BADAN INFORMAS! GEOSPASIAL
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN DENGAN PUSAT PROMOSI DAN KERJA SAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGADAAN PETA DIGITAL RUPABUMI INDONESIA DAN PLOTTING PETA DIGITAL RUPABUMI INDONESIA NOMOR: NOMOR:
Pada hari ini RABU tanggal TUJUH bulan NOVEMBER tahun DUA RIBU DUA BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini: Ir. Suharli
: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali 33183, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
F. Wahyutomo, SH
: Kepala Pusat Promosi dan Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat: 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); IdariS
2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
4.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5.
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
7.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
Memperhatikan: 1.
Dokumen Pelaksanaan PERUBAHAN Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 1.05.00.15.018.5.2.3.42.03 tanggal 29 Oktober 2012 Tahun Anggaran 2012;
2.
Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan 652/189/DPU/2012 tentang Permohonan Kerjasama.tanggal 31 Oktober2012;
3.
Surat Kepala Pusat Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial Nomor: 45.1/PPKS/RT/11/2012 tentang Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peta Digital Rupabumi Indonesia (RBI) dan Plotting Peta Digital RBI, tanggal 5 November 2012;
Nomor:
Bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pekerjaan Pengadaan Peta Digital Rupabumi Indonesia dan Plotting Peta Digital Kabupaten Bangka Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 MAKSUD DAN LINGKUP PEKERJAAN (1)
Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peta Digital Rupabumi Indonesia dan Plotting Peta Digital Rupabumi Indonesia Kabupaten Bangka Selatan.
2 dari 5
(2)
Hasii pekerjaan Jasa Konsultansi Pengadaan Peta Digital Rupabumi Indonesia I dan Plotting Peta Digital Rupabumi Indonesia Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berupa: a. Peta Digital Rupabumi Indonesia 16 Nomor Lembar Peta (NLP); dan b. Plotting Peta Digital Rupabumi Indonesia 16 NLP masing-masing sebanyak 50 eks.
Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA
Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini adalah 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani PARA PIHAK.
Pasal 3 BIAYA PEKERJAAN (1)
Pelaksanaan Kegiatan ini dibiayai dari APBD DPU Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2012 yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1.05.00.15.018.5.2,3.42.03 tanggal 29 Oktober 2012 Tahun Anggaran 2012 .
(2)
Besarnya biaya pekerjaan adalah Rp. 180.480.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
(3)
Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya atas pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4 PEMBAYARAN
(1)
Pembayaran dilakukan secara langsung transfer kerekening PNBP BAKOSURTANAL di Bank BNI 1946 Cabang Bogor Nomor 3889370 atas nama PNBP BAKOSURTANAL.
(2)
Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan 1 (satu) kali pembayaran, dibayarkan setelah pengadaan Peta Digital Rupabumi Indonesia beserta Plotting peta Rupabumi Indonesia diterima dengan baik dan lengkap yang dinyatakan dengan Berita Acara.
3 dari 5
Pasal 5 SANKSI DAN DENDA
(1) Apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada PIHAK KESATU sebesar 1%o (satu per seribu) setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum sebesar 5% (lima per seratus) dari total nilai Pembayaran seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini. (2) Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran biaya pelaksanaanl pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sebesar 1%o (satu per seribu) setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum sebesar 5% (lima per seratus) dari total nilai Pembayaran seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini.
Pasal 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR) (1)
Dalam keadaan Force Majeur, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu keadaan Force Ma/euritu berlangsung.
(2)
Selama keadaan Force Majeur, PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.
(3)
Yang dimaksud dengan ayat(1)antara lain:
keadaan Force
Majeur
sebagaimana dimaksud
pada
a.
Bencana alam, banjir, keadaan cuaca, kebakaran, pemogokan, perang saudara, huru hara yang semuanya langsung berhubungan dengan pekerjaan ini; dan/atau
b.
Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1)
Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan sebaik-baiknya antara PARA PIHAK.
(2)
Bilamana masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyerahkan persoalan yang dihadapi kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan (domisili) PIHAK KESATU, yakni Pengadilan Negeri Bangka. 4 dari 5
Pasal 8 PERUBAHAN Hal-hal lain mengenai perubahan ketentuan atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Pasal 9 LAIN-LAIN (1) Atas Perjanjian Kerja Sama ini, baik mengenai pelaksanaannya, berlaku Hukum Perdata Indonesia. (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik masing-masing pihak untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. (3) Informasi geospasial yang dihasilkan dari kerja sama ini diselenggarakan sesuai kaidah teknis yang berlaku.
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing diberi materai yang cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU,
5 dari 5
