BAB II DESKRIPSI LEMBAGA

BAB II DESKRIPSI LEMBAGA

2.1. Sejarah Singkat Lembaga Pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan. Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III. Mulai Kabinet Pembangunan IV berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk Kementeriannya sendiri. Selanjutnya dapat dikatakan, pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara orang perorang, kekerabatan, dan bersifat tradisonal. Negara tujuan utamanya adalah Malaysia dan Arab Saudi yang berdasarkan hubungan agama (haji) serta lintas batas antarnegara. Untuk Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengurusi orang naik haji/umroh atau oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi. Adapun warganegara Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagian besar datang begitu saja ke wilayah Malaysia tanpa membawa surat dokumen apapun, karena memang sejak dahulu telah terjadi lintas

12 http://digilib.mercubuana.ac.id/

13

atas tradisional antara dua negara tersebut. Hanya pada masa konfrontasi kedua negara di era Orde Lama kegiatan pelintas batas asal Indonesia menurun, namun masih tetap ada. Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta). Program AKAN ditangani oleh pejabat kepala seksi setingkat eselon IV dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan (Bina Guna). Program/Seksi AKAN membentuk Divisi atau Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia Pasifik. Sementara itu pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten. Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986. Selanjutnya pada 1986 terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta). Pada 1986 ini Seksi AKAN berubah menjadi "Pusat AKAN" yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri. Di

http://digilib.mercubuana.ac.id/

14

daerah pada tingkat provinsi/Kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh "Balai AKAN." Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) di bawah Direktorat Jenderal Binapenta. Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN). Dalam upaya meningkatan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing. Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN. Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri. Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI). Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara


15

lain

Kemenlu,

Kemenhub,

Kemenakertrans,

Kepolisian,

Kemensos,

Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain. Pada 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program Government to Government (G to G) atau antarpemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans. Pada 2007 awal ditunjuk Moh Jumhur hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Moh Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden. Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI. Program penempatan TKI G to G ke Korea pun dilanjutkan oleh BNP2TKI, bahkan program tersebut diperluas BNP2TKI bekerjasama pemerintah


16

Jepang untuk penempatan G to G TKI perawat pada 2008, baik untuk perawat rumah sakit maupun perawat lanjut usia. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Sejak tanggal 12 Maret 2014 Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah diganti berdasarkan Keppres No. 39/M/2014 yaitu Bapak Gatot Abdullah Mansyur. Kemudian sejak tanggal 27 November 2014 Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) digantikan oleh Bapak Nusron Wahid berdasarkan Keppres No. 194/M/2014. Visi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah ”Terwujudnya TKI yang Berkualitas, Bermartabat dan Kompetitif” Misi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagai berikut : 1)

Menciptakan kesempatan kerja di luar negeri seluas-luasnya.

2)

Meningkatkan keterampilan/kualitas dan pelayanan penempatan TKI.

3)

Meningkatkan pengamanan, perlindungan dan pemberdayaan TKI


17

4)

Meningkatkan kapasitas lembaga penempatan dan perlindungan TKI.

5)

Meningkatkan kapasitas lembaga pendukung sarana prasarana lembaga pendidikan dan kesehatan.

2.2. Lingkup Bidang Usaha Lingkup bidang usaha dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagai berikut : 1)

Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

2)

Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: 1. Dokumen; 2. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); 3. Penyelesaian masalah; 4. Pemberangkatan sampai pemulangan; 5. Peningkatan kualitas calon TKI; 6. Peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Dimana pegawai yang dibutuhkan adalah pegawai yang mempunyai

kemampuan menempatkan, melindungi dan memonitoring terhadap perlindungan, mengetahui permintaaan pasar dan persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, serta


18

harus mampu mengidentifikasi kapabilitas sumber daya manusia yang diperlukan oleh pasar tenaga kerja. 2.3. Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor : PER. 10/KA/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, susunan organisasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terdiri atas : 

Kepala;



Sekretariat Utama;



Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi;



Deputi Bidang Penempatan;



Deputi Bidang Perlindungan;



Inspektorat;



Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi dan



Unit Pelaksana Teknis

2.3.1. Sekretariat Utama Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.


19

Sekretariat

Utama

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

serta

melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, perencanaan, administrasi kerja sama, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, anggaran, umum, hukum, hubungan masyarakat, penelitian dan pengembangan, dan informasi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : 1) Pengkoordinasian

perencanaan

dan

penyusunan

kebijakan

teknis

di

lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 2) Pengkoordinasian dan ppenyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 3) Pembinaan

dan

pemberian

dukungan

administrasi

yang

meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi; 4) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat; 5) Pengkoordinasian dan Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara sesuai dengan tanggung jawabnya;


