Analisis Kesesuaian Kegiatan Usaha Emiten Syariah Terhadap Prinsip – Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia (Studi Terhadap Pencatatan Saham PT. XYZ, Tbk. Sebagai Saham Syariah) Irwina Annisa dan Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI. Program Kekhususan Tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
[email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari kegiatan usaha dan kondisi keuangan PT. XYZ, Tbk. (Persero) atas aktivitas penetapan efek berupa saham syariah yang direalisasikan oleh PT. XYZ, Tbk setelah proses penawaran umum terhadap prinsip – prinsip yang berlaku di pasar modal syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder,diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa terdapat beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang bersinggungan dengan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Dalam hal ini, Peraturan BAPEPAM – LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah serta Fatwa DSN – MUI No. 40/ DSN-MUI/X/2013 memiliki peranan penting dalam mengakomodir kegiatan pasar modal syariah khususnya dalam menyeleksi efek yang masuk, akan tetapi keselarasan antara kedua peraturan tersebut nampaknya masih belum tercapai sehingga menjadi sangat samar untuk dilakukan penilaian terhadap saham yang seperti apakah yang layak untuk masuk ke dalam bursa syariah dan kegiatan usaha apakah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Compliance Analysis of a Sharia Listed Company’s Line of Business Regarding the Principles of Sharia Capital Market in Indonesia (Study on PT. XYZ, Tbk.’s Stock Listing) Abstract The focus of this final paper is the stock listing process realized by a public company named PT. XYZ, Tbk. which line of business concerns on Meetings, Incentives, Conferencing, and Exhibition (MICE) activities. To be accepted in sharia indices in Indonesia, a public company shall comply with several regulations enacted by Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM – LK) and National Islamic Board together with Indonesian Council of Religious Scholars (DSN – MUI). PT. XYZ, Tbk.’s position as a non1
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
sharia public company is allowed to have its stock listed in sharia indices as long as the company itself has acquired permission from Capital Market Supervisory Division under Indonesia Financial Services Authority (OJK) as the replacement of BAPEPAM – LK. To obtain the permission itself the company shall make some disclosure of its line of businesses and financial condition to OJK. This final paper will analyze PT. XYZ, Tbk.’s line of businesses and financial ratio regarding its compliance to the regulations related. As the conclusion of this final paper is that there is still much improvement needed from both BAPEPAM – LK and DSN – MUI to clarify about what kind of line of businesses would be appropriate to be executed by a sharia listed company. Keywords: Stock listing, Initial Public Offering (IPO), MICE, Sharia Capital Market, Sharia Islamic Index
Pendahuluan Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dengan melihat apakah perusahaan tersebut cukup dikenal oleh masyarakat luas, memiliki kegiatan usaha yang beragam, melakukan ekspansi secara berkala, dan berhasil untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan walaupun telah mengalami berbagai aksi korporasi. Demi melakukan sebuah ekspansi, perusahaan – perusahaan tersebut harus memiliki pendanaan yang kuat serta reputasi perusahaan yang sangat baik di mata eksternal. Perusahaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut dan salah satu pihak yang dapat mendukung perusahaan untuk melakukan ekspansi adalah masyarakat. Dalam rangka mendapatkan dana dari masyarakat sebuah perusahaan dapat melaksanakan penawaran umum. Penawaran umum adalah suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat dengan berdasarkan tata cara yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal).1 Di Indonesia penawaran umum sudah sering kali dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang ingin mendapatkan suntikkan dana dan seiring dengan perkembangan zaman serta adanya keragaman sudut pandang yang dimiliki oleh penduduk di Indonesia, maka pelaksanaan penawaran umum dapat dilaksanakan melalui dua metode, yaitu penawaran umum konvensional dan syariah. Peraturan Badan Pengaswas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM – LK) Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Fatwa 1
Indonesia (1), Undang – Undang tentang Pasar Modal Nomor 1 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608. Pasal 1 butir 15. 2
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) Nomor 40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal mengatur bahwa terdapat kriteria – kriteria khusus yang harus dipatuhi oleh sebuah perusahaan apabila ingin masuk ke dalam bursa syariah. Adanya ketentuan tersebut banyak menarik minat masyarakat di Indonesia khususnya yang memeluk agama Islam untuk berinvestasi pada perusahaan yang mengeluarkan efek syariah. Hal ini dikarenakan tingginya animo masyarakat yang ingin beralih kepada investasi yang memiliki garansi halal dan memberikan return yang tinggi serta kerugian yang ditanggung bersama – sama.2 PT. XYZ, Tbk. (Perseroan) merupakaan perusahaan yang bergerak dalam bidang Meetings, Incentives, Conferencing, and Exhibitions (MICE) dengan konsentrasi kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan pameran dan acara professional, penyediaan tempat untuk acara – acara besar, dan perhotelan. Terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, Penulis meneliti apakah Perseroan telah melaksanakan kepatuhan sepenuhnya terhadap peraturan – peraturan yang berlaku dalam bidang pasar modal syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana pengaturan mengenai pencatatan efek syariah yang diajukan oleh perusahaan yang telah melakukan Initial Public Offering (IPO) secara konvensional yang ingin mencatatkan sahamnya di bursa syariah?
