PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN Mohamad Faisal / D 101 11 105
I II
Pembimbing : : Achmad Allang. S,H., M.H : Awaliah. S.H., MH ABSTRAK
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Sering kita jumpai penutupan jalan diwilayah kota Palu yang dilakukan oleh masyarakat, untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, contoh seperti pelaksanaan Road Race dan pesta kawin, hal ini tentu saja mengganggu kepentingan umum dan tidak sesuai dengan tujuan jalan yang di atur dalam pasal 3 UU No 38 Tahun 2004, dengan demikian timbul masalah dalam hal pelaksanaan penegakan hukum karena dalam pelaksanaannya sulit diterapkan sebagai akibat terdapatnya budaya hukum masyarakat, hal ini memerlukan waktu yang cukup panjang sampai penegakan tersebut dapat langsung ditegakkan Kata Kunci : Penggunaan Jalan tanpa izin I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Transportasi merupakan bagian
perkotaan, sedangkan angkutan barang
yang sangat penting dalam kehidupan
sangat
kita. Transportasi adalah suatu kegiatan
perekonomian.
untuk memindahkan orang atau barang
penting
Transportasi
dari suatu tempat ke tempat lain dan
karakteristik
fasilitas
menunjukkan
yang
digunakan
memindahkannya. Perpindahan
untuk
untuk
dan arti
menunjang
mempunyai atribut
yang
dan
fungsi
spesifiknya. Fungsi utamanya adalah atau
pergerakan untuk menghubungkan manusia dengan
manusia merupakan hal yang penting tata guna lahan. Pada kenyataannya, dipikirkan
khususnya
di
daerah terutama
di
kota-kota
besar
di
1
Indonesia pembinaan dan pengelolaan
memberikan izin pemanfaatan ruas
jalan
jalan dan penggunaan jalan.
tersebut
belum
berjalan
sebagaimana mestinya. Hal ini ditandai dengan adanya kemacetan lalu lintas
Dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
akibat pertumbuhan lalu lintas yang pesat dan terbaurnya peranan arteri, kolektordan lokal pada ruas-ruas jalan yang
ada,
penurunan
sehingga kondisi
mempercepat
dan
lintas dan angkutan jalan di laksanakan secara
bersama-sama
oleh
semua
pelayanan instansi terkait sebagai berikut:
perjalanan. Hal ini menunjukkan belum adanya
Angkutan Jalan, pembinaan bidang lalu
kesesuaian persepsi
1.
dalam
Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementrian
penentuan peranan dan fungsi serta
yang
administrasi
bidang jalan.
perkotaan,
jalan yang
di
wilayah
berakibat
pada
2.
bertanggungjawab
di
Urusan pemerintahan di bidang
inefisiensi penggunaan dan pembinaan
sarana dan prasarana lalu lintas
jalan dalam hal ini adalah jalan
dan
perkotaan.
kementrian
Jalan
merupakan
sarana
angkutan yang
prasarana
hidup orang banyak karena digunakan
angkutan jalan.
lapisan
dalam
3.
meningkatkan
lalu
pengembangan industri lalu lintas
lintas dan angkutan jalan secara efektif
pemerintahan
dan efisien untuk memenuhi rasa aman
bertanggungjawab
dan tertib bagi pengguna jalan, maka
industri.
pengaturan
dan
Urusan pemerintahan di bidang
dan
melakukan
bertanggung
lintas
pembinaan dan penyelenggaraan lalu
perlu
oleh
jawab di bidang sarana dan
transportasi yang menyangkut hajat
oleh seluruh masyarakat di segala
jalan,
4.
angkutan
jalan,
oleh yang
di
bidang
Urusan pemerintahan dibidang
pemanfaatan ruas jalan dan pengguna
pengembngan
jalan
lintas dan angkutan jalan, oleh
oleh
masyarakat
dengan
pemerintah
teknologi
lalu
yang
2
bertanggungjawab
5.
