BAB II KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR PADA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II

BAB II KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR PADA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II

2.1 Sejarah Singkat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II 2.1.1 Kementerian Pekerjaan Umum Istilah Pekerjaan Umum adalah terjemahan dari bahasa Belanda “Openbare Werken” yang pada zaman Hindia Belanda disebut “Waterstaat Swerken”. Dilingkungan pusat pemerintahan dibina oleh Dept. Van Verkeer & Waterstaat (Dept. V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept. Van Guovernements Bedri Jven dan Dept.Van Burgewrlijke Openbare Werken. Dept. V & W dikepalai oleh seorang Direktur yang membawahi beberapa afdelingen dan diensten sesuai dengan tugas dan/wewenang kementerian ini. Yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) termasuk afdeling Waterstaat dengan onder afdelingen: 1. Lands Gebouwen 2. Wegen 3. Irrigatie & Assainering 4. Water Kracht 5. Constructie Burreau

Universitas Sumatera Utara

Disamping yang tersebut diatas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) juga afd. Havenwezen (pelabuhan), afd. Electriciteitswezen (kelistrikan) dan afd. Luchtvaart (penerbangan sipil). Organisasi PU (Openbare Werken) didaerah-daerah adalah sebagai berikut : di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan kepada Pemerintahan Provinsi yang disebut “Provinciale Waterstaatdienst” dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatdienst (H.P.W), diwilayah Gouv. Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh “Sultanas

Werken”

(Yogyakarta),

dan

“Rijkswerken”

(Surakarta),

Mangkunegaranwerken. Disamping

itu

diwilayah

Vorstenlander

terdapat

3

organisasi

“Waterschap”, “s” Lands gebouwendienst, “ Regentschap Werken” dan “Gremeente Werken”. Untuk daerah luar Jawa Gouv. Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Grote Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi ”Gewestelijke Inspectie v/d Waterstaat” dikepalai oleh seorang inspektur. Diwilayah Residentie terdapat “Residentie Water Staatdienst” yang dahulu dikenal dengan nama “Dienst der B.O.W” dan dikepala dinas ini biasa disebut “E.A.Q” (Eerst Aanwzend Waterstaatsambtenar). Ketentuan yang dikeluarkan pada zaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam “A.W.R”. 193 B.W.R 1934 dan “ W.V.O/W.V.V.” Setelah Belanda menyerah dalam perang pasifik pada tahun 1942 kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada


pusat pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke tiga wilayah pemerintahan tersebut. Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi pemerintahan militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang, kantor pusat “V & W”. di Bandung dinamakan “Kotubu Bunsitsu”, sejak saat itu istilah ”Pekerjaan Oemoem” (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), “Pekerjaan Umum” (PU), disamping “Doboku” lazim dipergunakan. Katubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di karesidenan-karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama jaman Ned. Indie, disamping menurut sistem Jepang. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsurangsur merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun pemerintahan daerah-daerah. Sesudah pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama, maka para menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V& W (dikenal dengan nama “Gedung Sate”). Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti tentara sekutu masuk ke Indonesia.


Akibat dari keinginan pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedunggedung yang telah didudukinya., antara lain “Gedung Sate” yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa “3 Desember 1945”). Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintahan Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta begitu juga Kementerian PU. Sesudah pemerintahan Belanda tahun 1949 mngakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta berpindah lagi ke Jakarta. Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut: 1. Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta, susunan kementerian PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 balai. 2. Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan POU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari Dep. PU. RIS. Kementerian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen prae federal yaitu: 1. Departemen Verkeer, Enerrgie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam kementeian kemakmuran) 2. Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw 3. Departemen Van Scheepvaart


Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan yang lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat bahwa untuk pembangunan negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan kepada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS. khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan kementerian berbeda. Dalam masa prolog G 30 S PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet Dwuikora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi yang menjadi 5 Departemen dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi Departemen, antara lain: 1. Departemen Listrik dan Ketenagaan 2.

