17
BAB II KEDUDUKAN PERUSAHAAN EFEK DALAM PASAR MODAL
A.
Pengaturan Pasar Modal Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 16 Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. 17 Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode. Pembagian tersebut dimaksudkan karena ada hal-hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya baik dilihat dari sisi peraturan maupun dari sisi ekonomi, bahkan juga dari sisi politik dan keamanan. Adapun periode yang dimaksud adalah sebagai berikut: 18
16
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal
1 17
Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal https://akuntansibisnis.wordpress.com/2013/11/01/pasar-modal-indonesia/ (diakses tanggal 11 Maret 2014) 18
17
18
1. Periode permulaan (1878-1912) 2. Periode pembentukan bursa (1912-1925) 3. Periode awal kemerdekaan (1925-1952) 4. Periode kebangkitan (1952-1977) 5. Periode pengaktifan kembali (1977-1987) 6. Periode deregulasi (1987-1995) 7. Periode kepastian hukum (1995-sekarang) 8. Periode menyongsong independensi Bapepam (1995-2010) 9. Periode otoritas jasa keuangan (2010-sekarang) Perkembangan terbaru berkaitan dengan independensi Bapepam yaitu mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengamanatkan fungsi pengawasan perbankan dan keuangan lainnya akan dialihkan ke Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) independen atau sering disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan yang terbaru sekarang adalah UndangUndang Nomor 6 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndanUundangNomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi UndangUndang, OJK harus terbentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010 sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, seperti perusahaan sekuritas, anjak piutang, sewa guna usaha, modal
19
ventura, perusahaan pembiayaan, reksa dana, asuransi, dan dana pensiun serta lembaga lain yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat. Sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang masih di bawah Kementerian Keuangan. Dengan adanya OJK maka Bapepam-LK akan lepas dari Kementerian Keuangan. Ide pembentukan OJK berasal dari pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan. 19 Berdasarkan Pasal 55 UU OJK lembaga baru tersebut mulai mengambil alih wewenang pengawasan atas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (BapepamLK), yang kemudian melebur dalam OJK, sejak memasuki tahun 2013. Sebagai lembaga yang memiliki kewenanganbesar karena menjadi pengawas pasar modal dan lembaga keuangan non bank, OJK nantinya akan memiliki kewenangan menjadi pengawas di industri perbankan pula. 20 Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pasar modal mempunyai peranan penting dalam mobilisasi dana untuk menunjang pembangunan nasional. Akses dana dari pasar modal telah mengundang banyak perusahaan nasional maupun patungan untuk menyerap dana masyarakat tersebut dengan tujuan yang beragam. Namun, sasaran utamanya adalah meningkatkan produktivitas kerja melalui ekspansi usaha dan/atau mengadakan pembenahan struktur modal untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
19
https://belajarkeuangan.wordpress.com/2010/05/20/dilema-terlupakan-daripembentukan-otoritas-jasa-keuangan/ (diakses tanggal 1 Maret 2015). 20 http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Publication/Newsletter/FileDownload/IDX%2 0News_ed5_2013.pdf (diaksestanggal 1 Maret 2015).
20
Pasar uang dan pasar modal keduanya merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market) yang merupakan sarana pengerahan dana atau tempat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang mengalami kekurangan dana dan terbentuk untuk memudahkan pertukaran uang antara penabung dan peminjam. 21 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi tujuan pasar keuangan adalah untuk mengalokasikan tabungan (saving)secara efisien dari pemilik dana kepada pengguna dana akhir. Pemilik dana adalah mereka, baik individu maupun lembaga atau badan usaha, yang menyisihkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan agar lebih produktif. Pasar keuangan meliputi kegiatan: 1. Pasar uang (money market) Dalam hal ini pasar keuangan berfungsi menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih likuid dan mengurangi biaya peralihan aset. Pasar keuangan juga memberikan peluang 2. Pasar modal (capital market) 3. Lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (leasing), anjak piutang (factoring), modal ventura (venture capital), dan kartu kredit. Pengertian modal itu sendiri sebenarnya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu pertama barang seperti tanah, bangunan, gedung, dan mesin. Kemudian yang kedua adalah modal uang (dana) berupa financial assets. Modal atau dana yang diperdagangkan di pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam terminologi pasar keuangan disebut efek yang dapat berupa
21
M.Paulus Situmorang,op.cit, hlm. 1.
