KEDUDUKAN GUBERNUR SUMATERA-UTARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TESIS
HENKIE YUSUF WAU Nim : 992105029 / ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2004 Henkie Yusuf Wau : Kedudukan Gubernur Sumatera-Utara Setelah Berlakunya Undang-Undang…, 2004 USU Repository © 2007
NORTH SUMATERA GOVERNOR'S POSITION IN THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 22 YEAR 1999 ABOUT REGIONAL GOVERNMENT ABSTRACT Henkie Yusuf Wau * Muhammad Abduh ** Pendastaren Tarigan *** Faisal Akbar Nasution **** Based on the passing of Law Number 22 Year 1999 about Regional Government and followed by the passing of Law Number 25 Year 1999 about Monetary Balancing between Central Government and Regional Government give huge basic change on the implementation of Indonesian Government system. In Republic of Indonesia Governance system, Autonomous Region is not a new thing because according to Article 18 of Constitution 1945, Indonesia Government holds decentralization principle. The Law Number 1 Year 1945 about Regional National Committee Position is a preliminary base of the establishment of government formation and regional economy. Anyhow, the implementation of Indonesia Government has been conducted centralistic instead of decentralization respecting on the diversity of the region. The passing of Law Number 22 Year 1999 is a law base of the new system to rule the Indonesian Government especially focusing on the implementation of the autonomous Regional Government and its relationship with the Central Government. Main priority of the decentralization is to empower, in order to have effective regional government especially in the implementation of the development program and service to the public, and to improve political stability and nation unity. It is an accommodation of various inspiration of the society. North Sumatera Province as one of the regions of Indonesia Government is affected by this new law. The new law of Number 22 Year 1999 gives changes on the implementation of new system of relationship between of Regent/Mayor and the Governor as well.
Henkie Yusuf Wau : Kedudukan Gubernur Sumatera-Utara Setelah Berlakunya Undang-Undang…, 2004 USU Repository © 2007
Regarding the position of Governor as the head of the Provincial Government, in this study an analytical descriptive research was conducted with normative jurisdiction method. The research took place in the office of Governor of North Sumatra. Data that collected was interpreted and base on the research, conclusion was obtained as follows. Firstly, the Law of Number 22 Year 1999 was proposed to empower the independence of Regional Government to rule the implementation of the development according to the need and aspiration of the society of the region. Secondly, this Law gives limitation of the working relationship coordination between Governor and the Chief of the Region and Mayor as mentioned by the article 4 sub article 2 Law Number 22 Year 1999. Thirdly, because of the implementation of the new system of government needs process and time, it is still needs an inter-sectors relationship between Provincial Government and Regent / City Government covering coordination in advice and controlling the implementation of the development and the rule of the government. Finally, North Sumatra Governor position was limited based on the duties over the chief of the regent and mayor of city although the law at the same time implies the inter-sectional relationship. The implementation of the Law Number 22 Year 1999 needs socialization, time to build personnel of the institution of the government. It takes time to fully implementation for better way and needs participation of all parts through the process. Keywords:
- Regional Government - Governor Position.
Henkie Yusuf Wau : Kedudukan Gubernur Sumatera-Utara Setelah Berlakunya Undang-Undang…, 2004 USU Repository © 2007
KEDUDUKAN GUBERNUR SUMATERA-UTARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMER1NTAHAN DAERAH ABSTRAK Henkie Yusuf Wau * Muhammad Abduh ** Pendastaren Tarigan *** Faisal Akbar Nasution **** Berdasarkan Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan keluarnya Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perubahan besar yang mendasar pada pelaksaan sistem Pemerintahan Indonesia. Dalam sistem Pemerintahan Indonesia, Daerah Otonomi bukanlah sesuatu yang baru karena menurut Undang — Undang Dasar 1945 Pasal 18, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Posisi Komite Nasional Daerah adalah dasar awal dari pembentukan pemerintahan dan perekonomian daerah. Akan tetapi, pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia selama ini dilaksanakan secara sentralistik bukannya mengacu pada desentralisasi yang menghormati berbagai perbedaan dari masing — masing wilayah. Keluarnya Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi landasan hukum dari sistem baru dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia yang terutama fokus pada peiaksanaan Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi dan hubungannya dengan Pemerintah Pusat. Tujuan utama dari desentralisasi tersebut adalah untuk memberdayakan Pemerintah Daerah secara efektif sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan program — program pembangunan dan pelayanannya kepada masyarakat serta untuk meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut merupakan akomodasi dari berbagai aspirasi dari masyarakat.
Henkie Yusuf Wau : Kedudukan Gubernur Sumatera-Utara Setelah Berlakunya Undang-Undang…, 2004 USU Repository © 2007
Propinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari Negara Republik Indoensia tentu saja salah satu dari subjek dan objek yang dimaksud oleh undang – undang tersebut. Undang – undang ini juga memberikan perubahan atas pelaksanaan hubungan antara Bupati/Walikota dengan Gubernur. S e h u b u n g a n d e n g a n k e d u d u k a n G u b e r n u r s e b a g a i k e p a l a Pemerintahan Propinsi, Tesis ini merupakan sebuah penelitian analisa deskriptif yang dilakukan dengan metode juridikasi normatif. Tempat penelitian ini dilakukan di kantor Gubernur Sumatera Utara. Data yang dikumpulkan di interpretasikan berdasarkan penelitian dan disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1 9 9 9 d i m a k s u d u n t u k me mb e rd a y ak an Pe m erin tah D a er ah u n tu k melaksanakan tugas – tugas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi dari daerah masing – masing. Kedua, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini juga memberikan batasan koordinasi hubungan kerja antara Gubernur dan Bupati / Walikota seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ketig a, sehub ung an d eng an sistem p eme rintah an b aru in i, Pelaksanaanya membutuhkan proses dan waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan antar sektor antara Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota yang meliputi koordinasi dalam hal pembinaan dan p e n g a w a s a n a t a s p e l a k s a n a a n p e m b a n g u n a n d a n p e l a k s a n a a n pemerintahan. Terakhir, posisi Gubernur dibatasi berdasarkan tugas – tugas atas Kepala Pemerintahan Daerah dan Kota walaupun di saat yang sama Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga mensyarakatkan hubungan inter sektor. Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 membutuhkan sosialisasi dan waktu untuk membangun sumber daya manusi dari instansi pemerintahan untuk pelaksanaannya. Dibutuhkan waktu dan partisipasi semua pihak untuk pelaksanaan penuh dari sistem baru ini lewat proses. Kata Kunci:
- Pemerintah Daerah - Posisi Gubernur.
Henkie Yusuf Wau : Kedudukan Gubernur Sumatera-Utara Setelah Berlakunya Undang-Undang…, 2004 USU Repository © 2007
1=1
