BAB II FUNGSI PENGAWASAN BAPEPAM-LK DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

BAB II FUNGSI PENGAWASAN BAPEPAM-LK DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

A.

Struktur Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Keuangan

RI

Nomor

KMK

606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan). 67 Istilah Lembaga Keuangan mulai efektif digabungkan pada kata Bapepam pada awal tahun 2006 sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005. Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan terdiri dari 1 Ketua BapepamLK sebagai eselon I dan membawahi 13 unit eselon II (1 Sekretariat dan 12 Biro Teknis), 68 dimana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura. Penggabungan ini mencerminkan respon dan langkah awal Departemen Keuangan atas semakin terintegrasinya industri jasa keuangan.

67

“Bapepam-LK”, www.bapepamlk.depkeu.go.id/bapepamlk/organisasi/struktur.htm, terakhir diakses tanggal 18 Maret 2011, hal. 1. 68 Ibid.

Universitas Sumatera Utara

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memiliki beberapa organ pelaksana. Struktur organisasi Bapepam-LK terdiri dari: 69 1. Ketua Bapepam dan LK 2. Sekretaris Bapepam dan LK 3. Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum 4. Biro Riset dan Teknologi Informasi 5. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan 6. Biro Pengelolaan Investasi 7. Biro Transaksi dan Lembaga Efek 8. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa 9. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil 10. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan 11. Biro Kepatuhan Internal 70 12. Biro Pembiayaan, dan Penjaminan 13. Biro Perasuransian 14. Biro Dana Pensiun.

69

Jusuf Anwar, Op. Cit., hal. 147. Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 tanggal 22 Desember 2006. Yang semula Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan terdiri dari 1 Ketua Badan sebagai eselon I dan membawahi 12 unit eselon II, menjadi membawahi 13 unit eselon II dengan menambahkan Biro Kepatuhan Internal. 70


Penjelasan: KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL SEKRETARIS BAPEPAM membawahi 5 Kepala Bagian: 71 1.

Kepala Bagian Perencanaan dan Teknologi Informasi

2.

Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia

3.

Kepala Bagian Keuangan

4.

Kepala Bagian Informasi Pasar Modal

5.

Kepala Bagian Umum

KEPALA BIRO PERUNDANG-UNDANGAN DAN BANTUAN HUKUM Membawahi 4 Kepala Bagian: 1.

Kepala Bagian Perundang-undangan

2.

Kepala Bagian Penetapan Sanksi

3.

Kepala Bagian Bantuan Hukum

4.

Kepala Bagian Bina Profesi Hukum

KEPALA BIRO PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN Membawahi 4 Kepala Bagian: 1.

Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek

2.

Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi

3.

Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik

4.

Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Internasional 71

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 121.


KEPALA BIRO PENGELOLAAN INVESTASI DAN RISET membawahi 4 Kepala Bagian: 1.

Kepala Bagian Bina Reksadana

2.

Kepala Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasehat Investasi

3.

Kepala Bagian Bina Wali Amanat dan Penilai

4.

Kepala Bagian Riset

KEPALA BIRO TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK membawahi 4 Kepala Bagian: 1.

Kepala Bagian Bina Lembaga Bursa Efek

2.

Kepala Bagian Bina Perusahaan Efek

3.

Kepala Bagian Bina Wakil Perusahaan Efek

4.

Kepala Bagian Pengawasan Transaksi Efek

KEPALA BIRO PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR JASA membawahi 3 Kepala Bagian: 1.

Kepala Bagian Usaha Jasa Keuangan

2.

Kepala Bagian Usaha Jasa Properti, Real Estate, dan Perhotelan

3.

Kepala Bagian Usaha Jasa Perdagangan, Perhubungan, dan Pariwisata

KEPALA BIRO PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR RIIL membawahi 3 Kepala Bagian: 1.

Kepala Bagian Usaha Aneka Indusrti.

2.

Kepala Bagian Usaha Industri Dasar dan Farmasi

3.

Kepala Bagian Usaha Pertambangan dan Agribisnis


KEPALA BIRO AKUNTANSI DAN KETERBUKAAN Membawahi 4 Kepala Bagian: 1.

