UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

ii

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN


iii

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia yang telah terlimpahkan pada kita semua, sehingga masih diberi kesempatan untuk berkreasi mencetak dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Cina. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sember daya manusia sebagai aparatur negara. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM terus bergerak pada ranah pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksud merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntunan masyarakat. Dalam upaya memenuhi dinamuka tuntunan masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi pun mencetak dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang yang baru ini lahir pada saat pemerintahan menggulirkan reformasi birokrasi sehingga mampu menampung kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada saat ini maupun di masa mendatang. Sebagaimana disebutkan diatas, buku ini dicetak dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Cina. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat terkait pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Keimigrasian dapat diterima kalangan subjek hukum Keimigrasian. Apalagi di era globalisasi iv


ini, kebutuhan Peraturan Perundang-undangan dalam bahasa internasional merupakan hal yang sudah lazim. Pencetakan dan penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dua versi bahasa merupakan suatu upaya agar yang berbahasa Cina dapat dengan mudah memahami peraturan perundangundangan Keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Buku ini disusun secara sistematik sehingga dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Saya sangat menghargai, merasa bangga dan berterima kasih atas upaya Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam 2 (dua) bahasa. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam upaya meningkatkan produktivitas kinerja dalam menjalankan birokrasi. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Direktur Jenderal Imigrasi

Bambang Irawan


v

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011

印度尼西亚共和国条例

TENTANG

有关

KEIMIGRASIAN

移民局事务

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

蒙真主恩典

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

印度尼西亚共和国总统，

Menimbang : a. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan

2011年第6号

考虑：a. 移民事务为维护以潘查希拉和1945年印度尼西亚共和国宪法为基础的公正和繁荣的社会秩序而实行保护印尼领土主权的实体之一部分；

b. 在目前全球性发展而造成世界人口的流动性提高而产生对国家和印度尼西亚共和国生活的发展有利或不利的各种影响之下，必须有能确保法律确定性并尊重、保护、及促进人权的法律规定；


1

p e r u n d a n g - u n d a n ga n yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi manusia; c. bahwa UndangUndang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada; d. bahwa berdasarkan p e r t i m b a n g a n sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2

c. 有关移民的1992年第9 号条例不再满足对移民事务的规范、服务，和监督的各项需要的发展，因此必须将之撤消或以涵盖广泛而可接受现有挑战的新条例予以取代；

d. 斟酌上述 a 、 b 、 c 项因此必须制定移民法;

鉴于：


1945年印度尼西亚共和国宪法第5条第（1）款，第20条，第26条第（2）款及第28E（1）;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

根据印度尼西亚共和国国民代表大会

Dan

与

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

印度尼西亚共和国总统共同批准

MEMUTUSKAN:

决定：

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN. BAB I KETENTUAN UMUM

制定：移民法。

第一章总则

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undangundang. 3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

第1条本条例中所提及名称的意义： 1。移民事务是有关人们进入或离开印度尼西亚地区的事务,并为维护国家主权而予以监控。

2。印度尼西亚共和国，以下简称印尼地区，是根据条例所界定的整个印度尼西亚领土及特定区域。

3。移民局功能是国家提供移民服务，执法，国家安全和推动社会福利建设的事务职能的一部分。

4。部长是执行法律和人权的政府事务的部长。


3

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. 7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini. 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. 9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia. 10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian. 11. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. 12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan 4

5。总司长是移民局总司长。 6。移民局总局是移民领域的司法和人权部的职责和功能的执行元素。 7。移民局官员是已通过特殊的移民局教育及具有移民局技术专长并有权根据本条例开展职责和任务的人员。

8。移民局调查员，以下简称PPNS是由法律授权进行与移民局有关的刑事调查的移民局官员。

9。外籍人是指非印尼公民的人。 10。移民管理信息系统是用于收集、处理及提供信息的信息和通信技术系统，在执行移民局功能时用以支持操作，管理和作决策。

11。移民局是一个在县，市，区执行移民局事务的技术职能的单位。

12。移民局的检查地点是在港口，机场，边界过境处，或作为进出印


laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. 13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan BangsaBangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. 14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. 15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. 16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 17. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau

尼地区的其他地方。

13。旅行证件是由国家主管机关、联合国或其他国际组织签发而载明持有人身份以供跨过旅游的正式证件。

14。移民局证件是印度尼西亚共和国移民官员或外国服务官员发出的的旅行证件及居留许可证。

15。旅行证件是印度尼西亚印度尼西亚共和国的护照和印尼的护照同等旅行证件。 16。印度尼西亚共和国的护照，以下简称护照是由印度尼西亚共和国政府签发于印度尼西亚公民供在一段有效期间内可到各国旅行的证件。

17。印度尼西亚共和国护照同等旅行证件，以下简称护照同等旅行证件是在特定的情况下所签发的具有效期限的护照替代证件。

18。印尼共和国签证，以下简称签证是在印尼代表处或印尼所规定的机构所签发的书面证书，其中说明包括批准外籍人前往印度尼西亚旅游并作为给予居留许可的


5

di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 19. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. 20. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia. 21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. 22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap. 23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. 24. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat 6

基础。

19。入境证是移民官员在印尼公民和外籍人的旅行证件盖上手动和电子的印章，以作为当事人进入印尼地区的标志。

20。入境证是移民局官员在印尼公民和外籍人的旅行证件盖上手动和电子的印章，以作为当事人离开印尼地区的标志。

21。居留许可是移民官员或外交事务官员给于外籍人在印尼地区逗留的许可。

22。一体化声明是外籍人向印度尼西亚共和国政府所作的声明以满足获得永久居留许可所需的条件。

23。永久居留许可是给于特定的外籍人以居民身份在印尼地区居留及居住的许可证

24。重入境许可是移民官员给于持有居留许可的外籍人的有期限书面


Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia. 25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 26. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. 27. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang. 28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. 29. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. 30. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. 31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

许可及永久居留许可以便可重入印尼境内。

25。公司是一组有组织的人员及/或资产，无论是法律实体或法人实体的形式。

26。担保人为外籍人领土印尼逗留期间的行踪和活动负责的人或公司。

27。交通运输是一般用于载运人员或货物的船舶，飞机，或其他交通设施。

28。不准出境是因移民法律规定或其他原因而暂时限制某人离开印度尼西亚领土。

29。不准入境是因移民理禁止外籍人进入印尼境内。

30。移民局调查是在透过分析而提供信息分析，以预定移民局面临或将面临的情况的移民调查及保安活动。

31。移民局的行政处分是移民局官员对外籍人所采取的司法程序以外的行政处罚。


7

32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. 33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. 34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. 35. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. 8

32。偷渡人口是以直接或间接地或组织或非组织的方式，为本身或为携带一个或一群人的其他人获取利润，或指示他人利用正式或伪造文件或不使用旅行证件，无论通过移民厅与否，将不具进入或离开印尼及/或进入其他国家境内合法权利人或一群人携带入境。

33。移民拘留所是受行政处分的外籍人的临时收容所的运行移民功能的技术单位。

34。移民拘留室是在移民局及移民局出入境事务总局的一个受行政处分的外籍人的临时收容所。

35。被拘留人是已由移民局人员裁定的被拘留在移民拘留所或拘留室的外籍人。


36. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. 37. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. 38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut. 39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

36。被驱逐出境是强行将外籍人自印度尼西亚地区驱逐出境。

Pasal 2 Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia.

第2条每个印尼公民有进入和离开印尼的领土的权利。

37。负责交通运输者是相关运输工具的所有人，管理人，代理，驾船员，船长，飞行员，或驾驶员。

38。乘客是在运输工具上除该运输工具人员之外的任何人。 39。印度尼西亚共和国的代表是印度尼西亚大使馆，印度尼西亚共和国总领事馆，和印度尼西亚共和国领事馆。


9

BAB II PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN

第二章移民局功能的行使

Bagian Kesatu Umum

第一部分一般

Pasal 3 (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian. (2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri. (3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

第3条（1）为了行使移民职能，政府制定了移民政策。

Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan. (2) Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (3) Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. (4) Selain Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. (5) Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.

第4条（1）为行使第3条所指的移民职能，可在县、镇、区设立移民处。

10

（2）移民政策由部长行使。（3）沿印尼地区边界的移民职能由入境检查站及过境检查站的移民局人员行使。

（2）在每个移民处工作区可设立入境检查站。（3）入境检查站的设立以部长法令第（2）项为依据。

（4）除在第（1）款所指的移民处，可以在国家、省、县或市设立移民拘留所。

（5）移民居留室和移民拘留所是移民总司之下的技术实施单位。


Pasal 5 Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

第5条在国外或其他地方的所有印度尼西亚共和国代办处的移民局职能由被任命的移民局人员及/或国外办事员行使。

Pasal 6 Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

第6条政府可以根据法例的规定与其他国家和/或机构或国际组织进行移民事务方面的国际合作。

Bagian Kedua Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

第二部分移民管理信息系统

Pasal 7 (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. (2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

第7条（1）总司长负责编制和管理移民事务信息管理系统以作为在印尼境内或境外实施移民局功能的实施工具。

（2）移民事务信息管理系统可供政府机构或组织依照职责和职能使用。


11

BAB III MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA

第三章进入及离开印尼领土

Bagian Kesatu Umum

第一部分一般

Pasal 8 (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

第8条（1）任何人进入或离开地区印尼的人必须具有有效及合法的旅行证件。

Pasal 9 (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

第9条（1）任何进入或离开印尼地区的人，必须通过由民官员在入境检查站的检查。

12

（2）任何进入印尼领土外籍人，必须具有合法及有效的签证，除非条例及国际条约另有规定。

（2）在第（1）项所述的检查是包括审查旅行证件和/或合法身份。（3）在移民局人员对某人的旅行证件及/或身份的有效性产生疑问的情况，则该人员有权搜索该人和其所携带的行李，并可以进行移民调查。


Bagian Kedua Masuk Wilayah Indonesia

第二部分进入印尼地区

Pasal 10 Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.

第10条已符合条件的外籍人可在得到入境证之后进入印尼。

Pasal 11 (1) Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing. (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.

第11条（1）在紧急情况下移民官员可以提供临时入境证于外籍人。

Pasal 12 Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.

第12条外交部长有权禁止外籍人在印尼的特定地区逗留。

Pasal 13 (1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut: a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu; d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh

第13条（1）在下列的情况时，移民官员可禁止外籍人进入印尼：

（2）第（1）项所述的是在一定的有效期内可以单次旅行居留的入境证。

a. 该人的名字被列入禁止名单中； b. 不具合法而有效的旅行证件； c. 具有伪造的出入境证件; d.

没有签证，除非是获得签证豁免之外;

e.

在获得签证时提供不正确的信息;


13

Visa; f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi; h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. (2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan. Pasal 14 (1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia. (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/ atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. (3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi. 14

f. 患有传染病，危害公众健康; g. 涉及国际犯罪和跨国组织犯罪; h. 被列入国外追捕罪犯名单中;

i.

参与反对印度尼西亚共和国政府的颠覆活动;

j. 包括在网络淫亵或卖淫活动，人口贩卖和偷渡。（2）第（1）项外所述被禁止入境的外籍人在等待遣返时受临时监视。

第14条（1）每位印尼公民不可被禁止进入印尼地区。（2）如有对某一位印度尼西亚公民的旅行证件及/或其公民身份有怀疑的情况，该人必须提供一个有效并可令人确信的证据以证明该人是印尼公民。

（3）为了收集齐全第（2）项所指的证据，该相关的人可能会被置于移民拘留所或移民拘留室。


Bagian Ketiga Keluar Wilayah Indonesia

第三部分离开印尼地区

Pasal 15 Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.

第15条每个人都可以符合条件及获得移民官员的处境证后离开印尼。

Pasal 16 (1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan. (2) Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

第16条（1）如某人有下列的情况，移民局官员不准该人离开印尼：

Bagian Keempat Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut Pasal 17 (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

a. 不具不合法而有效的旅行证件; b.

遵照主管机关的要求，为进行调查及侦察的目的而需要该人; 或

c. 该人的姓名被列入禁止出境名单中。（2）移民局官员也有权不准在印度尼西亚地区内仍有按照法例规定需要完成的义务的外籍人出境。

第四部分运输工具负责人的义务

第17条（1）与其运输工具一同进入或离开印尼的运输工具负责人必须经过移民局检查站。


15

(2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (3) Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia.

