BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat antara PT Sentana Adidaya Pratama

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat antara PT Sentana Adidaya Pratama selanjutnya disebut PT SAP dengan PT Bhanda Ghara Reksa Persero selanjutnya disebut sebagai PT BGR Persero menarik untuk diteliti karena perjanjian seperti ini merupakan perjanjian yang paling sering dilakukan antara pemilik barang dengan perusahan bongkar muat di Indonesia khususnya di PT SAP. Pekerjaan Bongkar Muat tersebut adalah salah satu proses dari kegiatan impor bahan baku pupuk yang merupakan bagian dari kegiatan mata rantai penting dalam suatu proses produksi pupuk NPK di PT Sentana Adidaya Pratama. Tanpa ketersediaan bahan baku yang cukup maka proses produksi tidak dapat terlaksana dengan tepat waktu sehingga akan mempengaruhi pendistribusian pupuk NPK ke end-customer antara lain perkebuhan atau pertanian lainnya. Pentingnya perjanjian kerjasama bongkat muat ini adalah sebagai perikatan tertulis bagi para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri memberikan pekerjaan dan menerima pekerjaan bongkar muat bahan baku di Pelabuhan Belawan. Mengingat banyaknya unsur-unsur dari pekerjaan yang akan disepakati sehingga perlu adanya suatu bentuk kesepakatan yang tertulis yaitu perjanjian antara PT SAP selaku pemilik barang dengan PT BGR Persero selaku perusahaan bongkar muat

1

Universitas Sumatera Utara

2

untuk menjamin para pihak agar dapat melaksanakan hal-hal yang disepakati dengan baik termasuk hak dan tanggung jawabnya. Meningkatnya volume impor bahan pupuk dari tahun ke tahun di PT SAP mengakibatkan semakin tingginya intensitas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sehingga perlu adanya suatu penelusuran lebih dalam mengenai isi dari perjanjian tersebut apalagi dengan berkembangnya peraturan-peraturan dari pemerintah mengenai importasi pupuk sehingga perjanjian kerjasama ini perlu untuk direvisi sejalan dengan perkembangannya. Hubungan antara PT SAP selaku pemilik barang dengan PT BGR Persero selaku perusahaan bongkar muat terwujud disebabkan oleh karena adanya tujuan dan kepentingan yang sejalan serta dipertemukan dengan kehendak dan keinginan bersama. Hal inilah yang menjadi dasar utama untuk terjadinya suatu perjanjian kerjasama tersebut. PT SAP yang berkedudukan di Indonesia, adalah sebagai salah satu anak perusahaan dari Wilmar International yang bergerak dibidang industri pupuk. PT SAP mulanya sebagai importir yang khusus melakukan pembelian pupuk dari luar negeri untuk disalurkan ke perkebunan-perkebunan yang menjadi bagian dari grup Wilmar Internasional. Akan tetapi kemudian seiring dengan pesatnya kemajuan dunia perkebunan sawit menjadikan PT SAP sebagai salah satu perusahaan industri pupuk yang cukup besar di Indonesia yang memiliki pabrik pupuk sendiri yang berada di Dumai dan Gresik dengan daerah pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia bahkan sejak tahun 2010 area pemasaran perkembang sampai keluar negeri seperti negara Malaysia, Pantai Gading, Ghana, Monrovia, Myanmar dan lain-lain.1 1

Wilmar International Ltd, Copyright © 2012, Fertilizer, international.com/our-business/fertiliser, (diakses tanggal 13 Juni 2014).

