BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

DAFTAR ISI DAFTAR ISI....................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................... 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................ 1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................ 1.4. Sistematika Penulisan .................................................... 1.5. Maksud dan Tujuan ....................................................... BAB II 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Aspek Geografis dan Demografi ...................................... Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................... Aspek Pelayanan Umum ................................................ Aspek Daya Saing Daerah ..............................................

1 2 4 5 7 9 16 31 58

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ......................................... 67 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ................. 85 3.3. Kerangka Pendanaan .................................................... 92

BAB IV

ANALISIS PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan ………………………. .......... 4.2. Isu Strategis Pembangunan ………………………................

111 121

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Pembangunan ......................................................... 5.2. Misi Pembangunan ........................................................ 5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ...............................

129 130 131

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi Umum............................................................... 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan ..........................................

139 148

BAB V

BAB VI

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN DAERAH 10.1 Pedoman Transisi .......................................................... 219 10.2 Kaidah Pelaksanaan ...................................................... 220

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara tahap ketiga (2013-2018). Sesuai visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 yaitu terwujudnya Maluku Tenggara yang maju, adil, dan demokratis dalam masyarakat yang religius kultural, maka pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara pada tahap ketiga RPJPD ditekankan untuk pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi proses persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aturan legal formal dan kaidah-kaidah akademik. RPJMD merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat. RPJMD juga merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD), serta sebagai alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawasan internal (SPI), sekaligus untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 tahun, dan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

1

RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2013-2018 yang dilantik pada tanggal 31 Oktober 2013. Pasca pelantikan Kepala Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara wajib menyusun RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008. 1.2

Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang mengatur ketentuan penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 adalah: 1)

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6)

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);


2

7)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tahun 2010–2014; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);


3

17) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku; 18) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku; 19) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 20) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005- 2025; 21) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032. 1.3

Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan sehingga seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara harus mengacu, memperhatikan, dan menserasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah pusat. Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1.

PEDOMAN

DIJABARKAN

RKP

RPJM DAERAH

DIJABARKAN

RKPD

DIACU/

DIACU

MP3EI, MP3KI, MDGs, RPJMD/RTR W Kab/Kota Lainnya, RAN PG, RAN PI

RPJM NASIONAL

PEDOMA N

RPJPD RTRWK

PEDOMAN

1 TAHUN

DIPERHATIK AN

DIACU

RPJPN RTRWN

5 TAHUN

RENSTRA SKPD

DISERASIKA N

20 TAHUN

PEDOMAN

RENJA SKPD

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


4

Hubungan keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti yang disajikan pada Gambar 1.1 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014. 2. RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, dan arah kebijakan yang termuat dalamRPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 3. RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 disusun dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Maluku Tenggara. 4. RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 disusun dengan memperhatikan 1)Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); 2)Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI); 3) Rencana Aksi Nasional (RAN)Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2011-2015 termasuk mengantisipasi pelaksanaan agenda pembangunan pasca 2015 (pembangunan berkelanjutan); 4) RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya; 5)RAN Pangan dan Gizi (PG) Tahun 2011-2015 dan RAN Perubahan Iklim (PI) Tahun 2007-2025. 5. RPJMD dijabarkan dalam RKPD setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Tahun 2014-2018 serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1.4

Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek


5

geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan tahun 2008-2012, kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2008-2012, kerangka pendanaan tahun 2013-2018.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini menyajikan isu-isu strategis yang meliputi permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari internasional, kebijakan nasional maupun regional yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati periode 2013-2018 serta menguraikan hubungan setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan isu strategis daerah.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini ini menguraikan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta menjelaskan hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta menyajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.


6

BAB X

1.5

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama kepemimpinan Bupati periode berikutnya serta langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah periode 2013-2018 ke dalam perencanaan lima tahunan guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 adalah: 1. Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah periode 2013-2018 melalui program pembangunan yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; 2. Menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Renstra SKPD; 3. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan; 4. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara; 5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan kabupaten/kota sekitar dan pemerintah pusat.


7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDIDI DAERAH Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2008-2013 yang bertujuan mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang sejahtera melalui pemanfaatan sumberdaya alam serta jasa (lingkungan berbasis bahari, perdagangan, pendidikan) telah menunjukkan hasil yang dapat dinikmati masyarakat. Pencapaian pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan selama ini dapat dijadikan pijakan dalam merencanakan pembangunan pada kurun waktu 2013-2018, baik dari aspek geografi dan demografi serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran umum kondisi Kabupaten Maluku Tenggara tahun 20082013 diuraikan sebagai berikut. 1.1. Aspek Geografi Dan Demografi 2.1.1. a.

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara 4.212.51km2 dengan luas lautan 3.180.73km2 dan luas daratan 1.031,81 km2. Luas 4.212.51km2 merupakan luas Kabupaten Maluku Tenggara setelah terjadi beberapa kali pemekaran, yaitu. 1) Luas wilayah Tahun 1953-1999 sesuai Undang-undang Nomor 60 Tahun 1953 sebesar 1.848.575,8 km2 2) Luas wilayah Tahun 1999-2003 sesuai Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 sebesar 119.880 km2 3) Luas wilayah Tahun 2003-2007 sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 sebesar 34.821 km2 4) Luas wilayah Tahun 2007 - saat ini sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 sebesar 4. 212.51 km2 Secara administrasi, batas Kabupaten Maluku Tenggara meliputi : 1) Sebelah Utara berbatasan Papua Barat Bagian Selatan 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Tual dan Laut Banda 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Perairan Kepulauan Aru Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Maluku Tenggara dengan ibukota di Langgur terbagi atas 6 (enam) kecamatan yang meliputi satu kelurahan dan 190 Ohoi (Desa). Wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara juga terbagi dalam beberapa wilayah pemerintahan adat atau Ratschap yang dipimpin seorang Raja (Rat). Setiap kepala Ratschap membawahi beberapa ohoi (desa/dusun) atau wilayah adat.


9

a. Letak dan kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara terletak di provinsi Maluku, yang secara Geografis terletak pada koordinat 131° - 133° 5 Bujur Timur dan 5° – 6,5° Lintang Selatan. Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki banyak selat dan teluk serta garis pantai yang panjang. Kepulauan Maluku Tenggara memiliki satu gugusan kepulauan yaitu Gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil (Nuhu Roa) dengan luas 465,11 km2 dan Pulau Kei Besar (Nuhu Yut) dengan luas 545,63 km2. b. Topografi Topografi Pulau Kei Kecil lebih datar dengan ketinggian  100 m di atas permukaan laut. Beberapa bukit rendah di Tengah dan Utara mencapai 115 m. Topografi Pulau Kei Besar berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500-800 m dengan Gunung Dab sebagai Puncak tertinggi sementara dataran rendah merupakan jalur sempit sepanjang pantai. Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara pada umumnya tersebar di ketinggian 0100 m. Sebaran rata-rata kedalaman (4 mil dari garis pantai. di Kei Kecil (Nuhu Roa) adalah ≤ 100 m atau rata-rata slop ≤ 1,5 persen yaitu di Pulau Kei Kecil Bagian Barat. Untuk Pulau Kei Besar (Nuhu Yut), sebaran rata-rata kedalaman ≤ 100 m berada di bagian Barat Laut sedangkan bagian Barat daya dan bagian Timur dengan rata-rata kedalaman  300 m. Kemiringan daratan pulau (island flat) di Pulau Kei Kecil berkisar antara 0 persen-40 persen sedangkan untuk Pulau Kei Besar kemiringan daratan pulau adalah curam (15 persen-40 persen) sampai dengan sangat curam (> 40 persen). c. Geologi Berdasarkan Peta Geologi Indonesia (1965) Pulau/Kepulauan Maluku Tenggara terbentuk/tersusun dari jenis tanah meliputi Podzolik, Rensina dan Lithosol sedangkan jenis batuan meliputi Aluvium Undak, Terumbu Coral, Seklis Habluk, Paleogen dan Ulagan Paleozoikum. d. Hidrologi Kabupaten Maluku Tenggara memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang meliputi: 1. Sungai Nen Mas Il dan Sungai Warwut di Kecamatan Kei Kecil 2. Sungai Wear Semawi dan Sungai Wear Hoarten di Kecamatan Kei Kecil Timur 3.

Sungai Jatwav di Kecamatan Kei Kecil Barat


10

4.

Sungai Wear Renfaal dan Sungai Wetuar serta Sungai Erlarang di Kecamatan Kei Besar

5.

Sungai Weduar di Kecamatan Kei Besar Selatan

6.

Sungai Wear Hollay dan Sungai Ur di Kecamatan Kei Besar Utara Timur

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara juga memiliki satu buah danau yaitu Danau Ablel di Kecamatan Kei Kecil serta beberapa mata air yang berada di Kecamatan Kei Besar. e. Klimatologi Iklim di kawasan Kabupaten Maluku Tenggara dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura, dan Samudra Indonesia serta dibayangi Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di bagian Selatan sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan. Keadaan musim di Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut: 1)

Musim Timur atau musim kemarau berlangsung dari Bulan April-Oktober.

2)

Musim Barat atau musim hujan berlangsung berlangsung dari Bulan Oktober-Februari dengan intensitas tertinggi pada Bulan Desember dan Februari.

3)

Musim Pancaroba Oktober/November

berlangsung

dalam

Bulan

Maret/April

dan

Angin kencang bertiup pada Bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora. Kondisi angin di Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut : 1) 2) 3)

Bulan April-Oktober bertiup Angin Timur Tenggara. Bulan April-September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91 persen dimana dominasi angin Tenggara sebesar 61 persen. Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat Laut sebanyak 50 persen dimana dominasi angin Barat Laut sebesar 28 persen.

Curah Hujan antara 2.000-3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil sedangkan di Pulau Kei Besar curah hujannya diatas 3.000 mm pertahun. Tahun 2011 Curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 3.121 mm per tahun atau rata-rata 260,1 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan sebanyak 211 hari atau rata-rata 17,58 hari hujan per bulan. f. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi permukiman sekitar 34 persen, tegalan 0,07 persen, hutan produktif 1,35 persen, hutan


11

sekunder 50,67 persen, hutan masyarakat 1,35 persen, tanah terbuka 5,20 persen serta penggunaan lainnya 6,45 persen. Berdasarkan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032, rencana peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari : 1. Peruntukan lahan untuk kawasan budidaya seluas 70,963.10 Hektar untuk hutan produksi, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan, permukiman, serta jasa dan perdagangan. 2. Penggunaan lahan untuk kawasan lindung seluas 63,427.18 Hektar untuk hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, serta kawasan lindung lainnya. Tabel 2.1 Rencana Alokasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 Jumlah

3

Luas (Ha) Pesisir dan Laut 4

Kawasan Lindung

28.166,23

35.260,95

63.427,18

1.1

Hutan Lindung

7.547,19

-

7,547,19

1.2

Hutan Suaka Alam

14.161.23

-

14.161,23

1.3

6.232,9

-

6.232,90

224,91

-

224,91

1.5

Kawasan Sempadan Pantai Kawasan Sempadan Sungai, danau Kawasan Konservasi Laut Daerah

-

44,15

44,15

1.6

Kawasan Terumbu Karang

-

29.743,30

29.743,30

1.7

Mangrove

-

1.563,40

1.563,40

1.8

Konservasi Penyu

-

3.910,10

3.910,10

2

Kawasan Budidaya

68.224,48

2.738,62

70.963,10

4.265,8

-

4.265,80

No

Kawasan

1

2

1

1.4

Daratan

5

2.1

Hutan Produksi

2.2

Hutan Produksi Terbatas

3.240,37

-

3.240,37

2.3

Hutan Produksi Konversi

35.182,61

-

35.182,61

2.4

Kawasan Pertanian

6360,1

-

6.360,10

2.5

Kawasan Perkebunan

19.175,6

-

19.175,60

2.6

Kawasan Perkotaan Langgur-Ibra

-

-

215,34

-

-

Komponen Lainnya Permukiman di Luar Perkotaan langgur

4.091,48

-

-

1.845,78

-

-

Total

96.390,71

37.999,57

134.390,28

Pemerintahan 2.7

Sumber : RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, tahun 2012-2032


12

g.

Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah di atas, wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 meliputi: 1. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas : 1) Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Kei besar Selatan di Ohoi Weduar, Tutrean, Sather, dan Tamangil 2) Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kei Besar di Ohoi Ohoinangan, Udar, Werka dan Waur; dan Kei Kecil di Ohoi Ibra, Ngabub, Semawi, Marfun Ohoinol, dan Warwut. 3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Kecil, serta Pulau Kei Besar Bagian Tengah dan Utara. 2. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas : 1) Kawasan budidaya tanaman pangan dan hortikultura meliputi kawasan pertanian lahan kering untuk pengembangan budidaya padi ladang, palawija dan hortikultura, dan kawasan pertanian lahan kering terdapat di beberapa kecamatan di Pulau Kei Kecil dan Kei Besar. 2) Kawasan budidaya perkebunan (1) Perkebunan pala, jambu mete dan kelapa serta holtikultura di Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara dan Kecamatan Kei Besar. (2) Perkebunan kelapa, jambu mete dan holtikultura di Kecamatan Kei Kecil dan Kei Kecil Timur. 3) Kawasan peternakan meliputi: (1) Peternakan sapi, kerbau, kambing, dikawasan padang rumput dan semak;

babi

dan

unggas

berada

(2) Kawasan pengolahan hasil ternak, pengolah kulit, dan sebagainya berada di Kecamatan Kei Kecil Timur. 3. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas 1)

Kawasan perikanan tangkap meliputi hampir seluruh wilayah pesisir dan perairan yang ada di Kabupaten.

2)

Kawasan budidaya perikanan laut meliputi wilayah bagian Barat Kei Kecil dan Selatan Kei Besar.

4. Kawasan peruntukan industri diutamakan pada pengembangan industri yang mengolah hasil perikanan, pertanian dan perkebunan dengan mengacu pada pengembangan kawasan perindustrian ramah lingkungan


13

yang terdapat di kawasan perkotaan Langgur, Rumat, Letvuan, Danar dan Elat. 5. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas : 1)

Kawasan pariwisata alam meliputi: (1) kawasan pariwisata bahari di perairan pantai Barat Kei Kecil (Pantai Ngurbloat, Pantai Ohoililir, Pantai Ohoidertawun), Perairan Nuhufit dan perairan pantai Barat Kei Besar (Pantai Daftel, Pantai Ler Ohoilim), serta perairan Selatan Kei Besar (pantai dan perairan Weduar Feer). (2) kawasan pariwisata alam lainnya di pegunungan Daab Kei Besar, kawasan hutan mangrove dan pemandian alam di Ohoi Evu dan Warwut.

2)

Kawasan pariwisata budaya meliputi Kota Langgur, Ohoi Tanimbar Kei, Ohoi Elaar, Ohoi Semawi, Ohoi Sathean di Kei Kecil serta Ohoi Banda Ely dan Ohoiwait di Kei Besar.

3)

Kawasan pariwisata agro meliputi kawasan pariwisata agro mangga dan rambutan di Ohoi Ohoinol dan pariwisata agro salak di Ohoi Namar serta pariwisata agro mangga di Ohoi Mun.

6. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi Angkatan Udara dan bandara yang berlokasi di Pulau Kei Kecil.

kawasan

7. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas : 1) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan permukiman yang telah ada dan pengembangan permukiman baru di Kecamatan Kei Kecil terutama di kawasan segitiga Langgur-Kolser-Faan, kawasan bandara di Ohoi Ibra dan kawasan pelabuhan penumpang barang di Uf (Danar). 2) Pengembangan permukiman perdesaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pusat-pusat kegiatan. 8. Kawasan jasa dan perdagangan dikembangkan di sepanjang koridor Watdek-Sathean meliputi: 1) kawasan perdagangan dengan skala pelayanan regional dan lokal di perkotaan Langgur dan beberapa ibukota kecamatan 2) kawasan pusat perbelanjaan atau pertokoan yang merupakan fasilitas pelayanan regional dan lokal terdapat di perkotaanLanggur. h.

Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi- kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikategorikan sebagai wilayah rawan bencana yang dapat berakibat timbulnya korban jiwa dan dampak psikologis serta timbulnya kerusakan lingkungan. Potensi bencana yang terjadi di wilayah ini, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

14

1. Gempa Bumi dan Tsunami Kepulauan Maluku Tenggara berada tepat diatas pertemuan lempeng besar Eurasia di Barat dengan lempeng Sirkum Pasifik dari Timur dan lempeng Indo-Australia dari Selatan dengan pergerakan kerak bumi 6 cm per tahun, sehingga rawan terhadap bencana gempa yang berpotensi tsunami. Dalam kurun waktu 1600-2000 telah terjadi 32 tsunami dimana 28 kejadian tsunami disebabkan gempa tektonik dan 4 kejadian tsunami disebabkan gempa vulkanik (gunung berapi) bawah laut. Tabel 2.2 Banyaknya Gempa Bumi Yang Tercatat Pada Stasion Geofisika Tual, tahun 2009-2012. Gempa Lokal Magnitude Gempa yang Tahun Dirasakan Lokal Jauh M≥4 M<4 2009

161

332

60

41

2

2010

447

47

141

306

3

2011

1.041

229

308

732

1

2012

1.035

188

544

697

3

Jumlah

2.684

796

1.053

1.776

9

Sumber :BPS, Kabupaten Maluku Tenggara, 2013

2. Banjir Rob dan Abrasi Pantai Kenaikan permukaan muka air laut (rob) dan ancaman badai pada musim tertentu memberi ancaman serius pada permukiman wilayah pesisir . 3. Kekeringan dan Kebakaran Kekeringan menyebabkan kelangkaan air bersih terutama di pulau-pulau kecil yang sangat rendah daerah tangkapan airnya sementara kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada musim kemarau telah menimbulkan kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, serta merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas lahan. i.

Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 20102012 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 96.441 jiwa. Angka ini diperkirakan mengalami peningkatan sesuai hasil prediksi BPS tahun 2012 sebanyak 101.492 jiwa. Selain itu berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 2010 jumlah penduduk sebanyak 128.278 jiwa. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2012 sebanyak 127.592 jiwa, sesuai hasil pemutahiran data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara itu, sex ratio pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

15

tahun 2012 adalah 98, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2008-2011 adalah 21,5 jiwa per km². Komposisi penduduk Kabupaten Maluku Tenggara menurut jenis kelamin dalam kurun waktu 2010-2012 relatif seimbang dimana pada tahun 2010 persentase penduduk laki-laki 49,21 persen dan wanita sebesar 50,79 persen serta di tahun 2012 persentase penduduk pria sebesar 49,21 persen dan wanita sebesar 50,79 persen. Tabel 2.3 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 – 2012 No 1 2 3 4

URAIAN

2010* 96.442 20

Tahun 2011 2012 99.112 101.492 21 22

Jumlah Penduduk (jiwa) Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) Laju Pertumbuhan Penduduk 1,55 2,77 (persen) Komposisi Penduduk, menurut Jenis Kelamin 49,21 49,63 - Laki – Laki (org) 50,79 50,37 - Perempuan (org)

Keterangan Sumber

2,40 49,21 50,79

: * Hasil Sensus Penduduk : BPS Kab. Maluku Tenggara Tahun 2013

Berdasarkan tingkat penyebaran dan perkembangan penduduk, Kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak dengan perkembangan yang relatif lebih tinggi adalah Kecamatan Kei Kecil, dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang tersedikit dan lambat perkembangannya adalah kecematan Kei Kecil barat. Keadaan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

No 1 2 3 4 5 6

Tabel 2.4 Distribusi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan Tahun 2010 – 2012 Tahun Kecamatan 2010 2011 Kei Kecil 40.336 41.453 Kei Kecil Timur 10.674 10.970 Kei Kecil Barat 5.728 5.888 Kei Besar 22.489 23.110 Kei Besar Selatan 7.589 7.798 Kei Besar Utara Timur 9.626 9.893 Jumlah 96.442 99.112

2012* 42.906 11.142 5.926 23.700 7.843 9.975 101.492

Sumber : BPS Kab. Maluku Tenggara Tahun 2013

1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah atau negara merupakan gambaran keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

16

tertentu. Keberhasilan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pembangunan, antara lain kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. 2.2.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dari sisi ekonomi dapat dilihat dari perkembangan beberapa variabel makro ekonomi yaitu PDRB yang terus mengalami pertumbuhan positif, inflasi yang moderat, angka kriminalitas yang cenderung menurun, persentase penduduk di atas garis kemiskinan yang meningkat, ketimpangan regional yang cenderung menurun dan PDRB per kapita yang terus mengalami peningkatan. a.

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa, di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai tambah juga merupakan balas jasa faktor produksi—tenaga kerja, tanah, modal, dan entrepreneurship yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Penghitungan PDRB mempertimbangkan produksi domestik tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi. PDRB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan konsep harga konstan (constant prices) dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Perkembangan PDRB Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.1 Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012

Sumber : BPS Kab. Maluku Tenggara, beberapa publikasi, diolah.


17

Berdasarkan Nilai PDRB ADHK diatas, diketahui pertumbuhan PDRB Kabupaten Maluku Tenggara yang mengalami peningkatan cukup signifikan selama kurun waktu 2009-2012. Pada tahun 2009 pertumbuhan PDRB Kabupaten Maluku Tenggara berada angka 5,06 persen meningkat menjadi 7,21 persen pada tahun 2012, atau naik sebesar 2,15 persen, dengan rerata pertumbuhan sebesar 6,03 persen per tahun. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2009-2012 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012


Jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku, pertumbuhan PDRB Kabupaten Maluku Tenggara relatif rendah, namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB Nasional, maka pertumbuhan PDRB Kabupaten Maluku Tenggara relatif lebih tinggi. Perbandingan pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.3 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Maluku Tenggara, PDRB Provinsi Maluku dan PDB Nasional Tahun 2009-2012 25

20

7.81 6.47

6.5

5.71

6.12

7.23

6.1

6.5

6.23

2010

2011

2012

5.43

15 5.06 10 4.5 5 0 2009 PDB NASIONAL

PDRB MALUKU TENGGARA

PDRB PROVINSI MALUKU



18

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Maluku Tenggara merupakan agregasi pertumbuhan PDRB sektoral. Pada tahun 2009, pertumbuhan PDRB sektoral Kabupaten Maluku Tenggara berada pada kisaran 1,85-8,07 persen meningkat menjadi 2,84-11,04 pada tahun 2012. Kisaran pertumbuhan yang cukup besar ini menunjukkan terdapat beberapa sektor yang tumbuh cukup pesat sementara ada sektor lain yang pertumbuhannya lambat meskipun secara agregat pertumbuhan ekonominya relatif stabil. Sektor-sektor yang pertumbuhannya cukup pesat antara lain sektor jasa-jasa serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor Jasa-jasa pada tahun 2009 bertumbuh sebesar 6,69 persen naik menjadi 11,71 persen atau naik sebesar 5,02 persen pada tahun 2012. Sementara sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2009 sebesar 6,27 naik menjadi 10,17 persen atau naik sebesar 3,9 persen pada tahun 2012. Sementara itu, sektor-sektor yang pertumbuhannnya lambat antara lain sektor listrik dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor pertanian. Kelima sektor ini bertumbuh pada kisaran 1,85-6,68 persen pada tahun 2009 menjadi 4,44 – 8,97 persen pada tahun 2012 atau naik sebesar 1,16 - 2,29 persen. Dari sisi kontribusi, kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Atas Dasar Harga Konstan masih ditempati sektor pertanian, meskipun cenderung menurun, yaitu sebesar 40,92 persen pada tahun 2009 menjadi 38,55 persen pada tahun 2012 atau turun sebesar 2,37 persen. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor perdagangan hotel dan restoran dengan nilai kontribusi yang cenderung meningkat yaitu dari 30,67 persen pada tahun 2009 naik menjadi 31,63 persen pada tahun 2012. Kontribusi terbesar ketiga ditempati sektor jasa-jasa dengan angka kontribusi sebesar 18,30 persen pada tahun 2009 meningkat menjadi 19,50 persen pada tahun 2012. Sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor bangunan memberikan kontribusi berkisar 1,37-3,85 persen pada tahun 2009 menjadi 1,87-3,89 persen pada tahun 2012. Sedangkan sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang paling sedikit adalah sektor industri pengolahan sebesar 0,26 persen pada tahun 2009 menjadi 0,28 persen pada tahun 2012, sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi pada tahun 2009 sebesar 0,36 menjadi 0,39 pada tahun 2012 dan sektor listrik dan air bersih rata-rata berkonstribusi sepanjang 2009-2012 sebesar 0,72 persen. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB sektoral Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2009-2012 dapat disimak pada tabel berikut.


19

1

Tabel 2.6 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sektoral Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sektoral ADHK 2009 2010 2011 2012 Lapangan Usaha Prtmb Kontr Prtmb Kontr Prtmb Kontr Prtmb Kontr (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Pertanian 3.28 40.92 5.39 40.79 2.94 39.57 4.44 38.55

2

Industri Pengolahan

6.46

0.26

10.86

0.26

8.28

0.27

8.51

0.28

3

Pertambangan Penggalian

6.27

0.36

6.08

0.39

9.26

0.39

10.17

0.39

4

Listrik dan Air Bersih

1.85

0.72

6.56

0.72

7.75

0.73

5.65

0.72

8.07

1.37

42.55

1.84

7.94

1.87

7.08

1.87

6.68

30.67

5.28

30.54

8.13

31.12

8.97

31.63

5.03

3.85

6.84

3.89

6.44

3.90

7.02

3.89

3.16

3.56

2.04

3.44

1.98

3.30

2.84

3.17

6.69

18.30

4.73

18.13

10.21

18.83

11.71

19.50

5,06

100

5,71

100

6,11

100

7,23

100

No

5 6 7 8 9

dan

Bangunan/ Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Total


b.

Inflasi

Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Indikator tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik di tingkat ekonomi mikro, ekonomi makro, fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporasi angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro), angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena pendapatan riil masyarakat menurun, memperburuk distribusi pendapatan dan terganggunya stabilitas ekonomi. Kabupaten Maluku Tenggara mengalami Inflasi yang berfluktuasi sepanjang kurun waktu 2009-2012. Pada awal periode analisis, tingkat inflasi Kabupaten Maluku Tenggara masih 1 digit. Pada 2011 melonjak tajam hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

20

double digit. Pada tahun 2012, meskipun masih berada pada kisaran doble digit namun mengalami penurunan menjadi 10,03 persen. Gambar berikut memperlihatkan perkembangan inflasi Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2009-2012. Gambar 2.4 Perkembangan inflasi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012

Sumber : BPS Kab. Maluku Tenggara, tahun 2013, diolah.

Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara selain disebabkan oleh naiknya harga BBM, secara umum dipicu oleh 2 hal, yaitu terjadi kondisi iklim ekstrim dan keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan di daerah. Kondisi iklim ekstrim menyebabkan pasokan sembilan bahan pokok dari daerah pemasok (Jawa dan Sulawesi) ke Langgur Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara mengalami kesulitan. Selain kesulitan pasokan dari daerah pemasok, kondisi ekstrim juga menyulitkan kesulitan distribusi barang ke ohoi-ohoi terutama ohoi-ohoi di Pulau Kei Besar dan beberapa ohoi di Pulau Kei Kecil Barat. Inflasi juga disebabkan oleh keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan di daerah. Ketersediaan jalan dan jembatan yang belum memadai terutama di pulau kei besar berdampak pada transportasi biaya tinggi sehingga memicu naiknya harga-harga sembako di ohoi-ohoi. c.

PDRB per Kapita

PDRB per kapita atau pendapatan perkapita penduduk suatu daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Semakin tinggi angka PDRB perkapita penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Angka rata-rata peningkatan PDRB per kapita ADHK Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 sebesar 5,28 persen per tahun jika dibandingkan dengan tingkat kemakmuran ekonomi daerah (PDRB per kapita) dengan angka rata-rata 4,5 persen sesuai target RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2008-2013, maka rata-rata peningkatan PDRB per kapita ADHK Kabupaten Maluku Tenggara telah melampaui target yang ditetapkan. Gambar berikut memperlihatkan perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2009-2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

21

Gambar 2.5 Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012


PDRB per kapita kecamatan memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan penduduk kecamatan. Selama kurun waktu 2009-2012 kecamatan yang memiliki nilai PDRB per kapita yang paling tinggi adalah Kecamatan Kei Kecil yaitu rata-rata Rp5.544.097,09 per tahun dan kecamatan yang memiliki nilai PDRB per kapita terendah adalah Kecamatan Kei Kecil Timur dengan nilai rata-rata Rp2.813.364,33 per tahun. PDRB per kapita penduduk menurut kecamatan tersaji melalui tabel berikut. Tabel 2.7 PDRB per kapita penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Kecamatan

1

Kei Kecil

2 3 4

Kei Kecil Barat Kei Kecil Timur Kei Besar Kei Besar Utara Timur Kei Besar Selatan

5 6

Tahun 2009 5,071,992

2010 5,299,589.42

2011 5,723,686.11

2012 6,081,124.07

2,394,242 2,306,277 2,742,775

2,695,668.27 2,431,395.72 3,268,386.12

2,914,644.45 2,599,994.89 3,674,499.49

3,248,902.60 2,760,666.70 4,254,867.96

2,355,516

2,912,656.52

3,309,612.02

3,926,544.06

2,333,334

2,890,743.68

3,277,914.96

3,888,958.68


d.

Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)

Indeks Williamson (IW) merupakan angka yang menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah di daerah perencanaan yang dianalisis. Semakin tinggi angka IW atau mendekati 1, menunjukkan tingkat kesenjangan pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lain semakin lebar. Sebaliknya jika angka IW rendah mendekati 0, menunjukkan tingkat kesenjangan atau ketimpangan antar wilayah semakin kecil. Angka IW antarkecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun ke tahun menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2009 Angka IW sebesar 0,48 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

22

menurun hingga 0,35 pada tahun 2012. Angka ini menggambarkan pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah kecamatan semakin merata sesuai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan karakteristik wilayah serta potensi yang dimiliki. Tingkat Ketimpangan antarkecamatan (IW) Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.6 Tingkat Ketimpangan Antarkecamatan (IW) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012


e.

Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan. Persentase penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan adalah indeks yang menunjukkan jumlah penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan terhadap total penduduk di suatu negara atau daerah dikalikan 100 persen. Angka persentase yang tinggi menggambarkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Berdasarkan angka BPS, garis kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2012 sebesar Rp248.737 perkapita dalam sebulan. Artinya jika pengeluaran 1 orang penduduk per bulan di atas Rp248.737 untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan 63000 kalori sebulan (2100 kalori x 30 hari) ditambah kebutuhan pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan,

transportasi dan

lain-lain, maka penduduk tersebut dikatakan telah hidup diatas garis kemiskinan atau sudah tidak miskin lagi. Sesuai garis kemiskinan tersebut di atas, menurut BPS, pada tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Maluku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

23

Tenggara yang hidup di atas garis kemiskinan(tidak miskin lagi) sebanyak 73.920 jiwa atau sebesar 74 persen dari 99.892 jiwa dan sisanya sebanyak 25.972 jiwa atau sebesar 26 persen masih hidup di bawah garis kemiskinan alias masih miskin. Angka ini masih lebih baik dibandingkan pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 30.060 jiwa atau sebesar 30,71 persen. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada gambar berikut. Gbr 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk (000) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2012 50 40

32,90

30,71

30,70

30

27,41

26,00

20 10 46,04

30,06

29,6

26,4

25,9

2008

2009

2010

2011

2012

0 Jumlah Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin

Sumber : BPS Kab. Maluku Tenggara, 2013, diolah. Meningkatnya persentase penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan tak terlepas dari upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dengan berbagai program/kegiatan, diantaranya program raskin, program keluarga harapan, program bantuan sosial, Pendidikan gratis, kesehatan gratis, bedah rumah layak huni untuk keluarga tak mampu (RTM) dan program pemberdayaan lainnya. f.

Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas merupakan indikator tingkat keamanan suatu daerah atau negara. Angka kriminalitas yang rendah menunjukkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah/negara. Meskipun kondisi ekonomi masyarakat bukanlah merupakan satu-satunya penyebab munculnya tindakan kriminalitas di tengah masyarakat, namun secara umum diakui bahwa faktor inilah yang paling dominan memicu munculnya tindakan pembunuhan, penganiayaan, perampokan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga dan


24

tindakan kriminalitas lainnya. Angka kriminalitas yang meningkatkan animo investor untuk berinvestasi di daerah.

rendah dapat

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara dan tertangani selama kurun waktu 2009-2012 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pada tahun 2009 jumlah kasus tertangani sebanyak 11,94 kasus per 10.000 penduduk mengalami penurunan hingga 10,81 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 20092012 rata-rata kasus kriminalitas tertangani di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 12,48 kasus per 10.000 penduduk per tahun. Perkembangan angka kriminalitas tertangani di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.8 Perkembangan Angka Kriminalitas Tertangani di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012

Sumber : BPS Kab. Maluku Tenggara, diolah.

2.2.2.

Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis capaian kinerja fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, seni, budaya dan olahraga. 1) Pendidikan Analisis capaian kinerja bidang pendidikan meliputi Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Pendidikan yang Ditamatkan dan Angka Partispasi Murni. (1)

Angka Melek Huruf (AMH)

AMH adalah indeks yang menunjukkan seberapa besar penduduk suatu daerah yang berusia 10 tahun ke atas dapat membaca dan menulis dalam huruf latin. AMH penduduk Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2009-2012 cenderung menurun. Pada tahun 2009 AMH sebesar 99,54 persen menurun jadi 97,96 persen pada tahun 2012. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012, masih ada sekitar 2,04 persen penduduk di atas usia 10 tahun yang belum bisa menulis dan membaca huruf latin.


25

(2) Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) ARLS adalah indeks yang menunjukkan seberapa lama rata-rata penduduk suatu daerah bersekolah. Semakin besar ARLS, menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan yang dikenyam penduduk. ARLS penduduk Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2009-2012 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 ARLS Kabupaten Maluku sebesar 8,75 tahun naik menjadi 8,79 tahun pada tahun 2012. Meskipun angka ini mengalami kenaikan, namun pada dasarnya masih berada pada tingkatan yang sama. Artinya bahwa sejak tahun 2009 hingga 2012 rata-rata penduduk Kabupaten Maluku Tenggara mengenyam pendidikan baru sampai pada kelas 3 SMP. (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) APK tingkat SD sederajat tahun 2009 hingga tahun 2012 rata-rata sebesar 111,99 persen, APK tingkat SMP sederajat pada tahun 2009 sebesar 75,60 persen meningkat menjadi 91,62 persen pada tahun 2012 dan APK SMA sederajat sebesar 75,22 persen meningkat menjadi 80,63 persen pada tahun 2012. Angka angka ini menunjukkan bahwa akses pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara semakin baik, dengan indikasi daya tampung yang cukup tinggi terutama pada tingkat SD. (4) Angka Pendidikan yang Ditamatkan Indikator angka pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sebagian besar penduduk Kabupaten Maluku Tenggara, atau sebanyak 34,79 persen hanya menamatkan pendidikan setingkat SD sedarajat, 20,30 persen tamat pendidikan SMP dan 24,36 persen tamat SMA sederajat. Angka terkecil adalah tamatan D IV/S1 yang hanya sebesar 6,31 persen. Keadaan ini menunjukkan rendahnya kualitas pasar tenaga kerja di kabupaten Maluku Tenggara, karena rata-rata hanya menamatkan pendidikan dasar. (5) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni SD sederajat mengalami penurunan dari 96,07 persen pada tahun 2009 menjadi 93,25 persen pada tahun 2012, sedangkan Angka Partisipasi Murni SMP dan SMA cenderung meningkat dari tahun 2009 masing-masing sebesar 63,43 persen dan 49,36 persen menjadi 64,15 persen dan 56,92 persen pada tahun 2012. Angka-angka ini menggambarkan bahwa penduduk usia SMP dan SMA, setelah menamatkan SD atau SMP, mereka cenderung melanjutkan studinya di Kota Tual. Perkembangan Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2009 – 2012 dapat disajikan pada tabel berikut.


26

Tabel 2.8 Indikator Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 - 2012 No 1

Indikator 2

2009 3

2010 4

2011 5

2012 6

1 2

Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah (thn) Angka Partisipasi Kasar ( persen) a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMA Sederajat Angka Pendidikan yang Ditamatkan a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMA Sederajat d. D-IV / S-1 Angka Partisipasi Murni ( persen) a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMA Sederajat

99,54

97,71

98,15

97,96

8,75

8,75

8,77

8,79

122,73 75,60 75,22

103,34 84,01 74,95

110,95 87,17 80,56

110,95 91,62 80,63

33,66 16,30 18,08 7,26

32,47 18,06 29,09 7,35

36,87 20,70 23,54 3,59

34,79 20,30 24,36 6,31

96,07 63,43 49,36

94,73 58,79 44,30

90,12 62,19 56,71

93,25 64,11 56,92

3

4

5


2) Kesehatan Analisis capaian kinerja bidang Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara antara lain mengenai Usia Harapan Hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Kematian Ibu melahirkan, dan persentase gizi buruk. (1) Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Angka UHH merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk suatu daerah. Semakin tinggi angka UHH, menunjukkan semakin membaiknya derajat kesehatan penduduk daerah setempat. Angka UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. UHH Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2009 – 2012 terus meningkat. Pada tahun 2009 UHH Kabupaten Maluku Tengara sebesar 67,79 persen meningkat menjadi 69,58 persen pada tahun 2012. Artinya dengan pola kematian yang tidak berubah, maka pada tahun 2009 rata-rata setiap anak yang lahir mempunyai usia di atas 67 tahun sedangkan pada tahun 2012 usia anak yang lahir bisa mencapai di atas 69 tahun. (2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.


27

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka programprogram untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anakanak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKHB di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 AKHB sebanyak 959 bayi per 1000 kelahiran hidup meningkat menjadi 985 bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang semakin baik yang ditunjang dengan pelaksanaan program-program untuk mengurangi angka kematian neo natal dan post neo natal. (3) Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI) Angka kematian ibu melahirkan merupakan indikator capaian kinerja pelayanan penanganan ibu melahirkan hingga selesai masa nifas. AKI per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan bahwa setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat berapa jumlah kematian ibu dalam periode 1 tahun tertentu. AKI per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami penurunan pada tahun 2009-2010, namun pada tahun 2011-2012 kembali naik. Hal ini mengindikasikan masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap dukun kampung untuk menangani proses persalinan dibanding pertolongan oleh bidan terlatih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

28

(4) Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2012 sebesar 0 persen. Meskipun demikian, tetap perlu diwaspadai angka dari gizi kurang yang berpotensi menjadi gizi buruk. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang angka ini tetap dipertahankan. Usia Harapan Hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Kematian Ibu melahirkan, dan persentase gizi buruk secara umum dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.9 Indikator Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 - 2012 No

Tahun

Indikator

1

Usia Harapan Hidup

2

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (1000 AKB) 

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

3

Angka Kematian 100.000 kelahiran

Ibu Melahirkan hidup

4

Persentase Balita Gizi Buruk

per

2009

2010

2011

2012

67,79

67,98

68,19

69,58

959

961

979

985

41

39

21

15

343

268

269

278

0,03

0,03

0,06

0,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maluku Tenggara 2013, diolah.

3) Ketenagakerjaan Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

29

menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2009 sebesar 91,48 persen meningkat menjadi 95,98 persen pada tahun 2012. Perkembangan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2009-2012 dapat disimak pada tabel berikut. Tabel 2.10 Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No 1

Indikator Jumlah Angkatan Kerja

2009

2010

2011

2012

49.087

41.360

43.724

43.087

Jumlah Penduduk yang 44.904 37.768 40.057 41.356 Bekerja Rasio Penduduk yang 3 91,48 91,32 91,61 95,98 Bekerja Sumber : BPS Kab. Maluku Tenggara, Beberapa Publikasi, diolah. 2

4)

Seni, budaya, dan olahraga

Dalam bidang kebudayaan, terdapat 49 grup kesenian dengan 3 gedung kesenian. 49 grup kesenian ini berupa sanggar tari, sanggar musik dan focal group. Sedangkan untuk pembangunan bidang pemuda dan olahraga terdapat 17 klub olahraga dan 3 gedung olahraga. Perkembangan pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga secara umum dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.11 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di Kabupaten Maluku TenggaraTahun 2009-2012 No 1

Indikator 2009 2010 2011 Kebudayaan 1. Jumlah grup kesenian 46 46 48 2. Jumlah gedung kesenian 3 3 3 2 Pemuda dan Olahraga 1. Jumlah klub olahraga 17 17 17 2. Jumlah gedung olahraga 3 3 3 Sumber : BPS Kab. Maluku Tenggara, beberapa publikasi, diolah.

2012 49 3 17 3

2.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan umum yang dikaji pada bagian ini adalah capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik pelayanan urusan wajib maupun pelayanan yang merupakan urusan pilihan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

30

2.3.1.

Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis capaian kinerja layanan urusan wajib meliputi semua urusan pemerintah daerah yang wajib dilaksanakan yaitu. 1)

Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja indikator pembangunan bidang pendidikan yang dapat dijabarkan sebagai berikut. (1)

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS yang tinggi merupakan gambaran daya serap jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk usia sekolah. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS SD/MI dan SMA/MA pada tahun 2012 lebih tinggi dibanding tahun 2009. Sementara APS SMP/MTs cenderung menurun dari tahun ke tahun. APS SMP yang cenderung menurun lebih disebabkan oleh banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya pada jenjang SMP daerah tetangga. (2) Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah didefinisikan sebagai jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini menggambarkan daya tampung gedung sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk usia sekolah tertentu. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah TK/RA di Kabupaten Maluku Tenggara terus mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2009, jumlah TK/RA yang dapat menampung penduduk usia TK/RA sebanyak 21 orang per 10.000 penduduk naik menjadi 24 orang per 10.000 penduduk pada tahun 2012. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2009 sebesar 72,07 meningkat menjadi 90. Keadaan ini menggambarkan bahwa pembangunan bidang pendidikan setingkat sekolah dasar di Kabupaten Maluku Tenggara terus mengalami perkembangan yang cukup baik. Angka ini juga menunjukkan bahwa setiap 10.000 penduduk usia sekolah dasar di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat gedung SD/MI yang dapat menampung siswa sebanyak 90 orang. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2009 sebesar 42,47 meningkat menjadi 48,89. Angka ini juga menunjukkan bahwa setiap 10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTs di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat gedung SMP/MTS yang dapat menampung siswa sebanyak 49 orang.


31

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA pada tahun 2009 sebesar 47,12 sedikit menurun pada tahun 2012 yaitu sebesar 38,05. Angka ini menggambarkan bahwa setiap 10.000 penduduk usia sekolah SMA/MA di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2012 terdapat gedung SMA/MA yang dapat menampung siswa sebanyak 38 orang. Keadaan ini juga menggambarkan masih minimnya ketersediaan gedung sekolah setingkat SMP/MTs dan SMA/MA untuk menampung siswa pada usia sekolah tersebut. (3) Rasio guru/murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada tingkat pendidikan tertentu dibagi jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio guru/murid untuk tingkat TK/RA rata-rata pada tahun 2012 sebesar 13. Artinya setiap seorang guru mengajarkan 13 orang siswa TK/RA. Rasio guru/murid untuk tingkat SD/MI rata-rata sebanyak 7 murid per guru, untuk SMP/MTs rata-rata sebanyak 13 murid per guru dan rasio guru/murid tingkat SMA/MA rata-rata sebanyak 13 murid per guru. Keadaan ini menunjukkan bahwa dari sisi jumlah, guru di Kabupaten Maluku Tenggara telah cukup pada semua jenjang pendidikan. (4) Rasio murid per kelas rata-rata. Rasio murid per kelas rata-rata di Kabapten Maluku Tenggara menggambarkan kondisi kenyamanan kelas yang ralatif baik. Kondisi tahun 2012 menunjukkan bahwa untuk pendidikan jenjang SD sederajat, rata-rata 1 kelas menampung 15 orang murid, untuk SMP sederajat, rata-rata 24 orang murid dan untuk SMA sederajat rata-rata 31 orang Murid per kelas. (5) Angka Melek Huruf (AMH). AMH adalah indeks yang menunjukkan seberapa besar penduduk suatu daerah yang berusia 10 tahun ke atas dapat membaca dan menulis dalam huruf latin. AMH penduduk Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2009-2012 cenderung menurun. Pada tahun 2009 AMH sebesar 99,54 persen menurun jadi 97,96 persen pada tahun 2012. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012, masih ada sekitar 2,04 persen penduduk di atas usia 10 tahun yang belum bisa menulis dan membaca huruf latin. (6) Fasilitas Pendidikan Fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara untuk semua tingkatan pendidikan relatif dalam kondisi baik. Meskipun demikian, masih terdapat gedung SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang perlu direhab ringan dan ditambahkan RKB sesuai Kebutuhan. (7) Angka Kelulusan


32

Angka kelulusan di setiap tingkatan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode analisis rata-rata 100 persen. Artinya bahwa setiap siswa yang mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut bisa menyelesaikan studinya tepat waktu dengan baik. (8) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Maluku Tenggara untuk tingkat SD sederajat sebanyak 32 orang atau sebesar 0,2 persen dari 1.085 orang guru pada tahun 2009 meningkat menjadi 58 orang atau sebesar 0,3 persen dari 1.597 guru pada tahun 2012. Untuk Tingkat SMP sederajat, guru berijazah S1/DIV sebanyak 172 orang atau sebesar 3 persen dari 526 guru pada tahun 2009 meningkat menjadi 277 orang atau sebesar 4 persen dari 873 guru pada tahun 2012. Sedangkan jumlah guru yang berijazah S1/DIV pada jenjang pendidikan SMA sederajat sebanyak 298 orang atau sebesar 84 persen dari 354 orang guru pada tahun 2009 meningkat menjadi 423 guru atau sebesar 88 persen dari 482 guru pada tahun 2012. Perkembangan capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.12 Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No 1

2

3

4

5 6

7

Capaian Pembangunan Angka Partisipasi Sekolah (APS)  SD/MI  SMP/MI  SMA/MA Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah  TK/RA  SD/MI  SMP/MI  SMA/MA Rasio guru/murid  TK/RA  SD/MI  SMP/MI  SMA/MA Rasio murid per kelas rata-rata  SD/MI  SMP/MI  SMA/MA Penduduk usia > 10 tahun melek huruf (Tidak Buta Aksara) Fasilitas Pendidikan  Gedung sekolah SD/MI kondisi bangunan baik  Gedung sekolah SMP/MI kondisi bangunan baik  Gedung sekolah SMA/MA kondisi bangunan baik Angka Kelulusan (AL)  SD/MI

2009

2010

2011

2012

97,57 91,05 62,29

98,67 94,72 74,92

99,15 89,18 75,71

99,18 89,11 80,56

21 72.07 42.47 47.12

21 70.91 43.03 47.31

24 70.00 46.47 47.36

24 90.00 48.89 38.05

5 16 12 10

11 13 10 10

11 14 11 8

13 11 7 13

22 25 49

20 27 45

19 24 26

15 24 31

97,49

97.71

98.15

97.96

78,19

88,22

92,01

95,18

91,88

94,22

95,90

97,20

94

96

99

99

100

99

99.93

99.87


33

No

8

Capaian Pembangunan  SMP/MI  SMA/MA Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 

SD/MI



SMP/MI



SMA/MA

2009 100 95

2010 98 98

0.2

0.3

3

3

84

75

2011

2012

99.77 100

100 100

0.3

0.3 3

84

4 88

Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2013, diolah.

2) Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, juga untuk memberikan pelayanan secara merata, mudah dan murah. Apabila pelayanan kesehatan yang diberikan berkualitas, merata, mudah dan murah, maka akan tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Gambaran capaian kinerja indikator kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.13 Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Maluku TenggaraTahun 2010 -2012 No 1

Indikator Kesehatan

2010

Rasio Posyandu per Satuan Balita

25.232 Cakupan Puskesmas 2 Cakupan Pustu 40 Jumlah Rumah Sakit 2 Jumlah dokter 15 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 2.98 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 87.99 kebidanan 8 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child 70 Immunization (UCI) 9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100 perawatan 10 Cakupan penemuan dan penanganan 86,00 penderita penyakit TBC BTA 11 Cakupan penemuan dan penanganan 100 penderita penyakit HIV-AIDS Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2013, diolah. 2 3 4 5 6 7

Tahun 2011

2012

22.679 3 46 2 17 3.04

20.788 3 45 2 17 3.72

83.97

90.42

85

95

100

0,00

91,00

89.95

100

100

3) Pekerjaan Umum Keberhasilan pembangunan bidang pekerjaan umum di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat dari capaian beberapa indikator kinerja pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

34

bidang pekerjaan umum antara lain proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumahtinggal bersanitasi, rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk, Panjang jalan dilalui roda 4 (km), rasio rumah layak huni, jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4), panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 15 meter), dan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik. (1)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Pembangunan jalan di Kabupaten Maluku Tenggara terus dilakukan baik pembangunan jalan tanah, peningkatan jalan aspal maupun hotmiks. Sampai dengan tahun 2012, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 29,95 persen, meningkat 10,70 persen dari kondisi tahun 2009. (2)

Rasio jaringan irigasi.

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2009 sebesar 10 persen meningkat menjadi 40 persen pada tahun 2010 dengan luas lahan yang sama. Pada tahun 2011 rasio jaringan irigasi menurun manjadi 19 persen yang disebabkan meningkatnya luas lahan budidaya pertanian pada tahun tersebut. Pada tahun 2012, seiring dengan meningkatnya upaya perluasan lahan budidaya pertanian, dalam rangka meningkatkan produksi sektor pertanian, maka terus dibangun jaringan irigasi hingga mencapai 25 persen, atau naik sebesar 15 persen dari tahun 2011. (3) Rasio tempat ibadah Pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Maluku Tenggara mendapat perhatian dari pemerintah daerah berupa bantuan bahan non lokal seperti semen, besi, daun zenk dan lain-lain. Bantuan pembangunan rumah ibadah tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat ohoi baik untuk bangun baru maupun untuk rehabilitasi bangunan rumah ibadah. Sampai dengan tahun 2012, rasio rumah ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 1,202 . Artinya bahwa bagi setiap 1000 penduduk kabupaten Maluku Tenggara tersedia 1 unit rumah ibadah. (4) Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tinggal bersanitasi adalah kondisi dimana rumah penduduk memiliki fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus berseptiktank. Kondisi tahun 2010 menunjukkan bahwa terdapat 52,26 persen rumah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara telah bersanitasi. Angka ini terus meningkat hingga 69,01 persen pada tahun 2012. Peningkatan ini ikut didorong oleh adanya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Kementerian Kesehatan.


35

(5) Rasio tempat pemakaman umum (TPU) Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk pada tahun 2012 sebesar 1,882, lebih kecil dibanding kondisi tahun 2010 sebesar 1,980. Angka rasio ini kecil karena meningkatnya pertumbuhan penduduk disatu sisi sementara di sisi lain jumlah TPU tidak bertambah. Artinya bahwa bagi setiap 1000 penduduk Kabupaten Maluku Tenggara tersedia 1 tempat pemakaman umum. (6) Panjang jalan di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilalui roda 4 Persentase panjang jalan di Kabupaten Maluku Tenggara yang dapat dilalui roda 4 pada tahun 2012 adalah sebesar 72,65 persen dari total jalan yang tersedia. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 32,65 persen dari angka tahun 2009 sebesar 44 persen. Persentase panjang jalan yang dilalui roda 4 belum mencapai 100 persen karena kondisi beberapa ruas jalan baru di Pulau Kei Besar yang baru dibangun jalan tanah. (7) Rasio rumah layak huni Rumah layak huni adalah kondisi bangunan rumah penduduk yang secara kesehatan layak dihuni atau ditempati penduduk. Krietria rumah layak huni untuk satu keluarga antara lain berlantai semen dengan luas minimal 8 m2, beratap zenk, berdinding batu dan berventilasi yang cukup. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan total jumlah rumah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2012 sebesar 43,79 persen, menurun dibanding tahun 2011 sebesar 45,01 persen. Angka ini cenderung menurun disebabkan juga oleh bencana alam. (8) Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Persentase panjang jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman minimal dilalui roda 4 di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2012 sebesar 69,61 persen, meningkat dibanding tahun 2009 sebesar 41,22 persen. Kondisi ruas jalan yang perlu ditingkatkan lagi adalah dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk di Pulau Kei Besar, terutama di Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kei Besar Utara Timur. (9)

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Jalan sebagai prasarana perhubungan yang sangat vital dalam meningkatkan mobilitas orang dan barang terus disediakan dan ditingkatkan kualitasnya baik melalui bangun baru, peningkatan jalan aspal maupun rehabilitasi jalan yang rusak. Panjang jalan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam kondisi baik yang bisa dilalui kedaraan diatas 40 km per jam pada tahun 2012 sepanjang 112,79 km lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2009. Peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik yang bisa dilalui kedaraan diatas 40 km per jam dari


36

tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,8 km. (10)

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 15 m)

Belum semua ruas jalan di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan. Ruas jalan yang memiliki trotoar dan drainase terutama di ruas jalan protokoler dan ruas jalan kota lainnya. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan di Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 relatif sama yaitu sepanjang 3 km. (11)

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Luas irigasi Kabupaten Maluku Tenggara dalam kondisi baik pada tahun 2009 baru mencapai 90 persen namun pada tahun 2010 hingga tahun 2012 luas irigasi dalam kondisi baik telah mencapai 100 persen. Kondisi ini sangat baik dalam meningkatkan produksi pertanian budidaya di Kabupaten Maluku Tenggara. Capaian kinerja indikator Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.14 Perkembangan Capaian Kinerja Pekerjaan Umum di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik ( persen) Rasio Jaringan Irigasi Rasio tempat ibadah Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk Persentase panjang jalan (km) dilalui Roda 4 Rasio rumah layak huni Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) ( persen) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (km) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 15 m) Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

2009

Tahun 2010 2011

2012

19,25

16,39

29,95

29,95

10

40

19

25

1,265 na

1,231 52,26

1,202 48,42

1,202 69,01

na

1,980

1,927

1,882

44 38,56

49 46,87

66 45,01

72,65 43,79

41,22

47,93

65,12

69,61

101,40

105,97

108,79

108,79

3,00

3,00

3,00

3,00

90

100

100

100

Sumber : Dinas PUP2E Kabupaten Maluku Tenggara, 2013, diolah.


37

4) Perumahan Keberhasilan pembangunan Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pembangunan rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi dan rumah layak huni. Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Pada tahun 2009, rumah tangga pengguna air bersih sebesar 48,09 persen meningkat menjadi 89,79 persen atau naik 100 persen lebih, selama kurun waktu tersebut. Hal ini didukung oleh beberapa program air bersih masyarakat baik yang diintervensi oleh APBD Kabupaten maupun oleh APBN melalui PNPM Mandiri Pedesaan. Indikator berikutnya adalah rumah tangga pengguna listrik. Persentase rumahtangga pengguna listrik di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2009 sebesar 65,42 persen meningkat menjadi 69,71 persen. Peningkatan ini didorong oleh pelaksanaan program Ohoi Yaban yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, baik melalui kerja sama dengan PLN, maupun dengan pemberian bantuan mesin genset kepada Ohoi-ohoi yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN. Indikator lainnya adalah rumah tinggal bersanitasi. Rumah tinggal bersanitasi adalah kondisi dimana rumah penduduk memiliki fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus berseptiktank. Kondisi tahun 2010 menunjukkan bahwa terdapat 52,26 persen rumah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara telah bersanitasi. Angka ini terus meningkat hingga 69,01 persen pada tahun 2012. Peningkatan ini ikut didorong oleh adanya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Kementerian Kesehatan. Rumah layak huni adalah kondisi bangunan rumah penduduk yang secara kesehatan layak dihuni atau ditempati penduduk. Krietria rumah layak huni untuk satu keluarga antara lain berlantai semen dengan luas minimal 8 m2, beratap zenk, berdinding batu dan berventilasi yang cukup. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan total jumlah rumah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2012 sebesar 43,79 persen, menurun dibanding tahun 2011 sebesar 45,01 persen. Angka ini cenderung menurun disebabkan oleh beberapa faktor terutama faktor bencana alam. Capaian kinerja indikator Bidang Perumahan Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut.


38

Tabel 2.15 Perkembangan Capaian Kinerja Perumahan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

2009

Tahun 2010 2011

1

Rumah tangga pengguna air 48.09 65.66 bersih 2 Rumah tangga pengguna 65.42 74.40 listrik 3 Rumah tangga ber-sanitasi na 52,26 4 Rumah layak huni 38,56 46,87 Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2013,

2012

77.91

89.79

69.08

69.71

48,42 69,01 45,01 43,79 diolah.

5) Penataan Ruang Keberhasilan Penataan Ruang di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat dari capaian indikator penataan ruang antara lain jumlah izin lokasi yang diterbitkan dan jumlah bangunan ber-IMB persatuan bangunan. Jumlah izin lokasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah izin lokasi yang diterbitkan sebanyak 15 izin meningkat menjadi 20 izin lokasi pada tahun 2012, sementara jumlah bangunan ber-IMB per satuan bangunan pada tahun 2009 sebanyak 5 bangunan meningkat hingga 37 bangunan berIMB pada tahun 2011 dan 24 bangunan pada tahun 2012. Capaian kinerja indikator bidang penataan ruang di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.16 Perkembangan Capaian KinerjaPenataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

1

Jumlah Izin Lokasi

2

Jumlah bangunan ber-IMB per satuan bangunan

2009

Tahun 2010 2011

2012

15

17

17

20

5

12

37

24

Sumber :Dinas PUP2E, 2013.

6) Perencanaan Pembangunan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik dokumen perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersamasama DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan dukungan masyarakat secara partisipatif telah menerbitkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 yang ditetapkan


39

dengan Peraturan Daerah serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setiap tahun. Capaian Indikator lainnya adalah penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang ditetapkan dengan PERDA. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dari tahun ke tahun mengalami konsistensi yang sangat baik yaitu 80 persen pada tahun 2009 menjadi 98 persen pada tahun 2012. Capaian kinerja indikator bidang perancanaan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.17 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

2 3 4

Tahun 2009

2010

2011

2012

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

80

80

85

98

Sumber : Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara, 2013.

7) Perhubungan Seiring meningkatnya jumlah sarana angkutan publik, baik laut darat maupun udara serta meningkatnya arus penumpang dan barang maka perlu disediakan prasarana dan sarana penunjang perhubungan yang memadai agar terciptanya kenyamanan dan keselamatan penumpang dalam perjalanan. Meningkatnya sarana angkutan publik moda transportasi darat di Kabupaten Maluku Tenggara ditandai dengan meningkatnya jumlah izin trayek, jumlah uji kir angkutan umum, dan jumlah angkutan darat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2009 jumlah izin trayek yang diterbitkan sebanyak 184 izin naik menjadi 229 izin trayek pada tahun 2012 atau naik sebesar 24,46 persen. Jumlah uji kir angkutan umum juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 jumlah uji kir sebanyak 355 uji kir meningkat menjadi 400 uji kir pada tahun 2012, sementara jumlah angkutan darat pada tahun 2009 sebanyak 69 unit naik menjadi 99 unit pada tahun 2012. Peningkatan jumlah sarana transportasi darat perlu diatur secara baik agar mengurangi atau mengeliminasi tingkat kecelakaan dengan memasang ramburambu lalu lintas. Pada tahun 2009 rambu-rambu lalu lintas terpasang sebesar 42 persen meningkat menjadi 63 persen di setiap jalan terutama jalanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

40

jalan protokoler. Sedangkan terminal Bus dari waktu ke waktu tetap dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 3 terminal bus yaitu, Terminal Langgur, Elat, dan Terminal Debut. Jumlah pelabuhan laut di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 3 pelabuhan dengan jumlah angkutan laut sebanyak 15 unit angkutan penyebarangan yang terdiri dari 1 unit Ferry, 8 unit perahu motor dan 10 unit speed boat. Untuk jasa penerbangan, terdapat 4 angkutan udara milik 2 Meskapai penerbangan yang yaitu Wings Air dan Trigana Air yang masih memanfaatkan jasa pangkalan terbang milik TNI AU. Sedangkan pangkalan terbang sipil Karel Sadsuitubun masih dalam proses penyelesaian. Capaian kinerja indikator bidang perhubungan di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.18 Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Perhubungan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

2009

Tahun 2010 2011

2012 Jumlah arus penumpang angkutan 171.050 174.083 175.881 197.962 umum 2 Jumlah izin trayek 184 199 214 229 3 Jumlah uji kir angkutan umum (bh) 355 370 385 400 4 Jumlah Angkutan Darat 69 78 87 99 5 Pemasangan rambu-rambu ( persen) 42 46 56 63 6 Jumlah Terminal Bus 3 3 3 3 7 Jumlah Pelabuhan Laut/Sungai 3 3 3 3 8 Jumlah Angkutan Laut/Sungai 10 12 15 15 9 Jumlah Pelabuhan Udara 1 1 1 1 10 Jumlah Angkutan Udara 4 4 4 3 Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2012 1

8) Lingkungan Hidup Lingkungan hidup merupakan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Penataan lingkungan hidup untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dapat dilakukan melalui penanganan persamapahan, penduduk berakses air bersih, luasan permukiman perkotaan yang tertata dan penanganan pencemaran status mutu air. Penanganan masalah persampahan di Kabupaten Maluku Tenggara, terutama di wilayah Kota Langgur terus ditingkatkan. Meningkatnya volume sampah perkotaan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk perkotaan dan meningkatnya aktifitas industri rumahan perlu ditangani secara serius sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

41

Dalam hal sistem penanganan sampah perkotaan terdiri dari kegiatan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sistem pengelolaan sampah di Kota Langgur menggunakan sistem sanitary landfill yang mana pengelolaan sampah dilaksanakan oleh unit BPKP2 (Badan Pengelola Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman), sistem pengelolaanya dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu. (1) Penampungan sampah Masyarakat diwajibkan membuang sampah ke kontener-kontener sampah yang ditempatkan pada sisi jalan-jalan utama dalam Kota Langgur atau tempattempat yang telah ditentukan untuk tempat sampah sementara. Volume sampah Kota Langgur pada tahun 2012 sebanyak 20 -50 ton per hari. Dari jumlah volume sampah tersebut yang terangkut ke tempat pembuangan sampah sementara (TPAS) atau tertangani sebanyak 21-25 ton atau sebesar 40-50 persen. Sisanya 30 persen dibuang ke tepi pantai, drainase dan selokan serta 20 persen dibakar ditempat, yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan perumahan/perkotaan dan menyebabkan ledakan populasi nyamuk malaria, lalat dan ISPA. (2) Pembuangan Sampah Setelah sampah dikumpulkan oleh petugas sampah dari kontener-kontener sampah kemudian diangkut ke TPA di Desa Isso untuk diolah lebih lanjut. Kapasitas TPA Isso berskala regional sehingga dapat melayani sampahsampah dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Sarana dan prasarana pada TPA tersebut sudah sangat lengkap dan telah diresmikan penggunaannya. (3) Proses pengomposan. Proses pengemposan dilakukan dengan menggunakan metode composting yang menggunakan pengurai EM4. Pemilahan sampah dilakukan pada sumber sampah (perumnas ohoijang) dengan menggunakan bak sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycling) sebanyak 50 Unit pada 50 KK. Sampah-sampah yang telah dipilah oleh masyarakat pada masing-masing wadah bak sampah 3R. sampah anorganik diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir dan dipungut oleh pemulung dan dijual kepada pengumpul. Sedangkan sampah organik dimasukan ketempat pengolahan composting dan diolah menjadi kompos. Capaian kinerja indikator lingkungan hidup yang lain adalah persentase penduduk berakses air minum. Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara yang berakses air minum pada tahun 2009 sebesar 48,09 persen naik menjadi 89,79 persen pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan sebesar 100 persen lebih. Untuk luas pemukiman yang tertata, baru dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu sebesar 26 persen dari seluruh luas area pemukiman yang tersedia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

42

Sedangkan terkait pencemaran status mutu air, maka dari jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber data air, telah dilaksanakan pemantauan mutu air sehingga menjamin tersedianya air yang berkualitas baik untuk digunakan oleh rumah tangga maupun industri. Capaian kinerja indikator bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.19 Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

1 2

2009 30

Persentase penanganan sampah Persentase Penduduk berakses air 48.09 minum 3 Persentase Luas pemukiman yang tertata na (perkotaan) 4 Pencemaran status mutu air 1,00 Sumber : BLH Kabupaten Maluku Tenggara, 2013.

Tahun 2010 2011 40 46

2012 50

65.66

77.91

89.79

na

na

26,00

1,00

1,00

1,00

9) Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di Maluku Tenggara antara lain: Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pelayanan KTP Nasional dan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil. Seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Maluku Tenggara selama empat tahun ini dilakukan secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan, sekaligus membantu masyarakat terutama bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun demikian, disadari bahwa pengurusan administrasi kependudukan oleh masyarakat masih terbebani dengan biaya transportasi pengurusan yang tinggi karena pengurusannya masih terpusat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan belum dilimpahkan ke Kantor Kecamatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

43

Saat ini dari sejumlah 80.499 jiwa wajib KTP di Maluku Tenggara, sebanyak 66,779 jiwa atau 82,96 persen telah direkam untuk proses KTP nasional sedangkan 13.720 jiwa wajib KTP sementara dalam proses perekaman oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara. Capaian kinerja indikator bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.20 Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

Tahun 2010 2011

2009 Rasio penduduk berKTP per satuan 26.07 32.86 40.38 penduduk 2 Kepemilikan KTP 0.26 0.33 0.40 3 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 na 0.11 0.17 penduduk 4 Ketersediaan database kependudukan ada ada ada skala provinsi 5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah sudah Sumber : Dinas KCS Kabupaten Maluku Tenggara, 2013. Diolah. 1

2012 82.96 0.83 0.22 ada sudah

10) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peran perempuan dalam pembangunan bisa ditingkatkan apabila kaum perempuan dapat diberdayakan dalam berbagai aspek perikehidupan. Keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan, politik, dan swasta merupakan wujud pengakuan atas hak-hak perempuan yang sejajar dengan kaum laki-laki. Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Selain itu, pemberdayaan perempuan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Capaian Indikator kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari persentase perempuan di lembaga pemerintahan, partisipasi perempuan di lembaga swasta, rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), partisipasi angkatan kerja perempuan serta penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Perkembangan capaian kinerja indikator bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada tabel beriku


44

Tabel 2.21 Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Tahun 2010 2011

Indikator

2009 Persentase Partisipasi perempuan di lembaga 53 53 pemerintah 2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 47 47 3 Rasio KDRT 0.08 0.07 4 Partisipasi angkatan kerja perempuan 90.88 89.84 5 Penyelesaian pengaduan perlindungan 100 100 perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Sumber : BPPPAKB Kabupaten Maluku Tenggara, 2013, diolah. 1

11)

2012

55

58

45 0.07 90.91

42 0.05 90.96

100

100

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja bidang keluaraga berencana dan keluarga sejahtera. Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan keluarga dicapai melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan, salah satu diantaranya adalah program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Pada tahun 2012, rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 4 orang, rasio akseptor KB sebesar 42,33 persen, cakupan peserta KB aktif 49,44 persen serta keluarga pra sejahtera dan sejahtera I sebesar 77,90 persen. Capaian kinerja indikator bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.22 Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

1 2 3 4

2009 4 24.75 31.26

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga 80.77 Sejahtera I Sumber : BP3AKB Kabupaten Maluku Tenggara, 2013

Tahun 2010 2011 4 4 33.36 44.63 39.59 45.19

2012 4 42.33 49.44

78.76

77.90

79.03

12) Sosial Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

45

pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak, panti asuhan, penyandang cacat, dan lansia rawan sosial. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan dan panti jompo di Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 4 panti, sementara cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2012 masing-masing sebesar 9,97 persen dan 39,87 persen. Capaian kinerja indikator bidang urusan sosial di Kabupaten Maluku Tenggara dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.23 Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Urusan Sosial Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

Tahun 2010 2011

2009 Sarana sosial seperti panti asuhan panti 4 4 4 jompo dan panti rehabilitasi 2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial 7.97 8.31 8.31 (%) 3 Penanganan penyandang masalah 27.24 29.24 30.56 kesejahteraan sosial (%) Sumber : Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Maluku Tenggara, 2013 1

2012 4 9.97 39.87

13) Ketenagakerjaan Kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penentu tingkat permintaan tenaga kerja di suatu daerah. Semakin tinggi permintaan tenaga kerja dari suatu suatu daerah menunjukkan semakin tinggi kualitas tenaga kerja di daerah tersebut. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara diarahkan untuk mengurangi angka pengangguran, menyelesaikan sengketa pengusaha pekerja, menempatkan pencari kerja, menyelesaikan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah dan mengawasi penerapan keselamatan dan perlindungan pekerjaan tenaga kerja (K3). Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2009 sebesar 73,12 persen menurun jadi 67,36 persen pada tahun 2012. Penurunan terjadi pada tahun terakhir karena banyak anak yang memilih untuk melanjutkan studinya ketimbang mencari kerja pada usia 15 hingga 24 tahun. Secara lengkap capaian kinerja indikator bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut.


46

Tabel 2.24 Perkembangan Capaian indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

2009 73.06

1 2

Tahun 2010 2011 68.36 69.86

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Angka sengketa pengusaha pekerja per 7,00 13,00 tahun 3 Pencari kerja yang ditempatkan 8.73 4.11 4 Tingkat pengangguran terbuka 8.43 na 5 Perselisihan buruh dan Pengusaha 7 13 terhadap kebijakan pemerintah daerah 6 Keselamatan dan perlindungan/ K3 (%) 100 100 Sumber : Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Maluku Tenggara,

14)

2012 67.36

10,00

8,00

0.38 6.58

2.69 4.02

10

8

100 2013

100

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara diarahkan untuk meningkatkan usaha masyarakat dibidang perkoperasian, menyehatkan koperasi dan menciptakan koperasi mandiri. Selain itu, memberikan bantuan modal dan fasilitasi kredit perbankan untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah. Capaian kinerja indikator bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.25 Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 2009

Tahun 2010 2011

2012

Persentase koperasi aktif

71

73

76

74

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

2.969

1.542

3.891

4.101

Jumlah UKM

3.267

3.724

4.168

4.222

No 1 2 3

Indikator

Sumber : Dinas KUKM Kabupaten Maluku Tenggara, 2013

15) Penanaman Modal Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat dari rasio daya serap tenaga kerja. Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 9 persen menjadi 10,1 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2011 angka ini kembali menurun hingga 7,6 persen. Namun pada tahun 2012 rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Maluku Tenggara kembali naik menjadi 11,8 persen. Penurunan daya serap tenaga kerja di kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2011 lebih disebabkan oleh kenaikan inflasi hingga angka 11,09 persen. Kenaikan inflasi ini memicu naiknya biaya produksi sehingga pada sektor korporasi banyak merumahkan tenaga kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

47

16) Kebudayaan Kebudayaan Kei perlu dilestarikan untuk tetap hidup dan mekar ditengahtengah kemajuan bangsa yang terbuka dalam menerima masuknya budaya asing. Kebudayaan Kei di Kabupaten Maluku Tenggara terpatri melalui seni nyanyi (ngel-ngel) dan tari (sosoi). Pada tahun 2010 sampai dengan 2012 digelar 3 festival seni yaitu festifal sosoi adat, festifal tari sawat dan festifal tarian perang. Sedangkan sarana penyelenggaraan seni dan budaya berupa Tiva, Suling, Gong berjumlah 87 set yang tersebar di ohoi-ohoi dan beberapa sanggar tari di Kota Langgur. Capaian kinerja indikator bidang Kebudayaan di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.27 Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

Tahun 2010 2011

2009

2012

1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2

3

3

3

2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

85

85

86

87

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, 2013.

17) Kepemudaan dan Olahraga Kegiatan kepemudaan di Kabupaten Maluku Tenggara diselenggaraan dalam bentuk perlombaan atau pertandingan bola volley, sepak bola, bulu tangkis, tinju dan kegiatan olahraga lainnya. Selain olahraga, organisasi kepemudaan di Kabupaten Maluku Tenggara sering menggelar seminar, dan menyelenggarakan forum-forum diskusi ilmiah yang bertemakan isu-isu sentral seputar pembangunan daerah. Organisasi pemuda, organisasi olahraga, kegiatan kepemudaan, kegiatan olahraga, jumlah gelanggang olahraga, dan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009 s.d. 2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.28 Indikator Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

Tahun 2010 2011 41 63 15 17 38 36 13 16

2012 Jumlah organisasi pemuda 63 Jumlah organisasi olah raga 17 Jumlah kegiatan kepemudaan 28 Jumlah kegiatan olah raga 29 Jumlah gelanggang / balai remaja 2 2 2 2 (selain milik swasta) 6 Jumlah lapangan olah raga 0.70 0.89 0.87 0.86 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Maluku Tenggara, 2013. 1 2 3 4 5

2009 32 13 36 11


48

18)

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Upayaupaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka mengantisipasi ancaman keamanan dan ketertiban adalah meningkatkan koordinasi dan jalinan hubungan dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Capaian kinerja indikator bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.29 Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 Tahun 2010 2011

No

Indikator

1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM Ormas dan OKP

1

1

1

1

2

Kegiatan pembinaan politik daerah

1

1

1

1

2009

2012

Sumber : Badan Kesbanglinmas Kabupaten Maluku Tenggara, 2013

19) Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Laju pertambahan penduduk yang meningkat dengan cepat dan jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang penambahan personilnya relatif lambat menyebabkan angka rasio antara jumlah penduduk dan polisi Pamong Praja semakin meningkat. Jumlah linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2012 baru mencapai 25,90 yang artinya bahwa setiap 10.000 penduduk terdapat 26 orang Linmas. Sampai dengan tahun 2010, sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara masih bersifat manual dan parsial. Pada tahun 2011, sejak berdirinya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penerapan sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan mulai berjalan secara terintegrasi di Kabupaten Maluku Tenggara. Kasus-kasus pelanggaran PERDA di Kabupaten Maluku Tenggara terus mendapat perhatian serius dalam penangannya. Sampai dengan tahun 2012 dari jumlah kasus pelanggaran PERDA yang ditemukan dan dilaporkan, baru


49

sebesar 68 persen yang terselesaikan. Hal ini juga disebabkan oleh masih kurangnya tenaga PPNS di Kantor Sat – Pol PP. Cakupan patrol Polisi Pamong Praja masih sebatas ibu Kota Kabupaten selama tahun 2012 dilaksanakan 63 kali patroli, atau rata-rata 1 minggu sekali patroli. Sarana-prasarana pemerintahan ohoi merupakan salah satu perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan ohoi. Dari 190 Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara, hanya terdapat 12 kantor ohoi yang representatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Ohoi. Sistem informasi manajemen PEMDA Kabupaten Maluku Tenggara berbasis IT telah diterapkan di 5 SKPD di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2012. Kondisi ini lebih baik dibanding tahun 2009 dimana hanya baru terdapat 2 sistem informasi yang diterapkan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi barang daerah. Untuk mengetahu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka setiap tahun dilaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat. Perkembangan pelayanan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 20092012 dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.30 Indikator urusan otonomi daerah dan kepemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012. No

Indikator

1

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Pertumbuhan ekonomi ( persen) Kemiskinan ( persen). Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP (Distrik) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan ohoi yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda (SKPD) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009

Tahun 2010 2011

2012

9.65

13.27

15.64

15.52

18,12

19,20

21,18

28,29

4,8 30.06 tidak ada 56

6,1 29.50 tidak ada 58

6,2 26.40

7,2 25.90

Ada

Ada

64

68

58

63

63

63

9

12

12

12

2

2

3

5

ada

ada

ada

ada

Sumber : Badan Kesbanglinmas, Kantor Sat Pol-PP, Sekretariat Daerah, 2013, diolah.


50

20)

Ketahanan Pangan

Urusan ketahan pangan daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau maka Pemerintah Kabupaten Maluku Teggara menetapkan beberapa regulasi tentang ketahanan pangan, termasuk kebijakan pendukung program one day no rice (sehari tanpa nasi), yang diterapkan dalam acara-acara resmi pemerintahan daerah dengan hanya mengkonsumsi pangan lokal seperti enbal, keladi, petatas dan berbagai pangan lokal lainnya. Regulasi yang telah diterbitkan antara lain Keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 185 tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara. Indikator ketahan pangan dan ketersediaan pangan daerah dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.31 Ketersediaan Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No 1

Indikator Regulasi ketahanan pangan

Tahun 2009 Tidak ada

2010 Tidak ada

2011

2012

ada

ada

Ketersediaan pangan utama na na 992 1.029 (ton) Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara, 2013. 2

21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai alih daya kepada mereka yang tidak berdaya agar mampu secara mandiri membuat keputusan atau tindakan yang terbaik untuk kehidupan ke depan. Dalam terminologi pembangunan, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memampukan, melibatkan dan memberikan tanggungjawab yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Di tingkat desa, Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Posyandu aktif. Di Kabupaen Maluku Tenggara belum satupun Ohoi membentuk LPMD, sehingga kelompok masyarakat ohoi dibina oleh PKK dan Posyandu. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2009 sebanyak 29 kelompok meningkat menjadi 44 kelompok pada tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

51

2012. Keadaan kelompok binaan PKK, jumlah LSM Jumlah PKK dan Posyandu Aktif serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.32 Indikator urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maluku TenggaraTahun 2009-2012. No

Indikator

1 2 3 4 5

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM Jumlah PKK aktif Jumlah Posyandu aktif (%) Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%) Sumber : BPMPD Kabupaten Maluku Tenggara, 2013.

2009 29 32 82 100 100

Tahun 2010 2011 33 38 32 32 83 85 100 100 100

100

2012 44 32 88 100 100

22) Statistik Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistik yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data statistik yang disediakan oleh daerah selama ini yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Angka, Kecamatan dalam Angka, PDRB Kabupaten Maluku Tenggara, PDRB Kecamatan, Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM) Kabupaten Maluku Tenggara. Data statistik Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.33 Ketersediaan Data statistik Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No 1

Indikator Buku Kabupaten dalam angka

Tahun 2009 Ada

2010

2011

2012

ada

ada

ada

2 Buku PDRB kabupaten Ada ada 3 IKM Kabupaten Maluku Tenggara Ada ada Sumber : BAPPEDA Kabupaten Maluku Tenggara, 2013.

ada ada

ada ada


52

23)

Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistim Kearsipan Pola Baru (SKPB). Penanganan arsip seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Pengelolaan arsip di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.34. Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No 1

Indikator Pengelolaan arsip secara baku

2009

Tahun 2010 2011

2012

na

na

3

3

1

2

Peningkatan SDM pengelola na na kearsipan Sumber : KPAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2013 2

24)

Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan berbagai pilihan masyarakat dalam mengakses informasi dari berbagai belahan dunia tanpa batas waktu. Perkembangan tersebut menghadirkan berbagai layanan informasi dan komunikasi seperti wartel, warnet, dan sistem informasi lainnya. Di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini telah hadir 2 jaringan komunikasi seluler yaitu Telkomcell dan Indosat yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, dari sisi informasi, terdapat 5 jenis surat kabar nasional dan lokal yaitu Koran Kompas, Koran Ambon Ekspres, Dhara Pos, Fox Populi, dan Tragedi Maluku. Masyarakat juga dengan mudah mengakses informasi melalui siaran radio nasional (RRI). Selain itu, siaran TV yang dapat diakses oleh masyarakat Maluku Tenggara sebanyak 11 siaran TV. Perkembangan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut.


53

Tabel 2.35 Perkembangan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012. No 1 2

3

Indikator

Tahun 2009

2010

2011

2012

2

2

2

2

5 1 4

5 1 4

5 1 4

5 1 4

11

11

11

11

Radio Nasional

1

1

1

1

Radio Lokal

1

1

1

-

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar : Nasional Lokal Jumlah penyiaran Radio/TV

TV Nasional siaran ke 11 11 11 11 daerah Website milik pemerintah 4 ada ada ada ada daerah Sumber : Dinas HUBKOMINFO Kabupaten Maluku Tenggara, 2013

25) Perpustakaan Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan budaya dan minat baca masyarakat. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan tahun 2012 sebanyak 51 unit yang dilengkapi judul buku koleksi sebanyak 50 judul. Selain itu juga pemerintah daerah memiliki 1 unit perpusatakaan keliling yang senatiasa parkir di tempat-tempat strategis untuk melayani masyarakat . Jumlah pengunjung perpustakaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 rasio pengunjung perpustakaan sebesar 0,01 meningkat menjadi 0,04 pada tahun 2012. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, pemerintah daerah mengikutkan petugas dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Perkembangan perpustakaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.36 Jumlah Perpustakaan, Koleksi Judul Buku dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2009-2012 No 1 2 3 4

Indikator Jumlah perpustakaan Jumlah perputakaaan binaan di ohoi Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

2009 4

Tahun 2010 2011 34 39

2012 51

50

50

50

50

na

0.01

0.03

0.04

Sumber : KPAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

54

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis capaian kinerja layanan urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan perindustrian. 1) Pertanian Bahan pangan utama lokal Kabupaten Maluku Tenggara adalah ketela pohon (enbal). Produktivitas bahan pangan ini dari waktu ke waktu mengalami peningkatan seiring kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan konsumsi pangan lokal dan enbal sebagai bahan makanan pengganti beras bantuan pangan untuk keluarga miskin (pangkin). Produktivitas enbal atau bahan pangan lokal lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara terus mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2009 sebesar 11,99 ton naik menjadi 12,80 ton per hektar. Namun demikian, jika dilihat dari aspek kontribusi terhadap PDRB, maka sektor pertanian/perkebunan memberikan nilai kontribusi yang cenderung menurun yaitu pada tahun 2009 sebesar 41,62 persen turun menjadi 35,70 persen. Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB lebih disebabkan oleh terjadinya pergeseran usaha sektoral dari pertanian ke sektor lainnya. Produktivitas bahan pangan lokal dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.37 Produktivitas Bahan Pangan Lokal dan Kontribusi Sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

2009

1

Tahun 2010 2011

Produktivitas padi atau bahan pangan utama 11.99 12.30 12.10 lokal lainnya per hektar 2 Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan 41.62 39.39 37.68 terhadap PDRB 3 Kontribusi sektor pertanian (palawija) 10.90 10.23 9.53 terhadap PDRB) 4 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman 4.08 3.92 3.66 keras) terhadap PDRB) Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, dan Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, 2013, diolah.

2012 12.80 35.70 9.17 3.52

2) Kehutanan Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan potensi yang dimiliki lebih diarahkan untuk konservasi hutan produksi dan hutan rakyat. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut.


55

Tabel 2.38 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

1 2 3

2009 0,28 115,0

Tahun 2010 2011 0,24 2,.67 8,9 3,5

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan (ha) Kontribusi sektor kehutanan terhadap 1,10 0,89 PDRB Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2013, diolah.

0,92

2012 4,57 3,0 0,85

3) Energi dan Sumber Daya Mineral Sumber daya mineral yang dapat ditambang di Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahan galian golongan C yang meliputi pasir, batu dan tanah putih. Kontribusinya terhadap pembentukan PDRB relatif sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,44 persen pada tahun 2012. Angka ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pengambilan bahan galian golongan C ini, masih terdapat aktifitas penambangan liar tanpa izin dan sulit dikontrol. 4) Pariwisata Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Maluku Tenggara terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebanyak 28.639 orang menjadi 43.653 orang atau rata-rata kunjungan selama kurun waktu 2009-2012 sebanyak 16,04 persen per tahun. Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.40 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

Tahun 2010 2011 37,416 42,914

2009 2012 Kunjungan wisatawan 28,156 42,943 Nusantara 2 Kunjungan Wisatawan 483 604 703 710 Mancanegara Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, 2013. 1

5) Kelautan dan Perikanan Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang didominasi oleh laut menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah yang kaya akan potensi sumberdaya laut, baik sumberdaya perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun sumberdaya lainnya. Lebih dari 50 persen penduduk Kabupaten Maluku Tenggara menyandarkan hidupnya pada hasil perikanan. Hal inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk menempatkan sektor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

56

perikanan sebagai sektor andalan daerah dengan komiditi ungulannya adalah rumput laut. Produksi perikanan tangkap Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 sebesar 37.387 ton meningkat menjadi 63.546 ton pada tahun 2012 atau rata-rata meningkat selama kurun waktu 2009-2012 sebesar 8.719,67 ton per tahun. Produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan yaitu rata-rata per tahun sebesar 14.679,67 ton. Khusus produksi rumput laut kering pada tahun 2009 sebesar 2.800 ton naik menjadi 7.257 ton pada tahun 2012. Dari sisi kontribusi, sub sektor kelautan dan perikanan memberikan sumbangan sebesar 24,79 persen terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2009. Pada tahun 2010 hingga 2012 nilai kontribusinya semakin menurun, yaitu hanya sebesar 21,47 persen pada tahun 2012. Perkembangan produksi perikanan tangkap, budidaya, rumput laut kering, cakupan bina kelompok nelayan dan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No 1 2 3 4 5

Indikator

Produksi Perikanan Tangkap (ton) Produksi Perikanan Budidaya Produksi Rumput Laut Kering Cakupan bina kelompok nelayan Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sumber : DKP dan BPS Kabupaten Maluku

2009 37.387 14.020 2.800 3.32

Tahun 2010 2011 38.350 39.010 39.012 63.553 4.870 7.944 4.34 4.40

2012 63.546 58.059 7.257 6.07

24.79

23.66

21.47

22.88

Tenggara, 2013, diolah.

6) Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 sebesar 32,93 persen naik menjadi 34,09 persen pada tahun 2012 atau rata-rata naik sebesar 0,4 persen selama kurun waktu 2009-2012. Angka cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2009 sebesar 24,44 persen naik menjadi 39,02 persen atau rata-rata cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Maluku Tenggara tahun selama kurun waktu 2009-2012 rata-rata naik sebesar 4,86 persen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabuhpaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut.


57

Tabel 2.42 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2009-2012 No

Indikator

2009

Tahun 2010 2011

1

Kontribusi sektor Perdagangan 32.93 33.63 terhadap PDRB 2 Cakupan bina kelompok pedagang/ 24.44 30.56 usaha informal Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2013, diolah.

7)

2012

33.29

34.09

31.71

39.02

Perindustrian

Perkembangan Sektor Perindustrian di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009 – 2012 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Keadaan ini dapat dilihat dari Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara yang menunjukkan tren peningkatan meskipun pergerakannya melambat yaitu sebesar 0,24 persen tahun 2009 menjadi 0,25 persen pada tahun 2012. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri sebesar 0,07 persen pada tahun 2009 naik cukup tajam hingga angka 0,32 persen pada tahun 2012 dan pertumbuhan industri tahun 2009 sebesar 2,5 persen naik menjadi 21,23 persen pada tahun 2012 atau rata-rata naik sebesar 6,24 persen per tahun. Kondisi ini sejalan dengan cakupan bina kelompok pengrajin/industri oleh pemerintah daerah yang mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 16,67 persen menjadi 50 persen pada tahun 2012. Capaian indikator kinerja perindustrian dapat disimak pada tabel berikut. Tabel 2.43 Perkembangan Kinerja Bidang Perindustrian Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

2009

Tahun 2010 2011

1

Kontribusi sektor Industri terhadap 0.24 0.24 PDRB 2 Kontribusi industri rumah tangga 0.07 0.27 terhadap PDRB sektor Industri 3 Pertumbuhan Industri 2.50 16.29 4 Cakupan bina kelompok pengrajin 16.67 25.00 Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2013, diolah.

2012

0.24

0.25

0.39

0.32

17.47 32.69

21.23 50.00

2.4. Aspek Daya Saing Daerah Analisis tentang aspek daya saing daerah difokuskan pada kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


58

Analisis tentang kemampuan ekonomi daerah difokuskan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total daerah. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan umumnya tinggi. Pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Maluku Tenggara mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan pengeluaran konsumsi untuk bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan lain sebagainya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun 2009 – 2012 mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp144.213 per tahun yaitu dari Rp339.318 pada tahun 2009 menjadi Rp771.958 pada tahun 2012. Peningkatan pengeluaran konsumsi per kapita selama kurun waktu tersebut disebabkan antara lain oleh peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan terjadi inflasi sampai 2 digit terutama pada kurun waktu 2011-2012. Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara masih memiliki pola pengeluaran yang lebih besar pada jenis pengeluaran untuk makanan (56,94 persen) dibandingkan bukan makanan (43,06 persen) pada tahun 2012. Artinya, pendapatan penduduk Kabupaten Maluku Tenggara masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan akan makanan sehingga kebutuhan bukan makanan dan untuk ditabung masih sangat rendah. Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah. Produktivitas total daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2009-2012 rata-rata sebesar Rp10,237,447.93 per tahun, dimana pada tahun 2009 sebesar Rp7.474.174 naik menjadi Rp13.623.652 pada tahun 2012 atau rata-rata tumbuh sebesar 22,43 persen per tahun. Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.44 Kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2014 No 1 2

Indikator Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi non

2009

2010

Tahun 2011

2012

339.318

422.240

572.021

771.958

36,89

39,65

37,71

43,06


59

No

Indikator

2009

2010

Tahun 2011

pangan per kapita 3 Produktivitas total 7,474,174 8,501,068 11,350,897 daerah Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2013, diolah.

2012 13,623,652

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Analisis fasilitas wilayah/infrastruktur ini mencakup prasarana dan sarana perhubungan, penataan ruang, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta lingkungan hidup, komunikasi dan informatika. 1)

Perhubungan

Pembangunan prasarana dan sarana wilayah/infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan mobilitas orang dan barang yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas ekonomi suatu daerah dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai, merata dan mudah terjangkau. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan prasarana jalan yang dapat memberi akses tiap kendaraan. Analisis tentang rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Maluku Tenggara difokuskan kepada jalan yang dalam kondisi baik dan bisa dilalui kendaraan roda 4. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2009 sebesar 17,56 persen naik menjadi 27,60 persen pada tahun 2011 dan menurun pada tahun 2012 menjadi 16,67 persen. Angka ini menunjukkan bahwa jika pada tahun 2011 setiap 27,60 km jalan terdapat 1 buah kendaraan, maka pada tahun 2012 setiap 16,67 km jalan terdapat 1 buah kendaraan roda 4. Angka rasio ini juga mengandung arti bahwa laju pertambahan jumlah kendaraan lebih cepat dibanding penambahan ruas jalan baru yang diakses oleh kendaraan roda 4. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tercatat pada tahun 2009 sebanyak 573.289 orang/barang mengalami peningkatan menjadi 741.915 orang/barang pada tahun 2011. Pada tahun 2012 angka ini menurun menjadi 506.631 orang/barang. Angka ini lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya karena perhitungan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2012 telah dipisahkan dengan Kota Tual. Mobilitas orang dan barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun di Kabupaten Maluku Tenggara, masih termasuk angka Kota juga mengalami peningkatan yang cukup tajam dari 71.275 orang/barang pada tahun 2009 menjadi 111.108 orang/barang pada tahun 2012. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraaan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum


60

dan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.45 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraaan, Jumlah orang/barang yang Terangkut Angkutan Umum dan Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun selama tahun 2009-2012 No

Indikator

1

Tahun 2009 17,56

2010 13,91

2011 27,60

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2 Jumlah orang/barang yang 573.289 698.02 741.915 terangkut angkutan umum 3 Jumlah orang/barang Melalui 71.275 77.768 81.365 dermaga/bandara/terminal per tahun Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2013, diolah.

2)

2012 16,67 506.631 111.108

Penataan wilayah

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. RTRW Kabupaten Maluku Tenggara 2012-2032 telah memberikan arah yang jelas tentang luas lahan untuk kawasan budidaya seluas 70,963.10 hektar yang diperuntukkan buat hutan produksi, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan, permukiman, serta jasa dan perdagangan. Sedangkan luas lahan wilayah perkotaan di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 5.843 hektar. Penggunaan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi permukiman sekitar 34 persen, tegalan 0,07 persen, hutan produktif 1,35 persen, hutan sekunder 50,67 persen, hutan masyarakat 1,35 persen, tanah terbuka 5,20 persen serta penggunaan lainnya 6,45 persen. 3)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Jumlah Bank di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 3 Bank yaitu BRI Cabang Tual, Bank Mandiri Cabang Langgur dan BPDM Cabang Tual. Selain Bank, terdapat juga 1 perusahaan asuransi yaitu PT Ausransi Bumi Putera. Jumlah rumah makan/warteg di Kabupaten Maluku Tenggara lebih banyak dari jumlah restoran. Jumlah rumah makan sebanyak 52 buah dan restoran 3 buah pada tahun 2012. Sedangkan jumlah Hotel sebanyak 11 hotel dengan rincian 3 hotel berbintang dan 8 hotel kelas melati. Jumlah bank, restoran/rumah makan dan hotel di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut.


