BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul Saat berlakunya Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah yang kemudian pelaksanannya diganti dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 memungkinkan bahwa setiap daerah berhak untuk mengurusi segala kebutuhan atau pun permasalahan daerah masing-masing. Menurut Wayong otonomi daerah itu adalah “kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus sedaerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan berpemerintahan sendiri”.
1
Selain itu terdapat pengertian otonomi daerah dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut terdapat tiga pengertian, yaitu :
Hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri;
Wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
Kewajiban untukmengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Dalam hal otonomi ini pemerintah pusat tidak lagi mengatur apalagi sampai mendominasi
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
sehingga
peran-peran
pemerintah pusat dalam hal ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi,
1
Abdurrrahman,Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hlm. 11.
1
dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.2 Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan berlangsungnya otonomi ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luar untuk daerahnya sendiri. Dalam hal kepengurusan daerah itu salah satunya adalah dengan mengurusi suatu pembangunan di daerah tersebut. Terdapat pengertian pembangunan daerah, pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari pelbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Menurut Sondang P. Siagian, “Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangka pertumbuhan atau perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa”3. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah merupakan suatau usaha yang dilakukan oleh suatu negara, pemeerintah untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat.
Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan 2
Teguh Yuwono, 101 Salah Kaprah Otonomi Daerah Di Indonesia, UNDIP, Semarang, 2000, hlm. 68.
3
Siagian, Sondang , P. Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensi dan Strateginya, Haji Masa Agung, Jakarta, 1988, hlm. 2.
2
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Berarti bahwa pembangunan mencakup, Pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain, Kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat, Ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercantum dalam perbaikan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan begitu dapat diketahui bahwa ruang lingkup pembangunan sangatlah luas, sehingga dalam tahap pencapaiannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Suatu pembangunan daerah haruslah mencakup suatu nilai-nilai. Menurut Kuncoro, terdapat 3 (tiga) nilai yang harus mencakup dalam pembangunan suatu daerah, yaitu
1. Ketahanan : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup. 2. Harga diri : pembangunan haruslah memanusiakan manusia. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu. 3. Freedom from servitude. Kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.4 4
Kuncoro, Mudjarad. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 63.
3
Nilai-nilai yang tercantum tersebut haruslah di terapkan dalam pembangunan, agar pembangunan yang di rencanakan tersebut menuju pembangunan yang menjadi citacita bersama. Dalam hal pembangunan daerah di Batang terdapat rencana membangun suatu Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU). Rencana pembangunan PLTU tersebut agar memenuhi kebutuhan masrayakat dalam sumber daya energi listrik. Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Pembangkit ini memiliki alat pembakaran yang dinamakan dengan Boiler sehingga dihasilkan uap panas kering (steam) yang akan digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin. Sudu-sudu turbin yang berputar akan memutar poros turbin yang terhubung langsung dengan poros generator, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik (poros turbin yang berputar) menjadi energi listrik yang nantinya akan disalurkan ke gardu induk melalui transformator. PLTU direncanakan dibangun di desa Ujungnegoro-roban, Desa Karanggenan Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. PLTU tersebut berkapasitas 2 x 1.000 MW dan seluas kurang lebih 2.500.000 m (kurang lebih 250 hektar). Perusahaan tersebut akan dibangun oleh PT.Bhimasena Power Indonesia yang beranggotakan PT. Adaro Power, J-Power, dan Itochu. Pembangunan PLTU tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan suatu daerah khususnya daerah Kabupaten Batang. Dalam hal pembangunan PLTU terdapat dua lokasi, yaitu lokasi darat dan lokasi lautan. Lokasi daratan berada di 4