http://www.wilmar-


3

PT SAP, sebagai pabrikan pupuk yang memproduksi pupuk Nitrogen Phosphate Kalium (NPK) sudah barang tentu memerlukan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk menunjang kontinuitas produksi dan pengadaan pupuk demi memenuhi kebutuhan perkebunannya di Indonesia. Bahan baku pupuk tersebut biasanya diperoleh dari luar negeri seperti China, Canada, Taiwan, Rusia, Jepang, Korea dan lain-lain. Cara yang biasanya dilakukan dalam hal melakukan importasi pupuk tersebut adalah melalui kapal laut dan pelabuhan sebagai tujuan bongkar di pelabuhan besar Indonesia. Bahan baku tersebut antara lain Muriate of Potash (MOP), Rock Phosphate (RP), Diammonium Phosphate (DAP), Zinc Sulphate, dan lain-lain. Pelabuhan Belawan sebagai salah satu tujuan pelabuhan bongkar bahan baku pupuk merupakan pelabuhan yang sangat ramai dan padat dengan kegiatan bongkar muat kapal. Sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa dalam hal proses penyandaran kapal baik lokal maupun impor, custom clearance, pembongkaran dari kapal dan pengiriman ke gudang diperlukan peranan pihak lain yang sudah berpengalaman untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam hal ini perusahaan bongkar muat yang ditunjuk mewakili PT SAP sebagai importir untuk melakukan pengurusan dan pekerjaan yang berkaitan dengan pembongkaran bahan baku pupuk tersebut dari kapal di pelabuhan Belawan sampai ke gudang penyimpanan adalah PT BGR Persero. PT. BGR Persero selaku perusahaan bongkar muat yang cukup besar di Belawan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban misi turut menunjang kebijaksanaan pemerintah dan membantu pelaku


4

bisnis dan industri, khususnya jasa logistik dengan motto: Trusted logistics partner.2 Beberapa layanan dan fasilitas PT BGR Persero sebagai bagian dari jasa logistik terpadu yang terdiri dari: distribusi dan pergudangan, transportasi, teknologi informasi logistik. Adanya kebutuhan jasa yang diberikan oleh PT BGR Persero selaku pelaku usaha dibidang logistik terhadap barang yang diimpor oleh PT SAP menjadikan latar belakang perlunya dilakukan kerjasama dalam bidang pembongkaran bahan baku pupuk dari kapal di pelabuhan Belawan dimuat ke dalam truk dan untuk dikirim ke kawasan pergudangan PT BGR Persero di daerah Paya Pasir Belawan dan selanjutnya diproses bagging (pengarungan) di gudang dan disimpan (stock holder). Meskipun demikian hubungan kerjasama tersebut masih mengalami kendala-kendala sebab dalam hal perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihak tidak semata-mata hanya pihak PT SAP dan PT BGR Persero saja yang terkait didalamnya tetapi juga adanya pihak ketiga seperti Pelindo Belawan dalam hal pengurusan penyandaran kapal, buruh di pelabuhan dan digudang dalam hal pekerjaan pembongkaran di kapal dan gudang, armada pengangkutan untuk proses pengiriman pupuk dari pelabuhan menuju ke gudang, Bea Cukai melalui proses kepabeanan, penggunaan timbangan, pemakaian alat-alat berat, toleransi susut barang, hilangnya pupuk selama proses pembongkaran dan lain-lain yang ikut mempengaruhi pekerjaan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Disamping itu terdapat beberapa peraturan yang sifatnya wajib

2

Bhanda Ghara Reksa (Persero), Copyrights © 2012, http://www.bgrindonesia.com/id/about-bgr, (diakses tanggal 13 Juni 2014).

Tentang

BGR,


5

dan mengikat untuk dilaksanakan bagi setiap importir yang kapalnya akan sandar di pelabuhan tertentu dimana dampaknya dapat merugikan importir akibat pengenaan biaya yang cukup tinggi. Hal ini secara tidak langsung akan mengakibatkan ketidakseimbangan antar hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak kerjasama antara dari PT SAP selaku importir barang dan PT BGR Persero. Hubungan antara kedua belah pihak yaitu PT SAP dengan PT BGR Persero dapat dinamakan perikatan yang timbul dari perjanjian dimana perjanjian tersebut berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji kesanggupan terhadap hak dan kewajiban yang dituangkan secara tertulis. Dalam kehidupan sehari-hari telah tercipta suatu anggapan bahwa kontrak merupakan bentuk formal dari suatu perjanjian yang berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tertulis. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.3 Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan apa yang

tersirat

dan

dipikirkan

dalam

hati

masing-masing

yang

kemudian

dimusyawarahkan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya ke dalam klausula-klausula isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian.

