BAB III TEMUAN DATA DAN ANALISA
1. Temuan Data. Pada bagian ini penulis akan memaparkan temuan data dari penelitian ini yaitu perjanjian kerjasama antara PT. Artajasa Pembayaran Elektronis (yang selanjutnya disebut Artajasa) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) tentang Pengelolaan BPDNet Online. Dilihat dari perjanjian kerjasama ini yang menjadi Objek dari perjanjian kerjasama Pengelolaan BPDNet Online adalah suatu Teknologi Informasi yang disebut sebagai BPDNet Online. Pasal 1 (satu) perjanjian kerjasama pengelolaan BPDNet Online menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan BPDNet Online adalah : “jaringan Deliveri Channel yang dikelola oleh Artajasa yang hanya dapat digunakan oleh seluruh anggota”. Deliveri Channel adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh anggota untuk melaksanakan Transaksi BPDNet Online, sedangkan yang dimaksudkan dengan seluruh anggota adalah Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BPD yang tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA). Buku pedoman Bank Maluku menyebutkan bahwa layanan BPDNet Online adalah layanan bagi nasabah / bukan nasabah agar dapat melakukan transaksi antar BPD dalam bentuk tunai dan non tunai di Teller dengan menggunakan jaringan Artajasa. Dalam perjanjian kerjasama antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tentang Pengelolaan BPDNet Online dapat dilihat beberapa temuan data yaitu sebagai berikut. A. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan BPDNet Online ini, pihak yang melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan BPDNet Online adalah PT. Artajasa Pembayaran 33
Elektronis dan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, dalam hal ini artajasa dan Bank Maluku secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara Masing- masing disebut “Pihak”. PT. Artajasa Pembayaran Elektronis, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 44 yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 10 Februari Tahun 2000, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8591 tanggal 26 Desember Tahun 2001 dan Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 30 tanggal 12 Agustus Tahun 2008, yang dibuat oleh Notaris di Jakarta, perubahan mana telah disetujui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusan Nomor AHU-89190.AH.01.02 Tahun 2008, berkedudukan di Gedung Menara Thamrin Lantai 6, Jalan M. H. Thamrin Kavling No. 3 Jakarta 10340 yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Artajasa. PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 19 juli 1999, yang dibuat dihadapan Notaris di Ambon. Yang memperoleh pengesahan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C.1886 HT 01 TH 1999 tanggal 18 November 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Desember 1999 Nomor 103 sebelumnya bernama Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Maluku Nomor 01 Tahun 1993 dan disahkan dengan Keputusan Menteri dalam negeri tanggal 23 Maret Tahun 1999 Nomor 584. 71-408 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Maluku tanggal 24 Maret 1993 yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. Raya Pattimura No. 9 Ambon 97124, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut BANK MALUKU. Para Pihak di atas terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut :
34
-
Bahwa artajasa adalah institusi yang berpengalaman dalam bidang switching antar Bank dan penyelenggara jaringan transaksi online antar Bank.
-
Berdasarkan kesepakatan bersama Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia tanggal 17 desember 2007 di Jakarta tentang implementasi BPDNet Online, maka Bank Maluku bersama-sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) bermaksud untuk melakukan pengembangan di bidang Informasi dan teknologi dengan cara memanfaatkan infrastruktur dan pengalaman yang dimiliki oleh Artajasa untuk melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan BPDNet Online.
B. Ruang Lingkup Perjanjian. 1. Artajasa menyediakan BPDNet Online untuk digunakan oleh Bank Maluku. 2. Fasilitas BPDNet Online yang disediakan artajasa untuk digunakan oleh Bank Maluku adalah sebagai berikut : -
Penyediaan, pengembangan, dan pemantauan (monitoring) BPDNet Online;
-
Penyediaan laporan transaksi dan laporan settlement antara Bank Maluku dengan Anggota melalui BPDNet Online;
-
Layanan Helpdesk dalam kaitannya dengan operasional dan pemantauan BPDNet Online;
-
Penyelesaian klaim yang diajukan oleh Bank Maluku.
-
Standar Prosedur Pengoperasian (SPP) yang akan digunakan Bank Maluku sebagai pedoman dalam operasional BPDNet Online.
C. Biaya dan Tata Cara Pe mbayaran BPDNet Online 1. Nominal transaksi BPD Net Online Maksimum Rp. 100.00.00,- (seratus juta rupiah) per transaksi.