（2）将载运搭客进入或离开印尼的运输工具负责人仅能让其搭客在移民局检查站上下。

Pasal 18 (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk: a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi; b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi; c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang; d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian

第18条（1）来自印尼的领土以外的或将离开印尼的运输工具负责人必须：

16


a. 抵达前或离开前先将来访或出发的计划，以书面或电子通知移民局官员;

b. 提交已签署的运输工具的乘客和机组人员清单于移民局官员; c. 出示标记或升旗以示意该轮船是来自印尼的领土以外并有载客;

d. 禁止任何人在入境检查前或当中未经移民局官员批准而上下运输工具未经考试; e. 禁止任何人在等待出发时上下已完成出境手续的运输工具;

Keimigrasian selama menunggu keberangkatan; f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya; g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak alat angkutnya. (2) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Pasal 19 (1) Penanggung Jawab Alat Angkut wajib memeriksa Dokumen Perjalanan dan/atau Visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju Wilayah Indonesia. (3) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak

f. 优先将搭乘其运输工具来的不合格外籍人带出印尼境外，把它来，第一次有机会;

g. 确保涉嫌或怀疑有意非法进入印尼境内的外籍人不离开其运输工具；及 h. 承担因遣返其每名乘客及/或船员而产生的所有费用。（2）定期运输工具负责人必须使用乘客资料预先登记处理信息系统并在通过移民局信息系统呈报乘客资料时必须予以配合。

第19条（1）运输工具负责人务必检查将到印尼旅游的每位乘客所需的旅行证件和/或签证。

（2）第（1）项所述的检查乘客在登上将前往印尼地区的交通工具之前开展。

（3）第（1）项所述运输工具负责人应当拒绝载运不具任何合法及有效的旅行证件、签证，和/或出入境证件的乘客。


17

memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku. (4) Jika dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Alat Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar Wilayah Indonesia.

（4）如果移民官员的入境检查时发现如第（3）项所述的乘客，则运输工具负责人将受负担费用及将乘客载回离开印度尼西亚地区。

Pasal 20 Pejabat Imigrasi yang bertugas berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di Bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan Keimigrasian.

第20条移民局人员有权为进行移民事务检查而上至在港口停泊，在机场降落，或在边境过境站的运输工具。

Pasal 21 Dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, Pejabat Imigrasi berwenang memerintahkan Penanggung Jawab Alat Angkut untuk menghentikan atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan Keimigrasian.

21条若有涉嫌违反第17条或第18条的规定的情况，当局有权下令该运输工具负责人停止，或将该运输工具带至某地以便进行入境检查。

Bagian Kelima Area Imigrasi

第五部分移民厅

Pasal 22 (1) Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi.

第22条（1）所有移民检查站设置一个特定的移民厅以供移民调查。

18


(2) Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang. (3) Kepala Kantor Imigrasi bersamasama dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan area imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki area imigrasi setelah mendapat persetujuan kepala Kantor Imigrasi.

（2）移民厅是一个限制区，只有将离开或进入印尼地区的运输工具的乘客或工作人员或有关当局的印尼官员及人员可以通过。

Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

第23条有关进入及离开印尼地区的条件和程序的进一步规定由政府条例规范。

（3）移民局主管，连同机场，港口及边界过境站的办事员划定第（1）项所述的移民区。

（4）机场，港口，边界过境站的办事员获得移民局长批准后可发出一个批准进入移民区的信号。


19

BAB IV DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

第四章印度尼西亚共和国旅行证件

Pasal 24 (1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas: a. Paspor; dan b. Surat Perjalanan Laksana Paspor. (2) Paspor terdiri atas: a. Paspor diplomatik; b. Paspor dinas; dan c. Paspor biasa. (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas: a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas; (4) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen negara.

第24条（1）印度尼西亚共和国旅行证件包括： a. 护照; 及 b. 如同护照旅行证件。

Pasal 25 (1) Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. (2) Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.

第25条（1）外交护照是签发给被指派驻外或作外交事务旅行而须离开印尼前往外地旅行的印尼公民。

20

（2）护照包括： a. 外交护照； b. 公务护照；及 c. 普通护照。（3）如同护照旅行证件由下列组成： a. 印尼公民用的如同护照旅行证件; b. 外籍人用的如同护照旅行证件；及 c. 跨境旅行证件或跨境通行证; （4）第（1）项所指的印度尼西亚共和国旅行证件为国家证件。

（2）公务护照是签发给被指派驻外或作非外交事务旅行而将离开印尼前往外地旅行的印尼公民。


(3) Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

（3）第（1）和第（2）项所述的外交护照和公务护照由外交部长签发。

Pasal 26 (1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia. (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

第26条（1）普通护照是签发给印尼公民。

Pasal 27 (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan. (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal: a. atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan; b. dikenai Deportasi; atau c. repatriasi. (4) Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

第27条（1）印度尼西亚的如同护照旅行证件是在特定时候不能签发普通护照于印度尼西亚公民公民的情况下签发。

Pasal 28 Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau kolektif.

第28条如同护照旅行证件可以签发给个人或一群人。

（2）第（1）项所指的普通护照由部长或指定的移民局官员签发。

（2）如同护照旅行证件是签发于不具有效旅行证件或其国家在印度尼西亚没有代表的外籍人。

（3）第（1）项所述的如同护照旅行证件在以下情况时签发： a. 出于自愿离开印尼而只要不受不准出境的处分者; b. 被驱逐出境; 或 c. 被遣返. （4）如同护照旅行证件由部长或指定的移民局官员签发。


21

Pasal 29 (1) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. (2) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

第29条（1）跨境证件或通行证可按照跨镜协议签发给住在与他国相邻的印尼边界地区的公民。

Pasal 30 Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku.

第30条每一位印尼公民只可持有一个仍有效的本人名义下的同类印度尼西亚共和国旅行证件。

Pasal 31 (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. (2) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas. (3) Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.

第31条（1）部长或指定的移民局人员有权撤回或撤销已签发的普通护照，如同护照旅行证件，跨境证件或跨境通行证。

22

（2）跨境证件或通行证由部长或指定的移民局官员签发。

（2）外交部长或当局指定的官员有权撤回或撤销外交护照和公务护照。（3）在下列情况时普通护照予以撤消： a. 持有人在印尼犯罪或者违反法律; 或


b. 持有人被列入不准出境人清单中。

Pasal 32 (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, dan isi blanko sesuai dengan standar internasional serta formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. (3) Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

第32条（1）部长或指定的官员负责规划，采购、存放、配送及保存供下列用的各种表格：

Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

第33条有关签发，撤回，注销，撤销，更换和采购空白表格及印度尼西亚共和国旅行证件标准化的详细程序和要求由政府条例规范。

a. 普通护照; b. 如同护照旅行证；及 c. 跨境旅行证件或跨境通行证。（2）部长或指定的移民局官员按国际标准制定空白表格的形状，大小，设计，安全特性的技术保全规范以及供下列用的表格：

a. 普通护照; b. 如同护照旅行证；及 c. 跨境旅行证件或跨境通行证。（3）移民局官员或指定的官员有权以手动或电子方式填写空白文件及供下列用的表格：

a. 普通护照; b. 如同护照旅行证；及

c. 跨境旅行证件或跨境通行证。


23

BAB V VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL

第五章签证，入境证，居留许可

Bagian Kesatu Visa

第一部分签证

Pasal 34 Visa terdiri atas: a. Visa diplomatik; b. Visa dinas; c. Visa kunjungan; dan d. Visa tinggal terbatas.

第34条签证包括： a. 外交签证; b. 公务签证; c. 探访签证， d. 限期居留签证。

Pasal 35 Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

第35条外交签证是签发给持有外交护照和持有其他进入印尼地区以进行外交任务的其他护照的外籍人。

Pasal 36 Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

第36条公务签证是签发给持有公务护照和持有其他进入印尼地区以进行相关外国政府及国际组织的非外交的法定任务的其他护照的外籍人。

Pasal 37 Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

第37条外交签证及公务签证的签发是外交部长的权限，并在其执行时是由印尼代办处的驻外官员签发。

Pasal 38 Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan

第38条探访签证是签发给将前往印度尼西亚地区以执行官方、教育，社会文化，

24


perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, social budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

旅游，商务，家庭，新闻等任务，或即将继续前往其他国家的外籍人。

Pasal 39 Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing: a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

第39条限期居留签证是签发给下列外籍人：

Pasal 40 (1) Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri. (2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. (3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri.

第40条（1）探访签证和居留签证的签发是部长的权限。

a. 将前往印尼地区旅行并在一定期限内居留的神职人员、专家、劳工、研究员、学生、投资者、老年人及其家属，以及与印尼公民合法结婚的外籍人；或

b. 参与在印尼群岛水域，领海，大陆和/或印尼经济专属区内操作的船只，浮动设备，或安装工程工作的人员。

（2）第（1）项所述的签证是由在国外的印尼代办处的移民官员签发及签署。

（3）在印尼代办处未有第（2）项所述的移民局官员时，探访签证和居留签证的签发由驻外公务员行使。


25

(4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.

（4）第（3）项所述驻外公务员获得部长的批准后有权签发签证。

Pasal 41 (1) Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (2) Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari Negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri. (3) Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

第41条（1）探访签证也可在外籍人抵达入境检查站时签发。

Pasal 42 Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon: a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia; d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain; e. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain; f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan

第42条签证申请被拒绝是当申请人：

26

（2）可获得的外籍人是部长条例所规定的某些国家的公民。

（3）第（1）项所述抵达入境检查站时签发的落地签证是由移民局人员签发。

a. 其姓名被列入不准入境的清单中； b. 不具备合法及有效的旅行证件； c. 不具备足够的其本人和/或其家人在印尼逗留期间的生活费； d. 不具备返程机票或到其他国家的续程机票； e. 不具备原籍国的入境许可或前往其他国家的签证； f. 患有传染性疾病，精神障碍，或其他可能危及健康或公共秩序的事由;


atau ketertiban umum; g. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Pasal 43 (1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa. (2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat; b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku; c. nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut; d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang dating langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

g. 牵涉跨国有组织犯罪或对印度尼西亚共和国的领土完整及统一有危害的;和/或

h. 参与在网络卖淫，人口贩卖和偷渡的活动。第43条 (1) 在特定情况下外籍人可豁免签证。 (2) 第（1）项所述可免用签证的外籍人为：

a. 根据总统条例基于互惠互利的原则规定的特定国家的公民；

b. 其入境许可证仍然有效的持有居留许可的外籍人; c. 在运输工具值班的船长，飞行员或人员; d. 在印尼群岛水域，领海，大陆和/或印度尼西亚经济专属区操作的船舶或连接运输工具浮动装置上的船长，船员或外国专家。


27

Bagian Kedua Tanda Masuk

第二部分入境证

Pasal 44 (1) Orang Asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk. (2) Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia.

第44条（1）外籍人可以获得入境证后进入印度尼西亚境内。

Pasal 45 (1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. (2) Tanda Masuk bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa atau pemegang Visa kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan.

第45条（1）签发给持有外交或公务签证在印尼作短期探访的外籍人的入境证可以当作外交或公务居留许可。

Pasal 46 (1) Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas.

第46条（1）有意在印度尼西亚境内居住的持有外交或公务签证的外籍人在获得入境证后须向外交部长或被指派的官员申请外交居留许可或公务居留许可。

(2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan

（2）持有限期居留签证的外籍人在获得入境证后须向移民局长申请有限期居留许可。

28

（2）入境证由移民厅官员在入境检查站给于符合入境条件的外籍人。

（2）签发给豁免签证或探访签证持有者的外籍人的入境证可以当作探访居留许可。


permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.