61

Tabel 2.46 Jumlah Bank, Restoran/Rumah Makan dan Hotel di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Indikator

Tahun 2010 2011 3 3

2009 Jenis dan jumlah bank dan cabang 3 Jenis dan jumlah perusahaan 1 1 asuransi dan cabang 3 Jenis kelas dan jumlah restoran 49 60  Restoran 3 3  Rumah Makan/Warung Tegal 46 57 4 Jenis kelas dan jumlah penginapan/ 11 11 hotel  Hotel Berbintang 3 3  Hotel Melati 8 8 Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2013, diolah. 1 2

4)

2012 3

1

1

55 3 52

55 3 52

11

11

3 8

3 8

Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup yang sangat penting untuk diukur dalam fokus analisis daya saing daerah adalah ketercukupan air minum bagi rumah tangga. Pada tahun 2009 tidak sampai setengah persen rumah tangga di Kabupaten Maluku Tenggara yang berakses air minum. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga berbagai program penyediaan air minum terus dikembangkan, mulai dari penggalian sumur dangkal, sumur bor, penyediaan pipanisasi untuk air ledeng sampai pada pembangunan reservoir. Dari hasil kerja keras yang dibiayai oleh APBD Kabupaten maupun APBN melalui PNPM Mandiri dan Program TP lainnya, persentase rumah tangga berakses air minum pada tahun 2012 telah mencapai angka 89,79 persen. Bahkan diperkirakan waktu-waktu mendatang angka ini terus meningkat hingga mencapai 100 persen sesuai komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gambar 2.9 Persentase RT Berakses air bersih Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara, 2013


62

5)

Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan daya listrik terpasang (KW) untuk mendukung daya saing daerah di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009 daya listrik terpasang sebesar 13.366 KW naik menjadi 15.432 KW pada tahun 2012 atau naik sebesar 13,39 persen. Keadaan ini sejalan dengan penggunaan listrik rumah tangga yang meningkat dari tahun 2009 sebesar 63,52 persen menjadi 87,65 persen pada tahun 2012 atau naik sebesar 27,53 persen. Indikator lain yang digunakan dalam bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung daya saing daerah adalah penduduk yang menggunakan HP/telepon yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 11,15 persen menjadi 14,07 persen pada tahun 2012. Ketersediaan daya listrik terpasang, persentase rumah tangga menggunakan listrik dan penduduk menggunakan HP/telepon dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.48 Daya Listrik Terpasang, Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik dan Penduduk Menggunakan HP/Telepon Tahun 2009-2012 No

Indikator

1

Ketersediaan daya listrik terpasang (KW). 2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara,

2009

Tahun 2010 2011

2012

13.366

7.542

8.412

15.432

63.52

81.98

84.81

87.65

11.15

12.01

12.90

14.07

2013, diolah.

6) Fokus Iklim Berinvestasi Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah faktor penting dalam upaya menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif. Beberapa indikator iklim berinvestasi yang kondusif antara lain angka kriminalitas yang tertangani, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah jenis dan macam pajak dan retribusi daerah serta jumlah Perda yang mendukung iklim investasi. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Lama proses perijinan menunjukkan ukuran kinerja kantor pelayanan terpadu satu pintu. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Maluku Tenggara masih perlu ditingkatkan. Lama proses perijinan rata-rata masih berkisar 14 hari dan belum berjalan efektif.


63

Tabel 2.49 Indikator Iklim berinvestasi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No 1 2 3 4

5

6

Indikator Angka kriminalitas Jumlah demo Lama proses perijinan (hari maksimal) Macam pajak dan retribusi daerah  Macam Pajak Daerah  Macam Retribusi Daerah Jumlah pajak dan retribusi daerah  Jumlah Pajak Daerah  Jumlah Retribusi Daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

2009

Tahun 2010 2011

2012

11,94 2 14

16,18 2 14

11,00 1 14

10,65 1 14

9 3

9 3

9 3

8 3

23 30

23 30

23 30

8 16

4

4

4

4

Sumber : DPKAD dan BPS Kab. Maluku Tenggara, 2013, diolah .

7) Fokus Sumber daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Indikator lain yang penting untuk diketahui yaitu rasio ketergantungan yang digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

64

dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi angka indeks ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Maluku Tenggara terbilang masih rendah dan cenderung menurun. Penurunan ini diakibatkan karena laju peningkatan jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3, mengalami sedikit perlambatan dibanding laju peningkatan jumlah penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 6,31 persen pada tahun 2012 menunjukkan bahwa setiap 10.000 penduduk terapat 6 orang lulusan sarjana (S1/S2/S3). Artinya bahwa daya saing penduduk Kabupaten Maluku Tenggara di pasar tenaga kerja masih . Angka ketergantungan hidup di Kabupaten Maluku Tenggara masih tinggi. Angka ketergantungan tahun 2012 sebesar 82,21 persen menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif harus menanggung biaya hidup 82 orang usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3 dan angka ketergantungan hidup Kabupaten Maluku Tenggara dapat disjikan pada tabel berikut. Tabel 2.51 Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3 dan Angka ketergantungan hidup Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 Tahun No Indikator 2009 2010 2011 2012 1 Rasio lulusan 7,26 7,35 3,53 6,31 S1/S2/S3 2 Rasio 88,11 76,57 71,91 82,21 ketergantungan Sumber : BPS Kab. Maluku Tenggara, 2013. diolah.


65

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1

Kinerja Keuangan Tahun 2009-2012

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function). Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan Laporan Keuangan daerah pada umumnya. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Hasil kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku TenggaraTahun 20092012 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Data rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dan data pencapaian kinerja dari target pendapatan selama kurun waktu tahun 2009-2012 seperti disajikan pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.


67

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 NO 1 1.1

URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

2009

2010

2011

RATA-RATA PERTUMBUH AN ( persen)

2012

333.528.581.299,03

414.823.787.715,42

415.413.877.641,36

424.753.708.982,02

22.005.050.044,39

27.797.875.626,42

17.106.208.750,36

14.012.252.210,02

8.92 (10.07)

1.1.1

Pajak daerah

1.906.122.974,30

2.121.333.860,30

5.617.219.881,00

1.883.515.698,21

36.54

1.1.2

Retribusi daerah

5.218.068.709,04

5.693.849.927,87

3.110.993.944,00

2.306.091.612,00

(20.71)

1.1.3

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

287.828.470,38

586.718.351,00

510.155.131,00

599.798.675,00

1.1.4

Lain-lain PAD yang sah

14.593.029.890,67

19.395.973.487,25

7.867.839.794,36

9.222.846.224,81

292.485.641.343,00

309.938.792.929,00

322.786.246.181,00

380.708.606.181,00

23.437.857.343,00

29.174.366.929,00

26.269.313.111,00

28.939.187.181,00

221.148.784.000,00

243.672.026.000,00

253.489.233.070,00

310.533.609.000,00

12.24 (3.57)

1.2.

Dana Perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

1.2.2

Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

47.899.000.000,00

37.092.400.000,00

43.027.700.000,00

41.235.810.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

19.037.889.911,64

77.087.119.160,00

75.521.422.710,00

30.032.850.591,00

1.3. 1.3.1

Hibah

4.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

3.803.149.411,64

5.240.443.628,00

4.542.801.230,00

5.456.481.591,00

1.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

4.964.815.500,00

71.846.675.532,00

70.978.621.480,00

23.278.969.000,00

1.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

0,00

0,00

0,00

1.297.400.000,00

1.3.6

Dana Tunjangan Pendidikan

6.269.925.000,00

0,00

0,00

0,00

36.12 (3.10) 9.35 8.23

80.88 0 14.86 426.24 0 0

Sumber : APBD Kabupaten Maluku Tenggara


68

Tabel 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut: Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama tahun 2009-2012 sebesar 8,92 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi dicapai dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang pertumbuhannya dengan rata-rata per tahun tumbuh 80,88 persen. Tingginya pertumbuhan sumber pendapatan daerah untuk jenis lainlain pendapatan yang sah tersebut karena adanya alokasi tambahan pendanaan dari pemerintah dari tahun 2009-2011 untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah melalui Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) serta Dana Penunjang Prasarana Infrastruktur Daerah (DPPID). Grafik Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara 2009-2012

1) Kontribusi PAD terhadap pendapatan sampai dengan tahun 2012 hanya 3,31 persen sedangkan kontribusi dana perimbangan masih tetap mendominasi pendapatan daerah yaitu sebesar 89,91 persen, dan sisanya merupakan kontribusi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 6,79 persen. Grafik realisasi pendapatan daerah disajikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Realisasi Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

69

2) Realisasi pertumbuhan PAD selama tahun 2009-2012 terus mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan negatif 10,07 persen. Pertumbuhan negatif terbesar terjadi pada tahun 2010-2011 sebesar 38.46 persen dimana meskipun terjadi pertumbuhan positif dari pajak sebesar 164.80 persen namun tiga sumber PAD yang lain mengalami penurunan negatif yaitu : (1) Retribusi daerah sebesar 45.36 persen (2) Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar 13.05 persen (3) Lain-lain PAD yang sah sebesar 59,44 persen. 3) Realisasi pertumbuhan dana perimbangan selama tahun 2009-2012 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 9,35 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011-2012 yang mencapai 17,94 persen dan terendah sebesar 4,15 persen pada tahun 2010-2011. Peningkatan sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan pendanaan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi akibat masih rendahnya kemampuan dalam mengelola potensi yang ada di daerah. Pertumbuhan dana perimbangan terbesar disumbangkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,24 persen pertahun sementara pertumbuhan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 8,23 persen sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,57 persen pertahun. Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan karena alokasi DAK dari pemerintah rata-rata pertahun mengalami penurunan (-3,57 persen). Penurunan alokasi dana perimbangan pada dana bagi hasil pada tahun 2010-2011 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 9,96 persen sementara penurunan pada DAK terjadi pada tahun 2009-2010 yang menyebabkan pertumbuhan negatif sebesar 22,56 persen dan pertumbuhan negatif terjadi kembali pada tahun 2011-2012 sebesar 4,16 persen. 4) Realisasi pertumbuhan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan positif hanya pada tahun 2009-2010 sebesar 304,91 persen selanjutnya pada tahun 2010-2011 dan tahun 2011-2012 mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 2,03 persen dan 60,23 persen. Pertumbuhan realisasi dana bagi hasil dari provinsi dan daerah lainnya terhadap lain-lain pendapatan yang sah selama tahun 2009-2012 tertinggi terjadi pada tahun 2009-2010 sebesar 37.79 persen dan terendah sebesar -13,31 pada tahun 2010-2011. Pertumbuhan realisasi dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap lain-lain pendapatan yang sah terus mengalami penurunan setelah meningkat tajam pada tahun 2009-2010 sebesar 1.347,12 persen. Tingginya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

70

pertumbuhan tersebut disebabkan terjadinya kenaikan alokasi dana penyesuaian dan otonomi khusus dari Rp.4.964.815.500,00 pada tahun 2009 menjadi Rp.71.846.675.532,00 pada tahun 2010.


71

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan Tahun 2009-2012 2009 URAIAN

TARGET

2010 REALISASI

TARGET

2011 REALISASI

TARGET

365.601.107.137,75 334,380,353,045.15 400.491.278.849,91 406,003,843,665.33 441.955.088.526,99 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 25.563.906.855,00 22,856,821,790.51 26.476.095.523,25 18,977,931,576.33 37.152.614.916,08 Pajak 4.041.118.888,00 1,769,235,446.25 3.459.900.054,00 2,121,333,860.30 11.665.495.964,00 Retribusi 3.721.463.362,00 5,449,099,750.62 3.033.503.631,00 5,693,849,927.87 4.397.016.180,00 Hasil Pengelolaan kekayaan 502.551.152,00 287,828,470.38 586.718.351,00 586,718,351.00 510.155.131,00 daerah yang dipisahkan Lain-Lain PAD 17.298.773.453,00 15,350,658,123.26 19.395.973.487,25 10,576,029,437.16 20.579.947.641,08 324.422.384.282,75 292,485,641,343.00 319.079.033.601,91 309,938,792,929.00 328.344.737.553,21 Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 55.374.600.282,75 23,437,857,343.00 38.314.607.601,91 29,174,366,929.00 31.361.242.553,21 Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak 51.286.322.754,46 22,589,275,687.00 35.721.133.635,91 28,575,602,375.00 30.590.912.771,21 Bagi Hasil Bukan Pajak 4.088.277.528,29 848,581,656.00 2.593.473.966,00 598,764,554.00 770.329.782,00 Dana Alokasi Umum 221.148.784.000,00 221,148,784,000.00 243.672.026.000,00 243,672,026,000.00 253.955.795.000,00 Dana Alokasi Khusus 47.899.000.000,00 47,899,000,000.00 37.092.400.000,00 37,092,400,000.00 43.027.700.000,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah 15.614.816.000,00 19,037,889,911.64 77.952.345.194,00 77,087,119,160.00 76.457.736.057,70 yang Sah Pendapatan Hibah 4.000.000.000,00 4,000,000,000.00 0,00 0,00 Dana bagi Hasil dari Provinsi dan Daerah 6.650.000.000,00 3,803,149,411.64 0,00 5.534.404.577,70 Lainnya Dana Penyesuaian dan 4.964.816.000,00 4,964,815,500.00 6.691.569.662,00 5,240,443,628.00 70.923.331.480,00 Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah 0,00 0,00 71.260.775.532,00 71,846,675,532.00 0,00 Daerah Lainnya Dana Tunjangan 0,00 6,269,925,000.00 0,00 0,00 Kependidikan Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara


2012 REALISASI

TARGET

RATARATA CAPAIAN ( persen)

REALISASI

415.358.587.641,36

436.559.542.896,10

424.753.708.982,02

17.106.208.750,36 5.617.219.881,00 3.110.993.944,00

20.642.155.452,80 1.730.363.003,06 2.955.919.981,60

14.012.252.210,02 1.883.515.698,21 2.306.091.612,00

96.58 77.08 65.52 120.72

510.155.131,00

599.798.675,00

599.798.675,00

89.32

7.867.839.794,36

15.356.073.793,14

9.222.846.224,81

322.786.246.181,00

382.569.808.278,00

380.708.606.181,00

71.76 96.28

26.269.313.111,00

30.800.389.278,00

28.939.187.181,00

74.05

24.523.997.671,00 1.745.315.440,00 253.489.233.070,00 43.027.700.000,00

28.057.794.827,00 2.742.594.451,00 310.533.609.000,00 41.235.810.000,00

27.411.283.677,00 1.527.903.504,00 310.533.609.000,00 41.235.810.000,00

75.48 81.53 99.95 100.00

75.466.132.710,00

33.347.579.165,30

30.032.850.591,00

102.39

0,00

0,00

0,00

25.00

4.542.801.230,00

6.705.490.165,30

5.456.481.591,00

55.16

70.923.331.480,00

23.278.969.000,00

23.278.969.000,00

94.58

0,00

3.363.120.000,00

1.297.400.000,00

34.85

0,00

0,00

0,00

72

-

Tabel 3.2 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Realisasi pendapatan daerah dari tahun 2009 hingga tahun 2012 terus meningkat nilainya baik dari target maupun realisasi. Hal tersebut sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi yang relatif meningkat dari 2009 hingga 2012. 2) Kontribusi sumber-sumber PAD selama kurun waktu 2009-2012 : (1) Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 187,70 persen; (2) Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 23,71 persen; (3) Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD tertinggi terjadi pada tahun 2010, 2011 dan 2012 sebesar 100 persen; (4) Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap PAD tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 100 persen. Realisasi PAD Kabupaten Maluku Tenggara selama tahun 2009-2012 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2011 dimana ditargetkan dalam APBD sebesar Rp.37.152.614.916,38 yang terealisir sebesar Rp.17.106.208.750,36 atau 46.04 persen dan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.20.642.155.452,80 yang terealisir sebesar Rp.14.012.252.210,02 atau 67.88 persen. Tidak tercapainya target PAD tersebut disebabkan antara lain masih banyak obyek pajak dan retribusi daerah yang belum ditetapkan melalui peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). Ketentuan peraturan perudangan tersebut memerintahkan bahwa semua daerah wajib melakukan perubahanperubahan mendasar atas seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta melarang semua daerah untuk memungut penerimaan daerah dari sumber-sumber penerimaaan yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah. Realisasi struktur PAD pada tahun 2009-2012 adalah sebagai berikut : (1) Pada tahun 2012 realisasi PAD dari sumber pajak daerah dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan target sebesar Rp.1.730.363.003,06 dapat terealisasi sebesar Rp.1.883.515.698,21 atau 108.85 persen. Pelampauan target tersebut terjadi pada obyek pajak: a) hotel sebesar 129,78 persen; b) Restoran sebesar 216,96 persen; c) pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 107,14 persen; d) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 108,40 persen. sedangkan pajak reklame hanya terealisir sebesar 65,85 persen dan pajak parkir hanya terealisir sebesar 50 persen.


73

Penurunan tertinggi PAD terjadi pada jenis retribusi daerah dimana pada tahun 2011 hanya terealisir sebesar 70,75 persen dibandingkan dengan tahun 2009 terealisir sebesar 140,22 persen dan tahun 2010 terealisir sebesar 187,70 persen. Penurunan realisasi retribusi daerah pada tahun 2011 terjadi pada semua jenis retribusi yakni: a) jasa umum hanya terealisir sebesar 66,39 persen, b) retribusi jasa usaha sebesar 70,99 persen dan c) retribusi perijinan tertentu sebesar 79,11 persen. (2) Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dalam realisasinya selama kurun waktu 2009-2012 rata-rata mencapai 89,32 persen persen. Pada tahun tahun 2009 dengan target sebesar Rp. 502.551.152,00 terealisir sebesar Rp. 287.828.470,38 atau 57,27 persen sedangkan pada tahun 2010-2012 target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tereralisasi 100 persen. (3) Realisasi jenis PAD dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga mengalami penurunan selama tahun 2011 dan 2012. Realisasi lainlain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2011 hanya sebesar Rp. 7.867.839.794,36 atau 38,23 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 20.579.947.641,08 dan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp. 15.356.073.793,14 dapat terealisir sebesar Rp. 9.222.846.224,81 atau 60,06 persen. 3) Pencapaian rata-rata realisasi dana perimbangan selama tahun 20092012 dari target yang diperoleh adalah sebesar 96,28 persen per tahun. Realisasi terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 99,51 persen (Rp. 380.708.606.181,00) dari yang ditargetkan sebesar Rp.382.569.808.278,00. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp.292,485,641,343.00 atau 90,16 persen dari target sebesar Rp.324.422.384.282,75. Dana Perimbangan dari sumber penerimaan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada tahun 2012 terealisir sebesar Rp.28.939.187.181,00 atau 93,96 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp.30.800.389.278,00. Realisasi sumber dana perimbangan tahun 2012, yaitu : (1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.27.411.283.677,00 atau 97,70 persen dari target sebesar Rp.28.057.794.827,00 (2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.1.527.903.504,00 atau 55,71 persen dari target sebesar Rp.2.742.594.451,00 (3) Dana Alokasi Umum sebesar Rp.310.533.609.000,00 atau 100 persen target tercapai.


74

(4) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.41.235.810.000,00 atau 100 persen target tercapai. 4) Pencapaian rata-rata realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah selama tahun 2009-2012 dari target yang diperoleh adalah sebesar 102,39 persen per tahun. Penerimaan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah dan diterima Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk pos dana penyesuaian dan otonomi khusus sejak tahun 2009 termasuk dana tunjangan kependidikan dan dana infrastruktur daerah yang sebelumnya merupakan pos tersendiri. Pos pendapatan dana tunjangan kependidikan pada tahun 2009 dengan realisasi sebesar Rp.6.269.925.000,00 tanpa nilai target sehingga tidak diketahui persentase capaiannya. Pos pendapatan hibah selama kurun waktu 2009-2012 hanya diterima pada tahun 2009 dengan realisasi 100 persen dari target sebesar Rp.4.000.000.000,00. Sampai dengan tahun 2012 realisasi lain-lain pendapatan yang sah melalui : (1) Pos dana penyesuaian dan otonomi khusus mencapai 100 persen dari target sebesar Rp.23.278.969.000,00. (2) Pos dana bagi hasil dari provinsi dan daerah lainnya sampai dengan tahun 2012 terealisir 81,37 persen (Rp.5.456.481.591,00) dari target sebesar Rp. 6.705.490.165,30. Sisa dana ini sebesar Rp.1.249.008.574,30 (18,63 persen) selanjutnya dipergunakan (ditransfer) pada tahun 2013. (3) Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya hanya terealisasi sebesar 38.58 persen (Rp.1.297.400.000,00) dari target sebesar Rp.3.363.120.000,00. 2. Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri daribelanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Data rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah disajikan pada Tabel 3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

75

Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 NO 2

URAIAN

2009

2010

2011

RATA-RATA PERTUMBUHAN (persen)

2012

BELANJA

389,114,515,454.79

423.433.735.634,97

427.651.185.859,16

406.904.807.573,29

1.63

Belanja Tidak langsung

169,832,066,163.80

186.828.861.801,21

212.376.036.459,46

215.966.723.577,29

8.46

2.1.1

Belanja Pegawai

127,607,048,365.80

163.851.822.646,21

182.308.299.688,46

195.242.668.007,29

15.59

2.1.3

Belanja Subsidi

1,445,512,123.00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Belanja Hibah

23,520,235,875.00

6.259.477.000,00

10.676.245.124,00

13.609.354.126,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

6,617,353,000.00

5.453.670.755,00

9.098.970.239,00

0,00

-16.91

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

9,261,916,800.00

11.263.891.400,00

10.221.201.408,00

6.491.666.944,00

-15,25

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

1,380,000,000.00

0,00

71.320.000,00

623.034.500,00

224,53

219,282,449,290.99

236.604.873.833,76

204.663.729.923,70

190.938.083.996,00

-4,10

2,1

2,2

Belanja Langsung

- 33.33 8.22

2.2.1

Belanja Pegawai

21,763,259,530.00

21.031.215.357,00

16.341.571.053,00

23.824.282.690,00

6,71

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

83,157,882,697.99

91.024.303.768,54

77.914.531.850,00

89.319.694.010,00

3,23

2.2.3

Belanja Modal

114.361.307.063,00

124.549.354.708,22

110.407.627.020,70

77.794.107.296,00

10,66



76

Tabel 3.3 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Pertumbuhan rata-rata belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama tahun 2009-2012 hanya sebesar 1,63 persen pertahun. Pertumbuhan yang kecil ini dipengaruhi pertumbuhan belanja langsung yang negatif 4,10 persen meskipun pertumbuhan belanja tidak langsung besarnya 8,46 persen. 2)

Belanja tidak langsung dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,46 persen setiap tahun terdiri dari komponen : (1) Belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,59 persen (2) Belanja tidak terduga dengan rata-rata pertumbuhan yang sangat besar yaitu 224,53 persen karena dipergunakan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana serta penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan (3) Belanja hibah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,22 persen (4) Belanja bantuan sosial dengan rata-rata pertumbuhan yang negatif 16,91 persen (5) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Ohoi yang rata-rata pertumbuhannya negatif 15,25 persen.

3) Belanja langsung yang rata-rata negatif menunjukan masih rendahnya alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Belanja modal selama kurun waktu tahun 2009-2012 nilai rata-rata pertumbuhannya negatif 10,66 persen sedangkan belanja pegawai rata-rata tumbuh 6,71 persen dan belanja barang dan jasa ratarata tumbuh 3,23 persen. Tabel 3.4

Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2009-2012 (dalam persen) URAIAN

BELANJA 1. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Subsidi 3. Belanja Hibah 4. Belanja Bantuan Sosial 5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 6. Belanja Tidak Terduga 2. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal

2009

2010

2011

2012

100,00 43.65 32.79 0.37 6.04 1.70

100,00 44.12 38.70 1.48 1.29

100,00 50.92 43.71 2.56 2.18

100,00 53.08 47.98 3.34 -

RATARATA 100,00 47,58 40,49 0,09 3,31 1,29

2.38

2.66

2.45

1.60

2,25

0.35 56.35 5.59 21.37 29.39

55.88 4.97 21.50 29.41

0.02 49.08 3.92 18.68 26.47

0.15 46.92 5.86 21.95 19.12

0,14 52,42 5,02 21,23 26,18

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara


77

Tabel 3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Proporsi belanja pada tahun 2009-2010 untuk belanja langsung proporsinya lebih besar dibanding dengan belanja tidak langsung namun pada tahun 2011-2012 belanja tidak langsung proporsinya lebih besar dibanding belanja langsung. Pergeseran proporsi ini dipengaruhi proporsi beban belanja pegawai yang setiap tahun melonjak sehingga mempengaruhi alokasi belanja langsung yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 2) Proporsi realisasi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2009-2012 dengan ratarata proporsi sebesar 47,58 persen. Alokasi realisasi proporsi belanja tidak langsung terbesar untuk belanja pegawai dengan rata-rata tumbuh sebesar 40,49 persen setiap tahun. 3) Proporsi realisasi belanja langsung terhadap belanja daerah mengalami penurunan dengan rata-rata proporsi selama kurun waktu tahun 20092012 sebesar 52,42 persen. Belanja langsung mengalami penurunan proporsi dari 56,35 persen pada tahun 2009 menjadi 46,92 persen pada tahun 2012. Alokasi realisasi proporsi belanja langsung terbesar untuk belanja modal dengan rata-rata proporsi sebesar 26,18 persen. Data realisasi belanja terhadap belanja daerah disajikan pada Tabel 3.5 dengan penjelasan sebagai berikut : 1)

Realisasi belanja daerah selama kurun waktu tahun 2009-2012 fluktuatif setiap tahun dengan realisasi rata-rata sebesar 84,38 persen per tahun dimana realisasi terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 82,68 persen dari target dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 87,97 persen dari target.

2)

Realisasi belanja tidak langsung rata-rata sebesar 97,40 persen per tahun dimana realisasi terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 96,35 persen dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 98,73 persen. Rata-rata realisasi komponen belanja tidak langsung yaitu: Belanja pegawai sebesar 98,35 persen; Belanja subsidi yang hanya dialokasikan pada tahun 2009 sebesar 25 persen; Belanja hibah sebesar 92,32 persen; Belanja bantuan sosial 66,74 persen; Belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah ohoi sebesar 96,30 persen; Belanja tidak terduga sebesar 33,40 persen.

3)

Realisasi belanja langsung rata-rata sebesar 74,00 persen per tahun dimana realisasi terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 68,64 persen dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 79,07 persen. Rata-rata realisasi komponen belanja langsung, yaitu : (1) Belanja pegawai sebesar 88,51 persen (2) Belanja barang dan jasa sebesar 87,81 persen (3) Belanja modal sebesar 65,92 persen


78

Tabel 3.5 Realisasi Belanja terhadap Target Belanja Tahun 2009-2012 2009

2010

2011

RATARATA CAPAIA N (perse n)

2012

URAIAN TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

Belanja

468.537.168.345,85

389.114.515.454,79

512.123.961.054,21

423.433.735.634,97

497.461.770.416,51

417.039.766.383,16

462,543,935,816.96

406,904,807,573.29

84.38


176.266.870.950,49

169.832.066.163.80

189.227.574.565,37

186.828.861.801,21

219.298.534.792,56

212.376.036.459,46

221,069,470,370.96

215,966,723,577.29

97.40

Belanja Pegawai

131.836.535.516,49 127.607.048.365,80

163.561.855.537,37

163.851.822.646,21

199,192,144,409.00 195,242,668,007.29

98.35

Belanja Subsidi

185.244.664.101,56 182.308.299.688,46

1.445.512.123,00

1.445.512,123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

25.00

24.212.627.500,00

23.520.235.875.00

6.751.817.000,00

6.259.477.000,00

12.830.451.652,00

10.676.245.124,00

14,144,280,827.00

13,609,354,126.00

92.32


7.139.722.375,00

6.617.353.000,00

6.743.385.228,00

5.453.670.755,00

9.739.902.239,00

9.098.970.239,00

-

-

66.74


9.261.916.800,00

9.261.916.800,00

11.802.516.800,00

11.263.891.400,00

10.983.516.800,00

10.221.201.408,00

6,713,928,664.00

6,491,666,944.00

96.30


2.370.556.636,00

1.380.000.000,00

368.000.000,00

0,00

500.000.000,00

71.320.000,00

1,019,116,470.96

623,034,500.00

33.40

Belanja Langsung

292.270.297.395,36

219.282.449.290,99

322.896.386.488,84

236.604.873.833,76

278.163.235.623,95

204.663.729.923,70

241,474,465,446.00

190,938,083,996.00

74.00

Belanja Pegawai

24.552.741.189,70

21.763.259.530 23.565.055.863,00

21.031.215.357,00

18.649.579.818,00

16.341.571.053,00

26,916,957,500.00

23,824,282,690.00

88.51

Belanja Hibah


97.498.813.455,66

83.157.882.697,99

97.829.915.547,84

91.024.303.768,54

91.499.398.051,98

77.914.531.850,00

101,773,555,233.00

89,319,694,010.00

87.81

Belanja Modal

170.218.742.750,00

114.361.307.063,00

201.501.415.078,00 124.549.354.708,22

168.014.257.753,97

110.407.627.020,70

112,783,952,713.00

77,794,107,296.00

65.92

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

79

3.1.2 Neraca Daerah Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah karena tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumbersumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Perkembangan elemen utama neraca daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana disajikan pada Tabel 3.6 dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Aset Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,86 dari Rp.762.428.437.750,335 pada Tahun 2009 menjadi Rp.1.037.135.645.426,39 pada Tahun 2012. Peningkatan setiap tahun aset menunjukkan kondisi aset Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berada pada kondisi sehat. Perkembangan komponen aset selama tahun 2009-2012 sebagai berikut : 1) Aset lancar mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 13,37 persen per tahun dimana terjadi penurunan nilai aset dari Rp.100.852.936.075,23 pada tahun 2009 menjadi Rp.65.091.532.310,84 pada tahun 2012. Penurunan aset lancar dipengaruhi menurunnya Kas dan Setara Kas dari Rp.89.135.179.619,68 pada tahun 2009 menjadi Rp.48.775.506.788,94 pada tahun 2012. 2) Investasi jangka panjang mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,24 persen dimana terjadi peningkatan investasi jangka panjang dari Rp.3.900.341.019,15 pada tahun 2009 menjadi Rp.4.789.028.148,95 pada tahun 2012. 3) Nilai aset tetap mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,72 persen. Pertumbuhan asset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan dengan rata-rata sebesar 17,64 persen pertahun berpengaruh besar terhadap nilai aset tetap. 4) Aset lainnya yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tagihan tuntutan ganti kerugian daerah semakin meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,91 persen per tahun. Peningkatan aset lainnya dengan nilai yang besar terjadi pada tahun 2010 dengan masuknya aset lain-lain sebesar Rp.177.144.399.088,34.


80

Tabel 3.6. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No. 1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.2. 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1

Uraian ASET ASET LANCAR Kas dan Setara kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

2009

2010

2011

2012

762,428,437,750.33 100,852,936,075.23 89,135,179,619.68 0 0 0 0 2,939,561,948.93 0

882,968,857,550.45 88,523,946,938.64 73,614,054,882.68 0 0 0 0 1,695,310,272.27 629,616,791.87

971,228,935,608.82 69,707,460,908.61 58,040,147,103.21 0 0 0 0 5,278,334,064.00 0

1,037,135,645,426.39 65,091,532,310.84 48,775,506,788.94 0 0 0 0 5,835,497,621.71 1,239,075,115.87

Rata-rata Peretumbuhan (persen) 10.86 -13.37 -18.18 0 0 0 0 59.86 48.40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640,701,168.83

284,054,132.98

-0.56

6,082,745,700.00 2,695,448,806.62 3,900,341,019.15 0 0

6,625,115,157.42 5,959,849,834.40 4,150,341,019.15 0 0

1,363,495,392.00 4,384,783,180.57 4,760,317,092.21 0 0

1,559,878,890.00 7,397,519,761.34 4,789,028,148.95 0 0

-18.70 54.46 7.24 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3,900,341,019.15

0 4,150,341,019.15

0 4,760,317,092.21

0 4,789,028,148.95

0 7.24

0

0

0

0

0


81

No. 1.2.2.2 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.5. 1.5.1

2 2.1. 2.1.1. 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3 3.1. 3.1.1.

Uraian Investasi Permanen Lainnya ASET TETAP Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi, dan jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan ASET LAINNYA Tagihan penjualan angsuran Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah Kemitraan dengan pihak kedua Aset tak berwujud Aset Lain-lain DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang perhitungan pihak ketiga Utang bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri-Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembayaran Anggaran

2009

2010

2011

0 653,686,933,286.05 60,270,810,682.00 125,346,542,137.05 200,465,186,704.00 220,745,204,388.00 6,707,161,225.00 40,152,028,150.00 0 3,988,227,369.90 3,988,227,369.90

0 608,774,154,239.14 47,288,164,972.00 125,130,892,103.05 166,381,370,710.28 232,053,441,592.42 5,344,356,389.00 32,575,928,472.39 0 181,520,415,353.52 3,809,245,437.60

0 700,720,237,043.81 50,317,693,572.00 128,587,241,936.43 168,147,070,120.95 302,725,777,153.12 7,600,539,939.92 43,341,914,321.39 0 196,040,920,564.19 3,734,842,832.60

0 742,290,619,077.96 50,656,079,832.00 120,213,263,407.41 168,727,501,377.95 355,233,608,360.12 6,242,387,021.09 41,217,779,079.39 0 224,964,465,888.64 3,640,903,463.60

Rata-rata Peretumbuhan (persen) 0 4.72 -4.82 -1.31 -5.20 17.64 1.34 3.09 0 14.91 -2.99

0

566,770,827.58

859,265,232.17

1,161,783,525.99

43.41

0 0 0 0 0 762,428,437,750.33

0 0 177,144,399,088.34 0 0 882,968,857,550.45

0 0 191,446,812,499.42 0 0 971,228,935,608.82

0 0 220,161,778,899.05 0 0 1,037,135,645,426.39

0 0 11.54 0 0 10.86

14,757,856.03 14,757,856.03 14,757,856.03 0

16,782,360,866.46 16,782,360,866.46 3,765,955,423.76 0

8,628,370,470.33 7,849,895,470.33 1,133,806,205.33 0

39,133,604,392.33 38,355,129,392.33 818,985,553.33 0

37,974.37 37,984.51 8,440.22 0

0

0

0

0

0

0 0

13,016,405,442.70 0

6,716,089,265.00 778,475,000.00

37,536,143,839.00 778,475,000.00

205.25 0

0

0

0

0

0

0 0 0 762,413,679,894.30 100,838,178,219.20 88,866,486,735.65

0 0 0 866,186,496,683.99 71,741,586,072.18 69,523,087,331.92

0 389,237,500.00 389,237,500.00 957,989,802,638.49 56,857,565,438.28 56,266,934,263.88

0 389,237,500.00 389,237,500.00 998,391,278,534.06 26,736,402,918.51 47,921,455,835.61

0 0 0 9.48 -34.19 -18.56


2012

82

No. 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3 3.2.4 3.3. 3.3.1

Uraian (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan piutang Cadangan persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2009

2010

2011

Rata-rata Peretumbuhan (persen)

2012

253,935,028.00 9,022,307,648.93 2,695,448,806.62

325,012,127.00 8,950,042,221.56 5,959,849,834.40

639,406,634.00 2,282,530,624.83 4,384,783,180.57

35,065,400.00 8,918,505,760.56 7,397,519,761.34

10.07 71.81 54.46

0

-13,016,405,442.70

-6,716,089,265.00

-37,536,143,839.00

205.25

661,575,501,675.10

794,444,910,611.81

901,132,237,200.21

971,654,875,615.55

0.14

3,900,341,019.15

4,150,341,019.15

4,760,317,092.21

4,789,028,148.95

0.07

653,686,933,286.05 3,988,227,369.90

608,774,154,239.14 181,520,415,353.52

700,720,237,043.81 196,040,920,564.19

742,290,619,077.96 224,964,465,888.64

0.05 14.91

0

0

-389,237,500.00

-389,237,500.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

762,428,437,750.33

882,968,857,550.45

966,618,173,108.82

1,037,524,882,926.39

0.11

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara


83

2. Kewajibanyang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meningkat sangattajam Tahun 2012 yaitu sebesar Rp.39.133.604.392,33 dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar Rp.8.628.370.470,00. Peningkatan kewajiban ini dipengaruhi oleh peningkatan komponen kewajiban utang jangka pendek lainnya yang naik dengan rata-rata 205,25 persen per tahun dari Rp.12.016.405.442,70 pada tahun 2010 menjadi Rp.37.536.143.539,00 pada tahun 2012. 3. Ekuitas dana mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,48 persen dengan nilai dari Rp.762.413.679.894,30 pada tahun 2009 menjadi Rp.998.391.278.534,06. Peningkatan dana ekuitasakan diinvestasikan dalam dana cadanganuntuk tujuan tertentu di masa mendatang. 4. Kewajiban dan ekuitas dana mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,11 persen dengan nilai yang terus mengalami peningkatan dari Rp. 762.428.437.750,33 menjadi Rp. 1.037.524.882.926,39. Peningkatan ratarata pertumbuhan kewajiban dan ekuitas dana menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek dengan baik dan tepat waktu. Perkembangan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selama tahun 2009-2012 untuk penyediaan dana pembangunan daerah yang diketahui dari rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas disajikan pada Tabel 3.7. Tabel 3.7 No

Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 Uraian

2009

2010

2011

2012

1

Rasio Lancar

51.662,55

52,61

123,73

27,04

2

51.479,90

52,26

123,17

26,85

0,000019

0,02

0,01

0,04

4

Rasio Quick Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Rasio Hutang Terhadap Modal

0,000019

0,02

0,01

0,04

5

Rata-rata umur Piutang

1,61

2,04

3,06

4,78

430,56

290,67

3

6 Rata-rata umur Persediaan 182,50 265,04 Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Tabel 3.7 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari Rasio likuiditas berikut ini : 1) Nilai rasio lancar yang fluktuatif menunjukkan belum stabilnya kemampuan dalam membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Hal ini terlihat pada tahun 2009 setiap Rp.100 hutang lancar dapat dijamin aktiva lancar sebesar Rp.51.662,55 namun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

84

kemampuan menjamin ini menurun pada tahun 2012 dimana setiap Rp.100 hutang lancar dijamin aktiva lancar sebesar Rp.27,44. 2) Nilai rasio quick juga fluktuatif setiap tahunnya memperlihatkan kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid belum stabil. Hal ini terlihat dari hutang lancer sebesar Rp.100 pada tahun 2009 dapat dijamin dengan aktiva sebesar Rp.51.479,90 namun pada tahun 2012 hanya dapat dijamin dengan aktiva sebesar Rp.26,85. Nilai aktiva yang menurun ini menunjukkan tidak ada kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek. 2. Rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selama tahun 2009-2012 dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dapat dilihat dari pencapaian rasio berikut: 1) Besar rasio total hutang terhadap total aset pada Tahun 2012 sebesar 0,04 menunjukkan pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil. 2) Pada Tahun 2012rasio hutang terhadap modalsebesar 0,04 menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki yang berarti Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang. 3. Rasio aktivitas yang mengukur tingkat efisiensi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selama tahun 2009-2012 memperlihatkan hasil rasio sebagai berikut : 1) Rasio rata-rata umur piutang yang semakin meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 sebesar 4,78 menunjukkan bahwa piutang yang dimilikicenderung meningkat yang berdampak pada meningkatnya pendapatandaerah 2) Rasio rata-rata umur persediaan Tahun 2012 sebesar 290,67 hari yang menurun dari tahun 2011 sebesar 430,56 hari menunjukkan menurunnya kemampuan pengendalian secara efektif dalam mencukupi input berupa persediaanyang dimasukkan untuk menghasilkan output pelayanan publik dalam satutahun. 3.2

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2009-2012

Dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah setiap tahun anggaran sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah dengan melakukan upayaupaya peningkatan pendapatan daerah seperti : 1. Perbaikan manajemen baik pengenaan maupun pemungutan pajak dan retribusi daerah serta penyederhanaan sistim dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

85

2. Membina secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan para wajib pajak dan pembayar retribusi daerah. 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. 4. Melakukan upaya penambahan jenis/obyek pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu dengan mendata ulang dan memverifikasi obyek dan wajib pajak dan retribusi yang belum terdata, serta pedataan ulang dan verifikasi terhadap obyek dan wajib pajak/retribusi yang mengalami perubahan dengan selalu menghindari penetapan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. 5. Mengefektifkan pemungutan piutang serta tunggakan pajak dan retribusi tahun-tahun sebelumnya. 6. Memperjuangkan alokasi dana perimbangan ke pemerintah pusat seperti DAU dan DAK serta dana-dana penyesuaian. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sebagai hakekat otonomi daerah, maka kebijakan belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang selama tahun 2009-2012 dijalankan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan penekanan dan efisiensi terhadap belanja yang tidak terkait dengan program dan kegiatan (belanja tidak langsung) sehingga belanja langsung yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan mendapat alokasi yang proposional sesuai kebutuhan. 2. Melakukan penekanan dan efisiensi terhadap belanja pegawai dalam komponen belanja langsung sehingga alokasi belanja langsung lebih banyak diarahkan pada belanja modal serta belanja barang dan jasa. 3. Belanja program dan kegiatan senantiasa diarahkan pada kepentingan dan kebutuhan yang secara langsung menyentuh masyarakat terutama kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain yang terkait sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Mempertajam prioritas pembangunan daerah berdasarkan arahan RPJMD dan RKPD untuk mencapai sasaran-sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Maluku Tenggara selama Tahun 2009-2012 disajikan pada Tabel 3.8.


86

Tabel 3.8. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 NO

URAIAN BELANJA TIDAK A LANNGSUNG Belanja Pegawai

2009

B BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai TOTAL BELANJA UTK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (A+B)

2010

2011

2012

127.607.048.365,80

163.851.822.646,21

182.308.299.688,46

195.242.668.007,29

127.607.048.365,80

163.851.822.646,21

182.308.299.688,46

195.242.668.007,29

21.763.259.530

21.031.215.357,00

16.341.571.053,00

23.824.282.690,00

21.763.259.530

21.031.215.357,00

16.341.571.053,00

23.824.282.690,00

149,370,307,895.80

184,883,038,003.21

198,649,870,741.46

219,066,950,697.29

Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Tabel 3.8 menunjukkan terjadinya : 1. Nilai realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terus meningkat. Pada tahun 2009 sebesar Rp. 149,370,307,895.80 dan mencapai Rp. 219,066,950,697.29 pada tahun 2012. 2. Nilai realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur baik pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 4 (empat) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.9. Tabel 3.9. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

2009

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) 149,370,307,895.80

2010

184.883.038.003,21

185,133,038,003.21

43,72

2011

198.649.870.741,46

209,261,290,217.46

48,93

219,066,950,697.29 2012 219,066,950,697.29 Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

53,84

Tahun Anggaran

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)

Persentase

153,101,757,672.80

39,35

Tabel 3.9 menunjukkan : 1. Nilai total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 cenderung meningkat. 2. Persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran memperlihatkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin sedikit proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sehingga perlu peningkatan sumbersumber pendapatan daerah agar dapat membiayai peningkatan jumlah aparatur disamping meningkatkan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.


87

Tabel 3.10 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 NO 1

2009

2010

2011

2012

334.380.353.045,15

406.003.843.665,33

415.413.877.641,36

424.753.708.982,02

URAIAN Realisasi Pendapatan Daerah DIKURANGI

2

Belanja Daerah

389.114.515.454,79

423.433.735.634,97

417.039.766.383,16

433.099.187.410,29

3

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.731.449.777,00

250.000.000,00

10.611.419.476,00

0,00

A

Defisit Rill

-58,465,612,186.64

- 17,679,891,969.64

-12.237.308.217,80

-8.345.478.428,27

77.403.102.382.29

48.866.486.735,63

69.523.087.331,92

56.266.934.263,88

59.195.000,00

10.177.800,00

0,00

0,00

30.000.000.000,00

40.000.000.000,00

0,00

0,00

107.332.098.922,29

87.202.979.301,56

68.504.242.481,68

56.266.934.263,88

48,866,486,735.65

69,523,087,331.92

56.266.934.263,88

47.921.455.835,61

4 5

DITUTUP OLEH REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN: SiLPA tahun anggaran sebelumnya Pengembalian Dana Revolving

Pengambilan sebagian Deposito Pemda Realisasi Penerimaan B Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran A-B Tahun Berkenaan (SILPA) 6

Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan pada tahun anggaran 2009-2012 terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan Tahun 20132018 dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara. Tabel 3.10 yang menunjukkan :

merupakan

bagian

dari

analisis

pembiayaan

daerah

1. Defisit riil pada tahun Anggaran 2009-2012 ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pengembalian dana revolving, dan dari pengambilan sebagian deposito Pemda. 2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun berkenaan selama tahun 2009-2012 nilainya positif sehingga pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Analisis pembiayaan daerah selanjutnya dilakukan melalui Analisis Realisasi SiLPA untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan


88

anggaran sehingga dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Tabel 3.11. memperlihatkan perkembangan perolehan realisasi SiLPA yang menurun setiap tahunnya. Perkembangan SiLPA pada tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2012 sebagian besar dari kegiatan lanjutan sementara pada tahun 2011 SiLPA bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Semakin menurunnya SiLPA pada dasarnya menunjukkan perkembangan yang positif karena dana yang dianggarkan untuk pembangunan sebagian besar telah digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga tidak mengendap di kas daerah sebagai dana idle. Faktor-faktor yang dapat menjelaskan terjadinya SiLPA pada Tahun Anggaran antara lain: 1. Dana Bagi Hasil diterima mendekati akhir tahun atau bahkan lewat tahun sehingga tidak sempat terbelanjakan dan menjadi SiLPA 2. Perlunya dana idle untuk menjaga likuiditas utamanya pada awal-awal tahun karena hanya menerima DAU yang relatif kecil sementara beban belanja wajib tetap harus dibayarkan sejak awal tahun.


89

Tabel 3.11. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 Realisasi No

2009

Uraian

persen dari SiLPA

Rp 1

Jumlah SiLPA

2

2010

2011 persen dari SiLPA

Rp

2012 persen dari SiLPA

Rp

persen dari SiLPA

Rp

77.403.102.382.29

100

48.866.486.735,63

100

69.523.087.331,92

100

56.266.934.263,88

100

Pelampauan penerimaan PAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Pelampauan penerimaan dana perimbangan (revolving)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

1.318.876.397,88

0,00

6

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

7

Kegiatan lanjutan

15.128.140.922

19,52

1.673.685.234,07

0,00

13,256,153,068.04

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.274.961.460,00

80,48

47.192.801.501,56

100

24.657.502.907,00

0,00

54.948.057.866,00

100



90

Tabel 3.12. Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 NO

URAIAN

1

Saldo Kas Neraca Daerah

2009

2010

2011

2012

77.472.801.559,32

49.135.179.619,68

73.614.054.882,68

58.040.147.103,21

0,00

0,00

0,00

0,00

DIKURANGI : 2

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

3

Kegiatan lanjutan

62.274.961.460,00

47.192.801.501,56

Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran

15,197,840,099.32

1,942,378,118.12

24.657.502.907,00 54.948.057.866,00 48,956,551,975.68

3,092,089,237.21

Sumber : Neraca Daerah dan APBD Kabupaten Maluku Tenggara

Tabel 3.12 memperlihatkan gambaran secara riil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012. Nilai Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran yang semakin menurun menunjukkan semakin tingginya penyerapan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pengelolaan belanja daerah berdasarkan hasil analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembiayaan daerah tahun 2009-2012 antara lain: 1. Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang struktur keuangan daerah. Selain itu, peraturan perundangundangan tentang pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan anggaran, mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan anggaran dan menghambat kecepatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. 2. Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi juga telah menyebabkan keterlambatan penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan berdampak terhadap kurang optimalnya penyerapan belanja daerah. 3. Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan teknis pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja.