35
2. Biaya Sistem BPDNet Online sebesar Rp. 700,- (Tujuh Ratus Rupiah), belum termasuk PPN. 3. Biaya Sistem dan Biaya Transaksi dibayar oleh Bank Maluku kepada Artajasa berdasarkan Tagihan yang disampaikan Artajasa setiap bulannya, yang dimulai sejak berita acara operasional salah satu fitur (setor tunai di teller) ditandatangani. 4. Perubahan atas biaya sistem dan biaya transaksi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang disetujui oleh seluruh anggota. D. Pemeliharan dan Perbaikan Apabila terjadi gangguan dan atau kerusakan pada pengoperasian BPDNet Online, maka Artajasa akan melakukan koordinasi dengan Bank Maluku untuk perbaikan atas gangguan dan atau kerusakan tersebut. Apabila gangguan dan atau kerusakan terjadi pada BPDNet Online internal Bank maluku adalah menjadi tanggung jawab Bank Maluku. Sebaliknya apabila gangguan dan atau kerusakan terjadi pada BPDNet Online artajasa adalah menjadi tanggung jawab artajasa, apabila terjadi gangguan sistem pada Bank Maluku yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan BPDNet Online, maka Bank Maluku apabila diminta oleh anggota atau Artajasa, bersedia untuk membantu dan bekerjasama dalam melakukan penelitian dan mencari solusi penyelesaian terhadap gangguan sistem tersebut. E. Fitur dan Dokumentasi Pelatihan Artajasa menyediakan fitur yang dapat digunakan atau dioperasikan oleh Bank Maluku sebagaimana tercantum dalam lampiran ke III perjanjian ini, penambahan fitur dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak dan persetujuan seluruh anggota. Dokumentasi dan pelatihan dari pihak artajasa memberikan kepada Bank Maluku, 2 set salinan dokumentasi yang melalui SPP, Spesifikasi Teknis, dan sistem dokumentasi teknis lengkap termasuk revisinya apabila terdapat perubahan, artajasa 36
menjamin bahwa dokumentasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, memuat informasi yang diperlukan untuk penggunaan atau pengoperasian sistem atau peralatan. Dalam masa persiapan implementasi sampai dengan ditandatanganinya BAO,
artajasa
wajib
melaksanakan atau
memberikan pelatihan
mengenai
pengoperasian sistem atau peralatan termasuk cara penanganan masalah kepada karyawan Bank Maluku yang menangani pengoperasian sistem atau peralatan tersebut,
dengan
penyelenggaraan
tanpa
dikenakan
pelatihan
tersebut
tambahan
biaya
apapun
akan ditentukan kemudian
dan
jadwal
berdasarkan
kesepakatan bersama para pihak. F. Sanksi 1. Apabila Bank Maluku melalaikan membayar biaya BPDNet online sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Artajasa berhak untuk mengenakan sanksi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut; -
Mengirimkan peringatan tertulis kepada Bank Maluku;
-
Apabila setelah dikirimkannya peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing- masing surat peringatan 7 (tujuh) hari kalender, Bank Maluku mesih tetap belum menyelesaikan kewajiban yang tertunggak, maka artajasa akan mengenakan denda sebesar 1,5% per bulan dari biaya tertunggak dengan pembulatan waktu (per bulan) ke atas.
-
Apabila hingga dilaksanakannya ketentuan bagian kedua di atas, Bank Maluku tetap belum melunasi kewajibannya maka artajasa berhak untuk mengisolir penggunaan BPDNet Online bagi Bank Maluku dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Pelaksanaan isolir tersebut tidak menghapuskan kewajian Bank Maluku untuk melunasi pembayaran yang tertunggak.
37
-
Pembukaan isolir BPDNet Online dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah seluruh kewajiban yang tertunggak telah dilunasi oleh Bank Maluku.
2. Apabila artajasa dalam jangka waktu 1 bulan tidak dapat memenuhi Service level sebagaimana tersebut dalam pasal 11, maka artajasa akan memberikan restitusi sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian ini. -
Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, diberikan oleh Artajasa kepada anggota secara otomatis apabila sudah memenuhi ketentuan pemberian restitusi.