2.
Apakah dalam pelaksanaan pencatatan saham yang dilakukan oleh PT. XYZ, Tbk. sudah mencapai kesesuaian dengan prinsip – prinsip syariah yang berlaku? Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara
mendalam mengenai permasalahan terkait paksanaan penawaran umum khususnya untuk kegiatan pencatatan saham sebuah emiten sebagai saham syariah. Sementara secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua rumusan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya.
2
Leo Faraytody, “Insyaallah Pasar Modal Syariah Tak Lagi Sekedar Label” http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9240/iinsyaallahi-pasar-modal-syariah-tak-lagi-cuma-sekedar-label, diunduh 18 Maret 2013. 3
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
Tinjauan Teoretis 1.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM – LK) Suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan aktifitas sehari – hari di pasar modal.3
2.
Bursa Efek Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual – beli efek pihak – pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.4
3.
Daftar Efek Syariah (DES) Kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip – prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh Bapepam – LK atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.5
4.
Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) Suatu lembaga yang didirikan oleh MUI yang akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing – masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.6
5.
Emiten Pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.7
6.
Indeks Saham Syariah Merupakan indeks saham atau salah satu dari indeks saham yang diperdagangkan pada transaksi saham di Indonesia, perbedaannya dengan indeks saham biasa adalah pada
3
Indonesia (1), Op Cit., Pasal 3. 4 Abdul R. Saliman, et al., Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. hlm. 124.
5
Peraturan BAPEPAM – LK, Nomor.II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, angka 1
huruf a.
6
Laman Resmi Majelis Ulama Indonesia, “Tentang Dewan Syariah Nasional”, http://www.mui.or.id/index.php/dsn-mui/55-tentang-dewan-syariah-nasional.html, diunduh pada 4 Juli 2013. 7 Nasarudin et al., Op. Cit., hlm. 151. 4
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
indeks saham ini yang diperdagangkan adalah saham – saham yang memiliki kriteria sebagai saham syariah.8 7.
Otoritas Jasa Keuangan Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud oleh Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan.9
8.
Penawaran Umum Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang – Undang ini dari peraturan pelaksanaannya.10
9.
Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam Undang – undang ini dan peraturan pelaksanaannya.11
10.
Perusahaan Terbuka Perseroan terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi persyaratan tertentu, dimana sahamnya dipegang atau dimiliki oleh banyak orang atau pihak, yang penawaran sahamnya ditujukan kepada masyarakat sehingga jual – beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal.12
11.
Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah Pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEPAM – LK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah.13 Dalam hal ini sejak digantikannya BAPEPAM – LK dengan OJK,
8
Ibid., hlm. 207.
9
Indonesia (2), Undang – Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253. Pasal 1 butir 1. 10 Indonesia (1), Op Cit., Pasal 1 butir 15. 11
Ibid., Pasal 1 butir 19.
12
Saliman, et al., Op. Cit., hlm. 272.
13
Ibid., angka 1 huruf b. 5
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
maka Pihak yang memiliki wewenang untuk menerbitkan DES adalah Dewan Komisioner Pengawas Eksekutif Pasar Modal OJK.14 12.
Prinsip – Prinsip Syariah Prinsip – prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN – MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun fatwa terkait lainnya.15
13.
Saham Instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan.16
14.
Saham Syariah Saham perusahaan emiten yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.17
Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.18 Peneliti menggunakan cara penelitian hukum kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui aspek-aspek hukum dari kegiatan pasar modal syariah dalam suatu pelaksanaan penawaran umum khususnya kegiatan pencatatan saham dalam Daftar Efek Syariah (DES) di Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan terkait perpajakan dan peraturan perundang-undangan terkait pasar modal. Dilihat dari tipologinya,
penelitian
ini
merupakan
penelitian
deskriptif,
yaitu
penelitian
yang
menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu permasalahan.
14
Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Dewan Komisioner tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 1/15/KDK/12/2012 Tanggal 28 Desember 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Nomor 11/KDK.02/2013 Tanggal 7 Februari 2013. 15 DSN – MUI, Fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa DSN – MUI No. 40/DSN-MUI/2013, Pasal 1 butir 6. 16 M. Irsan Nasarudin, et al., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.-1, 2010), hlm. 188. 17
Iswi Hariyani dan R. Serfianto D. P., Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Jakarta: Visimedia, 2010. hlm. 353. 18
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 23. 6
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.19 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain; Undang-Undang tentang Pasar Modal dan Undang – Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.20 Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber informasi yang berkaitan atau yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, antara lain; buku-buku, artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian yang sudah ada, sehubungan dengan praktik pasar modal syariah, penawaran umum, serta pencatatan saham.21 Hasil Penelitian Bagi perusahaan yang ingin berkecimpung ke dalam pasar modal syariah terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar efek yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat masuk ke dalam DES. Peraturan BAPEPAM – LK Nomor II.K.1 menyatakan bahwa terdapat dua rasio yang diperhitungkan dalam mengkategorikan suatu efek agar dapat dianggap sebagai efek syariah. Rasio tersebut adalah rasio kegiatan usaha dan rasio keuangan. Berdasarkan Peraturan tersebut pada Angka 2 huruf a dan b dinyatakan bahwa adanya hubungan yang bersifat kumulatif antara rasio kegiatan usaha dan rasio keuangan dari suatu perusahaan untuk menentukan bahwa perusahaan tersebut dapat masuk ke DES atau tidak. Hal ini dapat ditemukan di dalam kata “dan” pada huruf a dari ketentuan tersebut. Apabila rasio kegiatan usaha suatu perusahaan tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah, maka kriteria lain yang dapat menentukan adalah rasio keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, untuk ketentuan rasio keuangan dari peraturan yang bersangkutan pertimbangan akan total perbandingan utang berbunga dan total perbandingan pendapatan dari kegiatan usaha halal dan non halal merupakan suatu ketentuan yang bersifat alternatif. Ketika suatu emiten yang memiliki efek yang terdaftar di DES, maka ketika emiten tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha utamanya secara syariah efek yang dimiliki oleh sebuah emiten akan secara otomatis keluar dari DES. 19
Ibid, hal. 52.
