TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TESIS

TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

TESIS

OLEH

FACHRUDDIN ROMI NOVIAR SAPUTRA 107005093/HK

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Universitas Sumatera Utara

HALAMAN PENGESAHAN Nama

: Fachruddin Romi Noviar Saputra

NIM

: 107005093

Program Studi

: Ilmu Hukum

Judul Tesis

: Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia Ditinjau dari UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasan Menyetujui Pembimbing

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

Pembimbing

(Dr. Mahmul Siregar, S.H, M.Hum)

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dr. Jelly leviza, SH, M.Hum)

Dekan

(Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum)

Tanggal lulus : 31 Agustus 2012


Telah diuji pada Tanggal, 31 Agustus 2012

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

: Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum 2. Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum 3. Prof. Sanwani Nasution, SH 4. Dr. Pendastaren tarigan, SH, MS


ABSTRAK Problem migrasi Internasional pada masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik negara asal, negara tujuan maupun negara transit. Peningkatan mobilitas orang asing dapat mengandung pengaruh yang merugikan (negatif), yang dapat meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya dan berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bertujuan dapat mendorong pertumbuhan pariwisata, Visa On Arrival (VoA) memberikan kemudahan kepada warganegara dari beberapa negara yang menjadi subjek VoA dan jumlah Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap lalu lintas orang asing merupakan beberapa kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu mendorong jumlah kedatangan orang asing ke Indonesia. Akan tetapi dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, berakibat meningkatnya jumlah pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Masalah utama dalam penelitian tentang Tindakan administratif Keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini adalah: Bagaimana pengaturan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia, Apakah Tindakan Administratif Keimigrasian sudah efektif dalam Penegakan Hukum terhadap orang asing yang melakukan Pelanggaran UU Keimigrasian dan Kendala-kendala apa saja yang menghambat Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif yaitu dengan mempelajari asas hukum, perundangan, pendapat para ahli dan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup dalam masyarakat Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengaturan terhadap orang asing belum maksimal karena syarat penindakan belum terwakili, bentuk-bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian belum maksimaldan mekanisme penindakan belum tegas. Jila ditinjau dari segi waktu dan biaya, pelaksanaan tindakan Tindakan Administratif Keimigrasian lebih efektif dibandingkan tindakan pro justitia, hanya saja Tindakan Administratif Keimigrasian belum terlaksana secara efektif karena sarana dan prasarana penindakan yang masih kurang memadai serta adanya kendala seperti: Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas operasional, Standard Operational Procedure (SOP) dan Alokasi Sumber Daya Anggaran. Oleh karena itu diperlukan pengaturan, bentuk tindakan dan mekanisme penindakan yang lebih tegas. Perbaikan terhadap sarana prasarana, sementara untuk meningkatkan kinerja petugas imigrasi diperlukan, pelatihan khusus, meningkatkan fasilitas operasional, adanya SOP penindakan, dan Alokasi sumber daya anggaran. Kata Kunci: Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), Pelanggaran Orang Asing


ABSTRACT Immigration "migratio" means the movement of people from one place to the placAt present, international migration problem has become the problem of every country either the countiy of origin, destination or transit. The increasing mobility of foreigners can have a negative impact that can spread to pattern of life as well as socio— cultural order and can influence the aspect of macro national defense and security maintenance. Short Visit Visa Free intended to encourage the growth of tourism, Visa on Arrival (J/oA) facilitating the citizens of several coimiries that become the subject of VoA, and a number of Immigration Check Points in indonesia aimed at improving service to the traffic of foreigners are several government ‘s policies which are expected to be able to encourage the visit of foreigners to Indonesia. But, these policies have resulted in the increasing number of immigration violations in Indonesia. The main problems discussed in this study were about the immigration administrative action taken against the foreigners based on Law No.6/2011 on Immigration such as the regulation imposed to the foreigners violating immigration in Indonesia, whether or not the immigration administrative action taken has been effective in enforcing the law against the foreigners who violate the immigration law, and the constraints impeding taking the immigration administrative action against the foreigners who violate the immigration law This analytical descriptive normative legal study learned the principle of law, laws, opinion of experts and the attempt to approach the problems studied in accordance with the facts existing in society. The result of this study showed that the regulation system for the foreigners were not maximum yet because the terms of legal action have not been represented, the forms of immigration administrative action were not maximum yet, and the legal action mechanism was not decisive. In terms of time and cost, the implementation of immigration administrative action was more effective compared to pro-justitia action. only the immigration administrative action was nol effectively implemented due to the less adequate facility and infrastructure of legal action and the djfficulties associated with human resources, operational facilities, Standard Operational Procedure (SOP), and budget allocation for resources. Thus, a more decisive regulation, form of action, and mechanism of legal action is needed. Facilities and infrastructure should be improved and special training, operational facility improvement, SOP of legal action, budget allocation for resources are needed to improve (he performance of immigration officers. Keywords: Immigration Administrative Action, Violation by Foreigner

re is a term that has different meanings emigratio, the movement of people from a territory or out to the country or other countries. Intrinsically related to emigration and immigration were the same thing, s


