BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP KETERBUKAAN DALAM KEGIATAN PASAR MODAL
2.1
Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal 2.1.1 Pengertian Pasar Modal Secara sederhana “pasar”, bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dimana dalam transaksi jual beli tersebut berdasarkan adanya penawaran dan permintaan akan suatu komoditas atau jasa. Adapun perkataan “modal” (capital) dapat dibedakan menjadi:25 1. Barang modal (capital goods) seperti tanah, bangunan, gedung, mesin; 2. Modal uang (fund) yang berupa financial assets. Pasar modal mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund) untuk tujuan investasi jangka menengah (middle term investment) dan jangka panjang (long term investment). Kedua pihak melakukan jual beli modal uang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa Efek. 25
M. Irsan Nasarudin, op.cit., h.10.
25
26
Secara teoritis pasar modal (capital market) didefinisikan sebagai perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentyk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private sectors). Pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (financial market), karena pasar keuangan memperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang, baik yang bersifat negotiable maupun yang nonnegotiable.26 Pasar modal adalah pasar tempat memperdagangkan berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya saham (ekuiti/penyertaan), obligasi (surat utang), reksadana, produk derivative seperti option, futures, warrant, right, maupun instrument lainnya. 27 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.28 UUPM Pasal 1 angka 13 mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek 26
Budi Untung, 2011, Hukum Bisnis Pasar Modal, ANDI, Yogyakarta, h.7.
27
Iswi Hariyani, 2010, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Visi Media, Jakarta, h.8.
28
Tavinayati, op.cit, h.3.
27
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 2.1.2 Fungsi Pasar Modal Pada dasarnya, terdapat empat peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara, yakni: 29 a. Sebagai Sumber Penghimpun Dana Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpun dana selain sistem perbankan. Umunya, di negara berkembang, pasar modal belum berkembang dengan baik. Sebaliknya, perbankan sudah lama dekenal sehingga menjadi lembaga yang dominan dalam menghimpun dana masyarakat. b. Sebagai Alternatif Investasi Para Pemodal Jika tidak ada pilihan investasi lain, maka para pemodal hanya menginvestasikan dananya dalam sistem perbankan dan atau pada real assets. Namun, dengan adanya pasar modal, memberikan kesempatan kepada
para
pemodal
untuk
membentuk
portofolio
investasi
(mengkombinasikan dana pada berbagai kemungkinan investasi) dengan mengharapkan keuntungan yang lebih dan sanggup menanggung sejumlah risiko tertentu yang mungkin tejadi.
29
Budi Untung, op.cit, h.10.
28
c. Biaya Penghimpun Dana Melalui Pasar Modal Relatif Rendah Melalui pasar modal suatu perusahaan akan mendapat dana dengan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan menjamin dana pada bank. d. Pasar Modal Akan Mendorong Perkembangan Investasi Pembangunan membutuhkan investasi besar dan pasar modal merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan besar dalam memobilisasi dana investasi tersebut. 2.1.3 Pelaku Pasar Modal Keterlibatan para pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal bersifat terus-menerus, dan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan keberlangsungan hidup lembaga-lembaga itu sendiri. Bahkan sangat menentukan hidup matinya pasar modal. Tanpa peranan para pelaku pasar modal, maka pasar modal tidak dapat hidup. Begitu pula sebaliknya, tanpa pasar modal, para pelaku pasar modal tidak dapat berkembang dengan baik. Adapun para pelaku pasar modal adalah sebagi berikut: a. Pelaku Utama Pasar Modal 1) Emiten Berdasarkan pasal 1 angka 6 UUPM, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Bila suatu perusahaan melakukan penawaran umum melalui pasar modal berarti dana yang diperolehnya
29
berasal dari publik, baik individu aupun institusi. Pemanfaatan dana publik juga didorong oleh tiga hal, yaitu: 30 a) Perluasan usaha Untuk mempertahankan eksistensinya, suatu perusahaan harus memperluas usaha dan perluasan usaha membutuhkan manajemen yang profesional dan tambahan modal. b) Perbaikan struktur modal Restrukturisasi modal yaitu merubah komposisi modal dimana modal saham menjadi lebih besar dan modal pinjaman menjadi lebih kecil. Hal ini dilakukan bila perusahaan mengalami kerugian karena dibebani oleh pembayaran bunga dan utang. c) Divestasi (Pengalihan pemegang saham) Divestasi adalah tindakan mengalihkan saham dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. 2) Investor Investor adalah pihak yang memiliki kelebihan dana setelah sebagian dananya dipakai untuk konsumsi kemudian menggunakannya untuk investasi. Sebenarnya banyak orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana tetapi hanya sedikit yang mampu melakukan investasi yang lebih menguntungkan. Hal ini disebabkan karena perbedaan tingat pendidikan, akses terhadap informasi dan berbagai kebijakan 30
Ibid, h.68.
