BAB II. Penentuan Fakta Material Dalam Kerangka Kewajiban Keterbukaan di. Pasar Modal. A. Makna Kewajiban Keterbukaan dalam Pasar Modal

22

BAB II Penentuan Fakta Material Dalam Kerangka Kewajiban Keterbukaan di Pasar Modal A. Makna Kewajiban Keterbukaan dalam Pasar Modal Dalam Pasal 1 angka 25 Undang Undang Pasar Modal disebutkan bahwa Prinsip keterbukaan adalah “pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dan efek tersebut”.13 Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.14 Karena prinsip keterbukaan adalah jiwa pasar modal itu sendiri, maka perlu dilakukan pengkajian mendalam tentang bagaimana sesungguhnya pelaksanaan dan makna prinsip keterbukaan dan penentuan fakta material di Indonesia. Studi

13

Indonesia, Undang Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1 angka 25 Bismar Nasution, “Keterbukaan dalam Pasar Modal”:Law & Finance Institusional Partnership, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2001 Hal 1 14

Universitas Sumatera Utara

23

perbandingan dengan Amerika Serikat mengenai hal yang sama dapat dilakukan karena sedikitnya tiga alasan.15 Pertama, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian perjanjian internasional, misalnya General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Globalisasi hukum ini terjadi melalui kontrak-kontrak bisnis internasional. Pengusaha pengusaha negara maju membawa transaksi transaksi baru ke negara negara berkembang, maka partner mereka dari negara negara berkembang menerima model model kontrak bisnis internasional. Persamaan ketentuan ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi, karena suatu negara mengikuti model negara lain berkaitan dengan institusi institusi hukum baru untuk mendapatkan akumulasi modal. Misalnya peraturan pasar modal berbagai negara dari “Civil Law” maupun “Common Law” berisikan substansi yang serupa atau tidak banyak berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan dana yang mengalir ke pasar pasar negara tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas batas negara. Mengalirnya dana dana ini diiringi dengan tuntutan ketentuan ketentuan pasar modal yang komperehensif, termasuk tuntutan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang semakin kuat.16 Pemikiran tersebut sejalan dengan pernyataan James A.Kehoe, bahwa internasionalisasi pasar modal telah berkembang sangat cepat. Para investor dapat 15 16

Ibid hal 1 Ibid hal 2


24

memiliki akses ke pasar mana saja dan setiap saat di dunia dengan munculnya teknologi

canggih

dibidang

komputer

dan

telekomunikasi,

sehingga

memungkinkan terjadinya perdagangan global secara terus menerus. Kehoe menambahkan bahwa meningkatnya partisipasi global di pasar sekunder, membuat dunia usaha yang mencari modal dapat memperoleh sumber keuangan di banyak negara dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Namun Kehoe mengingatkan, bahwa salah satu konsekuensi dari internasionalisasi pasar modal adalah meningkatnya jumlah kejahatan pasar modal yang melampaui batas batas negara (cross-border).17 Internasionalisasi pasar modal sejalan dengan kecenderungan arus globalisasi ekonomi yang membawa pasar modal satu negara terkait dengan pasar modal negara lain, sehingga pasar modal berbagai negara berlomba lomba menjadi pasar modal yang efisien. Oleh karena itu diperlukan peraturan pasar modal yang comparable dalam global market. Pada dasarnya perkembangan teknologi, komunikasi dan mobilitas dana- dana telah telah memberikan kontribusi ekonomi yang saling tergantung dalam kerangka pasar internasional. Di pasar modal saat ini sering kali diperdagangkan surat surat yang dikeluarkan oleh penerbit asing dan mungkin dioperasikan oleh pelaku pelaku usaha yang mempunyai kepentingan asing langsung maupun tidak langsung, melakukan bisnis dengan orang – orang yang berada di luar yurisdikasi. Internasionalisasi pasar modal telah menstimulisasi produk produk saham baru berdasarkan saham saham asing, yang 17

Jemes A. Kehoe, “Exporting Insider Trading Laws: The Enforcement of U.S. Insider Trading Laws Internationally, “Emory International Review, (Vol.9,1995) hal. 346 dikutip dari Bismar Nasution op cit hal 3


25

bisa diperdagangkan secara cross-border. Saham yang diperjual-belikan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) juga dapat diperoleh melalui New York Stock Exchange (NYSE).18 Untuk maksud tersebut beberapa negara telah mengadakan pembaharuan Undang Undang Pasar Modal mereka. Misalnya, Federal Securities Exchanges dan Securities Trading Act (SEA) yang berlaku di Swiss telah mengalami perubahan penting yang mulai efektif berlaku 1 Januari 1995. Tujuan perubahan peraturan ini adalah untuk membuat pasar modalnya efisien, fair, dan jujur dengan cara melakukan keterbukaan, agar dapat memberi jaminan perlindungan investor. Dalam menyambut new era ini, Jerman juga telah memperbaiki “The German Securities Trading Act”