di
bidang
oleh tidak terkendalinya tata guna
teknologi, dan
lahan dan pemanfaatan jalan untuk
Urusan pemerintahan di bidang
kegiatan-kegiatan yang bukan untuk
registrasi
pergerakan manusia ataupun barang
dan
kendaraan
identifikasi
bermotor
dan
memberikan dampak
negatif
yang
pengemudi, penegakan hukum,
berdampak pada kehidupan masyarakat
operasional
terutama masyarakat pengguna jalan.
rekayasa
manajemen lalu
lintas,
dan serta
Fungsi
jalan
sebagai
sarana
pendidikan berlalu lintas oleh
perpindahan kendaraan, orang, barang
Kepolisian
sebagaimana
Negara
Republik
Indonesia. kewenangan
pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung bidang
jawab setiap
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana
dengan
selamat,
aman,
tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Jaringan
jalan
dan
pengoperasian lalulintas di Indonesia telah
mencapai
memprihatinkan padatnya
jumlah
diamanatkan
Undang-undang No 38 Tahun 2004
Pembagian
pembina
yang
kondisi dengan
yang semakin
penduduk
serta
kondisi ekonomi masyarakat yang juga semakin meningkat. Penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan jaringan jalan yang dipicu
Tentang Jalan
telah dikesampingkan
dan cenderung untuk diabaikan. Keadaan ini tentu saja tidak bisa didiamkan
begitu
saja,
hal
ini
mengingat jalan merupakan salah satu sarana
masyarakat
melaksanakan
luas
kegiatan
dalam
sehari-hari,
berbagai peraturan dan perundangundangan telah banyak dikeluarkan dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban para pengguna jalan dalam berlalulintas. Salah satu bentuk penyimpangan
penggunaan
jalan
adalah penutupan ruas-ruas jalan untuk kepentingan
pribadi
seperti
pelaksanaan pesta yang menggunakan ruas
jalan sebagai tempat
pendirian
tenda-tenda
dan
parkir, lain
sebagainya. Penggunaan ruas jalan untuk kegiatan pesta memerlukan izin
3
dari pihak yang berwenang sehingga
dan harus mengambil jalur yang jauh,
penggunaan ruas jalan tersebut tidak
larangan penutupan ruang manfaat
menyebabkan
kekacauan
jalan ini di atur dalam undang-undang
lalu lintas yang berimbas kepada
No 38 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) dan
kemacetan. Penggunaan jalan umum
mempunyai ketentuan pidana yang di
untuk kepentingan pribadi terkadang
atur dalam pasal 63 ayat (1). Akan
membuat masyarakat sebagai pengguna
tetapi sanksi yang telah di atur dalam
jalan sangat kesal karena jalan yang
Undang-undang No 38 Tahun 2004
biasanya
beraktifitas
seperti tidak membuat setiap orang /
ditutup karena ada kegiatan pesta, yang
badan hukum takut, padahal untuk
mau tidak mau membuat pengguna
mendapatkan izin pemanfaatan jalan
jalan harus memutar kendaraannya dan
sangat mudah, dan di atur dalam
mencari jalan lain. Kejadian penutupan
Peraturan Daerah Kota Palu No 12
jalan yang sering ditemui pada jalan
Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin
umum yang ditutup sebagian untuk
Penggunaan Jalan. Penutupan jalan ini
resepsi
tentu saja tidak sesuai dengan tujuan
terjadinya
dilalui
untuk
perkawinan,
sering
menimbulkan kekesalan masyarakat
penyelenggaraan,
dan ditambah lagi apabila penutupan
penyelenggaraan yang di atur dalam
jalan tersebut tidak disertai dengan
Undang-undang No 38 Tahun 2004
adanya
Pasal 3 sebagai berikut :
pemberitahuan
yang
dapat
berupa rambu pengalihan jalur lalu lintas atau bentuk informasi lainnya. Dalam seringkali
kehidupan pengguna
1. Mewujudkan kepastian
sehari-hari, jalan
adapun
di
perhadapkan dengan adanya sarana jalan yang ditutup karena hajatan yang
tujuan
ketertiban hukum
dan dalam
penyelenggaraan jalan. 2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. 3. Mewujudkan
peran
dilakukan oleh warga. Apakah itu pesta
penyelenggara
perkawinan, sunatan bahkan lomba
optimal
balap motor. Menghadapi kondisi yang
layanan kepada masyarakat.
