BAB I PENDAHULUAN
A.
Alasan Pemilihan Judul Tanah merupakan faktor penting bagi keberlangsungan kehidupan
manusia. Karena di atas tanah banyak sumber kehidupan. Di atas tanah, manusia melakukan berbagai aktivitas keseharian serta memperoleh bahan pangan. Bahkan bagi Negara Indonesia tanah merupakan salah satu modal utama bagi kelancaran pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Semua dilakukan agar pembangunan merata di Indonesia. Untuk memperoleh lahan membutuhkan pembebasan tanah dari hak yang melekat di atasnya, dilihat juga apakah ganti rugi yang diberikan sudah sesuai. Penulis memilih topik ini karena penulis melihat ada perbedaan mengenai karakterisk ganti rugi dalam pengaturan pengadaan tanah. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk mencari, meneliti dan menganalisanya. Oleh sebab itu, maka penulis mengangkat judul :
1
PENGATURAN MENGENAI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH Adapun definisi dari judul tersebut adalah sebagai berikut: Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur1. Sementara itu definisi ganti Rugi, menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 .Definisi tersebut ada didalam Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi : “Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah”.2 Dan menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 definisi ganti rugi ada di dalam Pasal 1 ayat 11 ”Ganti rugi adalah Pengantian atas kerugian baik fisik atau non fisik, sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan
dengan tanah yang
memberikan
1
http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional diunduh pada tanggal 5 Desember 2011 jam 17.00 2 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2
kelangsungan hidup lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.3” Pengadaan Tanah, menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.” Sementara Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 pada Pasal 1 ayat (3) mengatakan, “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.” Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 pada Pasal 1 ayat (3)mengatakan “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang
3
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum
3
melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.”
B.
Latar Belakang Masalah Pengadaan tanah bagi masyarakat merupakan momok, karena dalam hal
ini mereka harus kehilangan hak atas tanahnya. Oleh sebab itu pemilik hak atas tanah sulit untuk melepaskan tanahnya karena tanah merupakan harta yang sangat berharga bagi mereka. Nilai jual akan tanah semakin tinggi, karena kebutuhan akan tanah yang meningkat sementara jumlah tanah tidak akan bertambah. Disadari atau tidak, tanah sebagai benda yang bersifat permanen (tidak dapat bertambah) banyak menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan masalah pembangunan.4 Pada dasarnya tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena mempunyai 3 (tiga) komponen yang melekat, yaitu:5 1.
Tanah mempunyai manfaat bagi pemilik atau pemakainya, sumber daya tanah mempunyai harapan di masa depan untuk menghasilkan pendapatan dan kepuasan serta mempunyai nilai produksi dan jasa.
4 5
Effendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hal. 55 Bambang Tri Cahyo, Ekonomi Pertanahan, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 16
4
2.
Komponen penting kedua adalah kurangnya supply, maksudnya di satu pihak tanah berharga sangat tinggi karena permintaannya, tapi di lain pihak jumlah tanah tidak sesuai dengan penawarannya.
3.
Komponen ketiga adalah tanah mempunyai nilai ekonomi, suatu barang (dalam hal ini tanah) harus layak untuk dimiliki dan ditransfer. Oleh karena itu tanah harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar –
besarnya demi kesejahteraan rakyat, secara lahir batin, adil dan merata. Disisi lain, tanah harus dijaga kelestariannya.6 Sehingga diperlukan campur tangan Negara untuk mengaturnya. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 yang berbunyi bahwa, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Maka dari itu pemerintah berusaha untuk menjembatani pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum lewat jalur yang sah. Agar masyarakat dapat melepaskan tanahnya tanpa merasa dirugikan. Peranan pemerintah diperlukan agar supaya masyarakat tahu ganti rugi seperti apa yang akan mereka terima, dasar pemberian ganti rugi serta mekanisme seperti apa yang harus di
6
Abdurahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PT.Citra Bakti, Bandung, 1994 Hal.277
5
lewati jika pemilik tanah tidak ingin melepaskan haknya karena ganti rugi yang tidak sesuai. Di samping itu tidak boleh dilupakan pula bahwa interpretasi asas fungsi sosial hak atas tanah harus digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi pemilik hak dan masyarakat, dan bahwa kepentingan perseorangan itu diakui dan dihormati dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.7 Ini berarti bahwa harus terdapat keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum sehingga dengan adanya keseimbangan antara dua kepentingan tersebut diharapkan dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.8 Untuk menjamin hal tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, yang kemudian digantikan oleh Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan kemudian yang berlaku sekarang
7
Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta, Kompas, 2006, hal. 79 8 Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung, Alumni, 1984, hal 21
6
yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
C. Rumusan Masalah Bagaimana karakteristik ganti rugi dalam pengaturan pengadaan tanah?
D. Tujuan Penelitian Suatu penelitian pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai baik sebagai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Tujuan dari penelitian ini menggambarkan karakteristik ganti rugi berdasarkan peraturan yang ada.
7
E.
Metode Penelitian Dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang valid dan reliable
diperlukan adanya metode yang berfungsi memberikan patokan atau pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Jenis penelitian dan pendekatan Di dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan Perundang–undangan dimaksud
dengan
Statute
(statute approach). Dimana
approach
adalah
pendekatan
yang dengan
menggunakan legislasi dan regulasi.9 2.
Bahan hukum : a. Bahan Hukum Primer - Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah - Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
9
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Penerbit Kencana : Jakarta, 2006. Hal 97
8
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. b. Bahan Hukum Sekunder Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku - buku teks, kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan putusan peradilan.10 Atau dengan cara membaca dan mempelajari literature – literature, perundang – undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.11
10 11
Peter Mahmud Marzuki, Op. cit. hal 141 Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri hal 13 - 14
9
3.
Unit analisa Yang menjadi unit analisa dalam skripsi ini adalah karakteristik ganti rugi dalam peraturan pengadaan tanah yang berlaku di Indonesia
10
