BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dilingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah. Selain tempat pemukimam tanah merupakan sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usahatani, tambak dan perkebunan. Bagi kehidupan manusiatanah mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusanmasyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral, dimana setiap akhir hayat manusia akan kembali kepada tanah.1 Pembukaan tanah di suatu tempat tertentu merupakan awal dari lahirnya kepemilikan tanah bagi individu atau kelompok, yang menurut hukum adat pembukaan tanah tersebut diawali dengan pemberitahuan kepada persekutuan hukum dan diberi tanda dan batas tertentu.2Selanjutnya tanah yang dibuka tersebut dijadikan sebagai tempat berusaha dan atau di atasnya dibangun tempat tinggal yang dikuasai 1

Heru Nugroho, 2001, Menggugat Kekuasaan Negara, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm.237. 2 Mukhtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika, Jakarta, hlm.59.

1

Universitas Sumatera Utara

2

oleh masing-masing orang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, hingga penguasaan tanah tersebut berlangsung secara terus menerus dan bahkan turun temurun. Penguasaan

tanah

yang

dilakukan

secara

terus

menerus

akan

menimbulkanhubungan nyata antara manusia dengan tanah, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan dan tindakan pengolahan nyata atas tanah adalah unsur utama lahirnya hak atas tanah. Berdasarkan penguasaan dan tindakan pengolahan nyata atas tanah secara berkesinambungan tersebut, maka akan menimbulkan hubungan hukum dengan tanah yang ditempati dan diusahakannya, kemudian hubungan hukum tersebut diakui oleh penguasa atau pemerintah setempat yang ditandai dengan pengakuan secara tertulis maupun secara lisan. Dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, peranan tanah akan menjadi bertambah penting, sehubungan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk yang semuanya memerlukan tanah. Karena pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan antara manusia, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah, sementara itu persediaan tanah relatif tetap. Namun adakalanya di beberapa tempat tertentu, seperti di tepi pantai, sungai, dan danau, karena peristiwa alam, membuat bidang tanah pada lokasi tersebut menjadi bertambah luasnya. Pertambahan luas tanah tersebut disebabkan karena adanya erosi tanah di hulu sungai yang kemudian hanyut terbawa arus sungai. Selanjutnya tanah-tanah hanyutan tersebut sebagian akan mengendap disepanjang


3

aliran sungai, dan sebagian lagi terus ke muara sungai yang bersangkutan. Maka secara tidak langsung, akibat proses yang demikian berulang terjadi akan membuat endapan lumpur tersebut meluas dan meninggi, sehingga pada akhirnya membentuk sebuah daratan baru yang dikenal dengan sebutan tanah timbul (aanslibbing). Tanah timbul merupakan suatu karunia yang sangat berharga bagi mereka masyarakat yang bertempat tinggal (bermukim) di sekitar pantai ataupun sungai tersebut, khususnya bagi mereka warga masyarakat yang berekonomi lemah yang mencari nafkah sebagai petani, karena sebagai sumber daya alam baru, tanah timbul merupakan daratan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk usaha pertanian, tambak, dan bahkan dapat dijadikan tempat untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal. Pada prinsipnya unifikasi hukum pertanahan di Indonesia telah terwujud, yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960, (Lembaran Negara 1960-104), yang merupakan peraturan dasar pertanahan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Hukum Adat, yaitu untuk melaksanakan amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.


4

Kemudian hak menguasai oleh negara sebagaimana tersebut diatas lebih lanjut dituangkan dalam UUPA, yang menyatakan bahwa hak menguasai tersebut memberi wewenanag kepada negara untuk:3 a. Mengatur

dan

menyelenggarakan

peruntukan,

penggunaan,

persedian

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Wewenang pada hak menguasai dari negara sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Maka berdasarkan wewenang tersebut, negara dapat menentukan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama serta badan hukum. Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud merupakan hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan.4 Namun persoalan hukum muncul ketika penguasaan dan kepemilikan bersifat faktual tersebut dihadapkan dengan ketentuan hukum secara yuridis formal, dimana

3

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. 4 Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.


