KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL OLEH: DJUSTINI SEPTIANA BAPEPAM--LK BAPEPAM Jakarta 14 Juli 2011
1
Aspek Keterbukaan Informasi Kewajiban pelaporan, baik secara berkala maupun insidentil Kewajiban melakukan keterbukaan informasi dalam rangka aksi korporasi 2
Kewajiban pelaporan, baik secara berkala maupun insidentil Laporan Berkala I.
Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
II. Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum III. Peraturan Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik
3
Kewajiban pelaporan … (lanjutan) IV. Peraturan Nomor X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain V.
Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang
Kewajiban pelaporan … (lanjutan) Laporan Insidentil I.
Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
II. Peraturan nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pailit III. Peraturan Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi pemegang Saham Tertentu
5
Kewajiban pelaporan secara berkala
6
I.
Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala:
A. Laporan Keuangan Tahunan B. Laporan Keuangan Tengah Tahunan
7
A. Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Keuangan Tahunan yang wajib disampaikan: – Memenuhi unsur laporan keuangan dan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku umum – Wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama – Wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia – Wajib disertai dengan Opini Akuntan – Wajib disampaikan sebanyak 4 eksemplar dengan minimal 1 dalam bentuk asli
• Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan: – Paling lambat akhir bulan ke 3 setelah tanggal laporan keuangan tahunan, dengan ketentuan jika batas akhir penyampaian jatuh pada hari libur maka wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya – Dalam hal Emiten telah menyampaikan Laporan Tahunan sebelum batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, maka tidak diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 8
A. Laporan .. (lanjutan) • Laporan Keuangan Tahunan wajib diumumkan kepada publik melalui 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia • Bukti pengumuman wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal pengumuman
9
B. Laporan Tahunan:: Tahunan
Keuangan
Tengah
• Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang wajib disampaikan: – Memenuhi unsur laporan keuangan dan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku umum – Wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama – Wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia – Dapat disertai dengan Opini Akuntan atau Penelaahan Terbatas oleh akuntan
• Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan: – Paling lambat akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan – Paling lambat akhir bulan ke 2 setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas – Paling lambat akhir bulan ke 3 setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan yg memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan dengan ketentuan jika batas akhir penyampaian jatuh pada hari libur maka wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya 10
B. Laporan Keuangan Tengah (lanjutan)
…
• Laporan Keuangan Tengah Tahunan wajib diumumkan kepada publik melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia • Bukti pengumuman wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambatlambatnya 2 hari kerja setelah tanggal pengumuman 11
II.
Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
• Waktu Penyampaian: – Disampaikan secara berkala setiap 3 bulan – Penyampaian paling lambat tgl 15 bulan berikutnya
• Bentuk dan Isi laporan disusun sesuai Formulir X.K.4-1 • Perubahan Penggunaan Dana Hasil Emisi: – Wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK – Harus mendapat persetujuan Pemegang Saham atau Pemegang Obligasi dan Wali Amanat
• Realisasi penggunaan dana hasil emisi wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam RUPS 12
III. Peraturan Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik • Laporan Tahunan yang wajib disampaikan: – Wajib disampaikan sebanyak 4 eksamplar dengan minimal 1 dalam bentuk asli – Laporan Tahunan dalam bentuk asli wajib ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris – Wajib disampaikan sebanyak 6 eksamplar dengan minimal 1 dalam bentuk asli dalam hal penyampaiannya sebelum batas tanggal penyampaian LKT
• Waktu penyampaian: – Paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir, atau – Pada saat Laporan Tahunan tersedia untuk pemegang saham dalam rangka RUPS (pada saat panggilan RUPS) 13
III. Peraturan Nomor X.K.6 …. (lanjutan) • Bentuk dan Isi laporan: – Wajib disajikan dalam bahasa Indonesia – Wajib dicetak pada kertas berwarna terang dan berkualitas baik dengan ukuran 21x30 cm – Wajib memuat rincian atas: ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan – Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris 14
IV. Peraturan Nomor X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain • Merupakan pengecualian dari Peraturan Nomor X.K.2 dan Peraturan X.K.6 mengenai batas waktu penyampaian pelaporan oleh Emiten yaitu dengan mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara dimana saham Emiten dicatatkan • Substansi informasi yang disampaikan dalam laporan berkala tetap wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 dan Peraturan X.K.6
V. Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang • Kewajiban melakukan pemeringkatan Efek Bersifat Utang oleh Emiten pada saat: – Menerbitkan Efek Bersifat Utang melalui Penawaran Umum – Setiap tahun sampai dengan Efek Bersifat Utang jatuh tempo dan dibayar lunas – Adanya fakta material atau peristiwa penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten memenuhi kewajiban dan/atau mempengaruhi risiko yang dihadapi pemegang Efek Bersifat Utang
• Waktu penyampaian – Paling lambat 14 hari setelah masa berlaku hasil pemeringkatan terakhir berakhir, Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan Efek kepada Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek, serta mengumumkan dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
Peraturan Nomor IX.C.11…(lanjutan) – Paling lambat akhir hari kerja ke 2 setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan dan pendapat lain terkait pemeringkatan karena adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten atau mempunyai resiko bagi pemegang Efek bersifat hutang, Emiten wajib menyampaikan ke Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkannya dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional – Paling lambat 90 hari sebelum Efek Bersifat Utang jatuh tempo, Emiten wajib menyampaikan ke Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkannya dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, hasil pemeringkatan baru, pernyataan dan pendapat atas Efek yang bersifat utanjg yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
Peraturan Nomor IX.C.11…(lanjutan) – Paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Pemeringkat Efek tentang pencabutan, penarikan kembali atau pembatalan hasil pemeringkatan dalam hal hasil pemeringkatan atas Efek dicabut, ditarik kembali atau dibatalkan, atau sejak diterimanya hasil pemeringkatan ulang dalam hal dilakukan pemeringkatan ulang atas Efek bersifat utang, Emiten wajib wajib menyampaikan ke Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkannya dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional – Seluruh bukti pengumuman melalui surat kabar wajib disampaikan ke Bapepam-LK paling lambat 2 hari kerja setelah pengumuman.
Kewajiban pelaporan insidentil
19
I.
Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
• Waktu Penyampaian: – Akhir hari kerja ke 2 setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek atau keputusan pemodal
• Informasi atau Fakta Material: – Penggabungan usaha,pembelian saham, peleburan atau pembentukan usaha patungan – Pemecahan saham atau pembagian dividen saham – Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya – Perolehan atau kehilangan kontrak penting – Produk atau penemuan baru yang berarti – Perubahan pengendalian atau perubahan manajemen 20
I.
Peraturan Nomor X.K.1 … (lanjutan)
– – – – – – – – –
Pembelian kembali atau pembayaran Efek besifat utang Penjualan tambahan Efek yang material jumlahnya Pembelian atau kerugian aktiva yang material Perselisihan tenaga kerja Tuntutan hukum terhadap perusahaan, direktur dan/atau komisaris Mengajukan penawaran untuk membeli Efek perusahaan lain Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan Penggantian Wali Amanat Perubahan Tahun Fiskal perusahaan 21
II. Peraturan nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pailit • Waktu Pelaporan – Sesegera mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke 2 sejak Emiten mengalami kegagalan, mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan, atau mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit
• Kondisi yang mewajibkan keterbukaan informasi: – Gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan memenuhi kewajiban kepada pihak yang tidak terafiliasi – Emiten yang diajukan ke Pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit 22
III. Peraturan Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu • Waktu Pelaporan: – Paling lambat 10 hari setelah terjadinya transaksi perubahan kepemilikan saham
• Kewajiban Pelaporan oleh: – Direksi atau komisaris perusahaan yang memiliki saham perusahaannya – Setiap pihak yang memiliki paling sedikit 5% atas saham yang disetor perusahaan
• Informasi yang wajib disampaikan, meliputi: – – – – –
Nama,tempat tinggal dan kewarganegaraan Jumlah saham yang dibeli atau dijual Harga pembelian dan penjualan per saham Tanggal transaksi Tujuan dari transaksi
23
Kewajiban melakukan keterbukaan informasi dalam rangka aksi korporasi
24
Kewajiban Melakukan Keterbukaan Informasi … (lanjutan) I. II. III. IV. V. VI.
Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender 25
Kewajiban Melakukan Informasi … (lanjutan)
Keterbukaan
VII. Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten VIII. Peraturan Nomor IX.H.1 tentang pengambilalihan Perusahaan Terbuka IX. Peraturan Nomor IX.I.1 tentag Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham X. Peraturan Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi XI. Peraturan Nomor XI.B.2 tentang pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik 26
Terima kasih
27
