BAB II PENGATURAN PRINSIP KETERBUKAAN PERUSAHAAN PUBLIK DI PASAR MODAL

BAB II PENGATURAN PRINSIP KETERBUKAAN PERUSAHAAN PUBLIK DI PASAR MODAL A.

Pengertian Pasar Modal Secara sederhana “pasar”, bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual

dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli, demikian juga halnya dengan pasar modal. Sebagaimana pasar pada umumnya, pasar modal adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli, yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah objek yang diperjualbelikan. Kalau pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, maka yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga). 61 Pasar Modal merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). Kegiatan di pasar keuangan meliputi: Pasar uang (money market), pasar modal (capital market), lembaga pembiayaan lainnya seperti Sewa beli (leasing), anjak piutang (factoring), modal ventura (venture capital), kartu kredit. 62 Pasar Modal/Capital Market/Stock Exchange/Stock Market dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti

61

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1. 62 M. Irsan Nasaruddin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), h. 13.

Universitas Sumatera Utara

saham, sertifikat saham dan obligasi serta efek-efek pada umumnya. 63 Sementara itu menurut Kamus hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misalnya saham dan obligasi. 64 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga. Menurut John Downes, Pasar Modal adalah markets where capital funds-debt and equity-are traded. Included are private placement sources of debt and equity aswell as organized markets and exchanges. 65 U Tun Wai dan Hugh T. Patrick mengklasifikasikan pengertian pasar modal dari beragam pendapat tentang pengertian pasar modal menjadi tiga pengertian: a) Defenisi dalam arti luas Pasar Modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer dan tidak langsung. b) Defenisi dalam arti menengah Pasar Modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi pinjaman berjangka, hipotek dan tabungan, serta deposito berjangka. c) Defenisi dalam arti sempit Pasar Modal adalah pasar terorganisasi yang memperdagangkan saham ddan obligasi dengan memakai jasa makelar, komisioner dan underwriter. 66

63

Najib A. Gisymar, Insider Trading dalam Transaksi Efek (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 10. 64 A, F. Elly Erawaty dan J.S Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, (Jakarta, Proyek ELIPS, 1996), h.14. 65 Sebagaiamana dikutip oleh Jusuf Anwar: Seri Pasar Modal 1: Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi (Bandung: Alumni, 2005), h. 71. 66 Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Op.Cit, h. 7-8.


Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pasar Modal pada Pasal 1 angka 13 memberikan defenisi yang lebih kompleks, 67 bahwa Pasar Modal adalah “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Undang-undang Pasar Modal juga membedakan pengertian Pasar Modal dan Bursa Efek. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Pasar Modal menyebutkan bahwa Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek, pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 68 Pengertian di atas memberikan gambaran yang tegas bahwa pasar modal adalah tempat bertemunya pemilik dana (supplier of fund ) dengan pengguna dana (user of fund) untuk tujuan investasi jangka panjang. Dengan melakukan investasi tersebut pemilik dana dengan efek yang dibelinya berharap mendapatkan imbalan. Sedangkan bagi pengguna dana, tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya tanpa harus menunggu dana dari hasil produksi perusahaan. Dari proses ini diharapkan akan ada peningkatan produksi barang dan/atau jasa, sehingga, pada akhirnya secara keseluruhan akan berdampak pada peningkatan kemakmuran. 69

67

Undang –undang Pasar Modal menegaskan bahwa pasar modal tidak hanya tempat melakukan penawaran umum atau perdagangan efek, tetapi semua lembaga dan profesi yang terkait dengan efek juga merupakan bagian dari pasar modal. Pengertian ini lebih luas dari defenisi-defenisi yang sebelumnya dikemukakan. 68 Ibid. 69 M. Irsan Nasaruddin, dkk, Op.Cit. h. 14.


B.

Instrumen Pasar Modal Pasar modal Indonesia memperdagangkan efek dalam wujud instrumen modal

dan utang, instrumen derivatif seperti surat pengganti atau bukti sementara dari efek, bukti-bukti keuntungan dan surat-surat jaminan, hak-hak unutk memesan atau membeli saham atau obligasi, warrant dan option. 70 Berdasarkan hal tersebut maka secara umum instrumen di pasar modal dapat dibedakan menjadi beberapa kategori: 1. Instrumen utang (Obligasi); 2. Instrumen Penyertaan (Saham); 3. Instrumen Derivatif; 4. Instrumen Efek Syari’ah; 5. Instrumen Efek Lainnya (Reksadana). 1. Instrumen Utang (Obligasi) Obligasi (Bond) adalah surat utang jangka menengah 71 dan jangka panjang 72 yang dapat dialihkan. 73 Obligasi merupakan surat yang menyatakan bahwa satu pihak berhutang kepada pihak lainnya. Perbedaan obligasi dan hutang piutang biasa adalah