-
Restitusi sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 pasal 12 tidak berlaku apabila gangguan sistem dalam BPDNet Online disebabkan oleh -
Terjadinya Force Majeure;
-
Pemeliharaan sistem yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam SPP, dengan ketentuan jika Artajasa yang melanggar prosedur, ketentuan restitusi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini tetap berlaku sebaliknya jika Bank Maluku yang melanggar prosedur, maka Bank maluku terkena sanksi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 perjanjian ini.
-
Gangguan teknis pada pusat komputer Bank Maluku.
-
Gangguan teknis pada saluran komunikasi data.
3. Apabila terjadi kerusakan pada pengoperasian BPDNet Online di pihak Artajasa yang mengakibatkan BPDNet Online tidak dapat beroperasi melebihi 7 hari kalender berturut-turut, maka Bank Maluku tidak berkewajiban membayar biaya sistem pada bulan bersangkutan. 4. Kerusakan yang terjadi pada peralatan dan sarana lain disisi Bank Maluku, sehingga mengganggu pengoperasian BPDNet Online dan mengakibatkan tidak
38
beroperasinya BPDNet Online, akan menjadi tanggung jawab Bank Maluku dan Bank Maluku wajib untuk memperbaiki dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai dengan SPP,
kerusakan sebagaimana dimaksud
dalam ayat
ini tidak
menangguhkan perjanjian ini. 5. Apabila terjadi penyimpangan atau kelalaian operasional dalam pemanfaatan atau penyelenggaraan BPDNet Online, maka sanksi yang berlaku adalah sanksi yang diatur di dalam SPP. G. Ketentuan Transaksi 1. Bank Pengirim melaksanakan transaksi BPDNet Online berdasarkan permintaan Nasabah atau Walk in Custumer. 2. Maksimum nominal per transaksi melalui BPDNet Online adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 3. Data yang diberikan oleh Nasabah Atau Walk in Custumer terdiri dari; -
Nama penyetor.
-
Kartu tanda Identitas.
-
Alamat penyetor.
-
Nomor telephone penyetor.
-
Sumber dana.
-
Tujuan penggunaan dana.
-
Jumlah setoran (mata uang dalam rupiah).
-
Nomor rekening dan nama penerima setoran.
-
Bank Penerima.
H. Penyelesaian Transaksi Bermasalah 1. Transaksi Gagal di Bank Pengirim tetapi transaksi berhasil di Bank Tujuan, da n dana sudah diambil. Untuk penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut;
39
-
Artajasa melakukan investigasi terhadap system Bank pengirim, Bank Tujuan dan/atau Artajasa untuk memastikan apakah transaksi tersebut terjadi yang diakibatkan oleh sistem yang bermasalah pada pihak-pihak di atas.
-
Apabila telah dapat dipastikan bahwa permasalahan system terjadi pada salah satu pihak maka kerugian yang timbul menjadi beban pihak yang bermasalah.
-
Untuk menghindari atau mengurangi kerugian yang timbul Bank tujuan dapat membantu mengupayakan penagihan kembali kepada nasabahnya.
2. Bank Pengirim tidak dibenarkan mengulang transaksi gagal pada hari yang sama melalui BPDNet Online atau media lain (SKN BI/BI RTGS) sebelum menerima report dari Artajasa. Atas kerugian yang terjadi akibat pengulangan transaksi tersebut menjadi tanggung jawab Bank Pengirim. 3. Rekening Tujuan pada Bank Anggota adalah seluruh jenis rekening yang ada pada Bank tersebut, baik rekening giro, tabungan, kredit/pembiayaan pada Unit Konvensional maupun unit Syariah harus dapat menerima transaksi BPDnet Online. Anggota yang tidak membuka seluruh fasilitas tersebut, harus menginformasikan kepada seluruh dan Artajasa secara tertulis, sedangkan Anggota yang tidak menginformasikannya yang mengakibatkan sering terjadi kegagalan transaksi maka terhadap anggota tersebut dikenakan sanksi kelas B sebagaimana diatur pada Sistem Prosedur Pengoperasian (SPP). 4. Transaksi BPDNet Online yang telah dilaksanakan tidak dapat dikoreksi baik atas permintaan Nasabah ataupun atas permintaan Anggota kecuali permintaan koreksi dilakukan pada hari yang sama dan uang yang dikirimkan ke rekening tujuan belum diambil nasabah, dengan prosedur sebagai berikut : -
Bank Pengirim menginformasikan via telepon kepada Bank Tujuan bahwa ada kesalahan pengiriman dan meminta untuk dilakukan pemblokiran.
