BAB II PENGATURAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

BAB II PENGATURAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

A.

Syarat Penindakan Administratif Terhadap Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pergerakan orang di suatu negara pada tahun 1990-an diperkirakan

berkisar 750 juta orang meningkat

menjadi 1,4 miliar orang di tahun 2005.

Pergerakan orang lintas negara yang sedemikian besar menyebabkan diperlukan pengaturan mengenai perlintasan orang. Sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari bahwa UU Keimigrasian harus mampu mengatur dan menangani setiap permasalahan yang muncul baik secara ex ante maupun secara ex pose. Peraturan di bidang keimigrasian harus jelas dan padat mengatur sistem mekanisme prosedur yang sederhana namun dapat tuntutan kebutuhan masyarakat modern. Terlebih dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan yang menonjol dan

memerlukan penanganan serius

seperti kejahatan yang dilakukan oleh

sekelompok kejahatan terorganisasi seperti perdagangan manusia penyelundupan migran

dan

lintas negara. Oleh karena itu diperlukan upaya

pembaruan dalam hukum keimigrasian Indonesia dalam rangka menyelaraskan peraturan keimigrasian dengan konvensi TOC, protokol perdagangan manusia dan protokol penyelundupan migran 58 Istilah hukum keimigrasian dapat ditemukan dalam penjelasan UU Keimigrasian. Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata 58

M. Iman Santoso, Op.Cit, hal. 171

Universitas Sumatera Utara

tertib orang-orang yang berlalu litas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah. hukum keimigrasian masuk dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintah). Dengan adanya pencanangan hukum keimigrasian, bertambahlah khazanah ilmu hukum di Indonesia dan hukum keimigrasian mendapat tempat dalam tata hukum Indonesia, sehingga kedudukan hukum keimigrasian sudah dapat disejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu. 59 Demi terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia tentunya TAK baik penindakan secara preventif maupun represif harus dijalankan sesuai dengan UU Keimigrasian. Penindakan yang bersifat hukum administratif adalah hal yang memuat tentang pengaturan, pelayanan, perijinan dari aspek-aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia. Di dalam pengaturan terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah RI berlaku ketentuan dan peraturan keimigrasia Indonesia, antara lain: 60 1. Setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah negara RI adalah sah apabila mendapat izin masuk atau izin keluar dari Pejabat Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan di TPI 2. Setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara RI harus mempunyai surat perjalanan atas namanya yang sah dan berlaku

59

Abdullah Sjahriful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian (Jakarta: Ghalia Indonesia, l993), hal. 58 60 John Sarodja Saleh, Sekuriti dan Inteligen Keimigrasian, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008), Hal. 65


3. Pejabat Imigrasi berwenang memeriksa setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara RI 4. Pejabat Imigrasi berwenang menolak atau memberi izin masuk atau keluar wilayah negara RI 5. Walaupun telah memenuhi persyaratan, tidak diberikan izin masuk kepada orang asing apabila 61: Tidak dikehendaki masuk dan berada di Indonesia; menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; diduga akan menyelenggarakan perbuatan asusila dan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan moral, agama atau kebiasaan di Indonesia; patut diduga tidak dapat meneruskan perjalanan atau tidak akan mendapat izin masuk ke negara lain atau izin kembali ke negara asal tempat tinggalnya; tidak cukup mempunyai biaya hidup bagi diri sendiri dan atau keluarganya selama berada di Indonesia; memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh atau memiliki visa atau surat perjalanan palsu atau dipalsukan; berusaha menghindarkan diri dari hukuman di negara lain karena kejahatan yang juga dapat dipidana menurut hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaan TAK, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian tersebut keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang

61

Ibid, Hal.66


terkena TAK, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut. 62 Tindakan Administratif Keimigrasian diberlakukan terhadap orang asing telah yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau juga karena tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemantauan merupakan salah satu cara atau kegiatan/upaya yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran/kejahatan, baik mengenai keberadaan maupun kegiatan orang asing. 63 Keberhasilan penyelenggaraan, sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pelaksanaan dalam menghadapai jenis dan macam pelanggaran kejahatan seperti halnya bentuk dan sifat pelanggaran di bidang sosial dan budaya, jauh lebih mudah dan ringan dibandingkan pelanggaran politik ataupun pekerjaan terselubung. Oleh karena itu upaya dalam mencari dan menemukan bahan keterangan perlu perencanaan melalui mekanisme adanya perencanaan yang matang , organisasi dan koordinasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi medan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cermat dan tepat, berhasil guna dan berdaya guna. 64

62

Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, 18 Juni 2012 63 Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian tentang Keberadaan Orang Asing, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Imigrasi, 1999), Hal.2-3 64 Ibid. Hal.2-3


Tindakan Administratif Keimigrasian dikenakan kepada setiap orang asing di wilayah Indonesia yang: 65 1. Diduga melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan. Kegiatan ini dapat berupa: melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945; menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia; merusak dan membahayakan dan tidak

sesuai

menimbulkan

dengan

norma

tanggapan

kesopanan

keliru

umum;

terhadap

ejekan-ejekan

adat-istiadat

yang

masyarakat;

memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia; menyuburkan perbuatan cabul, melalui tulisan, gambaran dan lainnya dan mabuk-mabukan di tempat-tempat umum; tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri atau bersama-sama; merusak atau mengganggu tertib sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan; menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga, atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan; mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan; dan memberikan kesempatan melakukan perjudian, pengadudombaan, di antara sesama rekan atau suku dan golongan; 66

65

Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, Kumpulan Peraturan Keimigrasian Edisi 3 Senat Akademi Imigrasi, (Jakarta: Akademi Imigrasi, 2010) .Hal.711 66 Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, 18 Juni 2012


2. Tidak menaati perundang-undangan yang berlaku. Misalnya bagi orang asing yang diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran keimigrasian dan diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang 67. Disamping tersebut di atas, TAK juga dapat dikenakan kepada orang asing di wilayah Indonesia yang : 68 1. Terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia dan apabila diajukan ke pengadilan akan menggunakan upaya hukum mulai dari banding, kasasi dan jika perlu grasi dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari negara sendiri (terlibat kasus-kasus berat atau pelarian dari negara-negara yang sedang bergolak); 2. Menurut pertimbangan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dilakukan TAK; 3. Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan TAK, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan TAK dari pada tindakan yustisial. Pejabat imigrasi berwenang melakukan TAK terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, dimana warga negara tersebut telah melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban

67

Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, 18 Juni 2012 68 SW Yulianti, dkk., Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Keimigrasian, (Surakarta: Laporan Penelitian Fakultas Hukum UNS 1998) hal 52-53.


umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

69

Setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia

wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Izin Tinggal dan penjamin. Pada dasarnya setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa. Visa merupakan izin masuk suatu Negara sehingga tidak serta merta

orang tersebut mendapatkan izin mendarat. Karena meski telah

mendapatkan visa orang tersebut harus melalui proses pemeriksaan imigrasi di TPI untuk mendapatkan izin mendarat dari pejabat berwenang. Visa diterbitkan oleh perwakilan di luar negeri setelah mendapatkan persetujuan dari kantor pusat dan telah memenuhi persyaratan formil. Setelah itu visa diterakan di dalam paspor bentuknya dapat berupa cap, stiker label, data elektoronik atau media lainnya.

