BAB II PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL. SEC v. Capital Gains Research Bureau, Inc mengutip apa yang pernah

BAB II PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL

A. Pengertian Prinsip Keterbukaan Hakim Goldberg saat menyampaikan pendapat pengadilan pada kasus SEC v. Capital Gains Research Bureau, Inc mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh Dean Shulman “a picture not simply of the show window, but of the entire story ... not simply truth in the statements volunteered, but disclosure.” 37 Ungkapan Shulman tersebut dapat dipahami sebagai penekanan pentingnya keterbukaan dalam transaksi saham dan jika dikaitkan dengan teori keterbukaan dalam transaksi saham yang pernah berkembang, maka pilihan teorinya adalah yang berkaitan dengan standar tinggi dari suatu moralitas bisnis sebagaimana dibutuhkan oleh undang-undang yang mengatur transaksi saham di pasar modal, yaitu untuk melaksanakan keterbukaan secara lengkap dan jujur, seperti yang digariskan dalam teori “sistim kewajiban keterbukaan” (mandatory disclosure system). 38 Oleh karena pelaksanaan sistem kewajiban keterbukaan yang umum dan khusus merupakan upaya meminimalisasi risiko dari informasi yang tidak akurat, agar risiko yang dihadapi investor dapat dibatasi sebab risiko itu inherent dalam instrumen investasinya. 39

37

SEC v. Capital Gains Bureau, 375 U.S., 201, 1963. 375 U.S., 201, 1963. 39 Glen Wallace Roberts II, “10(b) or Not 10(b) : Central Bank of Denver v. First Interstate Bank of Denver,” North Carolina Law Review, (Vol. 73, 1995), hal. 1239. 38

Universitas Sumatera Utara

Pada prinsipnya membeli suatu barang janganlah seperti membeli kucing dalam karung. Tetapi barang yang dibeli haruslah jelas wujudnya. Namun demikian untuk yang namanya tindakan membeli efek maka sektor hukum mensyaratkan unsur keterbukaan lebih dari sekadar yang berlaku untuk membeli barang biasa. Cukup banyak pemikiran telah dicurahkan, dan cukup banyak dan ketat aturan main telah digulirkan hanya untuk menjamin agar unsur transparansi tersebut benar-benar muncul ke permukaan. Begitu pentingnya eksistensi dan kedudukan unsur disclosure dalam hukum pasar modal, sehingga kalau belum bisa menjamin unsur disclosure ini, hukum pasar modal tersebut dianggap masih belum apa-apa. 40

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Materiil mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. Pengertian Prinsip Keterbukaan di atas sejalan dengan pendapat William H. Beaver. William H. Beaver berpendapat bahwa Prinsip Keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta materiel sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan Prinsip Keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia merasa rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.

41

40

Munir Faudy, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 77 41 William H. Beaver, The Nature of Mandated Disclosure, dalam Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum program Pasca Sarjana, 2001), hal. 1.


Dari penjelasan di atas bisa dilihat betapa pentingnya Prinsip Keterbukaan itu untuk diterapkan. Setidak-tidaknya ada tiga fungsi Prinsip Keterbukaan, yaitu: 1. Prinsip Keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. 42 Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab Prinsip Keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian (judgement) terhadap investasi, 43 sehingga investor secara optimal dapat menentukan pilihan terhadap portofolio mereka. 44 2. Prinsip Keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. 45 Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia. 46 Dengan demikian Prinsip Keterbukaan dapat berperan dalam meningkatkan supply informasi yang benar, 47 agar dapat ditetapkan harga pasar yang

42

Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, 1, The Economic Structure of Corporate Law (Cambridge, Massachudetts, London: Harvard University Press, 1996), hal.296-297 dalam Bismar Nasution, Ibid., hal. 8. 43 D. Brian Hufford, “Dettering Fraud vs Avoiding the ‘Strike Suit’: Reaching An Appropriate Balance”, Brooklyn Law Review, (Vol. 61, 1995), hal. 593-594 dalam Bismar Nasution, Ibid. 44 Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, 2, “Mandatory Disclosure and the Protection of Investors”, Virginia Law Review, (Vol. 70, 1984), hal. 673 dalam Bismar Nasution, Ibid. 45 Lynn A. Stout, “The Unimfortance of Being Efficient: An Economic Analysis of Stock Market Pricing and Securities Regulation”, Michigan Law Review, (Vol. 87, December 1988), hal. 615-616. Daniel R. Fischel, 1, “Efficient Capital Markets, The Crash and the Fraud on the Market Theory”, Cornell Law Review, (Vol. 74, 1989), hal. 912-913. Saul Levmore, “Efficient Markets and Puzzling Intermediaries”, Virginia Law Review, (Vol. 70, 1984), hal. 645 dalam Bismar Nasution, Ibid. 46 Lynn A. Stout, Op.cit, hal 615 dalam Bismar Nasution, Ibid. 47 Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, 1, Op.cit.,hal.297-299, dalam Bismar Nasution, Ibid, hal.8.


akurat. 48 Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan pasar modal sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan informasi. Tanpa informasi peserta pasar tidak dapat mengevaluasi produk-produk lembaga keuangan. 49 Kalau informasi mengenai saham sedikit, maka investor yang melakukan investasi relatif kecil. Jadi informasi saham yang mutunya rendah dapat mengakibatkan harga saham itu menjadi lebih rendah dari semestinya. 50 3. Prinsip Keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud). Sangat baik untuk dipahami ungkapan yang pernah diungkapkan Barry A.K.Rider: ” sun light is the best disinfectant and electric light the best policeman. ” Dengan perkataan lain, Rider menyatakan bahwa ”more disclosure will evitably discourage wrongdoing and abuse.” 51 Selanjutnya dia menyatakan bahwa dalam pasar keuangan pendapat tersebut tidak perlu lagi dibuktikan, tetapi lebih banyak bergantung pada informasi apa yang harus diungkapkan dan kepada siapa informasi itu disampaikan.52 Fungsi Prinsip Keterbukaan untuk mencegah terjadinya penipuan ini adalah pendapat yang paling tua. 53 Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip dari Good Corporate Governance (GCG). Corporate Governance dapat diartikan sebagai tata kelola

48

Nicholas I. Georgakopoulus, “Why Should Disclosure Rules Zubsidize Informed Traders”, International Review Law and Economic, (Vol.16, 1996), hal.418 dalam Bismar Nasution, Ibid, hal 8. 49 Linda Allen, Capital Market and Institutions: A Global View (New York, Singapore, Toronto : John Wiley&Sons, Inc, 1977), hal. 38, dalam Bismar Nasution, Ibid, hal. 9. 50 Bismar Nasution, Ibid, hal.9. 51 Barry A.K. Rider, “Global Trens in Securities Regulation: The Changing Legal Climate”, Dickinson Journal of International Law, (Spring, 1995), hal.514 dalam Bismar Nasution, Ibid., hal 9. 52 Barry A.K. Rider, op.cit., hal 514, dalam Bismar Nasution, Ibid., hal 9. 53 Nicholas I. Georgakopoulus, op.cit, hal 418, dalam Bismar Nasution, Ibid., hal 9.


perusahaan yang mengatur hubungan antara manajemen dengan seluruh pemilik kepentingan atas perusahaan (stakeholder). 54 Jadi good corporate governance dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik dan efektif. Corporate Governance yang efektif akan menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi peluang-peluang terjadinya korupsi dan kesalahan mengelola (mismanagement)

serta

menciptakan

insentif

bagi

manajer

untuk

memaksimumkan produktivitas penggunaan aset sehingga menciptakan nilai perusahaan yang maksimum. 55 Transparansi atau keterbukaan sebagai salah satu prinsip GCG diartikan sebagai peningkatan pengungkapan (disclosure) dengan cara penyampaian informasi kinerja perusahaan yang akurat dan tepat waktu. 56 Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya. 57

Jadi dapat dikatakan bahwa Prinsip Keterbukaan ini mulai diterapkan pada saat perusahaan tersebut berdiri dan berjalan. Perusahaan tetap wajib menyampaikan

keterbukaan

kepada

masyarakat.

