KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 68/KEP/M.KOMINFO/III/2008 TENTANG IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP PT. NUSANTARA SARANA TELEKOMUNIKASI MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, Menimbang
:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, setiap penyelenggara jaringan tetap tertutup wajib memiliki izin penyelenggaraan jaringan dimaksud; b. bahwa PT. NUSANTARA SARANA TELEKOMUNIKASI merupakan badan usaha swasta berbentuk badan hukum yang telah mengajukan permohonan izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap tertutup serta telah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa sehubungan huruf a dan b di atas, dipandang perlu diterbitkan izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap tertutup kepada PT. NUSANTARA SARANA TELEKOMUNIKASI yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. : 4511). 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 94 Tahun 2006; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik ndonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/PER/ M.Kominfo/12/2007; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 40/P/M.Kominfo/12/2006; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 30 Tahun 2004; 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.Kominfo/11/2005; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA
KEDUA
: KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP PT. NUSANTARA SARANA TELEKOMUNIKASI. Memberikan izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap tertutup kepada : Nama Perusahaan
: PT. NUSANTARA SARANA TELEKOMUNIKASI
NPWP
: 02.614.722.3-035.000
Alamat
: Kantor Taman E.3.3 Unit D.7 Lt.2 JI. Mega Kuningan LOT 8.6-8.7/E.3.3 Kawasan Mega Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan 12950
: Izin prinsip ini berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan : a.
Izin prinsip ini tidak dapat dipindahtangankan;
b.
Dilarang melakukan perubahan susunan kepemilikan saham.
KETIGA
: Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan izin prinsip ini tidak berlaku.
KEEMPAT
: PT. NUSANTARA SARANA TELEKOMUNIKASI wajib membangun sarana dan prasarana penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sesuai rencana kerja (action plan) dan jadwal pelaksanaan target pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam dokumen pengajuan izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap tertutup, dengan rincian sebagai berikut :
Tahun
2008
Perkiraan Panjang Kabel (± Km)
PoP (Point of Presence)
Cakupan Wilayah Layanan
- Jakarta : Rute JIRR (Jembatan Tiga, Gedong Panjang, Ancol, Kemayoran, Tg. Priok, Pdomoro Sunter, Cempaka Mas, Cempaka Putih, Pulo Mas, Pramuka, Rawamangun, Cempaka Putih, Jatinegara, Pedati, Kb. Nanas)
32,5
1 NOC 19 Node Core/All tol gates
Pluit - Cawang (Jakarta)
STM - 4 STM -16
- Jakarta : Rute : JIRR (Cawang, Tebet, Semanggi, Senayan, Slipi, Tomang, Grogol)
54
16 Node Core/All tol gates
Cawang Grogol (Jakarta)
STM - 4 STM -16
13
2 Node Core/All tol gates
Jakarta
STM - 4 STM -16
54
1 NOC 19 Node Core/All tol gates
Cawang (Jkt) Serpong (Banten)
STM - 4 STM -16
28
2 NOC 9 Node Core/All tol gates
Cawang Cilincing (Jakarta)
STM - 4 STM -16
Komitmen Pembangunan Jaringan Tetap Tertutup (Jaringan Fiber Optik)
- Jakarta : Rute : Bandara Soekarno airport toll road
2009
- Jakarta : Rute : JORR (Dukuh, Kp. Rambutan, Ps. Minggu, Cilandak, Fatmawati, Lb. Bulus, Pd. Pinang, Bintaro, BSD) - Jakarta : Rute : JORR (Cawang, Pd. Gede, Bintara, Cakung, Cilincing, Tg. Priok)
Perkiraan Kapasitas (Bandwidth)
Tahun
Perkiraan Panjang Kabel (± Km)
PoP (Point of Presence)
Cakupan Wilayah Layanan
46
2 NOC 9 Node Core/All tol gates
Dukuh (Jkt) Bogor
STM - 4 STM -16
72
2 NOC 14 Node Core/All tol gates
Jakarta Cilegon (Banten)
STM - 4 STM -16
73
1 NOC 13 Node Core/All tol gates
Cawang (Jkt) Cikampek
STM - 4 STM -16
- Bandung : Rute : Padaleunyi Cipularang (Padalarang, Baros, Pasteur, Psr. Koja, Kopo, Moh. Toha, Buahbatu, Cileunyi)
46,6
1 NOC 10 Node Core/All tol gates
Cikampek Cipularang (Bandung)
STM - 4 STM -16
- Jawa Barat : Rute : Palimanan Kanci (Palimanan, Plumben, Cirebon, Kanci)
27
4 Node Core/All tol gates
Bandung Tegal
STM - 4 STM -16
- Jawa Barat - Jawa Tengah : Rute : Pantura
63
Backbone
Jawa Barat Jawa Tengah
STM - 4 STM -16
13,5
1 NOC 3 Node Core/All tol gates
Surabaya
STM - 4 STM -16
21
1 NOC 3 Node Core/All tol gates
Surabaya
STM - 4 STM -16
7
1 NOC 4 Node Core/All tol gates
Sulawesi Selatan
STM - 4 STM -16
Komitmen Pembangunan Jaringan Tetap Tertutup (Jaringan Fiber Optik) - Bogor : Rute : Jagorawi (Cawang, Dukuh, Ps. Rebo, TMII, Cibubur, Cimanggis, Gn. Putri, Sentul, Bogor, Puncak)
Perkiraan Kapasitas (Bandwidth)
2010 - Jakarta : Rute : Jakarta - Merak (Tomang, Kb. Jeruk, Karawaci, Bitung, Balaraja, Serang, Cilegon)
2011
- Jakarta : Rute : Jakarta Cikampek (Pd. Gede, Bekasi, Cibitung, Cikarang, Karawang, Cikampek)
Surabaya : Rute : Surabaya airport toll road 2012 Surabaya : Rute : Surabaya Gresik
Makassar : Rute : Bandara Hasanuddin (Maros) - Makassar
KELIMA
: Dalam masa berlaku izin prinsip ini PT. NUSANTARA SARANA TELEKOMUNIKASI wajib : 1.
