BAB I PENDAHULUAN. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS 2014-2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

disebutkan

bahwa

dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Strategis SKPD. Renstra SKPD memuat antara lain tentang kedudukan dari setiap SKPD, program / kegiatan apa yang secara garis besar direncanakan serta cara (stratejik) untuk mencapai tujuan itu. Oleh karenanya, Renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan stratejik tentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan / kendala (threats). Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dokumen yang dihasilkan dari proses

BPKAD KABUPATEN BLITAR 1


perencanaan stratejik disebut ’Rencana Strategis’ atau populer disebut Renstra. Format Renstra meski variatif dalam praktiknya, namun setidaknya mengandung informasi tentang hal-hal sebagai berikut : 1.

Merupakan arah masa depan organisasi yang ingin dituju (Visi, Tujuan dan Sasaran Strategis);

2.

Analisis organisasi tentang nilai-nilai luhur yang dimiliki, kekuatan, kelemahan, kesempatan dan kendala organisasi (SWOTanalysis) serta tugas pokok dan fungsi utama organisasi yang menunjukkan alasan utama keberadaan organisasi (misi);

3.

Merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Langkahlangkah ini biasanya dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan organisasi;

4.

Berkaitan dengan cara organisasi menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Karenanya, setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus dapat terukur dengan seperangkat indicator kinerja yang idealnya merupakan indicator kinerja outcome atau setidaknya output. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang

merupakan

instrumen

pertanggungjawaban,

perencanaan

strategis



merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap Instansi

Pemerintah

sampai

tingkat eselon

II

untuk

mempunyai

Perencanaan Strategis tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Komponen Renstra dalam SAKIP meliputi: (1) Pernyataan Visi dan Misi; (2) Perumusan Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerjanya; (3) Uraian tentang cara mencapai Tujuan dan sasaran (strategi) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Setiap SKPD dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan Visi dan Misi Kabupaten, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten khususnya dalam menjalankan agenda Pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD yang keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD. Penyusunan Rencana strategis DPPKAD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah.



1.2

Landasan Hukum Penyusunan Renstra disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.

Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



5.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi

dan

tata

kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar; 8.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun

2014-2016

adalah

sebagai

dokumen

perencanaan

pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan acuan / pedoman dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Blitar dari Tahun 2014-2016.



Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014-2016 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2014-2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN DPPKAD Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

: ISU-ISU

STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI Bab

ini

menjelaskan

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan



Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan.

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA DPPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

:

PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008. Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, yang menyangkut bidang penerimaan daerah, belanja daerah, serta aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, BPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.



2.1.2. Berikut ini mengenai bagan struktur organisasi BPKAD sebagai berikut : KEPALA BADAN

Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional Subbag Program

Bidang Anggaran

Sub Bidang Anggaran I

Sub Bidang

Subbag Umum & Kepegawaian

Bidang Akuntansi

Bidang Perbendaharaan dan Kasda

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pengelolaan kas

Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventaris

Sub Bidang Perbendaharaan

Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan

Sub Bidang Evaluasi

Anggaran II

UPTD

BPKAD KABUPATEN BLITAR

Subbag Keuangan

UPTD UPTD

Bidang Asset Daerah


1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengandalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam pelaksanaan tugas, kepala badan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

urusan

ketatausahaan,

keuangan,

kepegawaian

dan

perlengkaan badan; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan aset daerah; c. Pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan, penyusunan program dan perencanaan program badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana badan. Dalam melaksanakan tugasnya sekertariat mempunyai fungsi : a. Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kerasipan rumah tangga dan keprotokolan badan; b. Penyusunan program dan perencanaan badan; c. Penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana badan;



d. Pengelolaan

administrasi

dan

penyusunan

laporan

kepegawaian,

keuangan dan perlengkapan; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris membawahi : a. Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas : 1) Melakukan urusan administrasi persuratan, kerasipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga; 2) Melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian; 3) Menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan badan; 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 5) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas : 1) Melakukan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan; 2) Menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang; 3) Melakukan pembayaran gaji pegawai; 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 5) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. c. Sub Bagian Penyusunan Program yang mempunyai tugas : 1) Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan kegiatan badan;



2) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan; 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 4) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 3.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan,

menyiapkan

bahan

pedoman

teknis,

melaksanakan

pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian dibidang pengelolaan kas dan perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, bidang perbendaharaan dan kas daerah mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dibidang penerimaan dan pengeluaran kas;

b.

Pelaksanaan

pembukuan

dan

administrasi

penerimaan

dan

pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas; c.

Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

d.

Pengelolaan utang dan piutang daerah;

e.

Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;

f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin kepala bidang membawahi : a.

Sub Bidang Pengelolaan Kas yang bertugas : 1) Meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah; 2) Menyusun anggaran kas; 3) Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji; 4) Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas; 5) Memeriksa, menganalisa dan mengevaluasi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaraan kas; 6) Menyusun dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas; 7) Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas; 8) Melakukan analisa pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah; 9) Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah; 10) Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;



11) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 12) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. b.

Sub Bidang Perbendaharaan yang mempunyai tugas : 1) Melaksanakan register atasa SPM dan SP2D belanja SKPD; 2) Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM; 3) Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengatur SP2D; 4) Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ non gaji; 5) Melaksanakan

pengadministrasian

pemungutan

dan

pemotongan pungutan pihak ketiga; 6) Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasar SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; 7) Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasar SP2D; 8) Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP; 9) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharan terahadap SKPD; 10) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 11) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.



4.

Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang evaluasi, pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang akuntansi mempunyai fungsi : a.

Perumusan prosedur pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;

b.

Penyusunan pedoman teknis pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c.

Penyajian informasi laporan keuangan daerah;

d.

Pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;

e.


Bidang Akuntansi dipimpin kepala bidang membawahi : a.

Sub Bidang Evaluasi yang mempunyai tugas : 1) Mempersiapkan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD; 2) Menyiapkan bahan pembinaan teknis terhadap PPK SKPD dalam menyusun laporan keuangan SKPD; 3) Melakukan

penyesuaian

pedoman

kebijakan

akuntansi

pemerintah daerah sesuai SAP; 4) Melakukan

fasilitasi

penyiapan

bahan

evaluasi

realisasi

penyerapan anggaran;



5) Melakukan

fasilitasi

dalam

rangka

penyiapan

bahan

permasalahan TP TGR; 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 7) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. b.

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan yang mempunyai tugas : 1) Melakukan

pembukuan

bukti

transaksi

keuangan

secara

transparan dan akuntabel; 2) Menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama APBD dan pronogsis untuk 6 bulan berikutnya; 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 4) Menyiapan bahan pembinaan / petunjuk teknis pembuatan laporan keuangan daerah; 5) Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan BUMD; 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 7) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 5.

Bidang Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya bidang anggaran mempunyai fungsi : a.

Perumusan prosedur penyusunan rancangan ABPD dan rancangan Perubahan APBD;

b.

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;



c.

Pengendalian penyusunan anggaran;

d.


Bidang Anggaran dipimpin kepala bidang membawahi : a.

Sub Bidang Anggaran I yang bertugas : 1) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada dinas daerah, kecamatan dan kelurahan; 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada dinas daerah, kecamatan dan kelurahan; 4) Melaksanakan verifikasi RKA / RKAP SKPD dan DPA / DPPA SKPD pada dinas daerah, kecamatan dan kelurahan; 5) Menyiapkan bahan pengesahan DPA / DPPA SKPD pada dinas daerah, kecamatan dan kelurahan; 6) Menyiapkan SPD utnuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas pada dinas daerah, kecamatan dan kelurahan; 7) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 8) Menyajikan informasi keuangan daerah yaitu APBD; 9) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b.

Sub Bidang Anggaran II yang mempunyai tugas : 1) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;



2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan, Kantor dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah; 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan, Kantor dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah; 4) Melaksanakan verifikasi RKA / RKAP SKPD dan DPA / DPPA SKPD pada Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan, Kantor dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah; 5) Menyiapkan bahan pengesahan DPA / DPPA SKPD pada Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan, Kantor dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah; 6) Menyiapkan SPD untuk pengendalian anggaran kas pada Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan, Kantor dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah; 7) Menyiapan bahan penyusunan anggaran pembiayaan daerah; 8) Menyajikan informasi keuangan daerah yaitu APBDP; 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 10) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.



6.

Bidang Aset Bidang Aset mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang analisa kebutuhan, inventarisasi, pengamanan dan pemanfaatan aset. Dalam melaksanakan tugasnya bidang aset mempunyai fungsi : a.

Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;

b.

Penyelenggaraan pembinaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;

c.

Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengaman dan pengedalian barang milik daerah;

d.


Bidang Aset dipimpin kepala bidang membawahi : a.

Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi yang bertugas : 1) Menyiapkan bahan penyusunan RKBMD dan RKPBMD; 2) Menyiapkan bahan penyusunan DKBMD dan DKPBMD; 3) Menyiapkan bahan penyusunan SHSB; 4) Melakukan penatausahaan BMD; 5) Melaksanakan dan memproses penghapusan BMD; 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 7) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.



b.

Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan yang bertugas : 1) Melakukan pengamanan BMD; 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian asset pemerintah daerah; 3) Melakukan pembinaan administrasi teknis pengurus dan atau penyimpan barang daerah; 4) Melakukan

penertiban

penggunaan,

pemanfaatan,

pemindahtanganan barang milik daerah; 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 6) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 2.2

Sumber Daya BPKAD Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blitar No

Jabatan

Jumlah

1

Kepala Badan

1

2

Sekretaris

1

3

Kepala Sub Bagian

3

4

Kepala Bidang

4

5

Kepala Sub Bidang

8

6

Staf

35



2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD Kinerja pelayanan SKPD adalah kinerja pelayanan organiasi sebelum terbentuknya BPKAD yaitu SKPD DPPKAD sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar disebutkan, bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar. Kinerja DPPKAD Tahun 2012 secara singkat sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah Retribusi Daerah Rencana Penerimaan (target) pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan BPHTB pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp 15.973.278.089,00 dan kemampuan aparatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten

Blitar

dalam

merealisir

sebesar

Rp 19.262.718.620,46 yang berarti mencapai 120,59 persen. b. Retribusi Daerah Sedangkan rencana penerimaan (target) dari retribusi daerah, yang meliputi retribusi

jasa usaha

Rp 1.789.437.000,00 terealisir

Rp 2.189.482.090,00 (122,36 %).



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rencana

penerimaan

(target)

dari

penerimaan

laba

atas

penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD sebesar Rp 1.575.563.812,04 terealisir sebesar Rp 1.412.737.150,78 (89,67%). d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rencana penerimaan (target) dari penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 51.347.853.309,00 terealisir sebesar Rp 59.069.817.110,91 ( 115,04% ). 2. Dana Perimbangan a.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rencana penerimaan (target) dari pos bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak target sebesar Rp 62.915.418.599,00 terealisir sebesar Rp 75.373.106.629,00 (119,80%)

b.

Dana Alokasi Umum (DAU) Rencana penerimaan DAU sebesar Rp 845.117.933,00 terealisasi sebesar Rp 845.117.933,00 (100%)

c.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Rencana penerimaan DAK sebesar Rp 68.085.940.000,00 terealisasi sebesar Rp 51.064.455.000,00 (75%)



3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah a.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rencana penerimaan sebesar Rp 58.013.131.893,00 terealisasi sebesar Rp 58.616.022.872,00 (101,04%)

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rencana penerimaan sebesar Rp 204.003.305.000,00 terealisasi sebesar Rp 204.003.305.000,00 (100%). c.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rencana penerimaan sebesar Rp 51.021.255.000,00 terealisasi sebesar Rp 49.895.775.000,00 (97,79%)

4. Pembiayaan Kegiatan (Belanja Langsung) Tahun 2012 Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tangungjawab Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar tentunya dibutuhkan tersedianya dana. Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, belanja langsung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar ditetapkan

sebesar

Rp 12.598.049.562,00 5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Pada

tahun

anggaran

2012

dialokasikan

belanja

guna

peningkatan dan pengembangan penerimaan pendapatan daerah di



tahun-tahun mendatang sebesar Rp 4.651.469.700, dengan rincian: a. Digunakan intensifikasi peningkatan penerimaan PBB

sebesar

Rp 998.510.600,00 b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sebesar Rp 260.277.000,00 c. Monitoring, evaluasi, koordinasi dan pelaporan bagi hasil pajak sebesar Rp 45.310.000,00 d. Sosialisasi Pajak Daerah sebesar Rp 250.352.100,00 e. Penyusunan Ranperda Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar Rp 135.507.000,00 f. Penyiapan Infrastruktur / perangkat pengalihan PBB sebagai pajak daerah sebesar Rp 1.825.807.000,00 g. Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan pajak daerah (BPHBT) sebesar Rp 145.176.500,00 h. Study Banding tentang pajak, retribusi, dan kelembagaan sebesar Rp 121.486.500,00 i. Penyusunan

Ranperda

Penyertaan

Modal

sebesar

Rp.

185.319.500,00 j. Penyusun Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah sebesar Rp 85.380.000,00 k. Pendapatan Potensi Pajak Daerah sebesar Rp 278.405.000,00



l. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 178.405.000,00 m. Pembangunan Tempat Pemasangan Reklame / Spanduk sebesar Rp 141.533.500,00 6. Pelayanan Kas Daerah Dalam rangka meningkatkan pelayanan kas, baik untuk penerimaan daerah maupun pencairan anggaran bagi kegiatan SKPD diperlukan adanya dukungan dana. Pada tahun anggaran 2012, dialokasikan sebesar Rp. 239.500.000,00 dengan rincian : a.

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah sebesar Rp. 65.000.000,00

b. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar sebesar Rp. 165.000.000,00 c.

Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat sebesar Rp. 45.000.000,00

d. Penyediaan komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas sebesar Rp. 18.500.000,00 7. Identifikasi Permasalahan Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, baik dari pos pajak daerah, retribusi daerah maupun pendapatan lain-lain khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah



Kabupaten Blitar pada Tahun 2012 terdapat beberapa permasalahan yang muncul, baik yang bersifat klasik dan insidental, antara lain: 1.

Masalah data obyek dan subyek pajak, baik pajak daerah, retribusi daerah maupun pajak bumi dan bangunan (PBB) senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan laju pembangunan daerah dan perkembangan sosial.

2.

Kurang optimal dan meratanya koordinasi, disiplin dan etos kerja aparatur pemungut, baik pada tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/ kelurahan. Tingkatan ini terjadi khususnya pada pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).

3.

Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat “menghindar” pajak.

4.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum mampu secara ekonomi maupun penghasilan petani yang tidak menentu.

5.

Masih ragunya aparatur untuk menindak wajib pajak / wajib retribusi ataupun kolektor pemungut pajak / retribusi yang membandel.

6.

Belum matangnya perencanaan, baik dalam pemungutan pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

7.

Keterbatasan tenaga pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



B.

Rencana Penerimaan Pendapatan Tahun 2013 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, rencana penerimaan pendapatan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar ditetapkan sebesar Rp 1.415.119.393.517,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 36.007.711.025,00, berasal dari: a. Pajak Daerah sebesar Rp. 18.524.860.750,00 b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.609.864.600,00 c. Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebesar Rp. 2.104.500.000,00 d. Lain-lain

Pendapatan

Asli

Daerah

yang

sah

sebesar

Rp

13.768.485.675,00 2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.077.535.520.599,00 berasal dari: a. Bagi hasil Pajak / bukan Pajak sebesar Rp 62.915.418.599,00 b. Dana alokasi umum sebesar Rp 944.297542.000,00 c. Dana alokasi khusus sebesar Rp 70.322.560.000,00



3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 301.576.161.893,00 terdiri dari : a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainya sebesar Rp. 58.013.131.893,00 b.

Dana

Penyesuaian

dan

otonomi

khusus

sebesar

Rp

204.003.305.000,00 c.

Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainya sebesar Rp. 39.559.725.000,00 Sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar Tahun 2012 tentang Anggaran

Kas Penerimaan Pendapatan ditetapkan, bahwa setiap instansi / unit penghasil agar menyetorkan pendapataanya dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Tribulan I

: 15 %

2) Tribulan II : 40 % 3) Tribulan III : 75% dan 4) Tribulan IV : 100%. Terkait dengan itu, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar selaku salah satu unit penghasil akan melaksanakan dan mengamankan ketentuan dimaksud. C. Rencana Intensifikasi Pencapaian Target Penerimaan Dalam rangka merealisir rencana penerimaan (target) pendapatan daerah, maka segenap elemen Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan



dan Asset Daerah Kabupaten Blitar menetapkan rencana kegiatan yang secara garis besar sebagai berikut : 1. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kegiatan pungutan pajak daerah, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. dilakukan sepanjang hari dan bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai Desember 2013 demikian juga untuk penerimaan hasil pemungutan retribusi daerah yang berasal dari retribusi jasa usaha. 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berbeda dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang penanganannya tidak banyak melibatkan lintas sektoral, bahkan tidak sama sekali serta tidak terkait dengan pemerintah pusat, namun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) penanganannya dilakukan oleh sebuah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Blitar serta pihak terkait

dengan

pemerintah

pusat,

maka

diperlukan

rencana

pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a.

Kegiatan Operasional Tahunan 1) Januari – Pebruari 2013 a) Melakukan evaluasi pencapaian target penerimaan PBB Tahun 2012 dan upaya penuntasan penerimaan sesuai



dengan baku / pokok ketetapan. b) Melakukan koordinasi dengan KPP Pratama PBB Blitar dalam rangka :  Pemantapan data (up dating) subyek dan obyek PBB Tahun 2013;  Menyusun rencana NJOP dalam rangka mengantisipasi peningkatan target penerimaan Tahun 2013;  Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Tahun 2013 untuk sektor pedesaan dan perkotaan. c) Mengadakan koordinasi dengan pusat dalam rangka perencanaan

dan

realisasi

penerimaan

PBB

sektor

pertambangan dan perhutanan. 2) April – Mei 2013 a) Melakukan evalusi penyampaian SPPT PBB 2013 sampai tuntas; b) Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kepada aparat pemungut tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan; c) Membantu peningkatan pelayanan perpajakan untuk keberatan dan perbaikan kesalahan; d) Melakukan pengendalian operasional dan mengupayakan penerimaan PBB sector pedesaan dan perkotaan sampai 25 persen dari target penerimaan.



e) Mengadakan koordinasi dengan pusat dalam rangka realisasi penerimaan PBB sektor pertambangan dan perhutanan. 3) Mei – Juni 2013 a) Membantu peningkatan pelayanan perpajakan untuk keberatan dan perbaikan kesalahan; b) Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembaharuan data PBB; c) Melakukan pengendalian operasional dan mengupayakan penerimaan PBB sector pedesaan dan perkotaan sampai dengan 75 persen dari target penerimaan; d) Memantapkan koordinasi dengan pusat dalam rangka realisasi penerimaan PBB sector pertambangan dan perhutanan; e) Mengadakan evaluasi pemungutan PBB Triwulan II tahun anggaran 2013. 4) Juli – Agustus 2013 a) Membantu

penuntasan

pelayanan

perpajakan

untuk

keberatan dan perbaikan kesalahan; b) Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembaharuan data PBB; c)

Melakukan pengendalian operasional dan mengupayakan penerimaan PBB sector pedesaan dan perkotaan sampai dengan 100 persen dari target penerimaan;



d) Mengadakan koordinai dengan pusat dalam rangka realisasi penerimaan PBB sector pertambangan dan perhutanan. e) Mengadakan evaluasi pemungutan/ penerimaan PBB sampai keadaan bulan Agustus 2013. 5) September – Oktober 2012 a) Menindaklanjuti

hasil

evaluasi

pencapaian

target

penerimaan PBB keadaan bulan Agustus 2013, dengan harapan pada bulan September 2013 ini telah mencapai 100 persen dari target penerimaan, baik target APBN maupun SKB; b) Mengintensifkan pengendalian operasional dalam pungutan PBB sector pedesan dan perkotaan; c) Mengadakan evaluasi pungutan/ penerimaan PBB sampai keadaan bulan September 2013, dan mengambil langkahlangkah bagi penunggak (WP) ataupun masih di tangan kolektor. D.

Rencana Program Bidang Anggaran 1.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2013 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilaksanakan pada minggu pertama bulan Januari 2013 sampai di cetak pada awal bulan Februari 2013;



2.

Verifikasi DPA SKPD dilaksanakan mulai awal bulan Januari 2013 sampai dengan awal bulan Februari 2013 yang selanjutnya DPA yang telah disahkan disampaikan ke BPK dan Inspektorat. Sedangkan pada awal bulan

Pebruari

2013

dilaksanakan

pemberitahuan

untuk

menyampaikan rancangan perubahan DPA SKPD; 3.

Koordinasi Penyaluran Dana Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan serta kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan selama tahun 2013 mulai bulan Januari s/d Desember 2013;

4.

Penyusunan Standart Analisa Belanja dilaksanakan pada bulan Mei s/d juli 2013;

5.

Sosialisasi Permendagri tentang pedoman Penyusunan APBD TA 2012 dilaksanakan pada bulan Juni s/d Agustus 2013;

6.

Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2013 dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2013 dilaksanakan mulai pertengahan bulan Agustus 2013 s/d pertengahan bulan oktober 2013;

E.

Rencana Program Bidang Perbendaharaan 1.

Kegiatan Pelayanan Kas dilaksanakan setiap hari setiap bulan dalam tahun 2013;

2.

Kegiatan verifikasi SPP, SPM, SPJ dan dokumen lainnya dilaksanakan setiap hari kerja setiap bulan dalam tahun 2013;



3.

Pelayanan Perbendaharaan dilaksanakan setiap hari kerja setiap bulan dalam tahun 2013.

4.

Kegiatan

Pelatihan

bagi

Bendaharawan

SKPD

direncanakan

dilaksanakan pada bulan Maret 2013. F.

Rencana Program Bidang Akuntansi dan Asset 1.

Pendataan dan Pensertifikatan Asset Pemerintah Kabupaten Blitar dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dimulai bulan Januari 2013 s/d Desember 2013;

2.

Pengelolaan Asset Pemerintah Kabupaten Blitar dilaksanakan selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari s/d Desember 2013;

3.

Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD dan Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2012 dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran mulai bulan Januari 2013 s/d Juni 2013.

G.

Belanja Tahun Anggaran 2013 Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun anggaran 2013 sistem anggaran yang digunakan adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah. Kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ditetapkan bahwa belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar dikategorikan ke dalam belanja langsung sebesar Rp 16.967.851.250,00 yang terdiri dari Belanja Administrasi Umum; Belanja Operasional dan Pemeliharaan; Belanja Program dan Belanja Modal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Faktor tantangan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah: 1. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat kurang bisa diimbangi dengan kecepatan adaptasi pada tahap implementasi bahkan timbul kendala yang disebabkan adanya potensi tumpang tindih / tidak sinkron antara satu peraturan dengan yang lain, dan adanya multitafsir terhadap satu peraturan perundang-undangan; 2. Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap SKPD. Karena kewenangan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berada di BPKAD sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) tetapi juga di SKPD, karena itu kinerja BPKAD sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat



pengelola keuangan yang ada di SKPD dari mulai pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan lain-lain; 3. Belum terselesaikannya permasalahan aset pemerintah daerah; 4. Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional. Sedangkan faktor - faktor peluang antara lain : 1. Perkembangan teknologi informasi yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja; 2. Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta. 3. Peran BPKAD yang strategis dan kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.



BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Mengingat Badan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset Daerah

Kabupaten Blitar merupakan SKPD baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar maka kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai tahun 2013 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan asset daerah telah dilakukan dengan bekerjasama dengan SKPD lain. Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh : 1.

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat kurang bisa diimbangi dengan kecepatan adaptasi pada tahap implementasi bahkan timbul kendala yang disebabkan adanya potensi tumpang tindih/ tidak sinkron antara satu peraturan dengan yang lain, dan adanya multitafsir terhadap satu peraturan perundang-undangan;

2.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun menggunakan SAP berbasis akrual.

3.

Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah pada tiap SKPD.



Karena kewenangan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berada di BPKAD sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) tetapi juga di SKPD, karena itu kinerja BPKAD sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat pengelola keuangan yang ada di SKPD dari mulai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan

keuangan

(PPK-SKPD)

bendahara

pengeluaran,

bendahara penerimaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan lainlain; 4.

Belum tertibnya pengelolaan aset daerah pada tiap SKPD;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih  Visi Arah pembangunan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun ke depan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan sosial-budaya masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, dan benarbenar menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Pembangunan di Kabupaten Blitar dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil menyediakan sarana dan prasarana yang memadai namun juga harus diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk maju dan mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar sendiri untuk



menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu. Arah pembangunan Kabupaten Blitar secara garis besar akan dikembangkan

lebih

empatif,

kontekstual

dan

benar-benar

menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Visi pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 adalah : “TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN” Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera perlu penerapan nilainilai keagamaan atau ketaqwaan terhadap TYME (masyarakat relegius) dan pemerintahan yang berkeadilan sehingga tercipta ketentraman, keamanan dan ketertiban.  Misi Dengan menyelaraskan baik misi pembangunan nasional dan misi pembangunan Propinsi Jawa Timur, maka misi pembangunan Kabupaten Blitar untuk periode 2011-2016 dirumuskan kedalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut : 1) Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat;



2) Mewujudkan peningkatan kualitas infrasrtuktur dan pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan; 3) Mewujudkan

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas

dan

berkelanjutan dengan didukung penguatan Sistem Inovasi Daerah; 4) Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa; 5) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM; 6) Mewujudkan pelestarian

optimalisasi lingkungan

pengendalian

hidup

dan

sumberdaya

penataan

ruang

alam, yang

berkelanjutan; 7) Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan tupoksi BPKAD yaitu terdapat pada Misi 7 RPJMD Kabupaten Blitar. Tugas pokok BPKAD “Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN ‘’.



Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN ’’ Berdasarkan Misi ke-7 yakni Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN. Visi : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN ” No.

Misi

(1)

(2)

7.

Mewujudkan revitalisasi desentralisasi otonomi melalui birokrasi

Permasalahan Pelayanan BPKAD (3)

Faktor Penghambat Pendorong (4) (5)

Belum

Belum

proses tersedianya SPM adanya SOP dan dalam daerah mendukung

Upaya

untuk

meningkatkan kualitas pelayanan

reformasi pelayanan yang administrasi

profesional dan bersih keuangan dari KKN

3.3. Telaahan Renstra BPKAD Propinsi Jawa Timur Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Timur yang diharapkan, maka ditetapkan Visi BPKAD Provinsi Jawa Timur, yaitu : Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Dilakukan Tertib, Normatif dan Berkelanjutan, dengan misi yakni : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih transparan dan akuntabel.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Blitar. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar tidak terkait erat / secara langsung dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008-2028, sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lampiran IV tentang Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka BPKAD Kabupaten Blitar dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu



yang berkembang saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Blitar. Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga / institusi BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar. Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan peran kehidupan umat beragama dan kearifan budaya lokal dalam pembangunan ; 2) Pembangunan kehidupan politik dan penegakan hokum ; 3) Perbaikan birokrasi dan tata pemerintahan ; 4) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah ; 5) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran ; 6) Keterjangkauan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat ; 7) Kemudahan layanan kesehatan masyarakat ; 8) Pertumbuhan

ekonomi

melalui

revitalisasi

sektor

pertanian,

agroindustri, UMKM dan industri kreatif ; 9) Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi ; 10) Pembangunan ekonomi berkelanjutan.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah ”Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas dan akuntabel dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Blitar”. Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan yang ingin dicapai yaitu : ”Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang BPKAD KABUPATEN BLITAR 44


berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses learning by doing untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan

tersebut

ditetapkan

ke

dalam

tujuan

strategik

untuk

mengimplementasikan misi. Tujuan strategik tersebut terdiri dari: 1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi; 2. Tercapainya penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah. 4.3. Strategi dan Kebijakan Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain : 1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Meningkatkan penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah.



Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan yang tinggi. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang sudah tidak memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat. Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan yaitu; 1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan asset daerah; 2. Pengkajian rencana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

untuk

mewujudkan

pelaksanaan

pengelolaan

anggaran

pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran; 3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang tupoksi SKPD; 4. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah; 5. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.



Kebijakan, mensinerjikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut: TAHAPAN KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR (2014-2016)

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah: 1. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah; 2. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;



3. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran; 4. Sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro; 5. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Blitar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2014-2016 yang lebih masyarakat,

bersifat

menantang, berorientasi

jangka

panjang,

pada kepentingan

memberikan

kekuatan

dan

mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2)memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3)menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan. Untuk mengamankan proyeksi rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dari tahun 2014-2016 perlu



memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian tahun kebelakang. No.

Kelemahan

No.

Kekuatan

Faktor Internal

Faktor Internal

1.

Kemampuan teknis

1.

Adanya perda SOPD

2.

Standarisasi beban kerja

2.

Kualitas SDM aparatur

3.

Sarana prasarana yang sudah

3.

Komitmen karyawan yang

tidak memadai

tinggi

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi tahun ke depan dari mulai tahun 2014-2016. Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat peluang dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar untuk tahun 2014-2016, yaitu: No Peluang Faktor Ekternal 1.

2.

Peran BPKAD strategis

Mudah dengan pusat

yang

berkoordinasi propinsi dan

No. 1.

2.

Tantangan Faktor Eksternal Perbedaan persepsi memaknai peraturan pemeriksa fungsional

dalam dengan

Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat



Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun ekternal, termasuk pula stakeholders yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kabupaten Blitar, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah. Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah bisa optimal, kemudian kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.



Pencermatan Lingkungan Internal dan Ekternal PLI No.

PLE No.

Kekuatan (S)

1

Kualitas SDM aparatur

2

Komitmen tinggi

1

karyawan

yang

2

Peluang (O) Peran BPKAD yang strategis dan kepercayaan pimpinan Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat

No.

Kelemahan (W)

No.

1

Kemampuan teknis fungsional

1

Globalisasi

2


2

Perbedaan membaca pemeriksa

3

Sarana prasarana yang sudah tidak memadai

3

Tantangan (T)

persepsi peraturan

dalam dengan

Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI) No

Lingkungan

Bobot

Rating

Score

Prioritas

(bobot x rating) KEKUATAN 1

Adanya perda SOPD

2

Kualitas aparatur

3

Komitmen karyawan yang

sumber

daya

20

4

80

I

15

4

60

II

15

3

45

III

Tinggi



KELEMAHAN 1

Kemampuan fungsional

2 3

teknis

25

4

100

I


15

3

45

II

Sarana sudah

10

2

20

III

prasarana

yang

Tidak memadai Jumlah

100

350

Dari analisis faktor internal, ternyata dengan adanya Perda SOPD yang ditetapkan oleh Bupati menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani adalah kemampuan teknis fungsional, prioritas kedua yang kuat adalah kualitas sumber daya aparatur sedangkan untuk kelemahannya adalah standarisasi beban kerja. Prioritas kekuatan ketiga adalah komitmen karyawan yang tinggi sedangkan sarana prasarana yang sudah tidak memadai menjadi kelemahan ketiga dalam meningkatkan kemampuan pegawai. KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE) No

Lingkungan

Bobot

Rating

Score

Prioritas

(bobot x rating) PELUANG 1

Peran BPKAD strategis

yang

25

3

75

I

2

Kepercayaan pimpinan

20

3

60

II

3

Mudah

10

1

10

III

berkoordinasi



dengan Provinsi dan pusat TANTANGAN 1

Globalisasi

2

Perbedaan dalam Membaca dengan

persepsi

20

3

60

I

10

2

20

III

15

3

45

II

peraturan

Pemeriksa 3

Informasi yang terbuka dan Perubahan yang

peraturan

Sangat cepat Jumlah

100

270

Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah peran BPKAD yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah adanya kepercayaan pimpinan namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga adalah mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sedangkan tantangan prioritas ketiga adalah Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.



MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS KAFI

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

1. Adanya perda SOPD; 1. Kemampuan Teknis 2. Kualitas Sumberdaya Fungsional; Aparatur; 2. Standarisasi beban 3. Komitmen Karyawan kerja; yang tinggi. 3. Saran Prasarana yang sudah tidak memadai.

KAFE Peluang (O)

Strategi (S-O)

Strategi (W-O)

1. Peran BPKAD yang 1. Peningkatan 1. Tingkatkan volume Strategis; Kompetensi BPKAD; Pendidikan fungsional 2. Kepercayaan 2. Peningkatan Eksistensi di BPKAD; Pimpinan; BPKAD; 2. Meningkatkan 3. Mudah 3. Peningkatan Relasi bantuan keuangan berkoordinasi dan wawasan Provinsi dan Pusat. dengan Provinsi dan Aparatur BPKAD. Pusat. Tantangan (T) Strategi (S-T) Strategi (W-T) 1. Globalisasi; 1. Meningkatkan Kinerja 1. Peningkatan kapasitas 2. Perbedaan persepsi Aparatur; sumber daya aparatur dalam membaca 2. Meningkatkan 2. Meningkatkan budaya Peraturan dengan konsolidasi dan kerja dan koordinasi Pemeriksa; koordinasi dengan dengan pemeriksa 3. Informasi semakin SKPD terkait; 3. Kerjasama dengan terbukadan 3. Meningkatkan pihak ketiga perubahan peraturan jangkauan akses yang sangat cepat. informasi dan antisipasi perubahan.



Berdasarkan pilihan strategi yang dikembangkan dari analisis SWOT di atas, dilakukan penetapan urutan strategi pilihan sebagai berikut: MATRIK PENETAPAN URUTAN ASUMSI STRATEGI PILIHAN UNTUK MENCAPAI FKK ASUMSI STRATEJIK

KETERKAITAN DENGAN VISI

MISI

URUTAN PILIHAN

NILAI-NILAI

STRATEGI 1

2

3

4

5

S-O : 1. Peningkatan Kompetensi 4 BPKAD; 2. Peningkatan Eksistensi BPKAD; 3. Peningkatan Relasi dan 3 wawasan Aparatur BPKAD.

4

4

3

4

4

4

3

4

3

4

41 ( I )

3

3

3

3

4

2

4

3

3

4

38 ( IV )

3

3

3

2

3

4

2

4

3

4

2

33 ( IX )

1. Meningkatkan Kinerja 4 Aparatur; 2. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dgn SKPD 4 Terkait; 3. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

40 ( II )

3

3

2

3

3

3

4

3

4

2

34 ( VIII )

4

3

3

3

4

4

1

2

4

4

4

36 ( VI )

S-T :



W-O : 1. Tingkatkan Volume 3 Pendidikan fungsional di BPKAD; 2. Meningkatkan bantuan keuangan Provinsi dan Pusat. 4

4

4

4

4

4

3

3

4

3

3

39 ( III )

4

4

4

4

2

2

3

3

2

3

35 ( VII )

1. Peningkatan Kapasitas 4 Sumberdaya Aparatur; 2. Meningkatkan Budaya Kerja dan Koordinasi 4 dengan Pemeriksa; 3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

4

4

3

4

3

4

4

3

4

3

40 ( II )

3

4

3

3

3

3

3

4

4

3

37 ( V )

4

4

3

4

3

3

1

3

2

3

2

32 ( X )

W-T :

Nilai Keterkaitan Strategi dengan Visi, Misi, dan Nilai-Nilai menggunakan Skala Likert (Model skala 1—4), yaitu: 4 = Paling Terkait 3 = Terkait 2 = Kurang Terkait 1 = Tidak Terkait Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan Tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Factors Success) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:



FORMULASI TUJUAN FKK (CFS)

CARA FORMULASI TUJUAN 1. Peningkatan kompetensi BPKAD 2. Peningkatan eksistensi BPKAD 3. Meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan pemeriksa 4. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan 5. Meningkatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat 6. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dgn SKPD terkait 7. Peningkatan relasi dan wawasan aparatur BPKAD 8. Kerjasama dengan pihak ketiga

MISI Meningkatkan kualitas TUJUAN: pengelolaan keuangan dan aset 1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah daerah sesuai dengan ketentuan yang akuntabel, berbasis teknologi dan yang berlaku, yang terukur, sesuai ketentuan yang berlaku. berkualitas dan berkeadilan. 2. Tercapainya penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah.



BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organization progress. 5.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program SKPD 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. 2. Program peningkatkan sarana prasarana aparatur Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:



2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/aset pemkab Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung kantor / asset pemkab. 2.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Indikator

hasil

dari

kegiatan

ini

adalah

tersedianya

kendaraan

dinas/operasional yang dibutuhkan BPKAD Kabupaten Blitar 3. Program peningkatan sumberdaya aparatur 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal; Untuk memenuhi kebutuhan Sumberdaya manusia yang handal maka diperlukan pelatihan dan pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya SDM yang mampu dan berkompeten di bidang Pengelolaan keuangan Daerah. 3.2. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertajam kemampuan personil dan penyeragaman sistem pengelolaan tata administrasi dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah sumberdaya manusia yang handal dan memiliki wawasan pengetahuan dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersajikannya laporan capaian kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam satu tahun anggaran sebagai dasar pelaporan pelaksanan tugas pokok dan fungsi SKPD; 5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja derah tahun per tahun anggaran. 5.2. Penyusunan raperpub tentang penjabaran APBD; Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja derah Kabupaten Blitar per tahun anggaran. 5.3. Penyusunan raperda tentang perubahan APBD; Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah



tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. 5.4. Penyusunan raperbup tentang penjabaran perubahan APBD; Sasaran, tujuan dan arahan kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan raperda tentang perubahan APBD. 5.5. Penyusunan Analisis Standar Belanja Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang mengarah pada penganalisaan standar belanja yang akan digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blitar. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Standar Belanja Pemerintah Daerah yang memperhatikan aspek perkembangan ekonomi makro dan mikro. 5.6. Penyusunan

raperda

dan

ranperbup

tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Indikator

kegiatan

ini

adalah

akuntabilitas

pelaksanaan

anggaran

pendapatan dan belanja dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati. 5.7. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5.8. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Indikator kegiatan ini adalah target penerimaan daerah tercapai secara optimal.



