BAB II BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT A. Sejarah Ringkas 1. Kementerian Pekerjaan Umum Istilah Pekerjaan Umum adalah terjemahan dari bahasa Belanda “Openbare Werken” yang pada zaman Hindia Belanda disebut “Waterstaat Swarken”. Dilingkungan pusat pemerintahan dibina oleh Dept. Van Verkeer & Waterstaat
(Dept. V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept. Van
Guovernements Bedri Jven dan Dept. Van Burgewrlijke Openbare Werken.Dept V&W dikepalai oleh seorang direktur yang membawahi beberapa afdelingen dan diensten sesuai dengan tugas dan/ wewenang kementerian ini. yang meliputi dibidang PU ( Openbare Werken ) termasuk afdeling Waterstaat dan onder afdelingen: 1.
Lands Gebouwen
2.
Wagen
3.
Irrigatie & Assainering
4.
Water Kracht
5.
Constructie Burreau Disamping yang tersebut diatas, yang meliputi bidang PU (Openbare
Werken) juga afd. Havenwezen (pelabuhan), afd. Electriciteitswezen (kelistrikan ) dan afd. Luchtvaart (penerbangan sipil). Organisasi PU (Openbare Werken) didaerah-daerah adalah sebagai berikut : di provinsi Jawa
Barat , Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan Waterstaat/openbere werken diserahkan
kepada
pemerintah
Provinsi
yang
disebut
“Provinciale
Waterstaatdienst “ dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatdienst (H.P.W), di wilayah Gouv. Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/ Waterstaat dijalankan oleh “Sultanas Werken”
(Yogyakarta),
dan
“Rijkswerken”
(Surakarta),
Mangkunegaranwerken. Disamping itu di wilayah Vorstenslander terdapat 3organisasi “ Waterschap”, “s” Lands Gbouwendienst, “Regentschap Werken” dan “Gremeente Werken” . Untuk derah luar Jawa Gouv. Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Grote Oost ( Indonesia Timur) terdapat organisasi “Gewestelijke Inspective v/d Waterstaat” dikepalai oleh seorang inspektur. Diwilayah Residentie terdapat “Residentie Water Staatdienst” yang dahulu dikenal dengan nama “Dienst der B.O.W” dan dikepala dinas ini biasa disebut “E.A.Q” (Eerst Aanwzend Waterstaatambtenar). Ketentuan yang dikeluarkan pada zaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam linkungan Pekerjaaan Umum dapat dibaca dalam “A.W.R”. 193 B.W.R 1934 dan “W.V.O/W.V.V”. Setelah Belanda menyerah dalam perang pasifik pada tahun 194 kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan , Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak adapusat pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke tiga wilayah pemerintahan tersebut.
Dibidang Pekerjaan Umun pada tiap-tiap wilayah organisasi pemerintahan militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan dari pihak Jepang, kantor pusat ‘V &W’. Di Bandung dinamakan “Kotubu Bunsitsu”, setelah saat itu istialah “Pekerjaan Oemoem” (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O0, “ Pekerjaan Umum” ( PU), disamping “Doboku’ lazin dipergunakan. Katubu bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan denga wilayah pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di karesidenankaresidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama jaman Ned.Indie, dismaping menurut sistem Jepang. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang baik dipusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun pemerintahan daerahdaerah. Sesudah pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama, maka para menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas V&W (dikenal dengan nama “Gedung Sate”. Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti tentara sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan pemerintahan Belanda ini, terjadilah
penentangan fisik dengan pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain “Gedung Sate” yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu ( peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa “3 Desember 1945”). Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintahan Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta begitu juga Kementerian PU. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta berpindah lagi ke Jakarta. Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut: 1. Sebelum tentara Belanda masuk ke Yoyakarta, susuana kementerian PU . Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 balai. 2. Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan POU RIS dibagi dalam beberapa departemen dan beberapa jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari Dept.PU.RIS. Kementerian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen prae federal yaitu: 1. Departemen Verkeer, Enerrgie dan Mynbouw dulu kecuali Mynbouw yang masuk dalam kementerian kemakmuran) 2. Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw 3. Departemen Van Scheepvaart
Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS dianggap perlu, agar hubungan 3 Deprtemen tersebut satu dengan yang lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordianasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancaran semua tugas yang dibebankan kepada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS. Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan kementerian berbeda. Dalam masa prolog G 30 S PKI terjuadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu cabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet Dwuikora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentukn koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi yang menjadi 5 Departemen dibawah Komprartemen PUT Kabinet Dwikor, dipimpin Jenderakl Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi Departemen, antara lain: 1. Departemen Listrik dan Ketenagaan 2. Departemen Bina Marga 3. Departmen Cipta Karya 4. Departemen Pengairan Dasar 5. Departemen Jalan Raya Sumatera Setelah peristiwa G 30S PKI pemerintaha segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir. Soekarni sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan dipertahankan. Kabinet Ampera sebagai cabinet pertama dalam masa Orde Baru, kembali
organisasi PUT dibentuk dengan Ir. Soekarni sebagai menteri. dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 juni 1968 No.3/PRT/1968 dan dirubah dengan Peraturan Menteri tertanggal 1 Juni 1970 No.4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur organisasi. Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Departemen PUT,maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri. Selanjutnya, pada awal kemerdekaan tahun 1945, nama Pekerjaan Umum tetap dipergunakan dalam cabinet pertama Republik Indonesia yang diumumkan tanggal 2 September Hatta,
bernama
Kementerian
1945, dibawah Perdana Menteri Moh. Umum
dengan
Menterinya
Abikusno
Tjokrosoejoso seorang arsitek otodidak. Kemudian sejak awal kemerdekaan sampai saat ini, dalam perjalanan sejarahnya Departemen kementerian PU telah berkali-kali berganti nama. Mulai dengan nama Kementerian Pekerjaan Umum, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, Departemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Departemen Pemukiman dan Prasarana. Dalam Kabinet Kerja dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo , Kementerian Pekerjaan Umum berubah nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015. Meskipun berganti-ganti nama, akan tetapi esensi tugas pokok dan fungsinya tak berubah, yaitu penyediaan pekerjaan umum dan pemukiman.
2. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Penyelenggaraan pembangunan disektor pengairan/sumber daya air dihadapkan pada berbagai tantangan yang makin kompleks, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk serta peningkatan aktivitas masyarakat. Sedemikian pentinnya air dalam kehidupan, sehingga UUD 1945 dalam pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa air dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agar amanah tersebut dapat tercapai dengan sebaikbaiknya, perlu dilakukan upaya pengelolaan yang tepat dan terpadu sehingga dapat diwujudkan kemanfaatan sumber daya air secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah pusatmelalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas berwenang Negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Ditjen SDA juga memiliki kewenangan dalam menetapkan pola pengolaan dan rencana pengolaan atas ketiga wilayah sungai tersebut. Ditjen SDA mendasari pengolaan pada sifat alami sumber daya air yang tidak mengenal batas wilayah administrasi serta adanya hubungan sebab akibat antara bagian satu denan yang lain pada siklus hidrologi. Oleh karena itu, pengelolaan SDA haruslah dilakukan secara menyeluruh pada suatu kesatuan sistem hidrologinya dengan memadukan seluruh pihak terkait, baik menjaga
kelestariannya
(pendayagunaan),
maupun
(pengendalian daya rusak). 3. Visi dan Misi.
(konservasi), yang
mungkin
yang dapat
memanfaatkannya terkena
bencana
a. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Tidak hanya melakukan pembangunan prasarana fisik, pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Ditjen SDA juga memperhatikan penanganan nonfisik, seperti gerakan kemitraan dan pemberdayaan para petani pengguna air, dan juga didukung oleh basis dan informasi. Dalam mengelola sumber daya air Dijen SDA mempunyai visi: “ Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia”. b.
Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan lima misi yang
sejalan dengan UU No. 7/2004, yakni : 1. Konservasi sumber daya air yang berkelanjutan 2. Pendayagunaan sumber daya air secara adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas. 3. Pengendalian daya rusak air . 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemeritah dalam pengelolahan sumber daya air. 5. Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolahan sumber daya air.
4. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai Secara konsep, sumber daya air haruslah dikelola secara komprehensif berdasarkan wilayah sungai, tidak berdasarkan wilayah administrasi. Untuk mewujudkan konsep tersebut serta untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh dan berkelanjutan, dibentuk Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai (BBWS & BWS) yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Pembentukan BBWS & BWS merupakan kosekuensi logis dari adanya kewenangan dan tanggung juawab pengelolaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air pasal 14,15, dan 16.Pemeritah Pusat melalui Departemen Kementerian Umum dan perumahan Rakyat mempunyai kewenangan melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah yang bersifat lintas Negara, lintas provinsi dan strategi nasional. Penentuan wilayah sungai di Indonesia mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.11A/PRT/M/2006, sementara belum ditetapkan oleh Presiden sebagaimana tercantum dalam UU.NO.7/2004, yang membagi wilayah sungai di Indonesia menjadi 133 wilayah sungai, terdiri dari 4 buah wilayah sungai Lintas Negara, 26 buah wilayah Lintas Provinsi, 38 buah wilayah sungai Strategis Nasional, 49 wilayah sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi ,dan 16 buah wilayah sungai dalam Kabupaten/Kota. dari 133 wilayah sungai, 69 buah wilayah sungai merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Sampai saat ini telah dibentuk 12 BBWS dan 19 BWS yang tersebar diberbagai provinsi. Dengan berbagai pertimbangan, dari 69 wilayah sungai kewenangan pusat hanya 31 BBWS & BWS, sehingga satu BBWS & BWS umumnya mempunyai wilayah kerja lebih dari satu wilayah sungai. bahkan terdapat satu wilayah sungai (Ciujung,Cidanau, Cidurian, Ciliwung, Cisadane, dan Citarum) yang dikelola oleh tiga BBWS.
5.
Satuan Kerja Balai Wialayah Sungai Sumatera II Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) berada
dibawah pembinaan dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I.I. Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sunagi Sumatera II berkedudukan di Jalan Jenderal Besar DR. A.H Nasution No.30 Pkl. Mansyur Medan. Dalam menjalankan kegiatan BWSS II mempunyai tujuan dan tugas pokok yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II tentang “ Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat int dan Pembantu Pejabat Inti satuan Kerja Balai Wilayah Sunagi Sumatera II” pada tahun anggaran 2013 yang terttulis pada pasal 2 tentang Tujuan dan Tugas Pokok yaitu: 1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Air serta untuk meningkatkan persediaan air guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Air secara efektif dan efisien. 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas Sumber Daya Air.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air.
B. Struktur Organisasi Adanya struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta dukungan perlengkapan yang dikelola
dengan
baik
akan
menghasilka
produktivitas
yang
akan
meningkatkan kinerja pegawai. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan ,sehingga efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga apa yang menjadi tujuan BWSS II dapat tercapai. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II telah memutuskan serta menetapkan struktur organisasi Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II guna untuk melaksanakan tujuan dan tugas pokok yang telah ditetapkan. Bagan struktur organisasi Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai sumatera II (BWSS II) dapat dilihat dalam gambar 2.1. Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah sebagai berikut : a. Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Barang Balai Wilayah Sungai Sumatera II b. Pejabat Inti Satuan kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II terdiri dari: 1.
Pejabat Pembuat Komitmen.
2.
Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
3.
Bendahara Pengeluaran
c. Dalam melaksanakan kegiatan para Pejabat Inti Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II dibantu oleh: 1.
Perencana Teknik KTTL, Perencanaan dan Program dan O&P SDA.
2.
Perencana Teknik Bidang Program dan Pelaporan.
3.
Pelaksanaan Administrasi
4.
Petugas Akuntansi UAKPA
5.
Pelaksana Administrasi UAKPB
6.
Bendahara Pembantu
7.
Pelaksana
C. Job Description Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor:
02/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian
Umum
yang
merupakan
Kewenangan
Pemeritah
dan
Dilaksankan sendiri serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditetapkan tugas dan tanggung jawab Pejabat Inti Satuan Kerja terdiri dari: 1. Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II Mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut: a.
Melaksanakan seluruh tugas Satuan kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
b.
Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
c.
Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satuan Kerja dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.
d.
Mengusulkan Struktur Organisasi dan Pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja yang dipimpinnya sesuai kebutuhan yang sekanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsung.
e.
Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi, dan perjalanan dinas)
f.
Melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional Kegiatan kepada Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), maupun kepada pejabat yang Melakukan Pengujian danPerintah Pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
g.
Menetapkaan dana Menandatangani Surat Keputusan Panitian Pengadaan barang/Jasa.
h.
Menandatangani Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (Dalam hal Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
i.
Menyetujui Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatangani Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran
Anggaran Belanja/ Pejabat Pembuat Komitmen (Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). j.
Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan Perintah Pembayaran (Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
k. Menyampaikan laporan seluruh kegiatan Satuan Kerja sesuai peraturan yang berlaku. l.
Melaporkan setiap terjadinyakerugian Negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
m.
Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan
Sebagian
dari
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.
2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat inti Satuan Kerja a.
Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut: 1.
Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
2. Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. 3. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satuan Kerja dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan. 4. Mengusulkan Struktur Organisasi dan Pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja yang dipimpinya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan Atasan Langsung. 5.
Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS,lembur,honor,vakasi dan perjalanan dinas)
6. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional Satuan Kerja kepada pejabat yang melakukan tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), maupun kepada Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran/Barang. 7. Menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Susunan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 8. Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (Dalam hal Kepala Satuan Kerja Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 9. Menyetujui ditandatangani
setiap
Surat
Pejabat
Perintah
yang
Kerja/Kontrak
melakukan
tindakan
yang yang
mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak (Dalam hal Kepala Satuan Kerja Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 10. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggran Belanja/Pejabat pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. Kontrak (Dalam hal Kepala Satuan Kerja Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 11.Menyampaikan laporan seluruh kegiatan Satuan Kerja sesuai peraturan yang berlaku 12. Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara mnurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaransesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13. Menyusun usulan Rencana Kegiatan kementerian/Lembaga (RKAKL) untuk tahun berikutnya. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA a.
Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran anggaran Satuan Kerja yang APBN.
b. Bertanggung
jawab
atas
kebenaran
material
setiap
Surat
Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatangani nya serta akibat timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut.
c. Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan d. Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan Negara Satuan Kerja. e. Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran serta tertib pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada satuan kerja yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku. f. Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui atasan Langsung/Pelaksana Program.
b. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran Melaksanakan sebagian tugas Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara, dengan Uraian Tugas sebagai berikut : a.
Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja.
b.
Memeriksa Kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimanaan SPP
c.
Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d.
Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas PAGU anggaran.
e.
Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : 1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perushaan, alamat, No.rekening dan nama Bank) 2. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak yang berkenaan) 3. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran
guna meyakinkan bahwa tagihan
yang harus dibayar belum daluarsa) f.
Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau ssaran kegiatan sesuai dengan indicator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.
g.
Menandatangani
dan
menerbitkan
SPM
sekurang
kurangnya dalam rangkap 6 dengan 1. Lembar kesatu dan lembar disampaikan kepada KPPN pembayaran 2. Lembar ketiga sebagi pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
3. Lembar
keempat
disampaikan
kepada
Petugas
Akuntansi/Verifikasi keuangan. 4. Lembar kelima disampaikan kepada pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/Pembuat Komitmen. 5. Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran h.
Menyampaikan SPM yang telah ditandatangani ke KPPN setempat i.
Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA
dan
menyampaikannya
kepada
Kepala
SNVT
Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Selaku Atasan Langsungnya. Tanggung Jawab : a.
Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hokum, peraturan perundangundangan dan tujuan pengeluaran
b.
Bertanggung jawab kepada Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara.
c.
Bendahara Pengeluaran Melaksanakan sebagian tugas Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :
a.
Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan
SNVT Pelaksanaan
jaringan Sumber Air
Sumatera II Provinsi Sumatera Utara pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu , Buku tambahan, serta buku-buku tambahan lainnya. b.
menyiapkan rincian jumlah Pengauan SPP UP, SPP TUP, SPP GUP serta dokumen dokumen pendukung lainnya.
c.
Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP) yang diajukan oleh pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
d.
Menandatangani SPP LS yang pembayarannya melalui rekening Bendahara.
e.
Melakukan pengamanan kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian Negara.
f.
Menguji kebenatran tagihan pembayaran Uang persediaan meliputi kesesuaian dengan akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran
g.
Melakukan pembayaran melului Uang Persedian atas persetujuan
Pejabat
yang
Melakukan
Tindakan
Yang
Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II untuk belanja barang yaitu akun : 5211(belanja barang operasional), 5212 (belanja nonoperasional),
5211 (belanja lain-lain), dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kecuali ada ketentuan lain dari Kementerian Keuangan. h.
Wajib menolak perintah bayar dari Kasa pengguna Anggaran/Pejabat Yang ditunjuk apabial persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
i.
Menerima dan menyetor ke Rekening kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instalasi yang terkait.
j.
Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti- bukti pembukuan
Tanggung Jawab : a.
Bertanggung jawab atas pengeolaan uang persediaan
b.
Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya.
c.
Bertanggung jawab kepada Kepala SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara.
