BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995, capital market
atau yang lazim disebut pasar modal didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan panawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki dua fungsi utama yaitu:
1.
Bagi perusahaan,
pasar
modal berperan sebagai sarana untuk
mendapatkan modal dari investor. Perusahaan dapat menggunakan modal tersebut untuk menambah modal kerja, ekspansi maupun pengembangan usaha. 2.
Bagi investor, fungsi pasar modal yang kedua adalah sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan lain-lain.
Saham biasa atau common stock merupakan salah satu jenis instrumen keuangan yang sering diperdagangkan di pasar modal. Pada dasarnya, investor membeli saham dengan harapan mendapatkan keuntungan baik berupa dividen maupun capital gain dari selisih transaksi perdagangan saham tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan, investor akan melakukan
1
analisis lebih dalam terhadap semua informasi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Informasi tersebut, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang efisien. Informasi dianggap memiliki dampak yang signifikan bila informasi tersebut mampu mengubah keputusan-keputusan yang dibuat investor yang tercermin lewat perubahan harga.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham dapat berupa faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan mencakup pengumuman investasi, pengumuman pendanaan, dan pengumuman laporan keuangan perusahaan. Sedangkan faktor eksternal perusahaan dapat berupa pengumuman pemerintah mengenai suku bunga, upah minimum, inflasi, gejolak politik dalam dan luar negeri, nilai tukar, dan lain-lain.
Pada tanggal 21 November 2011, bertempat di Bandung, telah ditandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan berkaitan dengan penetapan Upah Minimum untuk setiap Kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa Barat. Salah satu fungsi utama Pemerintah diantaranya adalah melakukan pengaturan agar hubungan antara pekerja/buruh yang diwakili oleh serikat kerja dengan pengusaha sebagai manajemen perusahaan dapat berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil. Selain itu pemerintah pada dasarnya juga berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan.
2
Tenaga kerja dan perusahaan mempunyai persamaan dan perbedaan kepentingan. Persamaannya terletak pada kelangsungan hidup tenaga kerja dan kemajuan perusahaan, sementara perbedaannya terkait dengan pandangan dasar mengenai kepentingan masing-masing. Pemberian upah adalah salah satu komponen yang cukup sensitif dalam mempengaruhi hubungan tenaga kerja dengan perusahaan.
Berdasarkan Undang-Undang no.13 Tahun 2003, upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja tersebut yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi tenaga kerja atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan perusahaan melihat upah sebagai cost atau biaya yang sebisa mungkin dikurangi. Oleh karena itu pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan upah minimum. Upah minimum yang ditetapkan pemerintah hendaknya mampu melindungi para tenaga kerja sehingga upah yang diterima mampu menjamin kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi tenaga kerja tersebut dan keluarganya. Namun pemerintah juga harus memperhitungkan dampak penetapan upah minimum bagi peningkatan dan perkembangan perusahaan.
Kenaikan Upah Minimun Regional (UMR) yang sekarang istilahnya menjadi Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadi satu berita yang paling ditunggu kepastiannya oleh kalangan pengusaha dan kaum buruh/tenaga kerja
3
terutama di penghujung tahun. Dampak positif yang ditimbulkan dari kenaikan UMK yaitu semakin kuatnya perekonomian Indonesia karena daya beli masyarakat akan meningkat sehingga akan semakin memperkuat konsumsi domestik. Namun, di sisi lain, investor juga harus mempertimbangkan dampak lain dari kenaikan biaya produksi perusahaan, yaitu imbas negatif pada laba perusahaan khususnya sektor industri yang padat karya, dan mempunyai ketergantungan kepada tenaga kerja langsung, seperti agrikultur, restoran, hotel, ritel, konstruksi serta manufaktur.
Kenaikan biaya upah juga dapat menyebabkan penurunan iklim investasi. Apabila kenaikan UMK yang ditetapkan tidak sebanding dengan kenaikan produktivitas, maka laba korporasi akan tertekan, sehingga biaya untuk pengembangan perusahaan dan investasi akan berkurang. Dalam jangka panjang, akan mengurangi jumlah lapangan kerja yang tersedia, dan dapat menekan konsumsi domestik dalam jangka waktu tertentu. Selain itu kenaikan UMK yang semakin tinggi dibandingkan tahun sebelumnya akan berpotensi menaikkan risiko inflasi.