3

Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal 65.


6

Meskipun demikian, perjanjian tersebut harus memenuhi beberapa syarat pokok berikut ini antara lain:4 a.

b.

c.

d. e. f.

Maksud mengadakan perjanjian, pihak-pihak yang berjanji harus bermaksud supaya pejanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah yang menumbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang diakui oleh hukum. Persetujuan yang tetap, pihak-pihak yang berjanji harus mencapai persetujuan yang tetap dengan penerimaan tanpa syarat atau tidak sedang berunding. Perundingan adalah tindakan yang mendahului tercapainya persetujuan yang tetap, setelah perundingan selesai tawaran pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain artinya tercapai kesepakatan tentang pokok perjanjian, ketika itulah terjadi persetujuan yang tetap. Prestasi, suatu perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak, tiap-tiap pihak yang berjanji untuk mematuhi prestasi kepada pihak lain harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lainnya (prestasi timbal balik). Bentuk, bentuknya dapat berupa lisan atau tertulis, tetapi pada umumnya dilakukan secara tertulis. Syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu ini harus memungkinkan pengadilan mengetahui dengan pasti apa yang telah disetujui oleh para pihak. Kausa yang halal, artinya bahwa perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Perihal perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata berjudul “Tentang

Perikatan.” Menurut Subekti, perkataan “perikatan” (verbintenis) mempunyai arti lebih luas dari perkataan “perjanjian,” sebab dalam Buku III KUH Perdata diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber dari pesetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming).5

4

S.B March dan J. Soulsby alih Bahasa oleh Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung, Alumni, 2006), hal 94. 5 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2011), hal 122.


7

Ketentuan umum dari suatu perjanjian terdapat dalam KUHPerdata pada Buku III Bab II yang berjudul “Tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.” Dalam KUH Perdata Buku III titel Kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” menggunakan istilah overeenkomst dan contract untuk pengertian yang sama. Hal ini didukung oleh pendapat para sarjana antara lain J. Satrio6, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan7, Mariam Daruz Badrulzaman8, Hofmaan, yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.9 Dalam sejarah perkembangan hukum yang mengatur mengenai perjanjian atau kontrak di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan hukum kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata yang menganut system terbuka (open system), artinya para pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis.10 Dunia bisnis saat ini yang selalu hidup dan berkembang diperlukan adanya suatu aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kontak atau perjanjian yang disebut hukum kontrak. Salim HS dalam bukunya menyebutkan bahwa defenisi hukum kontrak adalah keseluruhan dari khaidah-khaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

6

J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal 19. Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), hal 84. 8 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996), hal 89. 9 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 13. 10 Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 1. 7


8

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 11 Sementara itu Ahmadi Miru dalam buku yang ditulisnya “Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak” tidak membedakan antara hukum kontrak dengan hukum perjanjian. Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.12 Pentingnya peranan perjanjian kerjasama antara para pihak yaitu PT SAP selaku pemberi pekerjaan dan PT. BGR Persero selaku penerima pekerjaan yang telah sepakat untuk mengikatkan diri secara sadar dan sukarela dalam melaksanakan pekerjaan bongkar muat kapal untuk menjamin adanya keadilan bagi para pihak dan untuk memberikan batasan yang menjadi aturan dasar pelaksaan pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan prestasi serta hasil pekerjaan yang diterima oleh masing-masing pihak adalah benar-benar adil dan memuaskan. Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas serta mengangkatnya menjadi sebuah sebuah tesis yang berjudul: Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Kapal Antara Pemilik Barang Dengan Perusahaan Bongkar Muat (Studi Di PT Sentana Adidaya Pratama Dan PT Bhanda Ghara Persero Medan). B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan tesis ini. Perumusan masalah dalam suatu

11

Ibid, hal 4.

12

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal 2.


9

penelitian sangat penting keberadaannya karena akan diteliti lebih jauh lagi. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah: 1.