Kepala Bagian Penyusunan dan Pengembangan Standar Akuntansi

2.

Kepala Bagian Penyusunan dan Pengembangan Standar Pemeriksaan

3.

Kepala Bagian Penyusunan dan Pengembangan Standar Keterbukaan

4.

Kepala Bagian Bina Akuntan Untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan

(compliance) terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit-unit di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan serta memenuhi prinsip-prinsip Good Governance, 72 struktur organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan masih memerlukan adanya beberapa penyempurnaan. Usulan penyempurnaan adalah telah dibentuknya Biro Kepatuhan Internal (Internal Compliance Bureau). Landasan yuridis dibentuknya Biro Kepatuhan Internal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang kemudian

72

Bismar Nasution, Catatan Kuliah Hukum Perusahaan, tanggal 25 Januari 2011. Good Cooperate Governance (GCG) terdiri dari a. Prinsip fairness (kewajaran) adalah yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Prinsip transparansi adalah menghendaki adanya suatu keterbukaan atau disclosure dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. c. Prinsip responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan dimana adanya keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. dan d. Prinsip akuntabilitas adalah sebagai salah satu stakeholder theory adanya suatu kemampuan dari perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan sebaikbaiknya.


disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 tanggal 22 Desember 2006. 73 Biro ini diharapkan dapat mengawasi secara internal pelaksanaan tugas pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, membantu Ketua Badan mengawasi pelaksanaan pendelegasian wewenang dan proses pengambilan keputusan pimpinan Bapepam dan Lembaga Keuangan di bawahnya, serta untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip good governance. Biro Kepatuhan Internal akan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Badan dan dipimpin oleh pejabat eselon II, dan diharapkan menjadi compliance unit dan quality/performance assurance control terhadap output dari pelaksanaan tugas sehari-hari Bapepam dan Lembaga Keuangan. Dengan terbentuknya biro ini, diharapkan bahwa terjadi pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan eksekusi tugas sehari-hari dan pihak yang melakukan pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dimaksud. Pertimbangan yang mendasari penyempurnaan tersebut antara lain adalah besarnya tanggung jawab Bapepam dan Lembaga Keuangan terhadap kepentingan nasional dan publik, luasnya rentang kendali (span of control) dari Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, hampir semua Biro di lingkungan Bapepam dan Lembaga

73

Peraturan Menteri Keuangan No. 466 hanya menambah 1 unit eselon 2 yang baru yaitu Biro Kepatuhan Internal dan menghapus kata Perbankan dari Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan sehingga biro tersebut sekarang disebut sebagai Biro Pembiayaan dan Penjaminan.


Keuangan berhubungan/berhadapan langsung dengan pasar/industri (expose to market), tingginya potensi moral hazard di industri pasar modal dan lembaga keuangan, serta sifat pembinaan dan pengawasan (nature) yang berbeda antara industri pasar modal dan lembaga keuangan. Selain itu, pelaksanaan fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam aspek pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan serta modal ventura mempunyai sifat (nature) yang berbeda. Pasar modal lebih diarahkan untuk memastikan bahwa aspek pengungkapan (aspek disclosure) 74 telah memadai dan wajar, sedangkan industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan modal ventura lebih banyak menekankan kepada aspek kehati-hatian (prudential). Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya penyempurnaan struktur organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan dapat mendukung perkembangan industri pasar modal dan sektor jasa keuangan, serta dapat menjadi institusi pemerintah yang menerapkan quality/performance assurance control unit. Berikut adalah daftar para Ketua Bapepam-LK (dari tahun 1981-2011: Ketua Bapepam). 75

74

Pasal 1 Angka 25 UUPM No. 8 Tahun 1995. Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. 75 “Bapepam-LK”, www.bapepamlk.depkeu.go.id/bapepamlk/organisasi/struktur.htm, terakhir diakses tanggal 18 Maret 2011, hal. 1.


No Nama

Dari

Sampai

1.

Josef A Turangan

1977

1981

2.

Sutadi Sukarya

1981

1984

3.

Barli Halim

1984

1988

4.

Marzuki Usman

1988

1992

5.