demikian
kadang
pengguna
jalan
merasa kesal terhadap penutupan jalan
jalan
dalam
4. Mewujudkan
secara
pemberian
pelayanan
jalan
yang andal dan prima serta
4
berpihak
pada
kepentingan
masyarakat.
tetapi proses penegakan hukum juga harus menjadi bagian yang tidak kalah
5. Mewujudkan
sistem
jaringan
penting khususnya dalam pembahasan
jalan yang berdaya guya dan
masalah
berhasil guna untuk mendukung
Indonesia. 1
terselenggaranya
sistem
transportasi terpadu, dan
penegakan
Suatu
huukum
permasalahan
di
sendiri
adalah kondisi dalam peningkatan
6. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.
pelayanan hukum termaksud SDM (sumber
daya
manusia)
yang
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di
berkualitas tidaklah cukup kalau hanya
atas
barengi pendidikan yang berkualitas.
maka
dapat
dirumuskan
permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah penegakan penggunaan
Penegakan hukum sebagaimana
implementasi
dalam
dirumuskan secara sederhana oleh
hukum
terhadap
Satjipto Rahardjo, merupakan suatu
ruang
manfaat
proses untuk mewujudkan keinginan-
jalan tanpa izin? 2. Apakah
sekedar berpendidikan tinggi tanpa di
keinginan hukum menjadi nyata.2
hambatan-hambatan penegakan
Penegakan
hukum
hukum
adalah
terhadap penggunaan fasilitas
suatu usaha untuk menanggulangi
jalan tanpa izin?
kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.
II.
Dalam
PEMBAHASAN A.
Implementasi Hukum Penggunaan
rangka
menanggulangi
Penegakan
kejahatan terhadap berbagai sarana
Terhadap
sebagai reaksi yang dapat diberikan
Ruang
kepada
pelaku
kejahatan,
berupa
Manfaat Jalan Tanpa Izin 1
Berkaitan
dengan
masalah
penegakan hukum, walau polemik hukum sejatinya tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan manusia,
Dr. H. Moh. Hatta, S.H, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 29 2 Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.
5
sarana pidana maupun non hukum
dapat dipidana melainkan telah di atur
pidana, yang dapat diintegrasikan satu
dalam undang-undang, maka bagi siapa
dengan yang lainnya. Apabila sarana
melanggar
pidana
untuk
larangan tersebut sdah di atur dalam
berarti
undang-undang, maka bagi para pelaku
akan dilaksanakan politik hukum
dapat dikenai sanksi atau hukuman,
pidana, yakni mengadakan pemilihan
sedangkan
untuk mencapai hasil perundang-
tujukan
undangan pidana yang sesuai dengan
menimbulkan
keadaan dan situasi pada suatu waktu
hubungan yang erat pula.4
dipanggil
menanggulangi
kejahatan,
dan untuk masa-masa yang akan datang3.
larangan
tersebut
ancaman
pidananya
kepada
Pada
dan
orang
kejadian
yang
itu,
dasarnya
di
ada
penggunaan
ruang manfaat jalan di perbolehkan tetapi harus mempunyai jalur alternatif
Negara
Indonesia
adalah
negara hukum (rechtstaat), maka setiap
dan mempunyai izin yang di keluarkan oleh pihak kepolisian.