Keterbukaan

dalam

pengungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua pihak

54

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddi, op.cit., hal. 109. Ibid. 56 Ibid. 57 Aditiawan Chandra, Membangun Tata Kelola Perusahaan Menurut Prinsip-Prinsip GCG, http://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/membangun-tatakelola-perusahaanmenurut-prinsip-prinsip-gcg/ , diakses tanggal 11 April 2009. 55


berkepentingan tahu pasti apa yang telah dan bisa terjadi. 58 Salah satu bentuk keterbukaan perusahaan dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan. Baik perusahaan terbuka maupun perusahaan biasa tetap wajib menyampaikan laporan tahunan perusahaan.

Dalam hal terjadi go public maka keterbukaan ini menjadi lebih luas dibandingkan dengan perusahaan biasa yang tidak go public. Perusahaan yang go public diwajibkan untuk menyampaikan informasi tentang laporan keuangan perusahaan, penggunaan dana yang diperoleh dari perusahaan, peristiwa penting lainnya yang dapat mempengaruhi nilai saham di bursa.

B.

Pengaturan Prinsip Keterbukaan Di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal berada di bawah

naungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam undang-undang ini diatur pengertian dari beberapa istilah seperti afiliasi, bursa efek, efek, emiten, informasi atau fakta material, termasuk Prinsip Keterbukaan. Jadi yang menjadi umbrella act di bidang pasar modal adalah undang-undang di atas. Undang-Undang Pasar Modal menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk menjamin transparansi. Pemberlakuan Undang-Undang Pasar Modal akan menjadi indikator dan landasan hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam hal hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat dan benar, sehingga calon investor mampu mengambil keputusan karena didukung oleh informasi yang kuat. Jaminan Undang-Undang Pasar Modal akan transparansi atau keterbukaan merupakan hal

58

Jafis, Good Corporate Governance! Mau tau?, http://jafis.wordpress.com/2007/10/22/good-corporate-governancemau-tau/, diakses tanggal 18 April 2009.


yang mendasar untuk menciptakan kepercayaan dan menarik calon investor untuk berinvestasi di pasar modal. 59 Di lain pihak, perusahaan publik atau emiten yang ingin sahamnya dibeli oleh para investor dan dapat masuk dalam standar internasional, haruslah berusaha membuka diri dan menerapkan keterbukaan informasi dengan kualitas yang terjaga dalam hal akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu dan ketepatan informasi. Membuka diri di sini berarti bersedia memberikan informasi material yang berkenaan dengan keadaan perusahaannya. Keterbukaan diartikan memberikan akses seluasnya kepada pemegang saham atau investor untuk mengetahui keadaan atau informasi penting perseroan. Keterbukaan juga mengandung arti mengungkapkan semua hal secara tuntas, benar dan lengkap. Informasi yang berkualitas demikian ini dapat menjadikan investor mampu mengambil keputusan secara mantap. 60 Namun, terdapat pertentangan batasan dan kendala untuk menerapkan keterbukaan antara investor atau pemegang saham di stu pihak dengan emiten di pihak lain. Pertentangan itu antara lain: 1. Investor atau pemegang saham menginginkan keterbukaan yang sifatnya full disclosure dalam mendapatkan informasi mengenai emiten, sementara emiten hanya bersedia membuka informasi hingga tingkatan tertentu. 2. Investor menginginkan informasi yang tepat waktu, sementara emiten berusaha untuk menahan informasi untuk beberapa waktu dengan alasan pengurangan biaya penyebaran dan penerbitan laporan. 3. Investor menginginkan untuk memperoleh data yang rinci dan akurat, sementara emiten hanya bersedia memberikan informasi secara garis besar. 61 Emiten dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai keadaan bisnisnya, termasuk keadaan keuangan, aspek hukum dari harta kekayaan, persoalan hukum yang dihadapi perusahaan dan manajemen. Apabila investor mengalami kerugian karena tidak memperoleh informasi atau memperoleh informasi yang salah, emiten bertanggung jawab untuk itu. Undang-Undang Pasar Modal pasal 85 ayat (2) memberikan kemungkinan kepada pemegang saham 59

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal.228. Ibid. 61 Ibid. 60


untuk melakukan penuntutan atas kelalaian direksi dan komisaris untuk kerugian yang dialami oleh perseroan yang menyebabkan kerugian pada pemegang saham. 62 Prinsip wajib mengungkapkan informasi penting terakomodasi dalam: 63 1. Keharusan melakukan transaksi secara jujur, benar dan demi kepentingan semua pemegang saham dan larangan melakukan

transaksi yang

menguntungkan pihak-pihak tertentu (Peraturan Bapepam No. IX.E.1. Tentang Benturan Kepentingan Transaksi tertentu); 2. Kewajiban untuk menyampaikan penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum kepada publik (Peraturan Bapepam No.X.K.4. Tentang Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum); 3. Keharusan menyampaikan informasi kepada otoritas pasar modal, bursa dan publik yang berkaitan dengan proses pengambilalihan oleh pihak pengambil alih. (Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka); 4. Kewajiban pihak penawar untuk menyampaikan informasi kepada otoritas pasar modal, bursa dan publik sehubungan dengan upaya pembelian saham perusahaan terbuka (Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender). 5. Prinsip kecepatan penyampaian informasi atau fakta material atau peristiwa yang mungkin berpengaruh kepada harga efek kepada publik (Peraturan

62 63

Ibid. Ibid., hal. 236.


Bapepam No.X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi yang Harus

Segera

Diumumkan kepada Publik). 6. Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-456/PM/1991 perihal Pembelian Saham atau Penyertaan pada Perusahaan Lain. 7. Prinsip ketepatan waktu dan akurasi termaktub dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.7. tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. 8. Kewajiban menyampaikan laporan keuangan (Peraturan Bapepam No.X.K.2. tetang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala). 9. Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-298/PM/1993 perihal Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi. 10. Prinsip Keseragaman informasi untuk rencana RUPS (Peraturan Bapepam No. IX.I.1. tentang Rencana dan Pelaksana Rapat Umum Pemegang Saham. Peraturan Bapepam No.IX.C.3 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu [HMETD]). 11. Surat Edaran Bapepam No. SE-05/PM/1996. Selain itu, Pedoman GCG Ref 4.0 memotivasi perseroan untuk mengambil inisiatif utnuk mengungkapkan kepada pihak yang berkepentingan hal-hal penting lain yang tidak disebutkan oleh peraturan perundang-undangan seperti: 64 1. tujuan, sasaran usaha dan strategi perseroan;

64

Ibid., hal. 237-238


2. status pemegang saham utama dan pemegang saham lainnya serta informasi yang terkait mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang saham; 3. kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang; 4. penilaian perseroan terhadap external auditor, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; 5. riwayat hidup anggota dewan komisaris, direksi dan eksekutif kunci perseroan serta gaji dan tunjangan mereka; 6. sistem pemberian honorarium untuk external auditor perseroan; 7. sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk external auditor, anggota dewan komisaris, direksi dan aksekutif kunci; 8. faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko; 9. faktor risiko material mengenai karyawan perseroan dan pihak yang berkepentingan lainnya; 10. klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perseroan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbiterase yang melibatkan perseroan; 11. benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan atau yang sedang berlangsung;dan 12. pelaksanaan pedoman Good Corporate Governance. Prinsip Keterbukaan telah menjadi fokus sentral dari pasar modal. 65 Oleh karena itu,

penerapan Prinsip Keterbukaan ini harus dicantumkan dalam

peraturan di bidang pasar modal. Setiap undang-undang tentu memerlukan 65

Marc I. Steinberg, 1, Understanding Securities Law, Second Edition, (New York, San Fransisco : Matthew Bender & Co, Inc, 1997), hal 1.