70

Ibid. h. 182. Obligasi disebut utang jangka menengah karena memiliki ciri hutang jangka menengah, yaitu pembayaran hutang dilunasi pada saat aktiva yang dibiayai dengan hutang tersebut tidak lagi diperlukan, pembayaran biasanya juga dilakukan secara berkala, dalam melunasi hutang tersebut dapat disesuaikan dengan kesediaan arus kas. Struktur Hutang, http://monstajam.blogspot.com/2011/04/struktur-hutang.html, diakses tanggal 20 Oktober 2011. 72 Obligasi disebut surat jangka panjang karena masa kewajiban pembayarannya setelah 1 (satu) tahun, bahkan lebih dari lima tahun yang merupakan ciri dari utang jangka panjang. Ibid. Obligasi berdasarkan jatuh tempo terbagi 3 (tiga) yaitu Obligasi jangka pendek (sampai dengan satu tahun), obligasi jangka menengah (dua sampai lima tahun) dan obligasi jangka panjang (lebih dari lima tahun). M. Irsan Nasarudin, dkk. Op. Cit. h. 187. 73 Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran Right, Opsi, Reksadana dan Produk Pasar Modal Syari’ah (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 205. 71


bahwa hutang piutang biasanya antar satu orang perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan secara individu ataupun beberapa pemberi pinjaman berhadapan dengan satu peminjam. Sedangkan obligasi lebih bersifat antara satu peminjam dengan sekelompok pemberi pinjaman yang bisa ratusan, ribuan bahkan lebih. 74 Obligasi ada berbagai jenis, klasifikasi obligasi tersebut berdasarkan beragam aspek. Berikut jenis-jenis obligasi yang ditinjau dari berbagai aspek: 75 a) Obligasi berdasarkan penerbit, ada tiga jenis, yaitu: 1. Corporate bonds, yakni obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta. 2. Governement bonds, yakni obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. 3. Municipal bonds, yakni obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat kepentingan publik (public utility). b) Obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga, ada empat jenis, yaitu: 1. Zero coupon bonds, yakni obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan seakligus pada saat jatuh tempo. 2. Coupon bonds, yakni obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya.

74 75

Hamud M. Balfas, Op.Cit. h. 129. Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Op. Cit. h. 208-211.


3. Fixed coupon bonds, yakni obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah di tetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. 4. Floating coupon bonds, yakni obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan tertentu seperti average time deposit (ATD), yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta. c) Obligasi berdasarkan hak penukaran, ada empat jenis, yaitu: 1.

Convertible bonds, yakni obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya.

2.

Exchangeable bonds, yakni obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya.

3.

Callable bonds, yakni obligasi yang memberikanhak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.

4.

Putable bonds, yakni obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emitenuntuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut


d) Obligasi jaminan atau kolateralnya 1. Secured bonds, yakni obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. 2. Unsecured bonds, yakni obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. e)

Obligasi berdasarkan cara perhitungan imbal hasil

f)

Obligasi dilihat dari cara peralihannya, obligasi jenis ini dapat dibedakan menjadi dua jenis obligasi yaitu: 1. Obligasi atas unjuk (bearer bond). Obligasi ini memiliki ciri yaitu: Nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi, setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepaskan setiap pembayaran bunga dilakukan, sangat mudah untuk dialihkan, kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan yang berkualitas tinggi seperti bahan untuk membuat uang, bunga dan pokok obligasi hanya dibayarkan kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi dan kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian. 76 dan 2. Obligasi atas nama (registered bond). Obligasi ini dapat dibedakan sebagai berikut:

76

A. Setiadi, Obligasi dalam Persfektif Hukum Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996). h. 32-34.


a) Obligasi atas nama untuk pokok pinjaman. Pada obligasi ini, nama pemilik dan tercantum dalam sertifikat obligasi beserta kupon bunganya; b) Obligasi atas nama untuk bunga. Pada obligasi ini, nama pemilik tidak tercantum pada sertifikat obligasi, tetapi nama dan alamat pemilik dicatat di perusahaan penerbit obligasi untuk memudahkan pengiriman bunga; c) Obligasi atas nama untuk pokok pinjaman dan bunga. Pada obligasi ini, nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi, tetapi tidak tercantum di kupon bunga. Pembayaran pokok dan bunga langsung disampaikan kepada pemilik obligasi yang namanya tercantum di perusahaan penerbit obligasi. 77 Peralihan obligasi atas nama, menurut Pasal 613 KUH Perdata, harus dilakukan dengan suatu akta-baik akta autentik maupun akta di bawah tangan dilimpahkan kepada pihak lain. Penyerahan obligasi tersebut baru menimbulkan akibat hukum bagi penerbit obligasi setelah diberitahukan kepada penerbit obligasi atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh penerbit obligasi. 78 2. Instrumen Penyertaan (Saham) Saham adalah suatu kepentingan kepemilikan (ownership intrest) dalam suatu perusahaan, yang biasanya tercipta dengan memberikan kontribusi ke dalam modal