pada tahun 1994. Perbaikan peraturan ini

bertujuan untuk menciptakan efisiensi peraturan pasar modalnya dengan memberikan penekanan peraturan pasar modalnya dengan memberikan penekanan pengaturan pada prinsip keterbukaan.19 The Netherlands telah membuat peraturan pasar modal yang baru “Wet Toezicht Effectenverkeer” pada 7 Maret 1991 dan mulai berlaku 15 Juni 1992.20 Dalam rangka pembaharuan Undang- undang Pasar Modal maka peraturan pasar modal Amerika Serikat Securities Act 1934 telah menjadi pusat perhatian, beberapa negara mengambil pola peraturan pasar modal Amerika Serikat dalam rangka menciptakan pasar yang efisien, khususnya mengenai pengaturan prinsip 18

Bismar Nasution Op cit Hal 3 Harmut Krause, “The German Securities Trading Act (1994); A Ban on Insider Trading and an issuer’s Affirmative Duty to Disclose Material Nonpublic Information, “The International Lawyer” (Vol 30 no.3, Fall 1996), hal 555- 587. Dikutip dari Bismar Nasution op cit hal 4 20 Bismar Nasution Op cit hal 4 19


26

keterbukaan, antara lain Brazil telah mengadopsi peraturan prinsip keterbukaan tersebut. Jepang juga telah melakukan perubahan peraturan pasar modalnya yang pada mulanya mengambil pola pengaturan pasar modal Amerika Serikat.21 Untuk membuat Undang- Undang Pasar Modal Indonesia comparable dengan undang undang pasar modal negara negara maju, maka Undang-Undang Pasar Modal Indonesia yang sekarang ada perlu dikaji, khususnya mengenai prinsip keterbukaan. Kajian ini sekaligus sebagai jawaban atas tuduhan investor asing bahwa tingkat kualitas keterbukaan perusahaan-perusahaan nasional sangat rendah. Upaya mengatasi masalah prinsip keterbukaan bertujuan untuk memfungsikan arus informasi ke pasar dan menciptakan informasi yang akurat. Dengan ini pelaku pasar dapat melakukan market dicipline berdasarkan keterbukaan informasi.22 Alasan kedua, memperbandingkan peraturan pasar modal Indonesia dengan Amerika Serikat, adalah karena pengaturan pasar modal di Amerika Serikat, adalah karena pengaturan pasar modal di Amerika Serikat telah teruji melalui perjalanan yang panjang sejak tahun 1933, tepatnya setelah Kongres pertama kalinya membuat Securities Act 1933 dan disetujui sebagai undang undang tanggal 26 Mei 1993. Pada mulanya pengaturan Pasar Modal di Amerika Serikat tersebut dilatarbelakangi pemikiran perlunya anti fraud melalui prinsip keterbukaan yang berasal dari doktrin Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, saat pasar modal mengalami kejatuhan pada Oktober 1929. Presiden 21 22

Ibid hal 4 Ibid hal 4-5


27

Roosevelt menyampaikan pesan kepada Mahkamah Agung dan Kongres mengenai suatu filosofi yang mendasar dalam proposal securities laws dengan doktrin perubahan peraturan kuno caveat emptor 23 menjadi caveat vendor. 24 . Doktrin ini telah menjadi filosofi dan sekaligus tujuan utama Securities Act 1933 yang mengatur penyediaan informasi fakta material dan untuk mencegah perbuatan curang dalam penjualan saham. Filosofi pengaturan Securities Act 1933 yang selanjutnya diperluas pengaturannya oleh Securities Exchange Act 1934 mengenai kewajiban prinsip keterbukaan dan anti fraud dalam pembelian dan penjualan saham di pasar modal pada saat lahirnya adalah untuk menanggapi jatuhnya pasar modal Oktober 1929, yang mengakibatkan krisis keuangan dan great depression, yang pada mulanya kejadian ini berasal dari gagalnya bank dan pialang yang meminjamkan uang untuk membeli saham pada masa great depression.25 Ketiga, sampai tahun 1987 Pasar Modal Amerika Serikat lebih maju atau telah berkembang dibandingkan dengan negara – negara lain. Karena sejak tahun 1700 secara informal kegiatan jual beli saham sudah dilakukan di New-York, Amerika Serikat. Pada tahun 1792, secara resmi dibentuk lembaga bursa di New York oleh 24 pialang yang menjadi cikal-cikal NYSE. Sekarang Pasar Modal Amerika Serikat terus maju atau berkembang, disusul Pasar Modal Jepang.26

23

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, (St Paul, Minn: West Publishing Co, 1990) Hal 222 24 Ibid hal 222 25 Bismar Nasution op cit hal 6 26 Ibid hal 7