30
pemerintah yang mengatur masalah-masalah investasi. Undang-Undang Penanaman Modal Asing membedakan antara investor asing dan domestik. Investor mempunyai dua kesempatan untuk melakukan investasi di pasar modal dengan tujuan berbeda, yaitu: 31 a) Kesempatan pertama pada pasar perdana (primary market), yaitu kesempatan antara saat ijin go public diberikan kepada perusahaan sampai waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara emiten dengan penjamin emisinya. b) Kesempatan kedua pada pasar sekunder (secondary market), yaitu kesempatan setelah saham perusahaan terdaftar/listed di bursa. Berdasarkan tujuan investasi, para investor di pasar modal dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, antara lain: 32 a) Kelompok investor yang bertujuan memperoleh dividen Investor jenis ini mengincar perusahaan yang sudah stabil yang menjamin keuntungan yang relatif stabil. b) Kelompok investor yang bertujuan berdagang Harga saham seringkali mengalami perubahan tergantung kekuatan penawaran dan permintaan. Perubahan harga tersebut membuat beberapa investor mengambil posisi sebagai pedagang yang 31
Ibid, h.73.
32
M.Irsan Nasarudin, op.cit, h.170.
31
memperdagangkan
saham-saham
di
bursa.
Tujuan
utama
pembelian saham adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih positif harga beli dengan harga jual (capital gain). c) Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan Investor
dalam
kelompok
ini
cenderung
memilih
saham
perusahaan yang sudah memiliki nama dan reputasi baik, posisinya dalam perusahaan adalah sebagai pemilik perusahaan (owners). d) Kelompok spekulator Yaitu kelompok individu yang melakukan aksi jual beli saham berdasarkan faktor-faktor spekulasi. b. Lembaga Penunjang Pasar Modal Lembaga penunjang pasar modal terdiri atas biro administrasi efek, kustodian, wali amanat. Ketiga lembaga penunjang pasar modal ini akan dibahas satu persatu di bawah ini. 1) Biro Administrasi Efek Pasal 1 angka 3 UUPM menyebutkan Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dengan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek. Biro
Administrasi
Efek
menyediakan
jasa-jasa
berupa
melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran deviden, pembagian hak opsi dan emisi sertifikat atau laporan tahunan untuk
32
emiten. Dengan demikian Biro Administrasi Efek banyak membantu kepentingan Emiten. Peran Biro Administrasi Efek diantaranya:33 a) Membantu kelancaran pengadministrasian efek yang diterbitkan oleh emiten sehingga bisa mengurangi pekerjaan emiten. b) Dengan adanya Biro Administrasi Efek yang khusus menangani administrasi efek, menjadikan pengelolaan efek lebih profesional. Yang dapat menyelenggarakan Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dengan modal yang harus disetor sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 2) Kustodian Menurut Pasal 1 angka 8 UUPM Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Menurut Pasal 43 UUPM pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), perusahaan efek, atau bank umum yang mendapatkan persetujuan dari Bapepam.
33
Sawidji Widoatmodjo, 2009, Pasar Modal Indonesia : Pengantar dan Studi Kasus, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.43.
33
Pasal 47 UUPM menyatakan bahwa Kustodian dilarang untuk memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak manapun kecuali kepada pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris; polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan perkara peradilan pidana; pejabat pajak; Bapepam, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Emiten, Biro Administrasi Efek; dan pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, seperti konsultan, konsultan hukum, dan akuntan. 3) Wali Amanat Menurut Pasal 1 angka 30 Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Efek yang bersifat utang. Wali amanat diberi kuasa berdasarkan UU untuk mewakili pemegang efek bersifat utang atau sukuk dalam melakukan tindakn hukum yang berakitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk. Dalam hal ini termasuk juga melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat utang atau sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang atau sukuk. Peranan wali amanat diperlukan dalam emisi obligasi dan sebagai pemimpin Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
34
c. Profesi Penunjang Pasar Modal 1) Akuntan Publik Akuntan publik adalah profesi penunjang pasar modal yang memegang peranan kunci dalam menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan yang merupakan infomasi yang terpenting yang harus dimuat dalam setiap pernyataan pendaftaran efek.34 2) Notaris Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Notaris diperlukan dalam emisi saham untuk membuat akta Perubahan Anggaran Dasar Emiten, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian antar Penjamin Emisi Efek dan Perjanjian Agen Penjual, sedangkan dalam emisi obligasi, Notaris diperlukan untuk membuat Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Penanggungan. Notaris bertanggung jawab terhadap semua perjanjian yang dibuatnya dan terhadap profesinya kepada organisasi profesinya. Notaris harus independen dan memahami peraturan pasar modal agar dapat menjalankan peranannya dengan baik.35
34
Marzuki Usman, 1997, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Institut Bankir Indonesia, Jakarta,
35
Ibid, h.60.
