1
KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL-LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DALAM MENGATASI PRAKTIK INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA
THE STATUTE OF CAPITAL MARKET AND FINANCIAL INSTITUTION SUPERVISORY AGENCY ON SETTLEMENT OF INSIDER TRADING PRACTICE IN THE INDONESIAN CAPITAL MARKET
Masri Nalole, Juajir Sumardi, Oky Deviany Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
Alamat Korespondensi : Masri Nalole Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar, 90245 HP : 0852-5445-9966 Email :
[email protected]
2
ABSTRAK Insider Trading adalah perdagangan jual beli saham yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, yang belum diberitakan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami (1) kedudukan Bapepam-LK sebagai Regulator (2) kedudukan Bapepam-LK sebagai Penyidik dan (3) kedudukan Bapepam-LK sebagai Pengawas dalam mengatasi praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta karena Bapepam-LK berada di Kota Jakarta dan penelitian ini berbentuk penelitian sosio-yuridis, yaitu penelitian yang diarahkan pada aspek hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Bapepam sebagai Regulator tampak pada upaya pembentukan dan penyempurnaan peraturan yang mengatur Insider Trading. Kedudukan Bapepam sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pasar Modal tampak pada upaya penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di Pasar Modal, namun sejauh ini kasus Insider Trading tidak dapat dibuktikan dan dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan kedudukan Bapepam sebagai pengawas tampak pada upaya preventif berupa pengaturan, pembimbingan dan pengarahan. Namun upaya tersebut tidak dapat mencegah Insider Trading karena Bapepam kesulitan menguji kapasitas kerahasiaan informasi orang dalam dan masalah sulitnya penentuan mengenai standar fakta material yang harus dibuka untuk umum. Sedangkan dalam upaya represif Bapepam telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap kasus Insider Trading. Namun Bapepam tidak dapat membuktikan ada unsur-unsur pasal pidana yang dilanggar, sehingga tindakan Bapepam hanya pada tahap pemberian sanksi administratif. Kata Kunci: Kedudukan Bapepam, Praktik Insider Trading.
ABSTRACT Insider trading is the buying and selling of shares trading by corporate insiders, who have not reported to the public. This study aims to identify and understand (1) the position of the regulator Bapepam-LK (2) the position of Bapepam-LK as Investigator and (3) the position of Bapepam-LK as Trustees to address insider trading practices in Indonesian Capital Market. The research was conducted in Jakarta because of Bapepam-LK is Jakarta City and the study of socio-juridical form of research, ie research that is directed at the legal aspects and implementation in the field. The data obtained are the primary data and secondary data were analyzed qualitatively. The research results indicated that the position of the Bapepam as the Regulator was seen in its effort to formulate and to perfect the regulations which regulate the activities in the capital market, particularly the regulation that regulate the Insider Trading. As Civil Servant Investigators (PPNS) in the Capital Market, Bapepam’s position was seen in its attempt to investigate the criminal actions in the Capital Market, though this effort had not yet solved the Insider Trading practices well. As a matter of fact, many Insider Trading had not yet solved, nor handed over to the attorney. As the supervisor, the position of the Bapepam could be seen in its preventive effort, such as regulations, guidance, and instructions, thouhg these efforts still could not prevent the Insider Trading practices. The reason is that the Bapepam still found it difficult to test the confidential information capacity of the insiders and the difficult problem of determining the material facts that had to be revealed to the public. In its repressive efforts the Bapepam had examined and investigated the Insider Trading cases. However, the Bapepam was unable to prove that there had been an element of an article of the criminal law that had been violated. Consequently, the action of the Bapepam was only to give an administrative sanction. Keywords: The Position of the Bapepam, the Insider Trading practices.