Apakah kontrak perjanjian kerjasama antara PT SAP dengan PT BGR Persero telah memberikan keseimbangan hak dan kewajiban yang setara bagi para pihak dalam menjalankan perjanjian tersebut.

2.

Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT SAP dan PT BGR Persero dalam hal pekerjaan bongkar muat.

3.

Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh PT SAP dengan PT BGR Persero apabila terjadi sengketa.

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1.

Untuk mengetahui apakah kontrak perjanjian kerjasama antara PT SAP dengan PT BGR Persero telah memenuhi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang setara bagi para pihak.

2.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT SAP dan PT BGR Persero dalam hal pekerjaan bongkar muat.

3.

Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh PT SAP dengan PT BGR Persero apabila terjadi sengketa.


10

D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian merupakan merupakan suatu penentu apakah penelitian itu berguna atau tidak. Bertitik tolak dari hal tersebut maka Penulis menghendaki supaya penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut: 1.

Manfaat secara teoritis: a. Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. b. Diharapkan

dapat

digunakan

sebagai

sumbangan

pemikiran

dan

pengembangan ilmu hukum pada umumkan dan hukum perdata pada khususnya dan penelitian ini dapat menambah bahan teritama mengenai perjanjian. c. Diharapkan dapat menambah referensi/literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama dengan yang penyusun teliti. 2.

Manfaat secara praktis: a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak berkepentingan dalam penelitian ini. b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum atau pelaku bisnis lainnya agar dapat lebih mengetahui dan memahami perjanjian kerjasama antara PT SAP dengan perusahaan bongkar muat PT BGR Persero sehingga dapat menjadi referensi bagi semua pihak baik importir atau pemilik barang dan dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang sama.


11

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Kapal Antara Pemilik Barang Dengan Perusahaan Bongkar Muat (Studi Perjanjian PT Sentana Adidaya Pratama Dan PT Bhanda Ghara Persero Medan) belum ada yang membahasnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun ada peneliti-peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Kapal namun menyangkut judul dan substansi pokok permasalahan adalah berbeda dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara lain: 1.

Tesis atas nama : Nova Dame Ria, NIM : 08711163 dengan judul : Tinjauan Yuridis Tentang Hak dan Kewajiban Pengangkutan Dalam Perjanjian Pengangkutan BBM (Studi Kasus Perjanjian Pengangkutan BBM Antara PT. Yunita Permai Budiman dengan PT. Toba Pulp Lestari), di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

2.

Tesis atas nama : Yulianti, NIM : 087011153, dengan judul : Tinjauan Yuridis Atas Kontrak Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Kapal di PT. Sinbat Precast Teknindo Indonesia di Pulau Batam di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;


12

3.

Tesis atas nama : Sudiharto, NIM : 087011149, dengan judul : Penerapan Azas Keseimbangan dan Keadilan Dalam Kontrak Polis Asuransi Avrist Prime invest Study di PT. Asuransi AIA Indonesia Medan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

4.

Tesis atas nama : Marjan Iskariman Lubis, NIM : 09711011, Judul : Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Antara PT. Rimba Mujur Mahkota Dengan CV AS (Aslamiah) Studi Mengenai Pengkutan Crude Palm Oil Di Kabupaten Mandailing Natal di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; Jika dibandingkan dengan penelitian tersebut diatas baik permasalahan dan

pembahasannya adalah berbeda sehingga dengan demikian maka penelitian ini adalah asli serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, teori merupakan pendapat

yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data-data dan argumentasi.13 Secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori menunjukkan hubungan antara fakta-fakta

13

Ebta Setiawan, Copyright © 2012-2014 versi 1.3, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Teori, http://kbbi.web.id/teori, (diakses tanggal 14 Juni 2014).


