1
PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA Oleh: Abdul Halim Barkatullah Dosen FH Unlam Banjarmasin Email:
[email protected]
ABSTRACT The existence of a capital market which applies the Islamic law principles completely is in need. This is on order to create of establichthe objective of syariah (magasid syariah). The schdars of fiqh (Islamic jurisprudence) believe that shares can be categorized as following the share are not prohibited in the Islamic law. Disclosure principle is important for the development of the Islamic capital market. It is significant for giving security and safety to investors in transactions and providing a belief that the enterprise uses the capital for business that does not contradict with the Islamic law. Therefore the disclosure principle for developing the Islamic capital market is extremely required for the existence and continuance of the capital market the implements the Islamic law in Indonesia.
ABSTRAK Keberadaan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka mewujudkan tujuan syariah atau maqashid syariah. Para ahli fiqih berpendapat bahwa suatu saham dapat dikatergorikan memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam. Prinsip keterbukaan (disclosure principle) dalam pasar modal syariah sangat penting dalam hal pengembangan pasar modal syariah untuk memberikan rasa aman bagi investor dalam berteransaksi dan memberi keyakinan bahwa perusahaan (emiten) menggunakan dana dalam usaha yang tidak bertentangan dengan syara. Oleh karena itu prinsip keterbukaan dalam pengembangan pasar modal syariah sangat dibutuhkan, dalam rangka eksistensi dan kelangsungan pasar modal syariah di Indonesia.
Kata Kunci: Pasar Modal, Syariah, Prinsip Keterbukaan A. Pendahuluan Selama kurang lebih tiga puluh tahun terakhir, umat Islam telah mengalami pembaharuan pemikiran dan institusional yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dengan lahirnya gagasan mengenai apa yang dikenal sebagai ekonomi syariah.
2
”Gerakan pembaruan kontemporer ini bertujuan mengadakan tranformasi ekonomi umat dalam dunia Islam.” Oleh karena itu issu pokok yang ditampilkan ke permukaan adalah masalah-masalah ekonomi dalam berbagai dimensi. (Syamsul Anwar, 2006 : 73) Keberadaan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka mewujudkan tujuan syariah atau maqashid syariah, di mana salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga harta manusia yang merupakan amanah dari Allah Swt., dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Perusahaan (emiten) yang menjual sahamnya di pasar modal, sangat membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Modal sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan maupun untuk pengembangan usaha suatu perusahaan. Pertanyaannya adalah darimanakah perusahaan memperoleh modal, terutama dalam bentuk uang (fresh money), untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Alternatif bagi perusahaan untuk mengatasi kebutuhan akan modal antara lain dengan mencari pihak lain untuk berpartisipasi sebagai pemilik perusahaan dengan cara menanamkan modal. Apabila cara ini yang dilakukan, berarti perusahaan harus menjual sebagian dari modal yang berupa kepemilikan (equity) atas perusahaan atau biasa disebut dengan saham perusahaan kepada masyarakat luas. Kegiatan perusahaan mencari modal melalui penjualan saham kepada masyarakat luas dikenal dengan istilah penawaran umum. (Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ) Setiap perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya di pasar modal harus memberikan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian,
3
atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa dan atau keputusan investor, calon investor atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Keterbukaan ini disebut dengan prinsip keterbukaan (disclosure principle), hal ini sangat penting dalam pengembangan pasar modal syariah untuk memberikan rasa aman bagi investor dalam bertransaksi dan memberi keyakinan bahwa emiten menggunakan dana dalam usaha yang tidak bertentangan dengan syara. B. Pembahasan 1. Urgensi Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal) telah mewajibkan keterbukaan, di mana kewajiban keterbukaan tersebut secara substansial menentukan pengungkapan informasi pada saat-saat yang telah ditentukan, dan yang lebih penting undang-undang tersebut menentukan pengawasan waktu, tempat dan bagaimana perusahaan melakukan keterbukaan. (Frank H. Easterbrook dan Daniel R., 2008 : 680) Pasal 1 angka 25 Undang-undang Pasar Modal menyatakan bahwa prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau permodalan terhadap efek yang dimaksud
dan atau harga dari efek tersebut.