5

kepemilikan yang terjadi menurut hukum adat/kebiasaan, belum tentu mendapat kepastian hak atas tanah berdasarkan ketentuan hukum formal, bahkan penguasaan tersebut bisa jadi suatu perbuatan yang menyalahi atau bertentangan menurut hukum formal. Sebagai daratan baru, apa yang dimaksud tanah timbul (aanslibbing) sebenarnya secara eksplisit pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 584 juncto 589 KUHPerdata (BW) yang pada intinya menyatakan bahwa tanah timbul adalah “milik” yang menguntungkan sekalian pihak yang memiliki tanah dipertepian aliran sungai tersebut,yaitu atas dasar perlekatan (natrekking). Namun

demikian,

apa

yang

tertuang

dalam

pasal

KUHPerdata

tersebutberbedadengan persepsi hukum adat/kebiasaan rakyat Indonesia. Dimana dalam persepsi Hukum Adat tidak mengenal dan menggunakan asas perlekatan sebagai dasar pemilikan atas tanah. Dan sejalan dengan itu, atas dasar angka 4 Konsideran Memutuskan UUPA dengan tegas telah mencabut seluruh ketentuan yang termuat dalam Buku II KUHPerdata,yaitu sepanjang yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Tetapi sejak dicabutnya Buku II KUHPerdata dan diberlakukannya UUPA serta berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, baik bersifat pelaksana maupun berupa kebijakan dari pemerintah, sampai sekaranag tidak ada ditemukan aturan yang tegastentang keberadaan tanah timbul, melainkan hanya suatu pernyataan bahwa “tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah peraian pantai, pasang


6

surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara”,5 tanpa ada suatu pemaparan yang tegas tentang hak-hak masyarakat didalamnya.

Sejalan dengan apa yang telah uraikan diatas, lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,tepatnya disebuah desa bernama Teluk Erong yang posisinya terletak di daerah aliran sungai Indragiri, dimana sebagian luas tanah desa ini adalah merupakan tanah timbul dengan cakupan luas mencapai + 15 ha (lima belas hektar), dan seiring waktu luas tanah timbul di desa inipun terus bertambah, dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kemunculan tanah timbul diperkirakan mencapai 4 ha (empat hektar). Sebagai fenomena hukum, sangat menarik untuk dikaji sistem penguasaan dan pemilikan tanahtimbul menurut budaya atau hukum adat/kebiasaan masyarakat tersebut, demikian juga pengaturan terkait tanah timbul dalam perundang-undangan besertalangkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hak atas tanah terkait penguasaannya. Oleh karena itu, maka diajukan penelitian dengan judul tesis: “Status Penguasaan Tanah timbul (aanslibbing) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.” Sehingga nanti diharapkan diperoleh jawaban yang bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pertanahan. B. Perumusan Masalah

5

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (lihat juga angka 3 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Penertipan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi).


7

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah : 1.

Bagaimanapenguasaan dan kepemilikan atas tanah timbul menurut kebiasaan masyarakat di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu?

2.

Bagaimanastatus penguasaan atas tanah timbul di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu?

3.

Bagaimana langkah-langkah untuk memperoleh hak atas tanah terkait penguasaan tanah timbuldi Kecamatan Rengat,Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan dibidang hukum agraria khususnya dibidang pertanahan, sehingga dapat memberi penjelasan sebagai berikut : 1.

Untuk mengetahui terjadinya penguasaan dan kepemilikan tanah timbul menurutkebiasaan masyarakat di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.

2.

Untuk mengetahui status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.

3.

Untuk mengetahui langkah-langkah untuk memperoleh hak atas tanah terkait penguasaan tanah timbul di Kecamatan Rengat,Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :


8

1.

Manfaat secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pertanahan.