91

4. Belum adanya standar pelayanan minimal mengalokasikan anggaran belanja daerah.

sebagai

acuan

dalam

5. Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja. 6. Belum semua SKPD baik Dinas, Kantor, Badan maupun Bagian menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap SKPD dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. 3.3

Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Langkah awal yang harus dilakukan untuk menganalisis kerangka pendanaan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain: 1)

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerahdi Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2013-2018 diarahkan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

2)

Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah. Kebijakan penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2013-2018 diarahkan kepada perbaikan sistem penerimaan dan pengalokasi anggaran yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dimana sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak dan retribusi tersebut. Kebijakan penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas


92

pengembalian investasi di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2013-2018 diarahkan kepada rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). 3)

Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah. Kebijakan alokasi DAU di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2013-2018 diarahkan untuk memenuhi prinsip efisiensi yaitu jelas penggunaannya, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan serta alokasi DAU didasarkan pada alokasi dana yang relevan dengan tujuan program daerah dan meminimumkan kemungkinan manipulasi.

4)

Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan. Kebijakan alokasi DAK di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2013-2018 diarahkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dengan tetap meningkatkan kesesuaian pengalokasian DAK pada tahap perencanaan, pemanfaatan dana dalam pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan DAK yang diperuntukkan.

5)

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat. Kebijakan alokasi penerimaan dana bagi hasil di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2013-2018 diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas kecuali DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi (DBH DR) digunakan untuk RHL (rehabilitasi hutan dan lahan).

Kerangka pendanaan Kabupaten Maluku Tenggara selama Tahun 2013-2018 meliputi tiga prioritas dengan arahan peruntukkan sebagai berikut: 1. Alokasi pendanaan prioritas pertama diperuntukkan untuk : 1) Program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah; 2) Prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti untuk prioritas bidang pendidikan 20 persen. 2. Alokasi pendanaan prioritas kedua berkaitan dengan: 1) Program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan; 2) Program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

93

dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. 3. Alokasi pendanaan prioritas ketiga berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti penghasilan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan distrik/kelurahan, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas ketiga baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas pertama dan kedua terlebih dahulu. 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, belanja jasa kantor, serta sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Pengeluaran periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka keberlangsungan pelayanan prioritas utama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Tabel 3.13. memberikan gambaran Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada saat penyusunan RPJMD, yaitu: 1. Pertumbuhan rata-rata Belanja Tidak Langsung sebesar 15,59 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009-2010 sebesar 28,40 persen dan terendah terjadi pada tahun 2011-2012 sebesar 7,09 persen. 2. Pertumbuhan rata-rata Belanja Langsung sebesar 6,71 persen. Pertumbuhan nilai tertinggi dari Belanja Langsung terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp.23.824.282.690,00 dan terendah terjadi pada tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp.16.341.571.053,00. 3. Pertumbuhan rata-rata Pengeluaran Pembiayaan sebesar 1.317,09 persen. Pengeluaran Pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2011 yang diperuntukan bagi pembayaran piutang Pemda sebesar Rp.10.611.419.476,00.


94

Tabel 3.13 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2012 No

Uraian

2009

2010

2011

Rata-Rata Pertumbuh an (persen)

2012

A

BELANJA TIDAK LANGSUNG

127.607.048.365,80

163.851.822.646,21

182.308.299.688,46

195.242.668.007,29

15.59

1

Belanja Pegawai

127.607.048.365,80

163.851.822.646,21

182.308.299.688,46

195.242.668.007,29

15.59

B

BELANJA LANGSUNG

21.763.259.530,00

21.031.215.357,00

16.341.571.053,00

23.824.282.690,00

6,71

1

Belanja Pegawai

21.763.259.530,00

21.031.215.357,00

16.341.571.053,00

23.824.282.690,00

6.71

C

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.731.449.777,00

250.000.000,00

10.611.419.476,00

0,00

1,317.09

1

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

500.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

- 50.00

2

Pembayaran Utang Pemda

3.231.449.777,00

0,00

10.611.419.476,00

0,00

- 66.67

TOTAL BELANJA WAJIB & PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

153,101,757,672.80

185,133,038,003.21

209,261,290,217.46

219,066,950,697.29

12.88



95

3.3.2 Proyeksi Data Tahun 2013-2018 Gambaran mengenai kebijakan-kebijakan dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2013-2018 Berdasarkan perkembangan pendapatan daerah yang dicapai pada tahun 2008-2012, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan lebih tinggi pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan pelaku usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut: (1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; (2) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; (3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah; (4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan mutu, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; (5) Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut; (7) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah. 2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil. (1) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan; (2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan; (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan seluruh SKPD dalam pengelolaan berbagai aset daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

96

3) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah. Dengan berbagai kebijakan tersebut, proyeksi pendapatan tahun 2013-2018 dihitung dengan mendasarkan pada rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan tahun 2009-2012 sehingga diperoleh proyeksi pendapatan daerah seperti yang disajikan pada Tabel 3.14 dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Struktur pendapatan daerah tahun 2013-2018 diharapkan secara bertahap akan berubah dengan meningkatnya sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. 2) Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dengan rata-rata proporsi sumbangan setiap tahun untuk : (1) PAD terhadap pendapatan sebesar 3,44 persen; (2) dana perimbangan terhadap pendapatan sebesar 90,75 persen; (3) lain-lain pendapatan yang sah sebesar 5,82 persen. 3) PAD diproyeksikan akan meningkat dengan rata-rata tumbuh sebesar 1,81 persen setiap tahunnya dimana komponen PAD yang diproyeksikan mengalami peningkatan terbesar adalah retribusi daerah dengan rata-rata tumbuh sebesar 44,57 persensedangkan komponen dengan rata-rata tumbuh terendah adalah Lain-lain PAD yang sah (0,59 persen). Pajak Daerah diproyeksikan meningkat dengan rata-rata sebesar 4,50 persen. Pertumbuhan retribusi dan pajak yang diproyeksikan meningkat dengan presentase besar untuk mengurangi ketergantungan dana pembangunan yang bersumber dari dana perimbangan. 4) Dana Perimbangan diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan masing-masing komponen : (1) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 3,38 persen. (2) DAU diperkirakan tumbuh paling tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,24 persen. (3) DAK diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,89 persen. 5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tumbuh negatif sebesar 1,21 persen. Pertumbuhan proyeksi yang negatif karena dihilangkannya proyeksi masuknya dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejak tahun 2014 sampai tahun 2018.


97

Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 NO

URAIAN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

PENDAPATAN

513.532.315.158,37

537.448.890.805,00

567.276.381.228,76

604.244.760.980,12

643.873.370.897,93

686.347.095.341,24

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

19.243.425.844,37

23.176.969.800,00

18.922.479.478,65

19.346.690.159,24

19.800.111.700,58

20.275.637.895,66

1.1.1

Pajak daerah

4.985.966.226,00

5.191.081.280,00

5.427.225.295,72

5.669.668.501,20

5.930.952.374,51

6.213.659.121,37

1.1.2

Retribusi daerah

2.666.592.466,00

10.373.888.520,00

3.234.354.015,38

3.260.862.739,59

3.292.700.216,87

3.319.876.181,85

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

636.618.721,00

600.000.000,00

741.340.660,16

795.588.676,48

853.806.321,66

916.284.075,50

1.1.4

Lain-lain PAD yang sah

10.954.248.431,37

7.012.000.000,00

9.519.559.507,38

9.620.570.241,96

9.722.652.787,54

9.825.818.516,94

1.2.

Dana Perimbangan

458.319.753.037,00

480.725.592.390,00

514.750.199.334,50

551.236.448.675,60

590.353.165.936,83

632.292.336.173,19

1.2.1

Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

23.829.390.037,00

23.094.919.390,00

24.249.665.359,50

25.462.148.627,48

26.735.256.058,85

28.072.018.861,79

1.2.2

Dana alokasi umum

376.516.763.000,00

399.953.093.000,00

429.949.574.975,00

462.195.793.098,13

496.860.477.580,48

534.125.013.399,02

1.2.3

Dana alokasi khusus

57.973.600.000,00

57.677.580.000,00

60.550.959.000,00

63.578.506.950,00

66.757.432.297,50

70.095.303.912,38

35.969.136.277,00

33.546.328.615,00

33.603.702.415,61

33.661.622.145,28

33.720.093.260,52

33.779.121.272,40

6.108.782.277,00

5.456.481.591,00

5.511.046.406,91

5.566.156.870,98

5.621.818.439,69

5.678.036.624,09

28.693.254.000,00

28.089.847.024,00

28.092.656.008,70

28.095.465.274,30

28.098.274.820,83

28.101.084.648,31

1.167.100.000

0

0

0

0

0

1.3. 1.3.1

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1.3.2

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1.3.3

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

98

2. Kebijakandan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013-2018 Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggarapada tahun 2013-2018 akan mengalokasikan belanja daerah untuk meneruskan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang berhasil meningkatkan kinerja, mempertajam program dan kegiatan pembangunan yang belum optimal; serta menambahkan program dan kegiatan untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan jangka menengah. Kebijakan belanja daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1) Kebijakan belanja langsung: (1) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Meningkatkan wajib belajar 12 tahun melalui sekolah gratis bagi masyarakat miskin dan alokasi anggaran pendidikan diusahakan mendekati 20 persen sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang baik, cepat, bermutu, dan terjangkau. (4) Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya. (5) Melakukan efisiensi anggaran dengan menilai secara ketat terhadap jenis belanja atau pengeluaran yang terkesan boros seperti belanja honor, perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa. (6) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (7) Meningkatkan efektivitas bantuan subsidi yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan ohoi, daerah terpencil, dan pulaupulau kecil. (8) Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana bagi hasil antara APBD Kabupaten Maluku Tenggara dengan APBD Provinsi Maluku dan antara APBD Kabupaten Maluku Tenggara dengan APBN. (9) Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari satu tahun yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.


99

2) Kebijakan belanja tidak langsung: (1) Mendorong efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang dapat memberi nilai tambah dan peningkatan mutu pelayanan umum dan administrasi pemerintahan. (2) Mengoptimalkan pelayanan umum dan administrasi pemerintahan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga menghasilkan kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah. (3) Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antarunit. Dengan kebijakan belanja daerah di atas, maka diproyeksikan : 1) Proyeksi belanja daerah periode 2013-2018 disajikan pada Tabel 3.15 dengan penjelasan sebagai berikut : (1) Perubahan struktur belanja dari belanja tidak langsung ke belanja langsung diharapkan secara bertahap terjadi untuk : a. mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan partisipatif dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan seperti tertuang dalam RPJMD 2013-2018. b. merealisasikan upaya dan tekad yang kuat dan bulat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendorong pengelolaan anggaran daerah lebih berpihak kepada masyarakat. (2) Belanja daerah diproyeksikan rata-rata tumbuh 6,51 persen per tahun dengan komposisi belanja langsung diprediksi sekitar 8,95 persen per tahun dan belanja tidak langsung sekitar 4,12 persen per tahun. Dengan kenaikan belanja tersebut, struktur belanja daerah dalam lima tahun akan semakin condong pada belanja langsung. Persentase belanja langsung terhadap total belanja daerah akan meningkat dari 47,39 persen pada tahun 2013 menjadi 53,05 persen pada tahun 2018 sedangkan belanja tidak langsung diperkirakan akan menurun dari 52,61 persen pada tahun 2014 menjadi sekitar 46,95 persen pada tahun 2018. 2) Proyeksi kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah disajikan pada Tabel 3.16.


100

Tabel 3.15 Proyeksi Belanja Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 NO

URAIAN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2

BELANJA

501.566.250.439,00

555.713.829.265,00

567.276.381.228,76

604.244.760.980,13

643.873.370.897,93

686.347.095.341,25

2.1


263.875.342.095,00

287.674.197.994,00

287.862.401.192,60

293.063.151.932,45

304.119.850.769,63

322.225.979.825,49

2.1.1

Belanja Pegawai

221.013.847.545,00

259.200.066.303,00

261.792.066.966,03

267.728.333.030,34

279.446.823.507,72

298.148.392.870,74

2.1.2

Belanja Hibah

30.382.599.279,00

9.521.502.027,00

6.236.551.227,57

5.612.896.104,81

5.051.606.494,33

4.546.445.844,90

2.1.3


1.065.000.000,00

1.265.000.000,00

1.135.800.000,00

1.022.220.000,00

919.998.000,00

827.998.200,00

2.1.4


11.278.902.108,00

16.187.629.664,00

17.197.982.999,00

17.199.702.797,30

17.201.422.767,58

17.203.142.909,85

2.1.5


134.993.163,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

2,2

Belanja Langsung

237.690.908.344,00

268.039.631.271,00

279.413.980.036,16

311.181.609.047,67

339.753.520.128,30

364.121.115.515,76

2.2.1

Belanja Pegawai

23.086.401.500,00

28.191.830.532,00

34.299.004.681,63

42.304.486.671,52

52.439.133.011,94

65.564.798.771,69

2.2.2


108.485.042.339,00

133.920.662.402,00

132.832.208.717,31

143.120.423.742,47

150.239.585.605,64

149.144.783.097,39

106.119.464.505,00

105.927.138.337,00

112.282.766.637,22

125.756.698.633,69

137.074.801.510,72

149.411.533.646,68

2.2.3 Belanja Modal

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


101

Tabel 3.16 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018

NO

8

URAIAN

DATA TAHUN DASAR (2013)

TINGKAT PERTUMB UHAN (persen)

PROYEKSI 2014

2015

2016

2017

2018

BELANJA TIDAK LANGSUNG

221.013.847.545,00

6,32

259.200.066.303,00

261.792.066.966,03

267.728.333.030,34

279.446.823.507,72

298.148.392.870,74

Belanja Wajib dan Mengikat

221.013.847.545,00

6,32

259.200.066.303,00

261.792.066.966,03

267.728.333.030,34

279.446.823.507,72

298.148.392.870,74

B

BELANJA LANGSUNG

23.086.401.500,00

23,22

28.191.830.532,00

34.299.004.681,63

42.304.486.671,52

52.439.133.011,94

65.564.798.771,69

1

Belanja Wajib dan Mengikat

23.086.401.500,00

23,22

28.191.830.532,00

34.299.004.681,63

42.304.486.671,52

52.439.133.011,94

65.564.798.771,69

2

Belanja Prioritas

100.032.950.385,61

-10,90

46.739.070.151,00

26.070.336.241,57

25.334.820.918,11

24.673.029.278,91

24.077.588.972,75

C

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

2.750.000.000,00

178,18

15.300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1


2.750.000.000,00

-45,45

3.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Pembayaran Piutang Pemda

0,00

-100,00

12.300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

334.883.201.443,61

3,14

349.430.969.000,00

322.161.407.889,23

335.367.640.619,97

356.558.985.798,57

387.790.780.615,17



102

3. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2018 Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah pada periode 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1) Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah : (1) Mencegah terjadinya SiLPA dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja. (2) Penggunaan SiLPA dilakukan secara cermat untuk mempertahankan kesinambungan fiskal dan menjaga keberlanjutan pelayanan umum. 2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk : (1) Mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal. (2) Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah jika defisit anggaran. (3) Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan ketentuan peraturan perundangan. 3) Kebijakan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga untuk mendukung kesinambungan pembangunan dengan membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan daerah. Berdasarkan kebijakan di atas, gambaran pembiayaan daerah Tahun 20132018 dapat dilihat pada Tabel 3.17 dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Penerimaan pembiayaan tahun 2013 diperoleh dari SiLPA dan penerimaan pinjaman daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal. 2) Penerimaan pembiayaan tahun 2014 diperoleh dari SiLPA sehingga perlu upaya mengalokaskan SiLPA secara cermat agar tetap dapat mempertahankan kesinambungan fiskal dan menjaga keberlanjutan pelayanan umum sedangkan pengeluaran diproyeksikan untuk penyertaan modal dan pembayaran piutang Pemda. 3) Pembiayaan daerah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 diproyeksikan untuk anggaran berimbang sehingga diproyeksikan tidak ada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.


103

Tabel 3.17 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 NO

URAIAN

3

Pembiayaan Daerah

3.1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

57.171.455.835,61

18.264.938.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penerimaan Pembiayaan

59.921.455.835,61

33.564.938.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Angggaran Tahun sebelumnya

47.921.455.835,61

33.564.938.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Pengembalian Dana Revolving

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Pengambilan sebagian Deposito Pemda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

12.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

2.750.000.000,00

15.300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1


2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Pembayaran Piutang Pemda

0,00

12.300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



104

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Maluku Tenggara dan rencana penggunaannya. Tabel 3.18 memperlihatkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 20132018. dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Proyeksi Tahun 2014 sebesar Rp.221.582.862.279,00 atau sebesar 38,81 persen dari total penerimaan. 2. Proyeksi Tahun 2015 sebesar Rp.245.114.975.354,53 atau sebesar 43,21 persen dari total penerimaan 3. Proyeksi Tahun 2016 sebesar Rp.268.877.122.376,15 atau sebesar 44,50 persen dari total penerimaan 4. Proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp.287.314.387.116,36 atau sebesar 44,62 persen dari total penerimaan 5. Proyeksi Tahun 2018 sebesar Rp.298.556.316.744,07 atau sebesar 43,50 persen dari total penerimaan Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depantersaji pada Tabel 3.19. Alokasi kapasitas riil keuangan daerahsesuai urutan prioritas disajikan pada Tabel 3.20. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Berdasarkan perhitungan di atas, maka proyeksi APBD Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 3.21.


105

Tabel 3.18 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 No

Uraian

Proyeksi (Rp) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Pendapatan

513.532.315.158,37

537.448.890.805,00

567.276.381.228,76

604.244.760.980,12

643.873.370.897,93

686.347.095.341,24

2

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

47.921.455.835,61

33.564.938.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Penerimaan Pinjaman Daerah

12.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

573.453.770.993,98

571.013.829.265,00

567.276.383.243,76

604.244.762.996,12

643.873.372.914,93

686.347.097.359,24

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

346.883.199.430,61

349.430.966.986,00

322.161.407.889,23

335.367.640.619,97

356.558.985.798,57

387.790.780.615,17

Kapasitas riil kemampuan keuangan

226.570.571.563,37

221.582.862.279,00

245.114.975.354,53

268.877.122.376,15

287.314.387.116,36

298.556.316.744,07

Total penerimaan DIKURANGI 4



106

No I

Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 Proyeksi (Rp) Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kapasitas riil kemampuan keuangan

226.570.571.563,37

221.582.862.279,00

245.114.975.354,53

268.877.122.376,15

287.314.387.116,36

298.556.316.744,07

268.039.631.271,00 279.413.980.036,16

311.181.609.047,67

339.753.520.128,30

364.121.115.515,76

128.821.443.839,00

146.812.492.934,00

167.131.213.398,94

185.424.910.413,99

202.678.718.617,59

214.709.581.869,08

Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I II.a II.b

Belanja Langsung DIKURANGI Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

237.690.908.344,00

II.c

Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama

2.750.000.000,00

15.300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Total Rencana Pengeluaran Prioritas I

106.119.464.505,00

105.927.138.337,00

112.282.766.637,22

125.756.698.633,69

137.074.801.510,72

149.411.533.646,68

Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah setelah menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas I

120.451.107.058,37

115.655.723.942,00

132.832.208.717,31

143.120.423.742,46

150.239.585.605,64

149.144.783.097,39

Belanja Tidak Langsung DIKURANGI Belanja tidak Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

263.875.342.095,00

287.674.197.994,00

287.862.401.192,60

293.063.151.932,45

304.119.850.769,63 322.225.979.825,49

155.390.299.756,00

153.753.535.592,00

155.030.192.475,29

149.942.728.189,99

153.880.265.163,98

173.081.196.728,10

Total Rencana Pengeluaran Prioritas II

108.485.042.339,00

133.920.662.402,00

132.832.208.717,31

143.120.423.742,47

150.239.585.605,64

149.144.783.097,39

Surplus anggaran riil atau berimbang

11.966.064.719,37

-18.264.938.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II III.a III.b III

Keterangan : Surplus anggaran diperbolehkan apabila nilainya tidak material dan tidak dapat digunakan untuk membiayai suatu program Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

107

Tabel 3.20 Kerangka PendanaanAlokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 Alokasi No

Jenis Dana

2013 %

Rp

2014 %

Rp

2015

2016 Rp

%

%

Rp

2017 %

Rp

2018 %

Rp

1

Prioritas I 37,83

106.119.464.505,00 35,72

105.927.138.337,00 36,76

112.282.766.637,22 37,37

125.756.698.633,69 37,61

137.074.801.510,72 38,49

149.411.533.646,68

2

Prioritas II 38,68

108.485.042.339,00 45,17

133.920.662.402,00 43,48

132.832.208.717,31 42,53

143.120.423.742,47 41,23

150.239.585.605,64 38,42

149.144.783.097,39

3

Prioritas III

23,49

65.893.896.050,00 19,11

56.662.962.223,00 19,76

60.369.338.908,20 20,10

67.639.305.573,63 21,16

77.112.160.273,85 23,09

89.642.385.726,44

100,00

280.498.402.894,00 100

296.510.762.962,00 100

305.484.314.262,73 100

336.516.427.949,78 100

Total

364.426.547.390,21 100

388.198.702.470,51



108

Tabel 3.21 Proyeksi APBD Kabupaten Maluku TenggaraTahun 2013-2018 NO 1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 2 2,1 2.1.1 2.1.3 2,2 2.2.3 2.2.2 2.2.1 3 3.1 3.2

URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah BELANJA Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Prioritas III Belanja Langsung Prioritas I Prioritas II Prioritas III SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan TOTAL APBD

2013 513.532.315.158,37 19.243.425.844,37 4.985.966.226,00 2.666.592.466,00

2014 537.448.890.805,00 23.176.969.800,00 5.191.081.280,00 10.373.888.520,00

2015 567.276.381.228,76 18.922.479.478,65 5.427.225.295,72 3.234.354.015,38

2016 604.244.760.980,12 19.346.690.159,24 5.669.668.501,20 3.260.862.739,59

2017 643.873.370.897,93 19.800.111.700,58 5.930.952.374,51 3.292.700.216,87

2018 686.347.095.341,24 20.275.637.895,66 6.213.659.121,37 3.319.876.181,85

636.618.721,00

600.000.000,00

741.340.660,16

795.588.676,48

853.806.321,66

916.284.075,50

10.954.248.431,37 458.319.753.037,00

7.012.000.000,00 480.725.592.390,00

9.519.559.507,38 514.750.199.334,50

9.620.570.241,96 551.236.448.675,60

9.722.652.787,54 590.353.165.936,83

9.825.818.516,94 632.292.336.173,19

23.829.390.037,00

23.094.919.390,00

24.249.665.359,50

25.462.148.627,48

26.735.256.058,85

28.072.018.861,79

376.516.763.000,00 57.973.600.000,00 35.969.136.277,00 501.566.250.439,00 263.875.342.095,00 221.013.847.545,00 42.807.494.550,00 237.690.908.344,00 106.119.464.505,00 108.485.042.339,00 23.086.401.500,00 11.966.064.719,37 57.171.455.835,61 59.921.455.835,61 2.750.000.000,00 573.453.770.993,98

399.953.093.000,00 57.677.580.000,00 33.546.328.615,00 555.713.829.265,00 287.674.197.994,00 259.200.066.303,00 28.471.131.691,00 268.039.631.271,00 105.927.138.337,00 133.920.662.402,00 28.191.830.532,00 -18.264.938.460,00 18.264.938.460,00 33.564.938.460,00 15.300.000.000,00 571.013.829.265,00

429.949.574.975,00 60.550.959.000,00 33.603.702.415,61 567.276.381.228,76 287.862.401.192,60 261.792.066.966,03 26.070.334.226,57 279.413.980.036,16 112.282.766.637,22 132.832.208.717,31 34.299.004.681,63 0,00 0,00 0,00 0,00 567.276.381.228,76

462.195.793.098,13 63.578.506.950,00 33.661.622.145,28 604.244.760.980,13 293.063.151.932,45 267.728.333.030,34 25.334.818.902,11 311.181.609.047,67 125.756.698.633,69 143.120.423.742,47 42.304.486.671,52 0,00 0,00 0,00 0,00 604.244.760.980,12

496.860.477.580,48 66.757.432.297,50 33.720.093.260,52 643.873.370.897,93 304.119.850.769,63 279.446.823.507,72 24.673.027.261,91 339.753.520.128,30 137.074.801.510,72 150.239.585.605,64 52.439.133.011,94 0,00 0,00 0,00 0,00 643.873.370.897,93

534.125.013.399,02 70.095.303.912,38 33.779.121.272,40 686.347.095.341,25 322.225.979.825,49 298.148.392.870,74 24.077.586.954,75 364.121.115.515,76 149.411.533.646,68 149.144.783.097,39 65.564.798.771,69 0,00 0,00 0,00 0,00 686.347.095.341,24

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

109

Pendanaan program dalam rangka mengatasi permasalahan dan untuk pencapaian target indikator pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 yang dihitung melalui perhitungan kerangka pendanaan diasumsikan dibiayai melalui APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2013-2018. Namun mengingat banyaknya program yang perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dan keterbatasan APBD Kabupaten Maluku Tenggara, maka diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya seperti APBN, APBD Provinsi Maluku, dan partisipasi masyarakat.

Rancangan Akhir RPJMD 2013 – 2018

110

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan Permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara yang diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana pembangunan Maluku Tenggara dalam 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan gambaran umum kondisi Maluku Tenggara pada Bab sebelumnya, adalah sebagai berikut. 1. Kemiskinan Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang diprioritaskan penyelesaiannya pada RPJMD periode 2013-2018 mengingat angka kemiskinan Maluku Tenggara pada tahun 2012 masih sebesar 26 persen di atas angka kemiskinan Provinsi Maluku sebesaar 21.78 persen. Masalah penanggulangan kemiskinan yang diprioritaskan terselesaikan adalah. 1) Permasalahan rendahnya pendapatan penduduk miskin, yang disebabkan karena rendahnya kemampuan untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif. Pola pikir masyarakat tentang program pemberdayaan masih keliru, seolah-olah program pemberdayaan masyarakat merupakan proyek pemerintah yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sehingga masyarakat tidak perlu aktif terlibat dalam melaksanakan program tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pendamping bekerja bersama mereka bukan bekerja untuk mereka dan pendamping bekerja agar masyarakat dapat menolong diri mereka sendiri di kemudian hari sehingga pendampingan bukan untuk menciptakan ketergantungan masyarakat. 2)

Masih terbatasnya akses penduduk miskin mendapatkan permodalan dan keterampilan berusaha, serta pendampingan yang efektif dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka.

3)

Penduduk miskin umumnya berpendidikan rendah sehingga sulit mendapatkan kerja (rendahnya pendidikan) dan mengembangkan usaha (rendahnya ketrampilan).

4)

Masih kurangnya kesadaran penduduk miskin untuk hidup dalam lingkungan sehat dan masih panjangnya birokrasi rujukan penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

5)

Terbatasnya akses transportasi menjadi salah satu sebab sulitnya pemasaran hasil produksi para petani atau nelayan yang pada umumnya hidup di bawah garis kemiskinan

6)

Penduduk miskin pada umumnya juga mengalami beberapa keterbatasan seperti sarana dan prasarana air minum atau air bersih, rumah yang layak, bersih bersanitasi, dan listrik.


111

7)

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan masalah kesejahteraan sosial masih perlu ditingkatkan disatu pihak, dan dilain pihak sarana pendidikan dan pelatihan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial masih terbatas

8)

Penguatan mental keagamaan masyarakat dan pengembangan adat dan budaya daerah masih perlu ditingkatkanuntuk menjadi salah satu faktor kekuatan pendorong penanggulangan kemiskinan, sekaligus kekuatan perekat kekerabatan dan jati diri masyarakat Maluku Tenggara.

9)

Program-program pemberdayaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena masih lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum tajamnya penargetan sasaran program/kegiatan pemberdayaan.

Kecamatan Kei Besar pada tahun 2013 ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan penerapan pendekatan masterplan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan Indonesia (MP3KI). Lokasi Kei Besar masuk ke dalam simpul-simpul kemiskinan secara nasional sehingga penanganan kemiskinan di Pulau Kei Besar dapat berpengaruh besar terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. 2. Tata Kelola Pemerintahan 1) Penataan kelembagaan pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal. Kelembagaan pemerintah daerah telah dibentuk berdasarkan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 namun hal pengisian jabatan-jabatan struktural organisasi perangkat daerah masih belum efektif terisi oleh tenaga-tenaga yang kompeten sesuai dengan pengalaman dan keahlian yang dituntut oleh jabatan-jabatan tersebut, sehingga integritas dan kinerja beberapa SKPD belum dapat dimaksimalkan. 2) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur terlihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur secara umum sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan jabatan-jabatan pemerintah. Pemahaman aparatur terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku seperti peraturan perundangan keuangan daerah serta pengadaan barang dan jasa daerah masih rendah, serta rendahnya etos kerja, disiplin, integritas atau profesionalisme berdampak pada lambannya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 3) Pelayanan publik yang transparan, cepat, murah, dan manusiawi masih belum sesuai harapan masyarakat karena selain belum diterapkan standar minimum pelayanan atau standar opersional prosedur secara efektif, juga karena belum memadainya sarana dan prasarana/fasilitas perkantoran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

112

(e-government) dalam pemberian pelayanan, serta belum memadainya profesionalisme dan budaya kerja aparatur yang melayani dan berorientasi pada kepuasan pelanggan masih perlu ditingkatkan. 4) Kinerja dan sistem pengawasan belum memadai disebabkan masih lemahnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) ini terlihat dari : (1) Masih terdapat temuan terkait penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian negara dan daerah dimana pada lima tahun terakhir berdasarkan temuan Inspektorat rata-rata terdapat 8 persen temuan yang terkait dengan kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang menemukan rata-rata 27 persen temuan yang terkait dengan kerugian daerah (2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang belum optimal terlihat dari belum maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan selesai oleh setiap SKPD meskipun setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti (amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007). Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat pada lima tahun belakangan ini secara rata rata berada pada angka 69,70 persen sedangkan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara rata rata hanya berada pada angka 53,16 persen masih dibawah target yang telah ditetapkan sebelumnya minimal harus berada pada angka 80 persen (3) Laporan keuangan Kabupaten Maluku Tenggara yang indikatornya adalah opini BPK, belum mencapai WTP sebagaimana yang ditargetkan pada periode 2008-2013. (4) Pengamanan aset yang belum memadai sehingga masih terdapat temuan hasil Pemeriksaan BPK terkait dengan pengelolaan aset daerah. 5) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah. Revisi atau penetapan peraturan daerah beserta turunannya belum dapat mengimbangi perubahan-perubahan regulasi di tingkat atas ataupun tuntutan masyarakat akan kerangka regulasi daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat. 6) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan ohoi yang belum optimal disebabkan : (1) Belum tersosialisasinya dengan baik kerangka regulasi daerah yang mendasari proses penyelenggaraan pemerintahan ohoi sesuai kondisi dan adat istiadat daerah sebagaimana dijamin oleh peraturan perundangan yang berlaku menyebabkan munculnya penafsiranpenafsiran yang berbeda terhadap kerangka regulasi tersebut hingga saat ini baik dikalangan masyarakat adat maupun jajaran pemerintahan di ohoi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

113

(2) Sampai tahun 2012 dari 86 ohoi orang kai yang ada baru 14 ohoi orang kai atau 16,28 persen yang memiliki kepala ohoi/orang kai definitif menyebabkan upaya untuk mengembalikan fungsi dan peranan pemerintahan yang kuat dan memiliki legitimasi serta didukung oleh rakyat belum dapat dipenuhi. (3) Berbagai upaya peningkatan kualitas SDM aparatur ohoi telah dilaksanakan baik melalui bimtek, diklat, bahkan studi banding kepala ohoi, namun belum mampu meningkatkan kinerja aparatur ohoi dalam penyelenggara pemerintahan, pelayan masyarakat, dan penggerak pembangunan di ohoi. Badan Saniri Ohoi (BSO) sebagai lembaga legislatif ohoi belum dapat melaksanakan tugas dengan baik karena kurang memahami tugas pokok dan fungsinya. Sebagian besar anggota BSO hanya menamatkan pendidikan setingkat SD sehingga mereka belum dapat melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dengan baik sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku. (4) Paket peraturan daerah terkait penyelanggaraan pemerintahan ohoi sebagai pedoman pembangunan ohoi belum ditetapkan antara lain terkait pengelolaan keuangan ohoi, pembangunan ohoi, kerjasama antarohoi, pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan kedudukan keuangan Kepala Ohoi, Sekretaris Ohoi, dan aparatur lainnya, serta kedudukan keuangan anggota BSO. 3. Pendidikan Pendidikan menjadi permasalahan yang diprioritaskan penyelesaiannya pada RPJMD periode 2013-2018 yang meliputi : 1) Kesenjangan akses pendidikan Akses pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Maluku Tenggara masih belum merata di semua jenjang pendidikan meskipun program SPP gratis telah dilaksanakan yang dapat dilihat dari beberapa indikator, misalnya pada tahun 2012 pada jenjang pendidikan SMA sederajat APS sebesar 80.56; APK sebesar 80.63; dan APM sebesar 56.92. 2) Kualitas pendidikan Pelaksanaan program pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara masih belum memberikan hasil yang mengembirakan terlihat dari capaian beberapa indikator pada tahun 2012 seperti jumlah guru dan guru berserifikat pada jenjang pendidikan SD sederajat, SMP sederajat masih minim; guru bidang studi yang berpendidikan minimal S1/DIV SMP sederajat masih minim; dan sebagian besar penduduk belum menamatkan SD (rata-rata lama bersekolah pada umur 8-9 tahun) sehingga daya saing ke dunia kerja masih rendah.

4. Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

114

Permasalahan kesehatan menjadi prioritas untuk diselesaikan pada RPJMD periode 2013-2018 mengingat masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang meliputi : 1) Jangkauan pelayanan Puskesmas dan Pustu Cakupan pelayanan puskesmas dan pustu masih terbatas terlihat dari indikator tahun 2012 dimana cakupan puskesmas hanya 2.6 persen sementara cakupan pustu hanya 0.2 persen. 2) Jumlah dan Kualitas tenaga kesehatan Kompetensi tenaga kesehatan yang mengabdi di Kabupaten Maluku Tenggara perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Pentingnya kompetensi ini agar pelayanan kesehatan semakin meningkat. 3) Tingginya angka penyakit menular dan transisi epidemiologi Prevalensi penyakit menular masih merupakan persoalan utama, disamping terjadinya pergeseran peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (stroke, serangan jantung, dan lain-lain) yang kurang terlayani dengan baik karena belum didukung dengan ketersediaan peralatan. 4) Pelayanan jaminan kesehatan (1) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan yang menjangkau masyarakat miskin terutama dalam proses administrasi bagi peserta jamkesda yang telah terintegrasi ke dalam BPJS (2) Belum tersosialisasinya dan edukasi kepada masyarakat terutama pekerja sektor informal non miskin secara merata untuk berpartisipasi menjadi peserta jaminan kesehatan. 5. Infrastruktur/Konektivitas Permasalahan infrastruktur yang diprioritaskan terselesaikan dalam RPJMD periode 2013-2018 yaitu: 1) Permasalahan urusan Pekerjaan Umum (1) Konektivitas untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Kei Kecil dengan Pulau Kei Besar belum dapat terpenuhi akibat jaringan infrastruktur jalan belum merata, walaupun pada periode sebelumnya telah banyak hasil yang dicapai. Ketimpangan masih terlihat dari beberapa indikator pada tahun 2013 seperti total peningkatan jalan penghubung di seluruh ruas jalan baru mencapai 16,67 persen; jumlah panjang jalan yang memudahkan masyarakat melakukan perjalanan baru tercapai 69,61 persen; jumlah panjang jalan sesuai kriteria keselamatan hanya 4,14 persen; dan kondisi jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman di seluruh jalan penghubung pusat kegiatan hanya sebesar 32,81 persen. (2) Pemenuhan infrastruktur untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan air baku masih kurang optimal akibat keterbatasan jaringan dan bangunan pengolahannya. Ketersediaan air baku di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

115

Pulau Kei Kecil dengan sumber air Evu mencapai 111.344 m³/hari sedangkan instalasi pengolahan air sebesar 3.456 m³/hari dengan diameter pipa yang digunakan untuk menyalurkan air 40 liter/detik. Ketersediaan air baku di Pulau Kei Besar meski banyak sumber air namun kondisi fisik dan geografis Pulau yang relatif berbukit menyebabkan kesulitan pembangunan sarana dan prasarana pengolahannya. Demikian halnya dengan pemenuhan ketersediaan air bersih terutama untuk pelayanan air minum bagi rumah tangga melalui jaringan perpipaan di wilayah perkotaan dan bukan jaringan perpipaan untuk wilayah perdesaan masih kurang, ditunjukkan oleh akses air yang aman di wilayah perkotaan baru mencapai 8,53 persen dan beberapa ohoi belum terlayani. (3) Pemenuhan ketersediaan infrastruktur pengendali rob dan banjir belum terpenuhi sehingga dibeberapa ohoi masih terdapata potensi abrasi/genangan air laut pada saat musim ombak. Hampir seluruh ohoi/desa pesisir Kei Besar setiap tahun masih dihadapkan dengan ancaman banjir rob, karena kenaikan permukaan air laut. Pada kawasan kota masih terdapat potensi genangan yang terjadi lebih dari 2 kali setiap tahun. Lokasi beberapa titik potensi genangan : 1) Ruas Jalan Jenderal Soedirman; 2) Perumahan Pemda Ohoijang; 3) Perumahan Perumnas Ohoijang; 4) Lapangan Wakatran Kota Elat; 5) Depan BRI Ohoi Depur – Elat; dan 6) Depan kantor Camat Ohoira. 2) Permasalahan urusan Perumahan Permasalahan infrastruktur dasar terkait dengan upaya penyelesaian permukiman kumuh perkotaan untuk mengurangi luasan pemukiman kumuh dan meningkatkan kualitas pemukiman pada pemukiman yang tidak layak huni serta penyaluran listrik bagi rumah tangga. Beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan, yaitu rumah tidak layak huni pada tahun 2012 masih 56.21 persen, dan jumlah rumah tangga yang belum terlayani listrik pada tahun 2012 sebesar 30.29 persen yang pada umumnya mendiami ohoi-ohoi di Pulau Kei Besar bagian Utara Timur, Kei Besar, serta Kei Besar Selatan. 3) Permasalahan urusan Perhubungan Konektivitas yang menghubungkan antarwilayah dan mendukung klasterklaster ekonomi melalui pelayanan angkutan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan serta pengamanan lalu lintas masih terbatas terlihat dari beberapa indikator berikut : (1) Angkutan umum hingga tahun 2013 baru melayani 38 jaringan jalan atau sekitar 64.41 persen dari total 59 jaringan jalan. Angkutan umum di ruas jalan daerah tertinggal dari 28 rute trayek, yang belum terlayani ada dua trayek yakni ruas jalan Semawi-Warwut-SpOhoidertutu dan Ruas jalan Iso-Revav-Rumat. Angkutan umum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

116

ruas jalan daerah terpencil dari 20 rute trayek hanya satu rute trayek yang terlayani sedangkan 19 jaringan trayek yang belum terlayani angkutan umum yakni: 1) Fako-Holat; 2)Holat-Ohoiraut; 3) ElatWeduar; 4) Elat-Werka-Weduar-Tamangil-Weduar Feer; 5) Sp.YamtelNabaheng; 6) Weduar-Kilwat-Langiar Feer; 7) Sp.Elat-WeduarOhoinangan-Fangamas; 8) Sp.Elat-Weduar-Mataholat; 9) Sp.ElatWeduar-Ohoiwait; 10) Sp. Elat-Weduar-Nerong; 11) Sp. Elat WeduarLarat; 12) Sp.Elat-Weduar; 13) Langgiar Feer-Uat; 14) Sp.Elat-WeduarWetuar, Weduar-Ohoirenan-Ohoiwait; 15) Sp.Elat-Weduar-Ohoirenan; 16) Weduar-Tamangil; 17) Sp. Ngurdu-Bombay-Ad-Ohoiraut; 18) dalam Kota Weduar; dan 19) dalam kota Holat. (2) Terbatasnya sarana prasarana dan jumlah armada penyeberangan dan angkutan laut pada tahun 2012 sebanyak 12 untuk melayani 3 lintas penyeberangan dan angkutan kapal laut yang melayani rute dari dan ke Pulau Kei Besar masih minim. Jumlah pelabuhan penyeberangan untuk melayani kebutuhan penyeberangan belum terbangun dan belum terselesaikannya alih status pelabuhan Uff dari status KPLP dan Navigasi ke Pelabuhan barang 4) Permasalahan urusan Lingkungan Hidup Pemenuhan infrastruktur untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup disebabkan belum tersedia fasilitas pengurangan sampah berupa 3R pada sumber sampah; cakupan penerapan sistem penanganan sampah diperkotaan masih di ruas-ruas jalan utama belum mencakup jalan-jalan lingkungan; dan belum adanya tempat pembuangan sampah sementara di titik-titik yang telah ditentukan dalam dokumen RDTR; serta akses informasi lingkungan hidup kepada masyarakat juga masih kurang, 6. Ketahanan Pangan Permasalahan ketahanan pangan diprioritaskan meliputi terbatasnya cadangan pangan masyarakat dalam mengantisipasi kerawanan pangan, belum tingginya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA0, serta belum optimalnya pengembangan pangan lokal sebagai subtitusi beras. 7. Daya Saing Ekonomi Permasalahan daya saing ekonomi yang diprioritaskan terselesaikan dalam RPJMD periode 2013-2018 yaitu : 1) Belum meningkatnya diversifikasi keahlian atau keterampilan tenaga kerja di Kabupaten Maluku Tenggara menyebabkan masih terdapatnya pengangguran terbuka pada tahun 2012 yang besarnya 4.02 persen. Penyebab lainnya adalah kualitas (pendidikan dan keterampilan) pencari kerja yang belum selaras dengan kesempatan kerja yang tersedia menjadi


117

penyebab para pencari kerja di Kabupaten Maluku Tenggara sulit bersaing mendapatkan pekerjaan. 2) Belum meningkatnya produktivitas pertanian secara signifikan disebabkan pola usaha pertanian masih menggunakan sistem perladangan berpindah dan bersifat subsisten sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal, pengetahuan dan kemampuan petani dalam menggunakan teknologi terapan untuk meningkatkan produksi baik tanaman pangan, perkebunan, dan ternak relatif masih rendah, akses modal dan pasar yang terbatas, industrialisasi pertanian belum terbangun, serta terbatas sarana dan prasarana produksi dan alat dan sistim pertanian (alsistan). 3) Belum meningkatnya produktivitas kehutanan disebabkan : (1) Laju deforestasi yang tinggi (perambahan hutan, pembalakan liar), pembukaan lahan pertanian/perkebunan yang berpindah-pindah berakibat berkurangnya luas hutan yang selanjutnya akan berdampak berkurangnya keanekaragaman hayati yang sebenarnya mempunyai potensi untuk pengembangan jasa-jasa lingkungan dan diversifikasi pangan serta berpengaruh terhadap atribut ekologis dan proses ekologi pesisir. (2) Penggunaan kawasan hutan diluar kepentingan kehutanan, peralihan fungsi hutan menjadi kawasan pemukiman, pertanian dan perkebunan berpindah-pindah, perindustrian dan pertambangan, serta masih meningkatnya pemanfaatan hutan yang tidak terkendali termasuk pembalakan liar menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan terhadap pembangunan. 4) Belum meningkatnya produktivitas pariwisata disebabkan belum terbangunnya sarana prasarana di destinasi wisata secara memadai dan terbatasnya diversifikasi atraksi wisata dan budaya, promosi pariwisata yang belum optimal, serta masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan para pelaku wisata. 5) Belum meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan disebabkan belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam menggunakan teknologi baik untuk budidaya maupun tangkap masih kurang, serta pencurian ikan, penangkapan secara illegal (bahan peledak, potasium dan lain-lain) menyebabkan berkurangya ketersediaan sumber pangan laut dan rusaknya ekosistem laut dan pesisir. 6) Belum meningkatnya produktivitas perdagangan disebabkan masih keterbatasan akses informasi dan modal pedagang kecil, dan belum optimalnya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal 7) Belum meningkatnya produktivitas perindustrian disebabkan masih kurangnya pembinaan, pelatihan, dan pemilikan faktor-faktor produksi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

118

bagi pengelolaan usaha industri usaha kecil/rumah tangga, kurangnya penerapan teknologi dalam produk industri menyebabkan kurangnya kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produk yang dihasilkan, serta belum berkembangnya sentra-sentra industri potensial (pertanian, perikanan, dan pariwisata). 8) Permasalahan urusan Koperasi dan UMKM adalah belum tercapainya target jumlah koperasi berkualitas tercatat sebanyak 20 unit tahun 2012 dari target 90 unit pada tahun 2013, UKM mandiri sebanyak 54 unit tahun 2012 dari target 100 unit pada tahun 2013, kelompok masyarkat (Pokmas) produktif sebanyak 41 unit tahun 2012 dari target 100 unit pada tahun 2013 serta usaha baru sebanyak 850 unit tahun 2012 dari target 1.000 unit pada tahun 2013. Selain itu masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, masih lemah kemampuan manajemen usaha, masih rendahnya etos kerja produktif, dan terbatasnya akses terhadap modal usaha (KUR dan Program Kemitraan Bina Lingkungan) dan informasi pasar. 9) Masih tingginya potensi konflik di lingkungan masyarakat yang dipicu oleh beberapa penyebab utama seperti persoalan batas kepemilikan tanah, pemerintahan ohoi, persoalan antar kampung, dan penyakit masyarakat berupa miras. Pada 3 tahun terakhir ini secara rata rata terjadi 16 kali konflik di tengah masyarakat tiap tahunnya dengan tingkat penyelesaian 84,86 persen. Permasalahan pembangunan yang diprioritaskan diselesaikan melalui RPJMD Tahun 2013-2018 di atas apabila dikaitkan dengan pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dengan penjelasan sebagai berikut : 1)

Sasaran mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertaqwa dan berbudaya dicapai melalui program-program yang terkait dengan penyelesaian permasalahan pendidikan akhlak dan moral sehingga meningkatkan budaya rajin belajar dan bekerja untuk meningkatkan daya saing SDM.

