BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Alasan Pemilihan Judul Penulis memilih judul “Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Transaksi
Bisnis Internasional” mengingat judul seperti itu menarik untuk dikaji lebih dalam khususnya dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang posisinya memang jauh lebih lemah karena nilai saham yang begitu kecil dibandingkan dengan nilai pemegang saham mayoritas yang secara ekonomis nilai pemegang saham minoritas tersebut dapat berdampak besar pada kerugian apabila hak-haknya dirampas dan menjadi tumbal di dalam kepentingan para pemegang saham mayoritas. Hak pemegang saham minoritas atau golongan minority interests, terutama dalam konteks penelitian dan penulisan ini adalah hak seorang pemegang saham minoritas dalam penanam modal asing dalam suatu bisnis Perseroan Terbatas di Indonesia, dapat dikatakan sebagai suatu bisnis atau transaksi perdagangan internasional apabila memenuhi kharakteristik atau memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat perdagangan Internasional.
1
Sifat-sifat perdagangan internasional dalam transaksi bisnis dimaksud dapat dikenali dengan cara: “(1) memperhatikan apakah ada perpindahan barang dan atau jasa dari suatu negara atan rezim hukum ke negara atau rezim hukum lainnya; (2) demikian pula dapat diidentifikasi dengan memperhatikan apakah tempat kedudukan dari para pihak dalam suatu transaksi itu berada di negara atau rezim hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya; (3) dapat pula dikenali dengan cara memperhatikan mungkin saja dalam transaksi tersebut terdapat percampuran (hybrid) dari kedua unsur yang ada dalam unsur pertama dan kedua tersebut.1”.
Di dalam satu putusan yang diangkat Penulis menjadi satuan amatan hak pemegang saham minoritas (minority interests) serta perlindungan kepada golongan pemegang saham seperti itu (protection of minority shareholders) dalam Skripsi (Penelitian) ini, yaitu suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, in kracht van gewijde (BHT), si pemegang saham minoritas dalam kasus yang masuk di dalam Putusan 137/Pdt.G/2004.PN.SMG2 adalah Livio Tarantino3. Livio4 yang adalah pemegang saham 10% di PT. Antik Dimensi, suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berinvestasi di Indonesia, tepatnya pernah berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Livio adalah 1
Karya ilmiah mendalam tentang “Hakikat Pembiayaan sebagai Transaksi yang Berkharakteristik Internasional” lihat penelitian individual Dr. Jeferson Kameo, SH., LLM., yang dilakukan di Glasgow (Tahun 2001 sampai-dengan 2005) penelitian tidak dipublisikan. Lihat pula R. Fisher and W. Ury, Getting to Yes (Century Business, 1982). 2
Selanjutnya Penulis menyingkat Livio dan penyebutan Putusan 137/Pdt.G/2004.PN.SMG disingkat dengan Putusan 137 saja.
3
Pihak ini dalam Putusan 137 bertindak sebagai Penggugat (the Plaintif).
4
Disingkat Livio.
2
pekerja Swasta, berkebangsaan Italia dan ketika kasus itu berlangsung hingga tulisan ini dibuat, yang bersangkutan berdomisili di Italia.
Dengan kedudukan Livio sebagai pihak yang berkebangsaan Italia dan terutama tidak berdomisili di Indonesia, maka hal itu berarti bahwa di dalam aktivitas bisnis dalam PT. Antik Dimensi, perusahaan (orang bukan manusia karena berbadan hukum) yang didirikan dengan hukum Indonesia dan berdomisili serta menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, ada pergerakan barang dari satu negara ke negara yang lain; dalam hal ini pergerakan barang dari Italia ke Indoneisa. Sekalipun uang tidak terlalu tepat disebut sebagai barang, namun hak atas uang yang diinvestasikan oleh pihak Livio di dalam PT. Antik Dimensi itu merupakan barang yang berpindah dari Italia ke Indonesia itu adalah barang tidak berwujud (incorporeal property) berupa hak Livio atas uang yang dibawa dari Italia dan kemudian dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, dimasukan ke dalam saham ditaruh dalam bisnis PT. Antik Dimensi sebagai modal dasar. Hal itu menunjukkan bahwa menurut pendapat Penulis ada dimensi Hukum Bisnis atau perdagagnan internasional di dalam Putusan 137 di atas.