orang yang melakukan tindak pidana harus
mempertanggungjawa-bhkan
perbuatanya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum,
dimana
larangan
tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana
tertentu
sebagai
pertanggngjawa-bannya. Dalam hal ini hubungannya dengan asas legalitas yang mana tidak ada suatu perbuatan
Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti pendirian tenda untuk pelaksanaan pesta harus memperoleh izin dari pihak Kepolisian sebagai
pejabat
yang
diberikan
kewenangan untuk hal tersebut dan tindakan yang
menggunakan jalan
untuk kepentingan pribadi tanpa izin tentunya dapat disebut sebagai suatu bentuk
pelanggaran
diberikan
sanksi
yang
sebagai
dapat bentuk
penghukuman, pelanggaran terhadap
Barda Nawawi Arief, Kebijakan
ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-
Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,
undang N0 38 Tahun 2004 Tentang
3
Bandung, 2002, hlm. 109 4
Andi Hamza, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 hlm 15
6
Jalan merupakan bentuk pelanggaran
masyarakat
lalu lintas yang dikategorikan ringan
tersebut mengganggu ketertiban lalu
tetapi harus dipatuhi oleh masyarakat
lintas. Khusus untuk Acara hajatan atau
karena
tersebut
pernikahan mulai dari Januari 2016
lintas
pihak Kepolisian akan memberikan
maka pihak Kepolisian dengan tegas
sanksi terhadap pengusaha tenda bukan
akan
dan
lagi kepada pemilik hajatan atau pesta
pembokaran yang dilakukan oleh Polisi
pernikahan, 5 dan sanksi yang diberikan
Pamong Praja sebagai bentuk upaya
lebih rendah dari pada ketentuan Pasal
paksa dalam melakukan penertiban lalu
63 ayat 1 Undang-undang No 38 Tahun
lintas.
2004. Tentu saja langkah ini tidak akan
jika
mengganggu
tindakan ketertiban
melakukan
lalu
teguran
Salah satu bentuk penegakan
yang
memberikan
efek
menilai kegiatan
jera
terhadap
hukum yang dapat dilakukan oleh
masyarakat yang akan menggunakan
Aparat
badan jalan.
Kepolisian
adalah
dengan
memberikan teguran kepada setiap masyarakat
yang
B. Hambatan – Hambatan Dalam
melakukan
Proses Penegakan Hukum
pelanggaran maupun melakukan upaya paksa
jika
masyarakat
tidak
Soerjono Soekanto dalam bukunya menuliskan
menghiraukan setiap peringatan yang
Mempengaruhi
telah diberikan oleh pihak Kepolisian.
yaitu :
Penerapan
sanksi
terhadap
Faktor-faktor
Yang
Penegakan
Hukum
1. Faktor undang-undang.
pelanggaran
penggunaan
ruang
Dalam praktik penyelenggaraan
manfaat jalan
tanpa izin di wilayah
hukum di lapangan ada kalanya
hukum Kota Palu belum berjalan
terjadi
efektif karena pihak Kepolisian masih
kepastian hukum dan keadilan, hal
kurang memberikan perhatian dalam
ini
permasalahan tersebut, terhadap setiap
keadilan merupakan suatu rumusan
pelanggaran yang terjadi Kepolisian
yang bersifat abstrak, sedangkan
hanya
kepastian hukum merupakan suatu
menunggu
apakah tindakan
tersebut menimbulkan permasalahan lalu lintas atau adanya laporanan dari
pertentangan
disebabkan
oleh
antara
konsepsi
5
Hasil Wawancara dengan IPDA. Timur Ambonia, KBO Lalu lintas, Kamis 13 September 2015
7
prosedur yang telah ditentukan
maintenance. Kiranya sudah dapat
secara normatif. Justru itu, suatu
diduga bahwa kalangan tersebut
kebijakan atau tindakan yang tidak
mencakup mereka yang bertugas
sepenuhnya
dibidang kehakiman, kejaksaan,
berdasar
hukum
merupakan sesuatu yang dapat
kepolisian,
dibenarkan sepanjang kebijakan
pemasyarakatan. Salah satu kunci
atau
keberhasilan
tindakan
itu
tidak
kepengacaraan,
dalam
dan
penegakan
bertentangan dengan hukum. Maka
hukum adalah mentalitas atau
pada hakikatnya penyelenggaraan
kepribadian
hukum bukan hanya mencakup
dengan mengutip pendapat J. E.
law enforcement saja, namun juga
Sahetapy yang mengatakan :
peace
karena
“Dalam rangka penegakan hukum
hukum
dan
maintenance,
penyelenggaraan
penegak
implementasi
hukum
penegakan
sesungguhnya merupakan proses
hukum bahwa penegakan keadilan
penyerasian antara nilai kaedah
tanpa kebenaran adalah suatu
dan pola perilaku nyata yang
kebijakan. Penegakan kebenaran
bertujuan
tanpa
untuk
mencapai
kedamaian.
kejujuran
kemunafikan.