21
saham, obligasi atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan derivatif dari bentuk surat berharga atau sertifikat yang diperjualbelikan di pasar modal. 22 Fungsi pasar modal tersebut sesungguhnya sama dengan reksa dana. Perbedaannya adalah bahwa pasar modal khusus memperdagangkan dana jangka panjang. Terkait dengan pembiayaan jangka panjang, perbedaan antara pasar uang dan pasar modal dalamperkembangannya bisa menjadi samar, karena pada pasar yang modern dan canggih dimungkinkan suatu perusahaan untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang melalui emisi commerecial paper yang dilakukan secara terus-menerus. Fungsi pasar modal tersebut sesungguhnya sama dengan perantara di bidang keuangan lainnya seperti perbankan dan reksa dan. Perbedaannya adalah bahwa kalau perbankan memperdagangkan dana jangka pendek, reksa dana memperdagangkan dana jangka panjang, sedangkan pasar modal khusus memperdagangkan dana jangka panjang. 23 Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar
22
Ibid, hlm. 5. M. Paulus Situmorang, op.cit, hlm.16.
23
22
modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi
24
Pasar modal dapat mengalokasikan dana kepada berbagai jenis perusahaan dan milik siapa saja. Melalui pasar modal dapat diterapkan pemerataan dalam memperoleh dana bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang tadinya menyerap lebih banyak dana perbankan untuk pertumbuhan sendiri, setelah go public dia akan menjadi milik publik. Jadi, pemilikan tidak terkonsentrasi dalam kelompoknya sendiri. Kita dapat memandang bahwa pasar modal adalah wadah yang dapat menghilangkan monopoli sumber modal dan monopoli pemilikan perusahaan. Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah maupun lembaga penunjang. 25 Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu : 1. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar 2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai 3. Tidak ada “convenant“ sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan 4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan 5. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil 6. Cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan 7. Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi 24
Pandji Anoraga, Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal (Semarang : Rineka Cipta, 2001),
25
Op.cit, Pandji Anoraga, hlm. 12.
hlm. 1.
23
8. Tidak ada financial yang tetap 9. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas 10. Tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu 11.Profesionalisme dalam manajemen meningkat Sedangkan manfaat pasar modal bagi investor adalah sebagai berikut : 26 1. Investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. 2. Memperoleh deviden bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga tetap atau bunga yang megambang bagi pemegang obligasi 3. Mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi pemegang saham, mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) bila diadakan bagi pemegang obligasi 4. Dapat dengan mudah mengganti instrument investasi, misal dari saham A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko. Manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang yaitu : 1. Menuju ke arah profesional dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing 2. Sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel 3. Semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang 4. Likuiditas efek semakin tinggi Sedangkan manfaat pasar modal bagi pemerintah yaitu : 1. Mendorong laju pembangunan
26
Loc.cit
24
2. Mendorong investasi 3. Penciptaan lapangan kerja 4. Memperkecil Debt Service Ratio (DSR) 5. Mengurangi beban anggaran bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalamperaturan undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.Emiten dapat menawarkan efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. 27 Ada pun lembaga penunjang pasar modal yaitu: 1. Kustodian Menurut Pasal 1 angka 8 UUPM, kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut KSEI), perusahaan efek atau bank umum yang
telah
27
mendapat
persetujuan
dari
OJK.
Setiap
kustodian
wajib
http://www.ojk.go.id/emiten-dan-perusahaan-publik (diakses tanggal 3 Maret 2015)
25
mengadministrasikan, menyimpan,dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulisyang berhubungan dengan: a. Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian b. Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian c. Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan sertahak nasabah
yang melekat pada efek yang dititipkan d. Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.