40
-
Bank Penerima atas informasi yang diterima via telepon melakukan pemblokiran terhadap rekening yang bersangkutan sebesar nominal yang terkirim.
-
Uang yang dikirim tidak dikirim kembali ke Bank Pengirim.
-
Bank Pengirim mengirimkan surat via fax (asli menyusul kemudian) yang meminta agar dilakukan perbaikan rekening penerima dengan melampirkan permintaan tertulis Nasabah Pengirim.
-
Bank Penerima berdasarkan surat tersebut melakukan pemindahbukuan ke rekening yang seharusnya.
-
Apabila uang yang dikirimkan telah diambil Nasabah dan tidak dapat diminta untuk dikembalikan maka kerugian atas kesalahan pengisian aplikasi oleh nasabah Pengirim menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
5. Pelaksana/Petugas Anggota yang salah melakukan input data dari aplikasi transaksi BPDNet Online dan transaksi telah dilaksanakan tidak dapat dikoreksi kecuali dilakukan pada hari yang sama dan uang yang dikirimkan ke rekening tujuan belum diambil nasabah, dengan prosedur sebagai berikut : -
Bank Pengirim menginformasikan via telepon kepada bank tujuan bahwa ada kesalahan pengiriman dan meminta untuk dilakukan pemblokiran.
-
Bank Penerima atas informasi yang diterima via telepon melakukan pemblokiran terhadap rekening yang bersangkutan sebesar nominal yang terkirim.
-
Uang yang dikirim tidak dikirim kembali ke Bank Pengirim.
-
Bank Pengirim mengirimkan surat via fax (asli menyusul kemudian) yang meminta agar dilakukan perbaikan dengan melampirkan copy aplikasi yang diisi oleh Nasabah Pengirim.
41
-
Bank penerima berdasarkan surat tersebut melakukan perbaikan yang seharusnya.
-
Apabila uang yang dikirim telah diambil Nasabah dan tidak dapat diminta untuk dikembalikan maka kerugian atas kesalahan input data aplikasi menjadi tanggung jawab Bank Pengiri.
6. Pelaksana/Petugas Anggota yang melakukan input nominal lebih besar dari yang tertera pada aplikasi dapat dikoreksi apabila uang belum diambil nasabah. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut : -
Bank Pengirim menginformasikan via telephone kepada Bank Tujuan bahwa ada kelebihan nominal atas transaksi yang dilakukan dan meminta untuk dilakukan pemblokiran.
-
Bank Penerima atas informasi yang diterima via telepon melakukan pemblokiran terhadap rekening yang bersangkutan sebesar nominal yang lebih.
-
Bank pengirim mengurumkan surat via fax (asli menyusul kemudian) yang meminta agar dilakukan perbaikan dengan melampirkan copy aplikasi yang diisi oleh Nasabah Pengirim.
-
Bank Penerima berdasarkan surat tersebut melakukan pengiriman kembali kelebihan uang melalui media BI RTGS atas beban Bank Pengirim.