（3）若外籍人不按第（1）项及第（2）所述履行义务，则该外籍人视为非法在印尼区域居留。

Pasal 47 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

第47条有关签证的申请程序、类别及期限，及入境证的签发程序的详细规定由政府条例规定。

Bagian Ketiga Izin Tinggal

第三部分居留许可

Pasal 48 (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Izin Tinggal diplomatik; b. Izin Tinggal dinas; c. Izin Tinggal kunjungan; d. Izin Tinggal terbatas; dan e. Izin Tinggal Tetap. (4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. (5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan,

第48条（1）居住在印尼地区的任何外籍人须有居留许可。（2）居留许可按其持有的签证签发于外籍人。（3）第（1）项所述的居留许可包含： a. 外交居留许可; b. 公务居留许可； c. 探访居留许可； d. 限期居留许可； e. 永久居留许可。（4）部长有权禁止已持有居留许可的外籍人在印尼的特定领域内居留。（5）对正在受法庭侦查，起诉和审查而被拘留或正在受刑事监禁或在监狱的外籍人，而其居留


29

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

许可已经过期者，该外籍人可免第（1）项所述的义务。

Pasal 49 (1) Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. (2) Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. (3) Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

49条（1）外交居留许可是签发于持有外交签证进入印尼的外籍人。

Pasal 50 (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada: a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. (2) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

第50条（1）探访居留许可是签发于：

Pasal 51 Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan: a. kembali ke negara asalnya;

第51条探访居留许可将因探访居留许可持有人因下列情况而失效： a. 返回原籍国;

30

（2）公务居留许可签发于持有公务签证进入印尼的外籍人。（3）外交居留许可及公务居留许可及许可延期又外交部长签发。

a. 持有探访签证进入印度尼西亚地区的外籍人; 或 b. 在印度尼西亚的新生婴儿并当出生时其父亲及/ 或母亲持有探访居留许可。（2）第（1）项的b点所述的探访居留许可是按照其父亲及/或母亲所持有的探访居留许可签发。


b. izinnya telah habis masa berlaku; c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas; d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; e. dikenai Deportasi; atau f. meninggal dunia.

b. 许可已到期; c. 许可已转为限期居留许可; d. 许可被部长或指派的移民局官员吊销; e. 被驱逐出境;或 f. 死亡。

Pasal 52 Izin Tinggal terbatas diberikan kepada: a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas; b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas; c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan; d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

第52条限期居留许可是签发于： a. 持有限期居留签证进入印尼的的外籍人;

Pasal 53 Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas: a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia; b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;

第53条限期居留许可将因限期居留许可持有人因下列情况而失效： a. 返回原籍国而不打算在进入印尼地区；

b.

c. d.

在印尼地区出生时其父亲及/ 或母亲持有限期居留许可的子女; 准许由探访许可转换身份的外籍人 ; 在根据条例规定的印尼水域及管辖区内作业的船舶，浮动设备或安装工程上的外籍船长、船员、或专家；

e.

与印尼公民合法结婚的外籍人；

f.

与印尼公民合法结婚的外籍人的子女。

b. 返回原籍国返且不在重入境有效期间内再回印尼;


31

c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; d. izinnya telah habis masa berlaku; e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap; f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; g. dikenai Deportasi; atau h. meninggal dunia. Pasal 54 (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada: a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia; b. keluarga karena perkawinan campuran; c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan. (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia. Pasal 55 Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

32

c. 获得印度尼西亚共和国国籍; d. 许可证已过期; e. 转换成永久居留许可; f. 许可被部长或指派的移民局官员吊销; g. 被驱逐出境;或 h. 死亡。

(1)

第54条永久居留许可得签发于： a.

持有限期居留许可的外籍神职人员，工人，投资者，及老年人;

b. 通婚的家族； c. 持有永久居留许可的外籍人的丈夫，妻子，及/ 或子女；及 d. 前印尼公民及前双重国籍者的子女。

(2)

第（1）项所述的永久居留许可不签发于不具国籍护照的外籍人。

(3)

持有永久居留许可的外籍人是印尼居民。

第55条探访居留许可、限期居留许可及永久居留许可的签发，延期，及撤消由部长或所指派的官员处理。


Pasal 56 (1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan. (2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. (3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

第56条（1）已签发于外籍人的居留许可是可以转换的。

Pasal 57 (1) Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas. (2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

第57条（1）探访居留许可及限期居留许也可转换成公务居留许可。

Pasal 58 Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.

第58条若移民局官员对外籍人的居留许可及某人的国籍有怀疑的，移民局官员有权审查和检查其公民身份和居留许可。

Pasal 59 (1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. (2) Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk

第59条（1）永久居留许可的期限为五年并只要许可证不被吊销则可无限期延长。

（2）可以转换的永久居留许可是指探访居留许可转换成限期居留许可，而限期居留许可转换成永久居留许可。（3）第（2）项所述的转换居留许可由部长决议书规定。

（2）第（1）项所述的转换，只可按外交部长核准后的部长决议书执行。

（2）第（1）项所述的无限期永久


33

jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

居留许可的持有人应每五年向移民局呈报且不收费。

Pasal 60 (1) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. (2) Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. (3) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat langsung diberikan.

第60条（1）第54条第（1）项a点所指的给申请人于永久居留许可是在申请人已居留连续3年并已向印尼政府签署了一项一体化声明后签发。

Pasal 61 Pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/ atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

第61条第52条第（1）项e点及f点所指的限期居留许可及第54条第（1）项b点及 d点所指的永久居留许可持有人可以工作及/或经商以供给其本身及/或其家人的生活费。

Pasal 62 (1) Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap:

第62条（1）永久居留许可将因限期居留许可持有人因下列情况而失效：

34

（2）申请人若欲获得第54条第（1 ）项a点所指的永久居留许可必须是已结婚两年并已向印尼政府签署了一项一体化声明后签发。

（3）第54条第（1）项c点所指申请人的永久居留许可得直接签发。


a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia; b. tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun; c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; e. dikenai tindakan Deportasi; atau f. meninggal dunia. (2) Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap: a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; c. melanggar Pernyataan Integrasi; d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja; e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap; f. Orang Asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian

a. 印尼离开地区超过一年或不打算再进入印尼地区;

b.

c. d.

e.

五年后不延长永久居留许可; 获得印度尼西亚共和国国籍; 获得印度尼西亚共和国国籍; 许可被部长或指派的移民局官员吊销; 被驱逐出境;或

f. 死亡（2）永久居留许可将因限期居留许可持有人因下列情况而被吊销： a. 违反法律所规定的国家刑事法而被定罪;

b.

从事危害国家安全的活动;

c. 违反一体化声明; d. 雇用没有工作许可证的外籍劳工; e. 申请永久居留许可时提供虚假信息; f. 或有关入境管理办法“ 的外籍人 g.

外籍人与印尼公民的合法婚姻因离婚及/或法院的判决而终止，但十年以上的婚姻除外。


35

dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih. Pasal 63 (1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. (3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.

第63条（1）在印尼居住的部分外籍人必须有担保人以确保其行踪。

(4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya

（4）担保的规定不适用与印尼公民合法结婚的外籍人。

36

（2）担保人负责外籍人在印尼期间的行踪及活动并有义务呈报任何有关其民事身份、移民身份、地址变更的变动。

（3）担保人应支付因下列情况而自印尼地区遣返或驱逐出境其所担保的外籍人而产生的费用：

a. 居留许可已逾期；及/或 b. 受移民局行政处分如被驱逐出境等。

（5）第62条第（2）项G点的规定不适用于与印尼公民的合法婚姻因离婚及/或法院的判决而终止的人获得担保人担保其行踪如上述第 (1) 项所述。


sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 64 (1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap. (2) Pemegang Izin Tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas. (3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

第64条（1）重入境许可是签发于持有限期居留许可或永久居留许可的外籍人。

(4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

（4）重入境许可用以多次旅行。

Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

第65条有关居留许可的申请程序及条件，期限，延长，或撤消，及居留许可转换程序的详细规定由政府条例规定。

（2）持有限期居留许可的获得签发有效期与限期居留许可相同的重入境许可。（3）持有永久居留许可的获得签发有效期为2(二)年的重入境许可，只要其永久居留许可尚有效。


37

BAB VI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

第六章入境监管

Bagian Kesatu Umum

第一部分一般

Pasal 66 (1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. (2) Pengawasan Keimigrasian meliputi: a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

第66条（1）部长进行移民事务的监管。

Pasal 67 (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia; c. pemantauan terhadap setiap warga Negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah

第67条（1）申请进入或离开或在印尼地区以外申请旅行证件时对印尼公民的监管是以下列方法进行：

38

（2）移民监管包括： a. 监管申请出境或入境旅行证件的印尼公民及在印尼以外地区的印尼公民; 及

b. 监管外籍人进入或离开印尼地区的流量，及监督在印尼境内的外籍人的行踪和活动。

a. 收集，处理及提供资料及信息; b. 编制不准出境的印尼公民的清单;

c. 监测每一个申请进入或离开或在印尼地区以外申请旅行证件的印尼公民;及


Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan d. pengambilan foto dan sidik jari. (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

d. 照相和收集指纹。（2）第（1）项所述的移民事务监管结果可视为移民局的机密数据。

Pasal 68 (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; d. pengambilan foto dan sidik jari; dan e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

第68条（1）申请进入或离开的签证，及居留许可的签发的监管是以下列方法进行：

Pasal 69 (1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang

第69条（1）为能监管外籍人印度尼西亚境内的活动，部长在中央和地方各级成立一个其成员包括相关的政体或政府机构的外籍人监管小组。

a. 收集，处理及提供资料及信息; b. 编制不准入境或处境的外籍人的清单; c. 监测外籍人在印尼地区的行踪及活动； d. 照相和收集指纹； e. 其他有违反法律的活动。

（2）第（1）项所述的移民事务监管结果可视为移民局的机密数据。


39

anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.

（2）部长或被指派的移民局事务官员担任外籍人的监管小组组长。

Pasal 70 (1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan: a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga Negara asing; b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia; c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian. (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal.

第70条（1）第67条和第68条中所述的监管移民事务的移民局官员或被指派的移民局事务具有下列的义务：

40

a. 收集所有印尼公民和外国公民的移民局服务资料；

b. 采集印尼公民和外国公民进入或离开印尼地区的信息资料;

c. 收集外籍人被判在移民厅拘留室或移民拘留所受拘留的的资料。

d. 收集外籍移民在执法过程中的资料。（2）第（1）项所述的移民资料的收集是指将资料输入总司所建立或发展的移民局管理信息系统内。


Pasal 71 Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib: a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

第71条每个在印尼区域居住的外籍人有义务： a. 向移民局提交必要的有关其身份及/或其家庭的信息，并将有关公民的身份，国籍，职业，担保人，或地址的任何变更；或

Pasal 72 (1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang member kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan. (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

第72条（1）值班的移民局官员可向提供住宿于外籍人的任何人要求提供有关该外籍人的信息资料。

Pasal 73 Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.

第73条第68条第（1）项所述b,c,d及e 点关于对外籍人的监管不适用于在印尼境内执行外交工作的外籍人。

b.

当值班的移民局官员因监管所需而有要求时务必出示其具有的旅行证件或居留许可。

（2）若值班的移民局官员有要求时旅店雇主或管理员有义务提供在其旅店住宿的外籍人的信息。


41

Bagian Kedua Intelijen Keimigrasian

第二部分出入境情报

Pasal 74 (1) Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian.

第74条（1）移民局官员行使入境情报的功能。

(2) Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang: a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah; b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing; c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

（2）在开展入境情报的功能时，移民局官员进行移民调查及移民公安事务并有权：

42


a. 自公众或政府机构取得信息; b. 到认为可获得外籍人的行踪和活动的信息的地方或建筑物探查 ;

c. 执行入境情报业务 ; 或 d. 保全移民数据和信及确保移民职责安全行使。

BAB VII TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN Pasal 75 (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundangundangan. (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; dan/ atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

第七章出入境行政处分

第75条（1）移民局官员有权对进行对进行有危害公共秩序和安全或不尊重或遵守法律的居住在印尼境内的外籍人采予以出入境行政处分。

（2）第（1）项所指的移民局行政处分包含： a. 列入被禁止出入境清单中; b. 限制，更改或取消居留许可; c. 禁止在印尼境内一个或几个特定的地方逗留； d. 必须居住在印尼特定的地点； e. 负担费用; 及/或 f. 驱逐出境 (3) 出入境行政处分也可以针对试图逃避其原籍国的法律制裁及刑罚而居住在印尼境内的外籍。


43

Pasal 76 Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

第76条第75条第（1）项及第（3）项所指的出入境行政处分是根据书面行使，并必须说明理由。

Pasal 77 (1) Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. (2) Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final. (4) Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

第77条 (1) 受出入境行政处分的外籍人可向部长提出异义。

Pasal 78 (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

44

(2) 部长可以部长决议书接受或拒绝第（1）项所述外籍人所提出的异议。

(3) 第（2）项所述的部长决议书是最终决议。 (4) 外籍人提出异议的提交不延缓对该人的出入境行政处分。

(1)

(2)


第78条持有已逾期的居留许可的外籍人如仍在印尼居留超过许可证期限少于60(六十)天的将按法律规定罚款。

不支付第（1）项所述的罚金的外籍人将予以出入境行政处分如驱逐出境及不准入境等。

(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

(3)

Pasal 79 Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai biaya beban.