Departemen Bina Marga

3. Departemen Cipta Karya Konstruksi 4. Departemen Pengairan Dasar 5. Departemen Jalan Raya Sumatera Setelah peristiwa G 30 S PKI pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir. Soekarni sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama


dipertahankan. Kabinet Ampera sebagai kabinet pertama dalam masa Orde Baru, kembali organisasi PUT dibentukdengan Ir. Soekarni sebagai menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 juni 1968 No.3/PRT/1968 dan dirubah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 juni 1970 No.4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur organisasi. Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Departemen PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri. Selanjutnya, pada awal kemerdekaan tahun 1945, nama Pekerjaan Umum tetap dipergunakan dalam kabinet pertama Republik Indonesia yang diumumkan tanggal 2 September 1945, dibawah Perdana Menteri Moh. Hatta, bernama Kementerian Pekerjaan Umum, dengan Menterinya Abikusno Tjokrosoejoso, seorang arsitek otodidak. Kemudian sejak awal kemerdekaan sampai saat ini, dalam perjalanan sejarahnya Departemen Kementerian PU telah berkali-kali berganti nama. Mulai dengan nama Kementerian Pekerjaan Umum, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, Departemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Departemen pekerjaan Umum, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, sampai dengan namanya saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam kabinet Indonesia Bersatu dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kementerian Pekerjaan Umum lahir kembali melalui SK Presiden No. 187 tahun 2004.


Meskipun berganti-ganti nama, akan tetapi esensi tugas pokok dan fungsinya tak berubah, yaitu penyediaan pekerjaan umum dan permukiman.

2.1.2 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Penyelenggaraan pembangunan disektor pengairan/sumber daya air dihadapkan pada berbagai tantangan yang makin kompleks, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk serta peningkatan aktivitas masyarakat. Sedemikian pentingnya arti air dalam kehidupan, sehingga UUD 1945 dalam pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa air dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agar amanah tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, perlu dilakukan upaya pengelolaan yang tepat dan terpadu sehingga dapat diwujudkan kemanfaatan sumber daya air secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas berwenang negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Ditjen SDA juga memiliki kewenangan dalam menetapkan pola pengelolaan dan rencana pengelolaan atas ketiga wilayah sungai tersebut. Ditjen SDA mendasari pengelolaan pada sifat alami sumber daya air yang tidak mengenal batas wilayah administrasi serta adanya hubungan sebab akibat antara bagian satu dengan yang lain pada suatu siklus hidrologi. Oleh karena itu, pengelolaan SDA haruslah dilakukan secara menyeluruh pada suatu kesatuan sistem hidrologinya dengan memadukan seluruh pihak terkait, baik yang menjaga


kelestariannya (konservasi), yang memanfaatkannya (pendayagunaan), maupun yang mungkin dapat terkena bencananya (pengendalian daya rusak).

2.1.3 Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2.1.3.1 Visi Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tidak hanya melakukan pembangunan prasarana fisik, pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Ditjen SDA juga memperhatikan penanganan nonfisik, seperti gerakan kemitraan dan pemberdayaan para petani pengguna air, dan juga didukung oleh basis data informasi. Dalam mengelola sumber daya air Ditjen SDA mempunyai visi: “Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat di Indonesia”. 2.1.3.2 Misi Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Untuk mewjudkan visi tersebut telah ditetapkan lima misi yang sejalan dengan UU No. 7/2004, yakni: 1. Konservasi sumber daya air yang berkelanjutan. 2. Pendayagunaan sumber daya air secara adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas. 3. Pengendalian daya rusak air.


4. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengelolahan sumber daya air. 5. Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolahan sumber daya air.

2.1.4 Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai Secara konsep, sumber daya air haruslah dikelola secara komprehensif berdasarkan wilayah sungai, tidak berdasarkan wilayah administrasi. Untuk mewujudkan konsep tersebut serta untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh dan berkelanjutan, dibentik Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai (BBWS & BWS) yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, serta operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pembentukan BBWS & BWS merupakan konsekuensi logis dari adanya kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam UU no.7/2004 tentang Sumber Daya Air pasal 14, 15, dan 16. Pemerintah Pusat melalui Departemen Kementerian