3
PENDAHULUAN Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, Untuk itu agar dapat tercipta iklim investasi yang baik dan terselenggaranya pembinaan serta pengawasan yang lancar, perlu adanya suatu lembaga yang berfungsi sebagai regulator yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, seperti halnya The Securities and Exchange Comission (SEC) sebuah lembaga pemerintah yang mengawasi pelaksanaan pasar modal di Amerika Serikat (Situmorang:2008). Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, berdasarkan kebijakan Menteri dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Kepmenkeu No. 606/KMK.01/2005). Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas pasar modal, Bapepam sering menangani tindak pidana pasar modal, yang salah satunya adalah praktik Insider Trading. Insider Trading adalah tindak pidana pasar modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99. Sedangkan pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi Administratif yang diatur dalam Pasal 102 UUPM dan sanksi Pidana yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) UUPM. Insider Trading atau perdagangan orang dalam adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam arti yang luas), dengan memanfaatkan informasi penting dan belum terbuka untuk umum untuk tujuan keuntunngan tertentu (Fakhruddin, 2008). Sedangkan Ashri (2008) dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Dinamika Masyarakat FH UNTAG Semarang mengemukakan bahwa “perdagangan orang dalam” (Insider Trading) adalah istilah teknis di dalam lingkungan pasar modal yang mengacu pada praktik dimana “orang dalam perusahaan” (corporate insider), melakukan perdagangan efek dengan menggunakan informasi ekslusif yang mereka miliki (inside non public information). Siapa saja yang memiliki informasi itu sebelum orang lain memperolehnya, maka ia berada dalam posisi yang diuntungkan (informational advantages). Hal ini dikarenakan ia dapat memperoleh keuntungan ekonomis jika melakukan perdagangan dengan menggunakan informasi itu. Bilamana “orang dalam perusahaan” (corporate insider) yang mempunyai posisi strategis untuk mengetahui berbagai informasi yang belum atau tidak diketahui orang lain (non public information), dibenarkan melakukan perdagangan efek
4
dengan informasi tersebut, maka akan terjadi ketidakadilan (unfairness) di Pasar Modal. Kondisi seperti ini menempatkan sekolompok orang (“orang dalam”) pada posisi yang lebih baik dibanding investor lain. Bapepam-LK sebagai otoritas dan regulator Pasar Modal memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mengawasi dan menindaklanjuti kasus Insider Trading. Selama ini kebanyakan kasus hanya diselesaikan dengan pengenaan sanksi administratif yang kurang bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pasar modal tersebut. Akibatnya para pelaku yang pernah melakukan praktik curang tidak akan terdisinsentif untuk tidak mengulangi perbuatannya. Seperti yang diungkapkan oleh Rizqi (2009) praktisi hukum Pasar Modal dalam Diskusi Djokosoetono Research Center (DRC) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Contoh sulitnya penyelesaian kasus perdagangan orang dalam dapat dilihat pada kasus PT. Bank Bali Tbk (selanjutnya disebut Bank Bali). Bapepam-LK melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran berupa perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam atas transaksi saham Bank Bali di Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) pada periode perdagangan 6 Juli sampai dengan 27 Juli 1999), namun sangat sulit untuk dibuktikan karena komputer perdagangan bursa hanya mengidentifikasi identitas anggota bursa yang melakukan transaksi sehingga sulit untuk mengetahui investor terakhir (beneficial owner) yang melakukan transaksi di Pasar Modal (Anwar, 2008). Dengan menyimak contoh kasus Insider Trading yang sulit dibuktikan tersebut maka diduga bahwa peranan Bapepam-LK belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut tentang optimalisasi Kedudukan Badan Pengawas Pasar ModalLembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam Mengatasi Praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Bapepam-LK sebagai Regulator, kedudukan Bapepam-LK sebagai Penyidik dan kedudukan Bapepam sebagai Pengawas dalam mengatasi praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Jakarta karena Bapepam-LK, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Pusat Referensi Pasar Modal berada di Ibu Kota Jakarta.
5
Desain Penelitian Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat sosio-yuridis, yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya pada aspek hukumnya, akan tetapi juga pada pelaksanaan hukumnya di lapangan. Untuk memenuhi kebutuhan data maka dilakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan rumusan masalah, yaitu : Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan sendiri sampel yang dianggap mewakili keseluruhan populasi. Sampel penelitian adalah Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebanyak 2 (dua) orang, PT. Bursa Efek Indonesia (PT. BEI) sebanyak 1 (satu) orang, dan Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) sebanyak 1 (satu) orang. Metode Pengumpulan Data Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan cara interview, yaitu pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian dan data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis, artikelartikel, opini, pemberitaan media-media dan sebagainya yang relevan dengan materi penelitian. Analisis Data Data yang diperoleh di lapangan baik data primer maupun data sekunder merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya disajikan secara deskritif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. HASIL Kedudukan Bapepam-LK sebagai Regulator Bapepam-LK bertugas membuat peraturan-peraturan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal dan mengawasi pelaksanaannya. Kewenangan Bapepam sebagai Regulator tampak pada upaya pembentukan dan penyempurnaan pengaturan sesuai dengan perkembangan industri pasar modal Indonesia, termasuk pengaturan tentang Insider Trading.