Key Words: Administrativections Immigration, V

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis ini “Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Orang

Asing di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”. Dalam penulisan tesis ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan, masukan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof.Dr.dr.Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc.(CTM), Sp.A(K) selaku pimpinan tertinggi di Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof.Dr.Runtung, Sh.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr.Suhaidi, Sh, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. dan juga selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan banyak

masukan demi

penyempurnaan tesis ini. 4. Bapak Dr. Mahmul Siregar, Sh, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dan Bapak Dr. Jelly leviza, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing III yang telah


meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan

penulis dalam

menyelesaikan tesis ini. 5. Bapak Prof. Sanwani Nasution, SH dan Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS selaku Dosen Penguji yang sudah banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan penulisan tesis ini. 6. Istri (Sunarsih) tersayang serta kedua anakku (Fatima Fatmawati Ronie dan Farah Dina Ronie) tercinta

yang dengan penuh kesabaran serta segala

bantuan, dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah. 7. Bapak Friement F.S. Aruan,SH.,MH, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan atas izin dan bantuannya dalam penulisan tesis ini. 8. Bapak/Ibu dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 9. Rekan-rekan alumni Pendidikan Teknis Keimigrasian (PTK) Angkatan XXIV Direktorat Jenderal Imigrasi 10. Teman-temanku Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan perhatian, serta persahabatan kepada penulis selama dibangku kuliah hingga penyelesaian tesis ini. 11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung atau tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat kepada para pembaca dan dan menjadi

masukan

pada

Kantor

Imigrasi

di

seluruh

Indonesia

dalam

memaksimalkan pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai upaya


penegakan hukum keimigrasian. Semoga Allah Subhanahuwataalah memberikan yang terbaik kepada kita semua, amin. Medan,

September 2012 Penulis

Fachruddin Romi Noviar Saputra aid population movements between countries, but that is different is how to look at it. When someone is moved to another country, this event is seen as an emigration event, but for the country visited by the person that the events referred to Immigration Immigration of the population is divided into two types. First, international migration is the movement of people over the edge of a country. Both internal migration is the migration that occurs within the boundary of a country. International migration is migration or migration across the country or from one country to another. The existence of foreigners in a country is the responsibility of the state where the foreigners is in, is the state of Foreigners also have a responsibility to protect its citizens residing in other countries. The existence of foreigners in a country can be seen from the lawfulness of the residence permit held by the foreigns during which the country concerned in International migration problem at the present time has been a every country secure, both countries of origin, destination and transit countries. Foreigners increased mobility can contain any adverse (negative), which may extend to patterns of social life and culture and the influence on the maintenance aspects of national security and the macro. To minimize the negative impacts arising from the Alien comes out, go and live in the area of Indonesia, immigration should have a greater role. In this case needs a specific study to determine the Immigration Administrative Actions based Immigration laws About Immigration with normative approach is descriptive and analytical use of legal norms, principles and doctrines. Administrative action of Foreigers Immigration that regulate various immigration violations. Immigration Administrative action is more effective than enforcement through pro yustisia approach because the process can be faster, simpler procedure, a low-cost financing. Operational facilities and infrastructure are inadequate to the constraints that are often encountered in the implementation of immigration enforcement in addition to human resources are still limited (quality / quantity) in the enforcement of immigration laws.


RIWAYAT HIDUP Fachruddin Romi Noviar Saputra, lahir di Bogor pada tanggal 13 November 1971 Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di

Tanjung Karang Bandar

Lampung pada tahun 1984, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Tanjung Karang pada tahun 1987, Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Tanjung Karang Bandar Lampung pada Tahun 1990 dan melanjutkan Studi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung lulus Tahun 1996, pada tahun 2010 melanjutkan studi di Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara lulus tahun Agustus 2012. Pada saat ini bekerja sebagai Pejabat Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.


DAFTAR ISI

Halaman Halaman Pengesahan Abstrak ............................................................................................................... i Abstract ............................................................................................................... ii Kata Pengantar ................................................................................................. iii Riwayat Hidup................................................................................................... vi Daftar Isi ............................................................................................................ vii Daftar Tabel....................................................................................................... xi Daftar Lampiran ............................................................................................... xii Daftar Singkatan ............................................................................................... xiii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1 B. Perumusan Masalah ..................................................................... 11 C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 11 D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 12 E. Keaslian Penelitian ...................................................................... 13 F. Kerangka Teori dan Konsep ........................................................ 14 1. Kerangka Teori ....................................................................... 14 2. Konsep .................................................................................... 24 G. Metode Penelitian ........................................................................ 25


1. Jenis dan Sifat Penelitian ........................................................ 25 2. Sumber Data ........................................................................... 26 3. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 28 4. Analisis Data ........................................................................... 28

BAB II PENGATURAN TERHADAP ORANG ASING YANG

MELAKUKAN

PELANGGARAN

KEIMIGRASIAN DI INDONESIA ....................................... 30 A. Syarat Penindakan Administratif Terhadap Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.............30 B. Bentuk Penindakan Administratif Menurut Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 ..................................................... 41 1.