13

dan menyusun fakta-fakta dalam bentuk yang sistematis sehingga dapat dipahami.14 Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.15 Menurut Burhan Ashshofa bahwa teori sebagai serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.16 Teori sebagai perangkat reposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena.17 Kerangka teori adalah kerangka pikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.18 Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Kerangka teori ini bertujuan untuk menyajikan berbagai cara mengorganisasikan

dan

mengimplementasikan

hasil-hasil

penelitian

dan

menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.19 Penetapan suatu kerangka teori merupakan suatu keharusan dalam penelitian ini sehingga kerangka 14

S. Nasution, Metode Research, Penelitian Ilmiah, (Bandung: Jemmars, 1991), hal 4. Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Mizan. 1996), hal 43. 16 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal 19. 17 Snelbecker dan Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal 34-35. 18 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Cetakan Pertama, Mandar Maju, 1994), hal 80. 19 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal 19. 15


14

teori tersebut dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk menganalis permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu mengenai perjanjian kerjasama antara PT SAP dengan PT BGR Persero. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Teori keadilan bertujuan untuk menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh para ahli ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi.20 Lebih lanjut Rawls menjelaskan bahwa kontrak bukanlah satu-satunya cara untuk memahami masyarakat tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan tertentu namun gagasan-gagasan yang menandainya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, menentukan jenis kerjasama dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. John Rawls menyebutnya keadilan sebagai fairness dimana para pihak yang terlibat dalam kerjasama sosial memilih bersama prinsip-prinsip yang akan memberikan hak dan kewajiban dasar serta meentukan pembagian keuntungan sosial, mengatur bagaimana claim-claim dalam suatu kontrak, tujuan yang rasional dari suatu kontrak serta menentukan apa yang adil dan tidak adil sehingga dalam pilihan-pilihan tersebut dicapai bebebasan yang setara untuk mencapai prinsip keadilan.21

20

John Rawls, A Theory of Justice (Teori Keadilan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 12.

21

Ibid, hal 13.


15

Pembahasan mengenai hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak (perjanjian kerjasama) sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Pengertian adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pd kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.22 Sedangkan keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.23 Prinsip keadilan berasumsi bahwa untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional.24 Keadilan dalam berkontrak harus disertai adanya hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari kontrak tersebut. Pengertian hak dan kewajiban dapat yang dijadikan sebagai acuan antara lain dari KBBI, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb); kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; wewenang menurut hukum25 sedangkan kewajiban adalah (sesuatu) yg diwajibkan; sesuatu yg harus dilaksanakan; keharusan,

22

Ebta Setiawan, Copyright © 2012-2014 versi 1.3, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Adil, http://kbbi.web.id/adil, (diakses tanggal 14 Juni 2014). 23 Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 4 Juni 2014, Keadilan, http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan, (diakses tanggal 15 Juni 2014). 24 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal 48. 25 Ebta Setiawan, Copyright © 2012-2014 versi 1.3, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Hak, http://kbbi.web.id/hak, (diakses tanggal 14 Juni 2014).


16

pekerjaan; tugas, tugas menurut hukum.26 Hak menurut Morris Ginsberg adalah suatu tuntutan atau dapat juga dibuat oleh atau atas nama seorang individu atau kelompok pada beberapa kondisi atau kekuasaan, hak dan kewajiban terletak pada dasar etika yang sama dimana hak seseorang berisi tuntutannya pada kondisi baik dan kewajiban yang diharapkan untuk menyumbang yang baik juga.27 Kontrak menjamin bahwa masing-masing pihak akan memenuhi janjinya sehingga memungkinkan terjadinya terjadinya transaksi diantara para pihak. Analisis keadilan dalam kontrak komersil seperti ini harus memadukan konsep kesamaan hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan kesepakatan para pihak. Sehingga dengan demikian kontrak adalah ekspresi persetujuan keinginan dan “keinginan yang disesuaikan sehingga berguna dan dihormati”.28 Dengan prinsip keadilan ini diharapkan dapat menjadikan perjanjian kerjasama ini seimbang antara para pihak PT SAP selaku pemberi pekerjaan dan PT BGR Persero selaku penerima pekerjaan dalam hal prestasi dan pemenuhan pelaksanaan pekerjaan yang diharapkan. Perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur oleh undangundang. Undang-undang di dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di dalam bukunya P.N.H Simanjuntak

26

Ebta Setiawan, Copyright © 2012-2014 versi 1.3, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Wajib, http://kbbi.web.id/wajib, (diakses tanggal 14 Juni 2014). 27 Morris Ginsberg, Keadilan Dalam Masyarakat, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), hal 61. 28 Ibid, hal 133.