70

Berdasarkan Visa tersebut, orang asing diberikan izin tinggal di Wilayah Indonesia, tetapi ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. 71 Orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 kemungkinan yakni : Pertama, orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan. Kedua, orang asing tidak mentaati

69

Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Keimigrasian (UU RI No.6 Th.2011), (Jakarta: Sinar Grafika,2011), Hal. 40 70 Seksi Penyebaran Informasi Direktorat Lintas Batas dan kerjasama Luar Negeri, Pemeriksaan Paspor, (Jakarta: Direktorat Lintas Batas dan kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Imigrasi,2007), Hal. 22-23 71 Redaksi Sinar Grafika, Op. Cit , Hal. 94


peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan pelanggaran keimigrasian dan dapat dikenakan tindakan hukum. 72 Oleh karena itu, setiap orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, PBB atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Syarat untuk keluar masuk wilayah RI 73: 1. Memiliki dokumen perjalanan (paspor) 2. Visa yang sah dan masih berlaku. Pelanggaran keimigrasian (Immigration Violation) yaitu suatu tindakan yang dilakukan orang asing yang tidak sesuai dengan ketentuan atau perizinan yang telah diberikan kepadanya. Tindakan ini dapat digolongan sebagai: 74 1.

Penyimpangan (Deviation) atau yang dapat dikategorikan kealahan kecil atau enteng; tidak diketahui atau tidak disengaja oleh yang bersangkutan terjadi kesalahan tersebut; seperti kedatangan orang asing dengan fasilitas Bebas Visa Wisata (BVW) ke Indonesia bertujuan mengunjungi keluarganya; orang asing yang mempunyai istri sah di Indonesia kemudian mengunjungi isterinya dengan fasilitas BVW tersebut.

2.

Penyalahgunaan (Abose), ialah penyimpangan yang dapat dikategorikan besar atau berat tentang perizinan yang diberikan namun disalahgunakan untuk tujuan lain demi kepentingan diri pribadi yang

bersangkutan.

72

Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, (AKA Press 2004), hlm 4 73 http://tadjuddin.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-khusus.html diakses tanggal 13 Juli 2012 pukul 22.00 wib 74 John Sarodja Saleh, Op.Cit, Hal. 70-71


Misalnya orang asing yang datang dengan fasiltias BVW akan tetapi melakukan kegiatan bekerja untuk mencari uang bagi kepentingan dirinya pribadi, atau dapat saja terjadi orang asing bekerja tidak hanya pada perusahaan yang mendatangkannya sebagai sponsor tetapi bekerja juga pada perusahaan lain. 3.

Pengingkaran (offence) ialah perbuatan yang dilakukan baik oleh warga Indonesia atau orang asing yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan keimigasian yang dapat dilakukan TAK, seperti: masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui TPI dan orang asing yang tidak memperpajang izin tinggalnya di Indonesia (Overstay). 75 Untuk mengurangi atau meminimalisir pelanggaran keimigrasian yang

terjadi, maka setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib 76: a.

Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau

b.

Memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas. Hal ini dilakukan melihat pelanggaran kemigrasian yang terjadi, seperti

tidak memenuhi persyaratan, menggunakan dokumen palsu atau memberi keterangan yang tidak benar mengenai identitas diri, dokumen atau tujuan kedatangannya. Kemudian masa berlaku izin tinggal yang sudah habis, pemalsuan 75 76

Ibid, Hal.71 Redaksi Sinar Grafika, Op. Cit. Hal. 38


dokumen izin tinggal, tidak mempunyai dokumen izin tinggal yang sah, penyalahgunaan izin tinggal. Dan penyimpangan atau pelanggaran yang menyangkut kegiatannya, antara lain 77: 1.

Menyalahgunakan perijinan, yaitu melakukan kegiatan yang menyimpang dari tujuan kedatangannya di Indonesia, seperti memiliki izin tinggal wisata akan tetapi bekerja di Indonesia.

2.

Disamping melakukan kegiatan sesuai dengan perijinannya, melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk dalam pemberian izin tinggalnya atau melakukan pekerjaan rangkap.

3.

Selama di wilayah Indonesia melakukan kegiatan yang merugikan negara, pemerintah dan masyarakat atau kegiatan yang membahayakan negara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Untuk kepentingan supremasi dan penegakan hukum serta menjaga

kewibawaan negara, termasuk wibawa aparat pintu gerbang negara, maka terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian dikenakan tindakan hukum berupa tindakan hukum administrasi atau langsung dikenakan tindakan administrasi di bidang keimigrasian, yang disebut TAK berupa pengkarantinaan, deportasi dan penangkalan. 78 Pengaturan mengenai masuk dan keluarnya orang asing dari atau ke wilayah Indonesia, meliputi pula pengaturan mengenai kewajiban bagi penanggung jawab alat angkut. Untuk membatasi yuridiksi pemeriksaan, diatur pula mengenai area imigrasi yakni suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian dan merupakan area terbatas 77

Wahyudin Ukun, Op.Cit, hlm 6 Wahyudin Ukun, Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian, Jakarta: Adi Kencana Aji, 2003, Hal. 145 78


yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang. 79 Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan TAK oleh pejabat imigrasi harus didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat objektif. Peran pejabat imigrasi sangat menentukan, dalam memberikan pertimbangan apakah setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, akan dikenakan TAK.

B.

Bentuk Penindakan Administratif Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan-aturan hukum

keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara RI. Penegakan hukum yang ditujukan terhadap lalu lintas orang asing ditujukan pada permasalahan pencegahan dan pemberantasan masalahmaslah pemalsuan identitas orang asing, pelanggaran pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal, atau berada secara ilegal, pemantauan/pengawasan administratif dan lapangan, serta kerawanan keimigrasian geografis dan pelintasan. 80 Secara operasional fungsi penegakan hukum juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, TAK. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Bertaian erat dengan fungsi penegakan hukum adalah fungsi keamanan negara (security), 79

Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 13 Iman Santoso, Op.Cit, hal.79-81

80


imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan diwujudkan dalam bentuk pencegaha dan penangkalan. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pencegahan adalah larangan yang bersifar senetara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

81

Bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian 82: 1.

Pembatasan, perubahan dan pembatalan izin keberadaan;

2.

Larangan berada di suatu tempat atau beberapa tempat tertentu di Indonesia;

3.

Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia (Rumah Deteni Imigrasi atau sepadan);

4.

Pengusiran atau deportasi. Dalam UU Keimigrasian diberikan atau diterapkan sanksi administratif

yang tegas bagi orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci menyebutkan bahwa bentuk-bentuk sanksi administratif yang dapat diterapkan bagi orang asing tersebut antara lain adalah 83:

81

Ibid, hal 79-81 http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid =1 diakses tanggal 13 Juli 2012 pukul 22.15 wib 83 Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit Hal. 40 82


1.

Pencantuman ke dalam daftar pencegahan atau penangkalan;

2.

Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;

3.

Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

4.

Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

5.

Pengenaan biaya beban; dan/atau

6.

Deportasi dari Wilayah Indonesia.

1.

Pencantuman ke dalam Daftar Pencegahan atau Penangkalan Pencegahan adalah larangan yang yang bersifat sementara terhadap orang-

orang tertentu untuk keluar negeri dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. 84Aturan hukum yang yang menjadi pondasi dalam proses pencegahan terhadap orang asing karena adanya alasan keimigrasian diatur dalam UU Keimigrasian. Pencegahan terhadap orang asing yang masuk dalam daftar hitam (black list) pencegahan dan penangkalan merupakan wewenang dan tanggung jawab

menteri,

yang dalam pelaksanaannya

didasarkan

pada berbagai

pertimbangan berikut 85: a.

Hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan TAK;

b.

Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

84

Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), Hal. 80 85 Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 48


c.

Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.

Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

e.

Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau

f.

Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan. Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan dan bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah pencegahan

yang

dibuatnya. 86

Meskipun

demikian,

dalam

kondisi

darurat/mendesak, para pejabat yang memiliki kewenangan pencegahan dapat meminta langsung kepada pejabat imigrasi tertentu untuk melaksanakan tindakan pencegahan terhadap orang asing yang menenuhi kriteria untuk dilakukannya tindakan administratif berupa pencegahan keluar dari wilayah RI, dimana dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Menteri dan pejabat imigrasi yang ditunjuk 87 Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang atau mendapat kewenangan. Selanjutnya keputusan memuat sekurangkurangnya tiga unsur berikut: 86

Ibid, Hal 49 Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 19 Juni 2012 87


1.

Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai pencegahan;

2.

Alasan pencegahan; dan

3.

Jangka waktu pencegahan. 88 Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang kenakan tindakan

pencegahan selambat-lambatnya tujuh hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dan dalam hal keputusan pencegahan dikeluarkan oleh pejabat yang mendapat kewenangan, keputusan tersebut juga disampaikan kepada menteri paling lambat tiga hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.

Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan pencegahan

apabila keputusan pencegahan dianggap tidak memenuhi ketentuan seperti tidak adanya informasi identitas atau alasan pencegahan atau limit waktu pencegahan yang akan diberlakukan. Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan oleh Menteri disampaikan kepada pejabat yang akan melaksanakan proses pencegahan paling lambat tujuh hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima yang disertai dengan alasan penolakan. 89 Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk selanjutnya memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar pencegahan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian. Selanjutnya berdasarkan daftar pencegahan, pejabat imigrasi wajib menolak orang asing yang dikenai pencegahan keluar dari Wilayah Indonesia.

88

Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 49 Wawancara dengan Friement F.S. Aruan, (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 25 Juni 2012 89


Dalam hal penindakan administratif berupa pencegahan keluar dari wilayah Republik Indonesia karena alasan keimigrasian tersebut, undang-undang memberikan hak kepada pihak yang akan dikenai tindakan pencegahan untuk mengajukan

keberatan

kepada

pejabat

yang

mengeluarkan

keputusan

pencegahan. 90 Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang bersangkutan, alasan pencegahan, dan jangka waktu pencegahan. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan. Namun demikian, pengajuan keberatan tidak dapat menunda proses pelaksanaan pencegahan. Terkait dengan jangka waktu pencegahan berlaku limit waktu paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan, suatu pencegahan berakhir demi hukum. 91 Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orangorang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu 92 Kewenangan penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan keimigrasian 93. Black list adalah istilah yang dipakai dalam bahasa seharihari untuk menggantikan daftar orang-orang yang tidak diperbolehkan meninggalkan Indonesia dan orang-orang yang tidak diperbolehkan memasuki

90

Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 19 Juni 2012 91 Koerniatmanto Soetoprawiro, Op.Cit, Hal. 81-82 92 Ibid, Hal. 80 93 Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal.106


wilayah Indonesia. Di dalam keimigrasian daftar ini disebut “daftar pencegahan dan penangkalan”. Seperti halnya kewenangan dalam pencegahan, wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin menteri kehakiman dan anggotanya. Dalam kondisi mendesak atau darurat pejabat lain yang berwenang juga dapat meminta kewenangan melakukan penangkalan kepada menteri, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan pejabat terkait yang ditunjuk. 94 Keputusan penangkalan ditetapkan dengan tertulis oleh menteri atau pejabat terkait dapat dikeluarkan selambatlambatnya tiga hari sejak permintaan pencekalan diajukan oleh pejabat tersebut. 95 Keputusan penangkalan dapat dikeluarkan sekurang-kurangnya hanya jika permintaan pencekalan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 96 a. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai penangkalan; b. Alasan penangkalan; dan c. Jangka waktu penangkalan. Jika salah satu unsur tersebut di atas tidak ada maka pejabat menteri dapat menolak permintaan penangkalan yang diajukan oleh pejabat terkait, yang disampaikan selambat-lambatnya tujuh hari dari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima kepada pejabat bersangkutan, yang disertai dengan alasan penolakan permintaan penangkalan seperti yang dimintakan pejabat terkait. 94

Koerniatmanto Soetoprawiro, Op.Cit, Hal. 82 Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 52 96 Wawancara dengan Friement F.S. Aruan, (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 25 Juni 2012 95


menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan akan dimasukkan ke dalam daftar penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, dan dengan diterbitkannya daftar penangkalan tersebut, maka pejabat imigrasi wajib menolak orang asing yang dikenai tindakan penangkalan untuk masuk wilayah Indonesia. 97 Masa penangkalan berlaku paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan. Penangkalan berakhir demi hukum, dan keputusan penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan dan penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah 98.

2.

Pembatasan, Perubahan atau Pembatalan Izin Tinggal Setiap orang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin

keimigrasian, dengan demikian maka berarti setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan status apapun juga, baik dalam kapasitas sebagai diplomat, dinas maupun biasa, diwajibkan memiliki izin keimigrasian tanpa kecuali, begitu juga dengan orang kriteria umur baik dewasa maupun anak-anak

97

Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, 19 Juni 2012 98 Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 53


juga diberlakukan hukum yang sama tentang izin keimigrasian. 99 Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Negara RI wajib mendapat Izin Masuk. Izin Masuk diberikan sesuai dengan jenis Visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan . Pemberian Izin Masuk ini dilakukan oleh pejabat imigrasi yang bertugas di TPI dengan cara menarakan izin pada visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan. Izin masuk diberikan juga kepada pemegang izin masuk kembali selama izin masuk kembali itu masih berlaku. Izin masuk kembali diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setempat. 100 Izin tinggal terdiri dari izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Dalam hal praktek keimigrasian, dokumen keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri 101 Yang dikatakan dokumen keimigrasian adalah suatu izin keimigrasian berupa izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang tertera dalam suatu kartu dengan format dan ukuran tertentu yang biasa disebut dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Selain itu instansi-instansi lain, seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi juga memiliki wewenang terkait izin keimigrasian yang diberikan terhadap orang asing. Izin keimigrasian yang dimaksud seperti tenaga kerja ahli dari Kementerian tenaga kerja (lampiran

99

Wawancara dengan Friement F.S. Aruan, (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan) T, Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, 25 Juni 2012 100 Soetoprawiro Koerniatmanto, Op.Cit, Hal. 85 101 Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 27


1), serta rohaniawan, peneliti, pelajar dari masing-masing instansi yang bersangkutan. Dalam UU Keimigrasian diatur mengenai kewajiban bagi setiap orang asing yang berada di Indonesia, yaitu setiap orang asing berada di wilayah Indonesia wajib memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil kewarganegaraannya serta perubahan alamnya. Status sipil yang dimaksud dalam kalimat ini adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan dan berhenti pekerjaan. 102 Saat ini di seluruh dunia tercatatkurang lebih ada 250 paspor dengan fitur pengamanan yang berbeda-beda. Sehingga hal yang mustahil untuk mengetahui cirri-ciri paspor tersebut terlebih lagi menghafalkannya satu persatu. Namun demikian dengan memahami hal-hal mendasar seperti proses pembuatan kertas, percetakan, penjahitan, pendilidan dan penerbitan paspor, petugas imigrasi dapat menemukan dokumen-dokumen palsu.

Pada saat melakukan pemeriksaan

dokumen perlu diingat terlebih dahulu jenis pemalsuan yang mungkin terjadi, yaitu 103: 1.

Impostor, yaitu penggunaan dokumen perjalanan asli dengan identitas asli tanpa melakukan biodata, akan tetapi orang yang membawanya bukan pemilik sah dari dokumen tersebut

102

Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 19 Juni 2012 103 Seksi Penyebaran Informas Direktorat Lintas Batas dan kerjasama Luar Negeri, Op.Cit, Hal. 69-79


2.

Merubah data, penggunaan dokumen perjalanan asli dengan melakukan perubahan sebagian dari identitas diri dari pemilik yang sebenarnya.

3.

Memalsukan identitas diri, dalam proses permohonannya, data yang diberikan adalah palsu.

4.