28

Dilihat dari majunya Pasar Modal Amerika Serikat, dan banyaknya negara negara yang menjadikan Undang Undang Pasar Modal negara Amerika Serikat (Securities Act) sebagai model undang undang bagi negaranya sendiri, penekanan prinsip keterbukaan yang dilaksanakan Amerika Serikat pastilah memegang peran penting terhadap kesuksesan Pasar Modalnya. Jika dilihat Undang Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 di Indonesia dan dibandingkan dengan Securities Act, kedua Undang Undang ini memiliki substansi yang mirip dan sama sama menjunjung pentingnya prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan Pasar Modal. Dari hal ini, dapat disimpulkan pentingnya prinsip keterbukaan di Amerika Serikat, tidak kalah petingnya dengan Prinsip keterbukaan yang harus dilaksanakan dalam Pasar modal Indonesia. Sesuai dengan pembahasan sub bab ini, maka setidak tidaknya ada tiga fungsi dan makna prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Pertama, prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian (judgement) terhadap investasi, sehingga investor secara optimal dapat menentukan pilihan terhadap portofolio mereka. Makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi makin tinggi. Sebaliknya ketiadaan atau kekurangan seta ketertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, dan


29

konsekuensinya menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal.27 Kedua, prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi sacara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia.28 Dengan demikian prinsip keterbukaan dapat berperan dalam meningkatkan supply informasi yang benar, agar dapat ditetapkan harga pasar yang akurat. Halm ini menjadi penting karena berkaitan dengan pasar modal sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan informasi. Tanpa informasi peserta pasar tidak dapat mengevaluasi produk produk lembaga keuangan. Kalau informasi mengenai saham sedikit, maka investor yang melakukan investasi relatif kecil. Bisa juga terjadi bahwa suatu saham yang kualitasnya baik akan tetapi mempunyai harga yang rendah dari semestinya. Hal ini dapat terjadi apabila informasi mengenai saham tersebut tidak tersedia secara luas dan akurat. Dengan perkataan lain, informasi saham yang mutunya rendah dapat mengakibatkan harga saham itu menjadi lebih rendah dari semestinya. Karena itu, untuk menjual saham pada pasar primer dan pasar sekunder, manajemen perusahaan harus menjaga pasar. Artinya semua informasi yang relevan mengenai apa yang ada dan akan ada

27

Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel,1, The Economic Structure of Corporate Law ( Cambridge, Massachusetts, London: Harvar university Press, hal 1996) hal 296 dikutip dari Bismar Nasution op cit hal 8 28 Bismar Nasution op cit hal 8


30

harus dikemukakan. Jika tidak mereka akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya.29 Ketiga, prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud). Sangat baik untuk dipahami ungkapan yang pernah diungkapkan Barry A.K. Rider: “sun light is the best disinfectant and electric light the best policeman”. Dengan kata lain, Rider menyatakan bahwa :”more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse”. 30 Selanjutnya dia menyatakan bahwa dalam pasar keuangan pendapat tersebut tidak perlu lagi dibuktikan, tetapi lebih banyak bergantung pada informasi apa yang harus diungkapkan dan kepada siapa informasi itu disampaikan.

31

Fungsi prinsip keterbukaan untuk mencegah

terjadinya penipuan ini adalah pendapat yang paling tua.32 Prinsip keterbukaan telah menjadi fokus sentral dari pasar modal, dan Undang Undang Pasar Modal Indonesia juga mengatur pelaksanaan prinsip keterbukaan sehingga investor dan pelaku-pelaku bursa lainnya mempunyai informasi yang cukup dan akurat untuk pengambilan keputusan. 33 B. Pengertian Fakta Material dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1 angka 7, fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai 29

Ibid hal 8-9 Barry A.K Rider, “ Global Trens in Securities Regulation : The Changing Legal Climate. Dickinson Journal of International Law”, (Spring, 1995) hal 514 Dikutip dari Bismar Nasution op cit hal 9 30

32 33

Bismar Nasution Loc cit hal 9 Ibid hal 9-10


31

peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi efek pada Bursa Efek dan keputusan pemodal, calon pemodal serta pihak lain berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.34 Substansi Undang Undang Pasar Modal Indonesia dalam banyak hal mirip dengan Securities Act 1934. Kemiripan tersebut bukan saja dalam beberapa elemennya, tetapi terdapat persamaan dalam beberapa istilah. 35 Mengenai fakta material misalnya. Dikutip dari Black Law Dictionary, a fact is material and precludes grant of summary judgement if proof of that fact would have effect of establishing or refuting one of essential elements of a cause of action or defense asserted by the parties, and would necessarily affect application of appropriate principle of law to the rights and obligation of the parties. Secara khusus lagi mengenai Securities, yang jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia memiliki kaitan dengan Pasar Modal, dalam Black Law Dictionary menyatakan, to be a “material” fact within the Securities Act of 1933, it must concern information about which an average prudent investor ought reasonably be informed before purchasing a Security.36 Dari pengertian yang telah dipaparkan diatas, pada intinya, fakta material dalam Pasar Modal adalah suatu bentuk informasi yang penting atau memegang peran penting yang dapat menentukan harga saham, sehingga harus disampaikan kepada investor atau calon investor karena akan sangat memperngaruhi keputusan mereka. 34