h.56.
35
3) Konsultan Hukum Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang ditunjuk oleh emiten untuk memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi. Konsultan Hukum diperlukan dalam setiap emisi efek untuk memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) mengenai: a) Anggaran Dasar emiten serta perubahannya; b) Izin usaha emiten; c) Bukti pemilikan/penguasaan harta kekayaan emiten; d) Perikatan oleh emiten dengan pihak lain; e) Perkara perdata dan pidana yang menyangkut emiten dan pribadi pengguna. Tanggung jawab Konsultan Hukum hanya sebatas pada nilai kebenaran atas dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan dari segi hukum termasuk yang berhubungan dengan peran Akuntan Publik. Konsultan Hukum hanya menilai dari segi hukum atas laporan keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik. Untuk menjadi Konsultan Hukum diperlukan syarat-syarat tertentu seperti mengikuti pendidikan khusus tentang Pasar Modal yang diadakan oleh BPLK (Departemen Keuangan), sanggup memeriksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum, Kode Etik Profesi serta bersikap independen. 36
36
Ibid, h.61.
36
4) Perusahaan Penilai Perusahaan Penilai adalah salah satu lembaga profesi yang berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta perusahaan. Perusahaan Penilai diperlukan untuk mengetahui nilai harta tetap suatu peusahan yang merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai keadaan peusahaan yang go public. Nilai tersebut merupakan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Dalam melakukan penilaian harta kekayaan suatu perusahaan dalam rangka go public, Perusahaan Penilai harus memperhatikan beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi fisik, penyusutan, tingkat teknologi yang digunakan dan letak dari harta yang dinilai. Agar investor dapat membacanya dengan mudah maka isi laporan harus jelas, singkat, padat, sistematis, dan dalam bentuk yang standar. Apabila penilaian dimaksudkan untuk go public maka Perusahaan Penilai harus menyadari bahwa laporan penilaiannya bersifat terbuka dan merupakan salah satu informasi yang sangat diperlukan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi. Perusahaan Penilai juga harus menyadari konsekuensi dari laporan yang menyesatkan dan tidak ditunjang oleh data yang akurat. Investor dapat menuntut Perusahaan Penilai untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya akibat laporan menyesatkan yang dibuat oleh Perusahaan Penilai. 37
37
Ibid, h.63.
37
5) Perusahaan Efek Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUPM, Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Dalam UUPM dikenal tiga macam Perusahaan Efek, yaitu: a) Penjamin Emisi Efek Penjamin Emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban unutk membeli sisa efek yang tidak terjual. b) Perantara Pedagang Efek Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UUPM Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. c) Manajer Investasi Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPM Menejer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38
2.1.4 Sumber Hukum Pasar Modal Dengan mengetahui sumber-sumber hukum yang menjadi titik tolak dalam penetapan suatu keputusan yang berlaku di pasar modal, diharapkan pembuat
keputusan
tidak
berlaku
sewenang-wenang
dalam
rangka
menegakkan hukum. Aturan-aturan yang berlaku menjadi pegangan bagi seluruh pelaku pasar modal untuk menentukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan mengacu kepada hukum yang berlaku di bidang pasar modal. Sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup kehidupan industri pasar modal adalah: 38 a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995. e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksadana oleh Pemodal Asing. f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Efek oleh Pemodal Asing (maksimal 85% dari modal disetor). g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal. h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek. i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalam Perusahaan Efek. 38
M.Irsan Nasarudin, op.cit, h.43.
39
j.
Seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari 1996. Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) merupakan lex specialis dari
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menjadi lex generalis. UUPT Pasal 154 menyebutkan bahwa, “Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam undang-undang ini”. 2.1.5 Perlindungan Hukum Bagi Investor UUPM yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan kepastian hukum para pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta perlindungan bagi investor. Konsekuensi perlindungan hukum bagi investor adalah diterapkannya prinsip keterbukaan (full disclosure), karena setiap keputusan investasi mengandung resiko maka emiten dan profesi penunjang di pasar modal harus bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan kelengkapan informasi. Masalah yang berkaitan dengan kepentingan investor harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk mengenai perbaikan manajemen perusahaan yang telah go public. Selain perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan, investor harus mampu bersikap mandiri, artinya investor harus
40
menaggung sendiri untung dan rugi akibat investasi yang telah dilakukan. Perlindungan ini disebut perlindungan minimum. 39 2.2
Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Pasar Modal Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis pasar modal dibedakan menjadi 2 yaitu
pasar perdana (primary market) dan pasar sekunder (secondary market): 2.2.1 Pasar Perdana Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. 2.2.2 Pasar Sekunder Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham antara investor setelah melewati masa penawaran di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarakan kurs efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di luar bursa efek. Tempat terjadinya pasar sekunder ada dua, yaitu pada bursa regular dan bursa paralel. Bursa regular yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan
39
Djoko Koesnadi, 1993, Perlindungan Minimum Bagi Pemodal, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h.47.
41
bursa paralel adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar burse efek resmi, dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh Bapepam. 2.3
Tinjauan Umum Tentang Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal 2.3.1 Pengertian Prinsip Keterbukaan (Full Disclosure) Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UUPM Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. Secara universal, prinsip full disclosure ini dianut di pasar modal seluruh dunia. Prinsip full disclosure bermakna sebagai kewajiban emiten, perusahaan publik, atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi sejelas, seakurat, selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya yang berpotensi kuat memengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham, karena informasi itu berpengaruh pada efek atau harga efeknya. 40 Informasi yang disampaikan kepada investor merupakan informasi yang benar dan memadai bagi investor, yaitu informasi yang telah dianalisis 40
M. Irsan Nasarudin, op.cit, h.230.
42
dan diinterpretasikan, sehingga dapat dijadikan dasar pengambil keputusan investasi. Kealpaan, kesalahan, atau ketidakcukupan (insufficient) full disclosure dalam penyampaian informasi dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, atau administratif yang berupa denda dan peringatan tertulis kepada direksi, komisaris, pemegang saham utama perusahaan, akuntan, atau konsultan hukum yang telibat dalam penawaran umum. 41 2.3.2 Tujuan Prinsip Keterbukaan Menurut Bismar Nasution, setidaknya ada tiga tujuan dari Prinsip Keterbukaan dalam pasar modal antara lain: 42 1. Untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar Dalam hal ini kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (capital flight) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal. 2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien Pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan wajib. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi anggota saham dan profesional pasar.
h. 9.
41
Ibid, h.231.
42
Bismar Nasution, 2001, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Universitas Indonesia, Jakarta,
43
3. Memberi perlindungan bagi investor Dengan adanya keterbukaan, maka secara tidak langsung akan memberikan perlindungan kepada investor yang apabila dalam membuat perjanjian pembelian saham oleh investor kemudian terdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan. 2.3.3 Dasar Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal Dasar pengaturan dari prinsip keterbukaan yang merupakan kewajiban bagi para pelaku pasar modal khususnya emiten untuk
melaksanakan
kegiatan pada pasar modal antara lain: 1. Pasal 85 UUPM Busa Efek, Lmbaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat dan pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam. 2. Pasal 86 UUPM (1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telaj menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib: a. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan b. Menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa materiil yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya peristiwa tersebut. (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam.
44
3. Pasal 87 UUPM (1) Direktur atau Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut. (2) Setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham tersebut. (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. 2.3.4 Jenis-Jenis Pelanggaran Terhadap Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan merupakan tindak pidana yang terjadi di pasar modal. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan juga merupakan kejahatan pasar modal yang termasuk dalam kejahatan ekonomi yang sering disebut sebagai white collar crime. Pelaku kejahatan pasar modal umumnya adalah orang-orang kaya yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Pasal 80 dan pasal 90 sampai dengan pasal 97 UUPM menyebutkan beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan dan pelanggaran pasar modal, antara lain: a. Informasi yang menyesatkan (misleading information); b. Penipuan; c. Manipulasi Pasar; d. Perdagangan Orang Dalam (insider trading).