Sedangkan mengenai informasi material sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undangundang Pasar Modal adaah informasi atau fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
4
Selanjutnya, apabila dirinci tujuan prinsip keterbukaan oleh Emiten atau perusahaan publik kepada investor, maka rinciannya adalah pertama, untuk menciptakan mekanisme pasar efisien. Pasar efisien sering didefinisikan sebagai pasar di mana harga saham berpengaruh terhadap semua informasi yang tersedia secara langsung. (John C. Coffee Jr, 2001 : 747) Menurut Johon Coffee, Jr, bahwa pasar yang efesien tersebut berkaitan dengan sistem keterbukaan, oleh karena itu, pada dasarnya sistem keterbukaan menyediakan informasi teknis (tecnical information) bagi analisis saham yang profesional. (John C. Coffee Jr, 2001 : 747) Menurut Brad M. Barber Paul A Griffin dan Baruch Lev. Bahwa dalam suatu pasar yang efesien seluruh informasi publik disampaikan secara cepat dan penuh yang hal itu dicerminkan pada harga saham yang ada di pasar. (Brad M. Barber. Paul A Griffin dan Baruch Lev, 2004 : 294) Kedua
perlindungan
terhadap
investor,
khususnya
investor
biasa
(unsophisticated investors) dari penipuan. Karena tujuan prinsip keterbukaa tersebut dilakukan dengan cara menyamakan akses terhadap informasi di antara para pelaku pasar. Cara penyamaan akses tersebut di antara investor akan dapat menjaga kepercayaan investor dan dapat mencegah terjadinya penipuan. Cara penyamaan akses terhadap informasi tersebut adalah suatu yang dibutuhkan investor. (Brad M. Barber. Paul A Griffin dan Baruch Lev, 2004 : 294). Apabila hukum yang mewajibkan prinsip keterbukaan ditegakkan secara fair dan mengandung unsur creaditability serta accountability, maka kejahatan dalam bentuk misstatement atau misrepresentation dan omission yang mengakibatkan pernyataan menyesatkan (misleading statement) akan dapat diatasi. Sebab dengan prinsip keterbukaan itu
5
membuat kegiatan yang dilakukan manajemen sangat mudah dideteksi. (Brad M. Barber. Paul A Griffin dan Baruch Lev, 2004 : 294) Dengan demikian unsphisticated, yang pada umumnya kurang dapat mengakses informasi dibadingkan dengan investor potensil yang profesional, dapat terlindung dari eksploitasi. Karena terdapat pendapat, bahwa ”investor yang tidak mengetahui informasi adalah termasuk sebagai investor tereksploitasi.” Dalam perkataan lain, ”barang siapa yang mengetahui sedikit informasi akan memperoleh suatu deal yang merugikan.” (Frank H. Easterbrook dan Daniel R., 2008 : 38) Di pihak lain, eksploitasi akan membuat rasa ketakutan dan ketakutan eksploitasi ini akan merusak kepercayaan. Meskipun investor tersebut terbukti mengalami kerugian ataupun tidak dirugikan. (Frank H. Easterbrook dan Daniel R., 2008 : 38) Investor yang tereksploitasi dari informasi ini sangat dirugikan, dibandingkan dengan investor lain yang memiliki informasi, karena informasi tersebutlah ia berada dalam posisi yang diuntungkan (informational advantages). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa fungsi keterbukaan tersebut dapat melindungi investor dari ketakutan eksploitasi. Dalam mencapai tujuan prinsip keterbukaan untuk perlindungan investor tersebut hanya dapat diharapkan terpenuhi sepanjang informasi yang disampaikan kepada investor mengandung kelengkapan data keuangan emiten dan informasi lainnya yang mengandung fakta materiel. Dengan penyampaian informasi yang demikian kepada investor akan dapat menghindari investor dari bentuk-bentuk penipuan (fraud) atau manipulasi (deceit) serta hal-hal lainnya yang berbentuk perbuatan–perbuatan curang (fraudulent acts), seperti melalui misrepresantation atau
6
omission yang pada akhirnya mengakibatkan pernyataan menyesatkan. (Keith J. Kanouse, 2000 : 133-134) Tujuan keterbukaan yang kedua tersebut mendasari pengaturan ketentuan keterbukaan supaya dilakukan secara akurat dan penuh. Dalam melakukan keterbukaan tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan keterbukaan yang diatur dalam hukum pasar modal, agar tidak menimbulkan pernyataan yang menyesatkan bagi investor, seperti informasi yang salah. Karena menurut Fround on the Market Theory informasi yang salah, yang masuk kepasar secara cepat akan merubah harga suatu saham. (John M. Newman Jr., Mark Herrmann dan Geoffrey J. Ritts, 2005 : 572) Ketiga,
membantu
menetapkan
harga
yang
akurat.