Pekerjaan

Umum

mempunyai

kewenangan

melaksanakan

pengelolaan sumber daya air di wilayah yang bersifat lintas negara, lintas provinsi dan strategi nasional. Penentuan wilayah sungai di Indonesia mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.11A/PRT/M/2006, sementara belum ditetapkan oleh Presiden sebagaimana tercantum dalam UU No.7/2004, yang membagi wilayah


sungai di Indonesia menjadi 133 wilayah sungai, terdiri dari 4 buah wilayah sungai Lintas Negara, 26 buah wilayah sungai Lintas Provinsi, 38 buah wilayah sungai Strategis Nasional, dan 49 buah wilayah sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dan 16 buah wilayah sungai dalam Kabupaten/Kota. Dari 133 wilayah sungai, 69 buah wilayah sungai merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Sampai saat ini telah dibentuk 12 BBWS dan 19 BWS yang tersebar diberbagai provinsi. Dengan berbagai pertimbangan, dari 69 wilayah sungai kewenangan pusat hanya 31 BBWS & BWS, sehingga satu BBWS & BWS umumnya mempunyai wilayah kerja lebih dari satu wilayah sungai. Bahkan terdapat satu wilayah sungai (Ciujung, Cidanau, Cidurian, Ciliwung, Cisadane, dan Citarum) yang dikelola oleh tiga BBWS.

2.1.5 Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) berada dibawah pembinaan dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II berkedudukan di Jalan Jenderal Besar DR. A.H. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan. Dalam menjalankan kegiatannya BWSS II mempunyai tujuan dan tugas pokok yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II tentang “Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Inti dan Pembantu Pejabat Pnti satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II” pada


tahun anggaran 2013 yang tertulis pada pasal 2 tentang Tujuan dan Tugas Pokok yaitu: 1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Air serta untuk meningkatkan persediaan air guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Air secara efektif dan efisien. 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas Sumber Daya Air. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air.

2.2 Struktur Organisasi Adanya struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta dukungan perlengkapan-perlengkapan yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas yang akan meningkatkan kinerja pegawai. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga apa yang menjadi tujuan BWSS II dapat tercapai. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II telah memutuskan serta menetapkan struktur organisasi Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II guna untuk melaksanakan tujuan dan tugas pokok yang telah ditetapkan. Bagan struktur organisasi Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.


KEPALA SATUAN KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II PARDOMUAN GULTOM, M.ENG.

PEJABAT PENGUJI SPM MUHAMMAD SOFYAN, S.E

BENDAHARA KARTINI USMAN, S.E

BENDAHARA PEMBANTU

PELAKSANA ADMINISTRASI

PERENCANA TEKNIK BID. KTL, PP DAN OP SDA

PERENCANA TEKNIK BID. PROGRAM DAN PELAPORAN

JUNIATI SIREGAR, S.E

FAISAL INDRA, A.Md

ARRON LUMBAN BATU, ST

DHEBY NOVIDA, S.T

PETUGAS ADMINISTRASI UAKPB PETUGAS AKUNTANSI UAKPA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KETATALAKSANAAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PERANCANAAN DAN PROGRAM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN O & P SDA 1

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN O & P SDA 2

EDI KESUMA, ST, M.Si

KAMSIAH TARIGAN, ST, SP.

AMAT PURBA, S.T

JOHANNES SINAGA, ST. Sp.1

PELAKSANA

PELAKSANA

PELAKSANA

PELAKSANA

Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KETATALAKSANAAN SATUAN KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II TAHUN ANGGARAN 2013

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II


Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah sebagai berikut: A. Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Balai Wilayah Sungai Sumatera II. B. Pejabat Inti Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II terdiri dari: 1. Pejabat Pembuat Komitmen. 2. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. 3. Bendahara Pengeluaran. C. Dalam melaksanakan kegiatan para Pejabat Inti Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II dibantu oleh: 1. Perencana Teknik Bidang KTTL, Perencanaan dan Program dan O&P SDA. 2. Perencana Teknik Bidang Program dan Pelaporan. 3. Pelaksana Administrasi. 4. Petugas Akuntansi UAKPA. 5. Petugas Administrasi UAKPB. 6. Bendahara Pembantu. 7. Pelaksana.