Sukanto Reksohadiprodjo

1992

1993

6.

Barcelius Ruru

1993

1995

7.

I Putu Gede Ary Suta

1995

1998

8.

Jusuf Anwar

1998

2000

9.

Herwidayatmo

2000

29 Maret 2005

10. Darmin Nasution

29 Maret 2005

27 April 2006

11. Fuad Rahmany 76

27 April 2006

20 Januari 2011

12 Nurhaida 77

20 Januari 2011

Sekarang

76

Fuad Rahmany menjabat sebagai Ketua bapepam-LK selama 4 tahun 9 bulan. Selama menjabat ia telah mengeluarkan 57 Peraturan baru, menyempurnakan 50 peraturan, dan aktif memproses penerbitan 9 Peraturan Menteri Keuangan baru serta menyempurnakan 3 Peraturan MenteriKeuangan.http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2011/pdf/PI SAH_SAMBUT_KETUA_BAPEPAM-LK.pdf, terakhir diakses tanggan 25 Maret 2011, hal. 1. 77 http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/pejabat.htm, terakhir diakses tanggan 25 Maret 2011, hal. 1. Nurhaida sebelumnya menjabat Kepala Biro Transaksi dan lembaga Efek.


B.

Kedudukan Bapepam-LK dalam UU No. 8 Tahun 1995. Kedudukan Bapepam ketika pasar modal diaktifkan kembali oleh pemerintah

Indonesia pada tahun 1976, dibentuklah Bapepam yang pada saat itu kepanjangannya adalah Badan Pelaksana Pasar Modal yang bertindak sebagai pembina dan pelaksana, jadi ada namanya Badan Pembinaan Pasar Modal dan Badan Pelaksana Pasar Modal. 78 Tugas Bapepam menurut Keppres No. 52/1976 tersebut tentang Pasar Modal yang telah disempurnakan dengan Kepres No. 58 Tahun 1984 adalah: 79 1.

Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam keuangan dan manajemen. 2. Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efisien. 3. Terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal. Badan Pembina pada saat itu mempunyai fungsi utama untuk mengeluarkan arahan dan kebijakan pasar modal. Anggotanya ketika itu terdiri dari 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menteri Keuangan sebagai Ketua; Menteri Negara Penerbitan Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas sebagai Wakil Ketua merangkap anggota; Anggota seperti Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Sekretaris Kabinet; Gubernur Bank Indonesia; dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Struktur organisasi Badan Pelaksana Pasar Modal ketika itu masih sederhana, baru 78 79

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op. Cit., hal. 115.


1. 2. 3. 4.

1 Ketua; 1 Sekretaris Badan; dan Biro Hukum dan Riset; Biro Pembina Badan Pelaksana Pasar Modal menerima, meneliti dan mengeluarkan surat izin atas permohonan pendaftaran emisi efek, serta mengikuti perkembangan perusahaan pendaftaran emisi efek, serta mengikuti perkembangan perusahaan yang go public. Kemudian, dalam melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara bursa, Badan Pelaksana Pasar Modal bertugas membuka dan menutup bursa, mengawasi pelaksanaan transaksi, menerbitkan indeks harga saham dan membina para anggota bursa. Dengan diterbitkannya Keppres No. 53 Tahun 1990 ini yang kemudian

disusul dengan penerbitan keputusan Menteri Keuangan

No. 1548/KMK.013/1990

pada tanggal 4 Desember 1990, berakhir pula dualisme fungsi lembaga pengawas pasar modal sebelumnya. Yang sebelumya Bapepam sebagai Badan Pembina Pasar Modal dan juga sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal saja, sehingga menjadi lebih fokus pada peran pembinaan, pengaturan dan pengawasan. KMK 1548 juga memberikan dasar pengaturan industri pasar modal di tanah air yang cukup komprehensif yang substansinya menginspirasi substansi pengaturan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Beberapa kebijakan baru yang tertuang dalam Keppres No. 53 tahun 1990 tersebut antara lain: 80 a. Ditiadakan Badan Pembina Pasar Modal; b.Dibentuknya Badan Pengawas Pasar Modal yang fokus pada peran pengaturan dan pengawasan industri;