Menurut Pasal 45 UUPM, kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. 28 2.Biro administrasi efek Biro administrasi efek (selanjutnya disebut BAE), yang merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mendaftarkan pemilikan efek dalam daftar buku pemegang saham emiten dan melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro administrasi efek ini diselenggarakan oleh suatu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPM, biro administrasi efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hakyang berkaitan dengan efek.Kontrak tersebut secara jelas menyebutkan hak dan kewajiban BAE dan emiten, termasuk kewajiban terhadap pemegang efek. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai BAE adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. 28
http://laganrez.blogspot.com/2012/10/profesi-dan-lembaga-penunjang-pasar.html (diakses tanggal 1 maret 2015)
26
3. Wali amanat Menurut Pasal 1 angka 30 UUPM, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah (Pasal 50 UUPM). Wali amanat ini diperlukan mengingat bahwa efek yangbersifat utang mempunyai sifat yang sepihak dan mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang panjang. Wali amanat merupakan suatu lembaga atau pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang (masyarakat pemodal) dengan membuat suatu perjanjian dengan emiten, yang dibuat sebelum penerbitan obligasi (sebelum penawan obligasi dilaksanakan). Perjanjian yang dibuat tersebut dinamakan dengan perjanjian perwaliamanatan (Trust Indenture Agreement). Meskipun perjanjian ini dibuat antara emiten dengan wali amanat, tetapi perjanjian ini mengikat para pemegang obligasi, yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut. Pengikatan tersebut didasarkan pada logika hukum bahwa pemegang obligasi yang ingin membeli obligasi haruslah terlebih dahulu mengetahui isi perjanjian tersebut, dan apabila isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kemauannya, maka otomatis pembeli obligasi tersebut tidak akan membeli obligasi tersebut serta tidak akan terikat oleh perjanjian tersebut. Wali amanat, lembaga penunjang pasar modal yang disebut wali amanat ini diberikan wewenang untuk mewakili kepentingan pihak investor surat utang
27
yang diperdagangkan lewat pasar modal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 29 4.Penjamin emisi Penjamin emisi (underwriter). Lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.Masalah yang dihadapi emiten di pasar modal adalah jangka waktu penerimaan dana. Pihak emiten menghendaki penerimaan dana dalam waktu dan jumlah seperti yang telah saham
ditentukan. Padahal belum tentu
yang dijual cepat mendapat respon dari investor. Untuk itu
dimanfaatkanlah jasa penjamin emisi. Penjamin emisi ini nantinya yang menanggung resiko untuk menjual saham pihak emiten. Tentu saja kemitraan ini diikat oleh perjanjian dan pihak penjamin mendapat imbalan dalam penjualan efek yang diterbitkan oleh perusahaan go public. Jaminan yang dikeluarkan oleh penjamin emisi mengandung risiko jika efek yang dijual tidak laku dan juga sebaliknya jika efek yang dijual laku akan memperoleh imbalan. Besarnya imbalan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya. 30
29
http://laganrez.blogspot.com/2012/10/profesi-dan-lembaga-penunjang-pasar.html (diakses tanggal 1 Maret 2015). 30 Loc.cit
28
5. Penanggung Penanggung bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya, apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. 31 6.Pialang Pasar modal memiliki karakteristik yang unik.Karena emiten maupun pemodal tidak bisa langsung melakukan transaksi jual beli. Transaksi di pasar modal harus melalui perantara, Perantara ini disebut pialang. Dalam kegiatannya pialang bisa mewakili amanat beli atau amanat jual. Pialang diperbolehkan menjual atau membeli dengan harga yang berbeda dari harga yang dipesan pengamanat (yang diwakili) asal saja menguntungkan. Karena fungsinya hanya sebagai perantara maka pialang tidak menanggung resiko apapun. Perantara perdagangan efek (broker/pialang). Perantaraan dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (emiten) dengan si pembeli (investor). Kegiatankegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain meliputi : a. Memberikan informasi tentang emiten b. Melakukan penjualan efek kepada investor 7.Pedagang efek (dealer) Pedagang efek termasuk pihak yang diperbolehkan masuk ke lantai bursa. Mereka melakukan jual beli atas nama dirinya. Karena itu segala resiko menjadi tanggungan sendiri. Di Indonesia, pedagang efek diperbolehkan menjalankan
31
Lembaga penunjang pasar modal,http://learnmanajemen.blogspot.com/2008/12/lembaga-penunjang-pasar-modal.html (diakses tanggal 3 Maret 2015).