Menerbitkan dokumen palsu, yaitu dokumen yang dibuat menyerupai seperti asli. Pembatasan izin tinggal orang asing di Wilayah Republik Indonesia

merupakan bagian dari instrumen dalam penindakan administratif hukum keimigrasian di Indonesia. Seorang warganegara asing yang memenuhi unsurunsur pelanggaran UU Keimigrasian dapat diberikan sanksi berupa pembatasan izin tinggal baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Penindakan adminsitratif berupa pembatasan izin tinggal dimaksudkan sebagai bagian dari upaya prefentif untuk mencegah dampak negatif yang lebih serius yang dapat ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut selama berada di wilayah RI. Pejabat imigrasi yang ditunjuk dalam penindakan administratif juga dapat melakukan evaluasi ulang atau perubahan terhadap izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing yang dianggap atau patut diduga melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dalam kondisi yang lebih serius, pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk membekukan atau membatalkan izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing tersebut. 104

104

Wawancara dengan Friement F.S. Aruan, (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 25 Juni 2012


3.

Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia Bentuk lain dari penindakan administratif adalah larangan atau keharusan

untuk berada pada wilayah tertentu di negara RI 105. Larangan tersebut ditujukan terhadap orang asing yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di wilayah Indonesia tertentu. Larangan untuk berada pada wilayah tertentu dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan orang asing tersebut pada wilayah yang dimaksud, misalnya keberadaan orang asing pada suatu wilayah tertentu di Indonesia dianggap dapat bersinggungan dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga dikhawatirkan keberadaan orang asing tersebut dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang berujung pada terganggunya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat pada wilayah tersebut. Sementara itu, pada sisi yang lain kepada orang asing juga dapat diberikan sanksi berupa keharusan untuk berada pada wilayah tertentu di negara RI. 106

4.

Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat Tertentu di Wilayah Indonesia Keharusan berada pada wilayah tertentu dapat diartikan sebagai upaya

mengisolasi orang asing tersebut untuk tidak menimbulkan ekses negatif yang lebih luas dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Wilayah tertentu 105

Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 40 Ibid, Hal. 101

106


sebagaimana dimaksudkan di atas juga dapat diinterpretasikan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing atau yang biasa disebut sebagai Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). 107 Berdasarkan ketentuan yang mengharuskan orang asing berada di suatu tempat tertentu, ada suatu institusi ataupun wadah yang disebut sebagai Rumah Detensi imigrasi. Rumah Detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai TAK. Rumah Detensi imigrasi yang bukan merupakan rumah tahanan dan juga bukan rumah penjara atau lembaga pemasyarakatan. 108 Rumah Detensi pada prinsipnya bukan merupakan penjara bagi orang asing dan juga bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan. Rumah Detensi adalah adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian di lingkungan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan HAM RI. 109 RUDENIM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Kehakiman dan HAM RI di bidang pendetensian orang asing. RUDENIM memiliki fungsi penegakan, pengisolasian, pemulangan dan pendeportasian orang asing yang terbukti melanggar izin

107

Wawancara dengan Friement F.S. Aruan, (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 25 Juni 2012 108 Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal.8 109 Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, Op.Cit. Hal 776, Lihat Juga Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.Pr.07.04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi


keimigrasiannya. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penindakan administratif terhadap pelanggaran Undang-udang Keimigrasian. 110 Jumlah Deteni di Indonesia yang mencapai 27.086 orang selama satu tahun terakhir tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pejabat Imigrasi sebagai pelaksana fungsi keimigrasian untuk menegakkan hukum keimigrasian di Indonesia.. Jumlah ini naik-turun sesuai fluktuasi keluar karena dideportasi dan masuk. Orang asing yang dikenakan TAK dapat dimasukkan kedalam daftar penangkalan, sesuai dengan tingkat pelanggarannya. 111 Jumlah

orang asing penghuni Rumah Detensi (Deteni) pada masing-

masing RUDENIM di Indonesia selama kurun waktu satu tersebut diuraikan pada Tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Deteni Periode Januari 2011 s.d Januari 2012 RUDENIM Rudenim Pusat Tanjung Pinang Rudenim Medan Rudenim Pekanbaru Rudenim Jakarta Rudenim Semarang Rudenim Surabaya Rudenim Denpasar Rudenim Kupang Rudenim Balikpapan Rudenim Pontianak Rudenim Makassar Rudenim Manado Rudenim Jayapura

Total

L

JUMLAH DETENI P Total 286 14 137 321 40 526 24 1 165 161 -

8,819 1,304 995 2,471 264 1,982 26 1,212 65 775 4,834 2,744 -

9,115 1,318 1,132 2,792 304 2,418 26 1,236 66 775 4,999 2,905 -

1,675

25,491

27,086

Sumber: Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2012

110

Wawancara dengan Friement F.S. Aruan, (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 25 Juni 2012 111 Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2012


Jumlah Deteni selama Januari 2011 s.d Januari 2012

menunjukkan

perkembangan yang positif perihal tentang TAK. Akan tetapi peningkatan jumlah deteni ini juga merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian masih belum maksimal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian orang asing. 112

5.

Pengenaan Biaya Beban Pemberlakuan kewajiban biaya beban terkait dengan pelanggaran terhadap

izin keimigrasian seperti kelengkapan dokumen keimigrasian dan pelanggaran atas izin tinggal yang dimimiliki oleh orang asing tersebut. Biaya beban dapat dikenakan kepada penanggung jawab alat angkut yang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian penumpangnya. Selain kewajiban biaya beban, kepada penaggung jawab angkut juga diwajibkan untuk melakukan pemulangan terhadap penumpang yang tidak memiliki dokumen resmi keimigrasian. 113 Besarnya biaya beban yang harus dibayarkan oleh penanggung jawab angkut terkait dengan kealpaan dokumen keimigrasian ditetapkan berdasarkan ketentuan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Biaya

beban

merupakan

penerimaan negara bukan pajak di bidang keimigrasian. Penerapan sanksi biaya beban juga dapat diterapkan atas terjadinya pelanggaran izin tinggal, baik izin 112

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2012. 113 Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 16


tinggal tetap maupun izin tinggal sementara.

114

Orang asing pemegang Izin

Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari enam puluh hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya orang asing yang tidak membayar biaya beban dikenai TAK berupa deportasi dan penangkalan. 115

6.

Deportasi dari Wilayah Indonesia. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah

Indonesia. 116 Hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang berada di negaranya dikenal dengan pengusiran atau deportasi explution, pengusiran tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan negara itu sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan negara asal atau negara dari mana dia semula datang.” Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh M.Imam Santoso, bahwa: 117 “Negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan atas warga negaranya dan urusannya dalam batas wilayahnya. Negara yang berdaulat memiliki kekuasaan menerima dan mengusir orang asing” Deportasi merupakan sebuah penerapan sanksi di mana telah dicapai efisiensi yang lebih baik melalui ditingkatkannya kerja sama operasional di antara negara anggota. Dua perangkat terbaru yang telah memberikan sumbangan adalah keputusan atau penerbangan bersama dan tindakan persiapan pemulangan. Pada

114

Ibid, Hal.42 Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 19 Juni 2012 116 Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal.8 117 Imam Santoso, Op.Cit, Hal 38 115


sisi legislatif, komisi mengusulkan sebuah ketetapan pemulangan, draft ketetapan memberikan aturan bersama yang jelas tentang pemulangan, pengusiran, penggunaan cara-cara pemeriksaan, penahanan, sementara masuk kembali yang sepenuhnya memperhitungkan prinsip proporsionalitas dan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan mendasar atas warga negara ketiga yang tinggal secara illegal. Pengusiran atau deportasi (deportation) merupakan suatu tindakan sepihak dari pemerintah berupa tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Republik Indonesia karena berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi ketentraman, kesusilaan, atau kesejahteraan umum. Selain itu, bagi orang asing yang masuk serta berada di wilayah Republik Indonesia dapat juga dilakukan tindakan pendeportasian. 118

C.