Indonesia, Undang Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 7 Bismar Nasution op cit hal 10 36 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary opcit hal 977 35


32

Namun, jika diperhatikan secara mendalam ternyata beberapa peraturan yang terdapat dalam Undang Undang Pasar Modal Indonesia masih bersifat sumir atau tidak terperinci.37 Dalam Penjelasan Undang undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 memang ada disebutkan apa apa saja yang dikategorikan sebagai fakta material sebatas jenis peristiwa apa yang merupakan fakta material. Namun terkadang apabila dikaitkan dengan peristiwa riil yang terjadi pada kehidupan sehari hari, terdapat kesulitan dalam menentukan apakah hal tersebut merupakan fakta material, karena tidak ada penjelasan yang lebih mendalam lagi secara masing masing terhadap jenis jenis peristiwa yang dikategorikan sebagai fakta material dengan terperinci. Undang- Undang Pasar Modal Indonesia yang demikian itu membuka loophole yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tidak beritikad baik. Dengan perkataan lain, karena tidak terperincinya standar penentuan fakta material sangat berpotensi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbuatan curang dalam penjualan saham dan merugikan investor. Ketentuan standar penentuan fakta material dan ketentuan perbuatan curang adalah nafas hukum pasar modal.38 Apabila suatu kejadian sulit untuk ditentukan sebagai suatu informasi atau fakta material, maka konsep kewajiban untuk menyampaikan informasi (duty of

37 38

Bismar Nasution op cit hal 11 Ibid hal 11


33

disclose) itu menjadi terhambat. Untuk menentukan apakah suatu informasi adalah fakta material atau bukan tergantung kepada beberapa pandangan.39 Pertama, suatu informasi diklasifikasikan sebagai fakta material bila 3

informasi yang sifatnya tidak publik tersebut /4 menurut pemegang saham yang berakal sehat, adalah penting bagi para pemegang saham, bukan semata mata karena apa yang ingin mereka ketahui. Bila fakta yang dihilangkan atau pernyataan yang tidak benar itu secara substantif mungkin berarti (penting) sehingga dapat mengubah informasi yang menjadi milik masyarakat, maka fakta tersebut adalah material. Kedua, penafsiran tentang fakta material berkembang kepada apa yang dimaksud dengan informasi “firm specific”. Standarnya adalah informasi yang spesifik untuk perusahaan yang bersangkutan. Standar informasi yang firm spesific ini merupakan standar baru, suatu terobosan terhadap standar fakta material sebagaimana lazimnya diatur oleh federal securities laws. Berdasarkan standar baru ini, kewajiban penyampaian informasi tidak lahir berdasarkan federal securities laws, tetapi berdasarkan adanya informasi yang bersifat firm spesific. Suatu informasi itu tidak dapat menjadi material, kecuali informasi itu memiliki firm specific. Pengadilan menggunakan pendekatan firm specific ini dan dengan secara hati hati menghindarkan preseden dalam menentukan kewajiban untuk menyampaikan informasi. Pengadilan juga menghindarkan pendekatan yang 39

Ibid hal 11


34

konvensional yaitu apakah informasi tersebut penting untuk investor yang berakal sehat dalam membuat keputusan investasi. Pendekatan ini digunakan oleh hakim Frank. H. Easerbrook sebagai suatu cara untuk menentukan fakta material, dengan alasan formulasi yang dipakai selama ini dalam beberapa hal tidak cukup. Ketiga, di Indonesia ada pula yang berpendapat bahwa suatu informasi merupakan fakta material bila informasi tersebut dapat mempengaruhi turun naiknya harga saham. Para investor khususnya investor profesional institusional harus selalu aktif mengumpulkan berbagai informasi dan memanfaatkannya untuk memahami harga harga saham yang ditawarkan dalam pasar perdana maupun pasar sekunder yang mengandung fakta material. Setiap Perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir kerja ke – 2 (kedua) setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.40 Informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain sebagai berikut:41

40

Zulfi Chairi, SH, Keterbukaan (Disclosure) di Pasar Modal , Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal 7diambil dari Repository.usu.ac.id 41 Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 Tanggal : 24 Januari 1996 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik


35

1. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, pembentukan usaha patungan; 2. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham; 3. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya; 4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting; 5. Produk atau penemuan baru yang berarti; 6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; 7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang; 8. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang mateial jumlahnya; 9. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material; 10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting; 11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau Direktur dan Komisaris perusahaan; 12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain; 13. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan; 14. Penggantian Wali Amanat. Penentuan fakta material dalam Undang Undang Pasar Modal Indonesia tersebut mirip dengan pendapat pengadilan dalam List v Fashion Park, Inc, 340F, ad 457 (2dCir. 1965) yang menyatakan bahwa “fakta material adalah meliputi fakta fakta yang secara rasional dan objektif mempengaruhi nilai saham perusahaan. Namun, pendapat pengadilan dalam kasus List berkenaan dengan