2. Faktor Penegak hukum.
adalah
Dalam
suatu
kerangka
penegakan
hukum
Ruang lingkup dari penegakan
lembaga
penegakan
hukum adalah luas sekali, oleh
(inklusif manusianya) keadilan dan
karena mencakup mereka yang
kebenaran
secara
harus terasa dan terlihat, harus
langsung
berkecimpung
hukum
akan
dengan
penegak
dibatasi
pada
3.
berkecimpung
penegakan
penegakan
hukum
yang
tetapi
juga
maka
tidak
mungkin
hukum
akan
tidak
hanya mencakup law enforcement, akan
dinyatakan,
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu,
bidang
hukum
Faktor sarana atau fasilitas.
kalangan yang secara langsung dalam
setiap
diaktualisasikan”.6
dibidang penegakan hukum. Yang dimaksudkan
harus
oleh
peace
6
http://sarmyendrahendy.blogspot.co.i d/2012/06/dalamrealita-kehidupanbermasyarakat.html diakses pada tanggal 4 Januari 2016
8
4.
berlangsung dengan lancar. Sarana
menjadi
atau fasilitas tersebut antara lain,
spiritual atau non materil. Sebaga
mencakup tenaga manusia yang
suatu sistem (atau subsistem dari
berpendidikan
terampil,
sistem
organisasi yang baik, peralatan
hukum
yang memadai, keuangan yang
substansi,
cukup, dan seterusnya. Kalau hal-
Struktur mencakup wadah ataupun
hal itu tidak terpenuhi, maka
bentuk dari sistem tersebut yang
mustahil penegakan hukum akan
umpamanya,
mencapai tujuannya.
lembaga-lembaga, hukum formal,
Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari
hubungan antara lembaga-lembaga
masyarakat, dan bertujuan untuk
kewajibannya
mencapai kedamaian di dalam
Substansi mencakup isi norma-
masyarakat.
norma
dan
Oleh
karena
dipandang dari sudut
itu,
inti
dari
kebudayaan
kemasyarakan), mencakup, dan
maka struktur,
kebudayaan.
mencakup
tatanan
tersebut, hak-hak dan kewajibandan
seterusnya.
hukum
beserta
tertentu,
perumusanya maupun acara untuk
dapat
penegakannya yang berlaku bagi
mempengaruhi penegakan hukum
pelaksana hukum maupun pencari
tersebut. Di dalam bagian ini,
keadilan. 7
maka
masyarakat
diketengahkan secara garis besar perihal
masyarakat menganai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. 5.
Dari
pendapat-pendapat
Uraian
diatas
yang
terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Adapun hambatan – hambatan dalam proses penegakan
Faktor kebudayaan Faktor kebudayaan
yang
hukum terhadap
penutupan jalan
sebenarnya bersatu padu dengan faktor
masyarakat
bedakan,
karena
pembahasannya
sengaja di
di
dalam
tanpa izin adalah sebagai berikut : 1. Faktor Budaya
diketengahkan
masalah sistem nilai-nilai yang
7
Soerjono Soekanto, 1983, Faktorfaktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, :Rajawali Pers 2013, hlm 11
9
Budaya
Hukum
manusia
terhadap
hukum
sistem
hukum,
kepercayaan,
penilaian,
adalah
serta
sikap
mempertahankan
dan
pergaulan hidup.
harapan
masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari
atau
disalahgunakan
bahkan
termasuk
oleh
penegak hukum itu sendiri. Hukum tampak melakukan sesuatu dan saling interaksi karenanya adanya tingkah
laku
dan
tindakan
manusia. Hukum itu sendiri tidak bisa bertingkah laku. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tindakan manusia. Ketentuan-
ketentuan
hukum
seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tindakan manusia. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum
terletak
menyerasikan terjabarkan
pada
kegiatan
nilai-nilai di
dalam
yang kaedah-
kaedah yang mantap dan sikap tindak
sebagai
rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,
memelihara
dan
2.
kedamaian
Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian
masyarakat.