Mekanisme Penindakan Administratif Terhadap Orang Asing yang Melakukan Pelanggaran Bidang Keimigrasian Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, Peraturan Pemerintah yang

mengatur mekanisme administratif terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Oleh karena itu pendaftaran orang asing penting untuk mengetahui apakah mereka berada di Indonesia secara sah atau tidak. Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban berbeda dengan hak dan kewajiban WNI. Terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu khususnya yang menyangkut masalah-masalah hak. Setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan 118

I Wayan Tangun Susila, dkk, “Usaha Penaggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap di Kota Madya Denpasar”, (Denpasar : Laporan Penelitian, Universitas Udayana dan PDII LIPI (Jakarta), 1993), hal. 23


dapat dideportasi atau dipersonanongrata, atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. 119 Dibidang politik orang asing tidak diperkenankan turut campur dalam politik

dalam negeri Indonesia, oleh karena itulah setiap orang asing tidak

mempunyai hak pilih, oleh karena itu orang asing tidak mempunyai hak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat.

Di bidang

perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari Menteri Tenaga Kerja.Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional, jangan sampai pekerjaan dan usaha orang asing membahayakan kepentingan nasional khususnya menyangkut masalah kesempatan kerja dan pasar kerja. Di bidang agraria orang asing tidak diperbolehkan mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia dan dibidang pendidikan dan kebudayaan, kecuali sekolah sekolah kedutaan untuk keperluan keluarga korps diplomatik dan kunsuler , tidak diperkenankan adanya sekolah asing 120 Orang Asing selain tidak memiliki hak-hak tersebut tadi juga terkena pelbagai larangan dan kewajiban selama berada di wilayah Indonesia, seperti larangan untuk melakukan pekerjaan apapun di Indonesia tanpa izin Pemerintah RI, larangan untuk mengikuti suatu pendidikan di Indonesia tanpa Izin Dekdikbud dan kewajiban seperti memiliki Izin Tinggal yang sah dan masih berlaku selama

119 120

Koerniatmanto Soetoprawiro, Op.Cit, Hal. 93-94 Ibid, Hal. 94-96


berada di wilayah Indonesia maupun kewajiban untuk membayar pajak orang asing. 121 Oleh karena untuk menghindari terjadinya berbagai pelanggaranpelanggaran kewajiaban terkait dengan hak dan kewajiban orang asing di Indonesia, Pejabat Imigrasi tentunya harus melakukan pemeriksaan pada tempattempat pemeriksaan keimigrasian secara implisit. Hal ini dilakukan sebagai pentuk pelaksanakan kegiatan: 122 1.

Proteksi (melindungi) wilayah negara RI dari orang asing yang masuk dengan maksud/itikad yang tidak baik terhadap ketertiban dan keamanan nasional

2.

Preventif (mencegah) masuknya orang asing ke wilayah negara RI yang bermaksud/beritikad tidak baik terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Untuk melaksanakan upaya protektif dan

preventif tindakan di atas

seorang Pejabat Imigrasi harus tegas dalam menegakkan hukum keimigrasian. Tata cara penindakan adalah sebagai berikut: 123 1.

Orang asing yang dikenakan TAK terlebih dahulu diteliti tentang unsurunsur pelanggarannya dengan didukung oleh alat-alat bukti.

2.

Apabila telah didukung alat bukti serta keyakinan pejabat yang menilai, orang asing tersebut dapat dikenakan TAK. 121

Saleh Wiramihardja, Perspektif Sejarah Hukum Kewarganegaraan Indonesia (Perbandingan dengan hukum kewarganegaraan di beberapa Negara), (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi kerjasama dengan Forum Kajian Tematik Keimigrasian /FKTK, 2008), Hal. 39 122 John Sarodja Saleh, Op.Cit, Hal. 67 123 Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, (Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian), Op.Cit. Hal 712-713


3.

Bukti-bukti disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk dibuatkan tindakan keimigrasian.

4.

Keputusan harus disampaikan kepada orang asing yang terkena TAK paling lama tujuh hari sejak tanggal ditetapkan keputusan tindakan keimigrasian.

Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi berupa: 124 1.

Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal

2.

Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia

3.

Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia

4.

Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakanm masuk wilayah Indonesia. Dalam melakukan setiap tindakan, pihak keimigrasian melakukan empat

aspek tahapan kegiatan Tindakan Administratif Keimigrasian yang meliputi: 125 1.

Pengolahan hasil pengawasan dan atau penyidikan Temuan adanya perbuatan melanggar hukum hasil pengawasan dan bukti penyidikan, dilakukan pengolahan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis pelanggaran, untuk menentukan TAK yang tepat dikenakan terhadap si pelanggar hukum. 124

International Organization for Migration (IOM), 2009, Buku Petunjuk Bagi Petugas (Dalam rangka penanganan kegiatan penyelundupan manusia dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelundupan manusia), (Jakarta: International Organization for Migration), Hal 40 125 Wahyudin Ukun, 2003, Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian, (Jakarta: PT Adi Kencana Aji), Hal. 145


2.

Pemeriksaan Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti hasil pengawasan dengan dibuatkan berita acara. Sedangkan hasil penyidikan dan perkara yang sudah mendapatkan putusan serta berkuatan hukum tetap, tidak perlu lagi pemeriksaan, hanya diperlukan identifikasi terhadap bekas terpidana. dengan merujuk surat perjalanan. Surat atau dokumen lain serta putusan hakim, sehingga tidak keliru dalam pelaksanaan tindakan keimgrasian.

3.

Penindakan Melakukan suatu tindakan hukum administrasi terhadap orang yang tidak mentaati peraturan dan atau melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, terdiri dari: a.

WNI berupa: cekal, penolakan keluar wilayah Indonesia, pencabutan dan hal lain yang berkenaan dengan surat perjalanan RI; 126

b.

Orang asing, berupa: cekal, penolakan keluar dan masuk wilayah Indonesia,

biaya

beban,

deportasi,

pendetensian,

pembatasan/pembatalan/perubahan izin keberadaan, larangan berada di suatu atau beberapa tempat, keharusan bertempat tinggal di tempat tertentu; c.

Penanggung jawab alat angkut, berupa: biaya beban, membawa kembali orang asing yang tidak diberi izin masuk, orang asing yang

126

Wahyudin Ukun Op.Cit.Hal.46


tidak diberi izin masuk untuk tetap tinggal atau diisolasi di alat angkut. Dalam tindakan hukum diantara administrasi negara

dan warga

masyarakat terdapat ikatan hukum (rechtsbetrekking), dimana warga masyarakat terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu sehingga bila warga negara lalai atau tidak menunaikannya administrasi negara

maka administrasi negara

dapat sanksi hukum

terhadapnya, tanpa perantaraan

atau melalui hakim

pengadilan negeri (tanpa bantuan dari hakim). 127 Selain fungsi regulasi yang mengandung aspek hukum administrasi, hukum keimigrasian fungsi

juga memiliki

penegakan fungsi hukum polisional keimigrasian. Fungsi penegakan

hukum polisional keimigrasian ini tunduk pada ketentuan administrasi negara. Hal ini terlihat dibukanya kesempatan pihak yang dikenakan tindakan penegakan hukum mengajukan keberatan. Ada dua macam upaya administrative, yaitu “ banding administratif” dan prosedur “keberatan”. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka prosedur yang ditempuh disebut ‘keberatan’. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, maka prosedur itu disebut ‘banding administratif’. Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tanggal 9 Juli 1991 dinyatakan bahwa dalam upaya

127

Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, (Yokyakarta: Cetakan Pertama, Graha Ilmu, 2012), Hal 185-187


administrasi yang tersedia hanya berupa ‘keberatan’, gugat diajukan ke PTUN tidak ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). 128 Keberatan terhadap tindakan polisional keimigrasian diatur menurut asas dan kaidah hukum administrasi negara dan peradilan administrasi. Oleh karena itu gugatan terhadap putusan

TAK

merupakan dominan PTUN. Apabila

pengajuan keberatan itu ditolak dengan dikeluarkannya keputusan penolakan atas pengajuan keberatan maka pihak yang ditolak dapat mengajukan gugatan pada PTUN (pemeriksaan tingkat kedua). Keputusan penolakan terhadap penolakan pengajuan keberatan dianggap sebagai pemeriksaan tingkat tingkat pertama. 129

1.