peraturan organik untuk mengatur lebih khusus lagi mengenai hal-hal yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Terlebih lagi mengenai Prinsip Keterbukaan yang merupakan hal yang penting dalam berjalannya suatu pasar modal. Berikut ini adalah beberapa peraturan lain yang mengatur penerapan Prinsip Keterbukaan yang dibuat oleh Bapepam, antara lain:

66

1. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-97/PM/1996 Tanggal 28 Mei 1996 yang diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-06/PM/2000 Tanggal 13 Maret 2000 yaitu Peraturan No. VIII.G.7. tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. 2. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-36/PM/2003 Tanggal 30 September 2003 yaitu Peraturan No. X.K.2. tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala. 3. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-46/PM/1998 Tanggal 14 Agustus 1998 yaitu Peraturan No. X.K.5. tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan-Perusahaan yang Dimohonkan Pailit. 4. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-05/PM/2002 Tanggal 3 April 2002 yaitu Peraturan No. IX.H.1. tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. 5. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-04/PM/2002 Tanggal 3 April 2002 yaitu Peraturan No.IX.F.1. Tentang Penawaran Tender. 6. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 Tanggal 17 Juli 2003 yaitu Peraturan No. X.K.4. tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

66

Dikutip dari www.bapepam.go.id., diakses pada tanggal 18 April 2009.


7. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-84/PM/1996 Tanggal 24 Januari 1996 yang diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-12/PM/1997 Tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-32/PM/2000 Tanggal 22 Agustus 2000 yaitu Peraturan No. IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. 8. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-86/PM/1996 Tanggal 24 Januari 1996 yaitu Peraturan No. X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik. 9. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-60/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 yaitu Peraturan No. IX.I.1. tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. 10. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-51/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-43/PM/2000 Tanggal 27 Oktober 2000 yaitu Peraturan No. IX.C.3. tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED). 11. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-134/BL/2006 Tanggal 7 Desember 2006 yaitu Peraturan No.X.K.6. Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. 12. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 Tanggal 17 Juli 2003 yaitu Peraturan No.IX.D.1. Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 13. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-39/PM/1997 Tanggal 26 Desember 1997 yaitu Peraturan No.II.A.1 Tentang Dokumen Yang Terbuka Untuk Umum.


14. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-03/PM/1995 Tanggal 20 Maret 1995 yang diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-111/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 yaitu Peraturan No.IX.A.1. Tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. 15. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-25/PM/2003 Tanggal 17 Juli 2003 yaitu Peraturan No.IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum. 16. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-05/PM/2004 Tanggal 9 Februari 2004 yaitu Peraturan No.IX.A.12. Tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham. 17. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-49/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 yaitu Peraturan No.IX.B.1. Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik. 18. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-113/PM/1996 Tanggal 24 Desember 1996 diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-41/PM/2000 Tanggal 27 Oktober 2000 yaitu Peraturan No.IX.A.8. Tentang Prospektus Awal dan Info Memo. 19. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-72/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 yaitu Peraturan No.X.F.3. Tentang Keterbukaan Kepentingan dalam Efek dari Penasihat Investasi. 20. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-82/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 yaitu Peraturan No.X.M.1. Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.


C.

Prosedur Go Public Penawaran Umum atau yang disebut juga dengan istilah go public adalah

kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dari peraturan pelaksanaannya. 67 Sebelum dapat menawarkan efeknya, suatu perusahaan harus melalui beberapa tahapan, yaitu: 1. Tahapan Pra-listing, 2. Tahapan urusan ke Bapepam, 3. Tahapan Listing, dan 4. Tahapan Pasca-Listing.

1. Tahapan Pra-listing Tahapan pra-listing merupakan tahapan persiapan perusahaan yang berniat melakukan penawaran umum atau go public. Dalam tahap ini perusahaan membuatkan rencana go public, misalnya berapa banyak saham yang akan dijual dan hasil penjualan saham akan digunakan untuk apa. Kemudian perusahaan akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberitahukan rencana go public sekaligus untuk membahas tindakan selanjutnya. Dari rapat ini akan diperoleh hasil apakah pemegang saham setuju dilaksanakannya penawaran umum atau tidak.

67

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.


Setelah mendapat persetujuan, perusahaan melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu: 68 a. Penjamin Emisi (underwriter), merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten menerbitkan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara lain : menyiapkan berbagai dokumen,

membantu

menyiapkan

prospektus

dan

memberikan

penjaminan atas penerbitan. b. Akuntan Publik (Auditor Independen), bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. c. Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. d. Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion). e. Notaris untuk membuat akta-akta perubahan Anggaran Dasar, akta perjanjian dalam rangka penawaran umum dan membuat notulen-notulen rapat. Perlu diingat bahwa tidak semua dari para pihak tersebut berwenamg untuk berkecimpung di pasar modal, melainkan haruslah mereka yang telah mendapat lisensi dari Bapepam yang dapat melakukan hal-hal seperti itu, yang umumnya sebelumnya telah mengikuti pendidikan wajib mengenai

68

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, op.cit., hal 82-83.


pasar modal dan ujian yang dibuat khusus untuk itu. Mereka juga harus menjadi anggota dari perhimpunannya masing-masing. 69 Selanjutnya proses underwriting ini dilakukan antara emiten dengan pihak underwriternya. Biasanya dalam proses ini, kehati-hatian sangat diperlukan, terutama bagi pihak underwriter, mengingat akan ada komitmenkomitmen tertentu yang akan dibuatnya nanti. Misalnya kelaziman pihak underwriter untuk melakukan underwriting secara Full Comitment, dan dibuat dengan suatu akta notaris. 70 Dalam suatu proses underwriting sekarang ini, dilakukan pula suatu tindakan yang disebut dengan proses Due Deligence. Yakni suatu proses investigasi formal yang mencakup detail review dari emiten dan bisnisnya. Pada umumnya investigasi ini dilakukan mengenai item-item sebagai berikut: 71 a. Anggaran Dasar beserta seluruh amandemennya. b. Daftar pemegang saham. c. Daftar Anggota Direksi. d. Daftar Anggota Dewan Komisaris. e. Daftar lokasi di mana bisnis emiten dilakukan. f. Statement Finansial selama lima tahun yang telah diaudit. g. Semua kontrak-kontrak, seperti Licence Agreement, Agency Agreement, dan lain-lain.

69

Munir Fuady, op.cit., hal 57-58. Ibid., hal. 58. 71 Ibid., hal. 59. 70


h. Liabilities (Short terms, Long terms, dan Contingents). i. Daftar Polis Asuransi. j. Hak Milik Intelektual (paten, merek, hak cipta, dan lain-lain). k. Daftar Produksi. l. Perkara-perkara litigasi, yang telah, sedang dan akan terjadi. m. Daftar Supplier. n. Daftar Pelanggan. o. Dan lain-lain. Banyak hal dari anggaran dasar PT biasa yang harus diubah untuk disesuaikan dengan sifat, hakikat dan bisnis dari suatu PT yang go publik. Di antaranya yang terpenting harus diubah atau direstrukturisasi adalah: 72 a. Permodalan Perseroan, yang dalam hal ini harus disesuaikan dengan jumlah modal minimum dari suatu PT Go Publik. b. Jumlah Saham mesti diperbanyak. c. Ada penyebutan bahwa sejumlah saham tertentu akan dijual kepada publik. d. Harga nominal saham mesti sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pasar Modal. e. Cara peralihan saham mesti mengikuti iramanya pasar modal. Jadi tidak ada right of first refusal atau pembatasan-pembatasan peralihan saham lainnya. f. Pemegang saham tidak harus Warga Negara Indonesia.