Desa Karanggenang, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Sementara di lokasi lautan adalah daerah kawasan laut Ujungnegoro-roban yang ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional berupa Taman Wisata Alam Laut (TWAL) berdasarkan lampiran VIII No. 311 Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008. Dalam hal suatu pembangunan tidaklah lepas dari para investor yang ingin berinvesatsi dan membangun sebuah industri. Terkait dengan pembangunan industri itu terdapat adanya suatu sistem perizinan yang merupakan kewenangan dari pemerintah. Pembangunan yang dilakukan membutuhkan suatu ruang untuk dapat berjalan. Dalam pemanfaatan ruang tersebut dikatakan haruslah memerlukan suatu izin. Di Dalam Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 pasal 160 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa “Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfataan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang”. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan dalam pemanfaatan ruang haruslah memerlukan suatu ijin. Ijin tersebut diberikan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan ijin. Terkait dengan izin, dalam pembangunan PLTU memerlukan suatu izin lokasi. Di Indonesia Izin lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Surat Keputusan Bupati Batang mengenai Izin lokasi No. 460/06/2012 yang diterbitkan untuk pendirian PLTU di daerah Ujungnegoro-roban, batang terdapat suatu permasalahan. Mengingat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang menyatakan bahwa 5
lokasi yg akan digunakan untuk mendirikan PLTU merupakan lokasi kawasan konversi laut dan juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang RTRW wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 pasal 36 ayat (3), yang menyebutkan bahwa Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban. Dari penjelasan diatas bahwa terkait lokasi untuk pembangunan PLTU tesebut, PLTU yang akan dibangun di daerah laut Ujungnegoro-roban bertentangan dengan peraturan mengenai tata ruang wilayah. Penulis juga melihat tentang permasalahan keabsahan dari surat keputusan yang diterbitkan atas nama Bupati Batang tersebut. Karena penulis melihat terdapat kejanggalan dalam sturktur penulisan suatu surat mengenai izin lokasi yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, kejanggalan tersebut terlihat bahwa adanya kesalahan kerangka dalam menulis surat keputusan. Dimana kesalahan tersebut merupakan surat keputusan Bupati, tetapi judulnya merupakan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Dari penjelasan diatas penulis berkeinginan untuk mengetahui tentang syarat-syarat dan juga prosedur-prosedur mengenai izin lokasi dan juga penulis berkeinginan untuk meninjau suatu izin lokasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Batang dilihat dari peraturan perundang-undangan. Dari uraian diatas maka penulis memilih judul:
“ANALISIS TERHADAP PENERBITAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN PLTU DI KABUPATEN BATANG”.
6
B. Latar Belakang Masalah Permasalahan mengenai Agraria saat ini merupakan suatu permasalahan yang makin muncul dalam Negara ini. Sebagian permasalahan agraria ini dikarenakan permasalahan suatu tanah yang digunakan oleh pemerintah untuk alasan suatu pembangunan. Biasanya yang dirugikan dalam suatu permasalahan ini tidak lepas dari kelompok golongan masyarakat yang berasa di lokasi pendirian perusahaan tersebut. Dalam peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan terhadap tanah haruslah bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Ini tertulis dalam UUD 1945 yaitu “ bahwa tanah harus dikuasai dan digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”5. Kemakmuran rakyat yang dimaksud adalah kemakmuran yang benar-benar adil dan merata.6 Dalam proses suatu pembangunan itu haruslah mempunyai suatu izin. Izin tersebut di keluarkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Pemerintah dilekati wewenang untuk membuat peraturan. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, artinya ketika suatu kegiatan tertentu mengingikan suatu 5
Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945
6
Ana Silviana, Kebijakan Pertanahan kaitannya dengan Pembangunan bagi sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat, Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum UNDIP, Nomor 4 tahun 1997, hlm 18.
7
pengaturan, maka tugas pemerintah adalah membuat peraturan, yang akhirnya dituangkan secara tertulis dan dibuat oleh organ yang berwenang, sehingga lazim disebut dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan disini adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan cara yang berlaku, salah satunya dengan pemberian izin.7 Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan penegndali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Disini kita akan membahas tentang suatu izin. Pengertian izin menurut Prof. Bagirmanan Yaitu : ”merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundangundangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.” 8 7
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata negara Indonesia, Alumni, Bandung , 1993, hlm 13.