第79条不履行第18条第（1）项中有关义务的运输工具负责人必须承担费用。

Pasal 80 Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.

第80条第19条第（4）项及第79条所述的费用承担是属国家非税金收益的其中之一而非移民局收益。

持有已逾期的居留许可的外籍人如仍在印尼境内居留超过许可期限60(六十)天以上者，将予以出入境行政处分如驱逐出境及不准入境等。


45

BAB VIII RUMAH DETENSI IMIGRASI DAN RUANG DETENSI IMIGRASI

第八章移民拘留所及移民拘留室

Bagian Kesatu Umum

第一部分一般

Pasal 81 (1) Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. (2) Rumah Detensi Imigrasi dipimpin oleh seorang kepala.

第81条 (1) 移民拘留所可以在国家首府、省府、县、或市设立。

Pasal 82 Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

第82条移民拘留室是一个特定的房间并为总司长办公室，移民局或入境检查站的的一部分。

Bagian Kedua Pelaksanaan Detensi

第二部分拘留

Pasal 83 (1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut: a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah; c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang 46

(2) 移民拘留室由一名主管管理.

(1)


第83条移民局官员有权将外籍人拘留在移民拘留室，如果该外籍人：

a. 不具在印尼地区居留合法或有效的居留许可;

b. 不具在印尼地区居留的合法旅行证件; c. 受出入境行政处分如因犯法或扰乱公共秩序和安全的行为而居留许可被吊销等;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum; d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk. (2) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

d. 等待被驱逐出境; e. 因被拒绝签发入境证而等待离开印尼的领土。

(2)

若第（1）项所述的外籍人生病、即将分娩或幼儿则移民局官员可将他们送至其他地方。

Pasal 84 (1) Pelaksanaan detensi Orang Asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data orang asing yang dikenai detensi; b. alasan melakukan detensi; dan c. tempat detensi.

第84条 (1) 对外籍人的拘留按部长或被指派的移民局官员的书面决议行使。

Bagian Ketiga Jangka Waktu Detensi

第三部分拘留的期限

Pasal 85 (1) Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi. (2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

第85条（1）外籍人的拘留是到该人被驱逐出境为止。

(2) 第（1）项所述的决议书至少包含： a. 被拘留的外籍人士的资料; b. 拘留的理由; c. 拘留地点。

（2）在上述第（1）项所述的驱逐出境尚不能实行的情况下，拘留期限最长为10(十)年


47

(3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. (4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.

（3）如果上述第（2）项所述的拘留期限已超过部长或被指派的移民局官员可将被拘留人释放并允许被拘留人离开拘留所并规定其务必定期呈报。

Bagian Keempat Penanganan terhadap Korban Perdagangan Orang

第四部分人口贩卖及人口偷渡之受害者的处理

Pasal 86 Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

第86条出入境行政处分的规定并不适用于人口贩卖及人口偷渡之受害者。

Pasal 87 (1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan. (2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umumnya.

48

（4）部长或指定的出入境人员负责监督，并尽力将第（3）项所述的被拘留人驱逐出境。

(1)

(2)


第87条在印尼地区的人口贩卖和偷渡的受害者被安置在移民拘留所或指定的其他地方。

上述第（1）项所述的人口贩卖和偷渡受害者得到与一般被拘留人不同的特殊待遇。

Pasal 88 Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya. Pasal 89 (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen; b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan Negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional; c. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan

第88条部长或被指派的移民局官员尽力将人口贩卖和人口偷渡之受害者送返原籍国并提供旅行证件于不具备的人。

(1)

(2)

第89条部长或被指派的移民局官员以预防和镇压的方法防止人口贩卖和人口偷渡的犯罪行为。

第（1）项所述的预防工作是以下列预防方法进行： a. 与其他国家和在该国的有关机构进行信息交流，包括手段，旅行证件的监控和保全，以及证件的合法性和有效性;

b. 与其他国家进行技术合作和培训，包括对受害者的人道对待，旅行证件的安全性和品质控制，伪造证件的检测，信息交流，以及常规和非常规手段的监测及侦测人口偷渡;

c. 向公众提供法律咨询，了解人口贩卖和人口偷渡行为是一种犯罪行为，以免


49

orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban; d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya. (3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; b. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan c. kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya. Pasal 90 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi 50

人们不成为受害者;

d. 确保所印发的旅行证件或身份证文件的品质优秀，以便该文件不易被非法滥用、伪造、涂改、复制或签发;及

e. 确保以国家名义印制及签发的旅行证件或身份证文件的整体性而安全性以防止该类文件被非法印制及使用。

(3) 第（1）项所述的镇压措施是以下列方法行使： a. 对人口贩卖和人口偷渡的移民调查;

b. 对犯人口贩卖和人口偷渡罪行者予以移民行政处分；

c. 在与其他执法机构合作进行调查。

第90条有关出入境监管、出入境情报事务、拘留所及拘留室，以及人口贩卖和人口偷渡之受害者的处理的进一步规定


Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

由政府条例予以规范。


51

BAB IX PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

第九章不准出境及入境

Bagian Kesatu Pencegahan

第一部分不准出境

Pasal 91 (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. (2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan: a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian; b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undangundang memiliki kewenangan Pencegahan.

52

(1)

(2)


第91条部长有权并负责行使移民局有关的不准出境事务。

部长根据下列事由行使不准出境措施： a. 移民事物监管结果及出入境行政处分的决议； b. 财政部长和总检察长在按其各自的职责和立法规定所做的决议;

c. 印尼共和国警察长根据法例规所作的要求;

d. 反腐败委员会会长根据法例规定所下的命令;

e 国家禁毒局长人根据法例规定所作的要求；及/或

f. 根据法律规定具有行使不准处境的部门/其他机构主管的决定，命令，或要求；

(3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.

(3)

Pasal 92 Dalam keadaan yang mendesak pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.

第92条在第91条第（2）项的紧急情况下，官员可直接向移民局官员要求进行不准出境措施。

Pasal 93 Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

第93条在第91条所指不准处境决议的由部长或被指派的移民局官员行使。

Pasal 94 (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurangkurangnya: a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan; b. alasan Pencegahan; dan c. jangka waktu Pencegahan. (3) Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai

第94条 (1) 第91条规定所述的不准出境由主管机关的书面决定决议规定。

第（2）项f 点所述的根据法律规定而具有行使不境的财务部长，总检察长，印度尼西亚共和国的反腐败委员会会长，国家禁毒局长，或部门/机构主管对其所作的不准出境的决议、请求及命令负责。

(2) 第（1）项所述的决议至少包含：

(3)

a. 不准出境人的姓名，性别，出生日期或年龄以及照片。 b. 不准出境的原因， c. 不准出境的期限。不准出境的在决议作出后7( 七)天内传达于被勒令不准出


53

Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. (4) Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan. (5) Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan Pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan. (7) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Pasal 95 Berdasarkan daftar Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7), Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia.

54

境的人。

(4)

第91条第（2）项所述如官员所发出的不准出境的决议的情况下，在作出决议后最迟3天内提交部长并请求执行。

(5)

若不准出境执行决议请求不符合第（2）项所述的规定，则部长可予以拒绝。

(6)

第（5）项所述不准出境执行的拒绝通知及拒绝理由必须于不准出境请求收到后如第92条第（2）项所述最迟7天内送达官员。

(7)

部长或指派的移民局官员将被勒令不准出境的人的身份资料经移民局信息管理系统输入不准出境人清单中。

第95条根据第94条第（7）项的不准出境人清单，移民局官员必须不容许不准出境人离开印尼。


Pasal 96 (1) Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan. Pasal 97 (1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. (3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.

第96条 (1) 任何受不准出境处分的人可以向发出不准出境决议的官员提出异议。

(2) 在第（1）项所述的异议书的请求必须以书面形式并说明理由在不准出境有效期间内提交。

(3) 异议的请求并不延搁不准出境的执行。

(1)

第97条不准出境的有效期限不超过6( 六)个月而且每次可延长6(六) 个月。

(2)

如在无不准出境期限的延长决议时，不准出境将依法终止。

(3)

如在有具法律效力的法院延长决议表示该不准出境的案子已经结束时，则不准出境将依法终止。

Bagian Kedua Penangkalan

第二部分不准入境

Pasal 98 (1) Menteri berwenang melakukan Penangkalan. (2) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan.

第98条 (1) 部长有权行使不准入境事务。 (2) 当局官员可以向部长请求行使不准入境。


55

Pasal 99 Pelaksanaan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

第99条第98条所述的不准入境的行使由部长或被指派的移民局官员执行。

Pasal 100 (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan dengan keputusan tertulis. (2) Keputusan Penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan. (3) Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya: a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan; b. alasan Penangkalan; dan c. jangka waktu Penangkalan. (4) Menteri dapat menolak permintaan Penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pemberitahuan penolakan permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan Penangkalan diterima disertai alasan penolakan. (6) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas

第100条 (1) 第98条所述的不准入境以书面决议规定。

56

(2) 由局长根据官员提交的请求最迟于第98条第（2）所述的不准入境请求提交之日起3(三)天内签发不准入境决议。

(3）第（2）项所述的不准入境请求至少包含： a. 不准入境人的姓名，性别，出生日期或年龄以及照片。 b. 不准入境的原因， c. 不准入境的期限。 (4）若不准入境执行决议请求不符合第（3）项所述的规定，则部长可予以拒绝。

(5) 第（4）项所述不准入境执行的拒绝通知及拒绝理由必须于不准入境请求收到后如第98条第（2）项所述最迟7(七)天内送达官员。

(6) 部长或指派的移民局官员将被勒令不准入境的人的身份资料


orang yang dikenai keputusan Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

经移民局信息管理系统输入不准入境人清单中。

Pasal 101 Berdasarkan daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6), Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai Penangkalan masuk Wilayah Indonesia.

第101条根据第100条第（6）项所述的不准入境人清单，入境处人员必须拒绝不准入境的外籍人进入印尼境内。

Pasal 102 (1) Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Penangkalan, Penangkalan berakhir demi hukum.

第102条（1）不准入境的有效期限不超过6 个月而且每次可延长6个月。

(3) Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

（3）外籍人可因被视为扰乱公共秩序和安全而受到终生不准入境处分的决议。

Pasal 103 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

第103条有关实施不准出境及不准入境的进一步规定，由政府条例规范。

（2）如在无不准入境期限的延长决议时，不准入境将依法终止。


57

BAB X PENYIDIKAN Pasal 104 Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Pasal 105 PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 106 PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian berwenang: a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian; b. mencari keterangan dan alat bukti; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian; f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan; g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya; h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian; 58

第十章调查第104条移民局刑事调查根据刑事法进行。

第105条移民局调查员有权依照本法规定进行移民刑事调查。

第106条移民局调查人员有权： a. 接收有关移民犯罪的报告; b. 寻求资料和证据; c. 在案件现场采取初步措施； d. 为了调查案件可禁止任何人离开或进入现场;

e. 传唤，讯问，搜查，逮捕或拘留涉嫌犯移民局刑事的人;

f. 扣留，检查，并没收旅行证件; g. 责令拦阻被怀疑犯罪的人或嫌犯，并检查他或她的身份; h. 检查或扣押于移民犯罪有关的信件，文件或物品;


i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi; j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian; l. mengambil foto dan sidik jari tersangka; m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten; n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau o. mengadakan tindakan lain menurut hukum. Pasal 107 (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pasal 108 Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hokum acara pidana; b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima

i. 传唤嫌犯或证人的人以便调查并听取其说明

j. 调查案件必要时邀请专家;

k. 在特定被疑有存放与移民犯罪有关的信件，文件，或其他物品进行检查;

l.

采集嫌犯的照片和指纹;

m. 向公众或可靠的来源要求信息; n. 执行和/或终止调查 o. 依法进行其他措施。

(1)

(2)

第107条进行调查时，移民局调查员与印尼国家警察的调查员协调。

在完成调查后，移民居调查员将案件的档案交给检察官。

第108条移民犯罪的检查证据的形式有： a. 在刑事诉讼法中所提到的证据; b. 其他证据如以口头、以电子或其他类似设备形式发送、接收


59

atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan c. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

或储存的信；及 c. 当局移民局官员的书面声明。

Pasal 109 Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 dapat dikenai penahanan.

第109条对违反第118条，第123条，第122 条，第119条，第120条，第121条，第126条，第127条，第128条，第129 条，第131条，第132条，第133条b项第134条b项及第135条所述的移民罪行的嫌犯及被告可予以拘留。

Pasal 110 (1) Terhadap tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. (2) PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana Keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka.