5.9. Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD Indikator kegiatan ini adalah tersedianya data laporan realisasi pelaksanaan APBD. 5.10. Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat Indikator kegiatan ini adalah terpantaunya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat. 5.11. Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas Indikator kegiatan ini adalah administrasi pengelolaan kas daerah yang tertib. 5.12. Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD Indikator kegiatan ini adalah terselenggaranya asistensi terhadap verifikasi DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 90 SKPD. 5.13. Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD Indikator kegiatan ini adalah penatausahaan pelaksanaan APBD sesuai ketentuan yang berlaku. 5.14. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Indikator kegiatan ini adalah terbayarnya gaji PNSD se Kab Blitar. 5.15. Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berikutnya Indikator kegiatan ini adalah sasaran, tujuan dan arahan kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan raperda tentang APBD.



5.16. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Indikator kegiatan ini adalah penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5.17. Penyusunan Perbup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator kegiatan ini adalah pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah bagi SKPD. 5.18. Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berjalan Indikator kegiatan ini adalah sasaran, tujuan dan arahan kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan raperda tentang APBD. 5.19. Penyusunan Standar Biaya Umum Indikator kegiatan ini adalah pedoman biaya umum bagi seluruh SKPD. 5.20. Penyusunan Standart Operasional dan Prosedur BPKAD Indikator kegiatan ini adalah tugas dan fungsi SKPD sesuai dengan SOP. 5.21. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 5.22. Penyusunan Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 5.23. Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar



Indikator kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten 6.1. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab. Blitar Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya sumber daya aparatur yang kompeten. 6.2. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kab. Blitar Indikator kegiatan ini adalah Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku 6.3. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Indikator kegiatan ini adalah Tersedianya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan 6.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di wilayah Indikator kegiatan ini adalah Penatausahaan pengelolaan keuangan yang tertib 7.

Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah

7.1. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Indikator hasil dari kegiatan ini adalah menurunnya kerugian daerah. 7.2. Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kejelasan status legalitas asset Pemkab Blitar



7.3. Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data barang daerah yang akurat. 7.4. Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tanah eks bengkok dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 7.5. Pendataan dan penilaian asset Pemerintah Kabupaten Blitar Indikator hasil dari kegiatan ini adalah administrasi asset daerah yang tertib. 7.6. Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terbit sertifikat tanah asset Pemkab Blitar. 7.7. Monitoring, evaluasi, verifikasi, pemanfaatan, dan penghapusan barang daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib administrasi dalam pemanfaatan asset daerah 7.8. Penyusunan Standart Harga Barang Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tertib belanja. 5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD Program dan kegiatan ini dalam formulasi dan rancangannya melibatkan SKPD lain. Dari beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 20142016 terdapat beberapa program dan kegiatan lintas SKPD yang dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 5.2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD PROGRAM KEGIATAN LINTAS SKPD Peningkatan dan 1. Penyusunan analisis Pengembangan standar belanja Pengelolaan Keuangan 2. Penyusunan standar Daerah satuan harga 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 4. Penyusunan Raperda tentang Penjabaran APBD 5. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD 6. Penyusunan Raperda Seluruh SKPD tentang Penjabaran Kabupaten Blitar Perubahan APBD 7. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Seluruh SKPD Kabupaten Blitar 8. Peningkatan manajemen aset/barang daerah 9. Fasilitas penyaluran bantuan keuangan dan sosial Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa Perkantoran Pemeliharaan Peningkatan kapasitas 1. Bimbingan Teknis Sumberdaya Aparatur Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



PENUTUP Rencana strategik SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar 2014-2016 ini merupakan revisi atas Rencana strategik yang telah ada sebagai tindak lanjut evaluasi SAKIP. Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kabupaten Blitar. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi

ke

dalam

sehingga

timbul

presepsi

yang

sama

dalam

mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi dan misi. Rencana strategik yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijungjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Blitar yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera dapat tercapai.

Blitar,

Pebruari 2016

Tim Penyusun



SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 – 2016 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH No.

Sasaran Strategis

(1)

(2)

Meningkatkan 1.

Target

Indikator Kinerja (3) Persentase Ketepatan Waktu Penetapan

pengelolaan

keuangan

daerah

akuntabel

dan

APBD dan APBD Perubahan

yang Persentase Ketepatan penerbitan dokumen berbasis dan Laporan Keuangan oleh SKPD

teknologi

Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D

Meningkatkan 2.

penertiban,

penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah.


Persentase

Sertifikasi

tanah

aset

Pemerintah Kabupaten Persentase asset daerah yang telah dikelola

2014 (4)

2015 (5)

2016 (6)

70%

80%

90%

60%

70%

80%

60%

70%

80%

60%

70%

80%

50%

60%

70%



BAB I PENDAHULUAN. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Strategis

Recommend Documents