Membangun sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan jaringan tetap tertutup yang meliputi : a. Jaringan fiber optik (FO)Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT yaitu :
Pembangunan Jaringan FO
- Jakarta : Rute JIRR (Jembatan Tiga, Gedong Panjang, Ancol, Kemayoran, Tg. Priok, Pdomoro Sunter, Cempaka Mas, Cempaka Putih, Pulo Mas, Pramuka, Rawamangun, Cempaka Putih, Jatinegara, Pedati, Kb. Nanas)
Perkiraan Panjang Kabel (± Km)
Jumlah Node/PoP
Cakupan Wilayah Layanan
32,5
1 NOC 19 Node Core/All tol gates
Pluit Cawang (Jakarta)
Perkiraan Kapasitas (Bandwidth)
STM - 4 STM -16
b. Pusat Pengendali Jaringan (Network Operation Center / NOC) minimal 1 (satu) unit sistem;
c. Point of presence (POP) minimal 2 (dua) node d. Point of presence (POP) minimal 2 (dua) node e. Penyediaan tempat untuk kantor dan instalasi perangkat dengan luas proporsional.
KEENAM
2.
Menggunakan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3.
Menyediakan infrastruktur pendukung atau apabila terkait dengan pihak ketiga wajib menyampaikan rekaman (copy) Perjanjian Kerjasama (PKS);
4.
Mengoptimalkan penggunaan perangkat produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;
5.
Melaporkan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi sejak diterbitkannya Keputusan ini.
: a.
Permohonan uji laik operasi atas setiap sistem layanan jaringan tetap tertutup yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Direktur Telekomunikasi sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa izin prinsip ini berakhir;
b.
PT. NUSANTARA SARANA TELEKOMUNIKASI berhak mendapatkan Surat Keterangan laik Operasi atas sarana dan prasarana yang telah disediakan serta dinyatakan laik operasi.
KETUJUH
: Untuk mendapatkan izin peyelenggaraan jaringan tetap tertutup, PT. NUSANTARA SARANA TELEKOMUNIKASI wajib mengajukan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Laik Operasi.
KEDELAPAN
: Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup diterbitkan apabila PT. NUSANTARA SARANA TELEKOMUNIKASI telah memenuhi keseluruhan penyediaan sistem layanan dan perangkat jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a dan memperoleh Surat Keterangan Laik Operasi untuk setiap sistem layanan tersebut.
KESEMBILAN : Dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan tidak laik operasi, pemegang izin prinsip diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dan apabila masih dinyatakan belum laik operasi diberi kesempatan kedua memperbaiki sarana dan prasarana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sepanjang izin prinsip ini masih berlaku. KESEPULUH
KESEBELAS
: a.
Izin prinsip ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa laku 6 (enam) bulan apabila PT. SUNVONE COMMUNICATION NETWORK telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA angka 1 dengan pencapaian sekurang-kurangnya 50 %;
b.
Permohonan perpanjangan izin prinsip diajukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya masa laku izin prinsip ini dengan menyampaikan laporan pencapaian dan bukti-bukti persiapan pembangunan sarana dan prasarana;
c.
Dalam hal sarana dan prasarana yang dibangun belum mencapai 50% dari komitmen pembangunan tahun pertama, maka izin prinsip ini tidak dapat diperpanjang dan dicabut.
: PT. NUSANTARA SARANA TELEKOMUNIKASI dilarang melakukan kegiatan operasional penyediaan jaringan tetap tertutup sebelum memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
KEDUABELAS : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
: Jakarta
Pada tanggal
: 25 Maret 2008
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MOHAMMAD NUH Tembusan Yth: 1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal; 2. Direktur Jenderl Pos dan Telekomunikasi; 3. Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