第110条 (1) 对违反第116条和第117条所指的罪行将依照移民局刑事诉讼法进行个简短的检查。

Pasal 111 PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

第111条移民局调查人员可以按照已经由印度尼西亚共和国政府承认的法律或国际协定与国内和其他国家的移民法的执法机构开展调查和刑事调查合作。

60

(2) 移民局调查人员将嫌犯及证据及对嫌犯所指控的移民罪行记录一并提交于公诉人。


Pasal 112 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian, dan administrasi penyidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

第112条有关受移民局调查员的条件、委任程序及行政调查的进一步规定由政府条例规范。


61

BAB XI KETENTUAN PIDANA

第十一章刑事条文

Pasal 113 Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta IDR).

第113 条任何特意不通过第9条第（1）项所提的移民检查站由移民官员检查而进入或离开印尼地区的人将被监禁为期最多1(一)年及/或最高罚款 Rp.100.000. 000,00 (壹亿盾)的处罚。

Pasal 114 (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta IDR). (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta IDR).

第114条（1）利用其运输工具进入或离开的印尼运输工具负责人若不通过第17条第（1）项所提的移民检查站由移民官员检查而进入或离开印尼地区的将被监禁为期最多1(一)年及/或最高罚款 Rp.100.000.000,00 (壹亿盾) 的处罚。

62

（2）运输工具负责人特意不通过第17条第（2）项所提的移民检查站由移民官员检查而让乘客登陆或搭乘的，将被监禁为期最多2(二)年及/或最高罚款 Rp.200.000.000,00 (贰亿盾) 的处罚


Pasal 115 Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta IDR).

第115条每个人运输工具负责人不缴付第19条第 (4) 项和第79条规定的费用的，将被监禁为期最多1(一)年及/或最高罚款Rp.1.000.000,00 (壹百万盾)的处罚。

Pasal 116 Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta IDR).

第116条任何不履行第71条规定的义务的外籍人将被监禁为期最多3(三)个月或最高罚款Rp.25.000.000,00 (贰仟伍百万盾)的处罚。

Pasal 117 Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta IDR).

第117条旅店所有者或提供住宿者若不提供如第72条第（2）项所述的移民局官员要求的有关在该处住宿的外籍人的信息或资料，被监禁为期最多3(三)个月或最高罚款Rp.25.000.000,00 (贰仟伍百万盾)的处罚。

Pasal 118 Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda

第118条任何特意提供不正确或不符合第63条第（2）和（3）项所述的信息的担保人，将被监禁为期最多5(五)年及最高罚款Rp.500.000.000, 00 (伍亿盾)的处罚。


63

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). Pasal 119 (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/ atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). Pasal 120 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia 64

第119 条（1）任何外籍人不具第八条所述的有效旅行证件和签证而进入和/或在印尼境内的，将被监禁为期最多5(五)年及最高罚款Rp.500.000.000, 00 (伍亿盾)的处罚。

（2）如有谁特意使用旅行文件，但已知或怀疑该旅行证件是仿冒或伪造的外籍人，将被监禁为期最多5(五)年及最高罚款Rp.500.000.000, 00 (伍亿盾)的处罚。

(1)


第120条任何人以利润为目的，无论是有组织或无组织的直接或间接地为自己或他人带来一个人或一群人，或有组织或无组织的指示他人携带一个人或一群，而该人不拥有合法的权利进入或离开印尼地区，及/或进入其他国家，并使用不合法文件或假证件或无旅行证件，无论是通过移民厅检查或偷渡者，将被定为偷渡罪而被监禁为期最多5(五)年及罚款至少 5亿及最高Rp.1.500.000.000, 00 (壹拾伍亿盾)。

dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta IDR). (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 121 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia; b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

(2)

企图进行偷渡的犯罪者将受到与第（1）项相同的惩罚。

第121条下列是受监禁为期最多5年或最高罚款Rp.500.000.000, 00 (伍亿盾)处罚的违规者： a. 任何特意仿照或伪造签证或入境证或居留许可以便自己或他人可进入或离开印尼地区的人;

b. 任何特意使用仿照或伪造签证或入境证或居留许可以便可进入或离开印尼地区的外籍人;


65

Pasal 122 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR):

第122条下列是受监禁为期最多5年或最高罚款Rp.500.000.000,00 (伍亿盾)处罚的违规者：

a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

a. 任何特意滥用或从事与签发给他的居留许可的目的及意图不符的活动的外籍人；

Pasal 123 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/ atau berada di Wilayah Indonesia.

第123条下列是受监禁为期最多5年及最高罚款Rp.500.000.000,00 (伍亿盾)处罚的违规者：

Pasal 124 Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi 66

b. 任何特意指使或给于外籍人机会以滥用或从事与签发给他的居留许可的目的及意图不符的活动的人；

a.

任何意图为自己或他人获得签证或居留许可而特意提供伪造证件或虚假或伪造资料或不实的陈述；

b.

任何特意使用上述a点签证或居留进入/或在印尼地区逗留的的外籍人。

第124条任何人特意隐瞒或保护或提供住宿或生活，或提供工作于那些已知或有理


atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga: a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta IDR); b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta IDR).

由被怀疑的以下外籍人：

Pasal 125 Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta IDR).

第125条任何为获得批准而在依第48条第（4 ）项中提到已宣布为外籍人禁区的外籍人，将被判为期最多3年的监禁及/ 或罚款最高Rp.300.000.000,00 (叁亿盾)。

Pasal 126 Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR);

第126条任何人若特意： a. 使用旅行证件进入或离开印尼而被发现或怀疑该旅行证件是假证件或伪造证件，将被判为期最多5(五)年的监禁及最高罚款Rp.500.000.000,00 (伍亿盾)；

a. 在印尼非法居留者，将被判为期最多2(二)年的监禁及/或罚款最高Rp.200.000.000,00 ( 贰亿盾；

b. 居留许可已经到期者，将被判为期最多3(三)个月的监禁及罚款最高Rp.25.000.000,00 ( 贰仟伍百万盾)。


67

b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); d. memiliki atau menggunakan secara melawan hokum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). 68

b.

特意使用他人的或已被吊销的旅行证件进入或离开印尼或将自己或他人的旅行证件交于其他不该用的人，将被判为期最多5(五)年的监禁及最高罚款Rp.500.000.000,00 (伍亿盾；

c. 提供无效或不真实的陈述以为自己或他人取得印尼旅行证书者，将被判为期最多5年的监禁及最高罚款Rp.500.000.000, 00 (伍亿盾)；

d. 以违反法律方式拥有或使用两个或更多类似的印尼旅行证件而该证件均仍有效者，将被判为期最多5(五)年的监禁及最高罚款Rp.500.000.000, 00 ( 伍亿盾)；

e. 伪造印尼旅行证件或制作印尼旅行证件以供自己或他人使用者，将被判为期最多 5(五)年的监禁及最高罚款 Rp.500.000.000,00 (伍亿盾)


Pasal 127 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hokum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).

第127条任何特意及违法保存伪造或仿冒印尼旅行证件以供自己或他人使用者，将被判为期最多5(五)年的监禁及最高罚款Rp.500.000.000,00 (伍亿盾)。

Pasal 128 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya; b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.

第128条下列是受监禁为期最多5年及最高罚款5亿印尼盾处罚的违规者：

Pasal 129 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hokum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau

第129条任何特意并违法为本身或他人的利益而破坏、修改、增加、减少或删除一部分或全部印尼旅行证件或其他移民局证件上的说明或印章者，将被判为期最多5(五)年的监禁及最高罚款 Rp.500.000.000,00 (伍亿盾)。

a. 任何特意并违法印制、拥有、保存或买卖空白印尼旅行证件或其他移民局证件者；

b. 任何特意并违法印制、拥有、保存或买卖印尼旅行证件或其他移民局证件用的印章者。


69

Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). Pasal 130 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hokum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta IDR).

第130条任何特意并违法占有属于他人的旅行证件或其他出入境证者，将被判为期最多2(二)年的监禁及/或最高罚款 Rp.200.000.000,00 (贰亿盾)。

Pasal 131 Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).

第131条任何特意非法并违法为本身或他人的利益而以手动或电子方式拥有、保存、破坏、修改、复制、使用或存取移民局资料者，将被判为期最多5(五)年的监禁及最高罚款 Rp.500.000.000,00 (伍亿盾)。

Pasal 132 Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/ atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

70

第132条移民官员或受指派的其他官员特意并非法提供印尼旅行证件于及/或延长移民局证件于他明知无资格的人，将被判为期最多7(七)年的监禁。


Pasal 133 Pejabat Imigrasi atau pejabat lain: a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; b. dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; c. dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; d. dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

第133条移民官员或受指派的其他官员若： a. 让某人从事违反他应知晓的第 118条，第119条，第120条，第121条，第122掉，第123 条，第126条，第127条，第 128条，第129条，第131条，第132条，第133条第b点，第 134条第b点，及第135条的移民规定时，将被判为期最多5( 五)年的监禁；

b.

特意将机密资料泄露于不具资格的他方如第67条第（2）项及第68条第（2）项所述的，将被判为期最多5年的监禁；

c.

特意不遵照规定在移民检查站执行出入境检查手续或而导致第13条第（1）项所述的外籍人进入印尼境内或离开印尼如第16条第（1）项所述的，将被判为期最多2年的监禁；

d.

特意非法并违法地不遵照移民拘留所或拘留室的标准程序监守被拘留人而致被拘留人逃脱徒刑，将被判为期最多2(二) 年的监禁；


71

e. dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

e.

Pasal 134 Setiap Deteni yang dengan sengaja: a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

第134条任何被拘留的人若特意： a. 制造，拥有，使用和/或分发武器者，将被判为期最多3( 三)年的监禁；

Pasal 135 Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).

第135条任何为了获得移民证件及/或获得印尼国籍而假结婚的人，将被判为期最多5(五)年的监禁及最高罚款 Rp.500.000.000,00 (伍亿盾)。

Pasal 136 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya. (2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana

第136条 (1) 若在第114条，第116条，第 117条，第118条，第120条，第124条，第128条和第129条所指的罪行是公司所犯的，则公司的理事及公司将受处分。

72

特意非法并违法地不将资料输入如第70条所述的移民局信息管理系统，将被判为期最多6( 六)个月的监禁；

b. 逃离移民拘留所或拘留室者，将被判为期最多5(五)年的监禁；

(2) 对公司的刑事处分规定仅是刑事罚款处分而该罚款是第（1 ）项所述的每一个刑事罚款的


denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

3倍。

(3) 在第113条，第119条，第121 条b点，第123条b点和第126条 a 及b点所指的刑事条文并不适用于人口贩卖及偷渡的受害者。


73

BAB XII BIAYA

第十二章费用

Pasal 137 Dana untuk melaksanakan UndangUndang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

第137条开展本条例的资金列为国家收入及支出预算中。

Pasal 138 (1) Permohonan Dokumen Perjalanan, Visa, Izin Tinggal, Izin Masuk Kembali dan biaya beban berdasarkan Undang-Undang ini dikenai biaya imigrasi. (2) Biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

74

第138条 (1) 旅行证件，签证，居留许可，重入境证的申请费用根据条例收取移民事务费。

(2) 第（1）项所述的移民费为国家移民事务的非税务收入。

(3) 有关在第（1）项的移民费用的进一步规定是由政府条例规范。


BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

第十三章其他规定

Pasal 139 (1) Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di daerah perbatasan diatur tersendiri dengan perjanjian lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan menggunakan tanda masuk atau tanda keluar dengan alat elektronik dapat diatur tersendiri melalui perjanjian bilateral atau multilateral dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.

第139条（1）有关在边境地区进入或离开印尼的人口流动的移民局规定，另以印尼和边境邻国政府之间并参照本条例而签订的跨界协议加以规范。

Pasal 140 (1) Untuk menjadi Pejabat Imigrasi, diselenggarakan pendidikan khusus Keimigrasian. (2) Untuk mengikuti pendidikan khusus Keimigrasian, peserta harus telah lulus jenjang pendidikan sarjana. (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

第140条（1）举办移民专门培训供有意担任移民局官员职务的人。

（2）有关使用电子出入境证进入或离开印尼的人口流动的移民局规定另以双边或多变协议并参照本条例的规定加以规范。

（2）欲参加移民专门培训，参与者必须是大学毕业生。（3）在第（1）项所述的移民专门培训由部长条例规范。


75

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

第十四章过渡性条例

Pasal 141 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang dikeluarkan berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir; b. suami atau istri dari perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia yang usia perkawinannya lebih dari 2 (dua) tahun dan memegang Izin Tinggal terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat langsung diberikan Izin Tinggal Tetap menurut ketentuan UndangUndang ini; c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir; dan d. perkara tindak pidana di bidang Keimigrasian yang sedang diproses dalam tahap penyidikan tetap diproses berdasarkan UndangUndang tentang Hukum Acara Pidana.