Pembatasan, Perubahan atau Pembatalan Izin Tinggal Setiap orang asing yang masuk atau berada dalam kedaulatan sebuah

Negara wajib memiliki izin keimigrasian. Izin Keimigrasian tersebut dalam prakteknya adalah berupa izin masuk, yang diatur menurut kepentingan atapun tujuan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk diberikan izin tinggalnya. Izin tersebut terdiri dari:Izin Tinggal diplomatik; Izin Tinggal dinas; Izin Tinggal kunjungan; Izin Tinggal terbatas; dan Izin Tinggal Tetap. Setiap orang asing yang berada di wilayah negara RI wajib memperlihatkan surat perjalanan, atau dokumen keimigrasian dan surat-surat keimigrasian lain yang dimilikinya, apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang

128

Philipus M.Hadjon, R.Sri Soemantri Martosoewignyo, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), Hal.317 129 Imam Santoso, Op. Chit, Hal 54-55


sedang bertugas 130. Petugas pemeriksa pendaratan berperan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, terutama melalui TPI. Untuk membatasi yuridiksi pemeriksaan, diatur pula mengenai Area Imigrasi yakni suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian dan merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang. Izin Keimigrasian diberikan kepada orang asing yang bermanfaat bagi pembangunan serta tidak membahayakan bagi ketertiban umum dan Keamanan Nasional. 131 Untuk melindungi dan mencegah masuknya orang asing yang beritikad tidak baik terhadap ketertiban dan keamanan nasional, maka Pejabat Imigrasi berperan dalam: 132 1. Memperhatikan dengan cepat dan cermat apakah pemegang surat perjalanan sesuai dengan pasphoto yang ada di dalamnya dan memperhatikan hapusan/coretan-coretan yang patut dicurigai dalam perjalanan 2. Melakukan dialog singkat untuk mengetahui kebenaran yang tertera dalam paspor atau surat perjalanan. 3. Memeriksa daftar CEKAL 4. Memperhatikan masa berlaku surat perjalanan, dan coretan atau hapusanhapusan yang dicurigai 130

Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, (Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian), Op.Cit, Hal.614 131 Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 19 Juni 2012 132 John Sarodja Saleh, Op.Cit, Hal. 67


5. Memperhatikan sikap dan tingkah laku yang bersangkutan yang mengundang kecurgaan

atau yang bersangkutan menderita

gangguan jiwa, penyakit

menular yang membahayakan kesehatan umum. 6. Apakah

ada

informasi

bahwa

diduga

yang

bersangkutan

akan

menyelenggarakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, agama atau kebiasaan di Indonesia Petugas Imigrasi berwenang melakukan Pembatasan, Perubahan atau Pembatalan Izin Tinggal terhadap orang asing yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran keimigrasiana. Sebagai contoh, orang asing dengan Izin Tinggal selama 60 hari dapat dilakukan pembatasan, perubahan atau pembatalan pada Izin Tinggalnya misalnya menjadi 30 hari jika ada indikasi melakukan pelanggaran keimigrasin, misalnya faktor finansial,

penyakit atau faktor lain

berdasarkan pengalaman-pengalaman petugas pemeriksa imigrasi. Izin Keimigrasian yang diberikan kepada orang asing tidak bersifat selamanya atau akan gugur dengan sendirinya jika dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian. Izin Kunjungan Gugur dalam hal: 133 a.

Mendapatkan keputusan alih status menjadi Izin Tinggal Terbatas

b.

Meninggalkan Indonesia

c.

Dikenakan tindakan keimigrasian

Izin Tinggal Terbatas akan gugur dengan sendirinya, jika: 134

133

Wawancara dengan Friement F.S. Aruan, (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 25 Juni 2012 134 Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 19 Juni 2012


a.

Mendapatkan keputusan alih status menjadi Izin Tinggal Tetap

b.

Melepaskan hak Izin Tinggal Terbatas atas kemauan sendiri

c.

Berada diluar wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin masuk kembali

d.

Mendapat Izin Tinggal Terbatas baru karena alih sponsor dan atau alih jabatan

e.

Dikenakan tindakan keimigrasian

Izin Tinggal Tetap akan gugur dalam hal: 135

2.

a.

Mendapat Kewarganegaraan Indonesia

b.

Melepaskan hak Izin Tinggal Tetap atas kemauan sendiri

Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia RUDENIM adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian di

lingkungan Kementerian Kehakiman dan HAM RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan HAM RI. 136. Sedangkan orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi disebut Deteni 137. Pejabat yang ditunjuk melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta

135

Ibid Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, (Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi), Op.Cit, Hal.775 137 International Organization for Migration (IOM), Op.Cit, Hal. 251 136


mengamankan benda-benda pribadi terdetensi. 138 Orang asing dapat ditempatkan di dalam RUDENIM dengan alasan-alasan : 139 a.

Berada di wilayah negara RI tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;

b.

Menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi;

c.

Menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai permohonan keberatan yang diajukan

d.

Terkena tindakan keimigrasian, dan

e.

Telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan atau pengusiran/deportasi. Pendetensian orang asing pada RUDENIM dilaksanakan dengan surat

perintah pendetensian dari kepala RUDENIM berdasarkan keputusan tindakan keimigrasian yang ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian atau Kepala Kantor Imigrasi. Pendetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi dilaksanakan dengan surat perintah

pendetensian dari Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan keputusan

tindakan keimigrasian yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Kantor Imigrasi. Pendetenian orang asing pada Ruang Detensi imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi dilaksanakan dengan surat perintah pendetensian dari Direktur

138

Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Rumah Detensi Imigrasi), Op.Cit, Hal 782 139 Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, (Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian), Op.Cit, Hal. 617


Jenderal Imigrasi berdasarkan keputusan tindakan keimigrasian yang secara tertulis oleh Direktur Jenderal Imigrasi. 140 Pendetensian orang asing dilaksanakan sebagai berikut: 141 1.

Pada Ruang Detensi Imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi Up.Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian membuat Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap tiga yaitu untuk orang asing bersangkutan, untuk keluarga dan atau perwakilan negara yang bersangkuan dan lembar yang ketiga untuk arsip.

2.

Pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi membuat Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap lima yaitu untuk orang asing bersangkutan, untuk keluarga dan/atau perwakilan Negara yang bersangkuan, Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian dan lembar yang kelima untuk arsip.

3.

Pada Rumah Detensi Imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur penyidikan dan penindakan membuat : a.

Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap empat yaitu untuk orang asing yang bersangkutan, untuk keluarga dan/atau perwakilan Negara yang bersangkuan, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian dan lembar yang kelima untuk arsip.

140

Ibid, Hal 783 Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, (Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing), Op.Cit, Hal 795-796 141


b.

Berita acara serah terima Deteni dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat, dokumen perjalanan (bagi yang memiliki) dan barang-barang milik deteni,

Orang asing yang ditempatkan dalam RUDENIM dilakukan sampai proses pendeportasian. Jika pendeportasian belum dapat dilaksanakan, Detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka paling lama 10 tahun terlampaui dan memberikan izin kepada deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengawasi/ mengawal dan mengupayakan agar Deteni dideportasi. 142

3.

Pengusiran atau Deportasi dari Wilayah Indonesia atau Penolakan Masuk Wilayah Indonesia.

(b).