Setelah memperhatikan karakteristik transaksi bisnis Internasional sebagaimana digambarkan dalam
buku “Pembiayaan dalam Perdagangan
Internasional”, dan mencermati fakta yang telah Penulis ungkapkan di atas bahwa jumlah saham yang dikuasai oleh Livio adalah sebanyak 10%, maka Penulis berpendapat bahwa hak Livio atas saham di PT. Antik Dimensi adalah hak dari seorang pemegang saham minoritas (minority interests), adalah merupakan suatu
3
permasalahan yang dapat dikaji dari sudut pandang hukum yang mengatur sebuah bisnis Internasional atau hukum perdagangan internasional.
Penulis memilih judul ini untuk menggambarkan temuan hukum yang dilakukan oleh Hakim, khususnya yang berhubungan dengan bagaimana melindungi seseorang pemegang saham minoritas (minority interests) yang berkebangsaan asing). Cara pengkajian seperti ini, yaitu mengkaji bisnis internasional hak pemegang saham minoritas yang akan dijelaskan secara ringkas dalam latar belakang permasalahan di bawah ini.
1.2.
Latar Belakang Masalah Urgensi jaminan Hukum Bisnis Internasional juga wajib diketahui oleh
Penyelenggara Negara, termasuk dalam hal ini adalah para hakim yang diyakini sudah mengetahui hal seperti itu, dalam melindungi bisnis internasional, dalam hal ini perlindungan hukum terhadap hak pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas (PT) yang didirikan dengan hukum Indonesia, berdomisili dan menjalankan aktivitas bisnisnya di Indonesia.
Menurut pemahaman yang berlaku umum, saham adalah bagian dari pemegang saham di perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.5 Di Indonesia saham suatu perusahaan diatur dalam UU No. 40 tahun 2007. Bukti bahwa seseorang memiliki saham adalah sertifikat saham yang diterbitkan oleh perseroan. Dengan menjadi pemegang saham (share holder atau stock holder) maka yang 5
I. G. Ray Widjaja, SH., Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, 2000, hlm.., 193.
4
bersangkutan menjadi bagian pemilik perusahaan, kepemilikan saham tidak memberikan hak kepada pemegangnya untuk ikut campur tangan dalam pengelolaan Perseroan.
Namun demikian, kepemilikan saham secara umum memberikan hak kepada pemiliknya atas bagian keuntungan Perseroan (deviden), memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mendapatkan sisa hasil kekayaan pada saat likuidasi Perseroan6. Pemegang saham minoritas secara posisi jauh lebih lemah apabila dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, terutama dalam konspirasi pemegang saham mayoritas Direksi dan Dewan Komisaris.
Ada pendapat sehubungan dengan persoalan atau isu hukum saham minoritas (minority interests) ini sebagai berikut: “Prinsip hak suara yang dianut dalam UU PT adalah satu saham satu suara (one share one vote). Prinsip inilah yang seringkali disebut
sebagai
demokrasi
perusahaan
atau
demokrasi
kapitalisme. Apabila dilihat dari sejarah perkembangannya, demokrasi perusahaan atau demokrasi kapitalisme ini mengadopsi demokrasi politik yang berbasiskan pada orang (one man one vote). Tetapi dalam demokrasi perusahaan, basis orang (one man one vote) dimodifikasi menjadi basis uang (one share one vote) yang terpresentasikan dalam bentuk share (stock). Dari aspek ini, mempersamakan (satuan) orang dengan (satuan) uang sejatinya merupakan bentuk dehumanisasi. Demokrasi perusahaan, telah melahirkan tirani mayoritas yang berada di tangan pemegang 6
Dr. Tri Budiono, SH., M.Hum. Hukum Perusahaan, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm., 89.