第141条当本条例开始生效时： a. 根据1992年第9号有关移民的条例签发的探访居留许可、限期居留许可和永久居留许可继续有效，直到有效期届满为止;

76

b.

与印尼公民正式结婚超过两年并持有根据1992年第9号移民局条例限期居留许可丈夫或妻子，可以根据本条例获得永久居留许可；

c.

根据1992年第9号移民局条例签发的印尼旅行证件继续，直到有效期届满为止; 及

d.

正在处理中的移刑事案件，仍将根据“刑事诉讼法”处理。


BAB XV KETENTUAN PENUTUP

第十五章终结规定

Pasal 142 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064); dan c. semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Keimigrasian yang bertentangan atau tidak sesuai dengan UndangUndang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

第142条当本条例开始生效时： a. 1992年第9号移民局条例 (1992年第33号印尼共和国国家公报，印尼共和国国家第 3474附加公报);

Pasal 143 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau

第143条当该法律开始生效时，有关移民事务的1992年第9号（1992年第33号印尼共和国国家公报，印尼共和国国家第 3474附加公报）只要不与本条例冲突或为被新条例取代，则仍然有效;

b. 2009年第37号有关替代2009年第3号修改1992年第9号有关移民事务条例成为条例的政府规定的（2009年第145号印尼共和国国家公报，印尼共和国国家第5064附加公报);及

c. 所有有关移民与本条例不一致此或相反的法律，均被撤销及宣告无效。 .


77

belum diganti dengan yang berdasarkan Undang-Undang ini.

baru

Pasal 144 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

第144条实施此法的规定，最迟自本条例制定颁布后1年内制定。

Pasal 145 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

第145条本法自颁布之日起生效。

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

为了每个人知悉该信息，下令将该法在印度尼西亚共和国国家公报公布。

Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2011

2011年5月5日核定于雅加达

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

印度尼西亚共和国总统，

ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

签名 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2011

78

2011年5月5日在雅加达日颁布

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

印度尼西亚共和国法律与人权部长

ttd PATRIALIS AKBAR

签名 PATRIALIS AKBAR


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK Indonesia TAHUN 2011 NOMOR 52

2011年第52号印度尼西亚共和国国家公报

Salinan sesuai dengan aslinya

根据原本复制

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

印尼国务秘书部政治和与人民福利立法副助理

Ttd, Wisnu Setiawan

签名 Wisnu Setiawan

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

印度尼西亚共和国

I. UMUM Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati

2011年第6号关于移民事务条例的说明

一、概要在进入第三个千年，以世界各方面的社会生活全球化的变迁和信息及通讯技术的发展已超越国家境界的情况下，向来属于国内性的人际关系，已发展成国际性的关系，随着对人类生活平等的要求日益增长，促使人权必须被视为全体生活的一部分而予以尊重及维护。


79

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal. Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigm dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

随着国际的发展，国内各领域的改革改变了各方面的行政管理的典范。该改变对实现属于每个印尼公民的人权的一部分的权利及义务的平等有巨大的影响由于该发展，每个印尼公民获得行使他们离开或进入印尼的权利的同等机会。

Dengan demikian berdasarkan UndangUndang ini, ketentuan mengenai Penangkalan tidak berlaku terhadap warga Negara Indonesia.

根据该法，不准入境的规定并不适用于印尼公民。

Dampak era globalisasi telah memengaruhi system perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundangundangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi. transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Penyederhanaan prosedur

全球化时代已经影响到印度尼西亚共和国的经济体系，并预计需要有立法规定的修改，无论是在经济，工业，商业，交通运输，运输，劳工，以及人和货物流动方面的法规。这些变化是为增强印尼与对印尼执行移民职能及事务的国际各界的关系是有必要的。简化将在印尼投资的外国投资者的出入境手续，其中如给于符合一定条件的投资者方便取得永久居留许可等。因此，预计将创造一个舒适的投资环境，使外国投资者更有兴趣在印尼投资。

80


Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hokum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

在国际舞台上已发展国际公约所体现的新法律，印尼是其中一个签订该公约的参与者，公约其中有2000年“联合国反跨国有组织犯罪公约”，连同其他两个协议已透过2009年第5号条例予以批准，而致移民机构的角色变得越重要，因为该公约要求各国采用和实施该公约。

Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan

另一方面，外籍人的监督需要随与有组织的国际犯罪集团进行的国际犯罪及跨国刑事案，如贩卖人口，偷渡，毒品的增加而提高。根据旧的法令无法将有组织国际犯罪者判刑，因为 1992年第9号条例并无处罚跨过有组织犯罪者的规定。该 1992年第9号条例仅规定非法进入印尼的组织受害者


81

internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan UndangUndang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah.

的处罚。

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS (Investigation Authority) Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materiilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

对外籍人的监测是不仅在他们入境的时候，但也是在他们在印尼境内逗留期间，包括其活动的监控。移民局监督执法包括移民行政和刑事。因此，须安排调查人员及移民当局根据该法履行职责。移民刑事案是一个特殊的刑事，因此其法律形式和法律实质与一般的刑事法律不同，例如有特别最低刑事处分等。

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan

服务和监督方面也不只是针对由距离相近的岛屿组成的印尼领土而已，而也包含与邻国的边界在内，移民局沿边境线的实施职能是移民局的权限。在沿边境的某些地方有印尼及邻国公民的传统进出境流动。为了提高服务及易于监控，可设置和扩大出入境检查站。因此，可避免人们不经检查站

82


instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

而进入或离开印尼领土。

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

国家利益是全体印尼人民的利益，因此需要对外籍人实行的监控也需要大众的参与检举已知的或怀疑在印尼境内非法逗留或滥用移民许可的外籍人。为了加大人民的参与，应该努力提高公众的法律意识。

Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

在重视人权的选择性政策下，对进入印度尼西亚境内的外籍人予以规范，以及取得居留许可的外籍人必须遵照其在印尼境逗留的宗旨和目的。基于上述政策，及以保护国家利益着想，只有带来利益及不危害治安及公共秩序的外籍人可以获准进入印尼地区。


83

Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Wilayah Indonesia.

对印尼公民，适用的原则是每个印尼公民都有权离开或进入印尼地区。但是，基于某些原因，并在一定期间内印尼公民可以被禁止离开印尼。

Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. Di samping permasalahan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yakni: a. letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain; b. adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian;

印尼公民不能被禁止入境，因该情况是与国际原则和习惯不符，在该规定中，公民不应该被禁止进入自己的国家。

c. meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, terorisme, narkotika, dan pencucian uang; d. pengaturan mengenai Deteni dan batas waktu terdeteni belum 84

除了上述事项，有一些事情可作为更新有关移民事务的1992年第9号条例的考虑因素：

a. 印尼的地理位置是具有与其他国家的关系中与国家主权密切相关的跨过来往流动有关的复杂问题;

b. 有直接或间接影响到移民局职能的实施的国际条约或国际公约; 国际和跨国犯罪，非法移民，偷渡，贩卖人口，恐怖主义，毒品，洗钱犯罪等案件的增加; c. 未具有全面的有关被拘留犯及拘留期间的规范；

d. 在实施移民局具有特定及普遍性的功能时，需要有利用现代


dilakukan secara komprehensif;

e. Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi; f. perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas; g. hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing;

h. kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standardisasi system dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya Regional Asean Plus dan juga upaya penyelarasan atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;

化信息技术和现代通信系统的系统化方法，并需要把移民局及拘留所的组织结构定制为移民总司之下的技术执行单位； e. 根据印尼2006年第12号条例关于与印度尼西亚共和国公民有关的移民局职能的行使的制度的修订，其中有关限定的双重国籍的规定：

f. 在互惠的原则下给予外籍人签证申请（互惠）的国家主权权利;

g. 为国际性的旅行证件的系统及类别的安全防范的统一化及保准化，尤其在东盟与中日韩区域，或对所组织的人口贩卖和偷渡的犯罪集团者的刑罚的一致性及统一化的协议; h.


85

i. penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana Penyelundupan Manusia; j. memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga Korporasi serta Penjamin masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian; dan k. penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera. Dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap UndangUndang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk undang-undang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundangundangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan.

i. 移民执法尚不具效力，以致刑罚措施应包括偷渡刑事的最低刑罚;

j. 扩大移民罪犯的包含范围，可包含不仅是个人，但也包含进入印尼境内违反移民规定的外籍人的公司及担保人；及

k. 因一直未有阻吓作用，应对违反移民条例的外籍人予以更严重的刑事制裁。鉴于上述考虑，应透过制定更广泛的立法以对 1992年第9号条例进行更新，以便适应印尼社会及国务的发展、政策或相关的法律，以及预期未来可能发生的问题。

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

二、每一个条文第1条自明。

Pasal 2 Cukup jelas.

第2条自明。

86


Pasal 3 Ayat (1) Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan pelindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan sesuai dengan tugasnya sebagai penjaga pintu gerbang negara, bukan penjaga garis batas negara.

第3条第(1)项 ` 本规定中移民局的职能是指国家在执行社区服务和保护，执法，移民，支持国家经济发展的国务之一部分。


第4条自明。

Pasal 5 Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri, tugas dan Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk dalam ketentuan ini adalah pejabat fungsional diplomat. Pejabat dinas luar negeri yang melaksanakan tugas dan Fungsi Keimigrasian terlebih dahulu memperoleh pengetahuan di bidang Keimigrasian.

第5条在印度尼西亚共和国代表或国外其他地方无移民官员时，根据本法的规定，移民职责和职能由当地驻外官员根据法律规定开展。本规定中所指派的驻外官员为职能外交官。行使移民事务任务及功能的驻外官员外事先必须具有移民事务的知识。


第6条自明。

第 (2)项自明。第 (3)项沿边境出入境事务职能，在按照自己的职责，作为监护人的门，而不是国家的边境守卫。


87

Pasal 7 Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian merupakan satu kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian secara terpadu.

第7条移民管理信息系统是数据及信息管理流程、应用程序、及以信息及通讯技术为建立基础的设备的一部分，是为结合及连接以统一方式实行所有移民功能的信息系统而建立。

Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku” adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Ayat (2) Cukup jelas.

第8条第（1）项 “合法旅行证件和仍然有效”的定义为由主管机关签发并其有效期至少6个月的旅行证件。

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Selain pemeriksaan terhadap Dokumen Perjalanan, apabila diperlukan guna keakuratan, ketelitian serta ketepatan objek pemeriksaan dapat dilakukan terhadap identitas diri untuk memberikan data dukung terhadap kebenaran Dokumen Perjalanan yang dimiliki. Ayat (3) Penggeledahan dilakukan dalam rangka mencari kejelasan atas keabsahan Dokumen Perjalanan

第9条第（1）项自明。第（2）项除了对旅行证件的准确性，完整性和准确性进行检查，如需要调查对象的精确度、谨慎度及准确度时可就其身份加以调查以获得该人的旅行证件的支撑资料。

88

第（2）项自明。

第（3）项为了获知该旅行证件的真相及合法性及有关人士的身份，可以进行搜查。如果从


dan identitas diri orang yang bersangkutan. Apabila dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan adanya indikasi tindak pidana Keimigrasian, prosesnya dapat dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan Keimigrasian.

搜索结果中发现任何移民刑事的迹象，可以进一步进行移民调查。


第10条自明。

Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” meliputi adanya alat angkut yang mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) pada daerah bencana alam di Wilayah Indonesia (national disaster) atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa Orang Asing berlabuh atau mendarat di suatu tempat di Indonesia karena kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedangkan alat angkut tersebut tidak bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas.

第11条第（1）项 “紧急情况”的定义包含为在印尼发生国家灾害的地区作人道主义援助而在印尼登陆的运输工具或有载运外籍人的运输工具因机器发生故障或天气恶劣而在印尼境内特定的地点靠岸或登陆，而该运输工具本身并不打算在印尼境内航行或登陆的。

Pasal 12 Yang dimaksud “daerah tertentu” adalah daerah konflik yang akan membahayakan keberadaan dan keamanan Orang Asing yang bersangkutan.