77 78

Ibid. Ibid.


dari perusahaan yang bersangkutan. 79 Saham merupakan efek yang paling umum ditawarakan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang paling umum di kenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha yang berbentuk perseroan terbatas. 80 Saham dianggap sebagai penyertaan seseorang atau pihak tertentu di dalam modal perseroan terbatas karena saham merupakan komponen dari modal suatu perseroan terbatas. Saham adalah penyertaan yaitu pemasukan modal dari pemegang saham ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. 81 Kepemilikan saham pada suatu perseroan terbatas membuat seseorang memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta hak lain yang diatur oleh Undang-undang. 82 Keuntungan yang didapat investor dengan membeli saham ada dua macam yaitu mendapatkan dividen dan mendapatkan capital gain. 83

79

Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), h. 35. 80 Hamud M. Balfas, Op. Cit. h. 91. 81 Lihat penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroanj Terbatas yang menyebutkan bahwa” Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut”. 82 Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 83 Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2004), h. 49.


a) Dividen Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan perusahaan setiap tahun. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka kepemilikan saham pemodal tersebut harus berada dalam periode yang sudah diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. 84 Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai atau dividen saham. 85 b) Capital Gain Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Sebagai instrumen investasi saham tidak hanya melahirkan keuntungan tetapi juga mengandung resiko, yakni capital loss dan resiko likuidasi. 86 a) Capital Loss Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi ketika investor menjual saham lebih rendah daripada harga beli. 87

84

Dividen dapat diberikan kepada pemegang saham baru lima hari kerja setelah pembelian saham. di Indonesia, pembelian saham-saham yang diperjualbelikan adalah saham-saham atas nama. Oleh karena itu pialang efek yang melaksanakan pesanan pemodal melakukan pendaftaran (registrasi) ke Biro Administrasi Efek (BAE) dan mengadministrasikan pesanan atas nama modal baru. Di Indonesia batas waktu proses untuk meregistrasi saham selambat-lambatnya adalah 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Sunariyah, Op. Cit. h.131. 86 87

Iswi Hariyani dan R. Serfiyanto, Op. Cit. h. 199-200. Ibid. h. 200.


b) Resiko Likuidasi Resiko likuidasi terjadi ketika perusahaan yang sahamnya dimiliki pemodal dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih ada sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan, sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan maka pemegang saham tidak akan mendapatkan apa-apa. 88 Ada beberapa jenis saham yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh oleh pemegang saham. Menurut cara peralihan terdapat dua jenis saham yaitu Saham Atas Unjuk dan Saham Atas Nama. a) Saham Atas Unjuk (Bearer Stock) Saham atas unjuk adalah saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Dengan demikian saham ini sangat mudah untuk diperalihkan. Saham ini mirip dengan uang, gampang dialihkan. Siapa yang dapat menunjukkan sertifikat saham tersebut, maka ia dapat dikatakan sebagai pemegang saham dari perusahaan yang disebutkan dalam sertifikat tersebut, bahakan berhak hadir dalam RUPS, kecuali dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran hukum dari peralihan tersebut. Pemilik saham atas unjuk harus berhati-hati ketika membawa dan menyimpannya karena kalau sertifikat tersebut hilang, maka tidak dapat dimintakan duplikat penggantinya. 88

Ibid.


b) Saham Atas Nama (Registered Stock) Saham Atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Cara peralihan saham yang demikian harus melalui prosedur tertentu. Cara peralihan saham ini harus melalui pencatatan dokumen peralihan. Nama pemilik baru dari saham atas nama harus dicatat di buku khusus yang memuat daftar pemegang saham perusahaan. Apabila sertifikat saham ini hilang, maka pemilik dapat meminta pengganti sertifikat sahamnya, karena namanya ada dalam buku perusahaan. 89 Apabila ditinjau dari manfaat saham, maka pada dasarnya saham dapat digolongkan kepada saham biasa (common stock) dan saham preferensi (preferred stock). a)

Saham Biasa (Common Stock) Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada urutan terakhir dalam hal pembagian dividen, hak atas kekayaan perusahan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi.