5
saham mayoritas. Satu orang pemegang saham yang memiliki saham Perseroan 51% dapat mengalahkan 1000 orang yang apabila dikalkulasi jumlah saham yang dimilikinya hanya 49%. Kondisi
demikian
sejatinya
telah
melahirkan
kesempatan
penyalahgunaan posisi –khususnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham mayoritas- yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Kondisi ini masih diperparah oleh peran yang dilakukan oleh pengurus Perseroan (Direksi) dan Dewan Komisaris yang cenderung berfihak pada pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas yang secara posisional jauh lebih lemah apabila dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, sangat sulit ketika mereka harus berhadapan dengan konspirasi pemegang saham mayoritas Direksi dan Dewan Komisaris. Hal lain yang turut memperlemah kedudukan pemegang saham minoritas adalah prinsip persona standi in judicio (capacity standing in court or in judgement), yaitu hak untuk mewakili Perseroan baik di depan maupun di luar pengadilan. Secara normatif, posisi ini hanya terbuka pada pemegang saham mayoritas.7
Meskipun kutipan di atas tampak menyesali keadaan tirani mayoritas dalam suatu perseroan terbatas, namun penulis yang pandangannya Penulis kutip itu, mungkin secara sengaja menyembunyikan kaedah hukum bisnis internasional yang dapat dirujuk untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang berinvestasi dalam suatu perseroan terbatas. Sementara itu, orang lainnya juga mengemukakan pandangannya mengenai bagaimana Indonesia yang didikte oleh hukum memikirkan cara yang terbaik dalam rangka menanggapi
7
Dr. Tri Budiyono, SH. M.Hum., Ibid., hlm., 97-98.
6
persoalan atau legal isu kepentingan dari pemegang saham minoritas (minority interests) tersebut mengemukakan keluhan yang sama dengan kaedah yang dia pinjam dari Belanda yang dinamakan dengan enqueterech dalam memberikan perlindungan dimaksud sebagai berikut: “Dalam penjelasan umum undang-undang Perseroan Terbatas, berkali-kali dijelaskan bahwa, dalam menyusun undang-undang ini sangat diperhatikan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Sebagaimana kita ketahui, dalam setiap pengambilan keputusan dalam PT berlaku asas pemungutan suara (vooting). Dalam hubungan ini maka akan menjadi sangat lebih kedudukan seorang pemegang saham yang prosentase dari saham yang dimilikinya lebih kecil dari presentase pemegang saham lainnya. Dalam hubungan inilah memang diperlukan adanya mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas yang bisa tertindas itu. Saya melihat memang telah dirasakan perlu sekali adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas8 tersebut. Terlebih-lebih manakala kita melihat praktek go-public PT-PT yang ada di Indonesia, ratarata atas saham yang listing dan dijual memasuki bursa tersebut keseluruhannya tidak lebih dari 30% dari seluruh saham yang ditempatkan. Tujuh puluh prosen dari saham yang ada masih tetap dikuasai dan dipegang oleh para pendiri atau yang dinamakan pula “pemegang saham utama”. Pada hal para pemegang saham minoritas sebersar 20% tersebut tersebar luas di antara publik. 8
Hal ini di dalam Literatur di Inggris disebut dengan isu protection of minority interests. Hasil penelitian individual yang dilakukan oleh Jeferson Kameo SH., LL.M., Ph.D dalam suatu kasus yang sangat terkenal yaitu Foss v Harbottle yang diputus dalam tahun 1843 di Inggris membuktikan bahwa apa yang dikemukakan oleh Dr. Parsetyo di atas itu sudah dipikirkan di Inggris dengan istilah protection of minority interests. Prinsip itu dibangun sebagai pengecualian atas “kemutlakan” majority rule yang mendapat ekspresi dalam Foss v Harbottle (1843) 2 Hare 461., dirujuk dari penelitian individuil di atas yang tidak dipublikasikan.