36

fakta material itu tidak diikuti lagi oleh pengadilan berikutnya. Sekarang ini, pengadilan di Amerika Serikat telah mengembangkan konsep baru penentuan fakta material.42 Kepercayaan terhadap informasi menjadi standar penentuan informasi material, pernah dinyatakan melalui Merril Lynch, Pierre, Fenner & Smith. Inc. v, 43 S.E.C.933 (1968). Pengadilan berpendapat bahwa informasi yang dipercayakan Douglas kepada pendaftar sangat penting, karena informasi tersebut dapat mempengaruhi investor untuk membeli atau menahan saham Douglas.43 Dengan demikian, kepercayaan investor rasional terhadap suatu informasi yang dapat mempengaruhi harga, masuk dalam kategori material. Berdasarkan ini, fakta material mencakup seluruh faktor faktor yang mempengaruhi harga saham yang dipercaya investor dapat mempengaruhi harga saham. Ukuran penentuan fakta material berdasarkan keercayaan ini menjadi test, sekaligus memperkaya ketentuan terminologi fakta material.44 Melihat perkembangan yang terjadi dalam kasus – kasus pasar modal , maka terminologi fakta material, yang sekaligus dapat mempengaruhi harga saham telah mengalami perkembangan yang signifikan. Harga saham tersebut dipengaruhi oleh investor yang rasional.45 Dalam peraturan pasar modal yang berlaku sekarang di Indonesia juga disebutkan, bahwa fakta material ditentukan oleh sesuatu yang dapat mempengaruhi investor untuk melakukan investasi. 42

Bismar Nasution op cit hal 66 Ibid hal 72 44 Ibid hal 72 45 Ibid hal 72 43


37

C. Kaitan Fakta Material dan Kewajiban Keterbukaan dalam Pasar Modal Apabila diperhatikan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam hukum pasar modal, maka pengaturannya sangat banyak mengenai ketentuan kewajiban keterbukaan (mandatory disclosure) bagi emiten atau perusahaan publik. Oleh karena itu terdapat pendapat bahwa fokus sentral dari hukum pasar modal adalah prinsip keterbukaan (disclosure principle), oleh karena perannya membuat investor atau pemegang saham dan pelaku pelaku bursa mempunyai informasi yang cukup dan akurat dalam pengambilan keputusannya dalam berinvestasi. Dengan informasi ini dapat diantisipasi terjadinya perbuatan curang atau misleading statement berupa misrepresentation atau omission dan misstatement serta insider trading di pasar modal.46 Pentingnya prinsip keterbukaan dalam pasar modal, juga telah ditekankan oleh hasil studi International Federation of Stock Exchanges (FIBV) pada tahun 1998. Disebutkan

bahwa

dalam

rangka

menuju

milenium

ketiga

orientasi

pengembangan pasar modal dunia adalah menciptakan pasar modal- pasar modal yang likuid dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian pasar modal dimana mana cenderung meningkatkan hal hal yang antara lain terkait dengan keterbukaan. Perlu diingat, bahwa berkembangnya suatu pasar modal sangat tergantung pada kemampuan lembaga lembaga yang ada di pasar modal untuk memberikan keamanan investasi dan kualitas pelayanan yang tinggi. Keamanan 46

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH, Diktat Hukum Pasar Modal, Teaching Material Hukum Pasar Modal Fakultas Hukum USU Hal 2


38

dan kualitas jasa yang tinggi diperlukan untuk menarik sumber daya domestik agar terlibat di pasar modal dan juga meupakan tuntutan dari investor internasional. Hasil riset International Organization of Securities Commision (IOSCO) mengungkapkan bahwa pasar modal yang mengembangkan sistem yang aman dan efisien terbukti lebih menarik lagi bagi investor domestik maupun asing.47 Oleh karena itu, perlu pengaturan yang dapat mengembangkan pasar modal menjadi efisien mengingat pasar modal telah lama dipandang sebagai barometer dalam hakekat bisnis. Federal Reverse Board (FRB) memformulasikan kebijaksanaan moneternya dengan mengikuti 12 indikator ekonomi, diantaranya adalah pasar modal. Selama bertahun tahun FRB telah merumuskan, bahwa pasar modal dapat membantu ramalan dan bentuk bisnis yang akan datang.Sebagai salah satu indikator ekonomi, kedudukan pasar modal dalam menunjang perekonomian nasional mempunyai peran yang strategis.48 Untuk lebih memahami pembenaran prinsip keterbukaan tersebut, dapat diikuti pengamatan Coffee tentang perlunya sistem ketebukaan wajib, adalag suatu teori sederhana yang dapat menjelaskan bagaimana sistem keterbukaan difokuskan. 49 Pertama, karena informasi memiliki berbagai karakteristik dari suatu barang umum, maka penelitian saham cenderung kurang tersedia. Kurangnya ketersediaan infrmasi bukan berarti bahwa informasi yang diberikan emiten tidak dapat diverifikasi secara optimal dan bahwa kurangnya upaya yang 47