Pengusiran atau Deportasi dari Wilayah Indonesia Deportasi adalah salah satu bentuk TAK. Deportasi dilakukan bukan

hanya dikarenakan pelanggaran UU Keimigrasian, akan tetapi deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. 143

142

Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 19 Juni 2012 143 Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 41


Setiap orang asing yang dikenakan TAK berupa pengusiran atau deportasi dilakukan dengan menerangkan tanda pengusiran pada surat perjalanannya. Setiap pengusiran atau/deportasi harus tetap dilakukan dibawah pengawasan pejabat imigrasi, dan pelaksanaan Tindakan Administratif

Keimigrasian dilaporkan

kepada Direktur Jenderal Imigrasi. 144 Sebagai contoh,

15 (lima belas) petugas imigrasi yang terdiri dari 6

(enam) petugas Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, 7 (tujuh) petugas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, dan 2 (dua) petugas Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta melakukan Pengawalan pendeportasian terhadap orang asing dengan formasi 1 (satu) orang deteni dewasa dikawal oleh 2 (dua) petugas laki-laki, sedangkan 1 (satu) orang deteni anak-anak dikawal oleh 1 (satu) petugas wanita. Langkah pertama adalah persiapan pendeportasian, yang dimulai dengan penggeledahan rutin dan pengamanan barang-barang yang dianggap berbahaya. Kemudian pemeriksaan kesehatan para deteni oleh dokter yang disediakan oleh IOM (International Organiztion for Migration) di Rumah Detensi Imigrasi. Setelah itu, para deteni tersebut diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, dilakukan terlebih dahulu pemberitahuan kepada para deteni mengenai pendeportasian mereka dan mereka menanggapi hal tersebut dengan positif dan setuju untuk pulang ke negara asalnya sehingga persiapan pemberangkatan dapat dilakukan dengan lancar. Pesawat yang memberangkatkan kesembilan deteni tersebut berangkat dari Bandara Internasional Soekarno Hatta

144

Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 19 Juni 2012


menuju negara asal, dalam hal ini melalui bandara Internasional Tan So Nath, Ho Chi Minh City - Vietnam. 145

(b).

Pencegahan atau Penangkalan (Cekal) Pengaturan pencegahan dan penangkalan ke dalam UU Keimigrasian,

terutama pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing adalah selaras dengan kebikjaksanaan pemerintah di bidang keimigrasian yang bersifat selektif. Orang asing karena alasan-alasan tertentu, seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah RI. Kewenangan pencegahan dan penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan keimigrasian 146. Hal ini sesuai dengan fungsi keimigrasian itu sendiri, yaitu bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori klasik dari konsep kedalatan, negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah yang bersangkutan. 147 Meskipun pengaturan tentang pencegahan dan penangkalan telah diatur secara tegas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, namun hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan bagi pejabat yang berwenang untuk

145

http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=587&Itemi d=34 , diakses Tanggal 24 Juli 2012 Pukul 14.00 Wib 146 Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 106 147 Imam Santoso, Op. Cit, Hal 42


memberikan izin kepada orang yang dikenakan pencegahan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara RI karena alasan keamanan, ibadah haji, dan untuk kepentingan nasional. Pencegahan atau penangkalan, jangka waktu, orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan, maupun tata cara pelaksanaannya dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, penuh dengan ketelitian dan ketepatan, baik yang berkaitan dengan pejabat-pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pencegahan atau penangkalan, Urutan yang bersifat keimigrasian adalah pencegahan yang dilakukan karena alasan-alasan seperti: 148 1.

Warga Negara Indonesia yang pernah diusir atau di deportasi ke Indonesia oleh suatu negara lain.

2.

Warga Negara Indonesia yang pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia.

3.

Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajibankewajiban terhadap negara atau pemrintah RI. Peraturan Pemerintah telah memberikan aturan yang sangat jelas terkait

dengan tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang menyangkut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencegahan dan penangkalan, bagaimana prosedur pelaksanaannya, dan sampai kapan orang itu dapat dicegah atau ditangkal ke luar atau masuk ke wilayah Negara RI.. 149

148

Koerniatmanto Soetoprawiro, Op.Cit, Hal. 81 Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan), Op.Cit, Hal.756 149


Alasan tertentu yang dimaksudkan pada pengertian pengertian pencegahan dan penangkalan tersebut adalah sama dengan apa yang tercantum pada ketentuan yang berlaku bagi penindakan administratif terhadap orang asing, 150 yaitu adanya kegiatan berbahaya atau diduga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI. Penerbitan keputusan pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing dibuat dan dirumuskan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan. Keputusan pencegahan dan penangkalan setiap orang ditetapkan oleh menteri berdasarkan hasil pengawasan Keimigrasian dan dan keputusan TAK. Pencegahan juga bisa di lakukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau permintaan Kepala Kepolisian Negara RI sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Undang-undang keimigrasian 151. Keputusan pencegahan dan penangkalan harus memuat identitas orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan yang meliputi sekurang-kurangnya 152

: a.

Nama ;

b.

Umur ;

150

Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 75 Ibid, Hal. 48; lihat juga Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan 152 Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan), Op.Cit, Hal.757 151


c.

Pekerjaaan ;

d.

Alamat ;

e.

Jenis kelamin ;

f.

Kewarganegaraan. Selanjutnya

apabila

unsur-unsur

identitas

orang

yang

dikenakan

pencegahan atau penangkalan tidak dapat dipenuhi, maka unsur mutlak yang harus dipenuhi: a. Nama; b. Jenis kelamin; dan c. Kewarganegaraan Keputusan

pencegahan

disampaikan

kepada

orang

yang

terkena

pencegahan dan Menteri. Berdasarkan keputusan pencegahan yang ditetapkannya, atau yang diterima, menteri memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena pencegahan dimasukkan ke dalam daftar pencegahan dan melaksanakan pencegahan. Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima perintah memasukkan nama orang yang terkena pencegahan dalam daftar pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Negara RI untuk melaksanakan pencegahan 153. Untuk melakukan penangkalan harus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Keimigrasian. Alasan-alasan lain yang berkaitan dengan

153

Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan), Op.Cit, Hal.758


keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam UU Keimigrasian adalah orang asing yang 154: a.

Pernah ditangkal masuk ke suatu negara tertentu ;

b.

Pernah melakukan tindak pidana keimigrasian ; atau

c.

Menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh visa atau izin keimigrasian lainnya untuk masuk dan berada di wilayah Negara RI. Alasan untuk melakukan pencegahan atau penangkalan harus secara tegas

ditentukan dalam keputusan. Penetapan jangka waktu pencegahan atau penangkalan harus secara tegas ditentukan dalam setiap keputusan pencegahan atau penangkalan. Berapa batasan sanksi tindakan administratif berupa pencegahan dan penangkalan untuk masing-masing jenis pelanggaran diatur sebagai berikut 155: 1. Untuk pencegahan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang negara, paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari enam bulan ; 2. Untuk pencegahan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung ;

154

Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 19 Juni 2012 155 Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan), Op.Cit, Hal.756


3. Untuk pencegahan karena alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara, paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari dua tahun Berdasarkan hak kedaulatan negara, Menteri juga berwenang melakukan penangkalan terhadap orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia, selain itu pejabat yang berwenang dapat meminta Menteri untuk melakukan penangkalan. Baik pencegahan maupun penangkalan harus ditetapkan dengan keputusan tertulis dan disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Namun demikian, keputusan penangkalan terhadap orang asing tidak perlu disampaikan kepada orang yang dikenai penangkalan, tetapi cukup disampaikan kepada perwakilan RI agar orang asing yang bersangkutan tidak diberi visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Penyampaian keputusan penangkalan kepada perwakilan RI didasarkan pada pertimbangan bahwa perwakilan RI merupakan satu-satunya aparatur negara yang mewakili kepentingan negara RI secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional. 156 Khusus keputusan penangkalan terhadap orang asing tidak perlu disampaikan kepada orang yang bersangkutan, tetapi cukup dikirimkan kepada perwakilan-perwakilan RI, agar orang asing yang bersangkutan tidak diberi visa untuk masuk ke wilayah negara RI. Sedangkan terkait dengan keputusan penangkalan untuk WNI, sedapat mungkin diberitahukan kepada orang yang bersangkutan bahwa dirinya dikenakan penangkalan untuk masuk ke wilayah 156

Rancangan Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan


negara RI melalui perwakilan RI. Pengiriman keputusan penangkalan kepada perwakilan RI ini disebabkan karena perwakilan RI adalah satu-satunya aparatur negara yang mewakili kepentingan negara RI secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional. 157 Kedudukan, tugas, fungsi, keanggotaan dan tata kerja tim ditetapkan dengan keputusan presiden. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mencegah seseorang ke luar dari wilayah Negara RI apabila orang atau orang-orang tertentu mengganggu atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seperti halnya dalam hal pencegahan keluarnya orang asing dari wilayah Republik Indonesia, di dalam hal penangkalan terhadap orang asing yang akan masuk ke dalam wilayah NKRI

juga dibedakan atas 2 jenis dengan rincian

sebagai berikut 158: 1. Untuk penangkalan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara, paling lama satu tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dari waktu tersebut. 2. Untuk penangkalan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.