2.3 Uraian Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02 / PRT / M / 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan sendiri serta


Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditetapkan tugas dan tanggung jawab Pejabat Inti Satuan Kerja terdiri dari: A. Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II Mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut: 1. Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 2. Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. 3. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satuan Kerja dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan. 4. Mengusulkan Struktur Organisasi dan Pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja yang dipimpinya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan Atasan Langsung. 5. Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan dinas). 6. Melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional Satuan Kerja kepada Pejabat yang melakukan tindakan yang Mengakibatkan

Pengeluaran

Anggaran

Belanja

(Pejabat

Pembuat

Komitmen), maupun kepada Pejabat yang melakukan Pengujian dan


Perintah Pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran/ Barang. 7. Menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Susunan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 8. Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (Dalam hal Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 9. Menyetujui setiap Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatangani Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen ( Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 10. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. (Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 11. Menyampaikan laporan seluruh kegiatan Satuan Kerja sesuai peraturan yang berlaku. 12. Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


13. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan

Sebagian

dari

Renacana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya. Tanggung jawab: a. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/ rencana kerja yang tertuang dalam DIPA. b. Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran anggaran Satuan Kerja yang membebani APBN. c. Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/SPK/ Kontrak tersebut. (Dalam hal Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). d. Bertanggung

jawab

terhadap

realisasi

keuangan

dan

pencapaian

keluaran/output yang telah ditetapkan. e. Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/ Kekayaan Negara Satuan Kerja. f. Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran serta tertib pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada satuan kerja yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku. g. Bertanggung jawab

kepada

Pengguna

Anggaran

melalui

Atasan

Langsung/Pelaksana Program.


B. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Inti Satuan Kerja 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II sebagai berikut: 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang / jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa. 3. Menandatangani Surat Perintah Kerja/Kontrak dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja. 4. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa. 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak. 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian barang/jasa kepada KPA. 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan berita acara penyerahaan. 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan. 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 10. Dalam hal diperlukan PPK dapat mengusulkan kepada KPA mengenai perubahan

paket

pekerjaan

dan/atau

perubahan

jadwal

kegiatan

pengadaan.


11. Menetapkan tim pendukung, tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijizer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP. 12. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa. 13. Menandatangani fakta integritas. 14. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Kepala Satuan Kerja. 15. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang harus memuat secara lengkap identitas pekerjaan. 16. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola. 17. Menyiapkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada Pejabat Penguji/Penandatangan

Surat

Perintah

Membayar

(SPM)

dengan

persetujuan Kepala Satuan Kerja. 18. Mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan. 19. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya

kepada

Kepala

Satuan

Kerja

selaku

atasan

langsungnya.


20. Menyusun usulan rencana kegiatan satuan kerja tahunan yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya. Tanggung Jawab: a. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK

atau

keputusan

dan

surat

bukti

lainnya

yang

ditandatanganinya. b. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja atas realisasi keuangan dan hasil/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA, serta mutu hasil/output sesuai yang direncanakan.

2. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran: Melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II, dengan Uraian Tugas sebagai berikut: 1. Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja. 2. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP. 3. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas PAGU anggaran. 5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:


a. Pihak

yang

ditunjuk

untuk

menerima

pembayaran

(nama

orang/perusahaan, alamat, No.rekening dan nama Bank). b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan). c. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum daluarsa). 6. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. 7. Menadatangani dan menerbitkan SPM sekurang kurangnya dalam rangkap 6 dengan ketentuan: a. Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayaran. b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. c. Lembar Keempat disampaikan kepada Petugas Akuntasi/Verifikasi keuangan. d. Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang melakukan Tindakan yang

Mengakibatkan

Pengeluaran

Anggaran

Belanja/Pembuat

Komitmen.


e. Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 8. Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN setempat. 9. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II selaku Atasan Langsungnya. Tanggung Jawab: a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan pengeluaran. b. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

3. Bendahara Pengeluaran Melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan

pembukuan

sleuruh

transaksi

keuangan

yang

dilaksanakan Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Tambahan, serta buku buku tambahan lainnya. 2. Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP UP, SPP TUP, SPP GUP serta dokumen dokumen pendukung lainnya. 3. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen dan


selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. 4. Menandatangani SPP LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara. 5. Melakukan pengamanan kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara. 6. Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran. 7. Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk belanja barang yaitu akun : 5211 (belanja barang operasional), 5212 (belanja barang non operasional), 5221 (balanja jasa), 5231 (belanja pemeliharaan), 5241 (belanja perjalanan), dan 5811 (belanja lain-lain), dengan nilai setinggi tingginya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kecuali ada ketentuan lain dari Kementerian Keuangan. 8. Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. 9. Menerima dan menyetor ke Rekening kas negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk


dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masingmasing instalansi yang terkait. 10. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan. Tanggung jawab: a. Bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan. b. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya. c. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

C. Pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II 1. Perencana Teknik Bidang KTTL, Perencanaan dan Program dan O&P SDA Membantu melaksanakan sebagian tugas Pejabat Inti Satuan Kerja sebagai berikut: 1. Pembinaan penyusunan program dan kegiatan pada unit pelaksana Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Program, Operasi & Pemeliharaan SDA dan Barang Milik Negara. 2. Meneliti dan membantu penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa kegiatan Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Program, Operasi & Pemeliharaan SDA dan Barang Milik Negara.


3. Membina, meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa kegiatan Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Program, Operasi & Pemeliharaan SDA dan Barang Milik Negara. 4. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Program, Operasi & Pemeliharaan SDA dan Barang Milik Negara baik secara teknis maupun administrasi. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Program, Operasi & Pemeliharaan SDA dan Barang Milik Negara dan membuat laporan kepada Kepala Satuan Kerja. 6. Dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Program, Operasi & Pemeliharaan SDA dan Barang Milik Negara dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Satuan Kerja. 7. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Satuan Kerja baik diminta maupun tidak diminta. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja yang berkaitan dan sesuai bidang tugasnya. Tanggung jawab: Dalam melaksanakan tugasnya Perencana Teknik Bidang Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Program, Operasi & Pemeliharaan SDA dan Barang Milik Negara bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.


2. Perencana Teknik Bidang Program, Pelaporan (E-Monitoring) Membantu melaksanakan sebagian Pejabat Inti Satuan Kerja sebagai berikut: 1. Pembinaan penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing unit pelaksana pengelolaan sumber daya air. 2. Mempersiapkan konsep arah kebijakan program kegiatan tahunan jangka menengah dan jangka panjang pada SNVT. 3. Menghimpun/mengevaluasi laporan kinerja pelaksanaan program tahunan yang disampaikan oleh masing-masing unit kegiatan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. 4. Dengan persetujuan Kepala SNVT melaksanakan dan mengikuti rapatrapat dalam rangka penyelarasan program dan melaporkan hasilnya kepada Kepala SNVT. 5. Bekerjasama dengan Perencana Teknik yang lain dan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengujian dan penelitian atas program/kegiatan yang diusulkan. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara administrasi dan phisik terhadap arah dan kinerja pelaksanaan program. 7. Mempersiapkan dan mensosialisasikan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku. 8. Membina dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia pada unit kerjanya. 9. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala SNVT baik diminta maupun tidak diminta.


10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala SNVT yang berkaitan dan sesuai bidang tugasnya. Tanggung jawab: 1. Bertanggung jawab atas kebenaran program dan pelaporan Pemanfaatan Daya Air yang dikerjakan. 2. Bertanggung jawab kepada Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara.

3. Pelaksana Administrasi Membantu melaksanakan sebagian tugas Pejabat Inti Satuan Kerja sebagai berikut: 1. Melaksanakan

tugas-tugas

kerumahtanggaan,

keskretariatan,

kesejahteraan, dan keselamatan kerja pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II. 2. Menyusun rencana pengadaan kebutuhan-kebutuhan kegiatan, peralatan dan perlengkapan serta bahan-bahan lainnya untuk Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II. 3. Melaksanakan pengadaan dan penatausahaan barang-barang kebutuhan Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II. 4. Melaksanakan administrasi umum Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II. 5. Melaksanakan administrasi BMN Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II.


6. Melaksanakan kegiatan keamanan dan pengamanan di Lingkungan Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II. 7. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang berkaikan dan sesuai bidang tugasnya. Tanggung jawab: Pelaksana Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. 4. Petugas Akuntansi UAKPA Membantu melaksanakan sebagian tugas Pejabat Inti Satuan Kerja sebagai berikut: 1. Menerima copy data sumber seperti SPM, SP2D, STS dan DIPA pada ADK BMN beserta pengantar (SP)/lembar pengontrol dari Bendaharawan. 2. Memastikan bahwa Data Sumber dan ADK tersebut kepada petugas komputer. 3. Menerima Data Sumber yang diterima pada buku kontrol dan mengirimkan DS dan ADK tersebut kepada Petugas Komputer. 4. Melakukan verifikasi laporan keuangan dan mengirimkannya besera ADK ke KPPN, UAPPA-W, dan UAPPA-E1 sesuai jadual. 5. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. 6. Melakukan verifikasi atas CALK, dan mengirimkannya ke UAPPAW/UAPPA-E1 tiap semester.