20
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hal 29.
21
Ibid. 7
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
Anggaran Dasar PT. XYZ, Tbk. menjelaskan bahwa kegiatan usaha utama yang dijalankan Perseroan terdiri dari empat kegiatan, yaitu penyelenggaraan pameran dan acara; kegiatan penunjang penyelenggaraan pameran dan acara; dan perhotelan. Sebelum melaksanakan penawaran umum Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan metode konvensional sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ, Tbk merupakan sebuah perusahaan yang tidak menyatakan secara terang bahwa kegiatan operasional dan cara pengelolaannya dijalankan secara syariah dalam hal ini Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) seperti yang dipersyaratkan di dalam Peraturan Perundang – udangan.22 Merupakan suatu kebolehan apabila Perseroan yang kegiatan usahanya tidak dinyatakan dijalankan secara prinsip syariah untuk menerbitkan efek yang dimasukkan ke dalam DES asalkan Perseroan dapat menjamin bahwa kegiatan usaha yang dijalankan bebas dari unsur kegiatan yang secara jelas bertentangan dengan prinsip syariah.23 Namun, sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh Penulis terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan terdapat beberapa fakta yang menandakan adanya indikasi percampuran antara unsur yang sesuai dan bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Untuk kegiatan usaha perhotelan yang dijalankan oleh Perseroan, Penulis mengunjungi beberapa hotel yang dimiliki oleh Perseroan menemukan bahwa hotel yang dikelola oleh Perseroan sama sekali dioperasikan secara syariah. Hotel yang dimiliki Perseroan menerima pengunjung hotel yang datang ke Hotel “S” maupun Hotel “A” dilaksanakan dengan tanpa pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlebih dahulu sehingga tidak diketahui apakah pasangan tersebut adalah pasangan yang sudah menikah atau belum; pihak hotel menyediakan minuman keras dibatasi hanya sebatas bir, pihak hotel tidak menyediakan wine atau jenis minuman keras lainnya; untuk pemesanan kamar melalui internet baik melalui laman resmi hotel maupun website pemesanan kamar lainnya, pihak perhotelan juga tidak mencantumkan bahwa pihak hotel akan melakukan pengecekan terhadap pengunjung berpasangan melakukan check in. Terkait dengan fakta tersebut pada dasarnya bisnis perhotelan masih menjadi perdebatan para ulama di Indonesia karena pada dasarnya pelaksanaan servis hotel 22
Peraturan BAPEPAM – LK No.XI.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Angka 3 huruf a.
23
Peraturan BAPEPAM – LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Angka 2
huruf a. 8
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
dengan tidak menyeleksi siapa pengujung yang akan menginap secara tidak langsung menyediakan tempat bercampurnya bagi pria dan wanita yang dalam hukum Islam hal tersebut merupakan hal yang sangat terlarang.24 Selain itu untuk kegiatan usaha pameran dan acara, PT. XYZ, Tbk. memiliki pameran otomotif berskala internasional yang dilaksanakan secara tahunan. Pameran otomotif seperti ini banyak diminati oleh masyarakat dan selalu meraup keuntungan yang sangat besar. Bahkan acara ini dapat dikunjungi sebanyak 295.026 orang sejak hari pembukaan.25 Pada penyelengaraan pameran otomotif seperti itu, biasanya sangat kental dekat dengan benda – benda otomotif yang kebanyakan diminati oleh kaum pria. Oleh karena itu, banyak dari para penyelenggara pameran otomotif yang menggunakan jasa Sales Promotion Girl (SPG) untuk mempromosikan produk otomotif para tenan. Para SPG dijadikan sebagai “pajangan” yang dapat menarik perhatian para pria yang berkunjung ke pameran mobil tersebut. Para wanita yang dipilih untuk menjadi SPG haruslah wanita yang memiliki tubuh yang proporsional dan berwajah cantik hal ini diperlukan agar packaging dari sebuah tenan akan menjadi lebih menarik. Di dalam dunia marketing dan advertising, strategi pemasaran dengan menggunakan wanita – wanita cantik untuk menarik perhatian pria di pameran otomotif termasuk dalam strategi yang disebut dengan Sex Sells Marketing. Strategi tersebut merupakan salah satu strategi marketing yang dijalankan dengan cara menonjolkan sex appeal untuk mengundang calon konsumen ke para produsen.26 Biasanya para SPG didandani dengan baju – baju yang ketat dan mini serta riasan wajah yang sangat mencolok. Hal ini biasa dilakukan karena pada dasarnya bisnis itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat personal.27 Teori dan teknologi yang dihasilkan oleh kemajuan oleh ilmu marketing hanya dapat menjawab pertanyaan atas siapakah target
24
Achyar Eldin, “Etika Bisnis Islam”, hlm 7.