Tanggung Jawab : Dalam melaksanakan tugas Perencana Teknik Bidang Kegiatan Sungai dan Pantai bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. 3. Pembantu Pejabat Inti SNVT Peaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara a.
Perencana Teknik Pada Sungai dan Pantai
Membantu melaksanakan tugas Pejabat Inti Satuan Kerja sebagai berikut : 1.
Pembinaan Penyusunan program dan kegiatan pada unit pelaksana kegiatan Sungai dan Pantai
2.
Meneliti
dan
membantu
penyusunan
perencanaan
pengadaan barang/jasa kegiatan Sungai dan Pantai 3.
Membina, meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa Kegiatan Sungai dan Pantai
4.
Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanan Kegiatan Sungai dan Pantai
5.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai
6.
Dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat koordinasi pelaksanaan Kegiatan Sugai dan pantai dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Satuan Kerja.
7.
Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Satuan Kerja baik diminta maupun tidak diminta
8.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja yang berkaitan dan sesuai dengan bidang tugasnya.
Tanggung Jawab : Dalam melaksanakan tugasnya Perencana Teknik Bidang Kegiatan Sungai dan Pantai bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. b.
Penyusun Monev dan Pelaporan E-Monitoring
Membantu melaksanakan sebagian Pejabat Inti Satuan Kerja sebagai berikut : 1.
Pembinaan penyusunan program da kegiatan pada masingmasing unit pelaksanaan pengelola sumber daya air
2. Mempersiapkan konsep arah kebijakan program kegiatan tahunan dalam jangka menengah dan jangka panjang pada SNVT 3. Menghimpun/mengevaluasi laporan kinerja pelaksanaan program tahunan yang disampaikan oleh masing-masing unit kegiatan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. 4.
Dengan persetujuan kepala SNVT melaksankan dan mengikuti rapat-rapat dalam rangka penyelarasan program dan melaporkan hasilnya kepada Kepala SNVT
5.
Bekerja sama dengan Perencana Teknik yang lain dan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengujian dan penelitian atas program/kegiatan yang diusulkan.
6.
Melakukan monitoring dan evalasi secara administrasi dan phisik terhadap arah dan kinerja pelaksanaan program.
7. Mempersiapkan dan mensosialisasikan norm, standar, pedoman dan manual (NSPM) yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku. 8. Membina dan mendayagunakan Sumber Daya manusia pada unit kerjanya. 9. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala SNVT baik diminta maupun tidak diminta.
10.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala SNVT yang berkaitan dan sesuai bidang tugasnya. Tanggung Jawab : a.
Bertanggung
jawab atas kebenaran program dan
pelaporan Sumber Daya Air yang dikerjakan b.
Bertanggung jawab kepada Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara
c.
Pelaksana Administrasi Membantu melaksanakan sebagian tugas Pejabat Inti Satuan Kerja sebagi berikut : 1.
Melakukan tugas-tugas kerumahtanggaan, kesekretariatan, kesejahteraan, dan keselamatan kerja pada SNVT Pelaksanaa Jaringan Sumber Daya Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara.
2.
Menyusun
rencana
pengadaan
kebutuhan-kebutuhan
kegiatan, peralatan dan perlengkapan serta bahan-bahan lainnya untk SNVT, Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara. 3.
Melaksanakan administrasi umum SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara.
4.
Melaksanakan administrasi BMN SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara.
5.
Melaksanakan rencana pengedaan dan penatausahaan barang-barang kebutuhan SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara.
6.
Membuat laporan secara berkala kepada Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara.
7.
Melaksanakan kegiatan keamanan dan pengamanan di Lingkungan SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara.
8.
Menginput Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN pada masing-masing unit Kegiatan.
Tanggung Jawab : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. d.
Petugas Verifikasi UAKPB Membantu melaksanakansebagian tugas Kepala Satuan Kerja sebagai berikut : 1.
Menyusun data Transaksi BMN pada setiap akhir bulan.
2.
Melaksanakan pencocokan data antar laporan BMN dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi.
3.
Menyusun laporan BMN setiap semesteran dan Laporan BMN beserta LKB.
4.
Menyimpan arsip dan BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran
5.
menyusun Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Kondisi Barang Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
6.
Menyampaikan laporan BMN dan LKB kepala Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAKPAB-W) beserta arsip data computer.
Tanggung Jawab : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja e.
Petugas Akuntansi UAKPA 1.