6
Pembentukan pengaturan dan penyempurnaan pengaturan Bapepam-LK tersebut tidak menyelesaikan kasus Insider Trading. Hal ini terbukti dengan masih adanya kasus Insider Trading yang terjadi selama ini dan tidak pernah sampai dilimpahkan ke penuntut umum (Kejaksaan). Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) diundangkan, belum ada 1 (satu) pun kasus Insider Trading dijerat dengan undang-undang ini. Padahal UUPM sudah cukup mengatur tentang Insider Trading, termasuk pengaturan sanksi dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, Bapepam tidak bisa menjerat pelaku Insider Trading sampai ke pengadilan. Kedudukan Bapepam-LK sebagai Penyidik Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS di bidang Pasar Modal, yakni Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik di bidang Pasar Modal (PPNS) diatur dalam Pasal 101 Ayat (2) UUPM bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab UndangUndamg Hukum Acara Pidana. Kewenangan untuk melakukan penyidikan ada di tangan PPNS Bapepam berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Kewenangan PPNS ini juga diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 1 Angka 6 mengatur bahwa PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan Bapepam sebagai Penyidik PPNS tertuang dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 UUPM dan dalam pelaksanaannya Bapepam telah melakukan tindakan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di pasar modal termasuk kejahatan yang dikategorikan sebagai Insider Trading. Namun sejauh ini, PPNS Bapepam belum pernah dapat menjerat pelaku praktik Insider Trading sampai ke pengadilan. Hal tersebut disebabkan karena PPNS tidak dapat membuktikan unsur-unsur pidana yang dilanggar. Keberadaan PPNS Bapepam tidak membawa kasus Insider Trading dapat
7
diselesaikan sampai ke tahap penuntutan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya PPNS Bapepam membuktikan pasal-pasal pidana yang dilanggar. Kedudukan Bapepam-LK sebagai Pengawas Kedudukan Bapepam-LK sebagai Pengawas dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif yang dilakukan Bapepam dalam mencegah praktik Insider Trading adalah dengan memperkokoh pengaturan hukum di bidang Pasar Modal dan melakukan pembimbingan dan pengarahan. Dalam memperketat pengawasan di bidang Pasar Modal, Bapepam telah menerbitkan beberapa aturan dan pedoman dan terus berkembang sesuai kebutuhan industri Pasar Modal yang diharapkan dapat mencegah sedini mungkin praktik Insider Trading. Selain itu, Bapepam melakukan Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) seperti Training, Work Shop, dan Seminar serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Bapepam-LK yang diharapkan mampu menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab, serta regulator yang profesional, efektif dan efisien yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/publik. Dalam tindakan represifnya, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan dan bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi pada setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya terutama terhadap Insider Trading. Pemeriksaan dan Penyidikan dan pengenaan sanksi diproses sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam-LK adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. PEMBAHASAN Penelitian ini menemukan bahwa Bapepam-LK sebagai regulator telah menerbitkan beberapa peraturan yang khusus mengatur tentang perdagangan orang dalam atau Insider Trading. Namun pada kenyataannya praktik Insider Trading masih saja terjadi dan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan tindak pidana ini yang memang sangat sulit untuk dibuktikan. UUPM dan peraturan pelaksanaannya sudah mengatur Insider Trading dengan baik, seperti pengaturan sanksi dan sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh Nurhaida (2012), Ketua Bapepam-LK atau saat ini sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK bahwa UUPM maupun Peraturan Bapepam-LK sudah
8