8
Ridwan H R, Hukum Aminstrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011 hal 199.
8
Dari penjelasan diatas terlihat bahwa izin tersebut merupakan suatu persetujuan dari pemerintah untuk dapat melakukan sesuatu yang dilarang. Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif.
Izin merupakan suatu keputusan yang berbentuk tertulis, dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis.9 Izin tersebut merupakan keputusan yang bersifat konstitutif, yaitu keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya yang tidak dimiliki seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu atau keputusan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan.10 Dapat dikatakan bahwa Izin merupakan keputusan tat usaha negara yang berbentuk tertulis dan merupakan Keputusan Konstitutif dimana dapat menimbulkan suatu hak yang baru. Izin terdapat beberapa macam jenisnya, tetapi penulis hanya membahas mengenai izin lokasi. Dalam rangka pengaturan penanaman modal telah ditetapkan ketentuan mengenai keharusan diperolehnya izin lokasi sebelum suatu perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya, atau dengan kata lain izin lokasi merupakan persyaratan yang perlu 9
Ibid, hal
10
disunting oleh Philipus M Hadjon. Spelt, JBM Ten Berge, Pengantar Hukum Perijinan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
9
dipenuhi dalam hal suatu perusahan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modalnya. Maksud persyaratan ini adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahan dalam rangka memperoleh tanah mengingat penguasan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri. Izin Lokasi di atur dalam Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Pengertian Izin Lokasi Dalam Peraturan Menteri Agraria mengatakan bahwa : “Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya”.11
Izin lokasi ini menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang dan dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah ditanda tangani oleh Bupati Batang. Peraturan mengenai Ijin Lokasi terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 1993 tentang Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi. 11
Pasal 1 ayat (1), Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
10
Dalam tata cara pemberian izin lokasi menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 1999 mengatakan bahwa dalam pemberian izin lokasi surat keputusan harus di tandatangani oleh Bupati/Walikotamadya atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Darah Khusus Ibukota Jakarta, dengan persiapan administrasi dan bahan pertimbangan dilakukan oleh instansi pertanahan, yaitu Kepala Pertanahan kabupaten/Kotamadya.12 Disini penulis ingin membahas mengenai izin lokasi khususnya mengenai izin lokasi dalam pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU). Surat Keputusan Bupati Batang mengenai Izin Lokasi No. 460/06/2012, dalam penerbitannya tersebut terdapat permasalahan-permasalahan, disini penulis melihat bahwa permasalahan tersebut seperti izin lokasi yang diterbitkan untuk pembangunan PLTU tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan Peraturan daerah kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang RTRW wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 yang menyebutkan bahwa Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban. Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.7 tahun 2011 pasal 36 ayat (3), menyebutkan bahwa “Kawasan perlindungan terumbu karang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pantai Ujung Negoro Roban dengan luas kurang lebih 6.897,75 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar”. Pendekatan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro – Roban
12
Ibid., pasal 6.
11
sebagai KKLD adalah dikarenakan kawasan ini melindungi 3 obyek penting dalam menjaga ekosistem, yaitu : (1) kawasan Karang Kretek yang memiliki peran penting melindungi potensi sumberdaya ikan bagi nelayan tradisional; (2) kawasan situ Syekh Maulana Magribi yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Batang; dan (3) kawasan wisata pantai Ujungnegoro yang memberikan andil pada perkembangan industri pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Batang.13 Jika dilihat bahwa izin lokasi yang diterbitkan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya, padahal semestinya bahwa suatu keputusan tidak dapat melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang ada.14 Jika kita lihat bahwa administrasi negara dalam pengertian hukum merupakan pelaksanaan dan atau penyelenggaraan daripada Undang-undang dalam arti luas. Jadi satiap tindakan itu haruslah dilandasi oleh peraturan perundang-undangan.15 Permasalahan yang lain terdapat dalam keabsahan yang dilihat dari struktur penulisan surat izin lokasi yang dikeluarkan, dimana surat izin lokasi tersebut dikeluarkan oleh badan penanaman modal dan Pelayanan Perizinan terpadu, tetapi terdapat suatu tulisan yang menunjukan bahwa surat keputusan bupati. Dalam hal penulisan suatu surat keputusan itu haruslah melihat suatu tata cara penulisan dalam 13
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang, Batang.2009 14
Kansil,C.S.T ..,Prof. Drs.S.H; Kansil, Christine, S.T .., M.H. S.H, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, P.T Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm 4.
