BAB . I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang disebut Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dengan disngkat BPPTPM pada mulanya adalah 2 (dua) unit kerja yang berbeda, Semula Bidang Penanaman Modal dan Investasi adalah salah satu bidang tergabung dalam Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, sementara Kelembagaan yang menangani Pelayanan Perizinan diwadahi dengan kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT). dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Lamandau,
Seiring
dengan
dengan
dinamika
tuntutan
pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai daerah yang kondusif bagi Investasi, Status Kantor Pelayanan Perizinan Pelayanan
Terpadu Perizinan
(KPPT)
ditingkatkan
Terpadu
dan
Statusnya
Penanaman
menjadi
Modal
Badan
Kabupaten
Lamandau, Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau. Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau sebagai
unsur pelaksana teknis pelayanan
administasi publik di bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang dituntut untuk
memberikan
pelayanan
terbaik
kepada
masyarakat
tanpa
mengedepankan pendekatan birokratisasi. pendekatan tersebut sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai Daerah yang kondusif bagi Investasi.
Renstra BPPTP Thn. 2013 - 2018
Hal. 1
Penataan pelayanan
kelembagaan
dan
penyempurnaan
tatalaksanaan
Perizinan dan Penanaman Modal mutlak dilakukan dan
bersamaan dengan itu pula perubahan sikap perilaku dan karakter para penyelenggara pelayanan Perizinan juga perlu ditata, agar memiliki moral yang baik, memiliki sikap diri yang Ikhlas, jujur, bersih dan anti suap, serta memiliki intelektualitas yang cukup dan kompeten dibidangnya. Perubahan di maksud sebagai upaya memperbaiki citra pelayanan yang selama ini dipahami oleh banyak orang tentang pelayanan sektor publik yang lamban, korup dan tidak profesional, diharapkan pada akhirnya pelayan publik dibidang Perizinan dan penanaman modal dapat diperbaiki dan tercipta birokrasi yang kuat, efektif dan bersih. Perencanaan strategis Tahun 2013-2018 yang disusun ini adalah sebagai kebutuhan nyata bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk permasalahan serangkaian
yang
dihadapi.
rencana
tindakan
dimplementasikan
oleh
jajaran
Perencanaan dan
kegiatan
Organisasi
mengatasi berbagai strategis
ini
adalah
yang
dibuat
untuk
BPPTPM
dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara strategis, fleksibel, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan isu strategis serta permasalahan yang ada pada tatanan Pelayanan organisasi dengan melakukan dinamika
penyesuaian-penyesuaian tuntutan
lingkungan
terhadap
pelayanan
perkembangan
serta
selalu
dan
berupaya
memanfaatkan peluang yang ada dan berusaha mengatasi tantangan dan ancaman yang timbul. Perencanaan strategis ini disusun sebagai landasan operasional dalam melaksanakan kebijakan, Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi dan mencapai tingkat kepuasan maksimal masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan dan penanaman modal, yang pada gilirannya mampu menggerakan kegiatan perekonomian masyarakat secara luas, merata dan berkeadilan, hal inilah yang merupakan faktor utama
penentu keberhasilan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Renstra BPPTP Thn. 2013 - 2018
Hal. 2
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi
pelayanan
publik
di
Kabupaten
Lamandau,
Dokumen
perencanaan strategis tahun 2013-2018 ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam proses penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsinya. Rangkaian program dan kegiatan dibuat secara sinergis antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan organisasi dalam kurun waktu lima tahunan dengan rencana Capaian terhadap indikator kinerja dan pengukuran kemajuan hasil pencapaian tetap menjadi dasar utama dalam perencanaan strategis. Rencana
Strategis
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
dan
penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2013 - 2018. Proses penyusunannya diawali dengan penyusunan Rancangan Rencana Strategis BPPTPM yang disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamandau 2013 2018. Rancangan Renstra BPPTPM ini bersama-sama dengan Rancangan Renstra SKPD-SKPD lain di Kabupaten Lamandau, Rancangan RPJMD Kabupaten kemudian dibahas bersama-sama oleh stakeholder Kabupaten Lamandau dalam Musrenbang RPJMD. Masukan yang diperoleh selama pembahasan di Musrenbang RPJMD digunakan sebagai dasar dalam menyempurnakan Rancangan RPJMD tersebut menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD yang kemudian ditetapkan sebagai RPJMD oleh Peraturan Daerah. Sebagai Penjabaran dari RPJMD Tahun 2013 – 2018 Kabupaten Lamandau, maka Renstra SKPD menjadi acuan kerja dari tiap–tiap SKPD dan selanjutnya Renstra tersebut menjadi pedoman bagi SKPD untuk Renstra BPPTP Thn. 2013 - 2018
Hal. 3
penyusunan Renja SKPD tiap tahunnya dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau. 1.2.
Landasan Hukum Landasan penyusunan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau 2013-2018 adalah: 1.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720); Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentantang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.
Renstra BPPTP Thn. 2013 - 2018
Hal. 4
8.
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885); Renstra BPPTP Thn. 2013 - 2018
Hal. 5
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal; 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri i No.24 tahun 2006 tetang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008 tetang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Pembentukan Organisasi Pelayanan Terpadu
tahun
2008 tentang
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
Renstra BPPTP Thn. 2013 - 2018
Hal. 6
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspketorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 adalah sebagai pedoman
dan
acuan
BPPTPM
dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemerintahan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018. Renstra ini memuat ketentuan tatalaksana Perizinan di bidang Perizinan Dasar dan Perizinan Strategis dan Lanjutan sektor perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal agar lebih sederhana dan memihak pada kepentingan masyarakat dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPPTPM. Berdasarkan maksud di atas, maka penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 bertujuan sebagai berikut : Renstra BPPTP Thn. 2013 - 2018
Hal. 7
1.
Menetapkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal
(BPPTPM)
Kabupaten
Lamandau
dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 20132018; 2.
Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
dan
penanaman
Modal
(BPPTPM) Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsinya selama periode tahun 2013-2018; 3.
Memberikan acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan bidang Perizinan dan penanaman modal tahunan maupun lima tahunan pada periode 2013-2018;
4.
Memberikan acuan dalam mengelola penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
1.4.
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau 2013 - 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.
1.2
Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3
Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD
Renstra BPPTP Thn. 2013 - 2018
Hal. 8
1.4
Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).
2.2
Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3
Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
Renstra BPPTP Thn. 2013 - 2018
Hal. 9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Error! Reference source not found. yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD)
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD (Error! Reference source not found.), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian Error! Reference source not found.). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.
3.3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5
Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah provinsi/kabupaten/kota;
dari
Renstra
SKPD
4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Renstra BPPTP Thn. 2013 - 2018
Hal. 10
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan dikemukakan dalam Error! Reference source not found..
4.3
Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada C1.11, yaitu dari Error! Reference source not found..
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra SKPD merupakan pedoman dakam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksaan renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala SKPD. Renstra BPPTP Thn. 2013 - 2018
Hal. 11