7
Telah lama melalui berbagai tulisan saya, telah saya ingatkan perlu adanya suatu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dari kekalahannya dalam pemungutan suara dalam RUPS, seperti yang di negara Belanda dinamakan enqueterech. Adapun pada intinya, lembaga ini memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk memohon melalui Pengadilan untuk dilakukannya pemeriksaan pada perseroan berhubung terdapat dugaan adanya kecurangankecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh pemegang saham mayoritas. Mengapa melalui pengadilan? Dipikirkan, di satu pihak perlu diberikannya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, tetapi di lain pihak kemungkinan dapat disalahgunakan oleh para competitor (pesaing dagang), yang dengan sengaja membeli sejumlah saham kecil semata-mata untuk mengetahui rahasia perusahaan. Dengan permohonan melalui hakim, dapat diharapkan hakim akan berperan untuk menapis, sampai sejauh mana memang beralasan permintaan pemeriksaan pemegang saham bersangkutan”9.
Seperti ungkapan dalam kutipan di atas, satu hal yang memperlemah posisi dari pemegang saham minoritas yaitu prinsip persona standi in judicio (capacity standing in court or in judgement), yaitu hak untuk mewakili Perseroan baik di depan maupun di luar pengadilan, dimana secara normatif, posisi tersebut hanya terbuka pada pemegang saham mayoritas. Disamping hal-hal seperti yang telah Penulis kemukakan di atas, khusus mengenai bagaimana hukum memberikan perindungan terhadap hak pemegang saham minoritas yang berdimensi hukum perdagangan internasional, termasuk di dalamnya persona 9
Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm., 229-231.
8
standi in judicio, terungkap dari kutipan di atas, terkesan belum diperhatikan secara serius dalam sistem hukum pada umumnya, apalagi oleh sistem hukum positif Indonesia. Itulah sebabnya Skripsi ini disusun oleh Penulis dengan maksud membahas dan menemukan cara yang ada di balik kaedah hukum perdagangan internasional yang sudah dikenal dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas, dalam hal ini khususnya dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saha minotiras dalam suatu bisnis atau transaksi/perdagagnan internasional.
Sebelum aspek hukum perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang berdimensi perdagangan internasional itu dibahas lebih lanjut, berikut di bawah ini perlu Penulis kemukakan ciri-ciri dari suatu Transaksi Bisnis Internasional yang sudah Penulis singgung sedikit di atas. Ciri-ciri perdagangan atau bisnis internasional tersebut yaitu: Menitikberatkan kepada perpindahan barang, tempat kedudukan para pihak dalam suatu transaksi dan hibrida.
Cara yang pertama adalah penggunaan standard atau alat pengukur (yardstick) yaitu hanya dengan melihat apakah dalam transaksi yang diadakan tersebut melibatkan pergerakan barang ataupun pergerakan jasa yang berpindah dari suatu negara ke negara yang lain. Cara yang kedua dalam menentukan kharakteristik perdagangan internasional adalah mempertimbangkan bukan lagi pergerakan barang, tetapi memperhatikan tempat berusaha (the places of business) dari masing-masing pihak yang ada dalam transaksi. Cara ketiga, yang umum
9
dipergunakan oleh banyak pihak adalah menentukan kharakteristik perdagangan internasional adalah dengan memerhatikan jual-beli eksport (eksport sales).10
Dalam penelitian ini Penulis akan membahas hak pemegang saham minoritas suatu Bisnis Internasional dalam hal ini penanaman modal di suatu perseroan terbatas dengan status penanaman modal asing. Meskipun anggaran dasar minoritas dibolehkan dan dilindungi oleh hukum namun ada pihak yang mencoba-coba mengesampingkan hak tersebut. Pemegang saham minoritas merasa dikesampingkan oleh perbuatan pengesampingan tersebut. Dia kemudian menggugat di pengadilan. Hakim mengabulkan gugatan pemegang saham minoritas dan putusan hukum tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap. Hal ini sudah tentu berbeda dengan anggapan di atas bahwa ada hal yang memperlemah posisi dari pemegang saham minoritas yaitu prinsip persona standi in judicio (capacity standing in court or in judgement) dimana hak untuk mewakili Perseroan baik di depan maupun di luar pengadilan secara normatif posisi tersebut hanya terbuka pada pemegang saham mayoritas. Bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia yang dijalankan oleh hakim melalui Putusan 137, dimana capacity standing in court or in judgement diberikan juga kepada pemegang saham minoritas, diperoleh dasarnya dalam Pasal 11 Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan (ADART) yang di dalamnya dinyatakan bahwa:
10
Jeferson Kameo, SH., LL. M., Ph.D., Penelitian Hukum Tidak dipublikasikan, Op. Cit.
10
“perbuatan hukum untuk mengalihkan melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan, dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS)”. Sementara itu, dengan mempertimbangkan bahwa apa yang diatur di dalam Pasal 22 Ayat (8) AD-ART Perseroan PT. Antik Dimensi, para pemegang saham mayoritas berargumen juga dengan mendasarkan diri kepada AD-ART perseroan yang mengakui bahwa: “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa megadakan rapat umum pemegang saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham”. Mempertimbangkan apa yang diatur dalam AD-ART tersebut di atas, hakim dalam Putusan 137 berpendapat bahwa hal itu adalah mengikat dan adalah kaedah atau sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pemegang saham mayoritas, dalam hal ini Ny. Naning dan MR. Tarantino, juga oleh pihak Livio sebagai Penggugat. Oleh sebab itu, si pemegang saham minoritas yang telah memperoleh standing atau dihargai hak-haknya sekalipun hanya memegang saham minoritas, kemudian mempertimbangkan bahwa terhadap perbuatan hukum yang pernah
11
dibuat oleh PT. Antik Dimensi, dalam hal ini yang direkam dalam akta notaris Nomor 1 tanggal 30 Januari 200111 yang tidak pernah diadakan perubahan apapun; ditambah dengan dibuatnya akta Nomor 12 dan 13 tanggal 14 Desember 2001 di hadapan Subiyanto Putro, SH., Notaris di Semarang oleh para pemegan saham mayoritas yaitu Ny. Naning dan Mr. Tarantino,12 maka menurut pemegang saham minoritas (Livio) hal itu adalah bertentangan dengan AD-ART PT. Antik Dimensi sebagaimana dimaksudkan di atas. Livio berpendapat bahwa apa yang dilakukan tersebut tertera dalam Putusan 137 sebagai sesuatu yang menurut hukum dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).
Menurut Penulis, dengan mempertimbangkan bahwa akta notaris Nomor 12 dan 13 tanggal 14 Desember 2001 yang dibaut oleh para pemegang saham mayoritas tersebut di atas telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian, para Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada waktu itu memandang bahwa tuntutan Livio mengenai hal itu dapat dikabulkan.Itu berarti bahwa dalam Putusan 137 ada tanda-tanda semangat hakim untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas (minority interests).
Dalam
kaitan
dengan
itu,
majelis
Hakim
juga
sempat
mempertimbangkan apakah akta Perjanjian, akta Notaris Nomor 1 tanggal 01 Feberuari 200113 beralasan hukum untuk dinyatakan sah atau tidak. Menurut para
11
Bukti P-1 / T I-II-1.
12
Bukti P-2 dan P-3/T I-II-2 dan T I-II-3.
13
Bukti TI - II - 4.
12
Majelis Hakim, akta perjanjian dimaksud adalah merupakan perjanjian antara Ny. Naning dan Mr. Tarantino yang isinya antara lain menyangkut keberadaan dan kepentingan perseroan PT. Antik Dimensi yang juga berarti kepentingannya si Livio sebagai pemegang saham minoritas.
Dengan demikian, menurut majelis hakim, bila dihubungkan dengan keberadaban bukti-bukti yang diajukan ke hadapan Persidangan maka secara hukum menimbulkan hak dan kepentingan penggugat, si pemegang saham minoritas yang mengikat dan harus dilindungi. Oleh karenanya adalah beralasan apabila berdasarkan hukum, akta perjanjian, akta notaris Nomor 1 tanggal 01 Februari 200114 tersebut dinyatakan sah.
Majelis hakim mengabulkan tuntutan pihak Livio dan selanjutnya tuntutan pihak Livio mengenai ganti rugi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa walaupun suatu kerugian yang timbul karena keberadaan suatu perkara aquo dan tidak dapat dimintakan kepada pihak lawan, namun secara kasuitis tuntutan ganti kerugian dimaksud dapat dinilai dari sisi kepatutan dan kewajaran.
Pertimbangan hakim selanjutnya dalam Perkara 137 dipertimbangkan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ny. Naning dan Mr. Tarantino dalam hal ini para pemegang saham mayoritas.
Atas dasar itu maka sebagai kompensasi hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dihubungkan dengan tuntutan ganti kerugian yang dituntut
14
Ibid.
13
oleh pihak Livio Majelis Hakim melihat atau menilai adalah sesuatu yang patut dan wajar dan karenanya beralasan untuk dikabulkan. Dalam Putusan 137 itu Majelis Hakim kemudian menghukum Ny. Naning dan Mr. Tarantino untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar lima puluh juta rupiah. Terdiri dari kerugian immaterial sebesar dua puluh lima juta rupiah dan materiil sebesar dua puluh lima juta rupiah.
Majelis Hakim juga menghukum Ny. Naning dan Mr. Tarantino untuk membayar ongkos biaya perkaea sebesar dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah, selebihnya, Majelis Hakim menolak gugatan pihak Livio untuk selain dan selebihnya itulah latar belakang dari penelitian dan penulisan karya tulis kesarjanaan/skripsi yang perumusan masalahnya akan dikemukakan berikut di bawah ini.
14
1.3.
Rumusan Masalah Atas dasar uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan
diatas maka Penulis merumuskan masalah penelitian untuk karya tulis ilmiah ini sebagai berikut: Bagaimana hak pemegang saham minoritas dalam hal ini terkait pertimbangan hakim dalam putusan-putusan perkara transaksi bisnis? 1.4.
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana Hak Pemegang Saham Minoritas dalam
suatu Bisnis Internasional. Termasuk di dalamnya rumusan kata bagaimana Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Hukum Transaksi Bisnis Internasional itu adalah kaedah, asas-asas yang dikenal oleh hukum untuk melindungi hak pemegang saham minoritas dalam suatu bisnis Internasional. Terutama bagaimana Hakim dalam petimbangkan hukumnya mengakui Hak Pemegang Saham Minoritas dalam bisnis Internasional. 1.5.
Manfaat Penelitian Manfaat secara substansi dari penelitian ini adalah Penulis dapat belajar
lebih dalam untuk mengetahui dan memahami secara ilmiah bagaimana hukum melalui hakim dapat menjawab permasalahan pemegang saham minoritas yang hak-haknya dirugikan. 1.6.
Metodologi Penelitian Metodologi penilitian yang dipergunakan disini adalah tidak lain,
metodologi penelitian hukum. Maksud dari metodologi penelitian hukum adalah mencari kembali dan menemukan asas-asas atau kaedah-kaedah dan prinsip-
15
prinsip hukum yang mengatur mengenai Hak Pemegang Saham Minoritas dalam suatu bisnis terlebih lagi dalam kasus Bisnis Internasional.
Adapun satuan amatan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan dan dokumen terkait adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan putusan pengadilan yang juga menjadi satuan amatan dalam penelitian ini adalah Putusan Perkara No. 137/Pdt.G/PN.Smg; Juga penelitian individuil yang memfokuskan perhatiannya pada aspek atau isu hukum minority interests ini. Satuan analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana Hak Pemegang saham minoritas (minority interest) menurut bisnis internasional yang ada dalam kepustakaan.
16
