BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Pengelolaan
keuangan
pemerintah
melakukan
reformasi
dengan
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berupa Laporan Keuangan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009:175). Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak internal pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. (Syaripudin, 2015). Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 tahun 2010) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat dipahami.
1
2
Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefesienan, ketidakefektifan. (Sukmaningrum, 2009). Sistem pengendalian intern pada pemerintah juga sangat diperlukan guna mendapatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah 3 proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan asset Negara dan keandalan laporan keuangan daerah pemerintah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah. (Zalni, 2013)
3
Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Nur Yasin sebagai anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menjelaskan bahwa akar permasalahan rendahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara di Indonesia adalah kegagalan Kementerian, Lembaga Negara, BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalain Internal Pemerintah. Rendahnya komitmen pimpinan kementerian/ lembaga Negara, BUMN/BUMD, Pemda, dan Lembaga Negara lainnya dalam penegakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan juga ikut berperan dalam proses terjadinya penyimpangan
keuangan
Negara
dengan
berbagai
(www.jurnalparlemen.com dikutip tanggal 02 September 2015).
bentuk.
4
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2014 yang diserahkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung tetap mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (www.bandung.bpk.go.id dikutip tanggal 02 September 2015). Terkait dengan opini WDP Kota Bandung terdapat 5 catatan permasalahan yakni
mengenai
masalah
asset
tetap
yang
belum
tertib,
penyaluran,
pertanggungjawaban belanja hibah bantuan sosial, pertanggungjawaban yang tidak sesuai dalam pembayaran gaji pns yang telah pensiun, dan juga penggunaan langsung atas retribusi daerah, sehingga opini yang diraih adalah Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) pemerintah daerah yang bersangkutan belum optimal. Belum optimalnya efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah umumnya meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan dan kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat dan tepat waktu. Tidak hanya sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah yang harus ditingkatkan dalam pemerintahan, namun juga komitmen organisasi dalam konteks anggota organisasi. Dimana komitmen organisasi yang kuat dalam individu akan menyebabkan individu berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi (Wiratno, dkk., 2013). Seperti halnya pemerintah harus memiliki keyakinan akan etika dan memiliki komitmen untuk loyal, memiliki keinginan
5
untuk mencapai prestasi dalam organisasi dan memiliki ikatan emosi.( Ristanti, Ni Made Asih ., Sinarwati, Ni Kadek., dan Sujana, Edy., 2014).
Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan. Berdasarkan berbagai definisi mengenai komitmen terhadap organisasi maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi terdiri atas tiga komponen terpisah yang saling berhubungan: komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan (Kreitner dan Kinicki, 2013:165). Berdasarkan uraian latar belakang penelitian penulis bermaksud melakukan penelitian
dengan
judul
:
“Pengaruh
Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintahan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung)”. 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :
6
1. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
1.3 Tujuan Penelitian 1. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 2. Mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 3. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 1.4 Kegunaan Penelitian Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi : 1. Bagi Penulis Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan
7
Pemerintah Daerah Kota Bandung dan memahami perbandingan antara konsep
yang
dipelajari
dengan
penerapannya
didalam
instansi
pemerintahan. 2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, informasi untuk Pemerintah Daerah kota Bandung dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas daerahnya, dan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. 3. Bagi Peneliti Lain Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 17 Dinas Pemerintahan kota Bandung. Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai dengan selesai.