25
Iman Suryanto, “Jelang Penutupan PAMERAN OTOMOTIF I 2011, Animo Masyarakat Tinggi”, http://www.tribunnews.com/2011/07/31/jelang-penutupan-Pameran Otomotif I-2011-animo-masyarakat-tinggi, diunduh pada 19 Juni 2013. 26
Paul Suggett, “Sex in Advertising”, http://advertising.about.com/od/advertisingprojects/a/Sex-InAdvertising.htm, diunduh pada 19 Juni 2013. 27
Scott Gillum, “Why Sex Sells”, http://www.forbes.com/sites/gyro/2011/07/25/why-sex-sells/, diunduh pada 19 Juni 2013. 9
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
konsumen yang dituju.28 Dengan tujuan mengajak para calon konsumen agar dapat tertarik dengan produk yang dijual, interaksi antara si penjual dan calon pembelilah yang sangat menentukan.Di dalam ajaran Islam itu sendiri bagi para wanita yang dengan sengaja mengumbar auratnya untuk membuat kaum pria menjadi tertarik kepadanya secara langsung maupun tidak langsung merupakan hal yang sangat dilarang. Di dalam Al Quran larangan tersebut tercantum di Surat Al Ahzab ayat 59. Setelah pameran yang diselenggarakan oleh Perseroan terdapat pula beberapa konser musik yang diselenggarakan oleh PT. XYZ, Tbk. Menurut ajaran Islam, tolak ukur musik yang diperbolehkan untuk diperdengarkan oleh umat muslim didasari lirik lagu yang berisi kata – kata yang baik menurut syara’; alat musik yang digunakan tidak menyebabkan para pemainnya lalai kepada Allah SWT; cara pertunjukkan musik dilaksanakan tanpa unsur – unsur yang menyebabkan zinah mata dan kerusakan moral; musik yang diperdengarkan tidak menyebabkan penikmatnya melakukan maksiat atau melalaikan shalat; dan orang yang menyanyikan merupakan seseorang yang muhrim; maka musik seperti itu tidak akan menjadi haram hukumnya melainkan sebuah hal yang halal.29 Namun, di Indonesia sendiri sebagai negara yang menyerap berbagai macam kebudayaan sebelum munculnya agama Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan negara – negara mayoritas Islam lainnya, musik menurut kebanyakan penganut agama Islam di Indonesia merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk dinikmati bagi umat Islam sehingga kegiatan acara – acara musik pun apabila dijalankan oleh emiten syariah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Berbeda dengan halnya di Malaysia, sebagai negara yang memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam, industri musik dan lini usaha hiburan lainnya secara tegas tidak dimasukkan ke dalam kategori lini usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.30 PT. XYZ, Tbk. telah menyelenggarakan 4 konser musik dengan mendatangkan musisi – musisi dari luar negeri. Dalam permasalahan yang menjadi sorotan Penulis dalam penelitian ini adalah, kegiatan konser musik yang diadakan oleh Perseroan sebagaimana yang 28
Ibid.
29
Farid Zakaria, “Hukum Bermain Musik Menurut Islam”, http://www.fimadani.com/hukum-bermainmusik-menurut-islam/, diunduh pada 17 Juni 2013. 30
Kamal M. A. Milan, “Shariah Screening and Islamic Equity Indices”, http://www.eurekahedge.com/news/attachments/08_august_PDF_IFN_Vol5_Iss17_Shariah_Screening_and_Islamic _Equity_Indices.pdf, diunduh pada 17 Juni 2013. 10
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
telah dijabarkan pada bab sebelumnya, perlu diperhatikan apakah menyalahi prinsip syariah yang sebenarnya atau tidak. Dapat diambil sebagai contoh ketika Perseroan menyelenggarakan konser JL di Jakarta pada tanggal 30 November 2012 yang bertempatkan di Mata Elang International Stadium, Ancol.31 JL dikenal sebagai penyanyi sekaligus artis yang memiliki keahlian tari yang seksi dari Amerika Serikat. Lagu – lagu yang dinyanyikan olehnya juga tidak mencerminkan sebuah lagu yang sesuai dengan lagu – lagu yang dianjurkan untuk dinikmati dalam agama Islam. Konser musik tersebut juga mempertontonkan kegemulaian tubuh JL dalam menarikan tarian sesuai dengan alunan lagu yang dinyanyikan sehingga berdasarkan unsur orang yang menyanyikan saja sebenarnya hal ini akan menjadi bertentangan dengan prinsip syariah karena yang menikmati pertunjukkan yang ditampilkan oleh artis tersebut tidak hanya kaum perempuan