(Nichholas
I
Geogakopoulos, 2006 : 418). Sebab dengan prinsip keterbukaan akan mudah diperoleh informasi. hal ini didasarkan pengamatan sebagaimana yang diuraikan Saul Levmore yang menguraikan bahwa apabila informasi secara relatif mudah untuk diperoleh para pelaku pasar modal, maka informasi tersebut akan masuk kepasar dengan nilai kebenaran yang sangat akurat. (Saul Levmore, 2000 : 647) Bismar Nasution berpendapat bahwa prinsip keterbukaan merupakan jiwa pasar modal. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor untuk secara rasional dapat mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan saham. (Bismar Nasution, 2001 : 1) Fungsi keterbukaan di pasar modal adalah: (Bismar Nasution, 2001 : 9-11) Pertama, memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi semakin tinggi,
7
sebaliknya ketiadaan, kekurangan atau ketertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor sehingga menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal. Kedua, prinsip keterbukaan berfungsi menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Pasar dapat dikatakan efisien jika harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia. Tanpa informasi, masyarakat tidak dapat mengevaluasi produk-produk lembaga keuangan tersebut, di sisi lain jika emiten tidak menyediakan informasi secara luas dan akurat, maka ia akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya. Ketiga, prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud). 2. Ruang Lingkup Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pasar Modal, menguraikan Prinsip keterbukaan yang dilakukan setelah suatu perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat akan berbeda dengan perusahaan yang tidak menjual sahamnya kepada masyarakat. Perusahaan yang telah melakukan penjualan saham kepada masyarakat maka disebut sebagai perusahaan publik. Terbukanya kepemilikan saham suatu perusahaan menimbulkan beberapa perubahan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh pihak emiten. Perubahan tersebut biasanya tampak pada pola dan visi manajemen perusahaan, dari tradisional menjadi modern serta professional, perubahan gaya manajemen dari informasi menjadi formal. Perusahaan tersebut merupakan suatu konsekuensi logis bagi emiten sehingga emiten tidak dapat dengan semuanya sendiri mengelola perusahaan. Selain persoalan manajemen dan visi, emiten diharuskan memberitahukan kepada pemegang saham, investor serta kepada pihak pengawas bursa efek dalam hal ini Bapepam.
8
Emiten mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan setelah “go public”. Kewajiban tersebut semata-mata dalam rangka pengawasan terhadap kinerja emiten yang dilakukan oleh Bapepam maupun para pemegang saham. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus dibuka (disclosed) di pasar modal? Fakta atau informasi mengenai usaha atau efek perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap keputusan permodalan, terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Pasar Modal menyatakan: “Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.” Kewajiban emiten yang harus disampaikan tersebut adalah: 1. Membuat laporan berkala dalam Pasal 86 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. Laporan keuangan tahunan, dengan ketentuan : a) Laporan keuangan yang telah diaudit; b) Disampaikan dengan rangkap enam; c) Jangka waktu penyampaian, paling lambat 120 hari setelah tanggal laporan keuangan. b. Laporan keuangan tengah tahunan, dengan ketentuan: 1) Disampaikan rangkap enam; 2) Jangka waktu penyampaian yaitu: a) Unaudied: 60 hari b) Limited Revier: 90 hari c) Audited: 120 hari 2. Laporan kejadian kepentingan dan relevan, yaitu kewajiban melaporkan setiap kejadian penting yang dapat mempengaruhi harga saham di bursa seperti akuisisi, pergantian direksi dan sebagainya. (Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik ) 3. Laporan penjualan saham lebih dari 5%, yaitu pemegang saham menjual sahamnya lebih dari 5% dari jumlah saham yang tercatat wajib melaporkan kepada Bapepam. (Pasal 87 Undang-Undang Pasar Modal )
9