72

Ibid., hal. 62-64.


g. Persyaratan untuk Direktur dan Komisaris lebih ketat. h. Keuangan mesti diaudit oleh Akuntan Publik. i. Ketentuan-ketentuan tentang wajib lapor kepada Bapepam, atau diumumkan kepada publik terhadap hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. j. Quorum, hak suara dalam rapat umum pemegang saham, rapat direksi dan rapat dewan komisaris juga harus disesuaikan, sehingga tidak ada hal-hal di luar dari kebiasaan. k. Penggunaan Dana hasil go publik harus jelas. l. Penggunaan laba, terutama dalam bentuk pembagian dividen juga harus jelas. m. Pelaksanaan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi yang mengandung benturan kepentingan harus mengikuti prosedur tertentu. n. Untuk jual beli saham dalam hal-hal tertentu, harus dilakukan dengan suatu ”tender offer”. o. Bahkan dalam anggaran dasar sudah harus juga disisipi pasal-pasal yang mengarah kepada tindakan defensif jika nantinya terjadi hostile take over. Walaupun tidak semua underwriter setuju mengingat hal tersebut bisa menyebabkan sahamnya kurang attraktif bagi investor. Sebab, sebagian investor justru senang dengan tindakan hostile take over tersebut mengingat dia akan mendapatkan keuntungan dari penjualan sahamnya nanti ketika tindakan hostile take over dilakukan atau akan dilakukan. Jika underwriter tidak setuju, maka mungkin tindakan defensif tersebut dapat


ditempuh tidak berapa lama setelah perusahaan go publik. Di antara ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar yang defensif terhadap hostile take over tersebut adalah penentuan jabatan eksekutif yang lebih lama dan multiple, pemberlakuan asas super majority yang ketat terhadap tindakantindakan tertentu, atau berbagai sarana dalam hubungan dengan ketenagakerjaan. p. Dan lain-lain. Banyak laporan maupun dokumentasi go publik lainnya yang wajib dibuat oleh perusahaan atau pihak terkait dalam proses go public dari perusahaan yang bersangkutan. Pembuatan laporan atau dokumentasi lain tersebut umumnya dilakukan dengan tujuan agar terciptanya disclosure bagi pihak investor atau bagi pihak pengawas, ataupun bagi pihak penyelenggara pasar. 73 Selain dari dokumen-dokumen dalam bentuk perjanjian, terdapat juga dokumen-dokumen lain dalam bentuk pernyataan sepihak atau laporan, antara lain sebagai berikut : 74 a. Legal Audit, yang dibuat oleh pihak konsultan hukum. b. Legal Opinion, yang dibuat oleh pihak konsultan hukum. c. Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik. d. Laporan Penilai oleh Perusahaan Penilai. e. Laporan oleh Emiten sendiri dalam prospektus. f. Pernyataan Pendaftaran. 73 74

Ibid., hal. 64. Ibid., hal. 65.


g. Comfort Letter. h. Dan lain-lain.

2. Tahapan urusan ke Bapepam Urusan ke Bapepam ini meliputi dua hal, yaitu: a. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran b. Presentasi (Mini Public Expose).

a. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Pasal 70 dari Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menggariskan bahwa yang dapat melakukan penawaran umum adalah mereka (emiten) yang telah menyampaikan suatu dokumen yang disebut ”Pernyataan Pendaftaran” kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.

75

Ketentuan tentang keharusan adanya pernyataan pendaftaran ini tidak berlaku bagi penawaran umum sebagai berikut:

76

1.) Penawaran efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun. 2.) Penerbitan sertifikat deposito. 3.) Penerbitan polis asuransi. 75

Ibid., hal. 66. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 76


4.) Penawaran efek yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah Indonesia. 5.) Penawaran efek lain yang dtetapkan oleh Bapepam. Perlu juga diketahui bahwa yang dibebankan kewajiban membuat pernyataan pendaftaran kepada Bapepam tidak hanya emiten, tetapi juga perusahaan publik yang bukan emiten. Jadi setiap perusahaan terbuka terkena kewajiban ini. 77 Pernyataan pendaftaran diajukan kepada Bapepam dan menjadi efektif pada hari ke-45 sejak diterimanya oleh Bapepam pernyataan pendaftaran tersebut secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Dalam hal ini Pernyataan pendaftaran dianggap telah disampaikan kembali pada saat Bapepam menerima perubahan atau tambahan informasi tersebut. 78 Pada prinsipnya yang menjadi isi dari suatu Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut: 79 1) Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran 2) Prospektus 3) Prospektus ringkas 4) Dokumen-dokumen lain, berupa antara lain: a) Rencana jadwal Penawaran Umum. b) Contoh Surat Efek.

77

Munir Fuady, op.cit., hal. 67. Ibid. 79 Ibid., hal. 68-70. 78


c) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. d) Surat dari Akuntan (Confort Letter) sehubungan dengan adanya perubahan keadaan keuangan Emiten yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan. e) Surat pernyataan Emiten di bidang Akuntansi. f) Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan/atau proyeksi, jika dicantumkan dalam prospektus. g) Legal Opinion dan Legal Audit. h) Riwayat hidup para anggota komisaris dan direksi. i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (jika ada). j) Perjanjian Perwaliamanatan (jika ada). k) Perjanjian Penanggungan (jika ada). l) Perjanjian Pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek (jika akan dicatatkan di Bursa Efek). m) Informasi lain sesuai dengan permintaan Bapepam

yang

dipandang perlu untuk menelaah isi Pernyataan Pendaftaran. n) Peringkat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek (atas obligasi atau efek yang bersifat utang). o) Pernyataan tentang kelengkapan dokumen Penawaran Umum dari: (1) emiten; (2) penjamin pelaksana emisi efek; (3) profesi penunjang pasar modal.


b. Presentasi (Mini Public Expose) Dalam suatu proses go public dilakukan juga kegiatan yang disebut dengan public expose. Dalam hal ini pihak emiten mengumumkan kepada publik, termasuk media massa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan perusahaannya dan bersedia menjawab pertanyaanpertanyaan jika ada. Tetapi pada waktu setelah penyampaian pendaftaran kepada Bapepam, juga disyaratkan adanya semacam public expose yang sering disebut dengan mini public expose (presentasi) yang juga mesti dialukan dengan proses yang hampir sama dengan public expose yang sebenarnya. 80

3. Tahapan Listing Dalam tahapan ini bisa dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu: a. Pasar Perdana (Primary Market) b. Pasar Sekunder (Secondary Market).

a. Pasar Perdana (Primary Market) 1) Penawaran oleh Sindikasi Penjamin Emisi dan Agen Penjual Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 81 a) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

80

Ibid., hal. 71. Ketentuan 10 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-25/PM/2003 yairu Peraturan No. IX.A.2. tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum. 81


1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau b) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan Dalam hal Pernyataan Pendaftaran diperbaiki atau diubah, maka Pernyataan Pendaftaran yang baru dapat dinyatakan efektif apabila: a) Perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh Bapepam telah dipenuhi; dan b) Perubahan dan

atau

tambahan informasi

dimaksud telah

memenuhi persyaratan. 82 Bila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam dan rentang harga saham telah ditentukan, maka perdagangan saham dapat dimulai. Perdagangan saham dimulai dengan penawaran oleh sindikasi Penjamin Emisi dan Agen Penjual. Pada pasar perdana ini emiten mulai menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut 82