namun juga laki – laki. Kemudian Perseroan juga mengadakan konser – konser musik lainnya, seperti konser DF dan juga DG. Dapat diambil beberapa unsur yang bertentangan terhadap prinsip syariah lainnya di dalam penyelenggaraan konser DG. Konser DG yang diselenggarakan pada tahun 2012 lalu berhasil meraup 15.000 penonton.32 DG yang didukung oleh Perseroan untuk menyapa penggemarnya di Jakarta merupakan seorang DJ (Disc Jockey) yang menghibur para penggemarnya melalui musik ber-genre house, electro-pop, dan dance.33 Aliran musik tersebut sangat dekat hal – hal yang berbau pesta dan klub malam dan memang disukai masyarakat yang senang berpesta. Terlepas dari para penonton yang datang, pada penyelenggaraan konser tersebut dibuat sebuah arena, yaitu arena 15+ dan 18+ dimana pada arena 18+ penonton pengunjung dapat menikmati fasilitas booth dan bar yang menyediakan minuman beralkohol.34 Berdasarkan analisis mengenai kebolehan atau tidaknya kegiatan konser musik seperti ini apabila dipandang berdasarkan unsur – unsur sebagaimana seharusnya musik dalam Islam diperdengarkan sangat 31
Maria Cicilia Galuh, “Penonton Joget Massal di Konser JL”, http://music.okezone.com/read/2012/12/01/391/725908/penonton-joget-massal-di-konser-j diunduh pada 18 Juni 2013. 32
Laman Resmi PT. XYZ, Tbk., “DG Concert”, http://www.XYZ.com/index.php/event-exhibitionorganizer/showbiz/D-G-concert-showbiz, diunduh pada 18 Juni 2013. 33
Devy Octaviani, “DG Sukses Goyang Jakarta”, http://hot.detik.com/music/read/2012/10/14/091116/2062010/228/D-G-sukses-goyang-jakarta, diunduh pada 18 Juni 2013. 34
Ibid. 11
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
jauh dari apa yang seharusnya dikatakan sebagai musik dalam ajaran agama Islam. Dari genre lagu yang dibawakan oleh DG, penonton – penonton yang menggunakan pakaian – pakaian serba terbuka, dan tempat pelaksanaan konser tersebut yang menyediakan minuman beralkohol jelas sekali hal – hal ini merupakan suatu hal yang bertentangan dari prinsip syariah. Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya Peraturan BAPEPAM – LK Nomor II.K.1 mengatur mengenai adanya rasio kegiatan usaha dan keuangan yang harus diperhatikan untuk menyeleksi saham yang akan masuk ke dalam DES, untuk rasio keuangan milik Perseroan apat ditemukan di dalam prospektus perusahaanya dapat dilihat bagaimana proporsi utang dan pendapatan dari sektor kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Berdasarkan rasio utang yang dimiliki Perseroan pada saat pelaksanaan IPO dan pencatatannya di bursa, Perseroan memiliki utang kepada PT. Bank X, Tbk. sebesar 24 persen yang merupakan pokok pinjaman bank untuk membiayai proyek Perseroan. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena persentase utang tersebut masih di bawah batas yang ditentukan oleh Peraturan BAPEPAM – LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, yaitu sebesar 45 persen. Apabila dilihat dari segi pendapatan Perseroan, jenis kegiatan usaha yang paling mendominasi pemberian pendapatan untuk PT. XYZ, Tbk. adalah dari sektor penyelenggaraan kegiatan pameran dan acara. Berdasarkan arus kas tanggal 30 September 2012 penerimaan kas untuk Perseroan dari sektor penyelenggaraan pameran dan acara (pameran – pameran otomotif dan konser – konser musik yang diadakan oleh Perseroan) adalah Rp. 271.654 juta; penerimaan kas untuk Perseroan dari sektor usaha penunjang pameran dan acara adalah Rp. 70.097 juta; penerimaan kas untuk Perseroan dari anak perusahaan sektor pusat konvensi dan acara adalah Rp. 70.097 juta; dan penerimaan kas untuk Perseroan dari sektor usaha perhotelan Rp. 24.278 juta.35 Berdasarkan persentase kinerja Perseroan yang terdapat pada laporan keuangan tahun buku 2012 menyatakan bahwa kegiatan usaha penyelenggara pameran dan acara memberikan sumbangan sebesar 63 persen, kemudian diikuti oleh bisnis kegiatan penunjang untuk kegiatan pameran dan acara yang memberikan kontribusi sebesar 20 persen, penyediaan venue untuk konvensi dan
35
PT. XYZ, Tbk., Prospektus Awal Penawaran Umum Perusahaan, (Jakarta: PT. XYZ, Tbk., 2012), hlm.