Laporan yang wajib disampaikan Emiten kepada Bapepam tersebut dapat dipergunakan oleh umum, artinya masyarakat lain pemegang saham perusahaan Emiten dapat juga mengikuti perkembangan kinerja Emiten maupun sebagai bahan kajian. Selain kewajiban tersebut di atas, Emiten juga diwajibkan untuk menghindari atau tidak melakukan praktik insider trading, manipulasi pasar atau tindakan lain yang hanya bertujuan mendatangkan keuntungan pribadi serta merugikan masyarakat atau pemegang saham lainnya. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-86/PM/1996 dan Peraturan No. X.K1 memaparkan bahwa informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi efek atau keputusan pemodal, antara lain: Pertama, penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan. Kedua, pemecahan saham atau pembagian deviden saham. Ketiga, pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya. Keempat, perolehan atau kehilangan kontrak penting. Kelima, produk atau penemuan baru yang berarti. Keenam, perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. Ketujuh, pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang. Kedelapan, penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya. Kesembilan, pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material. Kesepuluh, perselisihan tenaga kerja yang relatif penting, Kesebelas, tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahan. Keduabelas, penjualan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain. Ketigabelas, pergantian akuntan yang mengaudit perusahaan. Keempatbelas, pergantian wali amanat. Kelimabelas, perubahan tahun fiskal perusahaan.
10
Keterbukaan perusahaan sangat diperlukan, sehingga masyarakat investor mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan oleh direksi perusahaan dan kearah mana perusahaan tersebut bergerak. Kewajiban membuka informasi bagi perusahaan publik terhadap masyarakat ditujukan demi pertumbuhan pasar modal. (Noorjahan Meulling, 2002 : 42) Berkenaan dengan keterbukaan perusahaan tersebut, maka timbul pertanyaan sejauh mana kebutuhan ini dimungkinkan, yaitu hal-hal apakah yang dapat diinformasikan oleh perusahaan kepada masyarakat dan sebaliknya, hal-hal mana saja yang diperlukan oleh masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dimilikinya. (Erman Radjagukguk, 1999 : 13) Permasalahan yang timbul adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan di satu pihak dan pihak lain hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasi mereka, sehingga hal ini merupakan suatu dilemma. Di satu pihak hukum terus mengejar dengan memerinci sedetildetilnya tentang hal-hal apa saja yang mesti di buka oleh pihak-pihak penyandang kewajiban disclosure. Dipihak lain hukum juga harus memproteksi kepentingankepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut. (Munir Fuady, 2001 : 78) Keselarasan diantara dua kepentingan yang kontradiktif tersebut, tercermin dalam prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu keterbukaan di pasar modal tidaklah semata-mata full tetapi juga haruslah fair, seperti yang tersimpul dalam istilah full and fair disclosure. (Munir Fuady, 2001 : 78) Doktrin hukum tentang kewajiban keterbukaan bagi suatu perusahaan publik, mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut: (Munir Fuady, 2001 : 78)
11
1. Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi; 2. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi; 3. Prinsip keseimbangan antara efek negatif kepada Emiten di satu pihak dan di pihak lain efek positif kepada publik, jika dibukanya informasi tersebut. Keterbukaan informasi ada juga yang dilarang, yaitu: (Munir Fuady, 2001 : 78) 1. Memberikan informasi yang salah sama sekali; 2. Memberikan informasi yang setengah benar; 3. Memberikan informasi yang tidak lengkap; 4. Sama sekali diam terhadap fakta atau informasi material. Keempat model pelanggaran tersebut dilarang karena oleh hukum dianggap dapat menimbulkan misleading bagi investor dalam memberikan judmentnya untuk membeli suatu efek. (David L. Ratner, et.al., 2001 : 628) Keterbukaan mengenai segala fakta materiel yang mampu mempengaruhi putusan investor untuk membeli, menjual atau sebaliknya dalam rangka agar masyarakat investor tahu dengan sesungguhnya atau terhindar dari segala bentuk manipulasi atau penipuan pasar yang hanya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. (Erman Radjagukguk, 1996 : 3) Colin H.C. Bacon menyebutkan beberapa aspek perusahaan yang perlu diketahui
oleh para pemegang saham dan investor dalam mengambil keputusan
mereka dan merupakan ukuran-ukuran yang sangat penting bagi penampilan suatu perusahaan. (Colin H.C. Bacon 2002 : 13-16) Aspek-aspek penting tersebut adalah: 1. Net Operating Profit (NOP) atau keuntungan bersih perusahaan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh oleh perusahaan dari barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan sendiri;
12
2. Gross Profit Margin (GPM) Keterbukaan mengenai Gross Profit Margin akan memberikan pemahaman kepada pemegang saham mengenai keuntungan perusahaan; 3. Perkiraan penjualan hasil aktivitas perusahaan, dari yang paling sederhana sampai yang canggih; 4. Evaluasi terhadap risiko penting yang dihadapi oleh perusahaan. Risiko tersebut harus diberitahukan kepada para pemegang saham maupun investor; 5. Diumumkannya secara jelas mengenai rencana penambahan modal untuk perluasan perusahaan; 6. Kredibilitas para manajemen perusahaan publik dalam menjalankan usahanya.