mengatur dengan baik dan sudah lebih rinci, apa yang dimaksud dengan Insider Trading, transaksi apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Peraturan yang ada sudah cukup. Terpenting tetap melakukan proses pembuktian sesuai peraturan yang ada, sebab perbaikan bukan pada regulasi, tapi lebih ke upaya pembuktiannya. Namun Konsultan Hukum Pasar Modal, Safitri (2012) mengatakan bahwa UUPM sudah jauh tertinggal karena dibentuk ketika Pasar Modal di Indonesia masih sederhana dan saat ini Pasar Modal sudah sangat canggih sehingga UUPM tidak bisa mengakomodir kebutuhan industri Pasar Modal saat ini. Upaya Bapepam-LK dalam mengatasi Insider Trading dalam bentuk pengaturan hukum sudah maksimal dan peraturan yang sudah ada sudah cukup menjadi dasar dalam mengatasi Insider Trading namun tidak cukup memberi perlindungan hukum kepada industri Pasar Modal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terjadinya kasus Insider Trading dan sulitnya pembuktian. Pengaturan Insider Trading harus lebih diperketat dengan memperkokoh dan meningkatkan penyempurnaan regulasi dan pengawasan dan memberi perhatian lebih dalam perlindungan dan edukasi bagi industri Pasar Modal sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan Pasar Modal yang kokoh, adil, efisien dan transparan serta berdaya saing tinggi. Kedudukan Bapepam-LK sebagai Penyidik PPNS Bapepam tertuang pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 UUPM, dan dalam pelaksanaannya Bapepam telah melakukan tindakan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di pasar modal termasuk kejahatan yang dikategorikan sebagai Insider Trading. Keberadaan PPNS Bapepam sebagai Penyidik Tindak Pidana Pasar Modal tidak membawa kasus Insider Trading dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus Insider Trading yang tidak dapat dilimpahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Untuk itu Penyidik Bapepam seharusnya diberi kewenangan lebih dalam mengusut kasus Insider Trading, sehingga dapat bekerja lebih maksimal dan dapat menjerat pelaku sampai ke pengadilan. Menurut Hamzah (2006), Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti bahwa meskipun banyak peraturan yang memperkenalkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), belum ada kebutuhan mendesak untuk memperluas kewenangan mereka. PPNS sebenarnya hanya menangani tindak pidana ringan saja. Cuma kelihatannya tugasnya berat. Kewenangan PPNS tidak perlu ditambah. Untuk kewenangan penahanan dan penuntutan nanti bisa disupervisi Kejaksaan. Dalam revisi KUHAP, prinsip-prinsip umum pada ketentuan lama mengenai PPNS akan dipertahankan. Belum ada rencana memperluas kewenangan PPNS.
9
Banyak pihak menilai bahwa selama ini PPNS belum dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Padahal, sesuai aturan KUHAP, mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana khusus. Namun pada kenyataannya, kewenangan yang dimiliki PPNS Bapepam masih sangat terbatas, sehingga membatasi ruang gerak PPNS. PPNS Bapepam membutuhkan kewenangan lebih untuk menuntut atau menahan tersangka pelanggar tindak pidana Pasar Modal. Kurangnya wewenang ini menimbulkan kemacetan proses perkara di tahap penuntutan. Sejauh ini, PPNS Bapepam belum pernah dapat menjerat pelaku praktik Insider Trading sampai ke pengadilan. Hal tersebut disebabkan karena PPNS tidak dapat membuktikan unsurunsur pidana yang dilanggar. Kedudukan Bapepam sebagai Pengawas Pasar Modal dapat dilihat dalam upaya preventif dan upaya represif. Dalam tindakan preventifnya, Bapepam telah melakukan upaya pencegahan dengan memperketat pengawasan di bidang pasar modal, seperti menerbitkan dan melakukan penyempurnaan beberapa peraturan dan pedoman yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan industri pasar modal serta melakukan pembimbingan dan pengarahan. Namun upaya tersebut tidak dapat mencegah Insider Trading karena Bapepam kesulitan menguji kapasitas kerahasiaan informasi orang dalam dan masalah sulitnya penentuan mengenai standar fakta material yang harus dibuka untuk umum. Kesulitan Bapepam dalam penanganan kasus Insider Trading
adalah pada