Penjelasan pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.


melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran ini sekurang-kurangnya tiga hari kerja. 83 Para calon pemodal akan datang ke loket-loket penjualan dan mengisi formulir pemesanan yang dinamakan FPPS (Formulir Pemesanan Pembelian Saham) dan membayar sejumlah saham yang dipesannya dengan harga maksimum yang telah ditetapkan. 84 Di loket-loket penjualan ini para calon pemodal dapat membaca prospektus untuk meyakinkan diri apakah akan membeli atau tidak yang ditawarkan. 85 2) Penjatahan kepada pemodal oleh Sindikasi Penjamin Emisi dan Emiten Setelah masa pemesanan berakhir dan FPPS diserahkan kepada underwriter dan Biro Administrasi Efek, maka tugas selanjutnya adalah melakukan penjatahan. Bila pemesanan yang masuk melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka diadakan penjatahan oleh underwriter. 86 Penjatahan ini dilakukan dengan cara: 87 a) Fixed Allotment atau penjatahan pasti, yaitu penjatahan yang diberikan kepada pemesan yang berupa pemodal institusional seperti lembaga-lembaga keuangan, dana pensiun dan lain-lain.

83

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, op.cit., hal. 83. Asril Sitompul, Penawaran Umum dan Permasalahannya, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal 105. 85 Ibid. 86 Ibid., hal. 105. 87 Ibid, hal.105-106 84


b) Pooling atau Penjatahan dengan Undian, penjatahan ini dilakukan kepada pemodal retail (individual). Hal ini dapat dilaksanakan berdasarkan banyaknya formulir yang dimasukkan dan dapat pula dengan banyaknya pesanan yang diajukan. 3) Penyerahan Efek kepada Pemodal Setelah

berakhir

penjatahan

maka

para

pemodal

akan

mendapatkan sertifikat saham sesuai dengan jumlah saham yang diperolehnya melalui penjatahan. Sertifikat saham yang diberikan adalah dalam bentuk sertifikat kolektif saham, yang mewakili satu lot saham setiap lembarnya (satu lot adalah 500 lembar saham atau 5000 untuk saham perbankan). 88

b. Pasar Sekunder (Secondary Market) Kegiatan di pasar sekunder dimulai dengan pencatatan efek di bursa efek. Pencatatan saham di bursa merupakan hal yang terpenting bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum, sebab dengan pencatatan di bursa ini

saham perusahaan secara resmi dapat

diperdagangkan di bursa. 89

Secara umum, calon emiten bisa mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, apabila telah memenuhi syarat berikut: 90

88

Ibid, hal. 107. Ibid., hal 107. 90 Dikutip dari www.idx.co.id, diakses pada tanggal 12 April 2009. 89


1. Pernyataan Pendaftaran

Emisi telah dinyatakan Efektif oleh

BAPEPAM-LK. 2. Calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. 3. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. 4. Khusus calon emiten pabrikan, tidak dalam masalah pencemaran lingkungan (hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat AMDAL) dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat ecolabelling (ramah lingkungan). 5. Khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki ijin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun; memiliki minimal 1 Kontrak Karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah; minimal salah satu Anggota Direksinya memiliki

kemampuan

teknis

dan

pengalaman

di

bidang

pertambangan; calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti (proven deposit) atau yang setara. 6. Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan ijin pengelolaan (seperti jalan tol, penguasaan hutan) harus memiliki ijin tersebut minimal 15 tahun. 7. Calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan/atau induk perusahaan dari emiten yang sudah tercatat (listing) di BEI dimana calon emiten memberikan kontribusi pendapatan kepada emiten yang


listing tersebut lebih dari 50% dari pendapatan konsolidasi, tidak diperkenankan tercatat di Bursa. 8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan Auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Setelah perdagangan perdana, saham yang dicatatkan di bursa akan mengalami penawaran dan permintaan menurut animo pasar yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gejolak harga saham, di sini terlihat kekuatan penawaran yang dilakukan apakah harga saham akan anjlok pada perdagangan perdana ini ataukah akan melonjak naik. 91 Kegiatan jual beli efek di Bursa Efek ini terus saja berlangsung sampai dengan efek tersebut di-delist dari Bursa yang bersangkutan atau sampai dengan terjadinya proses going private pada perusahaan terbuka tersebut. 92

4. Tahapan Pasca-Listing Setelah perusahaan go public dan mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain pada Bapepam dan BEJ (sekarang BEI) jika terjadi kejadian penting.

93

Hal ini penting karena sebagian besar investor, terutama

investor publik, tidak memiliki akses langsung kepada emiten. Untuk 91

Asril Sitompul , op.cit., hal 107-108. Munir Fuady, op.cit., hal. 74. 93 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, op.cit., hal. 105. 92


mengetahui kinerja perusahaan, investor sangat bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, kewajiban pelaporan dimaksudkan sebagai penyebaran informasi, sehingga informasi dapat sampai secaara tepat waktu dan tepat guna kepada investor. 94 Selain

itu,

kewajiban

pelaporan

ini

merupakan

pelaksanaan

”keterbukaan informasi” dari emiten yang disampaikan kepada Bapepam dan Bursa untuk dipublikasikan kepada masyarakat investor.

95

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, laporan tersebut antara lain: 96 a. Kewajiban Pelaporan Rutin. 1) Laporan Keuangan Tahunan 2) Laporan Tahunan 3) Iklan Laporan Keuangan Tahunan 4) Laporan Keuangan Tengah Tahun 5) Laporan Keuangan Triwulanan 6) Laporan Panggunaan Dana Hasil Emisi 7) Laporan Kegiatan Registrasi Bulanan b. Kewajiban Pelaporan Berkala 1) Setiap ada kejadian penting dan relevan. c. Laporan Lainnya. 1) Perubahan Anggaran Dasar

94

Ibid., hal 106. Ibid. 96 Ibid. 95


2) Rencana RUPS/RUPSLB 3) Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris. Secara umum, emiten berkewajiban menyampaikan informasi, yaitu: a. Laporan Berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahun (continuous disclosure). b. Laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi, pergantian direksi (timely disclosure). 97 Menurut Munir Fuady, kewajiban disclosure setelah proses going public dapat terjadi lewat instrumen disclosure sebagai berikut: 98 a. Laporan Berkala oleh emiten, khususnya di bidang keuangan. b. Laporan insidentil bersifat umum. c. Laporan insidentil khusus, termasuk di dalamnya adalah hal-hal sebagi berikut: Benturan kepentingan. Realisasi penggunaaan dana. Jika terjadi tender offer. d. Laporan insidentil atas Peemintaan, yaitu atas permintaan pihak-pihak sebagai berikut: 1) Bapepam. 2) Pejabat lainnya, seperti Bank Indonesia, Departemen terkait dan lainlain. 3) Pemegang saham. 97 98

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal. 219. Munir Fuady, op.cit., hal.95-96.


e. Laporan pihak tertentu, yaitu pihak-pihak sebagai berikut: 1) Akuntan publik. 2) Pemegang saham tertentu. 3) Manajer investasi. 4) dan pihak-pihak lainnya seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 85 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

a. Laporan Keuangan Berkala oleh Emiten Laporan keuangan berkala oleh emiten terdiri dari: 99 1) Laporan Tahunan. 2) Laporan Semesteran. Prinsip-prinsip dari laporan keuangan berkala adalah sebagai berikut: 100 1) Harus disajikan dalam Bahasa Indonesia. 2) Disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya jika ada. 3) berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yakni Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan oleh Bapepam. 4) Laporan Keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam.

