KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 Oleh: Ni Kadek Lisnadewi I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana ABSTRACT Scientific work is titled Status of the Capital Market Supervisory Boar Upon Effectivity of the Law Number 21 of 2011, which also became the subject matter to be discussed in this paper. The background of this paper is when the enactment of the Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority, then how the position of the Capital Market Supervisory Board in capital market activities in Indonesia. The purpose of this paper is to understand how the position of the Capital Market Supervisory Board after the enactment of the Law Number 21 of 2011. This paper uses normativemethod by analyzing the problems with the legislation and relevant literature. The conclusion of this paper is that since the enactment of Law Number 21 of 2011 about Financial Services Authority, then the position of the Capital Market Supervisory Board was taken over by the Financial Services Authority related to regulation and supervision of capital market activities in Indonesia. Keywords: Capital Market Supervisory Board, Position, Financial Services Authority ABSTRAK Karya ilmiah ini berjudul Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka bagaimana kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. Tujuan tulisan ini adalah memahami bagaimana kedudukan Badan Pengawas Pasar Modalsetelah berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal di ambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal di Indonesia. Kata Kunci: Badan Pengawas Pasar Modal, Kedudukan, Otoritas Jasa Keuangan
1
I.
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Pasar modal pada dasarnya sama dengan pasar pada umumnya yaitu tempat
bertemunya penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikan adalah hak kepemilikan perusahaan (saham) dan surat pernyataan utang perusahaan (obligasi) atau yang disebut dengan efek. Pasar modal merupakan salah satu alternatif atau sarana dalam memobilisasi dana masyarakat serta sekaligus sebagai sarana investasi bagi pemilik modal.1 Pemodal yang melakukan investasi di pasar modal pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan deviden dari suatu perusahaan. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan definisi tentang pasar modal yang lebih spesifik yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pengawasan kegiatan pasar modal di Indonesia saat ini dilakukan oleh lembaga pengawas yang disebut dengan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai pemegang otoritas kegiatan pasar modal merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terlihat di Indonesia akan melakukan perubahan terhadap model pengawasan di sektor industri keuangannya. Dimana pengawasan di sektor keuangannya kini masih tersebar pada Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan.
1.2
TUJUAN PENULISAN Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami
bagaimana kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
1
Adrian Sutedi, 2009, Segi-segi Hukum Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 4.
2
II.
ISI MAKALAH
2.1
METODE PENELITIAN Metode dalam penulisan jurnal dengan judul “Kedudukan Badan Pengawas
Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011.” menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 2 2.2
HASIL DAN PEMBAHASAN
2.2.1 Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal Sebelum Berlakunya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam kegiatan pasar modal, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diatur didalam Undang-Undang Pasar Modal. Secara fungsional Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dalam kegiatan pasar modal. Untuk mengemban tugas tersebut, Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada BAPEPAM sebagai berikut:3 a.
Memberikan izin usaha bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasehat investasi dan biro administrasi efek;
b.
Memberkan izin perseorangan wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek dan wakil manajer investasi;
c.
Memberikan persetujuan bank konstodian;
d.
Mewajibkan pendaftaran prfesi penunjang pasar modal dan wakil amanat;
e.
Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan pemberhentian sementara komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan pinjaman, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
2
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13. 3 Jusuf Anwar, 2008, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, PT Alumni, Bandung, hal. 77-79.
3
f.
Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga terlibat dalam pelanggaran di bidang pasar modal;
g.
Melakukan pemeriksaan terhadap kantor, pembukuan atau catatan dari emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam dan setiap pihak yang dipersyaratkan memiliki izin, persetujuan atau pendaftaran dai Bapepam;
h.
Mengumumkan hasil pemeriksaan;
i.
Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
j.
Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
k.
Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam;
l.
Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan atau penelitian, serta biaya lain dalam rangka pasar modal.
2.2.2 Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal Setelah Berlakunya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan di sektor jasa keuangan di Indonesia berubah yang pada awalnya dilakukan oleh beberapa lembaga, yaitu pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan menjadi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tunggal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 21 tahun 2011 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
4
Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a.
Kegiatan jasa keuanngan di sektor perbankan
b.
Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
c.
Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, kedudukan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) terhadap kegiatan pasar modal sehari-hari diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan. III.
PENUTUP
3.1
KESIMPULAN Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa
pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan pasar modal sehari-hari sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dilakukan oleh BAPEPAM berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang termuat di dalam Pasal 5. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal diambil alih oleh OJK berdasarkan pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berbunyi Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3.2
SARAN Untuk pemerintah diharapkan melakukan revisi terhadap ketentuan BAB II
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 agar tidak terjadi suatu konflik norma terkait kewenangan pengawasan di pasar modal yang diberikan kepada BAPEPAM. Karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan telah mengambil alih kewenangan BAPEPAM di pasar modal.
5
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku: Adrian Sutedi, 2009, Segi-segi Hukum Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Jakarta Jusuf Anwar, 2008, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, PT Alumni, Bandung Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
6