Bismar Nasution op cit hal 23 Ibid hal 23 49 Ibid hal 24-25 48


39

dilakukan terhadap pencarian informasi material dari sumber emiten. Sistem keterbukaan wajib dapat dilihat sebagai suatu strategi pengurangan biaya dengan konsekuensi masyarakat mensubsidi biaya pencarian guna menjamin adanya informasi dalam jumlah besar dan pengujian akurasi yang lebih baik. Walaupun hasil akhir dari peningkatan upaya yang demikian secara signifikan tidak mempengaruhi keseimbangan dari keuntungan (advantage) antara penjual dan pembeli, atau bahkan tujuan dari distributive fairness yang lebih umum, namun hal itu mampu meningkatkan alokasi efisiensi pasar modal dan pada akhirnya peningkatan tersebut menunjukkan suatu pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif. Kedua, ada dasar substansial untuk dipercaya bahwa ketidakefisienan yang lebih besar akan terjadi tanpa sistem keterbukaan wajib karena biaya sosial yang berlebih akan dikeluarkan investor untuk mengejar laba perdagangan. Sebaliknya pengkolektifan dapat mengurangi saocial waste yang timbul dari kesalahan alokasi sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan ini. Ketiga, teori self-induced disclosure, yang sekarang populer di antara para teoritisi perusahaan dan sebagaimana diyakini oleh Easterbrook dan Fischel, hanya memiliki validitas terbatas. Suatu kelemahan khusus dalam teori tersebut adalah mengabaikan signifikansi kontrol perusahaan dan terlalu banyak menganggap bahwa kepentingan manajer dan pemegang saham dapat diluruskan secara sempurna. Pada kenyataannya, prasyarat besar yang ditentukan oleh para teoritis ini, diperlukan untuk efektifnya sistem keterbukaan sukarela (disclosure voluntary system) sepertinya tidak memuaskan. Walaupun manajemen dapat


40

dipengaruhi melalui incentive contract device untuk mengidentifikasi kepentingan diri sendiri dengan maksimalisasi nilai saham, namun manajemen masih memiliki kepentingan dalam mengakuisisi penyertaan pemegang saham pada suatu harga diskon, sedikitnya sepanjang manajemen masih dapat melakukan insider trading atau leveraged buyouts. Karena insentif bagi keduanya mungkin masih kuat, maka masalah akan muncul sebab manajemen mendapat kentungan dengan memberikan sinyal yang salah terhadap pasar. Keempat, dalam pasar modal yang efisien, masih ada informasi lain yang dibutuhkan investor rasional untuk mengoptimalkan portofolio sahamnya. Informasi yang demikian sangat baik diberikan melalui suatu sistem keterbukaan wajib. Pengamatan Coffee tentang perlunya mempertahankan sistem keterbukaan wajib dapat dijadikan sebagai dasar penerapan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik. Gunanya untuk mengatur pemberian informasi mengenai keadaan keuangan dan informasi lainnya kepada investor. Dengan perkataan lain, tujuan yang ingin dicapai ketentuan ini adalah untuk menghasilkan berbagai hal yang seharusnya diketahui oleh pembeli sebelum ia membeli suatu saham.50 Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan itu, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta material atau tidak meratanya informasi bagi investor disebabkan ada informasi yang tidak disampaikan dan bisa juga terjadi informasi yang belum 50

Ibid hal 26


41

tersedia untuk publik telah disampaikan kepada orang orang tertentu, seperti kepada seseorang atau kelompok investor lainnya.Sedangkan informasi itu sangat berfungsi karena berisi fakta material, yang dapat dibuat sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi.51 Antisipasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya sistem keterbukaan wajib bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.52 Pengungkapan informasi tentang fakta material secara akurat dan penuh diperkirakan dapat merealisasikan tujuan prinsip keterbukaan dan mengantisipasi tibulnya pernyataan yang menyesatkan bagi investor. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat sedikitnya tiga tujuan ditegakkannya prinsip keterbukaan di pasar modal.

53

Pertama, menjaga

kepercayaan investor. Pelaksanaan prinsip keterbukaan guna meningkatkan kepercayaan investor atau publik terhadap pasar modal sangat penting untuk diperhatikan. Karena apabila terjadi krisis kepercayaan atau ketidakpercayaan investor terhadap pasar modal dan perekonomian, maka investor menarik modal mereka dari pasar. Akibatnya pasar dan perekonomian akan rusak secara keseluruhan.