99

Ketentuan 1.a. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.39/PM/2003 Tanggal 30 September 2003 Peraturan X.K.2. tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. 100 Munir Fuady, op.cit., hal.97.


5) Laporan Tahunan wajib diumumkan kepada publik, yakni yang merupakan neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontinjensi (khusus perbankan) wajib diumumkan dalam dua surat kabar,

salah

satunya

berperedaran

nasional,

sementara

bagi

perusahaan menengah dan kecil cukup dalam satu surat kabar berperedaran ansional. Sementara itu, untuk laporan keuangan tengah tahunan, cukup diumumkan dalam salah satu surat kabar berperedaran nasional. Laporan Keuangan Berkala yang harus disampaikan kepada Bapepam terdiri dari: 101 1) Neraca. 2) Laporan laba rugi. 3) Laporan perubahan ekuitas. 4) Laporan arus kas. 5) Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya. 6) Catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan Insidentil Kejadian Material oleh Emiten Kepada emiten juga dibebankan suatu keharusan melakukan laporan insidentil perbuatan material. Yang dimaksud dengan informasi atau fakta 101

Ketentuan 1.c. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.39/PM/2003 Tanggal 30 September 2003 Peraturan X.K.2. tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.


material adalah segala informasi atau fakta penting dan relevan tentang peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. 102 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejadian material yang mesti dilaporkan kepada Bapepam dan diumumkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Kejadian tersebut terjadi pada emiten. 2) Kejadian tersebut dapat mempengaruhi harga efek di Bursa Efek. 3) Kejadian tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut. 4) Tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Sebagai contoh, Informasi atau Fakta Material, adalah antara lain informasi mengenai: 103 1) penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquisition), peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan; 2) pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividend); 3) pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya; 4) perolehan atau kehilangan kontrak penting; 5) produk atau penemuan baru yang berarti; 6) perubahan tahun buku perusahaan; dan

102 103

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.


7) perubahan

dalam

pengendalian

atau

perubahan

penting

dalam

manajemen; sepanjang informasi tersebut dapat mempengaruhi harga efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Pasal 1 angka 7 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik. Dalam keputusan ketua Bapepam ini diberikan contoh tentang informasi atau kejadian material yang diperkirakan dapat memngaruhi nilai efek dari perusahaan tersebut atau keputusan investasi modal. Contoh-contoh informasi atau fakta material tersebut adalah sebagai berikut: 1) Penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquisition), peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan. 2) Pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividend). 3) Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya. 4) Perolehan atau kehilangan kontrak penting. 5) Produk atau penemuan baru yang berarti. 6) perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. 7) Pengumuman pembelian kembali atau pemabyaran efek yang bersifat utang. 8) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya.


9) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material. 10) Perselisihan tenaga kerja yang bersifat relatif panjang. 11) Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan. 12) Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain. 13) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan. 14) Penggantian wali amanat. 15) Perubahan tahun fiskal perusahaan.

c. Laporan Insidentil Khusus Emiten juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan insidentil khusus sebagai berikut: 1) Laporan karena Benturan Kepentingan Yang dimaksud dengan benturan kepentingan di sini adalah adanya kepentingan ekonomis yang berbeda antara perusahaan dengan pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan. Masalah benturan kepentingan ini diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-84/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 yang kemudian diganti dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-12/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu atau singkatnya, Peraturan IX.E.1. Perundangundangan mensyaratkan agar umumnya transasksi yang mempunyai


benturan kepentingan tersebut disampaikan kepada Bapepam sebagai informasi kepada masyarakat. Bahkan dalam hal terjadinya benturan kepentingan dalam bentuk yang secara populer dikenal dengan ”akuisisi internal”, maka di samping harus memenuhi berbagai persyaratan lainnya, dipersyaratkan pula agar pengumuman akan diselenggarakannya rapat umum pemegang saham mesti dilakukan lewat dua surat kabar yang berperedaran nasional. 104

2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Karena dana hasil dari listing-nya emiten diperoleh dari masyarakat (investor publik) maka masyarakat tetap nerkepentingan agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan yang semula dijanjikan oleh emiten. 105 Untuk itu sebagai pengawasannya, maka emiten wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut kepada Bapepam selama sisa dana tersebut masih belum terpakai. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada Bapepam dan Wali Amanat dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember). Penyampaian laporan tersebut selambatlambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. 106

104

Munir Fuady, op.cit., hal. 101. Ibid. 106 Ketentuan 2 Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-27/PM/2003 Peraturan Nomor X.K.4 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tanggal : 17 Juli 2003. 105


3) Keterbukaan Informasi dalam Hal Terjadinya Tender Offer Setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. 107 Keterbukaan informasi dalam hal dilakukan tender ini dilakukan dengan: a) kewajiban melakukan tender offer itu sendiri, b) kewajiban mengumumkannya dalam surat kabar c) pemberitahuan kepada Bapepam.

4) Keterbukaan Informasi dalam hal Terjadinya Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 108 Hal ini dikarenakan merger (penggabungan), akuisisi (pengambilalihan)

dan

konsolidasi

(peleburan)

merupakan

topik

bergengsi sekaligus krusial dalam hukum perseroan. 109 Pelaksanaan pasal 84 ini juga dilakukan tanpa mengurangi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang telah diganti

107

Pasal 83 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pasal 84 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 109 Munir Fuady, op.cit., hal.102. 108


dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5) Laporan oleh Pemegang Saham Tertentu Setidak-tidaknya ada dua kelompok pemegang saham yang oleh perundang-undangan diharuskan utnuk menyampaikan laporannya kepada Bapepam, yang salinan dari laporan tersebut harus tersedia untuk dilihat oleh publik. Laporan itu sendiri mesti dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi. Laporan kepada Bapepam atas kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan tersebut dibebankan kepada: a) Direktur atau Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, b) Setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik. 110

6) Laporan oleh Pihak-pihak lainnya. Di samping pihak-pihak seperti telah disebutkan di atas, maka masih banyak pihak-pihak lain yang oleh perundang-undangan diharuskan melakukan disclosure antara lain kewajiban melakukan pelaporan kepada Bapepam. Pasal 85 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan tegas membebankan kewajiban menyampaikan laporan

110

Pasal 87 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.


berkala dan insidentil kepada Bapepam kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan pihak-pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. 111 Misalnya

kepada

Akuntan

Publik

wajib

menyampaikan

pemberitahuan (yang sifatnya rahasia) kepada Bapepam selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diketemukan adanya pelanggaran hukum atau hal-hal lain yang membahayakan keadaaan keuangan nasabahnya yaitu Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan pihak-pihak lainnya yang melakukan kegiatan di pasar modal. 112 Manajemen emiten harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pelaporan yang diwajibkan oleh Bapepam maupun bursa efek karena kewajiban pelaporan tersebut mempunyai sanksi yang cukup berat bagi pelanggarnya. Sanksi yang dikenakan oleh bursa efek dalam hal ini sebagai contoh sanksi dari Bursa Efek Indonesia adalah berupa: 113 a. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.

111 112

113

Munir Fuady, op.cit., hal. 103. Ibid.

Ketentuan II.6 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.


b. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan. c. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan b. di atas. d. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan b. dan c. di atas. e. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan b. dan c. di atas.


D.

Prinsip Keterbukaan Pada Proses Go Public Transparansi (keterbukaan), berlaku secara universal, dalam pasar modal

internasional adalah merupakan suatu hal yang sangat mutlak untuk dapat dilakukan oleh semua pihak. 114 Jadi emiten, perusahaan publik atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. 115 Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: 116 1. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (primary market level), yang didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi ke Bapepam dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.1. tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran antara lain: Prospektus, Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan, Perjanjian Emisi, Legal Opinion, dan sebagainya. 2. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa (secondary market level). Dalam hal ini emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus-menerus (continuous disclosure) kepada Bapepam dan Bursa, termasuk laporan keuangan berkala yang diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2.