Pada tanggal 21 November 2011, telah ditandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan berkaitan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk 26 daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2012. SK penetapan UMK Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2012 ini ditetapkan berdasarkan usulan atau rekomendasi yang telah ditandatangani oleh walikota/bupati se-Jawa Barat setelah sebelumnya
4
mendapatkan masukan dari Dewan Pengupahan Kota. Dari SK tersebut Kabupaten Bekasi adalah kabupaten dengan UMK 2012 tertinggi yaitu Rp. 1.491.866, sedangkan Kota Banjar memiliki UMK terendah yaitu sebesar Rp. 780.000.
Berkaitan dengan penetapan UMK tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat berencana untuk melakukan gugatan. Menurut APINDO ada beberapa pelanggaran yang terjadi pada hasil rekomendasi yang disepakati dewan pengupahan, misalnya di Kabupaten Karawang, Kabupaten, Bogor, dan Kabupaten Bekasi dimana nilai kenaikannya tidak sesuai dengan hasil penetapan Dewan Pengupahan Kabupaten di masing-masing daerah. APINDO meminta Gubernur untuk membatalkan rekomendasi yang mengalami perubahan tersebut. Jika hasil penetapan yang direkomendasikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka APINDO akan melakukan upaya-upaya hukum yang diperlukan. Sebagai reaksi atas tindakan APINDO, pihak buruh yang diwaliki Serikat Kerja (SP) melakukan demontrasi diberbagai daerah industri di Jawa Barat.
Kenaikan UMK tahun 2012 tidak hanya berimbas pada kenaikan gaji pokok saja namun juga akan menyebabkan kenaikan tunjangan, premi jamsostek, Tunjangan Hari Raya (THR), dan upah lembur hingga cadangan pasca kerja (pesangon), sehingga beban perusahaan yang harus ditanggung menjadi lebih besar. Sementara itu tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2012 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,23
5
persen (turun dibandingkan sepanjang 2011 sebesar 6,5 persen). Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan perusahaan sulit untuk melakukan ekspansi pasar sampai melebihi 10%. Untuk menaikkan harga jual barang dan jasa, tidak mungkin melebihi inflasi tahun 2012 yang hanya sebesar 4,3% (BPS, 2012). Jika perusahaan tetap melakukan kenaikan harga, maka ada kemungkinan produk perusahaan tersebut tidak akan laku dipasaran.
Provinsi Jawa Barat adalah salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan reaksi pasar, berupa perubahan harga pada saham sektor manufaktur di Provinsi Jawa Barat terhadap terjadinya perisitiwa kenaikan UMK 2012 ini.
1.2
Rumusan Masalah Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat abnormal
return di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan sesudah kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2012?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
abnormal return yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan sesudah kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2012.
6
1.4
Batasan Penelitian Dalam penelitian ini akan dianalisis harga saham beberapa perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Periode penelitian yang digunakan adalah pada saat Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jawa Barat tahun 2012. Pada periode tersebut perusahaan yang diteliti juga tidak sedang mengeluarkan kebijakankebijakan yang dapat mempengaruhi harga saham.
1.5
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak
sebagai berikut: 1.
Bagi investor dan calon investor Memberikan gambaran dan tambahan informasi mengenai reaksi pasar terhadap kenaikan Upah Minimum Kabupaten Jawa Barat tahun 2012 Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia
2.
Bagi akademisi. Memberikan informasi dan referensi tambahan mengenai pengaruh kenaikan Upah Minimum Kabupaten Jawa Barat tahun 2012 terhadap fluktuasi harga saham perusahaan manufaktur yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat.
7
1.6
Sistematika Penulisan Karya akhir ini terdiri dari 5 bab dengan menggunakan sistematika
penulisan sebagai berikut. 1. Bab I Pendahuluan Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 2. Bab II Landasan Teori Bab ini akan menerangkan hal-hal yang menjadi orientasi atau dasar teori bagi penelitian yang akan dilakukan. 3. Bab III Metoda Penelitian Bab ini menjelaskan tentang pengambilan sampel, teknik populasi, dan pengolahan data. Pengolahan data antara lain mengenai cara pengolahan data, rumus yang dipakai, serta kriteria dalam menarik kesimpulan. 4. Bab IV Analisis dan Pembahasan Bab ini menyajikan penjelasan dari pengolahan data secara verbal dengan kata-kata dan secara sistematis dalam bentuk angka-angka. 5. Bab V Kesimpulan dan Saran Bab ini berisi kesimpulan, kegunaan dan saran dari hasil penelitian ini.
8