66. 12
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
pameran sebesar 10 persen, dan perhotelan memberikan kontribusi sebesar 7 persen dari seluruh jumlah pendapatan.36 Berdasarkan angka – angka tersebut kegiatan usaha yang bercampur dengan unsur – unsur non halal memiliki presentase sebesar 63 persen dan 7 persen. Apabila ditambahkan menjadi 70 persen dengan total persentase dari kegiatan yang halal sebesar 30 persen. Apabila dibandingkan dengan total pendapatan seluruhnya akan menjadi 233 persen. Dengan demikian total perbandingannya melebihi dari 10 persen. Di sisi lain, keempat lini usaha tersebut merupakan kegiatan usaha yang paling mendominasi keuntungan yang didapat oleh Perseroan. Arus kas dengan pola tersebut sudah stagnan terjadi sejak tahun 2010 sehingga selama beroperasi PT. XYZ, Tbk. memang menggantungkan kegiatan usahanya kepada sektor usaha tersebut. Terlebih lagi untuk prospek kegiatan operasional Perseroan setahun kedepan, sektor pameran dan acara serta perhotelan merupakan dua sektor yang diharapkan akan memberikan pendapatan paling besar.37 Hal ini dikarenakan adanya rencana pendirian beberapa hotel baru oleh Perseroan bahkan ada pula yang sedang dalam proses pembangunan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pameran dan acara yang diselenggarakan oleh Perseroan.Dalam hal ini berdasarkan ketentuan yang mensyaratkan bahwa total pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh sebuah perusahaan yang efeknya tercatat sebagai saham syariah harus memiliki perbandingan total pendapatan atas kegiatan usaha non halal dan kegiatan usaha halal serta yang lainnya tidak melebihi 10 persen.38 Oleh karena itu, apabila proporsi sumber pendapatan tersebut bercampur sulit bagi pihak yang melakukan penilaian untuk menentukan yang boleh dan mana yang tidak. Ketika Perseroan mengalami kemajuan yang begitu pesat sehingga persentase pendapatan yang bersumber dari kegiatan tersebut semakin meningkat, maka saham Perseroan secara otomatis akan hangus dari Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.39
36
Laman Resmi PT. XYZ, Tbk. “Kinerja PT. XYZ, Tbk. tahun buku 2012”, http://www.XYZ.com/index.php/contact-us/12-news-release/106-laporan-keuangan-kinerja-dmi-2012, diunduh pada 20 Juni 2013. 37
Ibid.
38
Peraturan BAPEPAM – LK No. II. K. 1, Op. Cit., Angka 2 huruf B.
39
Fatwa DSN – MUI No. 40, Op. Cit., Pasal 3 butir 5. 13
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
Pembahasan Untuk melaksanakan suatu penawaran umum di Indonesia, sebuah emiten wajib memperhatikan Peraturan BAPEPAM - LK Nomor XI. A 2 tentang Penawaran Umum. Walaupun sekarang ini sudah berdiri lembaga yang baru yang melaksanakan tugas BAPEPAM – LK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan tetapi peraturan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penawaran umum suatu emiten masih mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal. Sedangkan khusus untuk penawaran umum yang dilaksanakan berdasarkan metode syariah terdapat Fatwa dari DSN – MUI yang harus diperhatikan ketentuannya. Pada dasarnya proses pelaksanaan penawaran umum berdasarkan prinsip syariah hampir sama dengan proses yang dilalui dalam pelaksanaan penawaran umum konvensional. Namun, terdapat beberapa tahapan dan lembaga khusus yang akan berpengaruh terhadap proses penawaran umum tersebut. Apabila penawaran umum konvensional menggunakan Indeks Individual, Indeks Harga Saham Sektorak, Indeks Liquid 45 (LQ 45), atau Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), maka seluruh transaksi saham yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah harus dijalankan di bursa syariah. Indeks Saham Syariah adalah tolak ukur indeks saham yang digunakan oleh emiten yang mengeluarkan saham syariah. Di Tolak ukur filter syariah terdiri dari usaha emiten yang bukan termasuk usaha perjudian, tidak menggunakan unsur ribawi sebagaimana dalam investasi konvensional, bukan emiten yang mendistribusikan dan memproduksi barang – barang haram atau barang – barang yang merusak moral bangsa.40 Sejak 12 Januari 2011, Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki 2 Indeks Saham Syariah, yaitu Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).41 JII pertama kali diluncurkan oleh BEI yang berkolaborasi dengan PT. Danareksa Investment Management sejak 3 Juli 2000.42 Saham yang akan dikeluarkan oleh
40
Ibid., hlm. 114.
41
Laman Resmi Indonesia Stock Exchange, “Produk dan Layanan”, http://www.idx.co.id/idid/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah.aspx, diunduh pada 8 Juni 2013. 42 Laman Resmi Indonesia Stock Exchange, “Sharia”, http://www.idx.co.id/Home/ProductAndServices/ShariaMarket/tabid/155/language/en-US/Default.aspx, diunduh 8 Mei 2013. 14
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
emiten yang menginginkan sahamnya diklasifikasikan sebagai saham syariah harus memenuhi syarat – syarat yang diatur berdasarkan prinsip syariah.43 Untuk menyeleksi saham yang masuk ke dalam indeks syariah terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh JII untuk memastikan apakah saham tersebut layak dikeluarkan sebagai saham syariah atau tidak, yaitu:44 1. Seleksi Syariah −
Melakukan seleksi terhadap kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 3 ayat 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip – Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal) yang berbunyi sebagai berikut:45 Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah, diantaranya: a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram; dan d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang – barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; e. investasi pada emiten yang pada saat transaksi tingkat nisbah (utang)nya kepada lembaga ribawi lebih dominan daripada modalnya. Saham- sama tersebut juga harus sudah tercatat lebih dari 3 bulan. (kecuali dalam 10 besar dalam hal kapitalisasi).