Menerima copy Data Sumber seprti SPM,SP2D, STS, dan DIPA pada ADK BMN beserta pengantar (SP)/Lembar Pengontrol dari Bendaharawan
2.
Memastikan bahwa Data Sumber dan ADK tersebut kepada petugas komputer
3.
Menerima Data Sumber yang diterima pada buku control dan mengrimkan DS dan ADK kepada petugas komputer.
4.
Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN
5.
Melakukan verifikasi atas CALK, dan mengirimkannya ke UAPPA-W/UAPPA-EI tiap semester
Tanggung Jawab : a.
Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan BMN ddan LKB sesuai standar Akuntansi Pemerintah
b.
Bertanggung jawab kepada kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara.
f.
Bendahara Pembantu a.
Membantu bendahara Pengeluaran didalam Pengelolaan Uang Persediaan (UP).
b.
Menyusun Laporan Keuangan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran
c.
Bertanggung jawab atas pengelolaan Uang Persediaan (UP) yang dilakukan atas aspek hukum, peraturan perundangundangan dan tujuan pengeluaran.
Tanggung Jawab: Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pembantu bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. D. Jaringan Kegiatan Balai Wilayah Sungai Sumatera II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SNVT PJSA) bergerak di dalam bidang jasa yaitu mewujudkan kemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia . Lima jenis usaha kegiatan Balai Wilayah Sungai Sumatera II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SNVT PJSA) : 1. Pembuatan tebing sungai. 2. Pembuatan tanggul sungai. 3. Pembuatan bendungan sungai 4. Pembebasan tanah/ganti rugi. 5. Perkuatan tebing sungai.
E.
Kinerja Kegiatan Terkini Setiap perusahaan atau instansi memiliki visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan membutuhkan waktu untuk mewujudkan itu semua. Begitu pula pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahana Rakyat yang akan terus berupaya mewujudkan visi dan misinya yang telah ditetapkan. Tidak mudah untuk mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi dan kedisiplinan serta loyalitas dalam bekerja. Tidak hanya sungai, danau, bendungan, irigasi, rawa dan pantai yang menjadi potensi kinerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahana Rakyat namun Bandara Kualanamu juga menjadi objek pengembangam Sumber Daya Air dan juga proyek-proyek lain seperti: 1.
Pembangunan Box culvert Kanalisasi Deli-Percut
2.
Divertion Structure Kanalisasi Deli-Percut.
3.
Perkuatan Tebing Kanalisasi Deli-Percut.
4.
Bendungan Irigasi Batang Ilung.
5.
Bendungan Irigasi Batang Gadis.
6.
Bendungan karet Bandar Sidoras.
7.
Perkuatan Tebing Sungai. Selain menjalani kegiatan pokok, kegiatan-kegiatan yang diluar
kegiatan pokok juga tetap dilaksanakan. Misalnya saja kegiatan kerohanian seperti perayaan hari-hari besar keagamaan misalnya hari raya Idhul Fitri para
pegawai saling bersilaturahmi diacara halal bihalal yang dibuat bersama, sehingga kegiatan ini mengandung nilai-nilai dan norma-norma keagamaan dalam menjalani hidup. Tidak hanya rohani , para pegawai juga melakukan kegiatan jasmani seperti melakukan senam pagi disetiap hari jum’at dan juga sesekali melakukan kegitatan outbond bersama. F. Rencana Kegiatan Untuk mendorong hasil yang maksimal dibutuhkan kinerja yang bermutu dimana kinerja-kinerja tersebut dapat membantu mewujudkan misi yang menjadi tujuan Balai Wilayah Sungai Sumatera II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijalankan lembaga/instansi dimana rencana kegiatan tersebut menjadi tugas pokok yang telah ditetapkan antara lain adalah : 1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Air serta untuk meningatkan persediaan air guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Air secara efektif dan efisien. 2. Meningkatkan efesiensi, efektivitas dan produktivitas Sumber Daya Air. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengoprasian dan pemeliharaan prasaran Sumber Daya Air. Kegiataan yang dihasilkan atau yang sedang berjalan yang meliputi kemampuan Sumber Daya Air guna untuk meningkatkan persediaan air diantaranya adalah dengan memelihara dan meningkatkan kemampuan sungai, danau, bendungan, irigasi, rawa dan pantai yang menjadi potensi dan prasarana Sumber Daya Air guna untuk meningkatkan tapi juga berupaya untuk mengembangkan Sumber Daya Air yang telah ada.
