8
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perjanjian kerjasama berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kesepakatan. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang.1 Perjanjian adalah sepakat dari satu atau lebih pihak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian haruslah memenuhi kata sepakat dari para pihak, para pihak tersebut telah cukup dewasa untuk membuat perjanjian, adanya tujuan yang jelas dari perjanjian dan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kepatutan maupun kesusilaan.
1
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008), hal.1
Universitas Sumatera Utara
9
Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut dapat dituntut untuk dimintakan ganti rugi. Dengan demikian pertanggungjawaban atas ganti rugi yang diajukan salah satu pihak memberikan konsekuensi kepada pihak lain untuk memenuhi prestasi yang dibuat para pihak dalam suatu perjanjian. Perjanjian menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan.2 Contoh kasus perjanjian kerjasama pendistribusian antara Universitas Brawijaya dengan PT. Bank Central Asia, Tbk No. 127/PKS/GBC-PB1/VIII/2013 tentang Penyedian dan Pendistribusian Kartu Institusi.3 Lembaga distributor dalam prakteknya bukan merupakan suatu hal yang baru. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya praktek-praktek dunia usaha baik dalam skala domestik maupun internasional, sedikit banyak memberikan suatu pengaruh terhadap bagaimana lembaga distributor dimaksud dalam menjalankan praktek usahanya. Tidak jarang lembaga usahanya adalah distributor tetapi justru pada prakteknya merupakan lembaga sub-distributor atau bahkan pada prakteknya lembaga-lembaga distributor ini melakukan praktekpraktek layaknya retailer (pedagang eceran). Secara umum memang para pelaku usaha yang kreatif adalah mereka-mereka yang dapat mempertahankan kinerja
2
Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2000),
3
MIPA.ub.ac.Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pendistribusian Kartu Institusi
hal. 42.
Universitas Sumatera Utara
10
usaha perusahaannya untuk kurun waktu yang lama. Eksistensi lembaga ini ada karena tuntutan ekonomi yang kerangkanya adalah bagaimana mempercepat produk-produk dapat sampai ke tangan para penggunanya. Faktor kelangsungan usaha merupakan kunci penting dari sebuah perusahaan. Sedangkan, bagaimana untuk menciptakan kelangsungan usaha tersebut juga merupakan hal lain yang terintegrasi dengan kreatifitas untuk memenuhi keinginan pasar. Sudah merupakan suatu tolak ukur sederhana bahwa tidak ada pasar yang memiliki loyalitas mutlak terhadap suatu produk dan jasa, melainkan bagaimana produk dan jasa dapat memenuhi kepuasan pasar dengan berbagai insentif yang diberikan yang oleh karenanya akan diburu oleh pasar. Sifat pasar yang sedemikian rupa menjadikan para pedagang besar ataupun para distributor dituntut untuk senantiasa kreatif dalam mempertahankan bisnisnya.4 Distributor sebagai pihak yang ditunjuk oleh prinsipal untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal tersebut.5 Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama sendiri. Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipalnya dan kemudian ia menjualnya kepada para pembeli di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal dengan distributor tersebut. Segala akibat hukum dari perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri. Dalam dunia bisnis, perusahaan atau perorangan yang mengangkat atau menunjuk distributor disebut prinsipal. Pengangkatan atau penunjukan distributor dapat dilakukan oleh 4
http://arididit.blogspot.co.id/2014/10/aspek-aspek-hukum-perjanjian.html (diakses tanggal 1 November 2015) 5 Prinsipal adalah perusahaan atau perseorangan yang mengangkat atau menunjuk distributor.