Oleh
dalam
karena
dipandang dari sudut maka
itu,
tertentu,
masyarakat
dapat
mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat kota Palu mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan
bahkan
mengidentifikasikannya
dengan
petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya
adalah,
buruknya
bahwa
hukum
baik
senantiasa
dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut. Tetapi tingkat
kesadaran dan
budaya
hukum masyarakat yang masih rendah
serta
kurang
respek
terhadap hukum, hal inilah yang menjadi penghambat dalam proses penegakan
hukum
tentang
penggunaan ruang manfaat jalan tanpa izin, yang mana masyarakat kota
Palu
dalam
melakukan
kegiatan baik itu pesta pernikahan 10
dan hajatan lainnya tidak membuat
menimbulkan permasalahan lalu
permohonan
lintas atau adanya laporanan dari
penutupan
jalan.
Upaya pihak kepolisian dalam
masyarakat
membongkar paksa tenda yang
kegiatan tersebut mengganggu
terbangun di tengah jalan kadang
ketertiban lalu lintas.
mendapat
perlawanan
dari
masyarakat yang menolak untuk ditertibkan.
2.
yang
menilai
A. Penutupan jalan tanpa izin yang
dilakukan
masyarakat
8
karena tidak memiliki lahan yang III. 1.
cukup luas sehingga melakukan
PENUTUP KESIMPULAN
penutupan jalan.
1. A. Penutupan jalan baik yang secara legal dan ilegal dapat mengganggu kepentingan umum
B. Faktor penghambat penegakan hukum dalam kasus pelanggaran penutupan
jalan
dipengaruhi serta
menghambat
masyarakat
dan
aktifitas membuat
faktor
izin
budaya
masyarakat yang mana tingkah laku
masyarakat
kesadaran
terganggunya fungsi jalan.
tanpa
hukum
dan
tingkat
masyarakat
masih kurang. B. Implementasi penegakan hukum terhadap penutupan jalan tanpa
II. SARAN 1. A. Dalam pemberian izin untuk
izin tidak efektif karena pihak
menggunakan ruang manfaat jalan
Kepolisian
masih
kurang
agar lebih diperhatikan jalan yang
memberikan
perhatian
dalam
akan ditutup , apakah memiliki
permasalahan tersebut, terhadap
jalur alternatif atau tidak, karena
setiap pelanggaran yang terjadi
kebanyakan jalur alternatif yang
Kepolisian
menunggu
dilalui pengendaran bermotor lebih
tersebut
kecil dari jalan yang akan ditutup,
apakah
hanya tindakan
sehingga 8
Hasil Wawancara dengan IPDA. Timur Ambonia, KBO Lalu lintas, Kamis 13 September 2015
membuat
macet
dan
menghambat aktifitas masyarakat
11
B. Aparat penegak hukum harus lebih
tegas
masalah
dalam
menangani
pelanggaran
ini,
memberikan sanksi yang telah di atur dalam Undang-undang agar memberikan
efek
masyarakat
yang
jera
kepada
melanggar,
karena sanksinya lebih berat dari pada
dilakukan
pembongkaran
pada acara hajatan dan acara-acara lainnya. 2. Melakukan
pendekatan
kepada
masyarakat terhadap pentinggnya kesadaran menciptakan
hukum masyarakat
patuh terhadap
hukum
agar yang karena
hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kedamaian dalam bermsyarakat.
12
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU Andi Hamzah. Asas – Asas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta, 2001). Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Bandung : Citra Aditya bakti. 2002). Dr. H. Moh. Hatta, S.H, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009,
Satjipto Rahardjo, , Masalah Penegakan Hukum, (Bandung : Sinar Baru, 1983). Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Rajawali, 1983)
B. UNDANG-UNDANG Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Tentang Jalan. Jakarta. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta. Sekretatiat Negara C. SUMBER LAINNYA http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealita-kehidupanbermasyarakat.html
13
BIODATA PENULIS
Nama
: Mohamad Faisal
Tempat/Tanggal Lahir
: Palu, 05 September 1992
Alamat
: Jl. Merpati Lrg V No 5A Palu
E-mail
:
[email protected]
No Hp
: 082349888078
14