I. Hak dan Kewajiban Para Pihak. Perjanjian Kerjasama antara PT. Artajasa Pembayaran Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tentang Pengelolaan BPDNet Online memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing- masing pihak. Berikut hak dan kewajiban PT. Artajasa Pembayaran Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku :
42
a) Hak-hak Artajasa adalah sebagai berikut; -
Menerima pembayaran biaya BPDnet Online dari Bank Maluku;
-
Sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan pemberitahuan tertulis yang telah diterima Bank Maluku 3 (tiga) hari kerja sebelumnya dan atas persetujuan Bank Maluku dapat melakukan pemeriksaan system BPDnet Online
yang
dimiliki Bank Maluku. b) Kewajiban Artajasa adalah sebagai berikut; -
Mengoperasikan, mengelola, dan mengkoordinasikan kegiatan BPDNet Online;
-
Mengembangkan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan BPDNet Online;
-
Menyelesaikan BPDNetOnline Single Switching dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perangkat dan sistem yang mend ukung di sisi Anggota;
-
Menjamin keamanan sistem Pusat Komputer Artajasa;
-
Menginformasikan kepada Bank Maluku dan anggota jika ada pengembangan jasa dan Fitur BPDNet Online;
-
Menyediakan fasilitas laporan-laporan dan file Transaksi harian setiap hari untuk diperoleh Bank Maluku termasuk laporan hak dan kewajiban Settlement (online Settlement);
-
Menyediakan fasilitas dukungan pelayanan bagi Bank Maluku selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
-
Menjaga dan menjamin kerahasiaan seluruh data Bank Maluku sehubungan dengan pengoperasian BPDNet Online;
43
-
Menyimpan dan memelihara data pengoperasian BPDNet Online di pusat Komputer Artajasa sesuai ketentuan perundang-undangan tentang dokumen perusahaan;
-
Menyediakan DRC Artajasa yang berfungsi pada saat Pusat Komputer Artajasa mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi;
-
Secara bersama dengan Bank Maluku menyelesaikan ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam pengoperasian BPDNet Online;
-
Memberikan pelatihan teknis kepada Bank Maluku, menyampaikan Hasil Audit Informasi Teknologi Artajasa kepada Bank Maluku;
-
Bersama-sama dengan Bank Maluku dan Anggota memasarkan dan atau mempromosikan BPDNet Online;
-
Menyampaikan laporan Performansi BPDNet Online setiap bulannya kepada Bank Maluku selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan laporan;
-
Menerapkan prinsip pengendalian Teknologi Informasi (IT control) secara memadai sebagaimana dibuktikan dengan hasil audit ya ng dilakukan pihak independent;
-
Melaporkan kepada Bank Maluku setiap kejadian yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional bank Maluku sesuai dengan mekanisme dalam SPP;
-
menyediakan Business Continuty Plan (BPC), mengambil langkah- langkah yang diperlukan dalam rangka Mitigasi Risiko, serta memberi akses bagi Auditor Anggota maupun Auditor Bank Indonesia untuk melakukan audit terhadap system BPDNet Online
c) Hak-hak Bank Maluku adalah sebagai berikut:
44
-
Memanfaatkan fasilitas BPDnet online;
-
Memanfaatkan hasil pengembangan system penyelenggaraan dan pengelolaan BPDNet Online;
-
Menerima informasi dari Artajasa jika ada pengembangan Jasa dan Fitur BPDNet Online;
-
Memanfaatkan laporan- laporan dan file transaksi harian setiap hari dari pusat computer Artajasa;
-
Menerima fasilitas dukungan pelayanan dari Artajasa selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
-
Menyelesaikan secara bersama-sama dengan Artajasa dan anggota lain bila terjadi ketidaksuksesan dan atau penyimpangan dalam pengoperasian BPDNet Online;
-
Menerima dokumentasi teknis dan pelatihan dari Artajasa;
-
Meminta hasil Audit HasilInformasi Teknologi Artajasa apabila diperlukan, Memasarkan dan atau mempromosikan BPDNet Online;
-
Mengevaluasi dan menyetujui penggunaan SPP BPDNet Online berikut perubahan-perubahannya;
d) Kewajiban-kewajiban Bank Maluku adalah sebagai berikut; -
Melakukan pembayaran biaya BPDNet Online kepada Artajasa ;
-
Menyetujui permintaan tertulis dari Artajasa untuk melak ukan pemeriksaan system BPDNet Online yang dimiliki Bank Maluku;
-
Mentaati seluruh isi SPP BPDNet Online, Menyediakan Delivery Channel milik Bank Maluku untuk digunakan anggota lainnya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan teknis;
-
Memenuhi penyelesaian settlement;
45
-
Melaksanakan segala putusan Artajasa mengenai klaim antar anggota yang melibatkan Bank Maluku baik sebagai pihak yang mengajukan klaim atau pihak yang mendapat atau menerima klaim;
-
Menjamin keamanan sistem pusat computer Bank Maluku, Menyediakan DRC Bank Maluku yang berfungsi pada saat pusat Komputer Bank Maluku mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi;
-
Memberikan edukasi kepada nasabah Bank mengenai BPDNet Online dan fitur-fitur yang dapat digunakan dalam BPDNet Online;
-
Memenuhi seluruh spesifikasi Teknis BPDNet Online sebagaimana disebutkan dalam lampiran ke II perjanjian kerjasama ini;
-
Mengambil- langkah- langkah yang diperlukan dalam langka Mitigasi Risiko.