2.

Manfaat secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan masukan bagi praktisi, pemerintah, maupun masyarakat terkait dengan penguasan tanah timbul, khususnya di Kecamatan Rengat,Kabupaten Indragiri Hulu.

E. Keaslian Penelitian Setelah dilakukan pengamatan terhadap Tesis dan Disertasi yang ada diperpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, sepanjang yang diketahuibelum ada suatu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Pasca Sarjana ataupunorang lain yang membahas tentang “Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu”.Akan tetapi ada beberapa penelitian yang antara lain: 1.

Afnansyah, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, yang berjudul:

“Pelaksanaan

Sosialisasi

Program

Redistribusi

Tanah

Obyek

Pengaturan Penguasaan Tanah/ Landreform Di Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat”, dengan pokok permasahan sebagai berikut: 1) Mengapa masyarakat Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat banyak yang belum

mengetahui

Program

Redistribusi

Tanah

Obyek

Pengaturan

Penguasaan Tanah/ Landreform yang sudah ditegaskan sejak tahun 1965?


9

2) Hal-hal apa saja yang perlu disosialisasikan tentang Program Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/ Landreform di Kecamatan Sei Bingei? 3) Apa faktor penghambat dan upaya apa yang harus ditempuh agar sosialisasi Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform dapat berjalan dengan lancar di Kecamatan Sei Bingei? 2.

Nur Afni Damanik, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah Tanpa Hak Oleh Masyarakat: Studi Pada Penguasaan Tanah Aset PT. Kereta Api di Pancur Batu”, dengan pokok permasahan sebagai berikut: 1) Bagaimana timbulnya penguasaan tanah tanpa hak oleh masyarakat pada tanah Aset PT. Kereta Api di Pancur Batu? 2) Bagaimanaakibat hukum jika terjadi penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh masyarakat di Pancur Batu? 3) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi masyarakat yang menduduki tanah Aset PT. Kereta Api di Pancur Batu yang tidak dapat membuktikan alas haknya?

3.

Juliani Libertina Nasution, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, yang berjudul: “Hak Kepemilikan dan Penguasaan Atas Tanah di Wilayah Pulau Batam (Studi: Di Pulau Sekikir dan Pulau Bulat)”, dengan pokok permasahan sebagai berikut:


10

1) Bagaimana pola kepemilikan dan penguasaan tanah pada pulau-pulau di wilayah Kepulauan Batam? 2) Bagaimana Pelaksanaan penggunaan tanah pada pulau-pulau di wilayah Kepulauan Batam? 3) Apakah ada perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah di pulau-pulau di wilayah Kepulauan Batam tersebut? Dengan demikian penelitian ini benar-benar asli,baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.Sehingga dengan demikian penelitian inibukan hasil ciplakan dari penelitian atau penulisan orang lain dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis,

teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan.6Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran

6

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.134.


11

atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.7 Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Friedrich von Savigny dari mazhab sejarah.Menurut von Savigny bahwa hukum merupakan pencerminan dari jiwa bangsa (volksgeist). Jiwa (semangat) bangsa menjelma dalam bahasa, adat kebiasaan, susunan ketatanegaraan, dan hukum bangsa itu. Mazhab ini menolak pengagungan terhadap akal (rasio) manusia. Hukum tidak dibuat, melainkan diteruskan dalam masyarakat. Hukum hanyalah cerminan dari volkgeist. Oleh karena itu, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim volkgeist, harus dipandang sebagai hukum kehidupan sejati.8 Selanjutnya menurut Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa (Volkgeist) itu menjadi sumber hukum. Ia juga mengingatkan bahwa untuk membangun hukum, studi terhadap sejarah suatu bangsa mutlak perlu dilakukan.9 Kemudian di lain pihak, Puchta salah seorang murid von Savigny menguatkan pendapat tersebut dengan menyatakan: Hukum berasaskan pada keyakinan bangsa, baik menurut isinya maupun menurut ikatan materiilnya. Artinya, hukum timbul dan berlaku karena terikat pada jiwa bangsa. Timbulnya hal itu dalam tiga bentuk. Hukum timbul dari jiwa bangsa secara langsung dalam pelaksanaannya (dalam adat istiadatorangorang), secara tidak langsung hukum timbul dari jiwa bangsa dari undang-

7

M.Solly Lubis,1994,Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju,Bandung, hlm.80. Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.202. 9 Lili Rasjidi, 1996, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.69.