第12条 “特定地区”的定义是指会危及有关的外籍人的存在和安全的冲突区。

Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

第13条第（1）项第a点自明。



89

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang. Huruf g Yang dimaksud dengan “kejahatan internasional dan kejahatan transnasional yang terorganisasi” antara lain kejahatan terorisme, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, pencucian uang, narkotika, dan psikotropika. Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang. Huruf h Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang. Huruf i Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang. Huruf j Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang berwenang. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “ditempatkan dalam pengawasan” adalah penempatan Orang Asing di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi atau ruang khusus dalam rangka menunggu keberangkatannya keluar Wilayah Indonesia. Dalam hal Orang Asing 90

第b点自明。第c点自明第d点自明。第e点自明。第f点根据机关主管的请求信函。第g点 “有组织国际犯罪和跨国犯罪”是包括恐怖主义，人口偷渡，人口贩卖，洗钱，毒品和精神药物走私的犯罪。

第h点根据机关主管的请求信函。第i点根据机关主管的请求信函。根据机关主管的请求信函第（2）项 “置于监空之下”的是指安置等待离开印尼国境的外籍人的移民拘留所或移民拘留室或专用室。如外籍人是乘船过来的情况，则他们被安置于该船舶上，他们在船舶在印尼领域停留到离开印尼领域的期间不得下船。


datang dengan kapal laut, yang bersangkutan ditempatkan di kapal laut tersebut dan dilarang turun ke darat sepanjang kapalnya berada di Wilayah Indonesia hingga meninggalkan Wilayah Indonesia. Pasal 14 Cukup jelas.

第14条自明。


第15条自明。

Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional atau menghindari kerugian masyarakat, misalnya orang asing yang bersangkutan belum atau tidak mau menyelesaikan kewajiban pajaknya.

第16条第（1）项自明。第（2）项这一规定是为了保护国家利益或避免危害社会，如外籍人尚未或不想解决他们的税务。


第17条自明。

Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat” adalah antara lain mengibarkan bendera “N” yang biasa digunakan dalam kebiasaan internasional.

第18条第（1）项第a点自明。第b点自明。第c点 “出示标志或旗帜信号” 是指国际惯例中常用的升“N”旗之类的信号。


91

Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “setiap penumpang dan/atau awak alat angkut” antara lain penumpang yang tidak mendapat Tanda Masuk, awak kapal, atau penumpang yang tertinggal. Ayat (2) Sistem Informasi Pemrosesan Pendahuluan Data Penumpang lazim juga disebut dengan Advance Passenger Information System. Terhadap alat angkut yang belum menggunakan Sistem Informasi Pemrosesan Pendahuluan Data Penumpang, diberikan kesempatan sampai dengan batas waktu tertentu.

第d点自明。第e点自明。第f点自明。第g点自明。第h点本规定中 “每一个乘客和/或运输工具船员” 是指不具入境证的乘客、船员，或留下的乘客。

第（2）项乘客资料预先登记处理信息系统也通常被称为预先乘客信息系统。未使用乘客资料预先登记处理信息系统的运输工具，将限定于一定期间内完成。


第19条自明。


第20条自明。

Pasal 21 Yang dimaksud dengan “suatu tempat” adalah pelabuhan, Bandar udara, pos lintas batas atau tempat lainnya yang layak untuk dapat dilakukan pemeriksaan Keimigrasian.

第21条 “某处”是指港口，机场，边境站或其他可进行移民检查的地方。

92


Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “area imigrasi” adalah suatu area di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang dimulai dari tempat antrean pemeriksaan Keimigrasian pada keberangkatan sampai dengan alat angkut atau dari alat angkut sampai dengan konter pemeriksaan Keimigrasian pada kedatangan.

第22条第（1）项 “移民区”是指出入境检查站区，从出境处的移民厅检查站排队的地方到运输工具或自运输工具到入境处移民厅的柜台。

Penetapan area imigrasi sangat penting artinya untuk menentukan status seseorang apakah telah dianggap keluar atau telah masuk Wilayah Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Kepala Kantor Imigrasi dalam ketentuan ini membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada bandar udara, pelabuhan laut, atau pos lintas batas. Ayat (4) Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan asas resiprositas apabila diberikan kepada orang asing dalam rangka tugas diplomatik.

移民区的划定对确定一个人是否已离开或进入印尼地区是非常重要的。

第（2）项自明。第（3）项本规定中在机场，港口，或边境出入境检查站是由移民局长监管。

第（4）项若有进行外交工作的外籍人时本规定将根据互惠原则执行。


第23条自明。

Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

第24条第（1）项自明。第（2）项自明。第（3）项自明。 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011

93

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “dokumen negara” adalah dokumen yang setiap saat dapat ditarik kembali apabila diperlukan untuk kepentingan negara. Dokumen itu bukanlah surat berharga sehingga Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tidak dapat digunakan untuk hal yang bersifat perdata, antara lain dijadikan jaminan utang.

第（4）项 “国家文件”是指当因国家利益而需要时可以随时收回的证件。该证件并非有价证券而因此该印尼共和国旅行证件不能用于民事法程序，如债务抵押品等。


第25条自明。


第26条自明。

Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

第27条第（1）项 “特定情况下”，其中例如将印尼公民自其他国家接回国。

Pasal 28 Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan secara kolektif antara lain kepada beberapa warga negara Indonesia bermasalah di luar negeri yang dipulangkan oleh pemerintah negara asing secara bersama-sama.

第28条如同护照旅行证件可以集体签发，例如签发于数名将被外国政府一起遣返的印尼公民。


第29条自明。

94

第（2）项自明。第（3）项自明。第（4）项自明。



第30条自明。

Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia” adalah setiap orang warga negara Indonesia yang disangka melakukan perbuatan yang merugikan negara dan/atau pelanggaran perundang-undangan yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang masih berada di Wilayah Indonesia atau telah berada di luar Wilayah Indonesia. Penarikan Paspor biasa terhadap tersangka yang telah berada di luar negeri harus disertai dengan pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang akan digunakan dalam rangka mengembalikan pelakunya ke Indonesia.

第31条第（1）项自明。第（2）项自明。第（3）项所谓“犯罪或违反印尼法律”是指在印尼境内或已在国外的印尼公民被怀疑进行对国家有害及/或违反法律，而被判5年或以上的刑法。在吊销在国外的嫌的普通护照的同时也签发如同护照旅行证件以便能用于将嫌犯送回印尼。


第32条自明。


第33条自明。


第34条自明。

Pasal 35 Visa diplomatik diberikan kepada Orang

第35条外交签证根据国际条约，互惠原


95

Asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan (courtesy).

则，尊重（礼仪）签发于外籍人及其家属。

Pasal 36 Visa dinas diberikan kepada Orang Asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan (courtesy) dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

第36条公务签证根据国际条约，互惠原则，尊重（礼仪）签发于执行非外交公务的外籍人及其家属。


第37条自明。

Pasal 38 Visa kunjungan dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain: 1. wisata; 2. keluarga; 3. sosial; 4. seni dan budaya; 5. tugas pemerintahan; 6. olahraga yang tidak bersifat komersial; 7. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat; 8. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia; 9. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak; 10. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; 11. pembuatan film yang tidak bersifat

第38条探访签证申请可供下列活动而签发：

96

1. 2. 3. 4. 5. 6.

旅游; 家庭; 社会; 艺术和文化; 政府职责; 非商业性质的体育;

7. 比较研究，短期课程和短期培训; 8. 提供指导，讲座，并在工业技术和创新和应用的培训，为印尼提高工业产品质量和设计及与国外合作市场营销;

9. 进行紧急和迫切的工作; 10. 已获主管机关许可的记者; 11. 制造的非商业电影，并已获得主


komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; 12. melakukan pembicaraan bisnis; 13. melakukan pembelian barang; 14. memberikan ceramah atau mengikuti seminar; 15. mengikuti pameran internasional; 16. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; 17. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; 18. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja; 19. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan 20. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

管机关许可; 12. 商务会谈; 13. 购买商品; 14. 讲学或讲座; 15. 参与国际展览; 16. 参与总部或办事处的印尼代表举行的会议; 17. 对在印度尼西亚的分公司进行审计，质量控制，生产，或检查; 18. 在测试工作能力的潜在外籍工人; 19. 继续前往其他国家，及 20. 与在印尼的运输工具联合。

Pasal 39 Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas dan dapat juga diberikan kepada Orang Asing eks warga Negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bermaksud untuk kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

第39条限期居留签证是签发于打算居住一个时期的外籍人，也可以签发于按印尼国籍法律已失去了其印尼国籍而打算返回印尼按照法律规定办理以重新获得印尼国籍的人。

Visa tinggal terbatas dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain: 1. Dalam rangka bekerja: a. sebagai tenaga ahli;

限期居留签证在应用上可供下列活动签发： 1. 因工作需要的： a. 专家;


97

b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut territorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; c. melaksanakan tugas sebagai rohaniwan; d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang; e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi (quality control); g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia; h. melayani purnajual; i. memasang dan reparasi mesin; j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi; k. mengadakan pertunjukan; l. mengadakan kegiatan olahraga profesional; m. melakukan kegiatan pengobatan; dan n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian. 98


b. 参与在印尼群岛水域，领海，大陆和/或印尼经济专属区内操作的船只，浮动设备，或安装工程工作的人员。

c. 实行任务的神职人员; d. 进行收费的职业活动，如体育，艺术，娱乐，医药，顾问，律师，贸易和其他专业活动，及其他已获得主管机关许可的行业活动;

e. 进行商业电影的拍摄活动，并已获得主管机关许可;

f. 从事产品质量或生产的监管（质量管制）； g. 对在印尼的分公司进行检查或审计； h. 从事售后服务; i. 安装和维修机械; j. 因建设而从事非永久性的工作; k. 从事表演活动； l. 从事专业的运动活动; m. 医疗活动， n. 因将受工作技能测试的外籍工人。

2. Tidak untuk bekerja: a. penanam modal asing; b. mengikuti pelatihan penelitian ilmiah; c. mengikuti pendidikan; d. penyatuan keluarga; e. repatriasi; dan f. lanjut usia.

dan

2. 非工作需要的： a. 外国投资者; b. 参与科学培训及研究; c. d. e. f.

受教育；家庭团聚; 遣返，及老人。


第40条自明。

Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Orang Asing dari negara tertentu yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan antara lain Orang Asing dari negara yang termasuk dalam kategori negara yang tingkat kunjungan wisata ke Indonesia tinggi (tourist generating countries) atau dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang cukup baik dengan negara Indonesia, tetapi negara tersebut tidak memberikan fasilitas bebas Visa kepada warga negara Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas.

第41条第（1）项自明。第（2）项特定国家的外籍人可获得落地签证，其中如列入前来印尼的旅游观光率高的国家的外籍人或与印尼的外交关系相当良好的国家，而该国并不具有免签证的优惠。

Pasal 42 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

第42条第a点自明。第b点自明。第c点自明。第d点自明。



99

Huruf e Cukup jelas. Huruf f Penolakan dimaksud surat permintaan dari berwenang. Huruf g Penolakan dimaksud surat permintaan dari berwenang. Huruf h Penolakan dimaksud surat permintaan dari berwenang.

berdasarkan instansi yang



第e点自明。第f点根据主管机关的请求函拒绝。第g点根据主管机关的请求函拒绝

第h点根据主管机关的请求函拒绝。

Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud “pembebasan Visa” dalam ketentuan ini misalnya untuk kepentingan pariwisata yang membawa manfaat bagi perkembangan pembangunan nasional dengan memperhatikan asas timbal balik, yaitu pembebasan Visa hanya diberikan kepada Orang Asing dari negara yang juga memberikan pembebasan Visa kepada warga negara Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

第43条第（1）项自明。第（2）项第a点本规定中的“签证豁免” 是指因可替国家建设带来好处的旅游业的利益并参考互惠原则，即仅对也给于印尼籍民豁免签证的国家豁免签证。


第44条自明。

100

第b点自明。第c点自明。第d点自明。



第45条自明。

Pasal 46 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Wilayah Indonesia” adalah dalam rangka tugas penempatan di perwakilan negara setempat atau perwakilan organisasi internasional. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

第46条第（1）项 “在印尼境内居留”的意思是国家的当地代表或国际组织的代表因任务而被派驻。


第47条自明。

Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pada dasarnya setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa. Berdasarkan Visa tersebut, Orang Asing diberikan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia, tetapi ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah konflik yang akan membahayakan keberadaan, keselamatan, dan keamananan Orang Asing yang bersangkutan.