114

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal 225. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 116 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit, hal 229-230. 115


3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (timely disclosure), yakni peristiwa yang dirinci dalam Peraturan Nomor X.K.1. Hukum menempatkan kewajiban disclosure ini menjadi kewajiban yuridis bahkan seringkali hal tersebut menjadi salah satu titik fokus utama dalam aturanaturan hukum yang berkenaan dengan suatu pasar modal yang baik dan tertib.117 Hal ini dikarenakan melalui pelaksanaan disclosure maka seorang investor dapat mengetahui dengan pasti segala sesuatu tentang saham yang bersangkutan.yang terutama harus diketahuinya tentang segala sesuatu yang penting berkanaan dengan perusahaan penerbit saham tersebutyang disebut juga ”emiten”. Karena dari situlah pihak investor dapat memprediksi apakah saham yang dibelinya itu bermutu atau tidak. Dengan demikian maka investor dapat memperkirakan apakah akan menguntungkan untuk dibeli. Kewajiban disclosure dalam rangka penawaran umum (go public) dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut. 1. Keterbukaan melalui Pembuatan Prospektus Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi invetor atau publik adalah lewat keeharusan menyediakan suatu dokumen yangt disebut ”prospektus” bagi sutau perusahaan dalam proses melakukan go public. 118

117 118

Munir Fuady, op.cit., hal 80. Ibid., hal. 81.


Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

119

Peraturan

perundang-undang dan praktek di pasar modal Indonesia memperkenalkan 3 (tiga) macam prospektus sebagai berikut. 120 a. Prospektus biasa. b. Prospektus ringkas (wajib dimuat dalam dua surat kabar). c. Prospektus dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil. Selanjutnya, Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memberikan rambu-rambu yuridis bagi suatu prospektus, yaitu sebagai berikut. 121 a. Dilarang memuat hal-hal: 1) Keterangan yang tidak benar tentang fakta material. 2) Tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material. b. Memuat semua rincian tentang fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. c. Fakta dan pertimbangan yang paling penting ditempatkan pada tempat yang paling awal. 119

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Munir Fuady, op.cit., hal. 83 121 Ibid., hal. 83-85. 120


d. Extra hati-hati dalam menggunakan foto, diagram atau tabel karena sangat potensial untuk terjadinya misleading. e. Diungkapkan dalam bahasa yang jelas dan komunikatif. f. Pengungkapan fakta material harus ditekankan sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya. g. Mestilah terdapat pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut dalam prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah RI dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. h. Selanjutnya harus ada pula pernyataan bahwa sehubungan dengan penawaran

umum,

setiap

pihak

terafiliasi

dilarang

memberikan

keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam prospektus tanpa persetujuan tertulis dari emiten dan penjamin pelaksana emisi. i. Menurut penjelasan atas Pasal 78 ayat (3) dari Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, maka suatu prospektus sekurang-kurangnya memuat: 1) Uraian tentang penawaran umum. 2) Tujuan dan Penggunaan Dana Penawaran Umum.


3) Analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan. 4) Risiko usaha 5) Data keuangan. 6) Keterangan dari segi hukum. 7) Informasi mengenai pemesanan pembelian efek, dan 8) Keterangan tentang Anggaran Dasar. j. Harus ada ”klausula Huruf Besar” (yakni klausula yang dicetak dengan huruf besar), yaitu terhadap hal-hal sebagai berikut: 1) BAPEPAM

TIDAK

MEMBERIKAN

PERNYATAAN

MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA NEYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS

INI.

SETIAP

PERNYATAAN

YANG

BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 2) EMITEN

DAN

PENJAMIN

EMISI

EFEK

(jika

ada)

BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN

PENDAPAT

YANG

TERCANTUM

DALAM

PROSPEKTUS INI.


3) Jika direncanakan untuk menstabilisasi harga efek tertentu, maka mesti ada klausula huruf besar sebagai berikut: DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA, BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN STABILISASI HARGA, MAKA BAIK STABILISASI

HARGA

MAUPUN

PENAWARAN

UMUM

TERSEBUT DAPT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU. Pada kenyataannya, isi dari suatu prospektus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 122 a. Informasi banyak bersifat kualitatif. Umumnya informasi yang disajikan memang banyak yang bersifat kualitatif, yang diuga banyak berpengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan. b. Taksiran-taksiran.

122

Ibid., hal. 85.


Kalaupun ada informasi yang kuantitatif, umumnya dibuat atas dasar taksiran-taksiran atau dengan menggunakan metode-metode penilaian. c. Belum siap pakai. Banyak informasi dalam prospektus yang belum siap pakai, sehingga agar dapat dipakai untuk pengambilan keputusan perlu interpretasi dan analisis lebih lanjut. d. Rentang waktu. Karena ada rentang waktu antara waktu pembuatan prospektus dengan waktu prospektus dibaca oleh publik, maka belum tentu informasi tersebut masih akurat, terutama informasi yang berkenaan dengan keadaan ekonomi makro. e. Risiko-risiko. Banyak risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi oleh suatu perusahaan yang mesti pula diperhatikan dan risiko seperti ini disebutkan dalam suatu prospektus, seperti risiko terhadap bisnis, risiko terhadap lingkungan, risiko terhadap industri, atau risiko mengenai tidak likuidnya saham. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dengan tegas memberlakukan prinsip bahwa prospektus adalah merupakan suatu dokumen hukum. Konsekuensinya, apabila ada seseorang yang menawarkan atau menjual suatu efek dengan menggunakan prospektus yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal yang


bersangkutan, maka dia wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut. 123 Untuk dapat membebankan tanggung jawab yuridis secara perdata kepada pihak penyedia prospektus yang tidak benar tersebut, hukum mensyaratkan bahwa sewaktu membeli efek, pihak pembeli efek yang bersangkutan tidak mengetahui ketidakbenaran isi prospektus tersebut. Jadi jika dia telah mengatahui ketidakbenaran tersebut tetapi masih mau membeli efek, tentunya dia tidak dapat meminta ganti kerugian. Sebab ini berarti pembeli tersebut sewaktu membeli efek tersebut telah melakukan Risk Assumption, yaitu siap untuk ambil risiko. Jadi merupakan a part of the game baginya. Lihat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. 124 Siapakah yang mesti bertanggung jawab secara yuridis jika ada pihakpihak yang menyesatkan itu? Dalam hal ini dijawab oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, di mana yang mesti bertanggung jawab adalah setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus yang menyesatkan tersebut. Tentunya pihak yang ”menawarkan” atau ”menjual” tersebut banyak, yakni dapat terdiri dari: 125 a. Emiten b. Underwriter c. Pialang d. Bahkan investor yang ingin menjual kembali efek yang telah dibelinya itu. Jadi ke empat pihak di atas yaitu emiten, underwriter, pialang dan investor yang ingin menjual kembali efek yang telah dibelinya itulah yang harus bertanggung jawab secara hukum. Selanjutnya, ketika mencari siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap pernyataan pendaftaran yang tidak benar (yang di dalamnya juga ada prospektus), maka Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 123

Ibid., hal. 87. Ibid. 125 Ibid., hal. 87-88. 124


tersebut menetapkan bahwa mereka yang mesti bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah: 126 a. Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran. b. Direktur dan komisaris emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek. d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran. 2. Keterbukaan melalui Legal Audit dan Legal Opinion Legal audit (pemeriksaan hukum) dan legal opinion (pendapat hukum) merupakan dokumen-dokumen yang wajib dibuat oleh seorang konsultan hukum ketika sebuah perusahaan melakukan penawaran umum dalam proses go public.