8


12

undang (yang dibentuk oleh negara) dan melalui ilmu pengetahuan hukum (yang merupakan karya ahli hukum).10 Sebagaimana dikutip oleh Ishaq, W. Freidmann menjelaskan bahwa pokokpokok ajaran mazhab sejarah yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hukum ditemukan, tidak dibuat. Ada pandangan yang pesimistis tentang pandangan manusia. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis, oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dengan adat kebiasaan. 2. Karena hukum berkembang dari hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern. Kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum, yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Ahli hukum tetap merupakan suatu organ kesadaran umum, terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir. Oleh karena itu, ahli hukum sebagai badang pembuat undang-undang relatif lebih penting dari pada pembuat undang-undang itu sendiri. 3. Undang-undang tidak berlaku atau dapat diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar. Juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat dan daerah lain. Volksgeist dapat dilihat dalam hukumnya, oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi Volksgeist melalui penelitian hukum sepanjang sejarah.11 Sejalan dengan apa yang disampaikan diatas, pada tanggal 24 September 1960, Indonesia telah berhasil mewujudkan cita-citanya, yaitudengan mengahapuskan hukum agraria kolonial dan menggantikannya dengan hukum agraria nasional yang berlandaskan kepada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),

10 11

Ishaq,log.cit. Ibid, hlm.203.


13

yaituUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan demikian kesatuan hukum agraria telah tercapai secara nasional yang mana ketentuan yang berlaku atasnya didasarkan pada hukum adat, yang berarti hukum adat menduduki posisi yang sentral didalam hukum agraria nasional. Hal tersebut dapat kita lihat pada rumusan Pasal 5 UUPA yang berbunyi: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama.” Selain sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum agraria nasional, hukum adat berfungsi sebagai pelengkap. Hal tersebut untuk mengatasi agar tidak terjadi kekosongan hukum. Berfungsinya hukum adat sebagai pelengkap hukum tanah nasional yang tertulis, artinya jika sesuatu soal belum atau belum lengkap mendapat pengaturan dalam hukum tanah yang tertulis maka yang berlaku terhadapnya adalah ketentuan hukum adat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 58 UUPA, bahwa “selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belumterbentuk, maka peraturanperaturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku...,”


14

Dengan lahirnya UUPA maka telah melahirkan beberapa ketentuan yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat bangsa Indonesia atas bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan umum UUPA sebagai berikut: 1.

Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

2.

Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesadaran dalam hukum pertanahan.

3.

Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Selanjutnyakembali kepada pokok pembahasan dalam tesis ini. Sebagai

hukum agraria nasional, di dalam UUPA tidak ada ditemukan pengaturan yang mengatur secara eksplisit (tegas) terkaitmengenai tanah timbul. Namun demikian, secara implisit (tidak tegas) sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasardan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara....”. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertipan Status Tanah Timbul dan Tanah


15

Reklamasi, tanah timbul adalah merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sebagaimana termuat dalam angka 3 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tersebut, yang menyatakan bahwa: “Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pe-milikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. Selanjutnya pernyataan tanah timbul sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara juga dapat lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Dimana dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa: “Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara” Berkaitan dengan hal di atas, UUPA memberi pengertian bahwa dikuasai bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian memberi kewenangan kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk tingkatan tertinggi:12 a.

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;

12

Penjelasan Umum angka II, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.


16

b.

Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu;

c.

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 4

ayat (1) dan (2) UUPA, dapat disimpulkan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud maka ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah (dalam hal ini termasuk tanah timbul), hak-hak tanah yang dimaksud adalah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Adapun macam-macam hak-hak atas tanah tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

Hak milik Hak guna usaha Hak guna bangunan Hak pakai Hak sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan, Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Sejalan dengan urain pasal di atas, dapatlah diketahui bahwa tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, serta tanah ulayat dan wakaf adalah


17

tanah merupakan tanah negara.Menurut Herman Hermitsebagaimana dikutip Sunahan Yosua,bahwa tanah negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas adalah tanah negara yang langsung di bawah penguasaan negara, yang mana diatas tanah tersebut tidak ada satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain negara. Sedangkan tanah negara tidak bebas adalah tanah negara yang diatasnya sudah ditumpangi oleh suatu hak punya pihak lain.13 Kemudian dapat dilihat adanya batasan terhadap kebebasan masyarakat dalam menguasai dan memanfaatkan tanah. Dimana penguasaannya dibatasi oleh hak menguasai oleh negara, sedangkan pemanfaatannya dibatasi oleh kewenangan negara yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.Sehingga dengan dasar pemikiran ini dapat dipahami bahwa setiap warga negara Republik Indonesia dalam menggunakan dan memamfaatkan tanah haruslah berdasarkan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku sebagai landasan yuridis, sehingga tidak menyimpang dan melanggar hukum. Lalusejauh mana Negara mengakui dan menghormati hak-hak penguasaan dan kepemikan atas tanah (termasuk tanah timbul) yang lahir berdasarkan kebiasaan masyarakat hukum adat yang mana secara tegasdalam Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa “...Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat...”,

yang

mana

selanjutnyadalamPasal

56

UUPA

tersebut,menyatakan

13

Sunahan Yosua, 2010, Hak Atas Tanah Timbul (aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia, hlm.54.


18

bahwaapabila “...undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20...”Karena sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya, bahwa secara eksplisit (tegas) di dalam UUPAtidak ada ditemukan aturan yang mengatur tentang tanah timbul (aanslibbing). Hal ini merupakan permasalahanyang dapat memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Karena pada kenyataannya pangkal permasalahan yang selalu muncul adalah pelaksanaan hak menguasai negara tersebut. Dimana disatu pihak yaitu pemerintah sebagai pengemban tugas yang diberikan negara, menyatakan bahwa semua tanah yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilekati dengan suatu hak diatasnya dengan salah satu macam hak (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 16 UUPA, adalah merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negarayang berlandaskan kepada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sementara itu di lain pihak masyarakat yang berada dalam suatu wilayah, yang merupakan bagian dari keluruhan rakyat Indonesia yang turut serta memberikan kuasa kepada negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaan semua tanah di seluruh wilayah Indonesia, merasakan bahwa hak atas tanahnya telah diingkari oleh negara yang secara langsung pelaksanaannya dijalankan oleh pemerintah selaku pengemban tugas yang diberikan negara.


19

Pengingkaran hak ini dirasakan oleh masyarakat (khususnya masyarakat tani yang berekonomi lemah) karena minimnyapelaksanaan ataupun pengakuan terhadap hak-hak persekutuan (ulayat) masyarakat maupun hak perseorangan (individu) atas tanah yang lahir berdasarkan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu masyarakat juga merasa bahwa berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undanganyang dikeluarkan oleh pemerintah pada kenyataannya tidak melindungi hak-hak mereka atas tanah, bahkan berbagai kebijakan itu dinilai sebagai rekayasa hukum yang lebih berpihak kepada investor. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus sengketa pertanahan ditanah air, dimana masyarakat tani menggugat kekuasaan negara yang tidak diketahui batasannya. Hal ini merupakan persoalan hukum yang harus benar-benar diperhatikan, karena yang namanya hak ulayat maupun hak perseorangan harusdiakui dan dihormati sebagaimana ketentuan yang berlaku dalamperaturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Berbagai peraturan sebagai dimaksud antara lain adalah sebagai berikut: a.