2)

Sasaran mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang berkualitas dicapai melalui program-program yang terkait dengan penyelesaian permasalahan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat untuk mencetak SDM yang berkualitas dan berkemampuan IPTEK.

3)

Sasaran mewujudkan perekonomian Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan yang tangguh dan berdaya saing dicapai melalui programprogram yang terkait dengan penyelesaian permasalahan ketahanan pangan dan daya saing ekonomi untuk pencapaian daya saing perekonomian yang kuat dan kompetitif.


119

4)

Sasaran mewujudkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan dicapai melalui program-program yang terkait dengan penyelesaian permasalahan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur/konektivitas untuk pencapaian pemenuhan kebutuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat.

5)

Sasaran mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum dicapai melalui programprogram yang terkait dengan penyelesaian permasalahan tata kelola pemerintahan untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pencapaian daya saing perekonomian yang kompetitif berlandaskan keunggulan SDA dan SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK dengan didukung sarana dan prasarana yang sesuai dengan arahan RTRW. Tabel 4.1.Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

No 1.

2.

3.

4.

Sasaran Pokok RPJPD 20052025

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertaqwa dan berbudaya Mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang Berkualitas

Permasalahan Pembangunan Daerah 2013-2018

Indikator dan Target RPJPD (RPJMD KE-3 2013-2018)

Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.  Daya saing perekonomian daerah semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri kelautan dan perikanan, pertanian dan SDA lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan dunia Mewujudkan usaha; makin selarasnya perekonomian pembangunan pendidikan, IPTEK Maluku dan industri; serta terlaksananya Tenggara penataan kelembagaan ekonomi sebagai untuk mendorong peningkatan daerah efisiensi, produktivitas, kepulauan penguasaan dan penerapan yang tangguh teknologi oleh masyarakat dalam dan berdaya kegiatan perekonomian. saing Mewujudkan  Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan arahan RTRW pemerataan kepulauan ditandai oleh pembanguna berkembangnya jaringan n yang infrastruktur transportasi; berwawasan terpenuhinya pasokan tenaga lingkungan

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Kemiskinan



 

Pendidikan Kesehatan

Ketahanan Pangan  Daya Saing Ekonomi 

 

Kemiskinan Infrastruktu r/konektivit as


Desain MP3KI 20122025

alokasi dana pembangun an untuk pendidikan (20 persen) dan kesehatan (15 persen)  BPJS Kesehatan  RAN Pangn & Gisi 20112015  RAN dalam Menghadapi Perubahan Iklim 20072025 

Desain MP3KI 2012-2025  MP3EI 2011-2025 

120

No

Sasaran Pokok RPJPD 20052025

Indikator dan Target RPJPD (RPJMD KE-3 2013-2018)

Permasalahan Pembangunan Daerah 2013-2018

dan berkeadilan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum

listrik dan telekomunikasi yang handal dan efesien sesuai kebutuhan; terwujudnya 5. Tata Kelola konservasi sumber daya air yang Pemerintaha mampu menjaga keberlanjutan n fungsi sumber daya air termasuk penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sejalan dengan itu pemenuhan kebutuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat Sumber : RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Cetak biru reformasi birokrasi hingga 2025

4.2 Isu Strategis Isu strategis yang didasarkan atas permasalahan yang diprioritaskan dan dinamika eksternal serta disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 tahun mendatang adalah : 1. Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan dan Pengangguran hingga saat ini mendapat perhatian yang sangat besar dan pemecahan permasalahannya menjadi agenda utama dalam pembangunan nasional. Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya yang secara internal disebakan oleh kondisi fisik, tingkat intelektual yang rendah, sikap mental emosional, sosial psikologis, kurang ketrampilan dan kurang modal sedangkan secara eksternal disebabkan oleh terbatasnya pelayanan sosial dasar, terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil, budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan, kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana. 2. Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi sebagai effort untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan (business process), regulasi, serta sumber daya aparatur, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penataan aparatur atau reformasi birokrasi menjadi penting mengingat kondisi objektif birokrasi saat ini yang masih perlu disempurnakan, berbagai hal mendasar seperti masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik; perlunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

121

peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas; belum optimalnya integritas aparatur birokrasi; perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas; rendahnya disiplin dan etos kerja pegawai; adanya tumpang tindih regulasi yang perlu dibenahi; dan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unitunit kerja; serta perlunya peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengembangan institusi adalah salah satu kunci dalam reformasi birokrasi melalui proses transisi yang dapat dilaksanakan dengan reorganisasi yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada kinerja. Strategi tersebut meliputi pembenahan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dengan menstrukturkan organisasi dan mensinkronkan tugas dan fungsi dan merampingkan birokrasi agar efektif. 3. Pendidikan Kemajuan di bidang pendidikan merupakan kata kunci dari keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas yang juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Maluku Tenggara. 4. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan sebagai investasi bagi peningkatan kualitas SDM akan ikut menentukan baik tidaknya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah atau bangsa. Di Kabupaten Maluku Tenggara, kesehatan yang merupakan komponen penting sebagai salah satu indikator pembentukan kualitas SDM itu, saat ini masih dihadapkan dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas dan terjangkau. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Maluku Tenggara termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. 5. Pengembangan Infrastruktur/Konektivitas Dalam kaitannya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032, maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

122

mengoptimalisasikan dan mengoperasionalisasikan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Diperlukan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang dan zonasi yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota. Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan pengembangan kawasan. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang. Pengembangan infstruktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas perhubungan serta mengurangi tingkat keterisolasian dan kesenjangan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah yang memadai pada gilirannya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pulau Kei Besar dengan karakteristik wilayahnya mempunyai tingkat aksesibilitas masih sangat minim sehingga jalan lingkar merupakan solusi yang harus menjadi perhatian utama kedepannnya. 6. Ketahanan Pangan Tujuan utama pembangunan ketahanan pangan pada dasarnya adalah pemberdayaan masyarakat dan aparatur agar dapat memaksimalkan sumberdaya pangan untuk memperkokoh keterpenuhan pangan di masyarakat sekaligus mampu mengatasi berbagai permasalahan ketahanan pangan yang mengemuka. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat menjawab 4 hal utama yakni : (1) Ketersediaan pangan yang cukup dalam di tingkat rumah tangga; (2) Distribusi pangan yang lancar dan merata; (3) Konsumsi pangan yang bermutu dan aman untuk meningkatkan SDM, dan (4) ketersediaan cadangan pangan lokal sebagai substitusi beras. 7. Daya Saing Ekonomi Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ± 4.212,51 Km², dengan luas daratan ± 1.031,81 Km². selanjutnya jumlah Penduduk menurut BPS pada tahun 2012 sebanyak 101.492 jiwa dengan komposisi 74,48 persen dengan lapangan usaha tetap yang digeluti dibidang pertanian dan nelayan. Maluku Tenggara

terdiri

dari 68 buah pulau, dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 651,32 km, sehingga juga memiliki luas lahan untuk budi daya dan perikanan tangkap yang sangat besar, selain memilik potensi pariwisata dan perindustrian untuk dikembangkan menjadi sektor-sektor yang dapat mengungkit daya saing ekonomi daerah.


123

Untuk mewujudkan nilai tambah produk pertanian dan kelautan perikanan tersebut diatas, maka telah ditetapkan

rumput laut dan tanaman ubi kayu

(enbal) menjadi kompetensi inti yang terus dikembangkan namun belum secara optimal

memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah. Sehingga dalam

mewujudkan pengembangan komoditas pertanian, perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengefektifkan Masterplan Pengembangan Industri. Potensi tanaman pertanian dan pekerbunan yang dapat dikembangkan seperti ubi kayu, jagung dan kacang tanah, tanaman hortikultura seperti cabe, kubis, kacang panjang serta tanaman kelapa dan pala. Ubi kayu mempunyai prospek yang sangat baik, karena kesesuaian lahan, dan telah diusahakan secara luas oleh

masyarakat,

pengolahannya.

sehingga

Dalam

mudah

mewujudkan

untuk

dikembangkan

peningkatan

produksi

industri pertanian,

diperlukan penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan industri pertanian. Potensi perikanan yang dapat dikembangkan adalah perikanan budidaya dengan luas lahan sebesar 10.175,87 hektar,

perikanan tangkap dengan luas daerah

penangkapan ikan 0 – 4 mil laut sebesar 3.804,17 Km² dan perairan 4-12 mil laut sebesar 4.585,41 Km². Menyadari akan potensi ini, sejak awal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan bahwa pembangunan daerah berbasis kelautan, dimana sektor kelautan dan perikanan harus dapat dikembangkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pengembangan

potensi

kelautan

dan

perikanan,

diperlukan

penguatan

kelembagaan kelompok nelayan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya perikanan, revitalitasi

sistem

penyuluhan

dan

pendampingan,

pengembangan

ketatalaksanaan dengan penyiapan dokumen Penataan Ruang Laut yang meliputi daerah perlindungan, lahan budidaya, zona penangkapan ikan serta zona pelayaran rakyat. Potensi pariwisata Maluku Tenggara sebagai kabupaten kepulauan

dengan

kondisi geografis terdiri atas kawasan pesisir dan pulau pulau kecil, yaitu memiliki panorama dan keindahan alam, serta kekayaan warisan budaya yang mempunyai daya tarik wisata yang sangat potensial. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan pariwisata yang efektif dan peningkatan daya tarik objek wisata.


124

8. Penanganan Lahan Kritis dan Pelestarian Lingkungan Hidup Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan relatif mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman yaitu krisis pangan, krisis air bersih, dan krisis energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu dipadukan dengan penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup termasuk memulihkan lingkungan yang terlanjur rusak. Keterkaitan isu strategis RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 dengan dinamika eksternal disajikan pada Tabel 4.2. Tabel 4.2 Keterkaitan Isu Strategis RPJMD dengan Dinamika Eksternal Isu Strategis Dinamika Internasional (MDGs 20092015) 1) Menanggulangi kemiskinan & kelaparan

Dinamika Nasional (draft RPJMN 2015-2019) 1) Pendidikankesehatan 2)

2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4) Menurunkan angka kematian anak 5) Meningkatkan kesehatan ibu 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya 7) Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup

3) 4) 5)

6) 7)

DinamikaRegional/ Lokal (MP3EI-KE PapuaMaluku 2011-2025)

1) Potensi sumberdaya alam yang berlimpah Penanggulanga (pangan, n Kemiskinan perikanan, energi, & pertambangan) implementasi BPJS 2) Laju pertumbuhan PDRB tinggi Ketahanan namun disparitas Pangan antarwilayah tinggi Ketahanan 3) Investasi yang Energi rendah disebabkan tingginya risiko Pengembangan berusaha & tingkat Infrastruktur/ kepastian usaha konektivitas yang rendah Inovasi 4) Produktivitas teknologi sektor pertanian Pemberantasan belum optimal korupsi yang salah satunya disebabkan keterbatasan sarana pengairan

Lain-lain (MP3KI 2012-2025) 1) Pertumbuhan ekonomi masih belum mampu menyerap tenaga kerja penduduk miskin, seperti di pertanian 2) Pertumbuhan penduduk relatif cukup besar 3) Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang terbatas serta terjadinya perubahan iklim

Lain-lain (RANdalam Menghadapi Perubahan Iklim 20072025) 1) Usaha penanggulan gan kemiskinan 2) Pembangun an ekonomi dan sosial 3) Investasi 4) Perencanaan tata ruang

4) Kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah 5) Laju urbanisasi yang pesat memperparah kemiskinan perkotaan

5) Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung 6) Peningkatan pembangunan penyerapan tenaga


125

8) Mengembangka n kerja sama global utuk pembangunan

ekonomi

kerja sektor formal

6) Jumlah penduduk 7) Masih banyak yang sangat daerah terisolir, rendah dengan dengan akses mobilitas tinggi pelayanan dasar rendah 8) Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang komprehensif 9) Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: disable, berpenyakit kronis, ilegal, dll

Dinamika eksternal yang terkait dengan isu strategis pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 seperti tercantum pada Tabel 4.2 terdiri dari dinamika internasional dalam dokumen MDGs 2009-2015; dinamika nasional dalam draft RPJMN 2015-2019; dinamika regional/lokal dalam dokumen MP3EI koridor ekonomi Papua-Maluku 2011-2025; serta dinamika lainnya dalam dokumen MP3KI 2012-2025 dan dokumen RAN dalam menghadapi perubahan iklim 2007-2025. Keterkaitan isu strategis RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Maluku disajikan pada Tabel 4.3. Tabel 4.3. Keterkaitan Isu Strategis RPJMD dengan Kebijakan Nasional dan ProvinsiMaluku Arah Kebijakan RPJMN 2010Arah Kebijakan Provinsi Maluku 2014 (background study RPJMN 2014-2018) (wilayah Maluku) 1. Pengembangan sentra produksi 1. Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang : komoditas unggulan 1) Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup 2. Penguatan kedaulatan wilayah Kepulauan secara berkelanjutan nasional melalui pendekatan 2) Mengantisipasi laju dan dampak perubahan kesejahteraan dan Keamanan iklim 3. Peningkatan reformasi birokrasi 3) Menciptakan keseimbangan pemanfaatan dan tata kelola ruang wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau 4. Peningkatan kualitas sumber daya kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan manusia untuk mendukung 4) Pengembangan kawasan strategis cepat ketersediaan angkatan kerja tumbuh dan perbatasan berketerampilan dan 5) Pemindahan ibu kota Provinsi Maluku dari berpendidikan tinggi Kota Ambon ke kawasan Makariki 5. Peningkatan harmoni kehidupan 2. Bidang Sosial dan Kependudukan masyarakat dengan kemajemukan 1) Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung agama dan golongan ketersediaan angkatan kerja, berketrampilan, 6. Percepatan pemulihan kondisi dan berpendidikan tinggi serta mempunyai sosial ekonomi masyarakat daya saing 7. Peningkatan ketahanan pangan di 2) Pengendalian kuantitas penduduk tingkat wilayah 3) Perbaikan status gizi masyarakat 8. Pemanfaatan sumberdaya alam 3. Bidang Ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

126

dan lingkungan hidup secara berkelanjutan 9. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam

1) Pengembanan sentra produksi komoditas unggulan 2) Peningkatan ketahanan pangan 3) Peningkatan ekspor 4) Menciptakan iklim investasi yang kondusif 4. Bidang Sarana dan Prasarana 1) Mengembangkan jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi (darat, udara, dan laut) 2) Pengembangan sarana dan prasarana permukiman 3) Memenuhi pasokan energi listrik kepulauan yang berbasis sumberdaya energi alternatif 4) Meningkatkan penyelenggaraan sistem pos dan telekomunikasi

Isu strategis dan permasalahan daerah yang kompleks mustahil dapat ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan. Dunia usaha dan masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, tetapi ditempatkan juga sebagai subyek pembangunan yang memiliki andil besar dalam menggerakkan pembangunan ekonomi daerah. Dengan kemitraan Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat dapat mendukung terciptanya : 1). pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya lokal; 2) peningkatan pendapatan dan penciptaan peluang lapangan kerja; 3). perencanaan yang terintergrasi - baik vertikal dengan horizontal maupun sektoral dan regional (daerah); pemerintahan yang baik (good governance).


127

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 1.1

Visi

Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018 mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005-2025 yaitu Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural. Visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 20132018 yang merupakan tahap ketiga RPJP dirumuskan dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi,permasalahan pembangunan yang dihadapi serta isu strategis.Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 adalah : “Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera“ Terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara sejahtera merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Tenggara. Visi terwujudnya Maluku Tenggara sejahtera mengandung arti : 1. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati pencapaian hasil pembangunan ekonomi secara berkelanjutan yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya upah, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta meningkatnya pendapatan daerah dan berkembangnya investasi. 2. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati tatanan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis sehingga tenaga kerja meningkat produktivitasnya yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi, meningkatnya kapasitas infrastruktur, serta meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, sehingga semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. 1.2

Misi

Visi tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui penetapan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013‐2018, yaitu.

Rencana Pembangunan Menengah Rancangan Akhir Jangka RPJMD 2013 –Daerah 2018Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

129

1. Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa dalam upaya mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera, diperlukan peningkatkan percepatan dan sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK); meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial; menguatkan peran masyarakat adat dan lembaga adat; serta meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang menghargai dan menghormati tatanan sosial-budaya-agama. 2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Misi ini mengandung arti bahwa untuk mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera maka pemerintah daerah berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan birokrasi yang efektif, bersih, mampu dan melayani; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas organisasi; serta meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. 3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Misi ini merupakan upaya untuk : 1) Membangun dan memelihara prasarana dasar seperti jalan dan jembatan, transportasi darat, laut dan udara, telekomunikasi dan informasi, air bersih, listrik, dan prasarana ekonomi lainnya secara merata dan terjangkau di seluruh wilayah berbasis mitigasi bencana dan sesuai dengan RTRW; 2) Meningkatkan infrastruktur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan; 3) Menyediakan dan menata sarana dan prasarana kerja pemerintahan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 4) Membangun ohoi-ohoi dan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan secara optimal potensi lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan spasial. 4. Peningkatan Daya Saing Daerah Misi ini merupakan upaya untuk : 1) Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata; 2) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, nelayan dan petani serta mengembangkan inovasi 3) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang melaksanakan tertib hukum secara berkeadilan; menjamin kepastian hukum; serta Rencana Pembangunan Menengah Rancangan Akhir Jangka RPJMD 2013 –Daerah 2018Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

130

mengembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan wilayah 1.3

Tujuan dan Sasaran

Pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai isu dan permasalahan daerah apabila dilandasi sebuah perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu dan berkesinambungan dapat tercapai apabila visi dan misi pembangunan yang ditetapkan dapat dijabarkan secara fokus kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk itu keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam rangka pelaksanaan misi untuk pencapaian visi perlu dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional, berjangkawaktu dan berkelanjutan. Keterkaitan visi dan misi dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 dapat disajikan pada Tabel berikut. Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan SasaranKabupatenMaluku Tenggara Tahun 2013-2018

VISI: Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera MISI Tujuan 1. Akselerasi 1. Meningkatkan kemampuan dan Pemberdayaan keberdayaan masyarakat Masyarakat 2. Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

Sasaran Meningkatnya Penduduk di atas garis kemiskinan. 1. Meningkatnya produktivitas pertanian 2. Meningkatnya produktivitas peternakan 3. Meningkatnya produktivitas perikanan dan kelautan Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan daerah

3. Meningkatkan ketahanan pangan daerah 4. Meningkatkan fungsi dan peran Meningkatnya kualitas kemitraan dan kelembagaan adat kerjasama dengan lembaga adat 5. Mewujudkan tatanan politik yang bertumpu pada penghormatan terhadap hak asasi manusia

Meningkatnya pembinaan politik berbasis pada Hak Asasi Manusia meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi serta Hak Sosial dan Budaya.

6. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

1. Berkembangnya kegiatan kepemudaan

7. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya

1. Meningkatnya dialog antarumat beragama yang harmonis, rukun dan damai

2. Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan

2. Meningkatnya prestasi bidang seni, budaya dan olah raga 2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur 2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik

Terwujudnya peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah


131

VISI: Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera MISI Tujuan

Sasaran 3. Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang berkualitas 4. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan

3.

4. 5.

6.

7.

8.

3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

1.

2.

5. Terwujudnya peningkatan kualitas regulasi daerah 1. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Ohoi kelembagaan pemerintah ohoi 2. Tersedianya sarana pemerintahan ohoi yang memadai 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pemerintahan ohoi 4. Terwujudnya lembaga pemberdayaan masyarakat ohoi yang berkualitas. Meningkatnya perlindungan perempuan Meningkatkan perlindungan dan dan terpenuhinya hak-hak dasar anak terhadap perempuan dan anak 1. Terwujudnya peningkatan mutu Meningkatkan mutu dan layanan pendidikan dasar dan keterjangkauan pelayanan menengah pendidikan 2. Terwujudnya peningkatan layanan pendidikan anak usia dini 3. Terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat 1. Meningkatnya angka harapan hidup Meningkatkan mutu dan 2. Terwujudnya peningkatan jangkauan keterjangkauan pelayanan dan mutu layanan kesehatan kesehatan dan keluarga reproduksi dan keluarga berencana berencana Meningkatkan kualitas pelayanan Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi Kependudukan dan administrasi kependudukan dan catatan sipil catatan sipil Terwujudnya peningkatan pengawasan Meningkatkan kualitas dan perlindungan konsumen pengawasan dan perlindungan konsumen Meningkatkan kapasitas 1. Tersedianya jaringan jalan dengan infrastruktur dasar berbasis kualitas yang mantap untuk melayani mitigasi pergerakan orang dan barang 2. Tersedianya jaringan penyediaan air minum yang melayani perkotaan dan ohoi 3. Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan 4. Tersedianya sistem pengelolaan prasarana lingkungan permukiman perkotaan 5. Terbangunnya jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairannya 6. Tercapainya peningkatan pemenuhan perumahan layak huni 7. Tercapainya peningakatan pemenuhan jaringan listrik perdesaan 8. Tersedianya sistem transportasi antarmoda dan antarpulau yang memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang 9. Meningkatnya jangkauan jaringan telekomunikasi dan informasi 10. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan sesuai RTRW dan RDTR 11. Tersedianya infrastruktur pencegahan bencana dan perubahan iklim Memperluas penyediaan Terbangunnya prasarana dan sarana infrastruktur ekonomi ekonomi berbasis Pengembangan klaster


132

VISI: Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera MISI Tujuan 3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara efektif, efisien dan ramah lingkungan

4. Peningkatan Daya Saing Daerah

4. Meningkatkan penyediaan prasarana pemerintahan 5. Meningkatkan pembangunan Ohoi 1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah

2.

Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah 3. Meningkatkan pendapatan sektor pariwisata 4. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum

Sasaran 1. Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup 2. Menurunnya beban pencemaran lingkungan Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan Tersedianya sarana dan prasarana Ohoi 1. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat 2. Meningkatnya kesempatan kerja 3. Meningkatnya Koperasi Dan UKM Tercapainya peningkatan pemerataan pembangunan antarwilayah Meningkatnya produktivitas jasa pariwisata Terwujudnya penegakan hukum secara adil, konsisten dan bertanggung jawab


133

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1.

Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan tahunan selama kurun waktu Tahun 2013-2018 yang digunakan untuk mengarahkan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara adalah. 1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014 diarahkan untuk menuntaskan program-program pada tahun sebelumnya dengan lebih menekankan pada penuntasan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD periode sebelumnya. 2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015 diarahkan untuk mempertajam program-program prioritas guna melanjutkan pencapaian sasaran tahun sebelumnya dengan tetap menekankan pemerataan pembangunan di Pulau Kei Besar. 3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 memastikan kesinambungan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun pertama dan tahun kedua serta melanjutkan penguatan terhadap program-program tersebut sekaligus mempercepatnya dengan tetap menekankan pemerataan pembangunan. 4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 merupakan tahun pemantapan program-program yang telah dilaksanakan sekaligus memperbaiki dan menyempurnakan program-program pada tahun-tahun sebelumnya. 5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018 merupakan tahun terakhir untuk mencapai terwujudnya Kabupaten Tenggara sejahtera. Pada tahun ini diharapkan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara telah dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dalam tatanan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis. Capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan jangka menengah pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025. Arah kebijakan berdasarkan tahapan tahun pelaksanaan RPJMD Tahun 20132018 disajikan dalam Tabel 6.1. Berdasarkan arah kebijakan tahunan di atas, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (2013-2018) untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel 6.2; Tabel 6.3; Tabel 6.4; dan Tabel 6.5.


137

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 Tujuan 1. Meningkatkan

kemampuan dan keberdayaan masyarakat

Sasaran 1.

Meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan

Strategi

Arah kebijakan

1. Mendorong pemenuhan hak dasar

1. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin 2. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin 3. Penyediaan pangan bagi masyarakat miskin. 4. Rehabilitasi serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin Pengembangan programprogram pro masyarakat miskin

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 3. Meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial 2.

Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

1. Meningkatnya produktivitas pertanian

1. Mengembangkan agribisnis berbasis komoditas unggulan

2. Meningkatkan kapasitas petani

2. 3.

3. Meningkatkan ketahanan pangan daerah

Meningkatnya produktivitas peternakan Meningkatnya produktivitas perikanan dan kelautan

Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan daerah

Meningkatkan produksi peternakan 1.

Mengembangkan minapolitan berbasis komoditas unggulan

2.

Meningkatkan kapasitas nelayan

Memantapkan ketersediaan pangan daerah


Pengembangan dan pengembangan sistem perlindungan dan jaminan sosial 2. Pengembangan produksi pertanian 3. Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur 4. Pengembangan pusat pembibitan dan perbenihan 5. Peningkatan Rehabilitasi sumberdaya hutan dan lahan serta Peningkatan Penanganan Perlundungan hutan 1. Peningkatan keterampilan petani 2. Pengembangan kelompok petani 3. Revitalisasi penyuluhan pertanian Pengembangan produksi peternakan Pengembangan produksi kelautan dan perikanan 1. Peningkatan keterampilan nelayan 2. Pengembangan kelompok nelayan 3. Revitalisasi penyuluhan perikanan dan kehutanan 4. Pengembangan pusatpusat pendidikan dan latihan 1. Peningkatan Ketahanan Pangan

138

4.

Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan adat

Meningkatnya kualitas kemitraan dan kerjaama dengan lembaga adat

Meningkatkan partisipasi lembaga adat

5.

Mewujudkan tatanan politik yang bertumpu pada penghormatan terhadap hak asasi manusia


Mengembangkan kerjasama dan kemitraan antarpelaku politik

6.

Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

1. Berkembangnya kegiatan kepemudaan

Mengembangkan organisasi dan lembaga kepemudaan

2. Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan

Mengembangkan lembaga dan organisasi perempuan

7.

Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya

1. Meningkatnya dialog antarumat beragama yang harmonis, rukun dan damai

Mengembangkan doalog antartokoh agama

2. Meningkatnya prestasi bidang seni, budaya dan olahraga

Mengembangkan semangat dan apresiasi seni, budaya dan olahraga

2. Pengembangan system distribusi pangan 3. Pengendalian ketahanan pangan Pengembangan kerja sama, dialog dan kemitraan pemerintah dengan lembaga adat 1. Pengembangan kerjasama, dialog dan kemitraan pemerintah, partai politik dan masyarakat sipil 2. Peningkatan peran masyarakat sipil 1. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan 2. Penumbuhan jiwa kewirausahaan dan kecakapan pemuda 3. Pembinaan pamuka dan karang taruna 4. Pengembangan bakat olahraga pemuda 1. Pengembangan kapasitas organisasi perempuan 2. Pengembangan forum dialog dan kerjasama perempuan 1. Peningkatan pemahaman tentang toleransi kehidupan beragama 2. Pengembangan forum dialog bersama antar pemeluk agama 1. Peningkatan prasarana dan sarana seni dan budaya 2. Pengembangan festival seni dan budaya 3. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga 4. Pengembangan kegiatan olahraga

Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur

Sasaran Terwujudnya peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur

Strategi

Arah kebijakan

1. Melaksanakan/mengik 1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis utkan aparatur dalam kompetensi Diklat dan Bimtek 2. Pengembangan pengelolaan diklat satu pintu 2. Mendorong terciptanya 1. Penataan system rekrutmen aparatur sipil reformasi birokrasi negara yang bersih dan 2. Peningkatan melayani. kesejahteraan aparatur


139

Tujuan

2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

3. Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang berkualitas

4. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan

Strategi

Arah kebijakan

3. Peningkatan disiplin pegawai 4. Penataan dan distribusi aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi jabatan Meningkatkan kinerja 1. Penataan dan birokrasi dan layanan penguatan Unit Kerja publik yang responsif, Pelayanan Satu Pintu transparan, dan 2. Penguatan kecamatan akuntabel dalam pelayanan publik 3. Penataan dan penguatan kelembagaan SKPD 4. Peningkatan koordinasi antar SKPD 5. Peningkatan kualitas fungsi hubungan masyarakat 6. Peningkatan kualitas pengadaan tanah sesuai kebutuhan daerah 7. Peningkatan koordinasi kesejahteraan rakyat 8. Penguatan koordinasi pengembangan ekonomi daerah 9. Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian admnistrasi pembangunan daerah 10.Peningkatan kualitas pengolaan kearsipan 11.Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Meningkatkan kualitas 1. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan perencanaan dan daerah, optimalisasi penganggaran berbasis pemanfaatan aset daerah, kinerja dan optimalisasi 2. Peningkatan pendapatan daerah. pendapatan daerah 3. Revitalisasi pengelolaan keuangan SKPD 4. penataan pengelolaan aset daerah 1. Peningkatan mutu Mengembangkan sistem laporan kinerja pengendalian dan keuangan daerah evaluasi kinerja yang 2. Peningkatan kualitas maju berbasis teknologi sistem pengawasan informasi internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 3. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1. Peningkatan kualitas Mengembangkan sistim data dan informasi dan mekanisme berdasarkan penelitian perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan 3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi daerah


140

Tujuan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah ohoi

Sasaran

5. Terwujudnya peningkatan kualitas regulasi daerah 1. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Ohoi 2. Tersedianya sarana pemerintahan ohoi yang memadai 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ohoi

4. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak 5. Meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan pendidikan

Strategi

Meningkatkan kualitas kerangka regulasi daerah Melaksanakan/mengikut sertakan Aparatur pemerintahan ohoi dalam Diklat dan Bintek Mendorong penyediaan sarana pemerintahan ohoi Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ohoi

4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Sosial Budaya 5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Pemantapan kapasitas legislasi daerah Pelaksanaan Diklat/ Bintek Pemerintahan Ohoi

4. Terwujudnya lembaga pemberdayaan masyarakat ohoi yang berkualitas.

Meningkatkan kelembagaan ekonomi ohoi

Penyediaan sarana pendukung pemerintahan ohoi Peningkatan kapasitas pemerintah ohoi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan ohoi 1. Pembentukan LPMO (lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ohoi)

Meningkatnya perlindungan perempuan dan terpenuhinya hak – hak dasar anak 1. Terwujudnya peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah

Melindungi kaum perempuan dan dan anak dari tindakan kekerasan

2. Peningkataan pemanfaatan teknologi tepatguna Penanganan masalah kekerasan dalam rumahtangga

1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah

Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini

1. Pengembangan pendidikan dasar dan menengah 2. Pengembangan pendidikan kejuruan 3. Pengembangan pendidikan luar biasa 4. Pengembangan pendidikan Paket Kejar lembaga pendidikan lainnya 5. Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan 1. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan 2. Perbaikan manajemen pendidikan 1. peningkatan pembinaan pendidikan anak usia dini

Mengembangkan budaya membaca

Pengembangan perpustakaan daerah

2. Meningkatkan mutu layanan dan tata kelola Pendidikan dasar dan menengah

6. Meningkatkan mutu dan

Arah kebijakan

2. Terwujudnya peningkatan layanan pendidikan anak usia dini 3. Terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat 1. Meningkatnya angka harapan hidup

1. Meningkatkan kemudahan dan


1. Pengintegrasian jaminan kesehatan

141

Tujuan

Sasaran

keterjangkauan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana

Strategi kemampuan mengakses kesehatan bagi masyarakat

2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang gizi 3. Mengembangkan pola hidup sehat dan bersih 4. Meningkatkan jangkauan dan mutu layanan kesehatan rujukan 2. Terwujudnya peningkatan jangkauan dan mutu layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana

Meningkatkan jumlah, mutu layanan dan jaringan keluarga berencana

7. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan dan catatan sipil

Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Mengembangkan kerja sama pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan kecamatan

8. Miningkatkan kualitas pengawasan dan perlindungan konsumen

Terwujudnya peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen

Meningkatkan pengawasan barang dan jasa yang beredar dan pelaksanaan tera-tera ulang UTTP


Arah kebijakan masyarakat daerah (Jamkesda) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2. Penyediaan prasarana dan sarana Puskemas dan jaringannya 1. Peningkatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu 2. Peningkatan peran kader kesehatan Ohoi Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 1.Pengembangan fasilitas dan pelayanan kesehatan RSUD 2.Peningkatan kerjasama dengan swasta 1.Revitalisasi Pos Pelayanan Keluarga Berencana 2.Peningkatan peran penyuluh lapangan dan kader 3.Peningkatan mutu dan layanan kesehatan reproduksi 1.Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 2.Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pencatatan sipil 3.Pengembangan data dan informasi kependudukan Peningkatann kualiatas pengawasan barang dan jasa

142

Tabel 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar berbasis mitigasi

Sasaran

Strategi

1. Tersedianya jaringan jalan dengan kualitas yang mantap untuk melayani pergerakan orang dan barang

Membangun, meningkatkan, dan memelihara jaringan jalan dan pendukungnya

2. Tersedianya jaringan penyediaan air minum yang melayani perkotaan dan ohoi

Mengembangkan system pelayanan air minum perkotaan dan ohoi

3. Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan 4. Tersedianya sistem pengelolaan prasarana lingkungan permukiman perkotaan

Mengurangi jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase Mengembangkan sistem pengelolaan prasarana permukiman perkotaan yang sehat, bersih, dan nyaman

5. Terbangunnya jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairannya 6. Tercapainya peningkatan pemenuhan perumahan layak huni

Mengembangkan jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi dan jaringannya

7. Tercapainya peningakatan pemenuhan jaringan listrik perdesaan

Membangun jaringan listrik perdesaan

8. Tersedianya sistem transportasi antarmoda dan antarpulau yang memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang

Mengembangkan sistem transportasi terpadu

Membangun dan merehabilitasi perumahan layak huni


Arah kebijakan 1. Pembangunan dan perbaikan trase jalan dan jembatan dari dan ke pusat kegiatan serta jalan lingkar Pulau Kei Besar 2. Peningkatan kualitas jaringan jalan baik dari aspek aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan 3. Pembangunan jalan poros ohoi secara bertahap 4. Pembangunan jalan lingkungan pemukiman perkotaan 1. Peningkatan cakupan layanan jaringan air minum perkotaan dan ohoi 2. Pengembangan dan pengolahan air baku Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

1. Pembangunan sarana dan prasarana publik dalam lingkungan permukiman perkotaan 2. Peningkatan pelayanan sistem prasarana persampahan 3. Pembangunan sistem pengolahan air limbah Pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi Pembangunan, peningkatan, penataan permukiman dan penyediaan rumah layak huni yang terjangkau 1. Pembangunan jaringan listrik pada daerahdaerah yang belum terjangkau layanan listrik 2. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya energi alternatif untuk pembangkit listrik (surya, mikrohidro, dll) 1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi 2. Peningkatan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas

143

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan 3. Pengembangan pelabuhan komersial/container UfMaar

9. Meningkatnya jangkauan jaringan telekomunikasi dan informasi 10. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan sesuai RTRW dan RDTR

11. Tersedianya infrastruktur pencegahan bencana dan perubahan iklim

Memperluas jangkauan 1. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan kerjasama kemitraan informasi dengan penyedia jasa 2. Pengembangan sistem jaringan informasi Pemerintahan Daerah Melaksanakan Rencana 1. Penguatan Tata Ruang Wilayah secara kelembagaan dan konsisten pengembangan sistem informasi berbasis spasial 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang 3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang 4. Pencegahan penyalahgunaan tata ruang Membangun infrastruktur Pembangunan dan pencegahan bencana dan revitalisasi sarana dan perubahan iklim prasarana Penanggulangan bencana

2. Memperluas penyediaan infrastruktur ekonomi

Terbangunnya prasarana dan sarana ekonomi berbasis Pengembangan klaster

Mengembangkan sarana dan prasarana ekonomi

3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara efektif, efisien dan ramah lingkungan

1. Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

1. Membangun sistem pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan 2. Mempertahankan daya dukung lingkungan hidup

4. Meningkatkan penyediaan prasarana pemerintahan 5. Meningkatkan pembangunan Ohoi

2. Menurunnya beban pencemaran lingkungan

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran

Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan

Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Ohoi

Tersedianya sarana dan prasarana Ohoi


1. Pembangunan dan pemeliharaan pasar 2. Pengembangan kemitraan dan pelayanan perbankan/lembaga keuangan non bank 1. Pengembangan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu 2. Penguatan kelembagaan 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Penanganan lahan kritis 3. Pengembangan dan pelestarian kawasan konservasi 4. Mitigasi atas perubahan iklim Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian Pembangunan kantor pemerintah kabupaten Pembangunan balai dan kantor ohoi

144

Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 Tujuan 1.

Memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran 1. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

Strategi 1. Mengembangkan usaha industry kerajinan masyarakat

2. Mendorong investasi di bidang industri pengolahan komoditas uunggulan daerah (rumput laut dan enbal)

Arah kebijakan 1. Pengembangan Klasterklaster industry masyarakat 2. Penguatan permodalan usaha-usaha produktif masyarakat 3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha 4. Peningkatan akses pasar 1. Pengembangan informasi investasi daerah 2. Peningkatan promosi dan kerja sama investasi 3. Pemberian kemudahan perijinan investasi 4. Peningkatan standar mutu produk industri pengolahan

3. Mendorong penciptaan lapangan kerja baru

1. Pengembangan perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan 2. Pengembangan system informasi bursa kerja 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja

2. Meningkatnya kesempatan kerja

Mendorong penciptaan lapangan kerja baru

4. Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja 1. Pengembangan perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan 2. Pengembangan system informasi bursa kerja 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja

2. Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah 3. Meningkatkan pendapatan sektor pariwisata

3. Meningkatnya Koperasi Dan UKM

Mendorong pertumbuhan koperasi dan UKM

Tercapainya peningkatan pemerataan pembangunan antarwilayah Meningkatnya produktivitas jasa pariwisata

Mendorong pengembangan investasi daerah

1. Mendorong pengembangan destinasi dan obyek wisata


4. Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja 1. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha besar 2. Pengembangan usaha koperasi dan UKM Penyediaan prasarana dan sarana pendukung investasi. 1. Penataan dan pengembangan obyekobyek dan atraksi wisata 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata

145

Tujuan

Sasaran

Strategi 2. Mendorong investasi di bidang parwisata

3. Meningkatkan mutu layanan wisata

4. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum

Terwujudnya penegakan hukum secara adil, konsisten dan bertanggung jawab

1. Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum 2.Melaksanakan pemberian sanksi dan advokasi hukum secara tegas, konsisten, adil dan bertanggung jawab


Arah kebijakan Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha Pariwisata Pengembangan pengetahuan dan keterampilan pelaku wisata Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan dan penegakan hukum

146

6.2.

Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 dan RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 20052025, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam lima tahun mendatang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi kelautan, pertanian, dan pariwisata dengan perimbangan pembangunan antarpulau, pertimbangan kelestarian budaya dan kearifan lokal serta ekosistem yang berkelanjutan. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, pengembangan pola ruang wilayah diarahkan pada 1) pengembangan Pusat Kegiatan Lokal(PKL) di perkotaan Elat;2) pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) di perkotaan Langgur;3) pengembangan pusat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan Rumat, perkotaan Weduar, perkotaan Ohoiradan perkotaan Holat; serta 4) pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Danar, Debut, Ngilngof, Ohoidertutu, Ngafan, Larat, Yamtel, Banda Ely, Watlaar, Ad, Ohoiraut. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara didasarkan atas arahan pengembangan sistem pusat pelayanan sesuai RTRW Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2012-2032, yaitu sebagai berikut : 1. Wilayah pengembangan Langgur-Rumat, meliputi sebagian Kecamatan Kei Kecil dan Kei Kecil Timur yang berpusat di Langgur diarahkan sebagai pusat pelayanan kegiatan pengembangan perkotaan, pelayanan jasa, pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, budidaya perikanan, pertanian, pariwisata, kehutanan dan industri; 2. Wilayah pengembangan Elat-Holat, meliputi Kecamatan Kei Besar dan Kei Besar Utara Timur, berpusat di Elat diarahkan sebagai pusat pelayanan kegiatan pertanian, kelautan dan perikanan, perkebunan, dan pariwisata budaya; 3. Wilayah pengembangan Weduar, meliputi Kecamatan Kei Besar Selatan yang berpusat di Weduar diarahkan sebagai pusat pelayanan kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan pariwisata; dan 4. Wilayah pengembangan Ohoira, meliputi sebagian Kecamatan Kei Kecil dan Kei Kecil Barat, berpusat di Ohoira diarahkan sebagai pusat pelayanan kegiatan pertanian, kelautan dan perikanan, perkebunan, dan pariwisata bahari dan budaya. Kebijakan dan strategi yang dijadikan pedoman masing-masing kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pelayanan selama kurun waktu 2012-2032adalah : 1. Kebijakan pengembangan potensi kelautan, pertanian, dan pariwisata, dengan strategi 1) mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; 2) meningkatkan iklim investasi yang kondusif;


147

3) mengelolah dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; 4) mengoptimalkan promosi peluang investasi; serta 5) meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya di darat dan laut. 2. Kebijakan pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarpulau dan antarkawasan, dengan strategi 1) memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan; 2) meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; serta 3) meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi. 3. Kebijakan pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa, dengan strategi 1) mengembangkan penerapan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat; dan 2) melestarikan situs warisan budaya. 4. Kebijakan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana, dengan strategi 1) menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami serta badai dan rob; 2) mengembangkan perencanaan sesuai zona kerawanan bencana; 3) mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah; 4) mengembangkan sistem mitigasi bencana; 5) mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; serta 6) mengembangkan sistem penanganan pasca bencana. 5. Kebijakan pemantapan fungsi perkotaan sesuai dengan struktur dan hirarkinya, dengan strategi 1) memantapkan dan mengembangkan potensi perkotaan Langgur sebagai ibukota kabupaten; 2) mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan agar lebih efektif dalam melayani pengembangan wilayah sekitarnya; 3) mengembangkan pusat kegiatan baru untuk menunjang pemerataan pengembangan wilayah; 4) menetapkan fungsi kawasan perkotaan sesuai dengan pelayanannya; 5) menetapkan kegiatan utama pada pusat-pusat kegiatan agar masing-masing dapat berkembang sesuai potensinya; 6) meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan ohoi/desa-desa sekitarnya untuk mendukung percepatan pertumbuhan wilayah; 7) meningkatkan potensi kawasan perdesaan sebagai sentra produksi unggulan; serta 8) meningkatkan sistem perdesaan agar permukiman perdesaan lebih mendekati pusat–pusat pengembangan wilayah. 6. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan dapat mendukung sistem kegiatan antarpulau, dengan strategi 1) meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana serta keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara untuk mendukung akses internal maupun eksternal wilayah kabupaten; 2) meningkatkan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara hingga ke pulau-pulau kecil yang berpenghuni, terutama yang menghubungkan Pulau Kei Kecil dan KeiBesar; 3) membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan


148

pusat pertumbuhan wilayah; 4) meningkatkan pelayanan jaringan dan telekomunikasi diseluruh wilayah hingga ke ohoi/desa-desa terpencil; 5) meningkatkan jaringan energi di seluruh wilayah dan memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif secara optimal serta berdaya guna, dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; 6) meningkatkan pelayanan sumber daya air di seluruh wilayah hingga ke ohoi/desa–desa terpencil; 7) menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata; serta 8) meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya. 7. Kebijakan pemeliharaan dan perwujudan kelestarian ekosistem pulau kecil dengan strategi 1) melestarikan kawasan yang berfungsi lindung; 2) mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; 3) meningkatkan kemampuan ekosistem pulau dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; serta 4) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan berfungsi lindung secara bijaksana untuk menjamin keberlanjutan ekosistem pulau. 8. Kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dengan strategi 1) menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; 2) meningkatkan kemampuan ekosistem pulau dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; 3) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan keseimbangan ekosistem pulau terganggu; 4) mengelola sumber daya alam darat dan laut tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; serta 5) mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana. 9. Kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan strategi 1) mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; 2) mengembangkan kegiatan budidaya sesuai dengan dayadukung ekosistem pulau, dengan titik berat pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata; serta 3) mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.


149

10. Kebijakan pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya setempat, dengan strategi 1) menetapkan kawasan strategis yang berfungsi lindung; 2) mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; 3) mengendalikan prasarana dan sarana di dalam dan disekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya; 4) mengoptimalkan kegiatan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; serta meningkatkan fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang didalam dan di sekitar kawasan strategis.