2. Analisa. A. Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online Antara PT. Artajasa Pe mbayaran Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. 1. Asas dan Jenis Pe rjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Artajasa Pembayaran Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menggunakan asas-asas yaitu sebagai berikut : -
Asas Itikad Baik Asas itikad baik terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan “Itikad
46
Baik”
yang
dimaksudkan
pelaksanaan
itu
harus
berjalan
dengan
mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan BPDNet Online ini para pihak telah memenuhi ketentuan dari pasal 1338 ayat (3) dimana para pihak dalam melakukan Transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain. Hal ini menjelaskan bahwa para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan “itikad baik”
-
Asas Konsensualitas. Asas konsensualitas adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada detik terjadinya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan pejanjian mengenai apa yang diperjanjikan. Jika dilihat kaitannya dengan Perjanjian Kerjasama pengelolaan BPDNet Online ini, pelaksanaannya sesuai dengan unsur- unsur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maksud dari para pihak yang mengikatkan diri adalah para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah mencapai suatu kesepakatan dan kesepakatan itu haruslah dicapai tanpa adanya paksaan yang dilakukan pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Dalam melakukan perjanjian kerjasama ini PT. Artajasa Pembayaran Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dibuat secara tertulis pada tanggal 24
April 2009.
Setelah adanya kesepakatan
ditandatanganinya kontrak kerjasama maka kontrak perjanjian kerjasama
47
berlaku secara sah dan memiliki kekuata hukum yang mengikat bagi para pihak. -
Asas Manfaat Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. 1 Berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan BPDNet Online ini salah satu tujuan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi (Information Technologi) bagi pelayanan perbankan BPD seluruh Indonesia, terutama BPD Maluku kepada nasabah dan juga pihak ketiga. Kerjasama ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia. Jika dilihat lagi dari isi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online
dapat dilihat di dalamnya terdapat unsur-unsur sewa menyewa. Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sewa- menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Jika dilihat dari Pasal 1548 pengertian sewa menyewa maka dapat dilihat unsur unsurnya yaitu sebagai berikut; -
Memberikan kenikmatan
1
Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010 hlm. 137.
48
Dapat dilihat disini salah satu unsur sewa menyewa adalah salah satu pihak memberi kenikmatan kepada pihak yang lain. dalam Perjanjian Kerjasama ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku mengikatkan diri dengan PT. Artajasa Pembayaran Elektronis untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan BPDNet Online. PT. Artajasaa Pembayaran Elektronis memberikan kenikmatan kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dimana Artajasa memiliki jaringan Deliveri Channel yang disebut sebagai BPDNet Online yang digunakan oleh Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia khususnya disini Bank Maluku dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah dan pihak ketiga. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online yang menyebutkan Artajasa menyediakan BPDNet Online untuk digunakan oleh Bank Maluku. Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini adalah fitur- fitur yang digunakan oleh Bank Maluku, Artajasa menjalankan jaringan Deliveri Channel agar fitur-fitur yang diperlukan oleh bank maluku dapat digunakan. Pasal 9 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online menyebutkan bahwa dalam masa persiapan implementasi sampai dengan ditandatanganinya BAO, Artajasa
wajib
melaksanakan
atau
memberikan
pelatihan
mengenai
pengoperasian/ peralatan (termasuk cara penanganan masalah) kepada karyawan Bank Maluku yang menangani pengoperasian sistem/ peralatan tersebut, dengan tanpa dikenakan biaya apapun dan jadwal (schedule) penyelenggaran pelatihan tersebut akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak. Hal ini membuktikan bahwa artajasa menyediakan fitur- fitur kepada Bank Maluku agar dapat mengunakannya sendiri, dengan adanya pelatihan tersebut maka Bank Maluku dapat mengetahui cara-cara pengguanaan fitur- fitur dari Artajasa beserta
49
dengan cara penanganan masalah dalam menggunakan fitur- fitur tersebut. Kaitannya dengan sewa menyewa dapat dilihat bahwa perjanjian kerjasama ini memiliki spesifikasi sendiri mengingat yang menjadi objek dalam perjanjian ini adalah suatu Teknologi Informasi dan yang memiliki ahli dalam hal ini adalah pihak Artajasa sehingga Artajasa wajib memberikan pelatihan agar Bank Maluku dapat menikmati fitur- fitur yang disediakan artajasa. Selain itu juga berkaitan dengan Pasal 1552 alasan Bank Maluku mewajibkan Pihak Artajasa memberikan pelatihan agar objek yang disewakan tidak bertentangan dengan pasal 1552. 2 -
Jangka Waktu dan Biaya. Jangka waktu dari perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan dapat diperpanjang. Biaya dan tata cara pembayaran BPDNet Online telah di tentukan dalam pasal 6 perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online. Biaya system dan biaya transaksi dibayar oleh Bank Maluku kepada Artajasa berdasarkan tagihan yang disampaikan Artajasa setiap bulannya yang dimulai sejak Berita Acara Operasional salah satu fitur (setor tunai di teller) ditandatangani.