20

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas : 1) Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama; 2) Biro Organisasi dan Kepegawaian; 3) Biro Keuangan dan Umum 4) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. 2.3.2. Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi,

penyusunan

rencana

program

dan

anggaran,

administrasi kerjasama dalam dan luar negeri, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran serta ketatausahaan biro. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama menyelenggarakan fungsi dalam pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam dan luar negeri, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pelaksanaan urusan tata usaha biro dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama. Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu : 1) Bagian Penyusunan Program dan Anggaran


21

Bagian

Penyusunan

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana jangka panjang menengah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri dari 3 Subbagian, yaitu Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I, Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II, Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana jangka menengah, program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama, Biro Organisasi dan Kepegawaian, serta Unit Pelaksana Teknis Wilayah Indonesia Barat. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana jangka menengah, program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang


22

Penempatan, Biro Keuangan dan Umum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, serta Unit Pelaksana Teknis Wilayah Indonesia Tengah. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana jangka menengah, program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan, Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi, Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis Wilayah Indonesia Timur. 2) Bagian Administrasi Kerjasama Bagian Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama di dalam negeri dan luar negeri serta urusan ketatausahaan biro. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Bagian

Administrasi

Kerjasama

menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam negeri; b. Penyiapan koordinasi dan adminstrasi kerjasama luar negeri; c. Pelaksanaan urusan tata usaha biro. Bagian Administrasi Kerjasama terdiri dari 3 Subbagian, yaitu Subbagian Administrasi Kerjasama Dalam Negeri, Subbagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri dan Subbagian Tata Usaha Biro. Subbagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam negeri. Subbagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama luar negeri.


23

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

rencana,

program

dan

anggaran,

kepegawaian,

keuangan,

ketatausahaan dan rumah tangga biro. 3) Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Bagian

Evaluasi

dan

Pelaporan

menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan monitoring pelaksanaan program dan anggaran; 2) Penyiapan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran; 3) Penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran. Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yaitu Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama, Biro Organisasi dan Kepegawaian, serta Unit Pelaksana Teknis Wilayah Indonesia Barat. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Penempatan, Biro Keuangan


24

dan Umum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat serta Unit Pelaksana Teknis Wilayah Indonesia Tengah. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan, Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis Wilayah Indonesia Timur. 2.4.

Sumber Daya Manusia Sumber

Daya Manusia yang terdapat pada Biro Perencanaan dan

Administrasi Kerjasama saat ini ada 50 orang, yang terdiri dari 1 Kepala Biro, 3 orang Kepala Bagian, 9 orang Kepala Sub Bagian dan 40 orang staff. 2.5.

Proses Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1) Pengumpulan data Tahap ini dilakukan secara online melalui internet ataupun melalui lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan Badan Penempatan dan Perlindungan Indonesia, yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data mereka yang berminat bekerja ke luar negeri. 2) Pengolahan data Data-data peminat kerja ke luar negeri dikelompokkan sesuai daerah asal dan negara tujuan yang diminati, yang bertujuan untuk memudahkan penyaluran Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja


25

Indonesia Swasta yang lokasinya berdekatan dengan alamat asal Calon Tenaga Kerja Indonesia. 3) Penyaluran dan konfirmasi Pada tahap ini merupakan tahap penyaluran data-data Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta terdekat. Proses penyaluran tersebut akan dikonfirmasikan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia, untuk mengetahui Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta mana yang akan menangani keberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut. 4) Penyelesaian persyaratan awal Pihak Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang akan menangani keberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia akan memberikan dokumen yang merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi sebelum melakukan medical check up. 5) Medical check up Selanjutnya pihak Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta akan meminta Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk melakukan medical check up di laboratorium ataupun klinik kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Biaya medical check up ini sepenuhnya harus ditanggung oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia. 6) Penyelesaian persyaratan akhir Setelah Calon Tenaga Kerja Indonesia dinyatakan lulus tes kesehatan, maka semua Calon Tenaga Kerja Indonesia harus menyelesaikan seluruh


26

persyaratan yang telah ditetapkan, baik pengadaan dokumen-dokumen yang diminta maupun penyelesaian pembiayaan, kecuali jika biaya keberangkatan ditanggung oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 7) Proses dokumen Setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia, maka proses selanjutnya adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja, pembuatan

paspor

dan

visa

serta

mengikuti

Pembekalan

Akhir

Pemberangkatan (PAP). 8) Pemberangkatan Pemberangkatan dilakukan setelah seluruh persyaratan dan dokumendokumen yang diperlukan telah selesai dan visa telah turun.


BAB II DESKRIPSI LEMBAGA

Recommend Documents