BAB II PENGATURAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN INTERNET SERVICE PROVIDER
D. Dasar Hukum izin Prinsip Penyelenggaraan Internet Salah satu penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang sering menjadi daya tarik dan dipertanyakan oleh sebagian warga masyarakat berkaitan dengan proses dan prosedur perizinannya adalah penyelenggaraan jasa akses internet (Internet Service Provider/ISP). Keberadaan jasa telekomunikasi tersebut secara legalitas telah terakomodasi di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.21 Tahun 2001
tentang
Penyelenggaraan
Jasa
Telekomunikasi,
yang
diantaranya
menyebutkan pada Pasal 46 ayat (1), bahwa penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: 20 a. jasa televisi berbayar; b. jasa akses internet ( internet service provider ); c. jasa interkoneksi internet (NAP ); d. jasa internet teleponi untuk keperluan publik; e. jasa wireless access protocol ( WAP ); f. jasa portal; g. jasa small office home office ( SOHO );h. jasa transaksi on-line; dan i. jasa aplikasi packet-switched selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e , f, g dan huruf h. Disebutkan pula di dalam Pasal 47 ayat (1), bahwa penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a,b,c dan huruf d merupakan penyelenggaraan jasa multimedia yang memerlukan izin dari Dirjen Postel. Sedangkan pada Pasal 47 20
http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_1608.htm, diakses tanggal 1 Juni 2014
25 Universitas Sumatera Utara
26
ayat (2) disebutkan, bahwa penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, f, g dan huruf h merupakan penyelenggaraan jasa multimedia yang tidak memerlukan izin dari Dirjen Postel. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.21 Tahun 2001 tersebut, dalam tata perizinannya, permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat diajukan setiap waktu dan proses perizinannya melalui evaluasi. Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa multimedia disampaikan kepada Dirjen Postel, untuk selanjutnya akan dievaluasi. Dalam hal permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa multimedia tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, Dirjen Postel memberikan penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan. Dan jika persyaratannya dipenuhi dan disetujui, Dirjen Postel dapat menerbitkan izin prinsip penyelenggaraan jasa penyelenggaraan jasa multimedia, yang berlaku selama-lamanya 1 tahun dan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin prinsip kepada Dirjen Postel, dimana perpanjangan izin prinsip ini 1 kali dengan masa berlaku selama-lamanya 6 bulan, apabila pemilik izin prinsip telah melakukan investasi dalam persiapan pembangunan sarana dan prasarana sesuai hasil penilaian Tim yang dibentuk oleh Dirjen Postel. Izin penyelenggaraan jasa multimedia diterbitkan oleh Dirjen Postel, setelah pemilik izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi (lebih lanjut tentang uji
laik
operasi
ini
dapat
dilihat
pada
Siaran
Pers
No.
105/DJPT.1/KOMINFO/8/2007 tertanggal 29 Agustus 2006 tentang ULO Telekomunikasi Sebagai Prasyarat Sebelum Diterbitkannya Izin Penyelenggaraan) dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan. Izin penyelenggaraan jasa
Universitas Sumatera Utara
27
telepon dasar, jasa mulltimedia diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 tahun sekali dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Dirjen Postel. Tetapi, apabila hasil evaluasi tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dalam perizinan, pemilik izin penyelenggaraan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum izin prinsip penyelenggaraan internet provider adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Keputusan
Menteri
Perhubungan
Nomor
20
Tahun
2001
Tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi ,Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 ITE.
E. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Masalah Perizinan Pekerjaan pemberian izin oleh pemerintah pada dasarnya merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi pemerintahan yang mengeluarkan izin tersebut. Sehingga membicarakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah perizinan amat luas sekalanya karena beranekaragamnya jenis izin yang dikeluarkan sesuai dengan kedudukan masing-masing instansi pemerintahan itu sendiri.