29
fungsi sebagai pialang. Dalam menjalankan kedua fungsi ini, pedagang efek harus mengedepankan terlebih dahulu fungsi perantara (pialang). Perdagangan efek (dealer), berfungsi sebagai : a. Pedagang dalam jual beli efek b. Sebagai perantara dalam jual beli efek. 8.Perusahaan surat berharga (securities company) Bergerak dalam bidang perdagangan efek-efek yang tercatat dibursa efek Perusahaan surat berharga didukung oleh tenaga profesional dalam mekanisasi perdagangan efek. Di negara yang pasar modalnya sudah maju ada perusahaan yang usahanya mengkhususkan diri di pasar modal. Mereka ini tidak saja melakukan perdagangan efek tetapi juga berperan sebagai underwriter, pialang, penyedia jasa pengelolaan dana (management fund) dan sebagainya. Karena itu perusahaan ini membutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk mendukung usahanya. Perusahaan surat berharga (securities company). Mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. 9.Perusahaan pengelola administrasi efek Berkembangnya pasar modal akan memunculkan usaha-usaha baru yang berkaitan dengan pasar modal, salah satu contohnya adalah jasa administrasi efek. Jasa ini dirasa dibutuhkan ketika perusahaan melakukan emisi di pasar modal (go public). Sebelum go public boleh dikata jarang terjadi perubahan kepemilikan.
30
Setalah go public mutasi pemegang saham bisa terus berganti dan para pemegang saham bisa tersebar dimana-mana. 32 Profesi penunjang adalah pihak pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam Pasal 64 UUPM profesi penunjang pasar modal terdiri atas : 1. Akuntan Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. 2. Konsultasi hukum Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi, dan terdaftar di OJK 3. Penilai Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di OJK. 4. Notaris Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK. 33 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menjelaskan jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam pasar modal seperti 32
http://laganrez.blogspot.com/2012/10/profesi-dan-lembaga-penunjang-pasar.html (diakses tanggal 1 Maret 2015). 33 OJK,Profesi Penunjang, http://www.ojk.go.id/profesi-penunjang (diakses tanggal 1 Maret 2015).
31
penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam serta menetapkan sanksi-sanksi baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Tindak pidana dalam dalam pasar modal ini mempunyai karakteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik akan tetapi lebih mengandalkan
pada
kemampuan
untuk
membaca
situasi
pasar
serta
memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, dalam pembuktiannya pun cenderung sulit dan dampak pelanggarannya dapat berakibat fatal dan luas. Beberapa jenis transaksi yang dilarang dalam pasar modal adalah sebagai berikut : 34 1. Penipuan Penipuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 huruf c UUPM adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Larangan ini ditujukan pada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek, bahkan turut serta malakukan penipuanpun termasuk dalam ketentuan ini. Dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan
34
http://www.wahyubram.wmk.web.id/index.php/informasi-umum/12-jenis-jenistransaksi-yang-dilarang-dalam-pasar-modal (diakses tanggal 5 Maret 2015).
32
bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara : a. Melawan hukum b. Memakai nama palsu atau martabat palsu c. Tipu muslihat d. Rangkaian kebohongan e. Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang padanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam KUHP, UUPM memberikan beberapa spesifikasi mengenai penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek, meliputi penawaran, pembelian dan atau penjualan efek yang terjadi didalam rangka penawaran umum atau terjadi dibursa efek maupun diluar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik. 2. Manipulasi pasar Yang dimaksud dalam manipulasi pasar menurut Pasal 91 UUPM adalah tindakan oleh setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu dimana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penewaran beli atau jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.