Berdasarkan informasi yang jelas dan akurat tersebut, maka masyarakat investor dapat membuat suatu penilaian secara realistis terhadap saham yang akan dijual. (Colin H.C. Bacon 2002 : 13-16) Fakta menunjukkan bahwa harga sekuritas ditentukan oleh informasi yang tersedia. Apabila informasi mengenai perusahaan tertentu adalah positif, misalnya perusahaan tersebut memperoleh laba yang luar biasa, maka harga sahamnya akan naik, demikian sebaliknya jika informasi negatif yang terjadi. Seseorang yang memiliki informasi eksklusif tersebut berada di posisi yang diuntungkan (informational advantages). Apabila orang yang memiliki informasi tersebut melakukan transaksi sekuritas berdasarkan informasi tersebut maka akan terjadi ketidakadilan di pasar modal.
3. Pentingnya Penerapan Prinsip Keterbukaan Pada Pasar Modal Syariah Pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal syariah hampir sama dengan
13
pasar modal konvensional, yang dapat dikategorikan dalam tiga fase: Pertama, sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif (pra listing). Kedua, pada perdagangan saham di pasar perdana. Ketiga, pada perdagangan saham di pasar sekunder. Pernyataan pendaftaran (registration statement yang wajib diserahkan kepada badan Pengawas Pasar Modal terdiri dari prospektus awal (preliminary prospectus) dan dokumen-dokumen pendukung. Prospektus adalah penawaran tertulis resmi untuk menjual sekuritas yang mencantumkan rencana dari suatu usaha bisnis yang diusulkan, atau fakta-fakta yang menyangkut usaha yang sudah ada dan perlu diketahui oleh seorang investor agar dapat membuka keputusan dengan pengetahuan yang cukup. Prospektus diterbitkan pula untuk dana bersama yang menjelaskan sejarah, latar belakang para manajer, tujuan penggunaan dana, laporan keuangan, dan data penting lainnya. Prospektus berisikan informasi keuangan dan penjelasan sejarah bisnis perusahaan, operasi, perkara hukum (apabila ada), dan rencana perusahaan, termasuk penggunaan hasil penjualan dari emisi saham. (Bismar Nasution, 2001 : 104) Penjelasan Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Pasar Modal menyebutkan bahwa suatu prospektus sekurang-kurangnya memuat: Pertama, uraian tentang penawaran umum. Kedua, tujuan dan penggunaan dana penawaran umum. Ketiga, analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan. Keempat, risiko usaha. Kelima, data keuangan. Keenam, keterangan dari segi hukum. Ketujuh, informasi mengenai pemesanan pembelian efek. Ketujuh, keterangan tentang Anggaran Dasar. Pelaksanaan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham di pasar perdana dalam penyampaian informasi saham melalui prospektus. (Bismar Nasution, 2001 :
14
153) Suatu yang dibuat harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Modal, yaitu harus memuat keterangan benar tentang fakta materiel. Fungsi prospektus sangat vital bagi setiap investor di pasar modal syariah karena prospektus memberikan pengetahuan cukup dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat untuk membeli suatu saham, maka bentuk atau isi dan saat penyampaian prospektus kepada calon investor memerlukan pengetahuan yang cukup sehingga dapat bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melindungi penjualan yang curang (fraudulent sales). (Bismar Nasution, 2001 : 153) Di Amerika Serikat, selain fakta materiil yang wajib disampaikan juga untuk menyampaikan informasi perusahaan yang berkenaan dengan manajemen, termasuk mengenai proyek internalnya (internal projection). Adapun ukuran dari tanggung jawab suatu “forward looking statement” diletakkan pada pernyataan yang dibuat berdasarkan iktikad baik dan mempunyai suatu dasar yang layak. Pernyataan ini harus memperhatikan hal sebagai berikut. Pertama, pernyataan yang berisi proyeksi keuntungan, pendapatan perusahaan, biaya modal, deviden, struktur permodalan