Universitas Sumatera Utara
11
prinsipal pada umumnya tertulis, sekalipun secara lisan tidak ada larangan, tetapi pada saat ini hubungan distributor dengan prinsipal biasanya diikat oleh suatu persetujuan dalam bentuk kontraktual. Secara yuridis, hubungan hukum antara para pengusaha dengan prinsipalnya yaitu perusahaan industri merupakan hubungan hukum yang sejajar yaitu antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Pada perjanjian kerjasama yang diadakan masing-masing pihak memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan yang menimbulkan tanggung jawab pada masing-masing pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan inti daripada perjanjian kerjasama ini yang mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih jauh lagi para pihak yang membuat perjanjian harus mempunyai posisi yang setara dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya, sehingga hak dan kewajiban para pihak menjadi seimbang. Perjanjian
kerjasama
antara
produsen
dengan
distributor
dalam
menyalurkan semen ini telah disepakati oleh kedua belah pihak karena pihak distributor
telah
menyetujui
dengan
menandatangani
kontrak,
sehingga
kesepakatan bersama sudah tercapai satu sama lainnya sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun terkadang kesepakatan bersama para pihak tidak selamanya membawa keuntungan bagi pihak lain (pihak yang lemah). Karena adanya kedudukan para pihak yang tidak seimbang, yaitu mengingat kedudukan produsen lebih kuat dibandingkan kedudukan distributor tersebut. Pihak distributor itu sendiri dalam proses pendistribusian semen memerlukan bantuan pihak pengecer resmi yang ditunjuknya berdasarkan syarat
Universitas Sumatera Utara
12
penunjukan
pengecer
resmi
yang
ditetapkan
distributor,
bertujuan
mendistribusikan semen secara langsung kepada konsumen terakhir, berdasarkan kontrak kerja yang ditetapkan distributor terhadap pengecer resminya. Sebaliknya apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak melakukan kewajiban yang disepakati sebelumnya disebabkan adanya perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka timbulnya pelanggaran dalam hukum perjanjian. Misalnya pelanggaran itu terjadi disebabkan salah satu pihak melakukan perbuatan penyelewengan semen baik pihak pengecer atau distributor dan ketidaksesuaian dalam pembayaran dari pihak produsen. Maka akan menimbulkan adanya konflik kepentingan para pihak karena tidak terpenuhi prestasinya dan mengakibatkan timbulnya akibat hukum dalam perjanjian yang melahirkan sanksi hukum dalam perjanjian kerjasama tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka tertarik memilih judul Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kerjasama di Bidang Pendistribusian antara PT. Lafarge Cement Indonesia Dengan Perusahaan Distributor (Studi PT. Lafarge Cement Indonesia).
B. Permasalahan Berdasarkan penjelasan di atas maka, permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama di bidang pendistribusian antara PT. Lafarge Cement Indonesia dengan perusahaan distributor? 2. Bagaimanakah hak dan kewajiban antara PT. Lafarge Cement Indonesia dengan perusahaan distributor dalam perjanjian kerjasama?
Universitas Sumatera Utara
13
3. Bagaimanakah penyelesaian dalam wanprestasi perjanjian kerjasama di bidang pendistribusian antara PT. Lafarge Cement Indonesia dengan perusahaan distributor?
C. Tujuan Penulisan Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 1. Untuk
mengetahui
pelaksanaan
perjanjian
kerjasama
di
bidang
pendistribusian antara PT. Lafarge Cement Indonesia dengan perusahaan distributor. 2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara PT. Lafarge Cement Indonesia dengan perusahaan distributor dalam perjanjian kerjasama. 3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama di bidang pendistribusian antara PT. Lafarge Cement Indonesia dengan perusahaan distributor.
D. Manfaat Penulisan Hasil penulisan ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut : 1. Secara teoretis Sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang keperdataan dalam aspek perjanjian kerjasama di bidang pendistribusian.
Universitas Sumatera Utara
14
2. Secara praktis Sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya tulis ilmiah yang lebih mendalam sehubungan dengan bidang keperdataan dalam aspek perjanjian kerjasama.
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah untuk mengkaji berbagai peraturanperaturan yang ada terkait dengan pendistribusian. Yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan koresponden dan studi kepustakaan untuk menemukan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.6 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif dalam memberikan gambaran dan memaparkan sebagian atau keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Terkait dengan hal itu, juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas.7 3. Sumber Data
6
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004), hal 118 . 7 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
15
Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup antara lain:8 a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Dasar 1945. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata b.
Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
c.
Bahan hukum tersier, yakni, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.
4. Teknik Pengumpulan Data Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan, cara pengumpulan datanya adalah melalui pedoman wawancara yang sifatnya terbuka, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Tipe pedoman wawancara yang digunakan adalah tipe terstruktur dan tidak terstruktur, artinya bahwa di dalam melakukan wawancara, telah menetapkan terlebih dahulu pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses tanya jawab tersebut, juga menanyakan hal-hal 8
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014) hal 13
Universitas Sumatera Utara
16
lain di luar dari kerangka pedoman wawancara yang mana hal tersebut dapat timbul secara langsung pada saat wawancara dilakukan. b. Penelitian kepustakaan (library research). Dengan cara pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelaah beberapa literatur maupun buku-buku serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan yang ada.
5.
Analisa Data Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis secara
kualitatif guna menjawab, memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti kemudian disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan saran-saran apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan.
F. Keaslian Penulisan Keaslian penulisan skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran dengan mengambil panduan dari buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul dari skripsi, ditambah sumber riset dari lapangan di PT. Lafarge Cement Indonesia. Dalam kesempatan ini akan dibahas tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian kerjasama di bidang pendistribusian antara PT. Lafarge Cement Indonesia dengan perusahaan distributor (Studi PT. Lafarge Cement Indonesia).
Universitas Sumatera Utara
17
1. Kartika Puri Mandasari (2011) 097011073 / M.Kn, dengan judul Akibat Hukum atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Produsen PT. PUSRI (Pupuk Sriwidjaja) dengan Pemegang Distributor Pupuk Adapun yang menjadi permsalahan dalam penelitian ini adalah a. Bagaimana Bentuk Kerjasama antara Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor pupuk dalam menyalurkan pupuk? b. Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor pupuk apabila telah melanggar ketentuan klausula dalam perjanjian? c. Bagaimana Upaya Penyelesaian sengketa PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor pupuk yang mengadakan hubungan kerjasama akibat tidak memenuhi kewajiban klausula dalam hukum perjanjian? 2. Nur Salam (2012) 097011057/M.Kn Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antara PT Frisian Flag Indonesia dengan Distributor di Kota Medan” (PT. Permata Niaga sebagai salah satu Distributor di Kota Medan). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama dagang antara PT. Frisian Flag Indonesia dengan PT. Permata Niaga? b. .Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama dagang antara PT Frisian Flag Indonesia dengan PT. Permata Niaga sebagai pihak distributor? c. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kerjasama antara PT Frisian Flag Indonesia dengan PT. Permata Niaga menurut perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak?
Universitas Sumatera Utara
18
3. Rajamin P. Sinabang (2010), NIM 050200283 Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bus Wisata Antara PT. Lingga Jati AL Manshurin Dengan P.O. KARONA.” Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah keabsahan perjanjian kerjasama pengadaan armada kendaraan bus wisata antara PT. Lingga Jati Al Manshurin dengan P.O. Karona ditinjau berdasarkan ketentuan hukum perdata? b. Bagaimanakah pembagian tanggung-jawab para pihak apabila terjadi risiko pada saat kontrak berlangsung? c. Bagaimanakah cara berakhirnya perjanjian kerjasama pengadaan bus wisata tersebut serta apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak,penyelesaian apa yang ditempuh? Berdasarkan kenyataan diperoleh keyakinan bahwa keaslian penulisan ini cukup diyakini keberadaannya, maka judul yang diajukan belum pernah ditulis dan dibahas sehingga dapat dikatakan bahwa penulisan ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dikemukakan sistematika agar dapat diperoleh suatu kesatuan pembahasan yang saling berhubungan erat bab satu dengan bab yang lainnya. BAB I.
PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan dan
Universitas Sumatera Utara
19
sistematika penulisan. BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN Bab ini berisikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari pengertian dan syarat perjanjian, jenis-jenis dan asas-asas perjanjian, berakhirnya perjanjian, dasar hukum perjanjian kerjasama dalam KUHPerdata dan tinjauan umum tentang distributor, yang terdiri dari pengertian, fungsi, dasar hukum distributor, sistem dalam pendistribusian
dan
kendala-kendala
yang
dihadapi
dalam
pendistribusian. BAB III
TINJAUAN UMUM MENGENAI WANPRESTASI Bab
ini
berisikan
mengenai
pengertian
dan
macam-macam
wanprestasi, penyebab terjadinya wanprestasi dan akibat hukum dari wanprestasi. BAB IV
PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA DI BIDANG PENDISTRIBUSIAN ANTARA PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN DISTRIBUTOR (STUDI PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA). Bab ini berisikan mengenai Profil PT. Lafarge Cement Indonesia, pelaksanaan perjanjian kerjasama di bidang pendistribusian antara PT. Lafarge Cement Indonesia dengan perusahaan distributor, hak dan kewajiban antara PT. Lafarge Cement Indonesia dengan perusahaan distributor dalam perjanjian kerjasama dan penyelesaian wanprestasi perjanjian kerjasama di bidang pendistribusian antara PT. Lafarge Cement Indonesia dengan perusahaan distributor.
Universitas Sumatera Utara
20
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir dari isi skripsi ini. Pada bagian ini, dikemukakan
kesimpulan
dan
saran
yang
didapat
sewaktu
mengerjakan skripsi ini mulai dari awal hingga pada akhirnya.
Universitas Sumatera Utara
