkat Efek menjadi lebih komprehensif diantaranya melalui penerapan good corporate governance secara eksplisit antara lain melalui persyaratan calon direksi dan komisaris perusahaan Pemeringkat Efek, persyaratan permodalan, persyaratan kualitas sumber daya manusia serta beberapa diharapkan dapat meningkatkan kualitas perusahaan Pemeringkat Efek nasional.(Skn)