dan hak-hak keuangan lainnya. Kedua, pernyataan tentang rencana manajemen dan tujuan operasi di masa depan. Ketiga, pernyataan tentang kinerja masa depan yang berisi pembahasan manajemen dan analisis keuangan serta hasil-hasil operasi. Keempat yang harus dinyatakan adalah pernyataan keterbukaan tentang asumsi-asumsi yang berdasarkan dan berhubungan dengan pernyataan-pernyataan pertama, kedua dan ketiga. (Bismar Nasution, 2001 : 157) Linsting, merupakan tahap akhir dari rangkaian proses go-public. Setelah listing, emiten masuk ke pasar sekunder dan harga saham yang diperdagangkan ditentukan oleh mekanisme pasar. Pada pasar sekunder prinsip keterbukaan
15
dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan secara berkala, laporan mengenai fakta materiil yang baru, larangan insider trading, dan larangan manipulasi pasar. Laporan keuangan secara berkala, dilakukan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada investor, sebagaimana diatur daiam Pasal 28 ayat (1) butir a Undang-undang Pasar Modal. Berdasarkan laporan-laporan tersebut dapat disusun evaluasi cash flows yang akan datang dan selanjutnya membuat estimasi nilai saham. Keterlambatan atas penyampaian laporan keuangan berkala merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan. Pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 63 butir e Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Keterbukaan mengenai adanya Fakta Materiil Baru, suatu fakta materiil baru harus segera dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari kerja, untuk segera diumumkan kepada publik. Fakta materiil yang harus disampaikan kepada publik apabila fakta materiil tersebut dapat mempengaruhi harga saham, seperti kebakaran, pemogokan, perusahaan ditutup, tender offer, merger atau peleburan dan akuisi. Insider trading bertentangan dengan prinsip keterbukaan, karena yang bersangkutan memberi atau menjual saham berdasarkan informasi dari “orang dalam” yang fidak publik sifatnya. Tindakan tersebut merugikan pihak lain yang tidak menerima informasi yang sama pada waktu yang sama, sehingga ia tidak dapat
16
mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dipegangnya. Manipulasi Pasar, adalah praktik yang ditujukan pada distorsi terhadap kekuatan bebas atas persediaan dan permintaan. Pada umumnya, setiap manipulasi menggunakan restriksi artifisial pada “f1oacting supply of stock,” yang diikuti oleh beberapa faktor untuk merangsang publik pada permintaan saham dalam bentuk artifisial atau penciptaan penampilan palsu atas kegiatan perdagangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik yang bersifat spekulatif, penipuan, dan riba pasar modal syaria harus menganut prinsip keterbukaan. Menurut Pontjowinoto perinsip keterbukaan dalam pasar modal syariah pada pasar perdana diatur ketentuan: (Iwan Pontjowinoto, 2003 : 43) 1. Semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi riil; 2. Tidak boleh menerbitkan efek hutang untuk membayar kembali hutang (bay al-dayn bi al-dayn); 3. Dana atau hasil penjualan efek akan diterima oleh perusahaan; 4. Hasil inventasi akan diterima pemodal (shahibul maal) yang merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana atau hasil penjualan efek; 5. Tidak boleh memberikan jaminan hasil yang semata-mata merupakan fungsi waktu. 6. Memberikan informasi materiil secara terbuka terhadap kondisi dan kegiatan emiten. Sedangkan untuk pasar sekunder pada pasar modal syariah diatur: (Iwan Pontjowinoto, 2003 : 43) 1. Tidak boleh membeli efek berdasarkan tren (indeks); 2. Suatu efek dapat diperjualbelikan namun hasil (manfaat) yang diperoleh dari efek tersebut (baik kupon/dividen) tidak boleh diperjualbelikan; 3. Tidak boleh melakukan suatu transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan; 4. Tidak boleh melakukan insider trading, dan manipulasi pasar.