−
Menyeleksi saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
43
Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Indonesia, Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003, bagian Kedua, butir ke 3. 44
Adiwarman A. Karim, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 298 – 299.
45
Fatwa DSN – MUI Nomor 40, Op. Cit., pasal 3 angka 2 butir d. 15
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
2. Seleksi Kapitalisasi Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarka urutan rata – rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir. 3. Seleksi Nilai Volume Transaksi Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuidasi rata – rata tertinggi dari nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir di BEI. 4. Evaluasi Emiten oleh JII Proses pengkajian ulang tersebut akan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Dengan penentuan indeks awal dari bulan Januari dan Juni setiap tahunnya. JII juga akan memonitor apabila terjadi perubahan terhadap jenis usaha emiten berdasarkan data publik dan media. Untuk indeks harga saham, peningkatan atau penurunannya dihitung setiap hari berdasarkan harga saham terakhir yang terjadi di bursa. Selain itu, berikut adalah tahapan – tahapan penawaran umum yang didasarkan kepada prinsip – prinsip syariah:46 1. Kaidah Syariah untuk Saham: −
Jika saham yang ditawarkan terbatas, maka akad yang harus dilaksanakan adalah akad yang bersifat musyarakah atau mudarabah.
−
Tidak diperbolehkan untuk membedakan jenis saham berdasarkan risiko yang ditanggung oleh para pihak karena risiko yang ditanggung kemudian harus dirasakan oleh semua pihak.
−
Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, jika terjadi kerugian akan dibagi rugi bila perusahaan telah dilikuidasi.
−
Investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah proses likuidasi.
2. Kaidah Syariah untuk Emiten: −
Produk atau jasa yang dihasilkan oleh emiten harus memenuhi kategori produk atau jasa yang halal. Produk atau jasa tersebut akan diseleksi oleh JII terlebih dahulu, kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), BEI akan memilih emiten yang unit usahanya sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.
46
Manan, Op. Cit., hlm. 116 - 117. 16
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
−
Hasil usaha yang dihasilkan oleh emiten tidak boleh mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim.
−
Tidak menempatkan para investor ke dalam kondisi gharar atau masyir.
−
Memberi informasi yang transparan.
−
Risiko usaha harus wajar dan memenuhi ketentuan.
−
Memiliki manajemen operasional yang bersifat Islami.
−
Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).
−
Menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Kaidah Syariah di Pasar Perdana: −
Semua akad yang dilaksanakan pada proses emisi efek harus didasari pada proses transaksi yang diikuti dengan penyerahan antara si penjual dan pembeli atas suatu barang atau jasa yang halal dan bermanfaat.
−
Tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang.
−
Dana hasil penjualan efek yang dikeluarkan akan diterima oleh perusahaan.
−
Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata – mata merupakan fungsi dari waktu.
4. Kaidah Syariah untuk Pasar Sekunder: −
Semua efek yang tercatat harus berbasis pada transaksi yang diikuti dengan penyerahan atas suatu produk ata jasa yang halal.
−
Tidak boleh membeli efek utang dengan dana dari utang atau menerbitkan surat utang.
−
Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks karena hal ini menyebabkan ketidakpastian.
−
Tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek misalnya kupon atau dividen. Hanya efeknya saja yang dapat diperjualbelikan.
−
Tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan.
−
Transaksi yang dilaksanakan tidak boleh menyesatkan. 17
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
Simpulan Terkait dengan pencatatan saham yang dilakukan oleh Perseroan, kedua peraturan yang berlaku baik dari BAPEPAM – LK dan DSN – MUI belum sepenuhnya mengatur dengan benar terkait dengan adanya kegiatan usaha emiten yang bercampur dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Sebagai perusahaan yang melaksanakan IPO dengan cara konvensional dan melaksanakan kegiatan usaha tanpa memberikan pernyataan kepada publik bahwa kegiatan yang dioperasikan oleh Perseroan dijalankan secara syariah, Perseroan diperbolehkan untuk mendaftarkan sahamnya ke OJK untuk ditetapkan sebagai saham syariah. Hal ini tentunya diikuti dengan persyaratan tertentu terkait dengan rasio kegiatan usaha dan keuangan yang dimiliki oleh Perseroan. Pada dasarnya bercampurnya antara yang halal dan haram tidak diperbolehkan dalam Islam. Kedua peraturan tersebut juga tidak memberikan penjelasan mendetil mengenai jenis – jenis kegiatan apa saja yang diperbolehkan dan yang mana yang tidak sehingga bercampurnya antara kegiatan yang halal dan yang haram sangat mungkin terjadi. Perbandingan antara regulasi mengenai pasar modal di Bursa Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones memberikan cerminan bahwa regulasi pasar modal di Indonesia masih tidak tepat untuk mengatur kegiatan pasar modal syariah. Ketika Perseroan sudah ditetapkan sahamnya sebagai saham syariah oleh Dewan Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK, maka kegiatan usaha Perseroan tersebut harus dijalankan dengan cara yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yang berlaku walaupun Perseroan tidak mengubah dan mengumumkan kegiatan bisnisnya menjadi sebuah bisnis syariah. Terkait dengan hal tersebut sampai dengan saat ini Perseroan masih menjalankan bisnisnya dengan cara konvensional tanpa memperhatikan prinsip syariah yang berlaku. Perseroan pun mengetahui cara pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan sebab beberapa acara atau pameran yang diselenggarakan oleh Perseroan dikelola dengan cara yang terintegrasi. Dengan demikian Perseroan tidak melaksanakan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang berlaku di pasar modal Indonesia. Saran Sejauh ini ketentuan – ketentuan yang berada di dalam Peraturan BAPEPAM – LK dan Fatwa DSN – MUI tidak ada yang menjelaskan secara rinci mengenai kegiatan – kegiatan apa 18