33
Motif dari manipulasi pasar antara lain adalah untuk meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan harga efek.Beberapa pola manipulasi adalah : a. Menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud dibursa efek (false information). Misalnya suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A akan segera dilikuidasi, pasarmerespon yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam. b. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (missinformation). Misalnya suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah, padahal emiten A termasuk yang diambil alih oleh pemerintah. Harga efek dipasar modal sangat sensitif terhadap suatu peristiwa dan informasi yang berkaitan, baik secara langsung atau tidak dengan efek tersebut.Informasi merupakan pedoman pokok para pemodal untuk mengambil keputusan terhadap suatu efek. Jika informasi tersebut tidak dilindungi oleh hukum sebagai informasi yang benar, maka bagaimana kegiatan perdagangan pasar modal bisa berjalan. Informasi yang merupakan rumor yang dihembuskan oleh pihak tertentu dapat menimbulkan dampak pada pasar, akibatnya harga efek bisa naik atau turun. Begitu informasi mendapatkan konfirmasi bahwa informasi itu benar, maka gejolak pasar akan terhenti, pasar berjalan normal kembali. Pada saat fluktuasi terjadi pihak yang menghembuskan informasi (penipu) menangguk keuntungan. Bagi investor yang tidak berhati-hati menganalisis
34
informasi maka akan terjebak oleh harga semuayang berujung pada kerugian. Beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar dalam pratik perdagangan efek internasional adalah : a. Marking the close Yaitu merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya. b. Painting the tape Yaitu
kegiatan
perdagangan
antara
rekening
efek
satu
denganrekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai keteraitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Pada dasarnya paiting the tape mempunyai kemiripan dengan marking the close, namun ia dapat dilakukan setiap saat. c. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi. Dalam Pasal 62 UUPT, ditentukan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi dan akuisisi berhak meminta pada perseroan untuk membeli saham dengan harga yang wajar. Pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk kepentingan pribadi melalui manipulasi pasar dengan skenario sebagai berikut: Misalnya, Mr. A sebagai pemegang saham PT X (listed company) dimana PT X akan melakukan merger dengan PT Y. Harga saham PT X sebelum adanya rencana merger sebesar Rp. 1.000, Mr. A tidak menyetujui adanya merger sehingga Mr. A
35
berusaha untuk menaikkan harga dengan harapan akan dibeli oleh perusahaan pada harga yang lebih tinggi. d. Concerning the market Yaitu membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar). Praktik ini dapat dilakukan dengan cara short selling, yaitu menjual efek dimana pihak penjual belum memiliki efeknya. Sering concerning dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan penjualan dengan tidak memiliki efek (short selling), dengan cara meminjamkan
efek
dari
concerning
kepada
pelaku
short
selling,
tetapikemudian menarik kembali saham dalam pinjaman tersebut sehingga pelaku short selling harus mencarinya di pasar. Hal ini dapat dilakukan karena Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan jangka waktu penyelesaian transaksi T+3 (penjual wajib menyerahkan efeknya pada hari ketiga setelah transaksi). Jika penjual gagal menyerahkan efek pada T+3, maka yang bersangkutan harus membeli efek tersebut di pasar tunai yang biasanya lebih mahal dari pada pasar regular. e. Pools (pump-pump manipulation) Pools merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor dimana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Manajer dari pools tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut.
36
f.Wash Sales Order beli dan order jual antara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek. Manipulasi tersebut dilakukan dengan maksud bahwa mereka membuat gambaran dari aktivitas pasar dimana tidak terjadi penjualan atau pembelian yang sesungguhnya. Transaksi ini merupakan transaksi semu, yakni suatu transaksi saham yang tidak mengakibatkan terjadinya peralihan saham secara riil. 3. Perdagangan orang dalam (insider trading) Secara teknis pelaku perdagangan orang dalam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik (yang disebut juga sebagai pihak fiduciary position) dan pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) atau disebut juga tippees. Insider trading sebagaimana tercantum dalam “Dictionary of investing Jerry M Rosenberg, dinyatakan sebagai berikut “The practice of participating in transaction based on privileged information, gained by one’s position and not available to public, when such transaction affect the price, giving unfair advantage to a trader, it is illegal.” Yaitu keikutsertaan seseorang dalam suatu transaksi yang didasarkan kepada informasi khusus yang didapatnya dari kedudukannya yang mana hal ini menghasilkan keuntungan secara tidak fair.