15
Marbun. S.F dan Mahfud. Moh.., Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 89.
12
membuat suatu keputusan. Dari uraian diatas kita melihat bahwa izin Lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang belum memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku,
C.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana keabsahan dari penerbitan Izin lokasi terhadap pendirian PLTU di daerah Batang? 2. Apakah Izin lokasi pembentukan PLTU tersebut telah memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan?
D.
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana dari penerbitan Izin lokasi terhadap pembangunan PLTU di daerah Batang 2. Untuk mengetahui apakah
Izin lokasi pembangunan PLTU tersebut telah
memenuhi syarat dan sudah sesuai dalam peraturan perundang-undangan.
E.
Manfaat Penelitian Penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis: 13
1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Perizinan pembangunan PLTU (pembangkit Listrik Tenaga Uap) 2. Secara Praktis a. Untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang penentuan perizinan pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Di daerah Batang b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan akademisi di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Perizinan, dalam hal ini Izin Lokasi Pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di daerah Batang
F.
Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.16 1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.
16
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UIPress, Jakarta, 1986, hlm.43
14
Dalam penelitian ini, penelitian normatif digunakan untuk menemukan landasan hukum Perizinan pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Deskripsi atau pemaparan merupakan kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin, sehingga kegiatan mendeskripsikan tersebut dengan sendirinya mengandung kegiatan interprestasi. Spesifikasi kajian dalam penelitian meliputi teori, prinsip, dan norma-norma hukum nasional Indonesia tentang landasan hukum perizinan pembangunan PLTU di daerah Batang. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam dogmatik hukum, yaitu deskripsi, sistematisasi, analisis, interprestasi, dan menilai hukum positif. Dalam penelitian ini yang diinterprestasikan yaitu mengenai Perizinan pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di daerah Batang 3. Bahan Hukum Sumber penelitian dalam penelitian ini yaitu bahan primer yang meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan dengan isu hukum penelitian ini. Berikut rincian bahan hukum primer yang digunakan: a. Undang-undang no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang b. Peraturan Pemerintah no.5 tahun 2010 tentang Penataan Ruang c. Peraturan Menteri no.2 th 1999 ttg Izin Lokasi Menteri Agraria d. Peraturan Daerah no.6 tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang wilayah 15
Provinsi jawa Tengah tahun 2009-2029. . e. Peraturan Daerah no.7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Di samping bahan hukum primer, sumber penelitian lainnya adalah bahan hukum sekunder, misalnya: tentang pembahasan perizinan yang dapat ditemukan dalam buku-buku teks, laporan penelitian, juga terbitan berkala. 4. Metode Pengumpulan Data Metode yang pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari pakarpakar dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian. 5. Unit Amatan dan Unit Analisa Yang menjadi unit Amatan adalah pertama, surat keputusan Bupati Batang No 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Terpadu. Sedangkan Unit Analisanya adalah ketentuan perauran perundangan khususnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan UU terkait, misalnya Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri No.2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 16
1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Menanamkan Modal, Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.22 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1997 tentang Perolehan Izin Lokasi dan Hak Guna Bangunan bagi Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri, Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi jawa Tengah tahun 2009-2029, Peraturan Daerah No.7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang.
17