Tanggung jawab: a. Bertanggung Jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai standar Akuntansi Pemerintah. b. Bertanggung Jawab kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

5. Petugas Administrasi UAKPB Membantu melaksanakan sebagian tugas Pejabat Inti Satuan Kerja sebagai berikut: 1. Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu. 3. Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer. Tanggung jawab: a. Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. b. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II dan Pejabat Pembuat Komitmen.


6. Bendahara Pembantu Membantu melaksanakan sebagian tugas Pejabat Inti Satuan Kerja sebagai berikut: 1. Membantu Bendahara Pengeluaran didalam Pengelolaan Uang Persediaan (UP). 2. Menyusun Laporan Keuangan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran. 3. Bertanggung jawab atas pengelolaan Uang Persediaan (UP) yang dilakukan atas aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan pengeluaran. Tanggung jawab: Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pembantu bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

7. Pelaksana Membantu melaksanakan sebagian tugas pejabat inti Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

2.4 Kinerja Terkini Setiap perusahaan atau instansi memiliki visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan membutuhkan waktu untuk mewujudkan itu semua. Begitu pula pada Kementerian Pekerjaan Umum


Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang akan terus berupaya mewujudkan visi dan misinya yang telah ditetapkan. Tidak mudah untuk mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi dan kedisiplinan serta loyalitas dalam bekerja. Untuk mendorong hasil yang maksimal dibutuhkan kinerja yang bermutu dimana kinerja-kinerja tersebut dapat membantu mewujudkan misi yang menjadi tujuan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Jadi kinerja terkini yang dijalankan lembaga/instansi ini dimana kinerja tersebut yang menjadi tugas pokok yang telah ditetapkan antara lain adalah: 1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Air serta untuk meningkatkan persediaan air guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Air secara efektif dan efisien. 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas Sumber Daya Air. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air. Kinerja yang dihasilkan atau yang sedang berjalan yang meliputi kemampuan Sumber Daya Air guna untuk meningkatkan persediaan air diantaranya adalah dengan memelihara dan meningkatkan kemampuan sungai, danau, bendungan, irigasi, rawa dan pantai yang menjadi potensi dan prasarana Sumber Daya Air guna untuk memenuhi kebutuhan secara efektif dan efisien. Tidak hanya berupaya untuk meningkatkan tapi juga berupaya untuk mengembangkan Sumber Daya Air yang telah ada.


Tidak hanya sungai, danau, bendungan, irigasi, rawa dan pantai yang menjadi potensi kinerja dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II namun Bandara Kualanamu juga menjadi objek pengembangan Sumber Daya Air dan juga proyek-proyek lain seperti: 1. Pembangunan Box Kulvert Kanalisasi Deli-Percut. 2. Divertion Structure Kanalisasi Deli-Percut. 3. Perkuatan Tebing Kanalisasi Deli-Percut. 4. Bendung Irigasi Batang Ilung. 5. Bendung Irigasi Batang Gadis. 6. Bendung Karet Bandar Sidoras. 7. Perkuatan Tebing Sungai. Selain menjalalani kegiatan pokok, kegiatan-kegiatan yang diluar kegiatan pokok juga tetap dilaksanakan. Misalnya saja kegiatan kerohanian seperti perayaan hari-hari besar keagamaan misalnya hari raya Idul Fitri para pegawai saling bersilaturahmi diacara halal bihalal yang dibuat bersama, sehingga kegiatan ini mengandung nilai-nilai dan norma-norma keagamaan dalam menjalani hidup. Tidak hanya rohani, para pegawai juga melakukan kegiata-kegiatan jasmani seperti melakukan senam pagi disetiap hari jum’at pagi dan juga sesekali melakukan kegiatan out bound bersama.

BAB III


BAB II KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR PADA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II

Recommend Documents