37
B. Kedudukan Perusahaan Efek dalam Pasar Modal Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. 35 Berdasarkan ketiga jenis kegiatan usaha perusahaan fek dapat diambil kesimpulan bahwa tugas dan fungsi perusahaan efek meliputi banyak aspek dalam pasar modal Indonesia. Peran perusahaan efek tersebut secara umum adalah: 36 1. Mendukung eksistensi pasar modal, dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi. 2. Mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan sebagai unit usaha. 3. Meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional. Adapun fungsi perusahaan efek adalah sebagai berikut: 1. Sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan pemodal dan pemodal dengan emiten 2. Sebagai ujung tombak bursa (Pasar Modal) dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi. Sedangkan tugas perusahaan efek secara umum adalah: 1. Memasyarakatkan dan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal sebagai alternatif berinvestasi.
35
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 21. 36 repository.binus.ac.id/content/F0322/F032229982.ppt (diakses tanggal 17April 2015)
38
2. Membantu mobilisasi dana masyarakat dengan cara memperjual-belikan efek diantara pemodal dengan pemodal atau emiten. Perusahaan efek memilki peran penting dalam pengelolaan dana masyarakat. Penyesuaian permodalan pada perusahaan efek akan menimbulkan tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien. Kualitas dan bonafiditas perusahaan efek yang demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan Pasar Modal Indonesia menuju
pasar modal yang berstandar
dunia, teratur dan efisien, dan tentunya mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di pasar modal. Persyaratan permodalan diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tentang permodalan Perusahaan Efek dan Keputusan Ketua Bapepam No. 20/PM/2003 (Peraturan Bapepam No. V.D.5 Tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan). Pemberian tenggang waktu ini berguna untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan efek untuk mengukur kapasitas dan berupaya melakukan merger. Bagi OJK tentu jauh lebih baik jumlah perusahaan efek di Indonesia tidak terlalu banyak namun kuat dari sisi sumber daya keuangan, manusia, infrastruktur teknologi. Pengembangan pasar modal tidak dapat dilepaskan dari pendidikan dan pemasaran jangka panjang yang dibiayai oleh industri perdagangan efek. Apabila Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), serta Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) berperan di dalam menyediakan sarana dan fasilitas perdagangan efek dan penyelesaiannya, maka perusahaan efek akan memainkan perannya di dalam pengembangan kegiatan perdagangan, pelayanan,
39
dan penciptaan produk baru. Perusahaan efek bebas untuk mengembangkan sistem jasa pendukungnya sendiri dan bebas memilih bursa yang sesuai dengan tujuannya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi nasabahnya. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam bidang pasar modalnya, perusahaan efek merupakan Leading Agent dalam pengembangan jasa dan produk investasi eceran. Metode yang dipakai di negaranegara lain sangatlah bervariasi, namun yang pasti, diperlukan dana investasiyang cukup basar dalam bidang pemasarannya, untuk itu diperlukan tenaga yang handaldanprofesional. 37 Pada dasarnya, operasi perusahaan efek mencakup ruang lingkup sebagai berikut: 38 1. Jasa kustodian, bertanggungjawab atas penerimaan dan penyerahan dan penyimpanan dana dan efek. 2. Pembukuan, yaitu bagian yang bertanggungjawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan yang meliputi antara lain, rekening efek nasabah (securities account), buku pembantu efek (securities ledger), buku besar (general ledger), dan buku pembantu (transaction ledger). 3. Pesanan dan perdagangan, yakni bagian yang bertanggungjawab untuk memproses pesanan baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan perusahaan efek dan melaksanakan transaksi efek. 4. Pemasaran, bagian yang bertanggung jawab untuk membuat kontrak dengan nasabah mengenai pembukaan rekening efek dan menerima pesanan dari nasabah dalam hal perintah membeli atau menjual efek. 37 38
M.Irsan Nasarudin ,Op.cit, hlm. 143. Ibid, hlm. 144.