17

merangkum beberapa defenisi perjanjian menurut sarjana yang berbeda-beda, antara lain:29 a.

b.

c. d.

Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peritiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. Menurut R. Setiawan, persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaaan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara 2 (dua) orang atau

lebih yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.30 PNH Simanjuntak dalam bukunya merangkum beberapa istilah-istilah perikatan (verbintenis).31 Para sarjana menterjemahkan secara berbeda-beda, KUH Perdata menggunakan istilah “perikatan” untuk “verbintenis”, Utrecht memakai istilah perutangan untuk “verbintenis”, Subekti mempergunakan istilah “verbintenis” untuk “perikatan”, Soediman Kartohadiprodjo memakai istilah “hukum pengikatan” sebagai terjemahan dari “verbintenissenrecht” sedangkan Wirjono Prodjodikoro memakai istilah “het verbintenissenrecht” sebagai hukum perjanjian bukan hukum perikatan.

29

PNH Simanjuntak, Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2009),

hal 331. 30

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal 1. 31 PNH Simanjuntak, op.cit, hal 317.


18

Pengertian perikatan dan perjanjian ini juga dapat dilihat dari beberapa pendapat sarjana antara lain: a.

b. c.

d.

Subekti mengatakan bahwa “perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sementara perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”32 Menurutnya bahwa perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari perjanjian sebab perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak dan tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit dan dapat diamati. Menurut R. Setiawan perikatan adalah suatu hubungan hukum, yng artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum.33 Menurut Abdulkadir Muhammad, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan.34 Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yng satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.35 Menurut M. Yahya Harahap bahwa "perikatan atau verbintenis adalah suatu

hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”36 Terhadap perjanjian yang terjadi antara PT SAP dengan PT BGR Persero (Persero), dalam hal salah satu pihak tidak dapat memenuhi kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian ini (wanprestasi) maka akan dikenakan sanksi-sanksi tertentu yang telah pula disepakati bersama.

32

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1980), hal 1. R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal 1. 34 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990), hal 9. 35 A.Pitlo, Het Verbintenissen naar het Nederlands Burgelijk Wetboek, (N.V. Harlem, 1952), 33

hal 2. 36

M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal 6.


19

Pengertian wanprestasi menurut Kamus Hukum adalah berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.37 Dengan demikian bahwa wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan dan karena adanya keadaan memaksa (overmacht). Disamping itu kondisi keadaan force majeure tidak dapat dihindarkan dalam setiap perjanjian kerjasama. Sebab ketentuan mengenai force majeur ini merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diduga. Peristiwa-peristiwa ini bukanlah kesalahan kedua belah pihak melainkan suatu peristiwa yang tidak dapat ditentukan apa, kapan dan bagaimana terjadinya. Segala sesuatu yang terjadi akibat keadaan force majeure ini adalah merupakan suatu kekecualian dimana kedua belah pihak tidak dapat dituntut karenanya. Meskipun demikian, keadaan force majeur inipun harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya oleh masing-masing pihak sehingga pihak tersebut dapat dibebaskan karenanya. Menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata bahwa untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (overmacht atau force majeur) bahwa selain karena keadaan itu “diluar kekuasaannya” dan bersifat “memaksa”, keadaan yang timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui resikonya oleh para pihak.38 Perihal force majeure ini kemudian akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya. 2.

Kerangka Konsepsi Agar manusia dapat berkomunikasi dengan manusia yang lain maka

diperlukan bahasa yang merupakan system komunikasi yang terdiri dari berbagai symbol sehingga dapat dipahami. Dalam dunia ilmu pengetahuan bahasa yang 37

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal 110.