b) Saham Preferen (Preferred Stock) Saham Preferen adalah saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemiliknya, seperti berhak didahulukan dalam pembayaran dividen, berhak menukar saham yang dipegangnya dengan saham biasa dan mendapat prioritas

89

M. Irsan Nasarudin, dkk, Loc. Cit. h. 189-190.


utama dalam pembayaran kembali atas permodalan dalam hal perusahaan dilikuidasi. 90 3. Instrumen Derivatif Instrumen derivatif yang terdapat pada pasar modal antara lain, right, warrant dan option. a)

Right Right adalah instrumen derivatif yang ditawarkan kepada publik melalui pasar

modal sesuai dengan dengan mekanisme yang berlaku di pasar modal. Right issue merupakan pengeluaran pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan, namun terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham saat ini (existing shareholder). Dengan kata lain, pemegang saham memiliki hak preemptive right 91 atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas saham-saham baru tersebut. 92 Rights sifatnya hak, bukan merupakan kewajiban. Jika pemegang saham tidak ingin mempergunakan haknya ia dapat menjual haknya tersebut. Dengan demikian terjadilah perdagangan atas right. Right diperdagangkan seperti halnya saham, 93 90

Ibid, h. 191-192. bandingkan dengan M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 264-267. 91 Preemptive rights adalah hak pemegang saham lama untuk menjaga proporsi pemilikannya di suatu perusahaan sehubungan dengan pengeluaran saham baru. Pemegang saham lama agar dapat melakukan penebusan sehubungan dengan pengeluaran saham baru perlu bukti rights. Bukti rights merupakan salah satu turunan (derivatif) dari saham yang dikeluarkan oleh emiten yang berkaitan dengan pemberian hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru dengan proporsi dan harga tertentu. Lihat Iskandar Z. Alwi, Pasar Modal: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), h. 123. 92 Ibid. 93 Lihat Ketentuan angka 1a Peraturan BAPEPAM No. IX.D.I BAPEPAM (Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.


namun perdagangan right ada masa berlakunya, 94 yakni minimum lima hari kerja dan maksimum tiga puluh hari. 95 Penerbitan right issue biasanya ditujukan untuk memperoleh dana tambahan dari pemodal/masyarakat baik untuk kepentingan ekspansi, restrukturisasi dan kepentingan lainnya. Right issue menyebabkan terjadinya perubahan dilution (penurunan persentase kepemilikan saham) apabila pemegang saham lama tidak mempergunakan haknya. 96 Penerbitan right oleh perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS. Penerbitan right pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penawaran umum perdana karena sifatnya secondary offering. Perbedaannya hanya terletak pada kenyataan bahwa hak untuk membeli saham diberikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang tercatat saat right tersebut ditawarkan. 97 b) Warrant Warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut biasanya menyangkut harga saham yang akan dibeli tanpa menghiraukan harga pasar, jumlah

94

Iskandar Z. Alwi, Op. Cit. h. 123. Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Op. Cit. h. 232. 96 Ibid. Selain dilution, right juga dapat mengurangi ROI (return on investment) akibat bertambahnya jumlah saham yang beredar dan mengecilnya DPS (dividend per share) atau nilai dividen dibanding nilai nominal saham. Lihat Panji Anoraga dan Piji Pakarti, Op. Cit. h. 72-73. 97 Hamud M. Balfas, Op. Cit. h. 110-111. 95


saham yang dapat dibeli dengan kepemilikan satu waran dan masa berlakunya waran. 98 Berbeda dengan right, waran merupakan efek yang diatur secara tegas dalam Undang-undang Pasar Modal. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 5 waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan. 99 Perbedaan lain waran dengan right adalah right memang merupakan hak yang melekat kepada para pemegang saham, sedangkan waran dapat diberikan kepada siapapun sesuai dengan keputusan RUPS. Waran dapat diberikan kepada pemegang saham maupun bukan, dengan harapan waran-waran tersebut akan digunakan untuk melakukan penebusan atas saham-saham yang dikeluarkan perusahaan, dengan menyetorkan sejumlah dana sebagai pelaksanaan (exercise) atas hak atas saham yang ada dalam waran tersebut, dengan melaksanakan waran, seperti halnya right pemegangnya jika belum menjadi pemilik saham perusahaan tersebut

akan menjadi pemilik/pemegang saham

perusahaan. 100

98

Marzuki Usman, dkk, ABC Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Kerjasama Institute Bankir Indonesia dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta, 1994), h. 84. 99 Himpunan Peraturan Pasar Modal (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 49. 100 Rohman Soemitro, Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan, sebagaimana dikutip Hamud M. Balfas, Op. Cit. h.112.