Ketiadaan

keterbukaan

atau

ketertutupan

informasi

akan

51

Ibid hal 26 Ibid hal 26 53 Ibid hal 27 52


42

menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Akibatnya investor sulit mengambil keputusan untuk berinvestasi melalui pasar modal. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa apabila makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk berinvestasi semakin tinggi. Sebaliknya ketiadaan atau ketertutupan informasi dapat menimbulkan keragu raguan investor untuk berinvestasi. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa tujuan prinsip keterbukaan untuk menjaga kepercayaan investor dalam pasar modal merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Kedua, tujuan pelaksanaan prinsip keterbukaan untuk membantu menetapkan harga pasar yang akurat, relevan dengan kebutuhan investor canggih atau profesional yang memerlukan informasi untuk keputusan investasi. Karena dalam pasar modal yang modern harga saham tidak ditentukan oleh investor investor individual amatir atau investor biasa, tetapi oleh investor profesional. Dalam hal ini, tidaklah penting apakah investor biasa mengerti atau tidak tentang informasi yang disampaikan. Yang utama adalah informasi itu harus diinformasikan tanpa memperhatikan siapa yang memperolehnya terlebih dahulu. Cara penyampaian informasi di atas didasarkan pada asumsi bahwa harga tercermin dari informasi yang efisien. Hal ini membenarkan bahwa keakuratan harga sebagai akibat yang menguntungkan dari keterbukaan. Tujuan prinsip keterbukaan yang ketiga adalah perlindungan terhadap investor. Tidak berlebihan apabila undang undang pasar modal suatu negara, termasuk Indonesia, mewajibkan prinsip keterbukaan, walaupun negara tersebut


43

telah mempunyai ketentuan anti-fraud, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Suatu negara walaupun telah mempunyai

ketentuan anti-fraud, tetapi tidak mempunyai peraturan keterbukaan wajib bagi perusahaan go public akan dapat merugikan investor. Dalam keadaan seperti itu perusahaan dapat memberikan informasi sepanjang ia bersedia, atau ia dapat diam tanpa adanya suatu informasi atau memberikan informasi tidak tepat waktu. Apabila ketentuan prinsip keterbukaan ini tidak ada, maka kecenderungan penipuan tersebut sulit dihindari. Keterbukaan wajib harus ditegakkan sesuai dengan peraturan pasar modal yang mengatur keterbukaan harus dilaksanakan dengan prinsip ketinggian derajat akurasi informasi dan derajat kelengkapan informasi secara fair. Sebaliknya peraturan pasar modal melarang penipuan atas pemberian informasi yang salah, kebenaran yang tidak lengkap dan diam sama sekali terhadap informasi. Pelarangan terhadap pemberian informasi yang tidak akurat tersebut bertujuan agar informasi tidak menyesatkan investor dan tidak merusak harga saham. Harga saham yang akurat berkaitan dengan keakuratan informasi yang diterima investor pada saat pengambilan keputusan dalam perdagangan saham.54 Dari pemaparan diatas, dapat kita lihat bahwa kewajiban keterbukaan dengan fakta material sangat erat kaitannya. Fakta material harus disampaikan oleh emiten atau perusahaan kepada publik atau masyarakat, karena dalam perusahaan publik, saham diperjual belikan secara luas kepada masyarakat. Dengan kata lain, investor atau pemegang saham dari perusahaan go public adalah masyarakat. 54

Ibid hal 65


44

Kewajiban keterbukaan terhadap fakta material harus ditegakkan agar ketiga tujuan sebagaimana yang disebutkan diatas dapat tercapai. D. Ketentuan Fakta Material Dalam Perundang Undangan di Indonesia Informasi atau fakta Material menurut UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 7 adalah informasi atau fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Berdasarkan penjelasan UU nomor 8 tahun 1995 pasal 1 angka 7 ini, Informasi atau Fakta Material adalah antara lain informasi mengenai;55 1. Penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquisition), peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan; 2. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividend); 3. Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya; 4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting; 5. Produk atau penemuan baru yang berarti; 6. Perubahan tahun buku perusahaan; dan 7. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. Kemudian ketetuan dalam UU no. 8 Tahun 1995 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam salah satu peraturan pelaksanaannya, yaitu lewat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Masyarakat (Publik). Antara lain ditentukan bahwa 55

Indonesia, Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 7


45

apabila terjadi kejadian atau fakta material, maka haruslah melaporkan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat selambat lambatnya pada hari kerja ke dua setelah kejadian tersebut.56 Dalam keputusan ketua Bapepam tersebut (No. 86/Pm/1996) kembali diberikan contoh (yang lebih terperinci) tentang informasi atau kejadian material yang diperkirakan dapat mempengaruhi nilai efek dari perusahaan tersebut atau keputusan investasi modal. Contoh contoh informasi atau fakta material tersebut adalah sebagai berikut:57 1. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, pembentukan usaha patungan; 2. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham; 3. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya; 4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting; 5. Produk atau penemuan baru yang berarti; 6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; 7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang; 8. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang mateial jumlahnya; 9. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material; 10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;