80

Jusuf Anwar, Op. Cit., hal. 145.


c. Dibuatnya

defenisi

Bursa

Efek,

Lembaga

Kliring

Penyelesaian

dan

Penyimpanan, serta Reksa Dana; d.Penegasan

kembali

dibukanya

kesempatan

bagi

swasta

untuk

menyelenggarakan Bursa Efek; e. Ditegaskannya larangan praktik manipulasi pasar, insider trading dan penyebarluasan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Selanjutnya dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1995 fungsi Bapepam sebagai pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal sehari-hari. Bapepam-LK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya ia bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan. BapepamLK berkedudukan sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, berada di bawah Menteri Keuangan dengan tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum berdirinya Bapepam-LK dapat dilihat dalam undang-undang yang mengatur tentang pasar modal. Huruf LK pada akhir nama lembaga tersebut merupakan akronim dari Lembaga Keuangan yang mulai dilekatkan pada awal tahun 2006 sejak efektif digabungkannya lembaga pengawas pasar modal (Bapepam) dengan lembaga pengawas lembaga keuangan non bank ketika itu (Direktorat


Jenderal Lembaga Keuangan). 81 Keberadaan fungsi dan peran lembaga pengawas pasar modal di tanah air secara historis telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebagai suatu lembaga yang mempunyai posisi yang strategis dalam mendorong pemanfaatan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dan alternatif investasi, lembaga pengawas pasar modal harus memiliki dasar hukum yang kokoh. Setelah lahirnya undang-undang yang baru di bidang pasar modal, dasar hukum berdirinya pasar modal termuat dalam Pasal 3 dan 4 UUPM No. 8 Tahun 1995. Pasalpasal tersebut mengatur sebagai berikut:82 1. Pasal 3 Ayat (1): Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam Ayat (2), ditegaskan Bapepam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2.

Pasal 4 menegaskan: pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Menteri yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) di atas adalah Menteri

Keuangan yang oleh Pasal 2 UUPM diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal. Kebijaksanaan umum disini maksudnya adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, moneter, dan 81

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 82 Jusuf Anwar, Op. Cit., hal. 146.


kebijaksanaan ekonomi makro pada umumnya. Terkait dengan kewenangan umum tersebut, Menteri Keuangan telah mengeluarkan beberapa keputusan seperti Keputusan Menteri Keuangan No. 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham dan Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing dan keputusan Menteri Keuangan No. 647/KMK.010/1997 tentang Pemberantasan Pemilikan Saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing. Bapepam-LK mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, wewenang dan fungsi Bapepam-LK juga diatur pada : 1. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal. 2. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal. 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal. 4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01./2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.


Dengan terintegrasikannya Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam satu institusi, maka diharapkan

Bapepam-LK dapat melaksanakan wewenang dan

fungsinya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menjadi otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang independen dan profesional, serta mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepam-LK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar m

odal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

C. Fungsi Pengawasan Bapepam-LK dalam UU No. 8 Tahun 1995. Bapepam dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapepam-LK adalah badan pengawas pasar modal yang bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur,


wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. 83 Lembaga ini adalah lembaga pemerintah di bawah Departemen Keuangan dan bertanggung jawab kepada menteri. 84 Lembaga inilah yang bertugas membuat peraturan-peraturan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal, mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah dibuatnya tersebut dan apabila terjadi pelanggaran, maka akan memberikan sanksi. Lembaga ini hanya ada satu, yaitu yang berkantor pusat di Gedung Departemen Keuangan. Pada prinsipnya bapepam-LK berfungsi: 85 1. Mengawasi kegiatan perdagangan efek agar tidak menyimpang dari peraturan yang ada, terutama terhadap UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 2. Melakukan pengujian terhadap semua personil yang menyandang profesi tertentu di pasar modal, seperti pialang, manajer investasi, penasehat investasi, dan yang lainnya; 3. Memberikan izin kepada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal. Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995

memformulasikan

kedudukan dan fungsi Bapepam-LK secara multi formasi, yaitu secara (1) pengaturan umum, (2) pengaturan terperinci, (3) pengaturan sporadis. 86 1. Pengaturan Umum