Peraturan Bapepam Nomor IX.I.2 menetapkan standar kualitas waran 101 agar tidak menyesatkan dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penjualan dan pembelian waran tersebut. Peraturan tersebut juga mewajibkan emiten atau perusahaan publik

untuk mengawasi peredaran dan mutasi waran serta

berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan penerbitan waran untuk mengantisipasi waran hilang atau dipalsukan. Kelemahan dari waran adalah perolehan bunga yang lebih rendah, hilangnya kesempatan mendapatkan capital gain dan menurunnya nilai earning per share (EPS) karena saham terdilusi. 102 c) Option Option atau opsi merupakan suatu privelesa atau hak istimewa yang membeli atau menjual, menerima atau menyerahkan harta benda yang diberikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dan biasanya dengan ganti rugi atau harga. Menurut Jack Francis hubungan opsi dengan saham adalah hak kontraktual, tetapi

101

Peraturan Bapepam Nomor IX.I.2 Tentang Persyaratan Surat Efek menyatakan bahwa “surat saham atau waran yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik harus memenuhi kualitas tertentu sehingga tidak akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penjualan maupun penjualan maupun pembelian saham atau waran tersebut. Untuk memenuhi kualitas tersebut surat saham atau waran harus memenuhi standar sebagai berikut: 1) Dicetak di atas kertas yang memiliki cirri khusus antara lain tanda air; 2) Berat dasar kertas sekurang-kurangnya 80 gram per meter persegi dengan toleransi ± 5% (lima perseratus); 3) Ukuran surat saham 21,5 x 30.5 cm (net); 4) Dicetak dengan teknik cetak ”offset” dan “letter press”; 5) Lebar bingkai cetakan depan 2 cm – 3,5 cm; dan 6) Menggunakan cetakan ”fluorescent” untuk logo/nama Emiten dan nomor seri yang “visible” 102 M. Irsan Nasarudin, dkk, Op. Cit. h. 204-205


bukan dengan kewajiban yang diberikan kepada pemilik hak untuk menjual atau membeli sejumlah saham tertentu dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu. 103 Penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Pasar Modal menyatakan bahwa opsi adalah hak yang oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain atau sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu. 104 Maka, pada prinsipnya opsi adalah pemberian hak kepada pemegangnya (pembelinya) untuk melakukan sesuatu pada waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam opsi. 105 Opsi mempunyai dua tipe, yaitu call option dan options to buy, yang terjadi apabila pembeli (option buyer) diberikan hak untuk membeli sejumlah saham, instrumen keuangan dan kekayaan tertentu dari perusahaan pada harga tertentu dalam periode dan tanggal tertentu. Sedangkan put option adalah options to sell, yang terajadi apabila option buyer menerima hak dari penerbit opsi untuk menjual sejumlah saham tertentu dari suatu perusahaan tertentu dengan tanggal dan periode tertentu. 4. Instrumen Reksadana Reksadana (mutual fund) adalah institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang terdiversifikasi pada efek/sekuritas. Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 103

Jack Clark Francis, Investment (New York: McGraw-Hill Inc., 1991), h. 675, sebagaimana dikutip M. Irsan Nasarudin, dkk, Op. Cit. h. 204. 104 Himpunan Peraturan Pasar Modal, Op. Cit. h. 49. Lihat juga Angka 1 Peraturan BAPEPAM No. III.E.1. 105 Sawidji Widitmodjo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal: Pengetahuan Dasar (Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika, 1996), h. 139.


Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat

pemodal untuk

selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan suatu wadah investasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh institusi jasa keuangan. Kegiatan investasi reksadana dapat ditempatkan pada berbagai instrumen efek, baik di pasar uang maupun pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa reksadana bersifat fleksibel, karena mampu memberikan berbagai pilihan dan alternatif bagi para investor sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya dalam berinvestasi. 106 Sama halnya, dengan sarana investasi lainnya, reksadana selain menghasilkan tingkat keuntungan tertentu (return) juga mengandung resiko (risk) yang patut untuk dipertimbangkan. Hanya bedanya, resiko yang dalam reksadana dapat diperkecil karena investasi tersebut dapat didiversifikasi atau disebar dalam bentuk portofolio. 107 Reksadana ada yang berbentuk Perseroan (corporate type) dan reksadana Kontrak Intelektual Kolektif (contractual type). Perseroan yang dapat menjalankan usaha reksadana adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam-LK. Dalam bentuk perseroan, perusahaan penerbit reksadana menghimpun dana dengan