Hal ini
merupakan kewajiban dari Bank Maluku untuk melakukan pembayaran biaya BPDNet Online kepada Artajasa, dengan adanya pembayaran ini maka telah memenuhi Pasal 1560 Kitab Undang – Udang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa si penyewa harus menepati kewajiban untuk membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu maka dengan menerima pembayaran dari pihak Bank Maluku maka telah memenuhi salah satu unsur sewa menyewa yaitu menerima pembayaran atas suati barang.
2
Pasal 1552 Kitab Undang – Undang Hukum perdata : pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian b arang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahui pada waktu dibuatnya perjanjian sewa.
50
Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online mendefenisikan Berita Acara Operasional Fitur (BAO Fitur) adalah dokumen tertulis yang ditandatangani Oleh Artajasa dan Bank Maluku yang menyatakan dan membuktikan bahwa layanan transaksi yang disediakan oleh Artajasa telah dapat dioperasikan untuk melaksanakan Transaksi di Delivery Channel BPDNet Online. dengan ditandatanganinya BAO salah satu Fitur maka dokumen yang telah ditandatangani tersebut merupakan suatu alat bukti yang sah dalam membuktikan telah terjadinya transaksi elektronik dalam pelaksanaan layanan BPDNet Online. Dengan adanya tandatangan salah satu fitur ini maka hal ini membuktikan bahwa artajasa dan Bank Maluku telah melakukan pemenuhan hak dan kewajiban ya ng telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama pengelolaan BPDNet Online dimana PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dapat melaksanakan transaksi jaringan Delivery Channel yang dikelola oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronis. Sewa-menyewa merupakan persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu. 3 Jika dilihat dari pengertian di atas maka dapat dilihat sewa- menyewa memiliki beberapa unsur yaitu adanya kesepakatan, adanya unsur pokok yaitu barang, harga dan jangka waktu, ada kenikmatan yang diserahkan. Seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian yang bersifat konsensual, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan
3
Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 48.
51
berangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar “harga sewa”. 4 2. Berakhirnya Perjanjian. Proses berakhirnya perjanjian kerjasama ini dapat terjadi dengan beberapa ketentuan berikut ini. A. Dalam hal Bank Maluku melakukan pengakhiran perjanjian perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 perjanjian ini, maka secara otomatis BPDNet Online akan dihentikan pada tanggal efektif pengakhiran perjanjian dan Bank Maluku berkewajiban menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tertunggak terhadap artajasa maupun anggota lainnya. B. Perjanjian berakhir secara otomatis pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal berikut ini; -
Ijin usaha salah satu pihak dicabut atau dibekukan oleh pemerintah;
-
Likuidasi dari salah satu pihak
-
Salah satu pihak
dinyatakan pailit berdasarkan keputusan
yang
berkekuatan hukum tetap; -
Bank Maluku diberhentikan secara permanen dari pesertakliring atau BI RTGS oleh Bank Indonesia, atau
-
Otoritas pengawas Bank menghentikan aktifitas BPDNet Online.
C. Dalam hal perjanjian ini berakhir karena sebab-sebab
sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat 2 pasal 13 yang dialami Bank Maluku, maka Bank maluku tidak berkewajiban membayar biaya tetap bulanan selama sisa perjanjian yang tidak dijalani sesuai dengan syarat dan ketentuan pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
4
Prof. R. Subekti, SH, Aneka Perjanjian, cet ke-10,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h lm, 40.