Pencantuman ke dalam Daftar Pencegahan atau Penangkalan; ........................................................................ 43

2.

Pembatasan, Perubahan atau Pembatalan Izin Tinggal.................................................................................. 49

3.

Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;.................................. 52

4.

Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat Tertentu di Wilayah Indonesia ................................ 53

5.

Pengenaan Biaya Beban ....................................................... 56

6.

Deportasi dari Wilayah Indonesia. ....................................... 57


C. Mekanisme Penindakan Administratif Terhadap Orang Asing

yang

Melakukan

Pelanggaran

Bidang

Keimigrasian................................................................................ 58 1.

Pembatasan, Perubahan atau Pembatalan Izin Tinggal.................................................................................. 64

2.

Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia ............................................... 67

3.

Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakanm masuk wilayah Indonesia. ........................ 70 (a). Pengusiran atau Deportasi dari Wilayah Indonesia ......................................................... 70 (b). Pencegahan atau Penangkalan (Cekal) .......................... 72

BAB III EFEKTIVITAS KEIMIGRASIAN

TINDAKAN

ADMINISTRATIF

ATAS PELANGGARAN YANG

DILAKUKAN OLEH ORANG ASING .........................................85 A. Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Penindakan Administratif Keimigrasian ........................................................85 B. Efektivitas

Tindakan

Administratif

dalam

Menanggulani Pelanggaran Keimigrasian ...........................................................89 1. Waktu .................................................................................... 91 2. Biaya ..................................................................................... 93


BAB IV KENDALA-KENDALA DALAM PENINDAKAN ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING ............................102 A. Faktor-faktor

yang

Mempengaruhi

Terjadinya

Pelanggaran Keimigrasian di Indonesia ......................................102 B. Kendala-kendala dalam Penindakan Adminsitratif Keimigrasian .........................................................107 1. Sumber Daya Manusia ............................................................ 109 2. Sarana dan Prasarana............................................................... 113 3. Standard Operational Procedure (SOP)................................. 115 4. Alokasi Sumber Daya Anggaran............................................. 116 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 118 A. Kesimpulan ......................................................................................... 118 B. Saran ................................................................................................... 119 Daftar Pustaka................................................................................................... 122 Lampiran


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Rekapitulasi

Data

Pelanggaran

Keimigrasian

Per

Kebangsaan Periode Bulan Januari s/d Desember 201 ........................................... 8 Tabel 1.2 Data Pelanggaran Keimigrasian Per Tanggal 13 Desember 2011 .................................................................................................... 9 Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Deteni Periode Januari 2011 s.d Januari 2012 ........................................................................................ 55


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Persetujuan Permohonan Visa Untuk Bekerja

Lampiran 2

Putusan MK Nomor 64/PUU-IX/2011

Lampiran 3 Contoh Kasus Pelaksanaan TAK terkait Pelanggaran keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 71 huruf a Jo. pasal 116 dan pasal 122 UU Keimigrasian warga Negara RRC Lampiran 4 Contoh Kasus Pelaksanaan Pro Justitia Pelanggaran keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 71 huruf a Jo. pasal 116 dan pasal 122 UU Keimigrasian warga Negara RRC Lampiran 5

Rincian Belanja Satuan Kerja

Lampiran 6

Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian


DAFTAR SINGKATAN BPHN

: Badan Pembinaan Hukum Nasional

BVW

: Bebas Visa Wisata

BVKS

: Bebas Visa Kunjungan Singkat

DPR

: Dewan Perwakilan Rakyat

CEKAL

: Pencegahan Penangkalan

IOM

: International Organization for Migration

Kanim

: Kantor Imigrasi

KTP

: Kartu Tanda Penduduk

KTUN

: Keputusan Tata Usaha Negara

KUHP

: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

MK

:Mahkamah Konstitusi

NKRI

: Negara Kesatuan Republik Indonesia

OA

: Orang Asing

PTUN

: Pengadilan Tata Usaha Negara

PT TUN

: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

PBB

: Perserikatan Bangsa-Bangsa

RPP

: Rancangan Peraturan Pemerintah

RRC

: Republik Rakyat Cina

RUDENIM

: Rumah Detensi Imigrasi

SDA

: Sumber Daya Alam

SDM

: Sumber Daya Manusia

SIM

: Sistem Informasi Manajemen


SPIP

: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SOP

: Standard Operational Procedure

TAK

: Tindakan Administratif Keimigraian

TOC

: Transnational Organized Crime

TPI

: Tempat Pemeriksaan Imigrasi

UUD

: Undang-Undang Dasar

UUK

: Undang-Undang Keimigrasian

VoA

: Visa On Arrival

WNI

: Warga Negara Indonesia


TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TESIS

Recommend Documents