106 107

Sunariyah, Op. Cit. h. 226. Ibid.


menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut di investasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. 108 Reksadana dalam bentuk Kontrak Intelektual Kolektif (KIK) merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan. Dalam hal ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melakasanakan penitipan kolektif. Bentuk inilah yang lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibandingkan dengan reksadana yang berbentuk perseroan. 109 Reksadana berdasarkan sifat dapat ada dua jenis, yaitu Reksadana Tertutup (closed-end funds) dan Reksadana Terbuka (open-end funds). Reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, hal ini harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana bersangkutan dicatatkan. 110 Sedangkan reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham/unit penyertaannya setiap saat apabila diinginkan. Manajer investasi reksadana, melalui bank kustodian, wajib membelinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per saham/unit pada saat tersebut. 111

108

Iskandar Z. Alwi, Op.Cit. h. 144. Ibid. 110 Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Op. Cit. h. 242-243. 111 Iskandar Z. Alwi, Op. Cit. h. 144. 109


5. Instrumen Pasar Modal Syari’ah Sejarah Pasar Modal Syari’ah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syari’ah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syari’ah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syari’ah. 112 Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syari’ah. Selanjutnya, instrumen investasi syari’ah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syari’ah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syari’ah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. 113 Perkembangan Pasar Modal Syari’ah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syari’ah negara atau sukuk negara. Pada 112

Bapepam LK, Sejarah Pasar Modal Syari’ah, http://www.bapepam.go.id/syariah/sejarah_pasar_modal_syariah.html, diakses tanggal 1 Juni 2011. 113 Ibid.


tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002. Kemudian, pada tanggal 30 Juni 2009, BapepamLK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syari’ah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syari’ah. 114 Sebagaimana pasar modal umumnya, produk pasar modal juga berupa surat berharga atau efek. Namun efek yang dimaksud tidaklah sama dengan efek yang diperdagangkan pada pasar modal pada umumnya. Efek tersebut memiliki kriteria khusus, peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syari’ah menyebutkan bahwa: “Efek Syari’ah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syari’ah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syari’ah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syari’ah.” 115 Perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Secara umum konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda meskipun dalam konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa

114

Ibid. Bapepam LK, Pengenalan Produk Syari’ah, http://www.bapepam.go.id/syariah/pengenalan_produk_syariah.html, di akses 01 Juni 2011. 115


saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah 116 dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi.

C.

Pelaku Pasar Modal Pelaku pasar modal adalah lembaga dan perorangan yang melakukan kegiatan

berkesinambungan di pasar modal. Kegiatan pelaku pasar modal tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan dan kegagalan pasar modal itu sendiri. 117 Tidak ada pasar lain di dunia yang macam dan modelnya begitu banyak seperti yang terdapat di pasar modal. Hal ini mudah dipahami berhubungan dengan mobilitas perputaran uang di pasar modal sangat besar jumlahnya. Pelaku pasar modal dapat dikategorikan sebagai berikut: a) Lembaga Pengawas Pasar Modal, yakni Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

116

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep- 130 /Bl/2006 Tentang Penerbitan Efek Syari’ah, Peraturan IX.A.13 menyebutkan bahwa kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah adalah : 1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; 2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir; 3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan: a) Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi); b) Barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau c) Barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau 4. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI. 117 Iskandar Z. Alwi, Op. Cit. h. 19.


Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Bapepam adalah Badan yang bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan dan tugas pokokya melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari atas kegiatan pasar modal. Tujuan dari pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK adalah untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. 118 Bapepam-LK tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga mempunyai kewenangan seperti kepolisian, yakni melakukan pemeriksaan penyidikan atas terjadinya pelanggaran atas Undangundang Pasar Modal. 119 b) Lembaga pelaksana kegiatan Pasar Modal Lembaga pelaksana kegiatan pasar modal terdiri dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). c) Lembaga penunjang kegiatan pasar modal Lembaga

penunjang kegiatan pasar

modal

meliputi:

Penjamin

Emisi

(underwriter), Wakil Penjamin Emisi, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Manager dan Wakil Manager Investasi, Kustodian, Penasehat Investasi, Biro Administrasi Efek dan Waliamanat

118

Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pasar Modal. Tentang kewenangan Bapepam-LK selengkapnya lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal. 119


d) Lembaga profesi penunjang Profesi penunjang pasar modal meliputi: Notaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Penilai. e) Perusahaan publik/emiten f)

D.