150


151

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat melalui empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut. 1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan, diarahkan pada: 1) peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Maluku Tenggara; 2) peningkatan derajat dan kualitas pendidikan dan kesehatan secara merata di setiap kecamatan; 3) pengembangan infrastruktur wilayah untuk mendorong percepatan pertumbuhan investasi dan kegiatan produksi pada berbagai sektor, serta memperkuat keterkaitan antarsektor dan antardaerah dalam suatu sistem ekonomi daerah; 4) pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat; 5) peningkatkan daya saing daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang makin berkualitas dan berkelanjutan disertai dengan penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. 2. Kebijakan pada perspektif proses internal, diarahkan pada perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta penciptaan keadilan ekonomi, politik dan hukum. 3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan, diarahkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi; peningkatan kualitas sumberdaya manusia; pengembangan pola karier yang terbuka; serta penerapan sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagipeningkatan kinerja kelembagaan pemerintah. 4. Kebijakan pada perspektif keuangan, diarahkan pada penerapan sistem on-line dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah guna penerapan transparansi untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); pelaksanaan politik anggaran secara efisien, efektif dan proporsional; serta meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan tersaji pada Tabel 7.1; Tabel 7.2; Tabel 7.3, dan Tabel 7.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 – 2018

151

Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1 1

2

3

4 1. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin 2. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin 3. Penyediaan jaminan kesejahteran masyarakat miskin

Meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan

1. Mendorong pemenuhan hak dasar

4. Rehabilitasi serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

3. Meningkatkan

Pengembangan program-program pro masyarakat miskin

pengembangan sistem perlindungan

Indikator Kinerja (outcome) 5 Persentase siswa miskin yang mendapat beasiswa Cakupan pelayanan jaminan kesehatan dasar masyarakat miskin Jumlah Masyarakat miskin pedesaan yang terpenuhi kebutuhan pokoknya Jumlah keluarga Prasejahtera dan keluarga sejahtera I Jumlah rumah masyarakat miskin yang direhabilitasi/dibangun Persentase rumah layak huni Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Jumlah PMKS yang terampil

Persentase penduduk miskin yang terlibat dalam kegiatan PNPM atau kegatan pro masyarakat miskin lainnya Jumlah RTSM yang mendapat bantuan 152

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 70 % 90 %

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggungja wab

8 Program Pendidikan Wajar 12 tahun

9 Pendidikan

10 Dinas PK

Kesehatan

Dinkes

100 %

100%

Program Pelayanan penduduk miskin

7949

5949

Pemberdayaan Masyarakat dan desa

BPMPD

77,32

74,44

Program Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat Miskin di Pedesaan Program peningkatan kesejahteraan keluarga

Keluarga Berencana

BP3AKB

-

400

Sosial

46,97 %

47,48 %

Dinas Sosnakertran s PUP2E

29 Kelompo k

79 Kelompo k

Rogram pemberdayaan sosial dan penanganan fakir mmiskin Program pengembangan perumahan Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

14

40

60 %

85 %

2421

1000

Program Pendidikan, Pelatihan, pemeliharaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Program Penanggulangan Kemiskinan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pekerjaan Umum Sosial

Dinas Sosnakertran s

Sosial

Dinas Sosnakertran s

Pemberdayaan Masyarakat dan desa

BPMPD

Sosial

Dinas Sosnakertran

No

Sasaran

Strategi

1

2

3 upaya perlindungan dan jaminan sosial

2

Meningkatnya produktivitas pertanian

1. Mengembangka n agribisnis berbasis komoditas unggulan

Arah kebijakan 4 dan jaminan sosial

1. Pengembangan produksi pertanian

Indikator Kinerja (outcome) 5 jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan jumlah produksi pertanian

Pendapatan Rata-rata Petani (Ribu Rupah)

2. Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 150 org

235 org

3780 Ton 9720 Ton


Bidang Urusan

8

9

Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Sosial

Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan

2000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pertanian

Jumlah sarana prasaran pengolahan dan produksi

5

10

Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi pertanian

Pertanian

jumlah potensi sumberdaya hutan yang dimanfaatkan

926,69 m3

553,75 m3

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kehutanan

Luas lahan produksi perkebunan

2968,67 ha

5018,67 ha

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Kehutanan

Panjang Jalan Produksi

28,4 Km

34,4 Km


Kehutanan

20 Km

Program peningkatan produksi pertanian

Petanian

18 Unit

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Kehutanan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kehutanan

3. Pengembangan pusat pembibitan dan perbenihan

Jumlah teknologi pasca panen

4. Peningkatan Rehabilitasi sumberdaya hutan

Cakupan hutan dan lahan kritis yang tertangani 153

3 Unit

13816,67 20066,67 ha ha

10 s Dinas Sosnakertran s

Pertanian

800

Panjang Jalan Usaha tani


No

Sasaran

Strategi

1

2

3

Arah kebijakan 4 dan lahan serta Peningkatan Penanganan Perlundungan hutan

Indikator Kinerja (outcome) 5

Luah areal kebakaran hutan Cakupan perlindungan dan KSDH 2. Meningkatkan kapasitas petani

3

Meningkatnya produktivitas peternakan

Meningkatkan produksi peternakan

Meningkatnya produktivitas perikanan dan

1. Mengembangka n minapolitan berbasis

25 Ha

10 ha

6 11 Kecamata Kecamata n n

Bidang Urusan

8

9

10 Perkebunan

Program Perlindungan dan Konservasi Hutan

Kehutanan

Program perlindungan dan konservasi SDH

Kehutanan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Peternakan Badan Penyuluhan

Jumlah kelompok tani yang dibina

15 Klp

75 Klp

Program Peningkatan Kesejah teraan Petani

Kehutanan

2. Pengembangan kelompok petani

Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian

60

60


Pertanian

3. Revitalisasi penyuluhan pertanian

jumlah kegiatan penyuluhan

45

45

Program pengembangan system penyuluhan

Penyuluhan

Rasio penyuluh per satuan kelopok tani Persentase data dan informasi penyuluhan yang diakses masyarakat

1:5

1:3

Penyuluhan

100 %

100 %

Program pemberdayaan penyuluh Pengembangan data dan informasi penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan

Populasi ternak

35684

61310

Program peningkatan hasil produksi peternaan

Peternakan

80 %

95 %

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Peternakan

53,771

373,154

Pengembangan produksi peternakan

1. Pengembangan produksi kelautan dan perikanan

Jumlah Produksi perikanan budidaya(ton)

154



1. Peningkatan keterampilan petani

Persentase ternak berpenyakit menular tertangani 4

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7

Program pengembangan budidaya perikanan

Penyuluhan

Kelautan dan Perikanan

Badan Penyuluhan Badan Penyuluhan

Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan DKP

No 1

Sasaran 2 kelautan

Strategi 3 komoditas unggulan

Arah kebijakan

Indikator Kinerja (outcome)

4

5

Jumlah peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)

2. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur 3. Pengembangan pusat pembibitan dan perbenihan 4. Pengadaan peralatan budidaya perikanan

2. Meningkatkan kapasitas nelayan

1. Peningkatan keterampilan nelayan 2. Pengembangan kelompok nelayan

5

Terwujudnya

Memantapkan

3. Revitalisasi penyuluhan perikanan dan kehutanan 4. Pengembangan pusat-pusat pendidikan dan latihan 1. Peningkatan



Bidang Urusan

8

9

SKPD Penanggungja wab 10

61995

62398,69

Program pengembangan perikanan Tangkap


DKP

Jumlah nilai produksi yang dipasarkan (ton)

6717

50694


DKP

Jumah ohoi yang memiliki kelompok pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Jumlah desa pesisir tangguh

26 Ohoi

28 Ohoi


DKP

-

9


DKP

jumlah kelompok budidaya perikanan yang diberdayakan

-

360

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Program pengembangan budidaya perikanan


DKP

jumlah kelompok perikanan tangkap yang diberdayakan Jumlah masyarakat yang dilatih

-

420

Program pengembangan perikanan tangkap


DKP

370

2218


DKP

Jumlah rumahtangga miskin yang diberdayakan jumlah kegiatan penyuluhan perikanan

290

1770


DKP

45

45

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program pengembangan system penyuluhan

Penyuluhan

Badan Penyuluhan

fasilitas pelatihan nelayan

Ada

Ada

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir


DKP

Ketahanan

BKPD

Ketersediaan energi 155

Kecukupa Kecukupa Program peningkatan

No 1

Sasaran 2 peningkatan ketahanan pangan daerah

Strategi 3 ketersediaan pangan daerah

Arah kebijakan 4 Ketahanan Pangan

2. Pengembangan system distribusi pangan

6

Meningkatnya kualitas kmitraan dan kerjasama dengan lembaga adat

Meningkatkan partisipasi lembaga adat

7


Mengembangkan kerjasama dan kemitraan antarpelaku politik

Berkembangnya kegiatan kepemudaan

Mengembangkan organisasi dan lembaga kepemudaan

8

3. Pengendalian ketahanan pangan Pengembangan kerja sama, dialog dan kemitraan pemerintah dengan lembaga adat

Indikator Kinerja (outcome) 5 perkapita minimal 2200 (Kkal/hari) dan protein per kappita sebesar 57 gr/Hari Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Jumlah ohoi mandiri pangan

Capaian Kondisi Awal 6 n energi 80 %, protein 58 gr/Hari 89 %

Kinerja Kondisi Akhir 7 n energi 90 %, protein 58 gr/Hari 90 %

Program Pembangunan Daerah 8 ketahanan pangan

BKPD

Programpemantapan ketersediaan pangan dan rawann pangan Program Pengembangan nilai budaya

Ketahanan Pangan

BKPD

Kebudayaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri

Kesbanglinm as

Program pendidikan politik masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri Pemuda dan Olahraga

Kesbanglinm as

Pemuda dan Olahraga

Dikpora

Pemuda dan Olahraga

Dikpora

Pemuda dan Olahraga

Dikpora

Jumlah kegiatan forum dialog dengan pemangku adat

8 Kali

30 Kali

1. Pengembangan kerjasama, dialog dan kemitraan pemerintah, partai politik dan masyarakat sipil 2. Peningkatan peran masyarakat sipil

jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah

2 Kali

10 Kali

2

10

1. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan 2. Penumbuhan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Jumlah kegiatan kepemudaan

63

321

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Persentase usaha milik organisasi kepemudaan

-

8

Jumlah Kegiatan Kepramukaan

5

25

17

17

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pembinaan Kepramukaan dan Karang taruna Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Jumlah organisasi Olahraga 156

10

Ketahanan Pangan

14 ohoi

3. Pembinaan pramuka dan karang taruna 4. Pengembangan Bakat Olahraga

9 Pangan


Program pengembangan system distribusi pangan

9 Ohoi

Jumlah LSM, Ormas dan OKP yang dibina

Bidang Urusan

Dikpora

No

Sasaran

Strategi

1

2

3

9

Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan

1. 10

2. 11

Mengembangkan lembaga dan organisasi perempuan

Meningkatnya dialog antarumat beragama yang harmonis, rukun dan damai

Mengembangkan doalog antartokoh agama

Meningkatnya prestasi bidang seni, budaya dan olah raga

Mengembangkan semangat dan apresiasi seni, budaya dan olah raga

Arah kebijakan





Bidang Urusan

8

9

10

Program penguatan kelembagaan pangarus utamaan gendr dan anak Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Pemberdayaan Perempuan dan anak Pemberdayaan Masyarakat dan desa

BP3AKB

4 Pemuda 1. Pengembangan kapasitas organisasi perempuan

Persentase pembinaan organisasi perempuan

80 %

100 %

Jumlah Organsasi Perempuan perdesaan yang aktif

84%

94 %

2. Pengembangan forum dialog dan kerjasama perempuan

Rasio partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintahan

59,45 %

67,26 %

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan anak

BP3AKB

1. Peningkatan pemahaman tentang toleransi kehidupan beragama 2. Pengembangan forum dialog bersama antar pemeluk agama 1. Peningkatan prasarana dan sarana seni dan budaya 2. Pengembangan festival seni dan budaya 3. Peningkatan prasarana dan sarana olah raga 4. Pengembangan kegiatan olah raga

Jumlah dialog antar umat beragama

2

2


Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri

Kesbanglinm as

jumlah kegiatan forum KUB

6

6


Kesbanglinm as

Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan

80%

100%

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri Kebudayaan

Dinas Budpar

Jumlah sanggar budaya

46

190

Program Pengelolaan Keragaman budaya

Kebudayaan

Dinas Budpar

2

2

Pemuda dan Olahraga

Dikpora

6 kegiatan

30 kegiatan

Program peningkatan sarana prasarana olahraga Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Pemuda dan Olahraga

Dikpora

Jumlah Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) Jumlah kegiatan pertandingan Olahraga

157

BPMPD

Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 No 1 1

Sasaran 2 Terwujudnya peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur

Strategi

Arah kebijakan

3

4 1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi 2. Pengembangan pengelolaan diklat satu pintu

1. Melaksanakan/ mengikutkan aparatur dalam Diklat dan Bimtek

2. Mendorong terciptanya reformasi birokrasi yang bersih dan melayani.

1. Penataan system rekrutmen aparatur sipil negara 2. Peningkatan kesejahteraan aparatur 3. Peningkatan disiplin pegawai 4. Penataan dan distribusi aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi jabatan

2

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Meningkatkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel

1. Penataan dan penguatana Unit Kerja Pelayanan Satu Pintu 2. Penguatan kecamatan dalam pelayanan publik

Indikator Kinerja (outcome) 5 Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan kedinasan Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi persyaratan kompetensi Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan Formal Persentase data dan informasi aparatur yang dapat diakses Tersedianya instrumen kesejahteraan aparatur Jumlah Aparatur pindah/purna tugas yang difasilitasi Persentase rate-rata penurunan pelanggaran disiplin aparatur Persentase pengisian formasi Jabatan tinggi, administrasi, pengawas dan fungsional Jumlah penyelesaian dokumen/produk kepegawaian Persentase Izin yang dikeluarkan tepat waktu tingkat efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik

158

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 209 229

365

1190

46

297

100 %

100 %

100 %

100 %

55

445

4,34 %

3%

76 %

87 %

8605 Dok

22446 Dok

70 %

100 %

60 %

100 %


Bidang Urusan

SKPD Penanggungjawab

8 Program Pendidikan kedinasan

9 Kepegawaian

10 BKD

Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Program Penataan system informasi manejemen kepegawaian Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Program Peningkatan disiplin Apararatur

Kepegawaian

BKD/ Semua SKPD

Kepegawaian

BKD

Kepegawaian

BKD

Kepegawaian

BKD

Kepegawaian

BKD

Kepegawaian

BKD

Program Perencanaan dan Mutasi Aparatur

Kepegawaian

BKD

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Program Pelayanan Perizinan

Kepegawaian

BKD

program pelayanan masyarakat

Otonomi Daerah Otonomi daerah

PTSP

Kecamatan

No

Sasaran

Strategi

1

2

3

Arah kebijakan 4 3. Penataan dan penguatan kelembagaan SKPD

4. Peningkatan koordinasi antar SKPD 5. Peningkatan kualitas fungsi hubungan masyarakat

6. Peningkatan kualitas pengadaan tanah sesuai kebutuhan pemerintah daerah 7. Peningkatan koordinasi kesejahteraan rakyat 8. Penguatan koordinasi pengembangan

Indikator Kinerja (outcome) 5 Jumlah SKPD yang tertata


Program Pembangunan Daerah 8 Program Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Program Peningkatan kualitas pelayanan publik Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Pengembangan pemerintahan daerah

Bidang Urusan


9 Otonomi daerah

10 Setda Bag. Organisasi

Otonomi daerah

Setda Bag. Organisasi

Otonomi daerah

Setda Bag. Organisasi

Otonomi daerah

Setda Bag. Pemerintahan

Nilai I K M

Baik

baik

Persentase Kelembagaan yang efektif dan efisien Jumlah rapat koordinasi, rapat teknis, rapat kerja pemerintahan tingkat efektifitas koordinasi antar SKPD

75 %

90 %

14

94

75 %

100 %

program –Program SKPD

Persentase Pelayanan Urusan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati Persentase berita daerah terpublikasi Persentase aktivitas Pemerintah Daerah Yang tersebarluaskan Jumlah persil tanah yang dibebaskan

100 %

100 %

Otonomi daerah

Setda Bag. Umum dan HUmas

100 %

100 %

100 %

100 %

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program Pelayanan hubungan masyarakat Program Pelayanan Hubungan Masyarakat

Otonomi daerah Otonomi daerah

Setda Bag. Umum dan HUmas Setda Bag. Umum dan HUmas

3

15

Otonomi daerah


Persentase masalah pertanahan yang diselesaikan Persentase koordinasi adimistrasi kesejahteraan rakyat

100 %

100 %

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program penyelesaian konflik pertanahan

Otonomi daerah


100 %

100 %

Program Peningkatan kesejahteraan rakyat

Otonomi daerah

Setda Bag. Kesra

Persentase administrasi kegiatan fisik yang dikendalikan

100 %

100 %

Program pengendalian administrasi pembangunan

Otonomi daerah

Setda Bag. Ekbang

159

Semua Urusan

Semua SKPD

No

Sasaran

Strategi

1

2

3

Arah kebijakan 4 ekonomi daerah

9. Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian admnistrasi pembangunan daerah 10.Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan

11.Penyediaan sarana dan prasarana aparatur 3

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah.

1. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

2. Peningkatan pendapatan daerah

Indikator Kinerja (outcome) 5 Berfungsinya perangkat System e-Procurment dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah Persentase dokumen/arsip daerah yang tersimpan sesuai standar Persentase data dan informasi kearsipan yang tersimpan sesuai standar Tersedianya sarana dan prasarana pemerintah daerah Persentase Kesesuaian Penatausahaan keuangan Daerah dengan SAP Ketepatan waktu penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap APBD

160

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 Ada Ada


Bidang Urusan


8 Program Pengembangan system E - Prucurement

9 Otonomi daerah

10 Setda Bag. Ekbang

Otonomi daerah

Setda Bag. Ekbang

Ada

Ada

Program Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah

143

286

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah

Kearsipan

KPAD

100 %

100 %

Program peningkatan kualitas elayanan informasi

Kearsipan

KPAD

60 %

80 %

Program Peningkatan sarana prasarana aparatur

100 %

100 %

82,9 %

100 %

WDP

WTP

3,48 %

5%

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan pengembangan system Pelaporan capaian kinerja dan keuangan d Program peningkatan pengembangan system Pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Otonomi Setda Bag. Umum daerah/ dan HUmas semua urusan Semua SKPD Otonomi daerah

DPPKAD

Otonomi daerah

DPPKAD

Otonomi daerah

DPPKAD

Otonomi daerah

DPPKAD

No

Sasaran

Strategi

1

2

3

4

5

Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang berkualitas

Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan

Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja yang maju berbasis teknologi informasi

Mengembangkan sistim dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah

Arah kebijakan



4 3. Revitalisasi pengelolaan keuangan SKPD

5 Persentase Pengelolaan keuangan yang Lancar dan Tepat Waktu

4. Penataan pengelolaan aset daerah

Persentase Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Standard

17,8 %

100 %

1. Peningkatan mutu laporan kinerja keuangan daerah 2. Peningkatan kualitas sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Tersedianya data dan Informasi Kinerja Daerah

Ada

Ada

Persentase Temuan hasil Pemeriksaan

100 %

100 %

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

69,36 %

80 %

Persentase Tenaga Pemeriksan yang berkualifikasi Auditor dan P2UPD

35,36 %

85 %

tersedianya data base perencanaan pembangunan daerah

100 %

Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat proses dan tepat waktu

3. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1. Peningkatan kualitas data dan informasi berdasarkan penelitian dan pengembangan 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan

161


Bidang Urusan


8 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pengelolaan Aset Daerah

9 Otonomi daerah

10 DPPKAD

Otonomi daerah

DPPKAD

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Otonomi daerah

Inspektorat

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Otonomi daerah

Inspektorat

Otonomi daerah

Inspektorat

Otonomi daerah

Inspektorat

100 %

Program Pengembangan data/informasi/statisti k daerah

Perencanaan

Bappeda

80 %

100 %

Program perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan

Bappeda

80 %

100 %


Perencanaan

Bappeda

No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1

2

3

4

Meningkatkan kualitas kerangka regulasi daerah

3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi daerah 4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sosial budaya 5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam 6. Peningkatan peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Pemantapan kapasitas program legislasi daerah

6

Terwujudnya peningkatan kualitas regulasi daerah

Indikator Kinerja (outcome) 5 Persentase Usulan Kegiatan Musrenbangcam yang tertampung di RKPD Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan kajian bidang pembangunan ekonomi

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 5% 20 %


Bidang Urusan

8 Program perencanaan pembangunan daerah

9 Perencanaan

SKPD Penanggungjawab 10 Bappeda

80 %

100 %

Program perencanan pembangunan ekomoni

Perencanaan

Bappeda

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan kajian bidang Sosial budaya

-

100 %

Program perencanaan Pembangunan social budaya

Perencanaan

Bappeda

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan kajian bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam

27,27 %

90 %

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Perencanaan

Bappeda

Persentase Capaian peningkatan kapasitas aparatur perencanaan

50 %

100 %

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan

Bappeda

Persentase pelaksanaan PROLEGDA

100 %

100 %

Otonomi daerah

Sekretariat DPRD

Persentase RANPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA Jumlah peraturan kepala daerah yang ditetapkan

100 %

100 %

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Penataan Produk Hukum Daerah

Otonomi daerah

Sekretariat DPRD

37 Perda

20 Perda

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Otonomi daerah

Bag. Hukum Setda

162


No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1 7

2 Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Ohoi Tersedianya sarana pemerintahan ohoi yang memadai Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ohoi

3 Melaksanakan/me ngikutsertakan Aparatur pemerintahan ohoi dalam Diklat dan Bintek Mendorong penyediaan sarana pemerintahan ohoi

4 Pelaksanaan Diklat/ Bintek Pemerintahan Ohoi

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ohoi

Jumlah Ohoi yang memiliki RPJM Ohoi

Terwujudnya lembaga pemberdayaan masyarakat ohoi yang berkualitas.

Meningkatkan Kelembagaan Ekonomi Ohoi

Peningkatan kapasitas pemerintah ohoi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan ohoi Pembentukan LPMO (Lembaga pemberdayaan masyarakat Ohoi) Peningkatan pemanfaatan teknologi Tepat Guna Penanganan masalah kekerasan dalam rumahtangga

1. Pengembangan pendidikan dasar

8

9

10

11 Meningkatnya perlindungan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar anak 12 Terwujudnya peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah

Melindungi kaum perempuan dan dan anak dari tindakan kekerasan 1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah

Penyediaan sarana pendukung pemerintahan ohoi

5 Persentase aparatur pemerintahan ohoi yang mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis pemerintahan ohoi dan bersertifikat kelulusan Jumlah ohoi yang memiliki kantor ohoi

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 5% 59 %


Bidang Urusan


8 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Ohoi

9 Pemberdayaan masyarakat dan desa

10 BPMPD

Pekerjaan Umum

PUP2E

44

157

Program pembangunan/ pengembangan infrastruktur perdesaan

-

190

Program Perencanaan Pembangunan Ohoi

Pemberdayaan masyarakat dan desa

BPMPD

Persentase partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pembangunan

60 %

85 %

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Ohoi


BPMPD

Presentase Ohoi yang telah membentuk LPM dan aktif

-

75 %

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan


BPMPD

Persentase Kelompok Usaha Masyarakat yang mempergunakan TTG

5 kelomp ok

158 Kelomp ok

Program Peningkatana Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna


BPMPD

Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani

100 %

100 %

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

BP3AKB

Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan Dasar dan menengah

APK SD: 110,30 APM SD: 99,18

105,74

Program Pendidikan Wajar 12 tahun

Pendidikan

Dikpora

163

93,44

No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan


1

2

3

4

5

2. Pengembangan pendidikan kejuruan 3. Pengembangan pendidikan luar biasa 4. Pengembangan pendidikan Paket Kejar dan lembaga pendidikan lainnya 5. Penyediaan Prasarana dan sarana pendidikan

2. Meningkatkan mutu layanan dan tata kelola Pendidikan dasar dan menengah

1. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan 2. Perbaikan manajemen pendidikan

Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan Menengah (SMA, MA, SMK) Jumlah siswa yg mengikuti Olimpiade tkt provinsi cakupan Layanan Pendidikan Non Formal

Persentase ketersediaan Prasarana dan sarana pendidikan

Persentase peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah sekolah yang menerapkan MBS

164

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 APK 91,98 SMP: 89,11 APM 64,24 SMP: 85,99 APK : APK: 81,11 80,01 APM : APM : 74,50 57,33


Bidang Urusan


8

9

10

Program pendidikan menengah

Pendidikan

Dikpora

3

3

Program Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan

Dikpora

15 Lembag a

20 Lembag a

Program Pendidikan Non formal

Pendidikan

Dikpora

Rasio RKB SD/MI 1:19 Rasio RKB SMP/M Ts: 1:26 Rasio RKB SMA/S MK/MA : 1:31 SD ; 71 SMP: 312 SMA: 465 SD: 142 SMP: 45

Rasio RKB SD/MI 1:19 Rasio RKB SMP/M Ts: 1:26 Rasio RKB SMA/S MK/MA : 1:31 SD: 136 SMP: 487 SMA: 673 SD: 142 SMP:45

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Pendidikan

Pendidikan

Dikpora

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidikan

Dikpora

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan

Dikpora

No

Sasaran

1 13

2 Terwujudnya peningkatan layanan pendidikan anak usia dini

3 Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini

Terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat

Mengembangkan budaya membaca

Meningkatnya angka harapan hidup

1. Meningkatkan kemudahan dan kemampuan mengakses kesehatan bagi masyarakat

14

15

Strategi

Arah kebijakan 4 peningkatan pembinaan pendidikan anak usia dini Pengembangan perpustakaan daerah

1. Pengintegrasian jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2. Penyediaan prasarana dan sarana Puskemas dan jaringannya

2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang gizi

1. Peningkatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu 2. Peningkatan peran kader kesehatan Ohoi

Indikator Kinerja (outcome) 5 Persentase ketersediaan Prasarana dan sarana pendidikan Cakupan Paud yang dibina Jumlah Pemustaka

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 1 5 lembag lembag a a 26 %

36 %

1009

2500

Persentase Ohoi yang memiliki Perpustakaan

66

95

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk kebutuhan pelayanan Cakupan pelayanan anak Balita

100 %

100 %

80 %

95 %

90 %

98 %

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tersedianya sarana sesuai standar pelayanan kesehatan tkt dasar

80%

93%

17

18

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan Gakin Cakupan Desa Siaga aktif

100 %

100 %

50 %

83%

165

Program Pembangunan Daerah 8 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pengembangan Budaya Gemar Membaca Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Bidang Urusan


9 Pendidikan

10 Dikpora

Pendidikan

Dikpora

Perpustakaan

KPAD

Perpustakaan

KPAD

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

Dinkes

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Kesehatan

Dinkes

No

Sasaran

1

2

Strategi 3 3. Mengembangka n pola hidup sehat dan bersih 4. Meningkatkan jangkauan dan mutu layanan kesehatan rujukan

Arah kebijakan 4 Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 1. Pengembangan fasilitas dan pelayanan kesehatan RSUD

Indikator Kinerja (outcome) 5 Persentase sarana sanitasi dasar memenuhi standar Persentase temuan kasus penyakit menular yang tertangani Persentase pemenuhan Obat dan perbekalan pasien Persentase Sarana Rumah Sakit dalam kondisi baik

Standar akreditasi RS

16

Terwujudnya peningkatan jangkauan dan mutu layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana

Meningkatkan jumlah, mutu layanan dan jaringan keluarga berencana

2. Peningkatan kerjasama dengan swasta 1. Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana

Cakupan pasien rujukan yang tertangani Jumlah Peserta KB Baru Cakupan pelayanan kontrasepsi Jumlah peserta KB aktif dan mandiri

2. Peningkatan peran penyuluh lapangan dan kader 3. Peningkatan mutu dan

Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita Jumlah petugas lapangan/penyuluh KB (PLKB/PKB) Cakupan pembinaan kesehatan reproduksi 166

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 28% 50 % 100%

100%

100 %

100 %

100 %

100%

5

12

100 %

100 %

2000

10000

6 Kecama an 3000

11 Kecama tan 15000

-

30

5

11

25 Sekolah

50 Sekolah


Bidang Urusan


8 Program Pengembangan lingkungan sehat

9 Kesehatan

10 Dinkes

Program pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Program pengadaan dan Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kesehatan

Dinkes

Kesehatan

RSUD

Kesehatan

RSUD

Kesehatan

RSUD

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Keluarga Berencana Program pelayanan kontrasepsi

Kesehatan

RSUD

Keluarga Berencana Keluarga Berencana

BP3AKB

Keluarga Berencana

BP3AKB

Keluarga Berencana

BP3AKB

Keluarga Berencana

BP3AKB

Keluarga Berencana

BP3AKB

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program kesehatan reproduksi remaja

BP3AKB

No

Sasaran

Strategi

1

2

3

17 Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

18 Terwujudnya peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen

Mengembangkan kerja sama pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan kecamatan

Meningkatkan pengawasan barang dan jasa yang beredar dan pelaksanaan tera tera ulang UTTP

Arah kebijakan 4 layanan kesehatan reproduksi 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pencatatan sipil 3. Pengembangan data dan informasi kependudukan Peningkatan kualitas pengawasan barang dan jasa




Bidang Urusan


8

9

10

remaja Persentase penduduk ber-KTP (NIK)

Cakupan pelayanan catatan sipil

Ketersediaan data dan informasi kependudukan yang diakses masyarakat Jumlah Alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera danditera ulang Persentase pengawasan terhadap barang dan jasa beredar dan barang expire yang ditindaklanjuti Jumlah SIUP

167

83 %

84 %

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Dukcapil

1 Kecama tan

11 Kecama tan

Program Administrasi pencatatan sipil


Dinas Dukcapil

Ada

Ada

Program Pengembangan sistem Data dan Informasi Kependudukan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan


Dinas Dukcapil

160

1070

Perdagangan

Perindag

100 %

100 %

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Perdagangan

362

550


Perdagangan

Perindag

Perindag

Tabel 7.3.Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1 1

2 Tersedianya jaringan jalan dan pendukungnya dengan kualitas yang mantap untuk melayani pergerakan orang dan barang

3 Membangun, meningkatkan, dan memelihara jaringan jalan dan pendukungnya

4 1. Pembangunan dan perbaikan trase jalan dan jembatan dari dan ke pusat kegiatan serta jalan lingkar Pulau Kei Besar 2. Peningkatan kualitas jaringan jalan baik dari aspek aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan

2

Tersedianya jaringan penyediaan air minum yang melayani perkotaan dan ohoi

Mengembangkan system pelayanan air minum perkotaan dan ohoi

3. Pembangunan jalan poros ohoi secara bertahap 4. Pembangunan jalan lingkungan pemukiman perkotaan 1. Peningkatan cakupan layanan jaringan air minum perkotaan dan ohoi

Indikator Kinerja (outcome) 5 Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase ohoi di Pulau Kei Besar yang terhubung jalan dalam kondisi baik

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 25% 100%


Bidang Urusan


8 Program pembangunan jalan dan jembatan

9 Pekerjaan Umum

10 PUP2E

Program peningkatan jalan dan jembatan Program pemeliharaan/ rehabilitasi jalan dan jembatan Program Inpeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

PUP2E

Pekerjaan Umum

PUP2E

Pekerjaan Umum

PUP2E

Pekerjaan Umum

PUP2E

Pekerjaan Umum

PUP2E

40%

100%

Panjang jalan yang di aspal/hotmiks Panjang jalan yang direhabilitasi

128,07

190,98

144,57

195,57

Persentase Panjang jalan yang diinspeksi setiap tahun Tersedianya data base jalan dan jembatan

100 %

100 %

Ada

Ada

persentase sarana kebinamargaan yang tersedia Panjang jalan poros ohoi

25 %

42 %

-

3 Km

Panjang jalan lingkungan pemukiman perkotaan

240 m

1250 m

Program pembangunan jalan dan jembatan

Pekerjaan Umum

PUP2E

Persentase rumah tangga terlayani air minum Jumlah sarana air minum yang dibangun

90 %

91,06 %

Pekerjaan Umum

PUP2E

12 unit

15 Unit

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum Program pengembangan jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Pekerjaan Umum

PUP2E

168

PUP2E

No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1

2

3

4

2. Pengembangan dan pengolahan air baku 3

4

Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Tersedianya sistem pengelolaan prasarana lingkungan permukiman perkotaan

Mengurangi jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase Mengembangkan sistem pengelolaan prasarana permukiman perkotaan yang sehat, bersih, dan nyaman

Pembanguan saluran drainase / gorong-gorong

2. Pembangunan sarana dan prasarana publik dalam lingkungan permukiman perkotaan

3. Peningkatan pelayanan sistem prasarana persampahan 4. Pembangunan sistem pengolahan air limbah

Indikator Kinerja (outcome) 5 Jumlah desa yang jaringan air minum telah di rehabilitasi

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 4 Ohoi 8 Ohoi


Bidang Urusan


8 Program pengembangan jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

9 Pekerjaan Umum

10 PUP2E

Pekerjaan Umum

PUP2E

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Pekerjaan Umum

PUP2E

Program Pembangunan Saluran Drainase Program Pembangunan Saluran Drainase

Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

PUP2E

Program Peningkatan sarana dan parasarana olahraga Program pengembangan kawasan perkotaan

Pekerjaan Umum

PUP2E

Pekerjaan Umum

PUP2E

Cakupan jaringan air bersih pedesaan yang dibangun persentase ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari Panjang saluran drainase Jumlah titik genangan air tertangani

3 Unit

12 Unit

100 %

100%

50 m

3505 m

1

17

jumlah sarana olahraga yang terbangun

2 Unit

4 Unit

Jumlah infrastruktur pendukung kawasan perkotaan terbangun Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku Rumah rangga bersanitasi Persentase penanganan sampah

2 Unit

5 Unit

-

40 %

Program pembangunan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan

69,18 %

70,02 % 90 %

Pekerjaan Umum Lingkungan Hidup

PUP2E

70 %

Program lingkungan sehat perumahan Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan

100 %

100 %

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Pekerjaan Umum

PUP2E

Presentase penanganan sistem pengolahan air limbah

169

PUP2E

BLH

No

Sasaran

Strategi

1 5

2 Terbangunnya jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi,rawa dan jaringan pengairannya Tercapainya peningkatan pemenuhan perumahan layak huni

3 Mengembangkan jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi dan jaringannya

Tercapainya peningakatan pemenuhan jaringan listrik perdesaan

Membangun jaringan listrik perdesaan

6

7

8

Tersedianya sistem transportasi antarmoda dan antarpulau yang memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang

Membangun dan merehabilitasi perumahan layak huni

Mengembangkan sistem transportasi terpadu

Arah kebijakan 4 Pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi

Pembangunan, peningkatan, penataan permukiman dan penyediaan rumah layak huni yang terjangkau 1. Pembangunan jaringan listrik pada daerahdaerah yang belum terjangkau layanan listrik 2. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya energi alternatif untuk pembangkit listrik (surya, mikrohidro, dll) 1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi

Indikator Kinerja (outcome) 5 Luas jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 26 Ha 98 Ha


Bidang Urusan


8 Program pengembangan jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

9 Pekerjaan Umum

10 PUP2E

Persentase rumah layak huni

46,97 %

47,48 %

Program pengembangan perumahan

Pekerjaan Umum

PUP2E

Presentase rumah tangga pengguna listrik

69,76 %

70,02 %

Program pengembangan listrik pedesaan / perkotaan

Pekerjaan Umum

PUP2E

Persentase pelanggaran pertambangan bahan galian golongan C yang tertangani

80 %

100 %

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Pekerjaan Umum

PUP2E

persentase pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat Jumlah dermaga yang terbangun

25 %

100 %

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

2 Unit

2 Unit

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

6 Unit

2 Unit

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

3

3

Program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan Program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan Program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

Jumlah tambatan perahu yang terbangun jumlah terminal yang terbangun 170

No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1

2

3

4

2. Peningkatan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas

Indikator Kinerja (outcome) 5 Jumlah rute penyeberangan antar pulau Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara Jumlah mobil angkutan umum/bus Bandara Jumlah mobil angkutan umum/bus Jumlah uji kir kendaraan bermotor (bh) Presentase uji petik kelaikan kapal penumpang Jumlah angkutan laut/sungai memiliki izin operasi jumlah halte yang terbangun

-

3

-

5

282

300

400

1500

-

20 %

100 %

100 %

7

8

Jumlah rambu-rambu terpasang

15 unit

160 unit

Panjang marka jalan

830 m

1000 m

25 %

100 %

-

200

-

Ada

100 %

100 %

persentase pagar pengaman jalan/guardrill Jumlah deliniator terpasang

9

Meningkatnya jangkauan jaringan

3. Pengembangan pelabuhan komersial/containe r Uf-Maar Memperluas 1. Pengembangan jangkauan jaringan kerjasama telekomunikasi kemitraan dengan


berfungsinya pelabuhan Uf –Mar sebagai pelabuhan konteiner Presentase Jumlah Kerjasama kemitraan dengan Penyedia jasa 171


Bidang Urusan


8 Program pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan Program Pengembangan prasarana dan sarana perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan Program peningkatan pelayanan angkutan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pengawasan dan pengendalian Angkutan laut Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program pengembangan kerja sama

9 Perhubungan

10 Dinas HUBKOMINFO

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO Dinas HUBKOMINFO Dinas HUBKOMINFO

Program pengembangan komunikasi, informasi media masa

Perhubungan Perhubungan Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

Perhubungan

Dinas HUBKOMINFO

Komunikasi dan Informastika

Dinas HUBKOMINFO

No

Sasaran

1

2 telekomunikas i dan informasi

10

11

12

Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan sesuai RTRW dan RDTR

Strategi 3 dan informasi

Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten

Arah kebijakan 4 penyedia jasa 2. Pengembangan sistem jaringan informasi Pemerintahan Daerah 1. Penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem informasi berbasis spasial 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang 3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang 4. Pencegahan penyalahgunaan tata ruang

Tersedianya infrastruktur pencegahan bencana dan perubahan iklim

Membangun infrastruktur pencegahan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Terbangunnya prasarana dan sarana ekonomi berbasis Pengembangan klaster

Mengembangkan sarana dan prasarana ekonomi

Pembangunan dan pemeliharaan pasar Pengembangan kemitraan dan pelayanan perbankan/lembaga keuangan non bank

Indikator Kinerja (outcome) 5 media masa Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang terekspos Persentase SKPD yang telah menerapkan system pelayanan berbasis e-government Jumlah dokumen rencana rinci Jumlah dokumen rencana rinci Persentase Kelibatan Masyarakat dalam perencanaan tata ruang Persentase RTH Perkotaan persentase Ijin Lokasi yang diterbitkan Jumlah bangunan ber IMB per satuan bangunan Persentase ohoi terkena bencana yang tertangani Persentase korban bencana yang tertangani Jumlah pasar yang dibangun/direhabilitasi Jumlah sentra dan klaster industri

172



Bidang Urusan


8

9

10

Komunikasi dan Informastika Komunikasi dan Informastika

Dinas HUBKOMINFO

100 %

100 %

Program pengembangan Media Online

20 %

100 %

Program pengembangan komunikasi, informasi media masa

3 Dok

8 Dok 5 Dok

Penataan Ruang Penataan Ruang

Bappeda

2 Dok

Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Kota

80 %

95 %

Program Perencanaan Tata Ruang Kota

Penataan Ruang

Bappeda/PU

7,94 %

12,94 %

Program Pemanfaatan Ruang

Penataan Ruang

Bappeda/PU

23 %

47 %

40 Unit

120 Unit

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penataan Ruang Penataan Ruang

PPSP, PUP2E dan POLPP Bappeda

100 %

100 %

Penanggulanga n Kebencanaan

BPBD

100 %

100 %

BPBD

6

9

Penanggulanga n Kebencanaan Perdagangan

1

6

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Penanggulangan Bencana Alam Program efisiensi perdagangan dalam negri Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Dinas HUBKOMINFO

PUP2E

Perindag

No 1 13

Sasaran 2 Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Menurunnya beban pencemaran lingkungan

15

Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan

16

Tersedianya sarana dan prasarana Ohoi


Arah kebijakan

3 Membangun sistem pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan

4 1. Pengembangan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu 2. Penguatan kelembagaan

5 Persentase informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Penanganan lahan kritis 3. Pengembangan dan pelestarian kawasan konservasi 4. Mitigasi atas perubahan iklim

Persentase luasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan

Presentasi emisi gas rumah kaca

-

20 %

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian Pembangunan kantor pemerintah kabupaten

Presentasi pengendalian pencemaran status mutu air

33 %

100 %

Persentase sarana dan parasarana pemerintah kabupaten yang terbangun

4 Unit

10 unit

Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Ohoi

Pembangunan balai dan kantor ohoi

Jumlah Ohoi memiliki balai dan kantor ohoi

44 Ohoi

157 Ohoi

Mempertahankan daya dukung lingkungan hidup

14


Strategi

jumlah Organisaasi pemerhati lingkungan

Persentase lahan kritis yang tertangani Cakupan luasan lahan konservasi

173

5

5

7,94 %

12,94 %


Bidang Urusan


8 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

9 Lingkungan Hidup

10 BLH

Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Program pengembangan ruang terbuka hijau

Lingkungan Hidup

BLH

Lingkungan Hidup

BLH

Kehutanan

Dishutbun

Lingkungan Hidup

BLH

Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Lingkungan Hidup

BLH

Lingkungan Hidup

BLH

program peningkatan prasarana dan sarana aparatur

Pekerjaan Umum

PUP2E

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Pekerjaan Umum

PUP2E

13816,67 20066,67 Program Rehabilitasi ha ha hutan dan lahan 120 ha 550 ha Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Tabel 7.4.Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 No

Sasaran

1 1

2 Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

Strategi 3 1. Mengembangkan usaha industry kerajinan masyarakat

Arah kebijakan 4 1. Pengembangan klaster-klaster industry kerajinan masarakat 2. Penguatan permodalan usaha-usaha produktif masyarakat 3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha 4. Peningkatan akses pasar

2. Mendorong investasi di bidang industri pengolahan komoditas unggulan daerah (rumput laut dan enbal)

2

Meningkatnya kesempatan kerja

Mendorong penciptaan lapangan kerja

1. Pengembangan informasi investasi daerah 2. Peningkatan promosi dan kerja sama investasi 3. Pemberian kemudahan perijinan investasi 4. Peningkatan standar mutu produk industri pengolahan 1. Pengembangan perluasan kesempatan

Indikator Kinerja (outcome) 5 Jumlah kelompok industri kecil yang dibina Persentase data dan informasi industri yang diakses masyarakat Jumlah IKM yang difasilitasi dalam memperkuat permodalan

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 60 100 100 %

100 %

8

18

1000

1250

-

Ada

Jumlah ekspor produk daerah.(kg)

38874

195474

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Persentase Izin yang dikeluarkan tepat waktu Jumlah investor

-

ada

70 %

100 %

-

4

10

40

2,75

14,72

Jumlah wirausahawan baru Fasilitasi sarana promosi produk IKM

Jumlah kelompok Industri yang menerapkan standar produk industri Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 174


Bidang Urusan

SKPD Penanggungjawa b

8 Program Penataan Struktur Industri

9 Perindustrian

Perindag

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Perindustrian

Perindag

Perindustrian

Perindag

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Peningkatan pemasaran hasil produksi Industri Kerajinan masyarakat Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

KUKM

Dinas KUKM

Perindustrian

Perindag

Program Pelayanan Perizinan Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program Peningkatan Perluasan kesempatan kerja

Perdagangan

Perindag

Penanaman Modal

Perindag

Otonomi Daerah

PTSP

Penanaman Modal

Perindag

Perindustrian

Perindag

Ketenagakerja an

Dinas Sosial

No

Sasaran

1

2

Strategi 3 baru

Arah kebijakan 4 memperoleh pekerjaan 2. Pengembangan system informasi bursa kerja

3. Peningkatan kualitas tenaga kerja

3

Meningkatnya Koperasi Dan UKM

Mendorong pertumbuhan koperasi dan UKM

4

Tercapainya peningkatan pemerataan pembangunan antarwilayah

Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah

5

Meningkatnya produktivitas jasa pariwisata

1. Mendorong pengembangan destinasi dan obyek wisata


Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dan jumlah tenaga kerja menjadi anggota Jamsostekm Cakupan Pelatihan tenaga kerja


100 %

100 %

6 11 Kecamat Kecamata n

4. Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

225

3786

1. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha besar

Jumlah UKM

4280

4905

Jumlah UKM tangguh/mandiri

100

100

2. Pengembangan usaha koperasi dan UKM Penyediaan prasarana dan sarana pendukung investasi

persentae Koperasi Aktif

75,21 %

80,72 %

64%

100%

1. Penataan dan pengembangan obyek-obyek dan atraksi wisata 2. Pengembangan sarana dan prasarana wisata

Jumlah Kunjungan Wisatawan

persentase pemerataan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan di semua kecamatan

Jumlah sarana prasarana wisata yang dibangun dan 175

43045,17 43559,66

18

17



Bidang Urusan

8

9

Program Pengembangan Hubungan Industrial & Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ketenagakerja an

Dinas Sosial

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program Pembangunan jalan dan jembatan, Program peningkatan jalan, program pembangunan dermaga, pelabuhan, terminal. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Ketenagakerja an

Dinas Sosial

Ketenagakerja an

Dinas Sosial

KUKM

Dinas KUKM

KUKM

Dinas KUKM

KUKM

Dinas KUKM

Pekerjaan Umum, Perhubungan,

Dinas PUP2E dan HUBKOMINFO

Pariwisata

Dinas BUDPAR

Pariwisata

Dinas BUDPAR

Program pengembangan destinasi wisata

No

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

1

2

3

4

2. Mendorong investasi di bidang parwisata 3. Meningkatkan mutu layanan wisata 6

Terwujudnya penegakan hukum secara adil, konsisten dan bertanggung jawab

1. Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum 2. Melaksanakan pemberian sanksi dan advokasi hukum secara tegas, konsisten, adil dan bertanggung jawab

Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha Pariwisat Pengembangan pengetahuan dan keterampilan pelaku wisata Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan dan penegakan hukum

Indikator Kinerja (outcome) 5 direhabilitasi Jumlah Mitra usaha wisata



Bidang Urusan

8

9


17

32

Program Pengembangan Kemitraan

Pariwisata

Dinas BUDPAR

-

2

Program pngembangan pemasaran pariwisata

Pariwisata

Dinas BUDPAR

Jumlah pelaku wisata yang dibina

30

65

Program Pengembangan destinasi Pariwisata

Pariwisata

Dinas BUDPAR

persentase Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan Perundangundangan

100%

100%

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum

Otonomi Daerah

Bagian Hukum Setda

Persentase koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan dan penegakan hukum

100 %

100 %


Otonomi Daerah

`Bagian Hukum Setda

Persentase pelanggaran K3 yang tertangani

60 %

100 %

Otonomi Daerah

Cakupan kasus pelanggaran perda yang tertangani Presentase penyelesaian konflik dan penyakit sosial masyarakat

75

91

100%

100%

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan penyakit Masyarakat (Pekat)

SatPol-PP/ Badan Kesbangpol & Linmas Badan Kesbangpol & Linmas Badan Kesbangpol & Linmas

Jumlah kerja sama promosi pariwisata

176

Otonomi Daerah Otonomi Daerah

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD. Rencana program prioritas kepala daerah terpilih dan menjadi bagian dari rencana program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggaraperiode tahun 2013-2018, yaitu : 1. Program prioritas untuk melaksanakan Misi Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat; 2. Program prioritas untuk melaksanakan Misi Peningkatan Pelayanan Publik; 3. Program prioritas untuk melaksanakan Misi Peningkatan Kapasitas Infrastruktur; 4. Program prioritas untuk melaksanakan Misi Peningkatan Daya Saing Daerah. Indikasi rencana program yang disertai kebutuhan dana disajikan pada Tabel 8.1.


Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 – 2018 (dalam juta Rupiah) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

KODE

1

2 Urusan Wajib

1 1

1

1

1

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)

3

4

1

1

1

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Akhir Periode

6

7

8

9

10

11

33,224 109.18

29,273 108.31

30,299 107.45

31,390 106.59

32,553 105.74

156,739 105.74

93.31

93.34

93.38

93.41

93.44

93.44

91.74

91.8

91.86

91.92

91.98

91.98

64.15

64.17

64.19

64.22

64.24

64.24

Target

75%

80%

85%

90%

90%

90%

Rp (Juta) Target

12824.31

13081

13342

13609

13881

66,737.31

80.69

80.72

80.75

80.78

80.81

80.81

57

57.08

57.16

57.25

57.33

57.33

6486.9

6,617

6,749

6,884

7,022

33758.9

84

97

110

123

136

136

347

382

417

452

487

487

506

548

590

631

673

673

899.4

917

936

954

974

4680.4

Target Rp (Juta) 5

Pendidikan 1

Program Pendidikan Wajar 12 tahun

Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan Dasar (APM)

Presentase siswa miskin yang mendapat beasiswa

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2

3

Program pendidikan menengah

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

APK SD 110.30 APM SD 99.18 APK SMP 89.11 APM SMP 85.99 70%

Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan Menengah (SMA. MA. SMK) (APM)

APK 81.11 APM 74.50

Persentase peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan

SD 71 SMP 312 SLTA 465

Target

Rp (Juta) Target

Rp


SKPD Penanggung Jawab 12

Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga



178

KODE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

6

7

8

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



2

3

4

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah sekolah yang menerapkan MBS

Program Pendidikan Non formal

Cakupan Layanan Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Luar Biasa

Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade tingkat provinsi

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan

Rasio Ketersediaan PAUD

Presentase ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp (Juta) 5 (Juta)

2014

2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

12

Target

142

142

142

142

142

142

45

45

45

45

45

45


Rp (Juta) Target

2699.1

2753

2808

2864

2922

14046.1

20

20

20

20

20

20

Rp (Juta)

149.4

152

155

159

162

777.4

3

Target

3

3

3

3

3

3

39.7

40

41

42

43

205.7

26%

Rp (Juta) Target

28%

30%

32%

34%

36%

36%

Rp (Juta) Target

238.02

243

248

253

258

1240.02

Rasio RKB SD/ MI =1 : 19






Target

Rasio RKB SMP / MTS 1: 26






Target

Rasio RKB SMA/SMK /MA 1 : 31

Rasio RKB SMA/SM K/MA 1 : 31




Rasio RKB SMA/SMK /MA 1 : 31

SD 142 SMP 45

15 Lemba ga

Rasio RKB SD/ MI =1 : 19 Rasio RKB SMP / MTS 1: 26 Rasio RKB SMA/S MK/M A1:

Target


SKPD Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga

179

KODE



2

3

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2


4 31

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp (Juta) 5

2014

2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

Rp (Juta)

9926.74

5510

6061

6667

7334

35498.74

Target

Kesehatan 1

2

3

4

5

6

7

Program Pelayanan penduduk miskin Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan lingkungan sehat

Cakupan pelayanan jaminan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

100%

100%

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk kebutuhan pelayanan Persentase sarana sanitasi dasar memenuhi standar

80%


12,627

7,992

11,574

16,347

15,277

78,610

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp (Juta)

1923

1064

1654

1912

2276

8829

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp (Juta) Target

3660.7

2025

3148

3639

4333

Dinas Kesehtan

80%

85%

85%

90%

95%

95%

Rp (Juta)

1808

1956

2234

2336

2465

10799

Dinas Kesehtan

28%

Target

30%

35%

40%

45%

50%

50%

103.2

108

123

125

127

586.2

17

Rp (Juta) Target

17

18

18

18

18

18

Rp (Juta)

4391.7

2429

3777

7132

5199

22928.7

Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Program pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

Tersedianya sarana sesuai standart pelayanan kesehatan tingkat dasar

Persentase temuan kasus penyakit menular yang tertangani

100%

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

414

229

356

672

490

33758.9

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

80%

Rp (Juta) Target

83%

90%

91%

92%

93%

93%

62.3

34

54

101

74

325.3

Rp (Juta)


Dinas Kesehtan

Dinas Kesehtan Dinas Kesehtan

Dinas Kesehtan Dinas Kesehtan

180


KODE

1

1

1

1

1

1

1

1

1 2

2

2

2

2

2

2

2

1

3

1

3

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Cakupan pelayanan anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan Gakin Cakupan Desa Siaga aktif

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Rumah Sakit Umum Daerah


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014

2015

2016

2017

2018


6 90% 37.8

7 92% 21

8 94% 33

9 96% 61

10 98% 45

11 98% 197.8

12 Dinas Kesehtan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Kesehtan

62.5

35

54

102

74

327.5

Target

50%

80%

81%

82%

83%

83%

Rp

164.2

91

141

267

194

857.2

7,743

Target Rp (Juta) 5 Target Rp (Juta) Target

100 %

Rp

50

4 90%

7,586

9,326

10,368

11,635

46,658

100%

Target

100%

100%

100%

100%

100%

150

150

150

150

600

5

Rp (Juta) Target

Persentasi pemenuhan obat dan perbekalan pasien

100%

Rp (Juta) Target

Persentase ketersediaan Sarana Rumah Sakit

100%

Persentase Sarana Rumah Sakit dalam kondisi baik

25%

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Cakupan pasien rujukan yang tertangani

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Standar akreditasi

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Program pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/ Rumah Sakit Mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru Paru/ Rumah Sakit Mata Pekerjaan Umum Program pembangunan

Persentase jalan dalam

12

12

12

12

12

200

200

200

200

950

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3551.4

5000

5500

6000

6500

26551.4

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp (Juta)

3665.5

2028

3152

3644

4339

16828.5

Target

25%

50%

75%

90%

100%

100%

Rp (Juta)

376.5

208

324

374

446

1728.5

22,664

40,005

45,423

50,115

49,669

207,995

Target

55.83%

57.87%

59.20%

60.33%

61.55%

61.55%

Rp (Juta)

53.2 %

5 150



RSUD KS

RSUD KS

RSUD KS

RSUD KS

RSUD KS

Dinas PUP2E

181


KODE

1

2 jalan dan jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 kondisi baik Panjang jalan lingkungan perkotaan

1

1

1

1

3

3

3

3

2

3

4

5

Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan yang direhabilitasi

Program peningkatan jalan dan jembatan

panjang jalan yang telah di aspal/homiks

Program pengembangan jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi. rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program Pembangunan/ pengembangan infrastruktur perdesaan

3

6

Program Pembangunan Saluran Drainase


2015

2016

2017

2018

4

Rp (Juta) 5


6

7

8

9

10

11

240 m

Target

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

1250 Km

Rp (Juta) Target

27663.91

28900.47

22521.42

21916.41

37944.69

138946.9

152.27 Km

162.27 Km 9140.2

172.77 Km 10659.6

185.57 Km 14023.58

195.57 Km 12203.24

195.57 Km

164.98 Km 26151.37

180.98 Km 30951.98

190.98 Km 21475.2

190.98 Km 113309.71

Dinas PUP2E

Dinas PUP2E

144.57 Km

128.07 Km

Target

Rp (Juta) Target

8968.93 136.28 Km 11338.92

150.78 Km 23392.24

18 Ha

20 Ha

20 Ha

20 Ha

20 Ha

98 Ha

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

26 Ha

Jumlah desa yang jaringan air minum telah direhabilitasi Jumlah sarana air minum yang dibangun

7 Ohoi

Terget

1 Ohoi

2 Ohoi

2 Ohoi

2 Ohoi

1 Ohoi

8 Ohoi

12 unit

Target

1 Unit

3 Unit

3 Unit

4 Unit

4 Unit

15 Unit

3843.55

6836.8

7519.68

7351.69

8087.1

33758.9

44 unit

Rp (Juta) Target

67 unit

87 unit

107 unit

132 unit

157 unit

157 unit

-

Target

1 Km

1 Km

1 Km

3 Km

3 unit

Target

3 Unit

3 Unit

3 Unit

3 Unit

12 Unit

2760

3740

4760

4260

16067.36

50 m

Rp (Juta) Target

750 m

1000 m

1250 m

500 m

3500 m

1

Target

4

5

6

2

17

jumlah ohoi yang memiliki kantor/balai ohoi Panjang jalan poros ohoi

Panjang saluran drainase Jumlah titik genangan


547.36


Dinas PUP2E

54995.55

Rp (Juta) Target

Cakupan jaringan air bersih pedesaan yang dibangun

1


Dinas PUP2E

Dinas PUP2E

182


KODE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Program Inpeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 air teratangani

Persentase panjang jalan yang diinspeksi setiap tahun



2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

668

906

1252

791

3617

100%

0%

100%

0%

40%

Target

4

Rp (Juta) 5

100%

Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target

240 -

-

345.6

Tersedianya data base jalan dan jembatan

Ada

persentase sarana kebinamargaan yang tersedia

25%

Target

26%

35%

40%

42%

42%

42%

173

1980

802

2140

2345

7440

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

190

227

272

325

1014

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

persentase ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari hari persentase rumah tangga terlayani air minum

Rp (Juta) Target

90.%

Target

90.42%

90.64%

90.85%

91.06%

91.06%

2500

3000

3600

3600

12700

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Persentase penanganan system pengolahan air limbah

100%

Rp (Juta) Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

525.19

540

550

570

570

2755.19

Program pengembangan kawana perkotaan

Tebangunnya infrastruktur pendukung kawasan perkotaan

2

Rp (Juta) Target

2 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

5 Uit

2590

3600

1610

1620

9420

Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur

Jumlah gedung kantor yang di bangun

4 unit

Program Peningkatan

Jumlah sarana olahraga

2 Unit

Rp (Juta) Target


-

144

Rp (Juta)

Rp (Juta) Target

Ada

90.21%

12

Dinas PUP2E

585.6

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Rp (Juta)


Ada

Ada

207.36

351.36

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

2 unit

10 unit

8605.53

11000

12600

12100

13850

58155.53

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

4 Unit

Dinas PUP2E

Dinas PUP2E

Dinas PUP2E

Dinas PUP2E

Dinas PUP2E

Dinas PUP2E

Dinas PUP2E

Dinas PUP2E

183


KODE

1

2 Sarana dan Prasarana Olah Raga

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 yang terbangun


4


2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

1560

1675

2090

1810

7135

Target Rp (Juta) 5

Rp (Juta) 1

4

1

4

1

1

4

4

1

5

1

5

1

1

1

5

5

5

Perumahan 1

2

3

Program pengembangan perumahan

Program lingkungan sehat perumahan

Program pembangunan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan

persentase rumah layak huni

Rumah tangga bersanitasi

Prosentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku

46.97 %

69.18 %

-

4,548

5,627

6,418

7,218

7,758

31,568

Target

47.07%

47.17%

47.28%

47.38%

47.48%

47.48%

Rp (Juta) Target

3310

3290

3690

4060

4410

18760

69.35%

69.51%

69.68%

69.85%

70.02%

70.02%

1238

2286.8

2727.98

3077.78

3347.56

12678.12

10%

30%

40%

40%

40%

40%

Rp (Juta) Target Rp (Juta)

Penataan Ruang 1

2

3

4

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang Kota



Jumlah dokumen rencana rinci

Jumlah dokumen rencana rinci

Persentase RTH Perkotaan

Luasan RTH Perkotaan

3 Doku men 2 Doku men 7.94 %

362.27 ha

50

80


Dinas PUP2E

Dinas PUP2E

Dinas PUP2E

130

427

1,183

1,018

1,213

960

4,801

Target

1 Dokumen 335.68

2 Dokumen 650

2 Dokumen 650

1 Dokumen 325

8 Dokumen 2610.68

Bappeda

Rp (Juta) Target

2 Dokumen 650

1 Dokumen

1 Dokumen 50

1 Dokumen 50

1 Dokumen 50

5 Dokumen 200

PUP2E

Rp (Juta) Target

1 Dokumen 50

0.10%

0.10%

1.70%

1.70%

1.70%

12.94%

Bappeda

150

160.5

171.74

183.76

666

5000 m2

75 ha

75 ha

75 ha

590.54 ha

70

72.5

27.5

75

245

Rp (Juta) Target Rp


5000 m2

PUP2E

184

KODE

1 1

1

5

5

1

6

1

6

1

1

1

6

6

6

5

6




2

3

4

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Ijin Lokasi yang diterbitkan

Jumlah bangunan berIMB per satuan bangunan

23%

40 Unit


2014

2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

12

Target

27%

31%

36%

41%

47%

47%

Bappeda

Rp (Juta) Target

54

226.43

54.96

259.24

262.92

857.55

56 Unit

72 Unit

88 Unit

104 Unit

120 Unit

120 Unit

37

37

30

55

63

222

3,199

2,288

3,097

3,230

3,462

15,276

Target

Rp (Juta)

Perencanaan Pembangunan 1

2

3

4


Program perencanan pembangunan ekomoni

Program perencanaan Pembangunan social budaya

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat proses dan tepat waktu Presentasi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Persentase usulan musrenbangcam yang tertampung di RKPD

80%

Target

85%

90%

100%

100%

100%

100%

80%

Target

80%

90%

100%

100%

100%

100%

5%

Target

10%

15%

15%

20%

20%

29%

2176.4

1372

2007

2191

2348

10094.4

Persentase ketersediaan dokumen dan kajian perencanaan bidang ekonomi Persentase ketersediaan dokumen dan kajian perencanaan bidang social budaya

80 %

Rp (Juta) Target

90%

100%

100%

100%

100%

100%

435.9

275

402

439

470

2021.9

-

Rp (Juta) Target

20%

40%

60%

80%

100%

100%

401.6

253

370

404

433

1861.6

Persentase ketersediaan dokumen dan kajian perencanaan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam

27.27 %

Rp (Juta) Target

36.36%

54.54%

72.72%

80%

90%

90%

48.56

301.96

192

59.49

63.65

665.66

Rp (Juta)



PUP2E

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

185


KODE

1

1 6

1

7

1

7

1

1

7

7

5

1

2

3



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp (Juta) 5 Target

2014

2015

2016

2017

2018


6 60%

7 70%

8 80%

9 90%

10 100%

11 100%

Rp (Juta)

136.12

86

126

137

147

632.12

Target

2 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Perhubungan

3 Persentase Capaian peningkatan kapasitas aparatur perencanaan

4 50 %

3,059

4,093

5,914

6,285

4,211

17,794

Program peningkatan pelayanan angkutan

Jumlah mobil angkutan umum/bus Jumlah mobil angkutan umum bandara

282

Target

50

50

75

75

50

300

-

Target

-

1

2

2

-

5

Rp (Juta)

371.5

1047

1675

1879

796

25%

Target

30%

50%

700%

80%

90%

3

Target

-

1

1

1

8 Unit

Target

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

-

Target

1

1

1

2181

3284

3366

2229

13049

40 Unit

40 Unit

40 Unit

40 Unit

160 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

10 Unit

Program pengembangan / pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Program Pengawasan pengendalian dan pengembangan lalulintas

persentase pembangunan prasarana dan sarana perhubungan darat Jumlah terminal yang tebangun Jumlah dermaga/ tambatan perahu yang terbangun Jumlah pembangunan prasarana dan sarana perhubungan udara

Jumlah rambu- rambu terpasang Jumlah halte yang terbangun Panjang marka jalan Panjang pagar pengaman jalan/ guardrill Jumlah delineator terpasang

15 Unit 7 Unit

Rp (Juta) Target

1989

100%

12 Bappeda

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

3 1 Unit

4 Unit 3

830 m

2000 m

2000 m

2000 m

2000 m

2000 m

10000 m

25%

25%

25%

25%

25%

25%

100%

23 buah

-

50 Buah

50 Buah

50 Buah

50 Buah

200 Buah



Dinas Perhubungan

186

KODE

1

1

1

1

7

7

7

1

8

1

8

1

1

1

8

8

8

4

5

6




2

3

4

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Jumlah uji kir angkutan umum (bh) Jumlah uji petik kelaikan kapal penumpang (bh)

Program Pengawasan dan pengendalian Angkutan laut

Persentase angkutan laut/sungai memiliki izin operasi

Program Pengembangan Kerja sama

Berfunfsinya pelabuhan uf-mar sebagai pelabuhan kontener


2015

2016

2017

2018

6 491.6

7 630

8 702

9 767

10 789

11 3379.6

12

400

Rp (Juta) 5 Rp (Juta) Target


200

250

300

350

400

1500

Dinas Perhubungan

-

Target

-

5%

10%

15%

20%

20%

100

83.03

106

119

129

133

570.03

100 %

Rp (Juta) Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

64

64

64

64

64

320

-

Rp (Juta) Target

-

-

-

-

Ada

Ada

Rp (Juta)

60

65

70

80

200

475 36,216

Target

Lingkungan Hidup 1

2

3

4

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Persentase penanganan sampah

70%

Persentase pengendalian Pencemaran status mutu air

33 %

Cakupan luasan lahan konservasi Persentase informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses

120 ha 100 %

3,379

8,550

8,795

8,430

8,105

Target

80%

800%

90%

90%

90%

90%

Rp (Juta)

1985

5325

5785

5455

5205

23755

Target

33.33%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp (Juta)

625

1900

1950

1800

1780

8055

Target

120 ha

130 ha

130 ha

130 ha

130 ha

550 ha

Rp (Juta)

329

535

435

410

410

2119

Target

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rp (Juta)

65

70

85

90

100

410



Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

BPLH

BPLH

BPLH

BPLH

187


KODE

1

1

1

1 8

8

8

1

9

1

9

1

1 1

1

1

9

10 10

10

10

5

6

7

1

2

1

2

3

2 Program pengembangan ruang terbuka hijau (RTH)

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan


4 7.94 %

Program Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim

Persentase penurunan emisi

Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Pertanahan

Jumlah Organisasi Pemerhati Lingkungan Hidup

Program Penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Jumlah persil tanah yang dibebaskan

32

Persentase masalah pertanahan yang diselesaikan

100%

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Persentase penduduk Administrasi ber-KTP (NIK) Kependudukan Program Administrasi pencatatan sipil

Cakupan pelayanan catatan sipil

Program Pengembangan sistem Data dan Informasi Kependudukan

Ketersediaan data dan informasi kependudukan yang diakses masyarakat

5


2015

2016

2017

2018


6 0.10%

7 0.10%

8 1.70%

9 1.70%

10 1.70%

11 12.94%

Rp (Juta)

200

405

220

220

220

222

Target

0%

Target Rp (Juta) 5 Target


5%

10%

15%

20%

20%

160

160

185

185

690

1 kelompok 160

1 kelompok 270

1 kelompok 205

6 kelompok

175

1 kelompok 155

38,420

1 kelompok

4,250

8,530

8,540

8,550

8,550

5

5

5

5

5

25

Rp (Juta)

4200

8500

8500

8500

8500

38200

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp (Juta)

50

30

40

50

50

220

659 83%

845 83 %ec

1,099 84%

1,171 84%

1,233 84%

5,007 84%

626.2

516

754

824

883

3603.2

83 %

Rp (Juta) Target

1 Kec.

2 Kec.

6 Kec.

8 Kec.

11 Kec.

11 kec

1 Kecam atan ada

Rp (Juta)

333.3

274

402

438

470

1917.3

Target

ada

ada

ada

ada

ada

ada

43

54

57

61

215

Rp (Juta)


12 BPLH

BPLH

BPLH

965

Target

Target


Bag. Pemerintahan Setda Bag. Pemerintahan Setda Dinas Kependdukan dan Capil Dinas Kependdukan dan Capil Dinas Kependdukan dan Capil

188


KODE

1

1 11

1

11

1

1

11

11

1

12

1

12

1

1

1

1

12

12

12

12


2 3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1

2

3

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program penguatan kelembagaan pangarus utamaan gender dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dan Anak


4


2

3

4

5

2015

2016

2017

2018

6 658.6

7 845

8 1099

9 1171

10 1233

11 5006.6

12 BP3AKB

Rasio partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintahan Persentase pembinaan organisasi perempuan

59.45 %

Target

60.94%

62.46%

64.02%

65.62%

67.26%

67.26%

Rp (Juta)

250

243

355

388

416

1652

80%

Target

80%

85%

90%

100%

100%

100%

Rp (Juta)

259.6

252

369

403

432

1715.6

Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100 %

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp (Juta)

149

350

375

380

385

1639

Program Keluarga Berencana

Jumlah peserta KB baru

4.000

Program pelayanan kontrasepsi

Cakupan pelayanan kontrasepsi

Keluarga Berencana 1

2014


Target

6 Kecam atan

Program kesehatan reproduksi remaja

Cakupan pembinaan kesehatan reproduksi remaja

25 Sekola h

Program peningkatan kesejahteraan keluarga

Jumlah keluarga Prasejahtera dan keluarga sejahtera I

77.32

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga (balita)

Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita Jumlah Petugas

1,491

1,261

1,135

1,217

1,286

6,390

Target

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

10000

Rp (Juta)

1124.9

880

702

767

822

1652

Target

6 Kec.

6 Kec.

11 Keuc.

11 Kec.

11 Kec.

11 Kec.

Rp (Juta) Target

50

21

31

34

37

173

10

10

10

10

10

50

Rp (Juta) Target

50

21

31

34

37

173

76.74

76.17

75.59

75.01

74.44

74.44

112

123

125

127

128

615

-

Rp (Juta) Target

30

30

30

30

30

30

5

Target

5

6

11

11

11

11



BP3AKB

BP3AKB

BP3AKB

BP3AKB

BP3AKB

BP3AKB

BP3AKB

189


KODE

1

1

12

1

13

1

13

1

1

13

13

2

6

1

2

3

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri Sosial Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Lapangan/Penyuluh KB (PLKB/PKB) Jumlah peserta KB aktif dan mandiri

umlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Jumlah rumah masyarakat miskin yang dibangun/direhabilitasi

Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jumlah RTSM yang mendapat bantuan


4

7,000

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp (Juta) 5 Rp (Juta) Target Rp (Juta)

13

1

14

1

14

4

1

Program Pendidikan. jumlah PMKS yang Pelatihan. terampil pemeliharaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Perluasan kesempatan kerja

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

2015

2016

2017

2018

6 153.8

7 66

8 96

9 105

10 112

11 532.8

12

3000

3000

3000

3000

3000

15,000

BP3AKB

150

150

150

150

150

600

863

4,271

5,218

5,420

4,223

19,995

29 Kelom pok

Target

36

54 Kelompok

62 Kelompok

62 Kelompok

51 Kelompok

229 Kelompok

Rp (Juta)

150

150

150

150

150

600

540 unit

Target

100

100

100

100

100

400

Rp (Juta) Target

1810

1810

2735

2810

1710

9065

85 org

465 org

495 org

520 org

470 org

2035 org

150 org 2421

Rp (Juta) Target

90

705

830

855

780

3260

1917

1755

1355

1255

1000

1000

613

1,028

930

1112

1030

4712.734

10

10

10

10

40

160

728

723

643

703

2957

Rp (Juta) 1

2014


Target

14

Target Rp (Juta)

2.75

1,999

1,365

1,102

925

1,104

6,495

Target

2.81

2.88

2.94

3.01

3.08

14.72

Rp (Juta)

20

40

43

45

47

195



Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

190


KODE

1

1

1

1 14

14

14

1

15

1

15

1

1

1

15

15

15

1

16

1

16

2

3

4

1

2

3

4

2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial & Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi



3 Cakupan pelatihan tenaga kerja

4 6 kecam atan

Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek

100

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

225


2014

2015

2016

2017

2018


6 6

7 6

8 11

9 11

10 11

11 11

Rp (Juta)

1,759

855

684

495

612

4,405

Target

100

100

100

100

100

100

Rp (Juta)

110

160

185

190

215

860

Target

225

296

273

450

542

3786

Rp (Juta)

110

310

190

195

230

1,035

650

663

677

690

703

3,383

Target

4405

4530

4655

4780

4405

4905

Rp (Juta)

125

128

130

133

135

651

Target

250

250

250

250

250

1250

Rp (Juta)

217.1

221

226

230

235

1,129

Target

dan Menengah Jumlah UMKM

Jumlah Wirausaha Baru

4280

1000

Jumlah UKM tangguh dan mandiri

100

Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi simpan pinjam yang Sehat dan berkualitas

75.21 % 50.94

Target

20

20

20

20

20

100

Rp (Juta)

193.2

197

201

205

209

1,005

Target

76.31

77.41

78.51

79.61

80.72

80.72%

Target

54.72

58.49

62.26

66.04

69.81

69.81

Rp (Juta)

114.9

117

120

122

124

598

371

225

352

360

366

1,674

1

1

2

3

4

4

Penanaman Modal 1

Program peningkatan

Jumlah investor

0

Target


SKPD Penanggung Jawab 12 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM

Dinas

191


KODE

1

1

16

1

17

1

17

1

1

17

17

1

18

1

18

1

18

2 iklim investasi dan realisasi investasi 2

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi




3

4

Rp (Juta) 5 Rp (Juta)

-

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

2014

2015

2016

2017

2018


6 221

7 225

8 230

9 235

10 239

11 1,150

Target

ada

ada

Rp (Juta)

150 391

601

528

Target

88%

89%

90%

58

58

58

96

98

100

Target

Ketahanan Pangan 1

2

3

Program peningkatan ketahanan pangan

Program pengembangan system distribusi pangan Program Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Rawan Pangan

Ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 (kkal/hari) dan protein per kapita sebesar 57 gram/ hari

persentase Ketersediaan Informasi Pasokan. Harga dan Akses Pangan di Daerah Jumlah ohoi mandiri pangan

kecuk upan energi 80% protein :58 gram/ hari 89%

9 Ohoi

Rp (Juta)

5

Program Pengembangan nilai budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah kegiatan forum dialog dengan pemangku adat

8 kali

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

3

Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang

80%

ada

ada

ada

125

127

524

688

600

2,809

90%

90%

90%

58

58

58

102

104

500

Target

89

90

90

90

90

90%

Rp (Juta)

117.5

120

122

125

127

612

Target

2

2

2

2

2

10

Rp (Juta)

177.94

382.58

305.98

461.2

369.49

1,697

414

471

479

488

496

2,348

Target

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

30 kali

Rp (Juta)

30

30

30

30

30

150

Kebudayaan 4

ada 122

Target

3

3

3

3

3

3

Rp (Juta)

320.1

327

333

340

346

1,666

Target

80%

90%

90%

90%

100%

100%

50

51

52

53

206


Rp

SKPD Penanggung Jawab 12 Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan

192


KODE

1 1

18

1

19

1

19

1

1

1

1

19

19

19

19

1

20

1

20

1

20

2 6

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 dilestarikan


4

Jumlah sanggar budaya/ grup seni

46

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudan

63

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pembinaan kepramukaan dan karang taruna

Persentase usaha milik organisasi kepemudaan

-

Jumlah kegiatan kepramukaan

5

Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Jumlah organisasi olah raga dan jumlah kegiatan pertandingan olahraga


2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

12

Target

46

190

190

190

190

190

Rp (Juta)

63.5

64

65

66

67

326


Target Rp (Juta) 5 (Juta)

Pemuda dan Olahraga 1

2

3

4

5

Program peningkatan sarana prasarana olahraga

Jumlah gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

17 organi sasi & 6 kegiata n 2

974

1,052

1,136

1,144

1,190

9,060

Target

64

64

64

64

65

321

Rp (Juta)

54.6

56

57

58

59

285

Target

-

2

2

2

2

8

Rp (Juta)

32.9

34

34

35

36

172

Target

5

5

5

5

5

25

Rp (Juta)

725

797

877.25

880

920

4,199

Target

17 organisasi &6 kegiatan 465.1

17 organisasi &6 kegiatan 474




17 organisasi & 30 kegiatan 2,420


Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 1

2

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan

Cakupan kasus Pelanggaran PERDA yang tertangani

75

Tingkat penyelesaian

60 %

2

2

2

2

2

2

161.5

165

168

171

175

4404.55 10,453


Dinas Pendidikan Pemuda & Olaharaga Dinas Pendidikan Pemuda & Olaharaga Dinas Pendidikan Pemuda & Olaharaga Dinas Pendidikan Pemuda & Olaharaga

Dinas Pendidikan Pemuda & Olaharaga

1,682

1,715

1,748

1,781

3,527

Target

75

79

83

87

91

91

Rp (Juta)

436.2

445

454

463

472

2,270

Badan Kesbangpol & Linmas

Target

70%

80%

90%

95%

100%

100%

Badan


193


KODE

1

1

1

1

20

20

20

2 kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3

4

5


Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

3 pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) Kegiatan pembinaan politik daerah. dialog antar umat beragama dan forum KUB Persentase Penyelesaian konflik dan penyakit sosial masyarakat (Pekat)

Program pendidikan politik masyarakat

Jumlah OKP. LSM dan Ormas yg dibina


Persentase Partisipasi dalam PEMILU

1

21

1

21

1

21

1

22

1

22



2

1

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Penanggulangan Bencana

2015

2016

2017

2018

6 716.6

7 731

8 746

9 760

10 776

11 3,730

12 Kesbangpol & Linmas Badan Kesbangpol & Linmas

4

Rp (Juta) 5 Rp (Juta)

10

Target

10

10

10

10

10

50 kali

Rp (Juta)

209.3

213

218

222

227

1,089

100%

Target

100%

100%

100%

100%

100%

85%

85

87

88

90

92

442

2

Rp (Juta) Target

2

2

2

2

2

10

Rp (Juta) Target

60

60

60

60

60

300

80%

80%

Rp (Juta)

175.3

1,900

2,622

937

955

975

994

1,014

4,875

Target

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rp (Juta)

793.6

809

826

842

859

4,130

target

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rp (Juta)

142.9

146

149

152

155

745

848,181

1,236,450

1,289,816

1,304,632

1,335,444

6,014,522

74%

Penanggulangan Bencana Daerah 1

2014


Target

Persentase ohoi terkena bencana yang tertangani

100 %

Persentase korban bencana yang tertangani

100 %

Otonomi daerah. pemerintahan umum. administrasi keuangan daerah. perangkat daerah. kepegawaian dan persandian Program peningkatan Persentase pelaksanaan 100 % kapasitas lembaga PROLEGDA perwakilan rakyat

179

182

186

Target

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rp (Juta)

12541

12792

13048

13309

13575

65,265





Badan Penanggulang an Bencana Daerah Badan Penanggulang an Bencana Daerah

Sekretariat DPRD

194

KODE




2

3

Program Penataan Produk Hukum Daerah


2015

2016

2017

2018

4

Rp (Juta) 5


6

7

8

9

10

11

12

Persentase RANPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA

100 %

Target

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

50

51

52.02

53.06

54,122

54,328

Sekretariat DPRD

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Persentase Pelayanan Urusan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati

100 %

Rp (Juta) Target

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4805.1

4901

4999

5099

5201

25,005

Persentase Pelayanan Urusan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati

30%

Persentase Kesesuaian Penatausahaan keuangan Daerah dengan SAP Persentase Pengelolaan keuangan yang Lancar dan Tepat Waktu

100%

Persentase PAD terhadap APBD

3.48%

Program Pengelolaan Aset Daerah

Persentase Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Standart

17.80 %

Ketepatan waktu penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

82.90 %

1

Target


daerah 1

1

1

1

1

1

1

1

22

22

22

22

22

22

22

22

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Peningkatan. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp (Juta)

100%

WDP

Bag. Umum Setda

Target

40%

50%

60%

70%

80%

80%

Rp (Juta)

2600

5100

4100

600

600

13,000

Bag. Umum Setda

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DPPKD

Rp (Juta)

1802.7

1839

1876

1913

1951

9,382

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp (Juta)

740.2

755

770

786

801

3,852

Target

3.75%

4%

4.25%

4.50%

5%

5%

Rp (Juta) Target

678.6

692

706

720

735

3,532

45%

60%

75%

85%

100%

100%

Rp (Juta) Target

432.7

441

450

459

468

2,251

86.32%

89.74%

93.16%

96.58%

100%

100%

Target

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Rp (Juta)

166.7

170

173

177

180

867


DPPKD

DPPKD

DPPKD

DPPKD

195


KODE

1

1

1

1

1

1

1

1

1 22

22

22

22

22

22

22

22

10

11

12

13

14 '

15

16

17




2015

2016

2017

2018


6 100%

7 100%

8 100%

9 100%

10 100%

11 100%

1797

1562

2024

2055

2014

9,452

Target Rp (Juta) 5 Target

2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

3 Persentase Temuan hasil Pemeriksaan

4 100%

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

69.36 %

Target

70%

72%

74%

76%

80%

80%

Rp (Juta)

227,146

498,191

290,975

295,118

289,662

1,601,092

Persentase Tenaga Pemeriksan yang berkualifikasi Auditor dan P2UPD Tersedianya data dan Informasi Kinerja Daerah

35.36 %

Target

50%

65%

75%

80%

85%

85%

Rp (Juta)

419,860

493,939

675,334

685,659

672,060

2,946,852

Ada

Target

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

171,195

212,679

290,780

295,227

289,375

1,259,256

Program Pelayanan Perizinan

Persentase Izin yang dikeluarkan tepat waktu

70%

Rp (Juta) Target

80%

90%

100%

100%

100%

100%

122

124

127

129

132

634

Rp (Juta)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase Kelembagaan yang efektif dan efisien

75 %

Rp (Juta) Target

Program Pelayanan Hubungan Masyarakat

Persentase aktivitas Pemerintah Daerah Yang tersebarluaskan

100%

Rp (Juta) Target


Jumlah peraturan kepala daerah yang ditetapkan Cakupan sosialisasiperaturan perundang-undangan Prsentase koordinasi

37 Perda 6 Kecam atan 100%

75%

80%

80%

85%

90%

90%

55.4

57

58

59

60

289

100%

100%

100%

100%

100%

100%

348.2

355

362

370

377

1,812

4 Perda

4 Perda

4 Perda

4 Perda

4 Perda

20 Perda

Target

6 Kecamatan 100%

11 Kecamata n 100%

11 Kecamata n 100%

11 Kecamata n 100%

11 Kecamatan

Target

6 Kecamata n 100%

Rp (Juta) Target


SKPD Penanggung Jawab 12 Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Kantor PTSP

Bag. Organisasi Setda Bag. Umum Setda Setda Bagian Hukum

100%

196


KODE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

22

22

22

22

22

22

22

2

18

19

20

21

22

27

23

24

Program Pengembangan pemerintahan daerah Program Peningkatan kesejahteraan rakyat

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan

Jumlah Rapat koordinasi. rapat teknis. rapat kerja pemerintahan Persentase koordinasi adimistrasi kesejahteraan rakyat


4

14

100%


2014

2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

Rp (Juta)

1206.3

123

1255

128

1306

4,018

Target

Target

14

20

20

20

20

94

Rp (Juta)

528.9

539

550

561

572

2,751

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp (Juta) Target

975.2

995

1,015

1,035

1,056

5,076

36 SKPD

36 SKPD

36 SKPD

36 SKPD

36 SKPD

36 SKPD

152

155

158

161

165

791

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

baik

236

241

246

250

255

1,228

100%

100%

100%

100%

100%

100%

39

40

41

41

42

203

Program Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Jumlah SKPD yang tertata

36 SKPD

Program Peningkatan kualitas pelayanan publik

Nilai I K M

Baik

Rp (Juta) Target

Program pengendalian administrasi pembangunan

Persentase administrasi kegiatan fisik yang dikendalikan

100%

Rp (Juta) Target

Program Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah

Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah berfungsinya perangkat System e-Procurment dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Persentase pelanggaran K3 yang tertangani Persentasse koordinasi

Ada

Rp (Juta) Target

Program Pengembangan system E - Prucurement Program pemeilharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak


Setda Bagian Pemerintahan Setda Bagian Kesra

Setda Bagian Organisasi Setda Bagian Organisasi Setda Bagian Ekbang

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Rp (Juta)

43

44

45

46

47

225

Target

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Rp (Juta)

54

55

56

57

58

280

Setda Bagian Ekbang

60

Target

70%

80%

90%

95%

100%

100%

SatPol-PP

100%

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ada


Setda Bagian Ekbang

197


KODE

1

2 kriminal

1

22

1

23

1

23

1

1

1

1

1

1

23

23

23

23

23

23

25

Program pelayanan masyarakat

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 dan kerjasama dalam pembinaan dan penegakkan Hukum

Tingkat efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik



2015

2016

2017

2018

4

Rp (Juta) 5


6

7

8

9

10

11

575.85

576.85

578.85

578.85

584.85

2895.25

60%

Rp (Juta) Target

60%

70%

80%

90%

100%

100%

Rp (Juta)

30

33

37

41

45

186

5,842

7,043

9,033

9,701

10,854

42,472

Target

50 Orang

42 Orang

42 Orang

42 Orang

53 Orang

229 Orang

Rp (Juta) Target

939

1902.04

1920.24

1939.34

1929.39

8,630

58 Orang

47 Orang

73 Orang

58 Orang

61 Orang

297 Orang

1,751

1,568

1,928

1,628

1,644

8,519

43 Orang

430 Orang 902.56

185 Orang 2281.02

282 Orang 2967

250 Orang 3816.99

1.190 Orang 10,782

BKD

BKD

Target

Kepegawaian 1

2

3

4

5

6

7

Program Pendidikan kedinasan

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan

209 Orang

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan Formal

46 Orang

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah Aparatur yang Memiliki Sertifikasi Persyaratan Kompetensi

365 Orang

Program Peningkatan disiplin Apararatur

Persentase rata-rata penurunan pelanggaran disiplin aparatur

Program Perencanaan dan Mutasi Aparatur

Persentase Pengisian Formasi Jabatan Tinggi. Administrasi. pengawas dan Fungsional Jumlah Aparatur yang Terfasilitasi

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Program Penataan system informasi manejemen kepegawaian

Persentase data dan informasi aparatur yang dapat diakses

Rp (Juta) Target

814.42

4.34%

Rp (Juta) Target

4%

3.80%

3.60%

3.30%

3.00%

3%

107.21

304.93

328.67

354.45

382.46

1,478

76%

Rp (Juta) Target

78%

80%

82%

85%

88%

87%

Rp (Juta)

834.76

687.23

752.51

827.46

913.85

4,016

Target

47 Orang

80 Orang

88 Orang

90 Orang

445 Orang

Rp (Juta) Target

310.1

316

140 Orang 323

329

336

1,614

20%

20%

20%

20%

20%

100%

Rp (Juta)

114.26

119.97

125.97

132.27

138.88

631

55 Orang

100%



Kecamatan

BKD

BKD

BKD

BKD

BKD

198


KODE

1

1

1 23

23

1

24

1

24

1

1

24

24

1

25

1

25

1

1

25

25

8

9

2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Jumlah Penyelesaian Dokumen/Produk Kepegawaian

Tersedianya instrumen kesejahteraan aparatur


4 8.605 dokum en kepega waian 100%

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp (Juta) 5 Target Rp (Juta) Target

2

3

1

2

3

Program pemberdayaan penyuluh

Rasio penyuluh per satuan kelompok tani

Program pengembangan system penyuluhan

Jumlah kegiatan penyuluhan

Pengembangan data Persentase data dan dan informasi informasi penyuluhan penyuluhan pertanian yang diakses perikanan dan masyarakat kehutanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Ohoi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Ohoi

Program Peningkatana Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

SKPD Penanggung Jawab 12 BKD

2014

2015

2016

2017

2018

6 3.842 Dok. Kepeg.

8 4.079 Dok. Kepeg. 1,215

9 5.097 Dok. Kepeg. 1,361

10 5.576 Dok. Kepeg. 1,526

11 22446 Dok

818

7 3.852 Dok Kepeg. 1,086

6,006

20%

20%

20%

20%

20%

100%

Rp (Juta)

153

156

159

162

166

796

244

249

254

258

264

1,269

1:5

Target

1:5

1:5

1:04

1:04

1:03

1:03

148

151

154

157

160

770

45

Rp (Juta) Target

5

10

10

10

10

45

57

58

59

60

62

296

100 %

Rp (Juta) Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

39

40

41

41

42

203

31,849

Penyuluhan 1


Rp (Juta)

5,563

5,017

6,728

7,583

6,958

Target

70%

75%

80%

80%

85%

85%

Rp (Juta)

2397.27

1792

2622

2863

3069

12,743

5%

Target

10%

20%

30%

49%

59%

59%

533.51

399

584

637

683

2,837

5

Rp (Juta) Target

5

11

31

51

60

158

Rp (Juta)

87.07

65

95

104

111

462

Persentase partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pembangunan

60 %

Persentase aparatur pemerintahan ohoi yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis dan bersertifikat kelulusan Persentase Kelompok Usaha Masyarakat yang mempergunakan TTG


BKD

BP4K

BP4K

BP4K

BPM-PD

BPM-PD

BPM-PD

199


KODE

1

1 1

1

1

1 25

25 25

25

25

1

26

1

26

1

27

1

27

1

1

27

27

4

5 6

7

8

1

1

2

3

2 Program Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat Miskin di Pedesaan Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program Penanggulangan Kemiskinan Program Perencanaan Pembangunan Ohoi

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Jumlah Masyarakat miskin pedesaan yang terpenuhi kebutuhan pokoknya Jumlah Organsasi Perempuan perdesaan yang aktif Persentase penduduk miskin yang terlibat dalam kegiatan PNPM atau kegatan pro masyarakat miskin lainnya Jumlah Ohoi yang memiliki RPJM Ohoi

Program Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan Statistik

presentase ohoi yang telah membentuk LPMD dan aktif

Program pengembangan data/informasi/statistk daerah Kearsipan

Tersedianya Data Base Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Jumlah Dokumen/Arsip daerah yang tersimpan sesuai standar

Program peningkatan kualitas pelayanan

Persentase SKPD yang telah menerapkan Sistem Pengarsipan Standar Persentase data dan informasi kearsipan


4 7949

84 60 %

-

100%

143

100%


2014

2015

2016

2017

2018


6 7949

7 6949

8 6449

9 5949

10 5949

11 5949

Rp (Juta)

1031.18

771

1128

1232

132

4,294

Target

86

88

90

92

94

94

Rp

34.68

26

38

41

44

184

Target

70%

75%

80%

80%

85%

85%

Rp (Juta)

1236.49

924

1,353

1,477

1,583

6,573

Target

30

190

190

190

190

190

Rp (Juta) Target

243.12

182

266

290

311

1,292

20%

30%

60%

75%

75%

Rp (Juta)

0

858

642

939

1,025

3,464

421

431

630

688

737

2,907

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp (Juta)

421

431

630

688

737

2,907

Target

152

196

286

312

335

1,281

Target

29

43

57

71

86

286

Rp (Juta)

86.77

69

101

110

118

485

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

46

67

73

79

265

Rp (Juta) 100%

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp

65

81

118

129

138

531


SKPD Penanggung Jawab 12 BPM-PD

BPM-PD BPM-PD

BPM-PD

BPM-PD

Bappeda

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan

200


KODE

1

2 informasi

1

28

1

28

1

28

1

29

1

29

1

29



2014

2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

Target

3 yang dapat diakses masyarakat

4

216

275

402

439

470

1,802

Jumlah pemustaka

1009

Target

1,500

1,700

2,000

2,300

2,500

2,500

216

254

371

405

434

1,680

66

Rp (Juta) Target

71

77

83

89

95

95

21

31

34

36

122

Perpustakaan 1

2

1

2

2

Program Pengembangan Budaya Gemar Membaca

Program Persentase Ohoi yang Pengembangan dan memiliki Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan Komunikasi dan Informatika

Rp (Juta) 259

156

228

249

266

1,158

20%

Target

40%

60%

80%

90%

100%

100%

100%

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

213.95

129

188

206

220

957

Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang terekspos

100%

Rp (Juta) Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp (Juta)

45.08

27

40

43

46

201


Pendapatan Rata-rata Petani

800


Jumlah Produksi Pertanian Panjang jalan usaha tani

Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media masa

Program kerjasama informasi dan media massa

Persentase SKPD yang telah menerapkan sistem pelayanan berbasis e-government Persentase jumlah kerjasama kemitraan dengan penyedia jasa media masa

SKPD Penanggung Jawab 12 dan Arsip

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip

Dinas Perhubungan Komunikasi&I nformatika

Dinas Perhubungan Komunikasi&I nformatika

Urusan Pilihan

2

1

2

1

2


1

Pertanian 1

2

3780 Ton

2,833

4,126

7,038

7,593

7,565

29,155

Target

1200

1400

1600

1800

2000

2000

Rp (Juta) Target

92.22

112

164

179

192

739

1800 Ton

1980 Ton

1980 Ton

1980 Ton

1980 Ton

9720 Ton

Target

4 Km

4 Km

4 Km

4 Km

4 Km

20 Km

Rp

2239.87

2718

3977

4343

4654

17,932


Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan

201

KODE

1 2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

6

1

2

3

4




2

3

4

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian Cakupan bimbingan penerapan teknologi pertanian modern bercocok tanam

60


2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

12

60

Dinas Pertanian dan Peternakan

Target Rp (Juta) 5 (Juta) Target

30

Target

6 Kecamata n

11 Kecamata n

11 Kecamata n

11 Kecamata n

11 Kecamatan

688

1,007

1,099

1,178

3,972

35684

Rp (Juta) Target

40640

46450

50874

56270

61310

61310

405.2

492

720

786

842

3,245

80%

Rp (Juta) Target

80%

80%

90%

90%

950%

95%

95.88

116

170

186

199

767

5

Rp (Juta) Target

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Populasi ternak

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Persentase ternak berpenyakit menular yang tertangani.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi pertanian (APBN) Kehutanan

Jumlah sarana prasarana pengolahan dan produksi

2,228

2,741

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Jumlah potensi sumberdaya hutan yang dimanfaatkan

926.69 m3

Target

123.17

116.62

Rp (Juta)

144.07

39

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Cakupan hutan dan lahan kritis yang tertangani

13816. 67ha

Target

1250 ha

Jumlah Teknologi pasca panen

3 Unit

Rp (Juta) Target

Cakupan perlindungan dan konservasi SDH

6 kecam

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan Program Perlindungan dan konservasi

30

4

4

2

10

1000

1000

500

2,500

4,011

4,380

4,694

18,054

110.42

104.55

98.99

553.75

57

63

67

370

1250 ha

1250 ha

1250 ha

1250 ha

1840.49

1,236

1,808

1,974

2,116

20066.67 ha 8,974

-

5 unit

5 unit

3 unit

3 unit

18 unit

Rp (Juta)

Rp (Juta) Target



Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan

0 6 Kecematan

6 kecamata

11 kecamata

11 kecamata

11 kecamata

11 kecamatan

Dinas Perkebunan

202


KODE

1


2 sumberdaya hutan

3 Luas areal kebakaran hutan

2

2

5


Luas lahan produksi perkebunan Panjang jalan produksi

2

2

2

3

2

3

2

3

6


Jumlah kelompok tani yang dibina


4 atan 25 ha

2968.6 7 28.4 km

69 klp

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target

2

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program Pengembangan Listrik Perdesaan / Perkotaan

80%

Persentase rumah tangga pengguna listrik

69.76 %

2016

2017

2018

6

7 n

8 n

9 n

10 n

11

Target

25 ha

25 ha

20 ha

15 ha

10 ha

10 ha

Rp (Juta) Target

183.04

357

523

571

612

2,246

50

500

500

500

500

5018.67

Target

-

4 km

2 km

-

-

34.4 km

1,061

1,552

1,695

1,816

6,124

15 klp

15 klp

15 klp

15 klp

15 klp

75 klp

60

48

71

77

83

339

1,230

1,637

1,994

2,285

1,811

8,957

0%

100%

100%

100%

100%

100%

77

46

84

90

297

69.81%

69.86%

69.91%

69.97%

70.02%

70.02%

1230

1560

1948

2201

1721

8,660 9,025

Rp (Juta) Target

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta)

2

4

2

4

Pariwisata 1

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah kerja sama promosi pariwisata

-

12 dan Kehutanan

2015

Rp (Juta)

Persentase pelanggaran pertambangan bahan Galian Golongan C yang tertangani


2014

Rp (Juta) 5

Energi Dan Sumber Daya Mineral 1


1,797

1,251

1,836

1,999

2,142

Target

1

-

-

-

1

2

Rp (Juta)

246.05

171

251

274

293

1,235


Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

PUP2E

PUP2E


203


KODE

2

2

1 4

4

2

5

2

5

2

2

2

5

5

5

2

3

2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Indikator Kinerja Program (outcome) 3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah pelaku wisata yang dibina Jumlah sarana prasaran wisata dibangun dan di rehabilitasi

Jumlah Mitra usaha wisata



2014

2015

2016

2017

2018


6 43147.58

7 43250.23

8 43353.13

9 43456.27

10 43559.66

11 216,767

Target

20

10

10

15

10

65

18

Target

-

5

10

1

1

17

1324.5

922

1354

1473

1579

6,653

17

Rp (Juta) Target

17

22

27

32

32

32

Rp (Juta)

226.77

158

231

252

270

1,138

4 43.045 .17 30

Target

Kelautan dan Perikanan 1

2

3

4

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Program pengembangan perikanan budidaya

Program pengembangan

Jumlah rumah tangga miskin yang diberdayakan Fasilitasi pelatihan nelayan

Jumlah ohoi yang memiliki kelompok pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) Jumlah kelompok budidaya perikanan yang diberdayakan

Jumlah peningkatan produksi perikanan

7,550

7,826

11,445

12,496

13,393

29,733

Target

540

810

240

90

90

1770

Target

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Rp (Juta) Target

500

409

598

653

700

2,860

26

28

28

28

28

28

Rp (Juta)

153.31

125

183

200

215

876

Target

69578

85384

101190

116996

-

373154

-

Target

90

90

90

-

90

360

4233.54

3464

5063

5528

5924

1235.05

61995

Rp (Juta) Target

68,243

74,490

80,737

86,984

93,231

62398.69

290 Rumah Tangga Ada

26 Ohoi. 16 Kelom pok 53,771


SKPD Penanggung Jawab 12 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKP

DKP

DKP

DKP

204


KODE

1

2

2

5

5

2 perikanan tangkap

5

6




2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

60

90

120

150

420

Target

3 tangkap (ton)

4

Rp (Juta) 5

Jumlah kelompok nelayan perikanan tangkap yang diberdayaan

-

Target

Rp (Juta) Target

1067

872

1276

1393

1493

6,101

8856

8856

9925

10994

12063

50694

Rp (Juta) Target

1596.3

1305

1909

2084

2234

9,128

548

470

370

455

375

2218

3

3

3

9

1,651

2,416

2,638

2,827

9,532

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Jumlah nilai produksi yang dipasarkan (ton)

6717

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulaupulau Kecil.

