BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul Salah satu kewajiban wajib pajak adalah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). Hal ini didasarkan pada kewajiban objektif yang timbul bila terdapat suatu kondisi atau kejadian yang dapat dikenai pajak, yaitu apabila seorang manusia atau badan hukum sebagai wajib pajak mendapat penghasilan, memperoleh laba dan mempunyai kekayaan yang melebihi batas minimum kena pajak.1
Kewajiban membuat NPWP juga dapat memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan administrasi perpajakan. Dengan demikian wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh
NPWP, baik bagi pria maupun wanita.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pria dan wanita yang terikat hubungan perkawinan sebagai suami – isteri, maka prinsipnya wajib pajak cukup satu, yaitu suami. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 8 ayat (1) juga menegaskan bahwa penghasilan dan kerugian dari wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan dan kerugian suaminya.
Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan di atas bahwa wanita kawin bekerja tidak wajib memiliki NPWP secara pribadi tetapi NPWP tersebut digabung dengan NPWP suami, karena
1
Sri Harini Dwiyatmi. Pengantar Hukum Indonesia. Ghalia Indonesia. Bogor.2006. Hlm. 67
1
adanya penggabungan penghasilan. Kecuali seperti yang dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan apabila adanya penghasilan suami – isteri secara terpisah berdasarkan : a. Suami – isteri telah hidup terpisah berdasarkan putusan hakim b. Dikehendaki secara tertulis oleh suami – isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan c. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
Penulis menyimpulkan dalam pelaksanaan kewajiban memiliki NPWP, dapat dilaksanakan secara terpisah, apabila dikehendaki oleh isteri yang memilih utuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri tetapi pada pelaksanaannya ternyata digantungkan pada kepemilikan NPWP suami. Karena itu maka penelitian ini ingin dilaksanakan dan penulis memilih judul skripsi ini :
“
Pemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Bagi Wanita Kawin
Bekerja Berdasarkan Peraturan Perpajakan ” B. Latar Belakang Masalah Dalam bidang hukum, terutama dalam bidang Hukum Pajak terdapat perikatan pajak yang terjadi antara Pemerintah dan Wajib Pajak di mana melahirkan adanya hak dan kewajiban keduanya. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa Wajib pajak yang dimaksud merupakan orang 2
pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan. Hak dan Kewajiban tersebut saling berkaitan satu sama yang lain, sehingga harus dipenuhi secara baik dan seimbang agar masing – masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya.2 Oleh karena itu, agar hak dan kewajiban dapat terpenuhi dengan baik maka sudah selayaknya ketika Wajib Pajak diminta untuk melakukan sesuatu, memberikan informasi atau hal – hal lainnya yang sebenarnya akan membantu tugas administrasi kantor pajak.3 Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan, dengan menghasilkan suatu perundangan – undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi pemerintah (fiskus) maupun bagi wajib pajak.4 Sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini ialah menganut Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam Self Assessment System wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri mengharuskan, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, serta Fiskus (Pemerintah) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.5 Serta dalam Self Assessment System, Wajib Pajak bersifat aktif sehingga Wajib Pajak harus
2
Y. Sri Pudyatmoko. Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi. Andi. Jakarta. 2006. Hlm. 119
3
Widi Widodo Dan Dedy Djefris. Tax Payer’s Rights : Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak – Hak Wajib Pajak. Alfabeta. Bandung. 2008. Hlm. 88
4
Sony Devano Dan Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2006. Hlm. 109
5
Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009. Andi. Yogyakarta. 2009. Hlm. 7
3
mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban – kewajiban yang menyertainya.6 Konsekuensi dari Self Assessement System, ialah setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga setiap Wajib Pajak wajib menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan Perpajakan.7 Memiliki NPWP merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, karena itu fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)8, yaitu : 1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. 3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. 4. Untuk memenuhi kewajiban – kewajiban perpajakan, misalnya dalam pembayaran pajak dengan
Surat
Setoran
Pajak
(SSP)
yang
ditetapkan
sendiri
maupun
pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga harus mencantumkan NPWP. 5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi – instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen – dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor (PIB) dan dokumen ekspor (PEB). 6
Supramono dan Theresia Woro Damayanti. Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan. Andi. Yogyakarta. 2010. Hlm. 9 7
Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi Dan Penuntun Praktis. Andi. Yogyakarta. 2009. Hlm. 2
8
Sony Devano Dan Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2006. Hlm. 145
4
6.
Untuk keperluan pelaporan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan. Maka NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan berdasarkan Self Assessment System, dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam mendapatkan NPWP bagi perempuan kawin bekerja ditemukan perbedaan perlakuan ataupun syarat untuk mendapatkan NPWP tersebut. Perbedaan itu meliputi sebagai berikut: 1. PNS perempuan kawin tidak disyaratkan suami harus mempunyai NPWP terlebih dahulu 2. Pegawai Swasta perempuan kawin disyaratkan suami mempunyai NPWP dulu. Karena itulah maka hal yang hendak diteliti adalah bagaimana sebenarnya pengaturan perihal kewajiban memiliki NPWP bagi perempuan kawin bekerja.
C. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pajak wanita kawin bekerja dalam memiliki NPWP ? 2. Apa manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh bagi wanita kawin bekerja dalam memiliki NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) ?
5
D. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang kewajiban pajak
wanita
kawin bekerja dan manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh bagi wanita kawin bekerja dalam memiliki NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ).
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu.penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma – norma dalam hukum positif.
9
Oleh karena itu, Pendekatan Perundangan –
undangan (Statute Aprroach), yaitu pendekatan yang menggunakan perundangan – undangan sebagai fokus penelitian.10 Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran secara sistematis, lengkap dan sejelas-jelasnya tentang tentang kewajiban pajak wanita kawin bekerja dalam memiliki NPWP dan manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh bagi wanita kawin bekerja dalam memiliki NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ).
2. Bahan Hukum Primer dan Sekunder a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan, yaitu : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 9
Johnny Ibrahim Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi). Bayumedia Publishing. Jawa Timur. 2008. Hlm. 295
10
Peter Mahmud Marzuki. Peneitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005. Hlm. 96
6
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan . 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9.4/1991 Tentang Peralihan NPWP Wanita kawin bekerja. 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 161/PJ./2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan tentang kewajiban wanita kawin bekerja dalam memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh bagi wanita kawin bekerja dalam memiliki NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ), yakni : 1. http://www.pajakpribadi.com/artikel/karyawan.htm 2. http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme 3. http://www.pajakonline.com/engine/learning/ 7
c. Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tertier, yang terdiri dari KBBI, Kamus hukum dan petunjuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Unit Analisa a. Unit Amatan Unit amatan dalam penelitian ini adalah Pemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Bagi Wanita Kawin Bekerja Berdasarkan Peraturan Perpajakan.
b. Unit Analisa Unit analisa dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang kewajiban pajak wanita kawin bekerja dan manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh bagi wanita kawin bekerja dalam memiliki NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ).
8