第48条第（1）项自明。第（2）项自明。基本上每一个进入印尼的外籍人必须具有签证。基于该签证，可签发印尼居留许可于外籍人，但该规定不适用于因人口贩卖活动而受害而在印尼境内居留的外籍人。

第（2）项自明。第（3）项自明。

第（3）项自明第（4）项 “特定地区”的定义是指会危及有关的外籍人的存在和安全的冲突区。


101

Ayat (5) Cukup jelas.



第49条自明。


第50条自明。

Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “wilayah perairan” adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi” adalah wilayah di luar wilayah perairan yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan, negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hokum internasional. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak dari duda/janda Orang Asing yang kawin dengan warga negara Indonesia atau anak angkatnya.

第51条自明。

102

第52条第a点自明。第b点自明。第c点自明。第d点 “水域地区”是指内陆水域，群岛水域和领海。 “管辖区”是指领海以外的专属经济区，大陆，附加地区，根据条例及国际法律所规定国家拥有特定的主权及权利。

第e点自明。第f点 “子女”是指与印尼公民结婚的外籍人鳏夫/寡妇子女或其领养的子女。



第53条自明。

Pasal 54 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “rohaniwan” adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia. Huruf b Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah suami/istri, dan anak. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

第54条第（1）项第a点 “神职人员”是指印尼公认的宗教领袖。


第55条自明。

Pasal 56 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “alih status” adalah perubahan status keberadaan Orang Asing dari Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan dari Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

第56条第（1）项 “身份变更”是指外籍人在印尼的居留身份自探访居留许可变为限期居留许可，而限期居留许可变为永久居留许可。


第57条自明。

第b点 “家属”是指丈夫/妻子及子女。第c点自明。第d点自明。第（2）项自明。第（3）项自明。

第（2）项自明。第（3）项自明。


103

Pasal 58 Yang dimaksud dengan “meragukan status Izin Tinggal dan kewarganegaraan seseorang” antara lain adanya data Keimigrasian yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan diragukan status kewarganegaraannya.

第58条 “某人的居留身份及国籍可疑“ 是指移民局资料显示该人的国籍身份有可疑之处。


第59条自明。


第60条自明。

Pasal 61 Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah suami/istri, dan anak.

第61条 “家庭”是指丈夫/妻子，及子女。


第62条自明。

Pasal 63 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Orang Asing tertentu” adalah Orang Asing yang memegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”perubahan status sipil” antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan perubahan lain, misalnya perubahan jenis kelamin. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak diberlakukan karena pada dasarnya suami atau istri dalam suatu perkawinan bertanggung jawab kepada pasangannya dan/ atau anaknya.

第63条第（1）项 “特定外籍人”是指持有限期居留或永久居留许可的外籍人。

104

第（2）项 “公民身份的变更”是指出生，结婚，离婚，死亡，和其他的变更如性别变更等。

第（3）项自明。第（4）项关于担保不适用的规定，因基本上是丈夫或妻子在婚姻中对其配偶及/或子女负责。


Ayat (5) Cukup jelas.



第64条自明。


第65条自明。

Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan, baik terhadap warga negara Indonesia maupun Orang Asing.

第66条第（1）项自明。第（2）项出入境事务监控包括对印尼公民和外籍人的监控。


第67条自明。


第68条自明。

Pasal 69 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “badan atau instansi pemerintah terkait” misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ayat (2) Cukup jelas.

第69条第（1）项 “相关机构或政府机构”是指内政部，外交部，印尼国家警察署，印尼总检察署，以及劳工及移居部等。


第70条自明。



105

Pasal 71 Huruf a Yang dimaksud dengan ”perubahan status sipil” antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Jika telah dilaksanakan oleh penjaminnya tidak perlu lagi dilaksanakan oleh Orang Asing yang bersangkutan. Huruf b Cukup jelas.

第71条第a点 “公民身份的变更”是指出生，结婚，离婚和死亡。

Pasal 72 Ayat (1) Permintaan keterangan mengenai data dapat dilakukan, baik secara manual maupun elektronik. Ayat (2) Cukup jelas.

第72条第（1）项有关资料信息的请求可以手动或电子的方式进行。


第73条自明。

Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”penyelidikan Keimigrasian” adalah kegiatan atau tindakan Pejabat Imigrasi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Keimigrasian. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan ”operasi Intelijen Keimigrasian” adalah

第74条第（1）项自明。第（2）项 “出入境调查”的是指移民局官员为寻求并找到可疑的移民罪行案件而采取的行动或措施。

106

如果保证人已经办理妥当，则相关的外籍人不需要办理。第b点自明。



第a点自明。第b点自明。第c点 “出入境事务情报行动” 是指根据为实现特定目标

kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus serta ditetapkan dan dilaksanakan atas perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang. Huruf d Cukup jelas.

的计划并由移民主管决定而开展的活动。

第d点自明。

Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Larangan tersebut ditujukan terhadap Orang Asing yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di Wilayah Indonesia tertentu. Huruf d Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di suatu tempat tertentu” adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

第75条第（1）项自明。第（2）项第a点自明。第b点自明。第c点这项禁令的目的是政府不希望外籍人在印尼的特定地区逗留。


第76条自明。

第d点 “在某一特定地方居留” 是指安置在移民拘留所，或移民拘留室，或其他地方。

第e点自明。第f点自明。第（3）项自明。


107


第77条自明。


第78条自明。


第79条自明。


第80条自明。


第81条自明。


第82条自明。

Pasal 83 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tempat lain” misalnya rumah sakit atau tempat penginapan yang mudah diawasi oleh Pejabat Imigrasi.

第83条第（1）项自明。第（2）项 “其他地方”是指移民官员易予以监测的医院或住宿的地方。


第84条自明。

Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Jika terdeteni tidak dapat dideportasi setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun berstatus sebagai terdeteni dapat dipertimbangkan untuk diberikan kesempatan menjalani kehidupan

第85条第（1）项自明。第（2）项自明。第（3）项如果被居留者超过10年未能被遣返而仍是拘留的身份则将考虑该被拘留者在被拘留期间的态度而给于他在拘留所外过正常生活的基本人权

108


sebagaimana hak dasar manusia pada umumnya di luar Rumah Detensi dalam status tertentu dengan mempertimbangkan aspek perilaku selama menjalani pendetensian, tetapi tetap dalam pengawasan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui kewajiban pelaporan secara periodik. Ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan agar pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan Deteni tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Selain itu, upaya Deportasi ke negaranya atau negara ketiga yang bersedia menerimanya tetap dilakukan.

的机会，惟仍然以义务向部长或指定的移民局官员定期呈报而予以监控。

第（4）项本规定的目的是监控被拘留者的活动和行踪以避免对社会造成负面影响。此外，仍然继续努力将该人遣送至愿意接受他的原籍国或第三国。

Pasal 86 Yang dimaksud dengan “korban perdagangan orang” adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

第86条 “人口贩卖的受害者”是指因人口贩卖的行为而遭受心理，精神，身体，性，经济，及/或社会创伤的人。

Pasal 87 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain tempat penginapan, perumahan, atau asrama yang ditentukan oleh Menteri. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah peraturan dalam Rumah Detensi Imigrasi yang berlaku bagi terdetensi tidak sepenuhnya diperlakukan bagi para

第87条第（1）项 “别处”是指部长决定的住宿，住房，或宿舍。

第（2）项 “特殊待遇”是指适用于移民拘留所的规定不一定完全适用于受害者，因受害者并非被拘留的人。


109

korban karena para korban bukan terdetensi. Pasal 88 Cukup jelas.

第88条自明。


第89条自明。


第90条自明。

Pasal 91 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengajukan permintaan secara langsung kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang di Tempat Pemeriksaan Imgrasi dalam keadaan mendesak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana dan melarikan diri keluar negeri. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

第91条第（1）项自明。第（2）项第a点自明。第b点自明。第c点在紧急情况下印尼国家警察有权直接向检查站的移民局官员提出不准涉嫌犯罪人出境而逃往国外的请求。

第d点自明。第e点自明。第f点自明。第（3）项自明。

110


Pasal 92 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “keadaan yang mendesak” misalnya yang akan dicegah dikhawatirkan melarikan diri keluar negeri pada saat itu juga atau telah berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk keluar negeri sebelum keputusan Pencegahan ditetapkan.

第92条在本规定所指的“紧急情况”就如在未有不准出境的决定时预防不准出境的人当时逃往国外或已经在移民厅检查站准备出国。

Yang dimaksud dengan “Pejabat Imigrasi tertentu” adalah Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis lain.

“移民局官员”是指在出入境检查站或其他技术执行单位的移民局官员。


第93条自明。

Pasal 94 Ayat (1) Keputusan Pencegahan secara tertulis diterbitkan oleh instansi yang memintanya atau memohonkan untuk pelaksanaannya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Instansi yang menerbitkan keputusan Pencegahan tersebut berkewajiban menyampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

第94条第（1）项不准出境的书面决定是由要求或请求实施的机构出具。

第（2）项自明。第（3）项签发不准出境决议书的机构有义务通知受不准出境处分的人。

第（4）项自明。第（5）项自明。第（6）项自明。第（7）项自明。


111


第95条自明。

Pasal 96 Yang dimaksud dengan “mengajukan keberatan” adalah upaya hukum yang diberikan kepada orang yang terkena Pencegahan untuk melakukan pembelaan diri atas Pencegahan yang dikenakan kepada dirinya.

第96条 “提出异议”是指给于受不准出境处分的人就他自己受不准出境的处分而辩驳的法律途径。

Pasal 97 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Berakhir demi hukum merupakan alasan berakhirnya Pencegahan dan yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas.

第97条第（1）项自明。第（2）项因法律而终止为不准出境终止的原因而相关的人可以赴印尼境外旅行。

Pasal 98 Ayat (1) Kewenangan Penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan Keimigrasian. Ayat (2) Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini adalah pimpinan instansi pemerintah.

第98条第（1）项行使不准入境的权能是根据移民事务的理由而行使国家主权的实际行动以维护治安和公共秩序的。


第99条自明。


第100条自明。

112


第（2）项本规定中有权能的官员是政府机构的主管。



第101条自明。

Pasal 102 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pelaksanaan ketentuan ayat ini didasarkan pada asas kejahatan ganda (double criminality) oleh masing-masing negara. Misalnya kejahatan peredaran uang palsu, terorisme, atau narkotika yang dinyatakan sebagai tindak pidana di Indonesia dan di negara asal Orang Asing yang bersangkutan.

第102条第（1）项自明。第（2）项自明。第（3）项本款的实施是根据各国规定的双重犯罪原则。例如在印尼及相关外籍人的原籍国均被视为犯罪的发行伪钞、恐怖主义，或毒品等。


第103条自明。


第104条自明。


第105条自明。

Pasal 106 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Huruf e Cukup jelas.

第106条第a点自明。第b点自明。第c点自明。第d点 “每个人”是指个人或公司。第e点自明。


113

Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas.

第f点自明。第g点自明。第h点自明。第i点自明第j点自明。第k点自明。第l点自明。第m点自明。第n点自明。第o点自明。

Pasal 107 Ayat (1) Koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan, dan penyampaian tembusan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan. Ayat (2) Cukup jelas.

第107条第（1）项与印尼国家警察的协调自开始执行调查通知书签发后，执行调查直到档案的完成及到副本抄送于印尼国家警察为止。该协调是为了避免重叠调查。


第108条自明。

114




第109条自明。


第110条自明。


第111条自明。


第112条自明。


第113条自明。


第114条自明。


第115条自明。


第116条自明。

Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas.

第117条自明。


第118条自明。第119条自明。


第120条自明。


第121条自明。


第122条自明。


115


第123条自明。


第124条自明。


第125条自明。


第126条自明。


第127条自明。


第128条自明。


第129条自明。


第130条自明。


第131条自明。


第132条自明。


第133条自明。


第134条自明。

Pasal 135 Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga Negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin

第135条假结婚是印尼公民或持有居留正许可的外籍人与另一个外籍人的婚姻，而该婚姻并非真实，但仅

116


Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum.

为了获得印尼共和国的居留许可或印尼共和国的旅行证件。法律上该婚姻属于钻法律漏洞的行为。


第136条自明。


第137条自明。


第138条自明。


第139条自明。


第140条自明。


第141条自明。


第142条自明。


第143条自明。


第144条自明。


第145条自明。

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK Indonesia NOMOR 5216

印度尼西亚共和国第5216号附加公告


117

118


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Recommend Documents