52
D. Dalam hal setelah perjanjian ini dihentikan atau berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing- masing pihak yang belum terpenuhi, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dalam waktu selambat- lambatnya 14 hari kalender sejak perjanjian ini dinyatakan berakhir. E. Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, para pihak sepakat melepaskan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Uddang-Undang Hukum Perdata sejauh yang menyatakan diperlukan keputusan hakim terlebih dahulu untuk mengakhiri perjanjian. 3. Penyelesaian Perselisihan. Apabila terjadi perselisihan antara para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara sabagai berikut: A. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka Pera Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat. B. Apabila musyawarah sebagaimana dijelaskan diatas tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, atau jangka waktu lainnya yang dapat disepakati bersama oleh para pihak, sejak tanggal perselisihan tersebut timbul, maka
Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian
perselisihan tersebut ke Badan Arbitrase Indonesia (BANI) di Jakarta sesuai dengan ketentuan dan prosedur BANI.
2. Kaitannya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
53
BPDNet Online merupakan jaringan Deliveri Chanel yang dikelola oleh pihak Artajasa yang hanya dapat dipergunakan oleh Bank yang menjadi anggota yaitu Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA). Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) merupakan asosiasi yang dibentuk oleh BPD seluruh Indonesia sebagai wadah kegiatan kerjasama yang bergerak di bidang pelayanan konsultatif dan koordinasi bisnis antar BPD seluruh Indonesia 5 . Jika dilihat dari Perjanjian Kerjasama antara PT. Artajasa Pembayaran Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang menjadi objek perjanjiannya adalah suatu Teknologi Informasi yang disebut sebagai BPDNet Online. Fitur yang disediakan dalam perjanjian kerjasama ini merupakan layanan transaksi dalam pengelolaan BPDNet Online. Menerima Transfer dari Bank BPD lain, Cek Saldo di EDC, dan Cek Saldo di Kiosk adalah beberapa fitur atau layanan yang disediakan Artajasa. Jika diliha kaitannya dengan ITE maka fitur yaitu menerima Transfer dari Bank BPD lain, Cek Saldo di EDC, dan Cek Saldo di Kiosk merupakan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (2) UU ITE menyebutkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui ASBANDA bekerjasama dengan PT. Artajasa Pembayaran Elektronis untuk menggunakan jaringan Deliveri Chanel yang dikelola oleh pihak Artajasa, sehingga memungkinkan untuk Bank Maluku dapat menerima transfer dari Bank BPD lain karena tergabung dalam anggota Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA). melalui jaringan Artajasa yang disebut dengan BPDNet Online Nasabah dan walk in costumer dapat melakukan Cek Saldo di EDC, dan Cek Saldo di Kiosk. Hal ini menjelaskan bahwa fitur-fitur diatas merupakan suatu Transaksi Elektronik.
5
Standar Prosedur Pengoperasian fitur Layanan BPDNet Online. hal, 3.
54
Mengenai transaksi elektronik sudah di atur dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 mengenai ITE menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan Interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 17 ayat (2) UU ITE ini menjelaskan bahwa Artajasa dan Bank Pembangunan Daerah Maluku harus beritikad baik dalam melaksanakan Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online, dalam pertukaran Informasi Elektronik disini pihak Artajasa harus menginformasikan kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Anggota jika ada pengembangan Jasa dan Fitur BPDNet Online, sedangkan Bank Pembangunan Daerah Maluku harus menyediakan Delivery Channel milik Bank Maluku untuk digunakan Anggota lainnya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan teknis sehingga tidak terjadi kemungkinan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak yang lain. Pasal 18 ayat (4) para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik Internasional yang dibuatnya. Jika dilihat dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online hal ini telah dirumuskan dalam isi perjanjian pengelolaan BPDNet Online musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila belum mendapatkan titik temu selama 30 hari maka penyelesaian perselisihan diserahkan kepada Badan Arbitrase Indonesia (BANI) di Jakarta sesuai dengan ketentuan dan prosedur BANI. Untuk itu dapat dilihat disini dengan adanya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Memberikan kekuatan hukum yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama, sehingga kerjasama yang dilakukan dapat dimanfaatkan secara baik dan benar dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan aturan
55
hukum yang ada. Hal inilah yang menjelaskan kaitan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE dengan Perjanjian Kerjasama Yang terjadi Antara PT. Artajasa Pembayaran Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tentang Pengelolaan BPDNet Online.
56