Investor

Prinsip Keterbukaan terkait Social Clause di Pasar Modal Prinsip keterbukaan atau transparansi merupakan syarat mutlak yang bersifat

universal di dalam dunia pasar modal. Mengingat pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana dalam jumlah yang amat besar dan datang dari mana saja untuk kegiatan bisnis, maka sangat wajar apabila prinsip keterbukaan (disclosure principle) menjadi prinsip yang dibutuhkan oleh investor untuk meyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Keterbukaan merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat investor, dari segi substansial, keterbukaan memampukan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar modal dikatakan fair dan efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi yang dalam waktu bersamaan disertai dengan kualitas informasi yang sama (equal treatment dalam akses informasi). Dari sisi yuridis, keterbukaan merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan.


Keterbukaan dalam pasar modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada Undang-undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut. 120 Sehubungan dengan informasi atau fakta material, Pasal 1 angka 7 Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa: “Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.” Penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Informasi atau Fakta Material, adalah antara lain informasi mengenai: a. Penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquisition), peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan; b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividend); c. Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya; d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting; e. Produk atau penemuan baru yang berarti; f. Perubahan tahun buku perusahaan; dan g. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; sepanjang informasi tersebut dapat mempengaruhi harga Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.” Ketentuan di atas memberikan gambaran bahwa Undang-undang Pasar Modal sama sekali tidak menyinggung bagaimana ketentuan fakta material yang wajib

120

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal


diungkapkan setiap perusahaan publik atau emiten sehubungan dengan ketentuanketentuan sosial (social clause) yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ketentuan tersebut hanya menyinggung secara umum sepanjang informasi atau fakta tersebut penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang mempunyai kepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Tanpa menentukan standar atas kondisi permasalahan sosial dan masyarakat luas tentang bagaimana yang wajib diungkapkan perusahaan publik atau emiten tersebut, sehubungan dengan aktifitas perusahaan tersebut dalam interaksinya dengan masyarakat. Keterbukaan atas fakta material sehubungan dengan perlindungan hak-hak sosial di lingkungan pasar modal Indonesia baru akan menjadi permasalahan apabila telah terjadi dampak yang menimbulkan kerugian, terutama bagi investor dan masyarakat pada umumnya, sehingga kejadian tersebut mengundang gejolak di masyarakat. Selama ini ketentuan hak-hak sosial tersebut merupakan informasi material yang tidak pernah diungkapkan kepada publik, sebab tidak adanya pengaturan (ketentuan) yang sifatnya imperatif, yang mewajibkan pihak manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi hal-hal yang berkaitan dengan sosial. 121 Informasi penting yang dapat dipahami dari perkembangan peraturan pasar modal di negara maju adalah bahwa penegakan hukum prinsip keterbukaan itu harus sejalan dengan yang diinginkan hukum pasar modal, dan penegakannya juga harus 121

Zulham, Op. Cit. h. 113.


sesuai dengan hukum lain di luar hukum pasar modal. Hukum lain yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal yaitu hukum yang mengatur masalah-masalah klausula sosial (social clause), antara lain perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perlindungan hak tenaga kerja dan masalah status hak tanah yang berkaitan dengan informasi penting dan relevan bagi perusahaan. 122 Ketentuan mengenai kewajiban dan tanggungjawab perusahaan untuk melaksanakan

keterbukaan

informasi

yang

berkaitan

dengan

perlindungan

lingkungan hidup (environmental disclosure), misalnya di Amerika Serikat masalah klausula perlindungan lingkungan hidup secara tegas diterapkan. Perusahaan publik atau emiten harus memuat masalah klausula perlindungan lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh hukum, walaupun hukum tersebut bukan hukum pasar modal. 123 Memang pada mulanya perhatian lingkungan hidup tidak dianggap sebagai bagian proses due dilligence dan keterbukaan. Sekian lama keterbukaan umum pasar modal secara khusus lebih memperhatikan resiko-resiko keuangan dan pasar daripada potensi

pertanggungjawaban

perlindungan lingkungan hidup

(environmental

liabilities). Tuntutan pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam hubungannya dengan perlindungan lingkungan hidup ini, mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran dan kerugian lingkungan hidup (environmental damage and pollution). 124

122

Bismar Nasution, Op. Cit. h. 94. David L. Ratner dan Thomas Lee Hazen, Securities Regulation Cases dan Materials, Fourth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1991 dalam Ibid. 124 Ibid, h. 94-95. 123