38

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2011), hal 150.


20

dipakai untuk berkomunikasi adalah konsep.39 Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini adalah untuk menghubungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu.40 Konsepsi merupakan bagian terpenting dari suau teori dimana peranannya adalah untuk menghubungkan teori dengan observasi dan antar abstraksi dengan realita. Hal ini yang akan digunakan oleh penulis untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama tersebut. Konsep tersebut merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pemikiran peneliti untuk keperluan analitis. Kerangka konsepsi adalah merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lainnya, seperti azas dan standar, untuk mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Dalam suatu penelitian, konsepsi dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut defenisi operasional (operational definition). Defenisi operasional ini memberikan rujukan-rujukan yang dapat ditemukan untuk menggambarkan secara tepat konsep yang dimaksud sehingga 39

Erwin Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hal 17. 40 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal 19.


21

konsep tersebut dapat diukur dan diamati. Pentingnya defenisi operasional ini untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan kerangka konsepsi sebagai berikut: a.

Perjanjian Kerjasama adalah Perjanjian Kerjasama (Kontrak Handling) untuk melakukan bongkar muat dari kapal atas barang (pupuk dan bahan baku lain) yang diimpor oleh PT SAP ke armada pegangkutan (truk) kemudian dikirim gudang dan melalui proses bagging (pengarungan) terlebih dahulu kemudian disimpan (stock holder) di gudang yang telah disediakan oleh PT BGR Persero.

b.

Perusahaan Bongkar Muat adalah Perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah atau BUMN yang bergerak dibidang bongkar muat kapal.

c.

Keseimbangan hak dan kewajiban adalah keseimbangan antara hak dari para pihak dan kewajiban dari para pihak tersebut dalam hal perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh PT SAP dan PT BGR Persero.

d.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak sehingga pihak tersebut tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama tersebut.

e.

Force Majeure adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, seperti bencana alam.


22

G. Metode Penelitian 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena karakter khas

ilmu hukum terletak pada metode penelitiannya yang bersifat normatif hukum, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, khaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan undangundang dan bahan hukum lainnya untuk menganalisis permasalahan yang dibahas serta menjawab pertanyaan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. 2.

Sifat Penelitian Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif

maksudnya bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran-gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan tersebut.41 3.

Sumber Data Penelitian Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data

sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen

41

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20, (Bandung: Alumni, 1994, hal 101.


23

terhadap bahan kepustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi 3 (tiga) yaitu: a.

Bahan hukum primer, yaitu hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan.42 Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah KUH Perdata dan perjanjian para pihak.

b.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer43 yang berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

c.

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang bersifat penunjang untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal hukum, kamus umum, kamus hukum, suratkabar, internet dan makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Disamping itu juga data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang berhubungan dengan materi penelitian ini. 4.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian

kepustakaan (library research) yang menghimpun data-data dengan melakukan penelaahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer,

42

Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal 54. 43 Ibid. hal 55.


24

sekunder dan tersier44 berupa buku, majalah, dan lain-lain. Disamping itu penulis juga menggunakan studi dokumentasi yaitu cara memperoleh data melalui penelaahan terhadap catatan-catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tehnik pengumpulan data yang dipakai untuk penelitian ini adalah: a. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teoriteori, buku-buku, hasil penelitian dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. b. Wawancara dengan responden, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan mendalam, terarah dan sistematis kepada narasumber yaitu dari PT SAP dan PT BGR Persero. 5.

Analisis Data Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna

untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data yang dimaksud adalah merupkan proses menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data.45 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait degan objek kajian.

44

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal 14. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hal 103. 45


25

Data yang terkumpul akan diidentifikasikan kemudian dilakukan peganalisaan secara kualitatif berupa pembahasan antara berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diidentifikasikan sehingga pada tahap akhir akan ditemukan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang terkait dengan tesis ini dan kemudian dihubungkan dengan Perjanjian Kerjasama Antara PT SAP dengan PT BGR Persero.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat antara PT Sentana Adidaya Pratama

Recommend Documents