56

Zulfi Chairi, SH op cit hal 19 Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 Tanggal : 24 Januari 1996 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik 57


46

11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau Direktur dan Komisaris perusahaan; 12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain; 13. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan; 14. Penggantian Wali Amanat; 15. Perubahan tahun fiskal perusahaan. Disamping hal hal yang telah disebutkan diatas, maka menurut UU no 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal serta berbagai Perundang undangan lainnya, masih banyak kejadian atau hal lain yang mesti dilaporkan atau bahkan diumumkan kepada masyarakat. Beberapa di antara kewajiban menyampaikan laporan insidentil khusus adalah sebagai berikut:58 a. Laporan karena benturan kepentingan. Yang dimaksud dengan benturan kepentingan di sini adalah adanya kepentingan ekonomis yang berbeda antara perusahaan dengan pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan. Perundang undangan mensyaratkan agar umumnya transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut harus disampaikan kepada Bapepam no. Kep84/PM/1996.

Bahkan

dalam

hal

terjadinya

benturan

kepentingan dalam bentuk yang secara populer dikenal dengan istilah “akuisisi internal” maka di samping harus memenuhi 58

Zulfi Chairi, SH op cit hal 20


47

berbagai persyaratan lainnya,

dipersyaratkan

pula agar

pengumuman akan diselenggrakan rapat umum pemegang saham (RUPS) mesti dilakukan lewat dua surat kabar yang beredar secara nasional b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Karena dana hasil dari listing emiten diperoleh dari masyarakat

(investor

publik)

maka

masyarakat

tetap

berkepentingan agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan yang semula dijanjikan oleh emiten. Untuk it sebagai pengawasannya, maka emiten wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut kepada Bapepam selama sisa dana tersebut dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan sekali, yaitu bulan Maret, Juni. September, dan Desember yang dalam hal ini disampaikan kepada Bapepam selambat lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya c. Keterbukaan Informasi Dalam Hal terjadinya Tender Offer Menurut pasal 83 UU. No 8 tahun 1995, maka pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli efek pada perusahaan terbuka wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan kewajaran, dan pelaporan sebagaimana ditetapkan oleh perundang undangan.


48

d. Keterbukaan Informasi dalam Hal terjadinya Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Merger (penggabungan), akuisisi (pengambilalihan), dan konsolidasi (peleburan) merupakan suatu topik bergengsi sekaligus krusial dalam hukum perseroan. Karena itu UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal vide Pasal 84 menghendaki agar setiap merger, akuisisi, dan konsolidasi wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan. Disamping itu ketentuan keterbukaan untuk hal tersebut seperti yang ada dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga dianggap berlaku, antara lain menyangkut dengan kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. e. Laporan Oleh Pemegang Saham tertentu Setidak-tidaknya ada dua kelompok pemegang saham yang oleh perundang undangan diharuskan untuk menyampaikan laporannya kepada Bapepam, yang salinan dan laporan tersebut harus tersedia untuk dilihat oleh publik. f. Laporan oleh Pihak-Pihak Lainnya Disamping pihak-pihak seperti telah disebutkan di atas, maka masih banyak pihak pihak lain yang oleh perundang undangan diharuskan melakukan disclosure, antara lain lewat kewajiban melakukan pelaporannya kepada Bapepam. Pasal 85 UU No. 8 Tahun 1995 dengan tegas membebankan kewajiban


49

menyampaikan laporan nerkala dan insidentil kepada Bapepam Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan pihak pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Dari penjelasan diatas, maka dapat dilihat, di Indonesia, fakta material dalam peraturan Peraturan Perundang Undangan yang ada, merupakan fakta yang harus segera disampaikan kepada publik (masyarakat), berdasarkan prinsip keterbukaan dalam pasar modal pasal 1 ayat 25 Undang Undang nomor 8 tahun 1995, yang menyatakan prinsip keterbukaan dalam Pasar Modal adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut, karena fakta tersebut bersifat material yaitu dapat mempengaruhi keputusan investor/ pemegang saham yang dalam hal ini adalah masyarakat. Dalam Perundang Undangan di Indonesia, penyalahgunaan atas fakta material dan kewajiban keterbukaan, akan dikenakan sanksi baik sanksi administratif, pidana maupun perdata berdasarkan yang diatur dalam Undang Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Pasal 102 Undang Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan kewenangan Bapepam untuk


50

memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal tersebut. Sedangkan pasal 104 dan pasal 107 Undang Undang Pasar Modal menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk misrepresentation dan omission, serta insider trading. Pasal 111 Undang Undang Pasar Modal tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggung jawaban ganti kerugian.59

59

Ibid hal 21


BAB II. Penentuan Fakta Material Dalam Kerangka Kewajiban Keterbukaan di. Pasar Modal. A. Makna Kewajiban Keterbukaan dalam Pasar Modal

Recommend Documents