Tetapi
meskipun
demikian
secara
umum
dapat
dikatakan
ketentuanketentuan mengenai masalah perizinan tersebut merupakan pekerjaan pemerintah dalam bentuk nyata (konkret) yang diwujudkan dalarn perbuatan
Universitas Sumatera Utara
28
mengeluarkan ketetapan yang mempunyai ciri konkret artinya nyata mengatur orang tertentu yang disebutkan identitasnya sebagai pemohon izin untuk memenuhi ketentuanketentuan yang ditetapkan pemerintah agar seseorang tersebut dapat diberikan izin. Ketentuan-ketentuan yang umum diberikan dalarn hal pengurusan izin meliputi: 1. Identitas pemohon Termasuk nama, tempat tanggal lahir, serta domisili. 2. Tujuan permohonan izin. Hal ini digantungkan kepada jenis yang dimohonkan, seperti IMB, HO, Internet maka tujuan permohonan izin tersebut adalah agar pemohon dapat melakukan aktivitas kegiatan pembangunan sesuai izin yang dimohonkan. 3. Masa berlaku izin. Merupakan suatu ketetapan oleh instansi yang mengeluarkan izin terhadap masa berlaku objek yang dimohonkan izin. Dalam hal ini dapat dimisalkan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) kepada seorang tertentu yang hendak mendirikan bangunan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Hinder Ordonantie Stb. 1926 No. 226 (Pasal 1 ayat (1)). Sebagai contoh lainnya : Bouwvergunning atau izin mendirikan bangunan itu diberikan berdasarkan undang-undarig gangguan (hinder ordonantie) Tahun 1926 Stb. 1926-226, yang llama. pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan secara terperinci objek-objek mana tidak boleh didirikan tanpa izin dan pihak pemerintah, yaitu objek-objek yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguangangguan bagi bangunan sekelilingnya. Jadi maksud pasal ini adalah bahwa
Universitas Sumatera Utara
29
untuk mendirikan bangunan hams ada izin lebih dahulu dari pihak pemerintah. Dengan pasal ini dapat pula dibuat ketentuan dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan bahwa bangunan tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi bangunan lainnya. Misalnya dalam ketentuan IMB dilarang mendirikan bengkel besi di sebelah hotel sebab hal itu dapat menimbulkan gangguan-gangguan kepada para pasien yang ada di hotel tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang perizinan ini sangat menyangkut perihal kepentingan Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam penegakan Hukum Administrasi Negara. Tentang isi dan ruang lingkup atau lapangan Hukum Adrninistrasi Negara secara tegas baru pada tahun 1926 diuraikan secara konkrit oleh Van Vollen Hoven dalam bdamya yang berjudul : Omtrek van het administratifrecht. Setelah mengadakan peninjauan yang luas tentang pembidangan hukum terutama di negara-negara -Perancis, Jerman dan Amerika, Van Vollen Hoven telah menggambarkan suatu skema mengenai Hukum administrasi Negara di dalam kerangka Hukum seluruhnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan " Redidu Theorie ", Van Vollenhoven dalam skemanya itu menyajikan pembandingan seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut : 1. Straatrech (materiel)/Hukum Tata Negara Material, meliputi a. Bestuur (pemerintahan). b. Reschtspraak (peradilan). c. Politic (kepolisian). d. Regeling (perundang-undangan).