157

Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tentang 19 Juni 2012 158 Wawancara dengan Friement F.S. Aruan, (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 25 Juni 2012


Keputusan penangkalan disampaikan kepada 159: a. Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan ; dan b. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Jaksa Agung Yang dimaksud dengan keputusan penangkalan adalah Keputusan Menteri Kehakiman untuk menangkal orang asing masuk ke wilayah negara RI karena alasan yang bersifat keimigrasian, dan keputusan Menteri Kehakiman atas nama tim yang bertanggung jawab atas penangkalan warga negara RI. Berdasarkan keputusan penangkalan yang ditetapkannya, atau yang diterima, menteri memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena penangkalan dimasukkan ke dalam daftar penangkalan dan melaksanakan penangkalan. Direktur Jenderal Imigrasi selanjutnya dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima perintah memasukkan nama orang yang terkena penangkalan ke dalam daftar penangkalan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau perwakilan-perwakilan RI melalui Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan penangkalan. 160 Dalam rangka pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (selective policy). Arinya, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara RI; tidak membahayakan keamanan dan ketertiban; serta tidak bersikap bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 saja yang diizinkan masuk atau

159

Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan), Op.Cit, Hal.758 160 Ibid, Hal.759


keluar wilayah Indonesia. Orang asing yang tidak memenuhi syarat tersebut untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan izin tinggal untuk orang asing juga diatus secara selektif, sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di wilayah Indonesia. 161 Orang asing yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 162 1.

Pejabat Imigrasi meneliti tentang kemungkinan adanya orang asing yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a.

Diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;

b.

Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;

c.

Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengain keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;

d.

Atas

permintaan

suatu

negara,

orang

asing

yang

berusaha

menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia ; e.

Pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia; dan

f.

Alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian. 163

161

Koerniatmanto Soetoprawiro, Op.Cit, Hal 81 Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, (Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian), Op.Cit,Hal 717 162


2.

Sebagai pelaksanaannya Pejabat Imigrasi menerakan cap tertentu pada surat perjalanan orang asing tersebut

3.

Pejabat Imigrasi melakukan pencatatan pada buku register tindakan keimigrasian serta melaporkan tindakan tersebut dengan mengisi formulir rangkap tiga kepada atasan langsung/Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi.

4.

Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dalam hal ini koordinator urusan keimigrasian / kepala bidang Imigrasi dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi

dalam

hal

ini

Direktur

Pengawasan

dan

Penindakan

Keimigrasian. Keputusan pencegahan atau penangkalan dinyatakan berakhir karena : a) Telah habis masa berlakunya 164; b) Dicabut oleh pejabat yang berwenang; atau c) Dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan pencabutan pencegahan atau penangkalan disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan, atau dalam hal penangkalan keputusan disampaikan kepada Perwakilan RI yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri dan menteri.

165

163

Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, Hal. 14 Wawancara dengan Friement F.S. Aruan, (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 25 Juni 2012 165 Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Akademi Imigrasi, (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan), Op.Cit,Hal.759 164


Berdasarkan keputusan pencabutan pencegahan dan atau penangkalan yang ditetapkannya, atau yang diterima maka nama orang yang terkena pencegahan atau penangkalan dicoret dari daftar pencegahan atau penangkalan. Keputusan pencabutan mengenai pencegahan atau penangkalan yang didasarkan pada putusan PTUN dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan PTUN. Keputusan pencabutan pencegahan adalah keputusan Menteri Kehakiman untuk mencabut keputusan pencegahan yang ditetapkan karena alasan yang bersifat keimigrasian. Sedang yang dimaksud dengan keputusan pencabutan penangkalan adalah Keputusan Menteri Kehakiman untuk mencabut: 166 1.

Keputusan penangkalan orang asing yang ditetapkan karena alasan yang bersifat keimigrasian.

2.

Keputusan penangkalan WNI yang ditetapkan atas nama tim yang bertanggung jawab atas penangkalan WNI. Orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan yang telah habis

masa berlakunya, namanya harus segera dicoret dari daftar pencegahan atau penangkalan. Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama 7 hari sejak tanggal menerima keputusan pencabutan pencegahan dan atau penangkalan dapat mencoret nama orang yang terkena pencegahan atau penangkalan dari daftar pencegahan atau penangkalan, dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor

166

Wawancara dengan Anggiat Napitupulu (Kasi Penyidikan Wilayah II Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 19 Juni 2012; Lihat juga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.


Imigrasi di seluruh wilayah negara RI dan atau perwakilan-perwakilan RI melalaui Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan penangkalan. 167 Didalam uji materiil UU Keimigrasian yang diajukan Yusril Ihza Mahendra akhirnya diputuskan bahwa masa pencegahan maksimal 2 x 6 bulan saja (Lampiran 2),. Didalam pertimbangan majelis MK mengatakan bahwa pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian terdapat frasa “Jangka waktu pencegahan paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan” menjadi “jangka waktu pencegahan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan”. Pencegahan dilakukan harus melalui proses hukum yang sah berlaku. Atas dasar itulah negara dapat melakukan pembatsan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian ke negara lain. 168 Menurut Jamintel kejagung Edwin Pamimpin Situmorang terkait putusan MK Nomor 64/PUU-IX/2011 dalam perkara pengujian UU Keimigrasian terhadap UU Dasar R.I 1945 sebelum ada putusan MK UU Keimigrasian memang tidak mengatur berapa kali perpanjangan pencegahan dapat dilakukan terhadap seseorang. Seorang tersangka bisa berkali-kali diperpanjang pencegahannya. Jadi dengan adanya putusan MK, maka ada kepastian hukum. Namun putusan MK itu

167

Wawancara dengan Friement F.S. Aruan, (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), Syarat, Bentuk dan Mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian menurut UU Keimigrasian, Tanggal 25 Juni 2012. 168 MK Kabulkan Gugatan Yusril, Wamen Deny: UU Imigrasi Memang Tidak Bagus. ( http://news.detik.com/read/2012/06/21/144359/1947284/10/mk-kabulkan-gugatan-yusril-wamendenny-uu-imigrasi-memang-tidak-bagus), diakses Tanggal 2 Juli 2012 Pukul 19.00 Wib. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 dalam perkara Pengujian Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945


tidak berlaku surut. Seorang yang pencegahannya diperpanjang lebih dari satu kali sebelum putusan MK dibacakan, tetap dianggap sah. 169

169

Jamintel Nilai Putusan MK beri Kepastian Hukum ( http://www.hukumonline/berita/baca/it4fe2e6c42f3d2/jamintel-nilai -putusan-mk-beri-kepatianhukum), diakses tanggal 2 Juli 2012, Pukul 19.10Wib.


BAB II PENGATURAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

Recommend Documents