83

Pasal 4 UUPM. Pasal 3 (2) UUPM. 85 Sawijdi Widoatmojo, Loc. Cit., hal. 33. 86 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 116. 84


Secara umum, Undang-undang Pasar Modal mengatur kewenangan dan tugas

Bapepam-LK sebagai : 87 (a) Lembaga pembina; (b) Lembaga pengatur; (c) Lembaga pengawas. Ketiga wewenang tersebut haruslah dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan terciptanya suatu pasar modal yang : (a) Teratur; (b) Wajar; (c) Efisien; (d) Melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam-LK sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara : (a) preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan, dan (b) refresif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksisanksi. Fungsi Bapepam-LK seperti tersebut, apabila dapat dilaksanakan dengan benar sebenarnya memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pasar modal

87

Pasal 3 (1) UUPM.


secara global. Sebab, di mana-mana, yang namanya otoritas pasar modal, seperti juga SEC di USA itu, selalu mempunyai tiga fungsi utama, yaitu : (a) Fungsi rule making. Dalam hal ini otoritas pengawas dapat membuat aturanaturan main untuk pasar modal. Fungsinya seperti ini disebut juga sebagai fungsi Quasi Legislative power. Jadi merupakan kewenangan legislatif. (b) Fungsi adjudicatory. Ini merupakan fungsi otoritas pengawas untuk melakukan fungsinya sebagai quasi judicial power. Jadi merupakan kewenangan judisial seperti yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Termasuk kedalam fungsi ini misalnya mengadili dan memecat ataupun melarang pihak-pihak pelaku dipasar modal untuk ikut berpatisipasi dalam kegiatan-kegiatan di pasar modal. (c) Fungsi Investigatory – Enforcement. Fungsi ini membuat otoritas pengawas mempunyai wewenang investigasi dan enforcement. Dan ini dilakukan dengan memberikan kepada Bapepam-LK kewenangan penyelidikan dan penyidikan, yang membuatnya semacam polisi khusus.

2.Pengaturan Terperinci Pengaturan tentang kewenangan Bapepam-LK secara terperinci dapat ditemukan dalam Pasal 5 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, yaitu: (1) Memberikan izin usaha kepada para pelaku pasar modal, dalam hal ini kepada


a. Bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek. b. Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi. c. Persetujuan bagi Bank Kustodian. (2) Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal (notaris, konsultan hukum, akuntan, penilai) dan Wali Amanat. (3) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan/atau direktur yang baru. (4) Menentukan persyaratan dan prosedur pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. (5) Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadinya peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UUPM atau peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya. (6) Mewajibkan setiap pihak yang bersangkutan untuk: a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau


b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi tersebut. (7) Melakukan pemeriksaan terhadap: a. Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini. (8) Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam point (7) tersebut di atas. (9) Mengumumkan hasil pemeriksaan. (10) Guna kepentingan pemodal, membatalkan dan membekukan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu. (11) Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat. (12) Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian

serta

memberikan

keputusan

membatalkan

atau

menguatkan pengenaan sanksi dimaksud. (13) Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal.


(14) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal. (15) Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas perundangundangan pasar modal. (16) Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain dari Surat Pengakuan Utang, Surat Berharga Komersil, Saham, Obligasi, Tanda Bukti Utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap Derivatif dari efek. (17) Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan UUPM.

3.

Pengaturan sporadis Selain dari kewenangan Bapepam-LK seperti yang telah disebutkan diatas,

yakni kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan terperinci, masih ada lagi kewenangan Bapepam-LK yang tersebar secara sporadis baik diberikan oleh undangundang

pasar

modal

yang

pada

prinsipnya

merupakan

penegasan

dan

pengejawantahan lebih lanjut dari kewenangan Bapepam-LK seperti tersebut diatas. Jadi secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 88 1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal; 2. Penegakan peraturan di bidang pasar modal; 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal; 88

http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/index.htm, terakhir diakses tanggal 25 Maret 2011, hal. 1.


54

4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; Pelaksanaan tata usaha Badan.


BAB II FUNGSI PENGAWASAN BAPEPAM-LK DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Recommend Documents