Universitas Sumatera Utara
30
2. Burgelijkerecht (material/Hukum Perdata materiel). 3. Strarecht (Materiel/Hukum Pidana Materiel). 4.
Administratirfrecht (materiel dan formil), meliputi :
a. Bestturrecht (Hukum pernerintahan). b. Justitiefrecht (Hukum peradilan) yang meliputi 1) Staatrechterlijke rechspleging/preadilan tata negara. 2) Administratief rechtpleging/Peradilan administrasi Negara. 3) Burgelijke rechtpleging/Hukum Acara Perdata. 4) Staatrecht/Hukum Negara
c. Politierecht/Hukum Kepolisian. d. Regellarsrecht/Hukum Proses perundang-undangan. 21 Kemudian menurut Prajudi Atmosudirjo, bahwa untuk keperluan studi ilmiah, maka ruang lingkup studi Hukum Administrasi Negara meliputi : 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada Administrasi Negara (Grondbeginelen en grondbegrippen). 2. Hukum tentang organisasi dari Administasi Negara. 3. Hukum mengenai aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat juridis. 4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan k.euangan negara. 5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi : a. Hukum administrasi kepegawaian 21
Victor Situmorang, Dasar-Dasar Hukum adniinistrasi Negara, Penerbit Bina aksara, Jakarta, 1989, hal. 25
Universitas Sumatera Utara
31
b. Hukum administrasi keuangari c. Hukum Administrasi perusahaan negara/daerah. 22 Pada uraian di atas sudah menggambarkan pengertian hukum administrasi negara dan juga ruang lingkup hukum administrasi negara. Hanya saja dengan menggambarkan kedua pokok bahasan tersebut belumlah dapat ditangkap esensi dari keberadaan administrasi negara bila tidak diikuti dengan penjelasan perbuatan-perbuatan dari administrasi negara, terutama yang berclimensi yuridis. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu ciri dari administrasi negara itu adalah merupakan suatu "fungsi" aparatur pemerintah sebagai suatu organisasi yang menyelenggarakan kepentingan umum. Bila kepentingan urnum ini kita misalkan saja tentang penanganan masalah ketenagakerjaan seperti yang dilakukan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja, maka disitu kelihatan bahwa pada pokoknya pelaksanaan tugas penanganan masalah ketenagakerjaan tadi adalah merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip dasar dari Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu mata rantai tentang pengertian atau pemahaman terhadap hukum administrasi negara itu semakin jelas. Berikut ini gambaran sampai sejauhmana keleluasaan dari pelaksanaan fungsi aparatur Pemerintah sebagai salah satu esensi dari Hukum Administrasi itu sendiri. Agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya hares diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan kekeluasaan delegasi
22
Ibid. hal 25
Universitas Sumatera Utara
32
kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum clan atau dasar kebijaksanaan. Di samping keleluasaan tadi, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai " onrechtmatig overheaddaat ". Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materiil. Tidal( boleti
melampaui
penyelewengan
kewenangan
menurut
undang-undang
(kornpetentie). Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu secara garis besar dapat dibagi atas : 1. Perbuatan membuat peraturan 2. Perbuatan melaksanakan peraturan. Sementara itu menurut Van Poelje perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling). 2. Berdasarkan hukum (recht handeling). a. Perbuatan hukum privat. b. Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas : 1) Perbuatan hukum publik yang sepihak 2) Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak. Kemudian Amrah Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutif ada 2 (dua) macam tindakan/perbuatan administrasi negara/pemerintah, yakni :
Universitas Sumatera Utara
33
1. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan
yang
secara
tidak
langsung
menimbulkan akibat-akibat hukum. 2. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukurn. Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi negara ini adalah seperti yang dikexnukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan itu dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara, yakni : 1. Penetapan (beschiking), administrative dicretion). Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus sepihak (eenzijdig) dan hams bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual. 2. Rencana (Planning). Salah satu bentuk dari perbuatan Hukum Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat. 3. Norma jabatan (Concrete Normgeving). Merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) dari penguasa administrasi
negara
untuk
membuat
agar
supaya
suatu
ketentuan
undangundang rnempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan rnenurut keadaan waktu dan tempat.
Universitas Sumatera Utara
34
4. Legislasi Semu (Pseudo Wetgeving). Adalah pencipataan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenamya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanam policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan tetapi dipublikasikan secara meluas. 23 Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara itu adaiah merupakan suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus meniberikan cara bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut "negara" dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki bersarna. Dalam praktek kehidupan sehari-hari acapkali kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparatur pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu "Keputusan Pemerintah". Selanjutnya menurut Hukum Administrasi Negara bahwa Pemerin-tah itu mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu tugas "Penyelenggaraan Kepentingan Umum".
F. Ketentuan Sanksi Dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor: 28 tentang Perizinan usaha warung internet mengenai Sanksi diatur dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah; Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
23
Ibid. hal 102
Universitas Sumatera Utara
35
didelegasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Peraturan Walikota ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah Tentang Perizinan Usaha Warung Internet. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan. Dengan berlakunya peraturan Walikota, maka setiap usaha warung internet yang berada diwilayah Hukum Kota Medan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Medan. 24
24
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor: 28 tentang Perizinan usaha warung internet
Universitas Sumatera Utara