Pentingnya keterbukaan oleh perusahaan publik atau emiten seputar aktifitas perusahaannya yang berkenaan dengan masalah-masalah lingkungan hidup, mengingat ancaman bagi perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan amat merugikan investor yang telah menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang mencemarkan lingkungan hidup dapat ditutup oleh pemerintah atau akan menghadapi gugatan ganti rugi dari masyarakat luas dapat mempengaruhi harga saham. Kondisi tersebut akan merugikan pihak investor. Keadaan demikian membuat posisi prinsip keterbukaan mengenai perlindungan lingkungan hidup perusahaan berbeda dengan kebiasaan keterbukaan perusahaan untuk bidang lainnya, sebab bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan hidup tersebut mempunyai akibat yang fatal bagi masyarakat dan juga bagi perusahaan itu sendiri. 125 Namun melihat ketentuan pada penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Pasar Modal, yang memuat contoh kejadian atau informasi material, tidak terlihat satupun ketentuan yang memuat pernyataan bahwa perlindungan lingkungan hidup termasuk dalam kategori informasi atau fakta materiil yang wajib disampaikan oleh setiap perusahaan publik atau emiten kepada Bapepam dan masyarakat luas. Padahal dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 68 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur

125

Ibid, h.


tentang hak dan kewajiban untuk mendapatkan dan memberikan informasi yang akurat tentang pengelolaan lingkungan hidup. 126 Selain pelaksanaan keterbukaan perlindungan lingkungan hidup diperlukan pula keterbukaan berkenaan dengan perlindungan konsumen. Perusahaan publik atau emiten harus menyampaikan informasi terkait dengan produk yang diproduksinya, khususnya perusahaan publik atau emiten pabrikase (manufacturing) 127. Kendati orientasi perusahaan adalah untuk mencari keuntungan namun hakhak konsumen harus benar-benar diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan publik atau emiten harus menyampaikan kepada publik bahwa produk yang diproduksinya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan menyangkut tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, hak-hak konsumen harus menjadi prioritas utama, yaitu hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 128 Di samping itu, hak konsumen tersebut termasuk untuk hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 129 Maka perusahaan harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

126

Pasal 65 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses artisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.’ Sedangkan Pasal 68 huruf a UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.” 127 Pabrikase didefenisikan sebagai proses penggunaan material, tenaga kerja dan mesin untuk menciptakan barang jadi yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Bismar Nasution, Op. Cit. h. 195. 128 Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 129 Pasal 4 huruf c, Ibid.


memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharan atas produk tersebut. Penyampaian informasi berkaitan dengan produk yang diproduksi perusahaan publik atau emiten harus memberikan jaminan bahwa tidak ada pernyataan yang salah atau menyesatkan, karena pernyataan yang salah atau menyesatkan dapat menimbulkan gugatan dari konsumen. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi harga saham yang pada akhirnya merugikan investor. Di Indonesia, masalah yang berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat dilihat dari kasus PT. Ajinomoto Indonesia yang memproduksi bumbu masak. Perusahaan diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 130 Selain perlindungan lingkungan hidup dan perlindungan konsumen, yang perlu diperhatikan dan pengaturan social clause di pasar modal adalah perlindungan hak tenaga kerja. Prinsip keterbukaan mengenai perlindungan hak tenaga kerja perusahaan berbeda dengan keterbukaan social clause lainnya, karena tenaga kerja merupakan bagian internal perusahaan. Investor berhak mengetahui kondisi internal 130

Kasus Ajinomoto itu berawal dari pengumuman Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa ada unsur enzim babi dalam Ajinomoto. MUI menyebutkan bahwa produsen Ajinomoto menggunakan enzim bactosoytone dalam proses pembuatan bumbu masak. Bactosoytone dipakai sebagai makanan bagi mikro yang akan dipakai dalam proses fermentasi fetes tebu. Dalam proses pembuatan bactoytone tersebut, PT. Ajinomoto menggunakan enzim poricine yang diambil dari panceas babi. Lihat Bismar Nasution (I), Op. Cit. h. 108.


perusahaan, termasuk kondisi tenaga kerjanya. Tidak hanya sekedar profil tenaga kerja tetapi juga bagaimana perusahaan memperlakukan mereka dalam memenuhi hak-haknya sebagai tenaga kerja. Keterbukaan perusahaan terkait dengan perlindungan hak tenaga kerja akan memberikan gambaran bagi para investor tentang kepedulian dan tanggungjawab perusahaan terhadap karyawan. Sebab, kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan tenaga kerja akan melahirkan rasa kecintaan tenaga kerja tersebut terhadap pekerjaannya. Pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan yang dapat membuat harga saham naik dan menguntungkan investor. Tentu saja hal tersebut mampu memberikan pertimbangan yang positif bagi investor untuk membeli, menjual dan/atau menahan sahamnya.


BAB II PENGATURAN PRINSIP KETERBUKAAN PERUSAHAAN PUBLIK DI PASAR MODAL

Recommend Documents