pembuktian, karena transaksi dilakukan dalam bentuk lisan. Pencegahan praktik Insider Trading sudah dilakukan oleh Bapepam sedini mungkin, hanya saja mengalami kendala. Kendala yang dihadapi Bapepam dalam mencegah praktik Insider Trading adalah pada informasinya, batas informasi orang dalam yang dilarang itu seperti apa, dan batas rahasia yang dimaksud seperti apa. Jadi Bapepam mengalami kesulitan dalam menguji kapasitas kerahasiaan dan kapasitas kapan informasi harus dibuka untuk umum. Menurut Sitanggang (2012) bahwa kendala yang dihadapi Bapepam dalam pemeriksaan kasus Insider Trading adalah terletak pada unsur-unsur pasal pidana yang sulit dibuktikan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana ini tidak sama dengan tindak pidana konvensional lainnya dimana pelaku sangat lihai menyembunyikan barang bukti dan informasi tersebut dilakukan secara lisan. Kendala lain yang dihadapi Bapepam adalah Bapepam kesulitan dalam menguji kapasitas kerahasiaan informasi orang dalam dan masalah sulitnya penentuan mengenai standar fakta material dalam prinsip keterbukaan (disclosure). Menurut teori pengawasan yang dikemukakan oleh Stettler (1997) bahwa sebagai kewajiban dari setiap pimpinan unit organisasi/instansi pemerintah, pengawasan hendaknya
10
dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Jika dihubungkan dengan teori pengawasan yang diungkapkan oleh Stettler (1997) tersebut dapat berarti bahwa Bapepam dalam melaksanakan fungsi pengawasannya telah berusaha mencegah sedini mungkin praktik Insider Trading, namun ada beberapa kendala yang menyebabkan sehingga praktik Insider Trading tidak dapat dihindari atau tidak dapat dicegah sehingga pencapaian tujuan organisasi yaitu terwujudnya pelaksanaan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien sehingga terhindar dari praktek Insider Trading telah dilakukan namun karena tindak pidana ini beda dengan tindak pidana konvensional lainnya sehingga Insider Trading tetap terjadi. KESIMPULAN DAN SARAN Kedudukan Bapepam-LK sebagai Regulator tampak pada upaya pembentukan peraturan yang mengatur kegiatan di Pasar Modal, khususnya yang pengaturan yang mengatur tentang Insider Trading yang substansinya dituangkan dalam bentuk Surat Edaran BapepamLK, Peraturan Bapepam-LK, dan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK. Kedudukan Bapepam-LK sebagai Penyidik PPNS tertuang pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 UUPM, dan dalam pelaksanaannya Bapepam telah melakukan tindakan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di Pasar Modal, termasuk kejahatan yang dikategorikan sebagai Insider Trading. Sedangkan kedudukan Bapepam sebagai Pengawas, dalam tindakan preventifnya, Bapepam memperketat pengawasan di bidang Pasar Modal dengan menerbitkan dan melakukan penyempurnaan beberapa peraturan dan pedoman yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan industri Pasar Modal serta melakukan pembimbingan dan pengarahan. Sedangkan dalam tindakan represifnya, Bapepam dalam penegakan hukum baik itu pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi terhadap pelaku Insider Trading sejauh ini sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada. Bapepam sebaiknya lebih memperketat sistem pengawasan dengan penyempurnaan peraturan yang khusus mengatur Insider Trading sehingga dapat mencegah sedini mungkin praktik Insider Trading. Dengan demikian dapat memberikan perlindungan hukum kepada palaku industri Pasar Modal sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia. Penyidik PPNS Bapepam sebaiknya diberi kewenangan lebih dalam mengusut kasus Insider Trading agar dapat bekerja lebih maksimal sehingga dapat menjerat pelaku sampai ke pengadilan.
11
DAFTAR PUSTAKA Anwar J, (2008) Penegakan Hukum Dan Pangawasan Pasar Modal Indonesia; Seri Pasar Modal 2, Bandung, Alumni, Hal 161. Fakhruddin. H. M, (2008) Istilah Pasar Modal A – Z, Jakarta, Gramedia, Hal 94. Hamzah. A (2006) from hukumonline.com. Ashri. M (2008), Telaah Kritis Atas Ketentuan “Perdagangan Orang Dalam” (Insider Trading) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia; Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat; Edisi April; Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Hal 190. Nefi. A. (2012), Diskusi Djokosoetono Research Center from hukumonline.com. Nurhaida (2012), Jumpa Pers, from hukumonline.com. Rahmany. A. F (2010), Jumpa Pers from hukumonline.com. Safitri. I, (2012), Diskusi Djokosoetono Research Center from hukumonline.com. Sitanggang, (2010), Hukum Pasar Modal, Suatu Telaah, Bandung, Karya Cipta, Hal 223. Situmorang. M. P, (2008), Pengantar Pasar Modal, Jakarta, Mitra Wacana Media, Hal Stetler. H. F, (1997) Auditing Principles, 4 th Edition;New Jersey, Prentice Hall, Hal 3. Rizky. Y, (2009), 30 Tahun Pasar Modal Kita; http://www.majalahtrust.com/danlainlain /kolom/1463.