40
Berdasarkan menyelenggarakan
ketentuan kegiatan
Pasal usaha
43
UUPM,
sebagai
lembaga
kustodian
yang
adalah
dapat
lembaga
penyimpanan dan penyelesaian (LPP), perusahaan efek, atau bank umum yang mendapat persetujuan dari OJK. 39 Hal ini menunjukkan tentang kedudukan perusahaan efek selain sebagai pihak yang melakukan kegiatan sebagaiperantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi dalam pasar modal perusahaan efek juga sebagai salah satu lembaga penunjang pasar modal yang dinamakan dengan kustodian.
Perusahaan efek dalam menjalankan kegiatan
usaha sebagai perantara pedagang efek juga menjadi anggota bursa efek sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPM, anggota bursa efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
C. Prosedur Pendirian Perusahaan Efek dalam Pasar Modal Perusahaan yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari OJK. Perusahaan efek adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mendapat izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal dan tunduk terhadap UUPM. Pendirian PT haruslah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT). Langkah pertama yang harus ditempuh adalah
39
Paulus Situmorang, Op.cit, hlm. 38.
41
pembuatan akta pendirian yang berisikan Anggaran Dasar (AD), yang selanjutnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila telah dilakukan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pendiri PT harus melakukan pendaftaran dan pengumuman. Pasal 2 UUPT menyebutkan, perseroan didirikan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Ketentuan diatas jadi benteng bahwa perseroan didirikan harus dengan maksud dan tujuan yang tidak boleh menyimpang dari aturan hukum berlaku, khususnya UUPT tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat atau sesuai koridor ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan suatu perjanjian, oleh sebab itu untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas paling sedikit harus ada dua orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUPT, yang menjelaskan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksananya. 40 Dalam Pasal 8 UUPT menjelaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Ayat 2
40
http://hukum.kompasiana.com/2014/08/11/tata-cara-pendirian-perseroan-terbatas679461.html (diakses tanggal 17 April 2015).
42
menjelaskan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya : 1. Identitas para pendiri perseroan terbatas 2. Identitas anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat 3. Identitas para pemegang saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor. Sedangkan content pembuatan anggaran dasar yang jadi bagian akta pendirian perseroan terbatas, di Pasal 15 ayat 1 UUPT, menjelaskan harus memuat sekurang-kurangnya : 1.
Nama dan tempat kedudukan perseroan terbatas
2.
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
3.
Jangka waktu berdirinya perseroan
4.
Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
5.
Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham
6.
Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris
7.
Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS)
8.
Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris
9.
Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden
43
Pendirian perseroan terbatas juga harus mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Para pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem admministrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya : 1.
Nama dan tempat kedudukan perseroan
2.
Jangka waktu berdirinya perseroan
3.
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
4.
Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
5.
Alamat lengkap perseroan Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan
badan hukum perseroan harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, hal ini sebagaimana diatur dalam UUPT. 41 Untuk mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan efek, PT yang telah memiliki badan hukum yang sah harus mengajukan permohonan ke OJK. Permohonan izin usaha sebagai perusahaan efek harus disertai dengan beberapa dokumen, sebagai berikut : 42 1. Identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan
41
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 10 ayat 1 42 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor kep- 334 /bl/2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek
44
2. Fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan 4. Daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai yang memiliki izin wakil perusahaan efek 5. Daftar nama dan data pemegang saham. 6. Keterangan mengenai pihak yang mengendalikan perseroan baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian 7. Daftar nama pegawai setingkat di bawah direksi yang tidak memiliki izin wakil perusahaan efek dan posisinya dalam struktur organisasi perseroan 8. Fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku 9. Laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan tersebut dengan tanggal pemberian izin usaha perusahaan efek tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari 10. Fotokopi perjanjian usaha patungan bagi perusahaan efek patungan 11. Rekening koran
45
12. Bukti penyetoran modal 13. Modal Kerja Bersih disesuaikan sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.5 14.Surat pernyataan dari pihak yang mengendalikan perusahaan efek baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan b. Memiliki akhlak dan moral yang baik c. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan
.