127

Sebagaimana diketahui bahwa ketika akan dilakukan go public, bahwa di samping keharusan membuat legal opinion, harus juga membuat legal audit. Legal opinion dimasukkan dalam prospektus sementara legal audit

126 127

Ibid. Ibid.


tidak dimuat dalam prospektus tetapi tersedia juga sebagai public information. 128 Beberapa prinsip yang seharusnya diikuti adalah hal seorang konsultan hukum membuat legal audit adalah sebagai berikut: 129 a. Tujuan dibuatnya legal audit adalah untuk memenuhi prinsip disclosure di pasar modal. Karena itu, laporan legal audit harus tersedia bagi public information. b. Legal audit dipakai oleh seorang konsultan hukum sebagai landasan untuk membuat suatu dokumen lain yang disebut legal opinion. c. Dalam

membuat

legal

audit,

seorang

konsultan

hukum

harus

mengobservasi hal-hal yang bersifat material dari emiten. d. Dalam membuat suatu legal audit, konsultan hukum harus menggunakan pendekatan sebagai berikut: 1) pemeriksaan fisik. 2) pemeriksaan dokumen. 3) pemeriksaan berdasarkan informasi. Apabila

pemeriksaan

dilakukan

berdasarkan

dokumen,

maka

konsultan hukum harus menganalisis keabsahan dokumen yang bersangkutan. 128 129

Ibid., hal. 90. Ibid.


sedangkan jika pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi, informasi tersebut haruslah diteliti kebenarannya. 130 Tentang apa saja yang harus diperiksa dan dilaporkan oleh seorang konsultan hukum dalam legal audit-nya untuk suatu perusahaan yang melakukan going public, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal telah mengeluarkan standarnya secara ringkas, yaitu sebagai berikut:

131

a. Anggaran Dasar emiten berikut perubahannya. Dalam hal ini, yang minimal harus diperiksa dan dilaporkan adalah halhal sebagai berikut: 1) Pengesahan akta pendirian dan persetujuan atas perubahannya. 2) Pengumuman dalam berita negara/tambahan berita negara: a) terhadap akta pendirian b) terhadap seluruh perubahan anggaran dasar. b. Permodalan dan Saham 1) Besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal setor pada saat terakhit sebelum emisi dan perubahannya dalam rangka emisi. 2) Jenis-jenis saham yang dikeluarkan emiten. 3) Buku daftar saham. 4) Susunan pemilikan saham. 5) Riwayat Permodalan. 6) Bukti tentang penyetoran modal.

130

Ibid. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Standar Pemeriksaan Hukum dan pandapat Hukum. (Jakarta: 1995), hal.4. 131


7) Pengendalian terhadap emiten. c. Direksi dan Dewan Komisaris 1) Keabsahan direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat. 2) Status kewarganegaraan. 3) Ketersangkutannya dalam perkara perdata, pidana, perburuhan, arbitrase atau lainnya. d. Izin dan Persetujuan 1) Kelengkapan izin dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan. 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP) 3) Izin-izin lain, seperti: a) Izin usaha. b) Izin Undang-undang Gangguan c) Izin Lokasi. d) Izin Mendirikan Bangunan (IMB). e) Izin Penggunaan Bangunan (IPB). f) Izin untuk Pabrik. g) Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). h) Izin Pengolahan Limbah. i) Pendaftaran tentang Produk. j) Tanda daftar Perusahaan (TDP) dalam rangka Wajib Daftar Perusahaan. e. Asset 1) Tanah


2) Bangunan-bangunan 3) Kepemilikan saham di perusahaan lain. 4) Hak Milik Intelektual. 5) Mesin-mesin dan peralatan serta kendaraan. f. Asuransi 1) Jenis Asuransi 2) Pihak tertanggung 3) Objek yang diasuransikan 4) Jumlah pertanggungan. 5) Jangka waktu asuransi dan tanggal berlakunya. g. Tenaga Kerja 1) Bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan. 2) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan perusahaan. 3) Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 4) Jaminan Sosial Karyawan dan keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). 5) Unit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Emiten. 6) Koperasi Karyawan 7) Program Dana Pensiun untuk Karyawan. 8) Upah Minimum Regional. 9) Izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan (misalnya jika karyawan bekerja malam hari). h. Penyertaan pada perusahaan lain


1) Jika penyertaan 50% atau lebih, maka perlu dilakukan full audit. 2) Jika kurang dari 50% tetapi merupakan pengendali, perlu diselidiki keabsahan penyertaan tersebut (dengan meneliti permodalan, dan sebagainya). i. Perjanjian-perjanjian 1) Perjanjian pinjam uang. 2) Perjanjian Kerja Sama. 3) Perjanjian Usaha Patungan. 4) Perjanjian penggunaan merek. 5) Perjanjian lisensi. 6) Perjanjian distribusi atau keagenan. 7) Perjanjian bantuan teknik. 8) Perjanjian pemasokan bahan baku. j. Persetujuan dalam rangka Emisi Efek 1) Perjanjian penjaminan emisi. 2) Perjanjian dengan agen penjualan. 3) Perjanjian dengan biro administrasi efek. 4) Perjanjian pendahuluan pencatatan efek. 5) Perjanjian pembelian sisa efek. 6) Perjanjian perwaliamanatan (untuk obligasi). 7) Perjanjian agen pembayaran (untuk obligasi). 8) Perjanjian agunan atau penanggungan (untuk obligasi). k. Perkara-perkara


1) Surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau badan-badan lain tentang keterlibatan dalam perkara dari pihak emiten, anggota direksi dan anggota komisaris. 2) Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan anggota komisaris tentang ketidakterlibatan emiten dalam perkara. Di samping keterbukaan informasi, khususnya informasi hukum yang dipaparkan lewat legal audit, diwajibkan juga pemaparan informasi hukum lewat dokumen yang disebut legal opinion (pendapat hukum). dokumen ini berisikan penilain/pendapat mengenai hal-hal yang secara hukum dianggap penting dan material mengenai aspek-aspek yuridis dari suatu perusahaan. jadi dibandingkan dengan legal audit, dokumen legal opinion ini lebih ringkas tanpa memaparkan fakta atau data tetapi lebih menitiberatkan kepada pendapat terhadap fakta atau data tersebut. Dokumen yang disebut pendapat hukum ini mesti dimuat dalam prospektus, sedangkan legal audit tidak dimuat dalam prospektus tetapi tersedia untuk public information. 132

3. Keterbukaan Emiten melalui sarana lainnya Dalam hal penyajian informasi terhadap publik pada saat proses go public dari emiten, maka di samping dilakukan lewat instrumen berupa prospektus, legal audit, legal opinion, masih ada sarana-saran lain yang berfungsi untuk pelaksanaan disclosure ini. Tetapi sebagiannya sudah termasuk ke dalam prospektus itu sendiri. Misalnya keterbukaan informasi dengan memaparnya dalam laporan akuntan publik, khususnya mengenai keadaan keuangan emiten, laporan oleh penilai, khususnya yang berkenaan dengan asset-asset perusahaan. 133 Di samping itu, keterbukaan informasi yang lain adalah melalui apa yang disebut public expose. Dengan public expose ini dimaksudkan adalah suatu upacara di mana pihak emiten beserta seluruh pihak-pihak yang terlibat lainnya menerangkan kepada publik tentang keadaan penting dalam emiten. 132 133

Munir Fuady, op.cit., hal 94. Ibid., hal. 95.


Hal ini dilakukan pada saat menjelang dilaksanakan penawaran efek kepada publik pada pasar perdana. 134

134

Ibid.


BAB II PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL. SEC v. Capital Gains Research Bureau, Inc mengutip apa yang pernah

Recommend Documents