PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Baru Nomor 2 Telp/Fax (0265) 631171 PANGANDARAN 46396
SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
NOMOR
: «No_SPPK»
TANGGAL
: «TANGGAL»
PEKERJAAN
: «PEKERJAAN»
LOKASI
: «LOKASI»
NILAI KONTRAK
: Rp. «NILAI»,-
SUMBER DANA
: «Sumber_Dana»
TAHUN ANGGARAN
: «TA»
«REKANAN» «ALAMAT_REKANAN»
SURAT PERJANJIAN Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : «PEKERJAAN» Nomor : «No_SPPK» Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Pangandaran pada hari «HARI» tanggal «TANGGAL_EJA» Bulan «Bulan_eja» tahun «Tahun_eja» antara «PPK» sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, yang berkedudukan di Jalan Baru Nomor 2 Telp/Fax (0265) 631171 Pangandaran 46396, berdasarkan «SK_PPK», selanjutnya disebut “Pihak Kesatu” dan «DIREKTUR», «JABATAN» yang bertindak untuk dan atas nama «REKANAN» yang berkedudukan di «ALAMAT_REKANAN», berdasarkan Akta Notaris «AKTA» (selanjutnya disebut “Pihak Kedua”). MENGINGAT BAHWA: (a)
Pihak Kesatu telah meminta Pihak Kedua untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”);
(b)
Pihak Kedua sebagaimana dinyatakan kepada Pihak Kesatu, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
(c)
Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan memiliki menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(d)
Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
kewenangan
untuk
Maka oleh karena itu, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. a. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. «NILAI»,(«TERBILANG»); b. Nilai tersebut diatas dibebankan pada kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran «TA»; c. Pembayaran nilai kontrak akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan beban tetap secara pembayaran langsung, dengan cara ditransfer kepada bank dimana Pihak Kedua menjadi nasabah, yaitu melalui «Bank» dengan nomor
rekening «No_rek»; d. Pembayaran tersebut diatas, dengan cara angsuran berdasarkan sertifikat bulanan (Monthly Certificate) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh direksi dan pengawas lapangan; e. Pembayaran sebesar 95% setelah prestasi fisik dilapangan mencapai 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama yang telah disetujui Pihak Kesatu; f. Pembayaran sebesar 5% (terakhir) setelah Pihak Kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak sebelum akhir tahun anggaran «TA»; g. Setelah pekerjaan dinyatakan 100% dengan Berita Acara Pemeriksaan, maka masa pemeliharaan berlaku selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender, jaminan pemeliharaan dapat dicairkan setelah selesai masa pemeliharaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu. 2.
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3.
Kontrak pekerjaan konstruksi ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah kontrak pekerjaan konstruksi ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian pekerjaan terhitung mulai tanggal «TANGGAL» sampai dengan «SELESAI» ;
4.
Cidera janji adalah tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Pihak Kesatu maupun oleh Pihak Kedua dengan ciri-ciri adalah: 1. Oleh Pihak Kedua : a. Bilamana tidak menyelesaikan tugas kewajibannya atau melakukan tindakantindakan yang merugikan Pihak Kesatu sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak; b. Bilamana tidak memenuhi mutu/kualitas dan volume/kuantitas sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak; c. Bilamana tidak menyerahkan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak. 2. Oleh Pihak Kesatu : a. Bilamana tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Pihak Kedua, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam dokumen kontrak; b. Bilamana terlambat membayar kepada Pihak Kedua dengan mengandung unsur kesengajaan.
5.
Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. Addendum Surat Perjanjian; b. Pokok perjanjian; c. Surat penawaran; d. Daftar kuantitas dan harga; e. Syarat-syarat khusus Kontrak; f. Syarat-syarat umum Kontrak; g. Spesifikasi khusus; h. Spesifikasi umum; i. Gambar-gambar; dan j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
6.
Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 5 di atas;
7.
Hak dan kewajiban timbal-balik Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. Pihak Kesatu mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) Merubah sebagian isi kontrak kerja konstruksi dengan kesepakatan; 2) Menghentikan pekerjaan sementara apabila Pihak Kedua bekerja tidak sesuai dengan ketentuan kontrak kerja konstruksi; 3) Menghentikan pekerjaan Pihak Kedua karena Pihak Kedua tidak mampu memenuhi ketentuan kontrak kerja Konstruksi; 4) Menolak usulan perubahan isi sebagian kontrak kerja konstruksi yang diusulkan Pihak Kedua 5) Menolak bahan dan atau hasil Pekerjaan Pihak Kedua yang tidak memenuhi persyaratan teknis; 6) Mengubah besaran serta persyaratan pertanggungan atas kesepakatan dengan Pihak Kedua; 7) Mengganti tenaga Pihak Kedua karena dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan; 8) Mengenakan sanksi dalam hal Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban; 9) Menolak sub penyedia jasa atau pemasok yang diusulkan Pihak Kedua; 10) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua; 11) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua; 12) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan pada Pihak Kedua; 13) Menyediakan bagi Pihak Kedua, sarana kerja untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja konstruksi misalnya : jalur masuk, penggunaan semua lahan dari bangunan sebagaimana yang dinyatakan dalam gambar dan atau dokumen lain dalam kontrak kerja konstruksi secara aktual dan tepat waktu; 14) Membayar Pihak Kedua atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan harga Lump Sum yang tertera dalam daftar kuantitas dan harga pada waktu, dan dengan cara yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak kerja konstruksi atau dengan harga-harga yang mungkin ditentukan secara lain berdasarkan ketentuan kontrak kerja konstruksi. b.
Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk : 1) Mengajukan usul perubahan sebagian isi kontrak; 2) Sesuai dengan ketentuan kontrak kerja konstruksi, Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyesuaikan dan memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian keseluruhan dengan menyediakan segala tenaga kerja termasuk pengawasan, bahan-bahan, peralatan, pengangkutan, ke atau dari lapangan di dalam atau sekitar pekerjaan, serta segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan sebagaimana yang dirinci dalam kontrak dan ditafsirkan secara wajar dari kontrak;
3) Melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja konstruksi sampai diterima baik oleh Pihak Kesatu, kecuali apabila menurut hukum ataupun secara fisik tidak mungkin dilakukan; 4) Memberikan pendapat, mempertimbangkan resiko hasil pekerjaan; 5) Memenuhi ketentuan pertanggungan, membayar denda / ganti rugi; 6) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 7) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pihak Kesatu; 8) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 9) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; 10) Memberi keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak Kesatu; 11) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 12) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusahaan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pihak Kedua; 13) Pihak Kedua berhak mendapat pembayaran uang muka sebesar dari nilai kontrak, setelah Pihak Kedua menyerahkan jaminan uang muka dari Bank Umum atau Perusahaan Penjamin atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan nilai minimum sama dengan uang muka. 8.
Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syaratsyarat umum/khusus kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat umum/khusus kontrak;
9. Apabila Pihak Kedua melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam poin 4, maka Pihak Kedua wajib membayar denda yang besarnya 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan, maksimum 5% (lima per seratus) dari nilai harga kontrak; 10. Dan bilamana terjadi pemutusan kontrak, maka tidak hanya denda yang dikenakan tetapi juga jaminan pelaksanaan akan disita untuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran; 11. Keadaan memaksa adalah kejadian diluar kekuasaan/kewenangan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, antara lain: a. Bencana alam (dinyatakan oleh pejabat berwenang); b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Kabupaten Pangandaran; c. Perang, pemberontakan, perang saudara sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru-hara yang resmi dinyatakan oleh pemerintah. Sifat dari keadaan memaksa sebagaimana dijelaskan diatas adalah absolute dan kepada kedua belah pihak tidak dikenakan sanksi/denda/ganti rugi;
12. Segala perselisihan yang timbul dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan kontrak kerja konstruksi, akan diselesaikan secara musyawarah antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua untuk mencapai mufakat dan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa; 13. Apabila cara seperti pada poin 12 tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri Ciamis; 14. Pemutusan kontrak kerja konstruksi dapat dilakukan bilamana: a) Batal demi hukum; b) Kesepakatan kedua belah pihak; c) Sepihak; d) Sesuatu konsekuensi dari adanya cidera janji; 15. Aturan-aturan yang digunakan untuk kepentingan kontrak kerja konstruksi mengenai tanggung jawab profesional adalah poin 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Dengan demikian, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Pihak Kesatu : «JABATAN_PPK» Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran,
Pihak Kedua : «REKANAN»
«PPK» NIP. «NIP»
«DIREKTUR» «JABATAN»
Mengetahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran
Drs. H. DADANG DIMYATI NIP.19630125 198503 1 005
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Baru Nomor 2 Telp/Fax (0265) 631171 PANGANDARAN 46396 SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor : «NOMOR_SPMK» Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : «PPK» Jabatan : «JABATAN_PPK» Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran Alamat : Jalan Baru Nomor 2 Telp/Fax (0265) 631171 Pangandaran Kode Pos 46396 Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor «No_SPPK» Tanggal «Tanggal» bersama ini memerintahkan : Nama Jabatan Alamat
: «DIREKTUR» : «JABATAN» : «ALAMAT_REKANAN»
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan : Pekerjaan Tanggal Mulai Kerja Syarat-syarat pekerjaan Waktu penyelesaian
Denda
: : : :
«PEKERJAAN» «TANGGAL» Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak «WAKTU_PELAKSANAAN» ( «EJA_WAKTU» ) hari kalender terhitung mulai tanggal «TANGGAL» dan pekerjaan harus selesai pada tanggal «SELESAI» : Terhadap keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, maksimum 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.
Menerima dan menyetujui : «REKANAN»,
«DIREKTUR» «JABATAN»
Dikeluarkan di : Pangandaran PadaTanggal : «Tanggal» Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen,
«PPK» NIP : «NIP»
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Baru Nomor 2 Telp/Fax (0265) 631171 PANGANDARAN 46396 SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL) Nomor : «NOMOR_SPL» Pada hari ini «HARI» tanggal «Tanggal_eja» bulan «Bulan_eja» tahun «Tahun_eja» kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama Jabatan
: «PPK» : «JABATAN_PPK» Dinas Pekerjaan Umum, Komunikasi dan Informatika Kabupaten pangandaran
Alamat
: Jalan Baru Nomor 2 Telp/Fax (0265) 631171 Pangandaran Kode Pos 46396
Perhubungan,
Menyerahkan Lapangan kepada : Nama : «DIREKTUR» Perusahaan : «REKANAN» Jabatan : «JABATAN» Alamat : «ALAMAT_REKANAN» Pekerjaan : «PEKERJAAN» Lokasi : «LOKASI» Sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : «No_SPPK» pada bidang «Bidang» Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran tanggal «Tanggal» dengan jangka waktu pelaksanaan «WAKTU_PELAKSANAAN» ( «EJA_WAKTU» ) hari kalender, terhitung sejak «TANGGAL» sampai dengan tanggal «SELESAI» dengan masa pemeliharaan selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender hari kalender. Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta memuaskan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Dikeluarkan di : Pangandaran PadaTanggal : «Tanggal» Yang menerima «REKANAN»,
Yang menyerahkan Pejabat Pembuat Komitmen,
«DIREKTUR» «JABATAN»
«PPK» NIP : «NIP»
Tembusan : Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Pangandaran 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran
