BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul Sebagaimana yang diketahui bahwa perlindungan anak sangatlah penting karena anak merupakan asset bangsa yang berharga.Setiap Negara membutuhkan generasi penerus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar karena memiliki komitmen hukum yang mampu memberikan jaminan masa depan bagi anak. Hal itu merupakan harga mutlak dan tidak ada penawaran lagi, apapun bentuknya.Selain itu bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.Oleh sebab itu perlindungan anak harus benar-benar ditegakkan sehingga pada waktunya kekerasan terhadap anak sangat diharapkan tidak ditemukan lagi di Negara ini.Perlindungan ini tentunya berbentuk hukum atau Undang-Undang yang baik dan mengandung unsur dilakukan tindakan semestinya untuk kepentingan anak.Kemudian tantangan bangsa ini dalam menegakkan perlindungan anak adalah adanya Undang-Undang saja tidak cukup.Butuh dukungan sistem atau struktur yang memadai dan memperjuangkan setiap perlindungan anak. Dalam rangka mencapai upaya perlindungan anak tidak terlepas dari apa yang dinamakan kesejahteraan anak. Kesejahteraan Anak dalam 1
penulisan ini menurut Pasal 1 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.1Jadi jelas bahwa kesejahteraan anak merupakan bagian dari perlindungan anak.Pemaknaan kesejahteraan lebih luas dengan usahanya yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak (hak anak dimuat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979). Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, oleh karena itu perlu ada jaminan hukum bagi kegiatan tersebut yang memiliki kepastian hukum perlu diusahakan demi
kelangsungan
kegiatan
perlidungan
anak
dan
mencegah
penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam
pelaksanaan
kegiatan
perlindungan
anak.
Pelaksanaan
Perlindungan anak merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat atau warga Negara untuk ikut serta dalam perlindungan anak berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
1
Lihat Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat (1) huruf (a) :” Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupandan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya denganwajar, baik secara rohani, jasmani maupun social “
2
Upaya Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.Jadi masalah perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.2 Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, Hakim mempunyai peranan menentukan.3 Peran hakim dalam suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir.4 Putusan akhir dari hakim melalui Pengadilan berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa :pendakwaan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Menurut A. Soetomo putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 5 Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP dijelaskan bahwa pengertian Putusan Pengadilan, yaitu :“ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat
2
Irma Setyowati Soemitro, “ Aspek hukum perlindungan anak “, penerbit Bumi Aksara 1990,Hal.16 3 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya), Alumni, Bandung,, 2007, Hal 75. 4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.286 5 A. Soetomo, “ Hukum Acara Pidana dalam praktek “ cetakan pertama, Pustaka Kartini. 1990. Hal. 12
3
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. 6
Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim kepada tiap-tiap terdakwa tidak serta merta diputuskan begitu saja tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan merupakan hal yang mendasar bagi tercapai suatu keadilan dan
kebenaran. Majelis hakim
dalam membuat setiap putusan harus memiliki pertimbangan yang tepat, karena pertimbangan yang tepat akan menentukan nilai keadilan putusan Hakim tersebut. Tulisan ini mengkaji bagaimana pertimbagan hakim yang mendasari hakim dalam membuat putusan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap perlakuan terhadap anak sebagai korban tindak pidana akan dirasakan tidak adil apabila tidak terpenuhi perlindungan hukum bagi korban, ini dinyatakan oleh pihak korban yang mengalami berbagai penderitaan fisik, mental, dan sosial yang berkepanjangan dibandingkan dengan yang dialami oleh pelaku. Hal tersebut dapat penulis kemukakan dari beberapa kasus yang penulis angkat sebagai penulisan skripsi yaitu putusan Hakim Nomor. 08/Pid.Sus/2011/PN.Sal, Nomor 01/Pid.Sus/2012/PN.Sal & Nomor. 42 /Pid.Sus/2012/PN.Sal.
6
Lihat Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 11
4
Berdasarkan alasan tersebut penulis dalam melakukan penelitian ini dan memilih judul : “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor. 08/Pid.Sus/2011/PN.Sal, Nomor 01/Pid.Sus/2011/PN.Sal & Nomor. 42 /Pid.Sus/2011/PN.Sal)”
Adapun alasan yang menarik bagi penulis dalam pembuatan penelitian ini adalah Perlindungan anak membutuhkan perhatian yang secara berkelanjutan, mengingat anak harus memiliki masa depan yang cerah sehingga dapat ikut ambil bagian dalam pembangunan suatu bangsa.
Perbandingan skripsi dan tesis dapat di lihat pada tabel berikut ini : No
Nama
01
Corlin Waren
02
Lusi Julnita Labulu
03
Aris Ardianto
04
Almin Rubut Sujono, SH
Rumusan Masalah Kajian juridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Persetubuhan yang di lakukan oleh anak
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
Apa peran komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) terhadap kasus kekerasaan anak
Untuk mngetahui dan memahami tntang pelaksanaan atau peran (KPAI) terhadap kasus kekerasaaan anak
Yuridis Sosiologi
Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka penjatuhan sangsi terhadap anak nakal
Untuk mengetahui factor – factor yang mnjadi pertimbangan hakim dalam rangka mnjatuhkan sangsi terhadap anak nakal
Yuridis Sosiologi
5
Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan terhadap tindak pidana yang di lakukan oleh anak di kaitkan dengan hak – hak anak
Metode Penelitian Yuridis Normatif
Normatif
B. Latar Belakang Masalah Berdasarkan
hukum,
Persetubuhan
ataupun
persetubuhan
terhadap anak merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak pidana di mana orang dewasa dan anak terlibat dalam aktivitas persetubuhan dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual yang berdampak pada anak sebagai korban persetubuhan. Kemudian di dalam Konvensi tentang Hak anak yang telah disetujui oleh Majellis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 juga memuat hak-hak sebagai berikut :7 - Negara-negara peserta berhak semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak (Pasal 6 ayat (2)) - Anak setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, memperoleh kewarganegaraan, mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya (Pasal 7 ayat (1)) - Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat baik secara lisan, tertulis, atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan (Pasal 13 ayat (1)) - Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan sewenang-wenang atas kehidupan pribadinya juga atas serangan yang tidak sah atas kehormatan (Pasal 16) 7
Suplemen Konvensi Anak, Edisi 5 Mei 1997
6
- Negara-negara peserta mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat (Pasal 23) - Anak berhak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan perawatan sakit serta pemulihan kesehatan (Pasal 24 ayat (1)) - Anak berhak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak (Pasal 27 ayat (1)) - Anak berhak atas pendidikan (Pasal 28 ayat (1)) - Anak berhak memperoleh perlindungan terhadap semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak (Pasal 36)
Diantara sekian hak-hak tersebut diatas, yang menjadi perhatian penulis adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas serangan yang
tidak
sah
atas
kehormatan,
kelangsungan
hidup
dan
pengembagan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana. Pemikirannya adalah supaya anak yang menjadi korban suatu tindak pidana tidak menjadi korban yang kedua kali atau yang disebut dengan “ second Victimization” dalam peradilan pidana.
7
Kasus
No.08/Pid.Sus/2011/PN.Sal
Nomor
01/Pid.Sus/2012/PN.Sal dan Nomor. 42 /Pid.Sus/2012/PN.Sal yang akan penulis kajidari pertimbangan hakim terhadap perlindungan anak sebagai korban dalam putusan yang telah dijatuhkan kepada pelaku. Anak telah menjadi korban persetubuhan, sehingga akibat tindak pidana akan terus melekat pada diri korban. Dengan demikian perhatian khusus terhadap anak korban kejahatan seksual tersebut perlu ditekankan. Korban akan muncul mana kala adanya suatu tindak pidana yang akhirnya menjadikan korban mengalami kekerasan fisik, mental, dan sosial sebagai akibat tindakan kejahatan orang lain yang ingin memenuhi kepentingan diri sendiri seperti halnya pada kasus Persetubuhan yang dialami oleh korban Trinia Rahayati umur 15 tahun, Venti Agustin binti juwandi umur 14 tahun dan Risma umur 15 tahun. Permasalahan anak khususnya terhadap kasus persetubuhan anakyang masih di bawah umur dapat diperkirakan tinggi karena mengingat masih banyak kasus yang tidak terlaporkan maupun sengaja dirahasiakan karena dianggap aib, baik oleh korban maupun keluarga. Perlindungan anak juga merupakan tanggung jawab dari hakim untuk memberikan putusan yang melindungi dan mewujudkan perlindungan anak yang efektif.Sehingga diharapkan keputusan hakim dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.
8
Putusan
Majelis
Hakim
dalam
Perkara
Pidana
No.
8/Pid.Sus/2011/PN. Sal, Perkara Pidana No. 42/Pid.Sus/2011/PN.Sal, Perkara Pidana No. 01/Pid.Sus/2012/PN.Sal, Penulis akan mengkaji apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana persetubuhan dengan korbannya adalah anakanak. Yang menjadi fokus penulis adalah das sollen dari pertimbangan hakim harus menyentuh rasa keadilan bagi korban dengan memberi putusan dengan memaknai berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak namun das sein dari perimbangan hakim dalam memberikan putusan tidak menyentuh rasa keadilan bagi korban karna hakim memutus terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut. C. Rumusan Masalah Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur?”
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitianini adalah Untuk mengetahui pertimbangan putusan Hakim dalam tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.
9
E. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatanYuridis Normatif .
1. Jenis Penelitian Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Yuridis Normatif. Dikatakan demikian karena sasaran penelitian Normatif diarahkan untuk menganalisis putusan hakim dengan mengaitkan pada ketentuan yang berlaku. 2. Lokasi penelitian Penulis menetapkan Kota Salatiga sebagai lokasi dalam penelitian ini dikarenakan lokasi yang dipilih memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan penelitian tersebut. Dalam hal ini di Pengadilan Negeri Salatiga. 3. Teknik Pengumpulan Data a.) Unit amatan Unit amatan dalam penulisan ini adalah putusan hakim No. 08/Pid.Sus/2011/PN.Sal, No. 01/Pid.Sus/2011/PN.Sal & No. 42/Pid.Sus/2011/PN.Sal. b.) Unit analisa yang menjadi unit analisa adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di pengadilan Negeri Salatiga tahun 2011-2012.
10