perundang- undangan yang berlaku d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan efek yang sehat. 15. Surat pernyataan anggota direksi dan komisaris perusahaan efek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: a. Cakap melakukan perbuatan hukum b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan d. Memiliki akhlak dan moral yang baik e. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku
46
f. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan efek yang sehat 16. Surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa perusahaan efek bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh direktur, wakil perusahaan efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut 17. Surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan surat pernyataan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap sebagai komisaris pada perusahaan efek lain 18. Surat pernyataan anggota direksi dan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau komisaris dalam perusahaan efek yang bersangkutan 19. Surat pernyataan anggota direksi dan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau komisaris pada perusahaan efek lainnya atau emiten yang tercatat di bursa efek 20. Surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai wakil perusahaan efek yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap pada perusahaan efek lain
47
21. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang, perjanjian jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan perusahaan efek yang disertai peruntukan ruangan 22. Struktur organisasi dengan mencantumkan nama-nama pegawai pada tiap posisi jabatan dan uraian tugasnya termasuk keberadaan unit kerja atau pejabat
sekurang-kurangnya
satu
tingkat
di
bawah
direksi
yang
bertanggungjawab memastikan bahwa perusahaan selalu memenuhi dan selalu aktif mengikuti perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal 23. Gambaran tentang rencana operasi dan misi perusahaan dan proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan 24. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan lampiran 8 (daftar pertanyaan) dan 9 (Daftar A, B, dan C) lampiran formulir V.A.1-1 peraturan ini 25. Daftar kantor cabang dan perubahannya sesuai dengan lampiran V.D.8-1 Peraturan Nomor V.D.8 26. Prosedur dan standar operasi perusahaan efek yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan OJK yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimohonkan. Dilihat dari segi perizinan, izin usaha sebagai penjamin emisi efek (PEE) berlaku juga sebagai izin usaha sebagai perantara pedagang efek (PPE). Sedangkan perusahaan efek yang hanya memiliki izin usaha sebagai PPE tidak dapat melakukan kegiatan sebagai PEE. Pasal 1 angka 18 UUPM menyatakan
48
bahwa PPE adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Dilihat dari sudut kepemilikannya, perusahaan efek dapat dibedakan atas: 43 1. Perusahaan efek nasional, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimilki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan atau badan hukum indonesia 2. Perusahaan efek patungan, yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perorangan warga negara indonesia, badan hukum indonesia dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan. Perusahaan efek dapat dimilki seluruhnya oleh WNI dan atau badan hukum indonesia atau perusahaan patungan yang sahamnya dimilki oleh WNI dan atau Badan hukum Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA). Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya, perusahaan efek harus mendapat izin dari OJK yang diatur dalam peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi dalam perolehan izin perusahaan efek merupakan salah satu upaya perlindungan bagi para investor yang nantinya menjadi nasabah perusahaan efek tersebut, sebagai jaminan bahwa dana mereka akan dikelola secara profesional oleh orang-orang yang profesional juga. Selain persyaratan dan ketentuan tersebut tedapat persyaratan permodalan yang diatur dalamPasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 153 43
Tjiptono Dharmadji, Henry M Fakhrudin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm.19.
49
/pmk.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, mensyaratkan: 1. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 2. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). 3. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 4. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). 5. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan manajer investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). 6. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan manajer investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Peraturan
ini
berlaku
bagi
perusahaan
efek
nasional
maupun
patungan. Penyesuaian permodalan pada perusahaan efek akan mendorong
50
tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien. Kualitas dan bonafiditas perusahaan efek yang demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal di Indonesia menuju pasar modal yang berstandar dunia, teratur, efisien, dan tentunya mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di pasar modal. Pemberian tenggang waktu ini berguna untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan efek untuk mengukur kapasitas dan berupaya melakukan marger. OJK tentu jauh lebih baik perusahaan efek di Indonesia tidak terlalu banyak namun kuat dari sisi sumber daya keuangan, manusia, dan infrastruktur teknologi. 44
44
Bahan kuliah hukum online,http://kuliahhukumonline.blogspot.com/2012/04/perusahaan-efek.html (diakses tanggal 9 Maret 2015)