17
Prinsip keterbukaan pada pasar perdana dan pasar sekunder sejalan dengan prinsip syariah dan menjadi jantung yang menentukan apakah transaksi saham itu telah dilakukan secara syariah atau tidak. Dalam pasar modal syariah diatur (1) Larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan; (2) Instumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kreteria halal, yang tentunya juga melarang insider trading, dan manipulasi pasar. Perinsip keterbukaan mutlak dilakukan dalam pasar modal syariah untuk memberikan rasa aman, halal, dan ketenangan bagi invenstor yang menanamkan modalnya di pasar modal syariah di Indonesia.
C. Penutup Setiap perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya di pasar modal harus memberikan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa dan atau keputusan investor, calon investor atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Prinsip keterbukaan sangat penting dalam pasar modal syariah untuk memberikan rasa aman bagi investor dalam bertransaksi dan memberi keyakinan bahwa emiten menggunakan dana dalam usaha yang tidak bertentangan dengan syara. Prinsip keterbukaan pada pasar modal syariah dalam praktiknya mengatur, pertama, larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan; Kedua, instumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kreteria halal, yang tentunya juga melarang insider trading, dan manipulasi pasar.
18
DAFTAR PUSTAKA Syamsul Anwar. 2006. Studi Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: Cakrawala. Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel 2008. The Economic Stucture of CorporateLaw. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press. John C. Coffee Jr. 2001. “Market Failure and the Economic Case for A Mandatory Disclosure System”. Virginia Law Review. Vol. 70. Brad M. Barber. Paul A Griffin dan Baruch Lev. 2004. “The Fraud-on-the-Market Theory and Indicators of Common Stock` Efficiency,” The Journal of Corporation Law. Winter. Keith J. Kanouse. 2000. “The Rise and Fall of the Private Cause of Action for Violation of Margin Requirements“. Banking Law Journal. John M. Newman Jr., Mark Herrmann dan Geoffrey J. Ritts. 2005. “Basic Truth. The Implications of the Fraud-on-the-Market Theory for Evaluating the ‘Misleading and Materielity’ Elements of Securrities Fraud Claims.” The Journal of Corporation Law. Summer, 2005. Nichholas I Geogakopoulos. 2006. “Why Should Disclosure Rules Subzidise Informed Traders.” International Review Law and Economic. vol. 16. Saul Levmore. 2000. “Efficient Markets and Puzzling Intermediaries.” Virginia Law Review. Vol. 70. Bismar Nasution. 2001. Keterbukaan dalam PasarModal. Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Noorjahan Meulling. 2002. “Disclosure Obligation”. dalam Pusat Pengkajian Hukum, Kebutuhan akan Penataan Pasar Modal di Indonesia Melalui Perangkat Hukum. Jakarta: Yayasan Pusat Pengakajian Hukum. Erman Radjagukguk. 1999. “Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-persoalan Hukum yang Timbul.“ Makalah Seminar Masalah-masalah Hukum di Pasar Modal Indonesia. Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UII. Munir Fuady. 2001. Pasar Modal Modrn (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. David L. Ratner, et.al. 2001. Securities Regulation:Cases and Material. Minn: West Publishing Co, St. Paul. Erman Radjagukguk, 1996. “Kemungkinan-kemungkinan Tindak Pidana dan Kegiatan Pasar Modal.” Makalah Seminar Potensi-potensi Kejahatan di Bursa Efek. Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas UGM, Yogyakarta. Colin H.C. Bacon. 2002. “Information for Shareholders”. dalam Investment Analysis in Singapore. Singapore : Singapore University Press. Iwan Pontjowinoto. 2003. Prinsip Syariah di Pasar Modal. Jakarta: Modal, 2003.
19
DR. ABDUL HALIM BARKATULLAH Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, lulus S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2000, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin Tahun 2001. Lulus S2 Magister Hukum Bisnis Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Tahun 2003. Lulus S3 Pada Program Doktor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2006..