Jumlah Masyarakat yang dilatih Jumlah Desa pesisir tangguh

370 Orang -

Target Rp (Juta)

2

6

2

6

2

2

6

6

Perdagangan 1

2

3


Jumlah Alat Ukur. Timbang. Takar dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan ditera ulang Presentase pengawasan barang dan jasa beredar dan barang expire yang di tindaklanjuti Jumlah SIUP

2,392

1,414

2,069

2,257

2,420

10,552

160

Target

160

200

210

230

270

1070

100

Target

100

100

100

100

100

100

362

Target

362

400

400

500

550

550

376.14

350

512

558

599

2,395

1

2

2

2

2

9

2015.53

932

1363

1488

1595

7,394

38874

39000

39150

39200

39250

195474

132

194

211

226

763

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah pasar yang dibangun/ direhabilitasi

6

Rp (Juta) Target

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport Daerah

Jumlah ekspor daerah (Kg)

38,874

Rp (Juta) Target


Rp


DKP

DKP

Dinas Perindag

Dinas Perindag Dinas Perindag

205

KODE

1 2

7

2

7

2

2

2

2

7

7

7

7





2

3

4

Jumlah IKM yang di fasilitasi dalam memperkuat permodalan Jumlah IKM yang di bina

8

Target

8

Target

-

Rp (Juta) 5 (Juta)

Perindustrian 1

2

3

4

5

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Penataan Struktur Industri

Jumlah kelompok industri kecil yang dibina

60 IKM

Rp (Juta) Target

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

jumlah kelompok industri yang menerapkan standar produk industri Persentase data dan informasi industri yang diakses masyarakat Jumlah sentra dan klaster industry

10 IKM

Rp (Juta) Target

Program Pengembangan sentrasentra industri potensial

Program peningkatan Fasilitasi sarana pemasaran hasil promosi Produk IKM produksi industry kerajinan masyarakat Program Rutin Tahunan SKPD

2014

2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

0

1089

1202

1255

1306

4852

-

-

6

6

6

18

Target

-

8

8

8

8

32

324

475

518

555

1,872

-

20 IKM

20 IKM

20 IKM

60 IKM

535

35

35

35

640

10 IKM

10 IKM

10 IKM

10 IKM

40 IKM

Rp (Juta)

100

92

101

108

401

100%

Target

100%

100%

100%

100%

100%

1

Target

6

6

6

6

6

130

100

101

108

439

-

Rp (Juta) Target

-

Ada

Ada

Ada

ada

500

500

500

1,500

-

Rp (Juta)


Dinas Perindag

Dinas Perindag Dinas Perindag Dinas Perindag

Dinas Perindag

Semua Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasarana

Persentase ketersediaan ATK, dan peralatan serta perlengkapan kantor Persentase ketersediaan sarana dan prasarana

100 %

70 %

Target

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rp (Juta)

45.964

48.263

50.676

53.210

55.870

253.983

Target

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

95 %

Rp

23.123

24.279

25.493

26.768

28.106

127.771


Semua SKPD

Semua SKPD

206

KODE


1



3

4

2


2015

2016

2017

2018


6

7

8

9

10

11

12 Semua SKPD

Target Rp (Juta) 5 (Juta)

Aparatur

aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek

100 %

Target

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

19.623

20.604

21.634

22.716

23.852

108.428

Persentasi ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100 %

Rp (Juta) Target

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rp (Juta)

1.521

1.597

1.677

1.761

1.849

8.404



Semua SKPD

207

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja Kabupaten Maluku Tenggara bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Skenario dan asumsi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 20132018 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 20052025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2018. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian. Tabel 9.1 menunjukan indikator pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan indikator kinerja daerah yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 2013 - 2018

208

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2013

2014

2015

2016

2017

2018

7.43 9.32 5.953.058 0.33 75.57 9.80

7.63 8.67 6.508.249 0.32 77.14 8.88

7.84 8.06 7.115.218 0.30 78.71 8.05

8.05 7.49 7.778.794 0.29 80.28 7.29

8.27 6.96 8.504.255 0.27 81.85 6.61

8.50 6.47 9.297.375 0.26 83.42 5.99

8.50 6,47 9.297.375 0.26 83.42 5.99

73.30 98,05 8,83

73.74 98,10 8,86

74.19 98,30 8,90

74.64 98,60 8,95

75.09 99,09 9,01

75.55 99,54 9,05

75.55 99,54 9,05

110.06 91,68 80,66

109.18 91,74 80,69

108.31 91,80 80,72

107.45 91,86 80,75

106.59 91,92 80,78

105.74 91,98 80,81

105.74 91,98 80,81

34,79 20,33 24,51 6,33

34,79 20,35 25,14 6,72

34,79 20,38 25,77 7,10

34,80 20,40 26,39 7,49

34,80 20,43 27,02 7,87

34,80 20,46 27,64 8,26

34,80 20,46 27,64 8,26

93,28 64,13 56,92

93,31 64,15 57,00

93,34 64,17 57,08

93,38 64,19 57,16

93,41 64,22 57,25

93,44 64,24 57,33

93,44 64,24 57,33

986 69,59

987 69,60

988 69,60

989 69,61

990 69,62

991 69,63

991 69,63

Kondisi Kinerja Pada AKHIR Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1) Pertumbuhan PDRB ( persen) 2) Laju inflasi 3) PDRB per kapita 4) Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson) 5) Persentase penduduk di atas garis kemiskinan 6) Angka kriminalitas yang tertangani (kasus) FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.

2.

Pendidikan 1) Indeks Pembangunan Manusia ( persen) 2) Angka Melek Huruf ( persen) 3) Angka rata-rata lama sekolah (Thn) 4) Angka Partisipasi kasar ( persen) (1) SD/MI (2) SMP/ MTs (3) SMA/MA 5) Angka pendidikan yang ditamatkan (1) SD/MI (2) SMP/ MTs (3) SMA/MA (4) D-I s.d S-3 6) Angka Partisipasi Murni (APM) : (1) APM SD/MI/Paket A (2) APM SMP/MTs/Paket B (3) APM SMA/SMK/MA/Paket C Kesehatan 1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi 2) Usia Harapan Hidup


209

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 3) Persentase balita gizi buruk 3.

4.

5.

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2013 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

0,00

43.111,63 96,00

43.136,27 96,03

43.160,92 96,05

43.185,59 96,08

43.210,28 96,10

43.234,97 96,13

43.234,97 96,13

46 3

46 3

190 3

190 3

190 3

190 3

190 3

17 3

17 3

17 3

17 3

17 3

17 3

17 3

99,19

99,20

99,20

99,21

99,22

99,23

99,23

69,06

69,07

69,07

69,08

69,09

69,10

69,10

11

11

11

11

11

11

11

89,15

89,18

89,22

89,25

89,29

89,33

89,33

49,03

49,05

49,08

49,10

49,13

49,16

49,16

13

13,04

13,05

13,06

13,08

13,09

13,09

80,63

80,71

80,78

80,86

80,93

81,01

81,01

47,51

47,66

47,82

47,97

48,12

48,27

48,27

13

13

13

13

13

13

13

156

156

156

156

156

156

156

51

51

51

51

51

51

51



Ketenagakerjaan 1) Angkatan Kerja 2) Rasio penduduk yang bekerja Kebudayaan 1) Jumlah grup kesenian 2) Jumlah gedung Pemuda dan Olah Raga 1) Jumlah klub olahraga 2) Jumlah gedung olahraga

B. ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB : 1.

Pendidikan 1)

2)

3)

Pendidikan dasar (1) SD/MI (1) Angka partisipasi sekolah (2) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (3) Rasio guru/murid (2) SMP/M.Ts. (1) Angka partisipasi sekolah (2) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (3) Rasio guru/murid Pendidikan menengah: (1) Angka partisipasi sekolah (2) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (3) Rasio guru- murid Fasilitas Pendidikan: (1) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (2) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik


210

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

2.

(3) Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 4) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): (1) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (2) Rasio guru terhadap murid 5) Angka Kelulusan (AL): (1) AL TK (2) AL SD/MI (3) AL SMP/MTs (4) AL SMA/SMK/MA 6) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (1) SD/MI (2) SMP/MTs (3) SMA/SMK/MA 7) Guru yang bersertifikat (1) SD/MI (2) SMP/ MTs (3) SMA/SMK/MA Kesehatan 8) Rasio puskesmas per satuan penduduk 9) Rasio Pustu per satuan penduduk 10) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 11) Rasio dokter per satuan penduduk 12) Rasio tenaga medis per satuan penduduk 13) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 14) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 15) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 16) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 17) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV-AIDS 18) Cakupan puskesmas 19) Cakupan puskesmas pembantu


2014

2015

2016

2017

2018

18

18

18

18

18

18

18

26

28

30

32

34

36

36

15

16

18

20

22

24

24

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

71 312 465

84 347 506

97 382 548

110 417 590

123 452 631

136 487 673

136 487 673

155 55 61

177 65 72

199 76 84

221 86 96

243 97 107

265 107 119

265 107 119

0,17 0,43 0,02 0,17 3,04

0,18 0,47 0,02 0,24 3,66

0,19 0,51 0,02 0,30 4,29

0,20 0,55 0,02 0,37 4,91

0,20 0,59 0,02 0,44 5,53

0,21 0,63 0,02 0,51 6,15

0,21 0,63 0,02 0,51 6,15

91.83

93.26

94.71

96.18

97.68

99.20

99.20

95,16

95,71

96,15

97,01

98,08

100

100

100

100

100

100

100

100

100

91,05

91,11

91,18

91,24

91,30

91,36

91,36



100

100

100

100

100

100

100

2,67 0,23

2,84 0,26

3,00 0,28

3,17 0,31

3,34 0,34

3,50 0,36

3,50 0,36


211

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 3.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2) Rasio Jaringan Irigasi 3) Jumlah tempat ibadah 4) Persentase rumah tinggal bersanitasi 5) Jumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) 6) Panjang jalan dilalui Roda 4 (km) 7) Rasio rumah layak huni 8) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) 9) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) 10) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min. 15 m) 11) Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

2017

2018

31.13

32.36

33.63

34.95

36.33

37.76

30,14

25 122 69,18 0,19 0,63 46,97

26 122 69,35 0,19 0,63 47,07

26 122 69,51 0,18 0,64 47,17

27 122 69,68 0,18 0,64 47,28

27 122 69,85 0,18 0,65 47,38

28 122 70,02 0,17 0,65 47,48

28 122 70,02 0,17 0,65 47,48

74.675

79.74

84.805

89.87

94.935

100

100

109,82

110,85

111,90

112,96

114,02

115,10

115,10

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

100

100

100

100

100

100

100

Rumah Rumah Rumah Rumah

tangga pengguna air bersih tangga pengguna listrik tangga ber-sanitasi layak huni

90,00 69,76 69,18 46,97

90,21 69,81 69,35 47,07

90,42 69,86 69,51 47,17

90,64 69,91 69,68 47,28

90,85 69,97 69,85 47,38

91,06 70,02 70,02 47,48

91,06 70,02 70,02 47,48

Jumlah Izin Lokasi Jumlah bangunan ber-IMB per satuan bangunan

23

27

31

36

41

47

47

40

56

72

88

104

120

120

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

100

100

100

Perencanaan Pembangunan 1) 2) 3) 4)

7.

2016

Penataan Ruang 1) 2)

6.

2015

Perumahan 1) 2) 3) 4)

5.

2014



Pekerjaan Umum 1)

4.


Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD ( persen)

Perhubungan


212

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 8.

2014 198.165 244 415 4 2 3 12 6,00 119,00 75

2015 198.266 259 430 4 2 3 12 6,00 129,00 81

2016 198.368 274 445 4 2 3 12 6,00 139,00 87

2017 198.469 289 460 4 2 3 12 6,00 149,00 93

2018 198.571 304 475 4 2 3 12 6,00 159,00 99

198.571 304 475 4 2 3 12 6,00 159,00 99

0,45 90,00

0,46 90,21

0,46 90,42

0,46 90,64

0,47 90,85

0,47 91,06

0,47 91,06

26,00

27,15

27,45

28,05

29,00

30,00

30,00



Lingkungan Hidup 1) 2) 3) 4) 5)

9.

Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah ijin trayek Jumlah uji kir penumpang umum Jumlah Pelabuhan Laut/Sungai Jumlah Pelabuhan Udara Jumlah Terminal Bus Jumlah Angkutan Laut/Sungai Jumlah Angkutan Udara Jumlah Angkutan Darat Pemasangan rambu-rambu

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2013 198.063 229 400 4 1 3 12 3,00 109,00 69

Persentase penanganan sampah Persentase Penduduk berakses airminum Persentase Luas pemukiman yang tertata (perkotaan) Pencemaran status mutu air Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk kawasan perkotaan

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,0036

0,0039

0,0042

0,0044

0,0047

0,0049

0,0049

6,15

6,25

6,36

6,46

6,57

6,68

6,68

85,46 0,83

87,97 0,83

90,48 0,83

92,99 0,84

95,50 0,84

98,00 0,84

98,00 0,84

0,27

0,33

0,39

0,44

0,50

0,55

0,55

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

59,45

60,94

62,46

64,02

65,62

67,26

67,26

12 0,05 90,97

13 0,05 90,98

13 0,05 90,98

14 0,05 90,99

15 0,05 91,00

15 0,05 91,00

15 0,05 91,00

100

100

100

100

100

100

100

Pertanahan 1)

Persentase luas lahan bersertifikat

10. Kependudukan Dan Catatan Sipil 1) 2) 3)

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 4) Ketersediaan database kependudukan skala provinsi 5) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 11. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1) Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2) Partisipasi perempuan di lembaga swasta 3) Rasio KDRT 4) Partisipasi angkatan kerja perempuan 5) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan


213



2014

2015

2016

2017

2018

4 42,67 49,73 77,32

4 43,01 50,02 76,74

4 43,36 50,31 76,17

3 43,70 50,61 75,59

3 44,04 50,90 75,01

3 44,38 51,20 74,44

3 44,38 51,20 74,44

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



12. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera 1) 2) 3) 4)

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I

13. Sosial 1) 2) 3)

Cakupan Pelayanan Panti sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang tertangani

9,98

9,99

10,00

10,02

10,03

10,04

10,04

39,98

40,04

40,09

40,15

40,21

40,55

40,55

68,87 2,75 4,02 70%

70,37 2,81

71,88 2,88

73,39 2,94

74,90 3,01

76,40 3,08

76,40 3,08

3,97

3,95

3,92

3,90

3,87

3,87

75%

80%

85%

90%

95%

95%

76 4.133 4.226

79 4.166 4.230

82 4.199 4.233

84 4.232 4.237

87 4.265 4.241

89 4.299 4.245

89 4.299 4.245

14.45

17.1

19.75

22.4

25.05

27.7

27.7

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

63 17 36 29

64 17 36 29

64 17 36 29

64 17 36 29

64 17 36 29

65 65 36 29

65 65 36 29

2

2

2

2

2

2

2

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

14. Ketenagakerjaan 1) 2) 3) 4)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat Pengangguran terbuka Persentase perusahaan yang menerapkan K3

15. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 1) Persentase koperasi aktif 2) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 3) Jumlah UKM 16. Penanaman Modal 1) Rasio daya serap tenaga kerja 17. Kebudayaan 1) 2)

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

18. Kepemudaan Dan Olahraga 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olah raga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olah raga Jumlah gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Jumlah lapangan olah raga


214



2014

2015

2016

2017

2018

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

17,883

20,250

22,617

24,983

27,350

29,717

29,717

7,2 24,43

7,2 22,86

7,2 21,29

7,2 19,72

7,3 18,15

7,3 16,58

7,3 16,58

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

72 65

75 66

79 68

83 70

87 71

91 73

91 73



19. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 1)

Kegiatan pembinaan terhadap LSM Ormas dan OKP 2) Kegiatan pembinaan politik daerah 20. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah Kepegawaian Dan Persandian 1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2) Pertumbuhan ekonomi ( persen) 3) Kemiskinan ( persen) 4) Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 5) Penegakan PERDA 6) Cakupan patroli petugas Satpol PP (Distrik) 7) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 8) Sistim Informasi Manajemen Pemda (SKPD) 9) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

15

20

40

60

80

100

100

100 baik

100 baik

100 baik

100 baik

100 baik

100 baik

100 baik

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

49 32 84 100

54 32 86 100

59 32 88 100

64 32 90 100

69 32 92 100

74 32 94 100

74 32 94 100

100

100

100

100

100

100

100

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

3 2

29 2

43 2

57 2

71 2

86 2

86 2

21. Ketahanan Pangan 1)

Regulasi ketahanan pangan

22. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1) 2) 3) 4) 5)

rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM Jumlah PKK aktif Jumlah Posyandu aktif Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat ( persen)

23. Statistics 1) 2)

Buku ”kabupaten dalam angka” (buku) Buku ”PDRB kabupaten”

24. Kearsipan 1) 2)

Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan


215



2014

2015

2016

2017

2018

2 5 11 ada

2 5 11 ada

2 5 11 ada

2 5 11 ada

2 5 11 ada

2 5 11 ada

2 5 11 ada

57 0,06

62 0,08

68 0,09

74 0,11

79 0,12

85 0,14

85 0,14

55

60

65

70

75

80

80

12,01

12,02

12,03

12,05

12,06

12,07

12,07

35,69

35,67

35,65

35,63

35,62

35,60

35,60

9,17

9,16

9,16

9,15

9,15

9,14

9,14

3,52

3,52

3,51

3,51

3,51

3,51

3,51

4,81 0,85

5,07 0,85

5,35 0,85

5,64 0,85

5,94 0,85

6,27 0,85

6,27 0,85

0,46

0,48

0,50

0,52

0,54

0,56

0,56

43.045,17

43.147,58

43.250,23

43.353,13

43.456,27

43.559,66

43.559,66

158,15 6,08 21,5

158,39 6,09 21,5

158,63 6,11 21,5

158,87 6,12 21,5

159,11 6,13 21,6

159,36 6,14 21,6

159,36 6,14 21,6



25. Komunikasi Dan Informatika 1) 2) 3) 4)

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Website milik pemerintah daerah

26. Perpustakaan 1) 2) 3)

Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah

FOKUS URUSAN PILIHAN 1. Pertanian 1) 2) 3) 4)

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (ton/per hekta) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

2. Kehutanan 1) 2)

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

3. Energi Dan Sumber Daya Mineral 1)

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

4. Pariwisata 1)

Kunjungan wisata

5. Kelautan Dan Perikanan 1) 2) 3)

Produksi perikanan Cakupan bina kelompok nelayan Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB


216



2014

2015

2016

2017

2018

34,84

35,59

36,34

37,09

37,85

38,60

38,60

39,09

39,16

39,23

39,29

39,36

39,43

39,43

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,30

0,33

0,33

0,34

0,34

0,35

0,35

0,35

21,63 50,22

22,05 50,45

22,47 50,67

22,90 50,90

23,33 51,12

23,78 51,35

23,78 51,35

774.399

776.848

779.304

781.768

784.241

786.720

786.720

43,11 1.365,42

43,15 1.368,49

43,20 1.371,56

43,25 1.374,64

43,29 1.377,72

43,34 1.380,81

43,34 1.380,81



6. Perdagangan 1) 2)

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal

7. Perindustrian 1) 2) 3) 4)

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri Cakupan bina kelompok pengrajin

C. ASPEK DAYA SAING FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah Kepegawaian Dan Persandian 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 2) Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita 3) Produktivitas total daerah FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR 1.

Perhubungan 1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2) Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 3) Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

2. 3.

16,83

17,00

17,17

17,34

17,51

17,68

17,68

507.341

508.053

508.765

509.479

510.193

510.909

510.909

111.159

111.210

111.261

111.312

111.363

111.414

111.414

5.843

5.843

5.843

5.843

5.843

5.843

5.843

3 6

3 6

3 6

3 6

3 6

3 6

3 6

Penataan Ruang Luas wilayah perkotaan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah Kepegawaian Dan Persandian 1) Jenis bank dan cabang 2) Jumlah bank dan cabang


217

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 3) 4) 5) 6) 7) 8) 4.

2014 2 2 67 3 3 9

2015 2 2 71 3 3 9

2016 2 2 75 3 3 9

2017 2 2 78 3 3 9

2018 2 2 82 3 3 9

2 2 82 3 3 9

89.98

90.16

90.35

90.53

90.72

90.90

90.90

87,76

87,86

87,97

88,07

88,18

88,28

88,28

11 3 10 35 4

10 3 10 35 5

10 3 10 35 5

10 3 10 35 5

9 3 10 35 5

9 3 10 35 5

9 3 10 35 5

7,75 82.10

9,18 81.99

10,62 81.89

12,05 81.78

13,49 81.67

14,92 81.56

14,92 81.56



Lingkungan Hidup 1)

5.

Jenis perusahaan asuransi dan cabang Jumlah perusahaan asuransi dan cabang Jenis restoran Jenis penginapan/ hotel Kelas penginapan/ hotel Jumlah penginapan/ hotel

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2013 2 2 64 3 3 9

Persentase RT berakses air bersih

Komunikas dan Informatika 1)

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

FOKUS IKLIM BERINVESTASI Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah Kepegawaian Dan Persandian 1) Angka kriminalitas 2) Lama proses perijinan 3) Jumlah pajak dan retribusi daerah 4) Macam pajak dan retribusi daerah 5) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha FOKUS SUMBERDAYA MANUSIA Ketenagakerjaan 1) 2)

Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio ketergantungan


218


219

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggaraserta terintegrasi dengan arah pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 20132018 memerlukan : peran aktif masyarakat dan swasta; sikap mental, tekad, dan semangat aparatur pemerintah; komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara; serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat. Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan, serta komitmen bersama Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, dan pemangku kepentingan di Maluku Tenggara dalam kurun waktu Tahun 2013-2018. 10.1

Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode Tahun 2013-2018 serta menjadi pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2013-2018. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD. 4. RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2013-2018 akan dijabarkan dalam RKPD setiap tahunnya dan diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai penjabaran dari Renstra SKPD. Rancangan Akhir RPJMD 2013 – 2018

219

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD. Selain itu akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2013-2018 sebagai upaya melihat konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2013-2018. 10.2

Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Maluku Tenggara20132018 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara periode berikutnya. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2013-2018 terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

Rancangan Akhir RPJMD 2013 – 2018

220

DAFTAR KOREKSI/PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RPJMD TAHUN 2013-2018 SESUAI HASIL RAPAT KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO

ITEM

I 1

Komisi A Hakekat, Kedudukan dan Isi RPJMD

HAL -

CATATAN KRITIS

MASUKAN/SARAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN

- Sasaran, kebijakan dan program yang - Untuk diperhatikan telah dirumuskan secara rinci dalam tebel 5, tabel 6, tabel 7, tabel 8 merupakan kebijakan lama yang sudah “biasa” dilakukan sebelumnya. Tidak ada kebijakan dan program yang baru, terutama berkaitan dengan dua misi utama di bidang pemberdayaan dan peningkatan daya saing daerah. - Untuk misi pemberdayaan dan - di bidang pemerintahan dan pemberdayaan peningkatan daya saing daerah, telah masyarakat yaitu penataan dan pemberdayaan dirumuskan kebijakandan program organisasi pemerintahan ohoi dan lembaga-lembaga utama yang dijadikan poros atau roda masyarakat pada tingkat ohoi; yang dapat menggerakan program- - di bidang ekonomi misalnya menetapkan program program lainnya. Maluku Tenggara Biru yang menggerakan seluruh program pengelolaan di bidang kelautan dengan program budidaya rumput laut sebagai ujung tombak, termasuk pula program-program perbaikan karang, mangrove dan seluruh program terkait.

KETERANGAN PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN RANPERDA DAN RANCANGAN AKHIR RPJMD Masukan yang konstruktif dan sangat baik dalam rangka memberikan bobot terhadap substansi RPJMD ini menjadi penting dan telah disesuaikan sebagaimana masukan dari komisi lain sehingga telah dirumuskan beberapa kebijakan tambahan dan sasaran pembangunan termasuk indikatornya. Perhatian terhadap program-program pemberdayaan masyarakat seperti penataan dan pemberdayaan organisasi pemerintahan ohoi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat ohoi telah dirumuskan di dalam Bab VIII, tabel 8.1. yang programnya disusun menurut bidang urusan yaitu : 1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Ohoi 2. Program Perencanaan Pembangunan Ohoi 3. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 4. Program Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Ohoi 6. Program Peningkatana Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Begitu pula dengan program-program bidang 1

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS


- Program-program masih bersifat - Untuk diperhatikan sektoral tanpa kaitan dan koordinasi antar program.

- Rata-rata jumlah program pada - Untuk diperhatikan Renstra lebih Banyak dari pada pada RPJMD. - Program pada Renstra yg tidak ada dalam RPJMD tidak memiliki dasar untuk penganggaran 2

Program yang dianggap Mendesak

- Program Penataan Kepegawaian

Administrasi - Perlu segera diprogramkan Program Penataan Administrasi Kepegawaian dengan prioritas pelaksanaannya pada program Sistem Kepegwaian Daerah (SIMPEG)

- Pengangkatan Badan Pemberdayaan Ohoi

- Perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Badan Pemberdayaan Ohoi (BPO)

KETERANGAN PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN RANPERDA DAN RANCANGAN AKHIR RPJMD kelautan dan perikanan yang didalamnya akan dimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana diusulkan yaitu budidaya rumput laut, perbaikan karang, mangrove dan seluruh kegiatan kelautan dan perikanan lainnya. Penyusunan program dirumuskan menurut bidang urusan berdasarkan peraturan perundangan, sehingga penekanan pada penguatan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan program merupakan perhatian serius dalam implementasi RPJMD ke depan. - Penyesuaian akan dilakukan pada saat

verifikasi Renstra SKPD dan Renstra Wajib berpedoman pada RPJMD sehingga Program-program Renstra harus disesuaikan dengan Program-program RPJMD. - Salah satu program yang telah dirumuskan oleh BKD adalah Program Penataan system informasi manejemen kepegawaian. Program ini akan diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan, dan salah satu kegiatan yang sangat penting yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam program ini adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2015 sedangkan kegiatan yang telah diterapkan adalah kegiatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegwaian (SAPK). - Terhadap hal ini yang dimaksudkan adalah Badan Permusyawaratan Ohoi (BPO), maka 2

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS

MASUKAN/SARAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

- Pendelegasian kewenangan kepada - Pemerintah daerah segera merumuskan dan camat. menetapkan secara tegas tugas-tugas pendelegasian kewenangan kepada para camat, sehingga camat memiliki legitimasi dalam pelaksanaan programprogram pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. - Taman Baca Elektornik - Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, maka segera melaksanakan Program Taman Baca Elektornik. II 1

Komisi B Penyajian Data

2

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat

-

131, 139, 156

KETERANGAN PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN RANPERDA DAN RANCANGAN AKHIR RPJMD perlu kami jelaskan bahwa Peraturan Buapti tentang BPO saat ini sementara dalam proses karena hal tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut dari PERDA Nomor 12 tahun 2013 tentang Peningkatan Status Ohoi. - Pemerintah daerah juga akan memprioritaskan pengaturan lebih lanjut produk-produk legislasi daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setelah diterbitkan aturan pelaksanaannya. - Pendelegasian keweangan kepada camat memang telah menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan Saat ini sementara dalam proses pengkajian mengenai jenis kewenangan apa yang dapat diserahkan. - Taman Baca Elektornik telah dimulai pada tahun ini berupa penyediaan fasilitas free wi-fi pad ataman kota di Watdek.

Pengakuan itu telah diuraikan pada bab IV, Pemerintah daerah agak malu - Untuk Diperhatikan Analisis Isu-isu Strategis. Hal 111-125. menyampaikan kekurangan atau kelamahan selama 5 tahun lalu yang bisa dijadikan pembelajaran bersama guna perbaikan di masa mendatang. Kelemahan internal hanya bisa diperbaiki atau diatasi apabila kita mau mengakuinya dan berkomitmen untuk memperbaikinya nanti. Meningkatnya pembinaan politik berbasis pada Hak Meningkatnya pembinaan politik berbasis pada - Tidak konsistensi visi/misi dengan arah Asasi Manusia meliputi hak sipil dan hak politik, dan Hak Asasi Manusia meliputi hak sipil, hak politik, kebijakan yang dirumuskan dalam hak ekonomi, sosial dan Budaya. hak ekonomi serta Hak Sosial dan Budaya. (Tabel RPJMD. Tabel 6.1 kolom 4, disebutkan

-

3

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS


mewujudkan tatanan politik yang bertumpu pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dengan sasaran meningkanya pembinaan politik bagi pemenuhan hak sipil, hak politik dan mengabaikan ECOSOC yang menjamin hak ekonomi, social dan budaya.

3

Visi/Misi

4

target dan sasaran

129-130 Mendukung Visi/Misi yang dirumuskan Harapan untuk SKPD akan menjabarkannya secara dalam RPJMD sistimatis dalam Renstra masing-masing. 165

Pada tabel 7.1, sasaran pada arah Rekomendasi redaksi 4indicator sasaran: kebijakan poin 1 pembangunan jalan persentase jalan dalam kondisi baik dan telah lingkar Kei Besar indikatornya tertulis terhubung semua ohoi/desa di Pulau Kei Besar persentase jalan dalam kondisi baik.

KETERANGAN PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN RANPERDA DAN RANCANGAN AKHIR RPJMD

5.1, tabel 6.1. tabel 7.1.).

Menjadi perhatian tim RPJMD pada saat verifikasi Renstra setelah penetapan Perda tentang RPJMD. Indikator kinerja daerah di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, selain merupakan ukuran keberhasilan pembangunan di daerah juga merupakan ukuran keberhasilan pembangunan nasional, oleh sebab itu berdasarkan rekomendasi maka telah ditambahkan 1 indikator baru keberhasilan pembangunan bidang infrastruktur dengan tidak merubah 4indicator sebelumnya. Redaksi 4indicator baru tersebut adalah.

Persentase ohoi di Pulau Kei Besar yang terhubung jalan dalam kondisi baik. 165

III

Arah kebijakan poin 3 pembangunan Hendaknya secara adil mempertimbangkan jalan poros ohoi secara bertahap dan ohoi/desa di Kabupaten Maluku Tenggara. poin 4 pembangunan jalan lingkungan pemukiman perkotaan.

Disetujui dan implementasinya.

diperhatikan

dalam

Komisi C - Status jalan dan jembatan di Kabupaten - Status jalan dan jembatan di Kabupaten Maluku Usulan tentang status jalan dan jembatan di 4

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS Maluku Tenggara harus didukung dengan dokumen status jalan.

MASUKAN/SARAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN Tenggara harus didukung dengan dokumen berupa SK Bupati Maluku Tenggara tentang Status jalan Kabupaten, SK Gubernur tentang status jalan Provinsi dan SK Kementerian PU tentang Status Jalan Nasional.

- Peningkatan PAD dalam Rancangan - Sangat diharapkan menggali dan mengembangkan RPJMD potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru dan sah sesuai amanat UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak/Retribusi. - SKPD yang dibebani harus bekerja keras dan transparan.

KETERANGAN PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN RANPERDA DAN RANCANGAN AKHIR RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara merupakan catatan penting Pemerintah Daerah dan telah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menjadi salah satu substansi pada RPJMD Provinsi Maluku. Sedangkan terhadap usulan penetapan status jalan kabupaten, Pemerintah Daerah telah menetapkan status jalan kabupaten melalui Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 143.a Tahun 2012. Harapan untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber PAD akan dilaksanakan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dan bersifat tidak memberatkan dunia usaha dan iklim investasi daerah. Tentang Dana Perimbangan untuk Desa sesuai Amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan sendirinya akan dilakukan penyesuaian melalui rekening dana transfer belanja komponen dana perimbangan.

- PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain - Proyeksi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah yang tertera di dalam RPJMD pada Bab III, pasal 3.3.2 dan tabel 3.14 perlu dirubah karena telah ditetapkannya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena subsidi desa ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota kurang lebih 1 milyar per desa melalui dana transfer. - Penanganan lahan kritis dan - Diharapkan Pihak Bappeda menyiapkan Rancangan Masukan dan harapan ini akan ditindaklanjuti dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. pelestarian lingkungan khusus luas Perdanya. lahan 6,250 hektar di lokasi Rahareng, Tamangil, Evu, Yatwav, melalui kegiatan reboisasi namun hasilnya nihil. - Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). - Penyusunan Rancangan RPJMD - Kita sepakat bersama bahwa dalam pembahasan dan - Penyesuaian akan dilakukan pada saat Kabupaten Maluku Tenggara tahun penetapannya terdapat perubahan-perubahan, maka verifikasi Renstra SKPD dan Renstra Wajib 5

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS 2013-2018, semua SKPD telah menyusun rancangan RENSTRA SKPD.

B

Masukan pada saat pleno penyampaian laporan komisi

112

1. Bp. Hiron Dumatubun - Pemberdayaan Masyarakat.

MASUKAN/SARAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN pihak eksekutif memferifikasi kembali RENSTRA SKPD agar tetap bersinergi dan sesuai RPJMD. - Dalam penyusunan RPJMD ini agar memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku dan Visi-misi Presiden terpilih sehingga terstruktur dari pusat sampai daerah.


berpedoman pada RPJMD sehingga Program-program Renstra harus disesuaikan dengan Program-program RPJMD. - Penyesuaian RPJMD tetap dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundangan termasuk memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJMN, dan hal ini dilakukan melalui konsultasi dengan Provinsi Maluku untuk menciptakan sinergitas dokumen perencanaan pada setiap tingkatan pemerintahan.

Konstruksi pemberdayaan yang gagal perlu Telah dimasukan pada bab IV, Analisis ISu dibunyikan. Strategis, 4.1. Permasalahan Pembangunan, permasalahan nomor 1, kemiskinan, poin 9. Redaksi permasalahan tersebut adalah.

pemberdayaan

“Mengingat bahwa periode sebelumnya

program-program pemberdayaan belum menunjukkan hasil yang maksimal sehingga diharapkan pelaksanaan program–program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif melalui koordinasi program lintas sektor, perbaikan sistem pemberdayaan dan perumusan kebijakan pemberdayaan berorientasi potensi 6

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS



sumberdaya lokal. 141, 165

-

Kebijakan Pemrintah Daerah tentang BPJS

131, 133, 2. Bp. Thom Reyaan 138, 145 - Pengembangan komoditas 153-156 unggulan tertuang pada misi 174-176 Peningkatan Daya Saing Daerah seharusnya di misi Pemberdayaan masyarakat - Program RPJMD dan Renstra berbeda

49, 63.

3. Bp. Jabar Rahayaan - Pelayanan terpadu satu pintu.

4. Bp. Utha Savsavubun - Program SKPD

- Kebijakan terkait BPJS perlu dimasukan sebagai arah pelaksanaan program pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengintegrasian jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (tabel 6.2, misi pelayanan masyarakat.

- Program terkait pengembangan komoditas unggulan pada misi Peningkatan Daya Saing Daerah “dipindahkan” ke misi peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk lebih menegaskan lagi aspek pemberdayaan masyarakat.

Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program terkait pengembangan komoditas unggulan daerah yang semula dituangkan dalam misi peningkatan daya saing daerah telah dialihkan ke misi peningkatan pemberdayaan masyarakat. (tabel 5.1. tabel 6.1. tabel 6.4. tabel 7.1. tabel 7.4) - Penyesuaian akan dilakukan pada saat verifikasi Renstra SKPD dan Renstra Wajib berpedoman pada RPJMD sehingga Program-program Renstra harus disesuaikan dengan Program-program RPJMD.

- Program RPJMD dan Renstra harus disesuaikan

- Pelayanan terpadu satu pintu perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Penjelasan tentang pelayanan terpadu satu pintu menjadi penting dan sangat diperhatikan dan telah ditambahkan uraiannya pada bab II,

- Program-program yang dilaksanakan oleh SKPD - Penyesuaian akan dilakukan pada saat sebaiknya jgn terlalu banyak agar Kepala SKPD verifikasi Renstra SKPD dengan tetap lebih fokus dalam melaksanakan tugas dalam memperhatikan regulasi tentang program rangka mencapai visi dan misi SKPD sekaligus kegiatan SKPD. 7

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS



mencapai visi dan misi Daerah. 12,13,16

209 131, 139, 156

5. Bp. M. Notanubun - Bab II Gambaran umum, jumlah penduduk serta kawasan lindung dan hutan produksi masih tumpang tindih.

6. Bp. Laminggu Buton - Rasio guru-murid. 7. Bp. Pit Elmas - Dalam RPJMD. Tabel 6.1 kolom 4,

disebutkan mewujudkan tatanan politik yang bertumpu pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dengan sasaran

- Jumlah penduduk perlu disesuaikan

- Jumlah penduduk dalam RPJMD berdasarkan data BPS dan data Dinas Dukcapil. Data BPS, digunakan untuk analisis kondisi ekonomi dan sosial di sisi makro, sementara untuk kepentingan mikro, dan penajaman sasaran program dan kegiatan, maka data Dinas Dukcapil digunakan sebagai acuan selain data-data primer lainnya. Data dari 2 sumber yang berbeda yaitu BPS dan Dinas Dukcapil tetap menunjukkan angka yang berbeda karena perbedaan metodologi yang digunakan. - Kawasan lindung dan hutan produksi perlu - Luasan kawasan lindung dan hutan disesuaikan kembali. produksi telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 - Rasio guru murid perlu diperbaiki.

telah disesuaikan sesuai ketersediaan data (tabel 9.1.).

Memasukan ECOSOC (economy, social and culture Meningkatnya pembinaan politik berbasis pada right) sebagai unsur pemenuhan hak-hak masyarakat. Hak Asasi Manusia meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi serta Hak Sosial dan Budaya. . (Tabel 5.1, tabel 6.1. dan tabel 7.1).

8

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS



meningkanya pembinaan politik bagi pemenuhan hak sipil, hak politik dan mengabaikan ECOSOC yang menjamin hak ekonomi, social dan budaya.

9

DAFTAR KOREKSI/PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RPJMD 2013-2018 SESUAI HASIL KONSULTASI DI PROVINSI MALUKU NO

ITEM

HAL

1

RAPERDA & Pembukaan

-

-

CATATAN KRITIS


Penulisan Tahun Raperda Penulisan Singkatan atau Akronim

- Menghapus tahun karena status masih Raperda; - Menghapus penulisan singkatan atau akronim pada judul Raperda sesuai dengan Lampiran II angka 5 UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan; - Format disesuaikan dengan Lampiran Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Usul Perubahan :

KETERANGAN PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN RANPERDA DAN RANCANGAN AKHIR RPJMD telah disesuaikan telah disesuaikan

telah disesuaikan

lambang Garuda

BUPATI MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR ….. TAHUN …… TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA,

BUPATI MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR ….. TAHUN …… TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA,

2

Konsederan Menimbang

-

Huruf c. masih tidak sesuai dengan Disempurnakan: ketentuan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018;

telah disesuaikan

1

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS



3

Konsederan Mengingat

-

telah disesuaikan - Tidak mencantumkan peraturan Disempurnakan: perundang-undangan mengenai 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah dan tata urutannya tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran berubah menjadi nomor 5. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - UU nomor 10 tahun 2004 dihapus 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang telah disesuaikan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diganti dengan UU Nomor 12 tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pembentukan 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 4389); dan urutannya berubah menjadi nomor 9 baru. - Nomor 24 lama dihapus dan diganti 24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 telah disesuaikan Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dengan Perda Nomor 16 Tahun 2013 Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2009-2029 tentang Rencana Tata Ruang (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033 Tahun 2009);

4

Bahwa dengan persetujuan bersama & Bagian ditetapkan

-

1. Masih dibold. 2. Penulisan kata “Dan” tidak sesuai ketentuan. 3. Tidak menggunakan tanda baca titik dua (:) setelah kata Memutuskan.

Di dalam penyusunan dan penulisan Diktum dari perda ini harus ditulis dengan mengacu pada Lampiran II Butir 56 dan Butir 59 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. 2

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS



Jadi Usul Perubahan: Dengan Persetujuan Bersama

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA Dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN:

Menetapkan

5

Batang Tubuh

19

: PERATURAN DAERAH Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA KABUPATEN MALUKU MENENGAH DAERAH KABUPATEN TENGGARA TENTANG MALUKU TENGGARA TAHUN 2013RENCANA 2018 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013-2018 BAB II Disempurnakan: - Perlu diperbaiki beberapa kesalahan penulisan (Judul Bab II). - Penyesuaian gambar 2.3 agar disesuaikan nilai yang kecil ke nilai yang besar (PDB Nasional, Maluku Tenggara dan Maluku).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013-2018

telah disesuaikan

3

NO

ITEM

HAL

131

CATATAN KRITIS

BAB V BAB VII

6

Seluruh Bab, Bagian, Pasal

-

Penulisan Bab, bagian dan Pasal masih menggunakan cetak tebal (Bold)

7

BAB V

-

Penulisan Isi Pasal tidal sesuai ketentuan dan ayat 2 dijadikan Pasal Baru

8

Penutup

-

- Pada Penetapan diawali dengan huruf kecil dan mencantumkan tahun penetapan. - Penulisan Pejabat yang menetapkan menggunakan huruf cetak tebal. ditetapkan di Langgur pada tanggal………2014


- Perlu dijelaskan lebih lanjut faktor-faktor dominan pemicu inflasi di Kabupaten Maluku Tenggara. - Belum diuraikan tentang kebijakan pangan orang miskin dari enbal sebagai pengganti beras Pada tujuan dan sasaran misi ke 2 perlu dikonfirmasi tujuan pertama dan kedua yang sama narasinya. Perlu dilengkapi capaian kinerja pada kondisi awal tahun. diperbaiki, tidak menggunakan cetak tebal, demikian pula seluruh penulisan dalam Raperda yang menggunakan cetak tebal Disempurnakan; Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Disempurnakan:

Ditetapkan di Langgur pada tanggal BUPATI MALUKU TENGGARA


telah dijelaskan disesuaikan tujuan ke-2 pada misi ke-2 dihapus. Sedangkan sasarannya tidak dihapus dan dimasukan menjadi sasaran ke-2 tujuan ke-1. disesuaikan ok Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur pada tanggal BUPATI MALUKU TENGGARA 4

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS



BUPATI MALUKU TENGGARA, ANDERIAS RENTANUBUN ANDERIAS RENTANUBUN Pada Pengundangan diawali dengan Disempurnakan: huruf kecil dan mencantumkan tahun penundangan. diundangkan di Tual diundangkan di Tual pada tanggal……….2014 pada tanggal……….2014 SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ANDERIAS RENTANUBUN

diundangkan di Tual pada tanggal…………… SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

PETRUAS BERUATWARIN PETRUAS BERUATWARIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TAHUN …..NOMOR……. TENGGARA TAHUN …..NOMOR……. Sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun Disempurnakan: ok 2014, ditambahkan autentifikasi pada Salinan sesuai dengan aslinya bagian bawah penulisan Lembaran Daerah (setelah Perda ditandatangani KEPALA BAGIAN HUKUM, oleh Bupati dan Sekda) (Tanda tangan) Nama (dengan Gelar) NIP PETRUAS BERUATWARIN

5

NO

ITEM

HAL

CATATAN KRITIS


- Sesuai dengan Permendagri No. 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU Tahun 2014, ditambahkan Nomor TENGGARA, PROVINSI MALUKU: (NOMOR URUT Registrasi pada bagian bawah PERDA)/(TAHUN) penulisan autentifikasi (diketik pada bagian paling bawah lembar kertas); - Nomor registrasi diambil dari bagian hokum hokum dan HAM setelah Perda ditandatangani oleh Bupati dan Sekda. 9

Penjelasan

-

Penjelasan Raperda agar dapat Disempurnakan: disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 PENJELASAN Tahun 2011 tentang Pembentukan ATAS Peraturan Perundangan-Undangan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR ….TAHUN …… TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013-208


disesuaikan

telah disusuaikan

I. UMUM II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Dst.

6

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Recommend Documents