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
yang diperbolehkan dan yang mana yang bertentangan secara syar’i dengan prinsip – prinsip syariah. Oleh karena itu, sebaiknya OJK dan DSN – MUI bekerja sama untuk mengeluarkan peraturan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha dan persyaratannya untuk menegaskan ketentuan mengenai kriteria efek syariah. Para perancang peraturan perundang – undangan di Indonesia juga dapat memisahkan kegiatan – kegiatan usaha yang memiliki kecenderungan adanya percampuran antara kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah agar tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bursa syariah. Dengan mencontoh praktek pasar modal syariah di Amerika Serikat dan Malaysia, sektor usaha dalam bidang hiburan dan perhotelan sama sekali tidak boleh masuk ke dalam bursa syariah karena bidang usaha tersebut adalah sesuatu yang syubhat hukumnya diharapkan Indonesia akan menciptakan suatu iklim pasar modal yang efektif dan efisien. OJK dan DSN – MUI sebaiknya juga memulai untuk melakukan pengawasan aktif terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh emiten yang sahamnya tercatat di DES. Untuk menunjukkan itikad baik Perseroan sebagai emiten syariah, sebaiknya PT. XYZ, Tbk. melakukan pembenahan atas cara pengelolaan kegiatan usahanya agar tidak menyalahi ketentuan syariah yang berlaku sejak sahamnya akan masuk ke dalam DES. Apabila hal ini tidak diindahkan oleh Perseroan, melihat kegiatan usaha Perseroan yang masih dijalankan tanpa memperhatikan prinsip - prinsip syariah yang berlaku dan konsentrasi Perseroan untuk satu tahun ke depan yang memfokuskan kegiatan usaha di bidang yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yang berlaku, maka Perseroan pada dasarnya harus dikeluarkan dari DES sehingga saham PT. XYZ, Tbk. tercatat sebagai saham konvensional. Kepustakaan BUKU Hariyani, Iswi dan R. Serfianto. Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010. Mamudji, Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Manan, Abdul. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. 19
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
Metwally, Mokhtar M. The Role of Stock Exchange in an Islamic Economy. Riyadh: Saudi Arabian Monetary Agency, 1984. Nafis, M. Cholil. Teori Hukum Ekonomi Syariah; Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang – undangan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2011. Nasarudin, M. Irsan. Et al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004. Saliman, Abdul R. Et al. Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2010.
SKRIPSI Tjokronolo, Tara Wibuti. “Tinjauan Yuridis Ketentuan Umum bagi Perusahaan Publik yang Akan Melakukan Emisi Efek Berbasis Syariah di Pasar Modal Indonesia”. Skripsi Universitas Indonesia. Depok, 2003.
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Indonesia. Undang – undang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. LN Nomor 64 Tahun 1995. TLN No. 3608. Indonesia. Undang – undang Otoritas Jasa Keuangan. UU No. 21 Tahun 2011. LN Nomor 111 Tahun 2011. TLN No. 5253. BAPEPAM – LK. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Peraturan BAPEPAM – LK No. II.K.1. BAPEPAM – LK. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penerbitan Efek Syariah. Peraturan BAPEPAM – LK No. XI.A.13.
FATWA DSN – MUI Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa DSN – MUI No. 40/DSN-MUI/X/2013. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa DSN – MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011.
20
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.
INTERNET A
S H. “Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif yang Mengikat”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan-hukum-positifmengikat. diunduh pada 22 Juni 2013.
Faraytody, Leo. “Insyaallah Pasar Modal Syariah Tak Lagi Sekedar Label” http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9240/iinsyaallahi-pasar-modal-syariah-taklagi-cuma-sekedar-label, diunduh 18 Maret 2013. Farid Zakaria. “Hukum Bermain Musik Menurut Islam”, http://www.fimadani.com/hukumbermain-musik-menurut-islam/, diunduh pada 17 Juni 2013. Galuh, Maria Cicilia. “Penonton Joget Massal di Konser J.Lo”, http://music.okezone.com/read/2012/12/01/391/725908/penonton-joget-massal-di-konser-jlo, diunduh pada 18 Juni 2013.
SUMBER LAIN BAPEPAM – LK. Kajian tentang Pasar Sekunder Efek Syariah di Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2010. Harnish, David D. Et al. “Divine Inspiration: Music and Islam in Indonesia”. (Oxford: Oxford University Press, 2011). PT. XYZ, Tbk. Prospektus Awal Penawaran Umum Perusahaan. Jakarta: PT. XYZ, Tbk. 2012.
21
Analisis kesesuaian..., Irwina Annisa, FH UI, 2014.