Terhadap hak ulayat masyarakat 1. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia...”


20

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang merupakan payung hukum bagi hukum adat dan hak ulayat, sebagaimana terlihat dalam konsiderannya “Berpendapat” huruf (a) bahwa “...perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah,...dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” Selanjutnya di dalam Pasal 5 UUPA tersebut ditegaskan bahwa “hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,...” 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa “pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.” b.

Terhadap hak perorangan (individu) 1. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tersebut yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapapun.” 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada Pasal 36 yang menyatakan sebagai berikut:


21

a. Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain demi perkembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. b. Tidak boleh seorangpun dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. c. Hak milik mempunyai fungsi sosial. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Ini berarti bahwa, setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi negara dan pemerintah untuk menghormati, mengakui, melindungi, membela dan menjamin hak asai manusia rakyatnya tanpa adanya diskriminasi. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yaitu pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “...warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa” selanjut pada ayat (2) dinyatakan bahwa “ ... baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.” Hak atas tanah yang dimaksud adalah hak sebagaimana disebut pada Pasal 16 UUPA ini. Maka dengan adanya hak seseorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 16, berarti telah dilindungi dan diakui oleh hukum Indonesia. Dengan demikian, mengacu pada teori Carl von Savigny maka penerapan prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keanekaragamannya sebagai suatu hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat Indonesia, haruslah diterapkan dalam pelaksanaannya. Karena pengingkaran sesutu


22

yang tumbuh atau yang hidup dalam masyarakat akan dapat berakibat hilangnya unsur kebangsaan dalamnegara itu sendiri. Sebagaimana Ida Nurlinda berpendapat bahwa keanekaragaman hukum sebagai wujud dari pluralisme hukum harus dijadikan sebagai unsur yang akan memperkuat bentuk sistem hukum nasional itu, dan bukan untuk dipertentangkan, karna penyangkalan keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum tanah selain sistem hukum tanah nasional, hanya akan menambah jumlah konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat hukum adat.14 Dari permasalahan yang telah disebutkan, tesis ini berusaha mengkaji secara mendalam berbagai hal yang berkaitan dengan masalah penguasaan atas tanah khususnya penguasaan tanah timbul pada obyek penelitian di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Memahami hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa pemahaman terhadap struktur dari masyarakat itu sendiri, sebagaimana menurut Muhammad dalam Ida Nurlinda bahwa struktur masyarakat menentukan sistem hukum yang berlaku pada masyarakat.15 Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam memahami segala hubungan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat, hendaknya terlebih dahulu dilakukan pemahaman terhadap struktur hukum masyarakat itu sendiri.

14

Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria, Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.122 15 Ibid. hlm.42.


23

2.

Konsepsi Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi

dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional.16 Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.17 Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian inidapat dijelaskansebagai berikut: 1.

Status merupakan keadaan atau kedudukan orang ataupun badan hukum.

2.

Penguasaan adalah kewenangan subjek hukum (orang/badan hukum) atas suatu objek benda berupa tanah, dan/atau Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya.18

3.

Tanah Timbul (aanslibbing) adalah tanah yang timbul atau muncul di tepi arus sungai yang berbelok. Tanah ini berasal dari endapan lumpur yang makin meninggi dan mengeras. Timbulnya tanah ini bukan karena kesengajaan dari

16

Samadi Suryabrata,1998, Metodelogi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31. Burhan Ashshofa, 1996, Metodelogi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.19. 18 Supriadi, 2010, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, kemanfaatan, Dan kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Derah, Prestasi Pustaka,Jakarta, hlm.50. 17


24

seseorang atau pemilik tanah yang berbatasan, melainkan terjadi secara alamiah.19 4.

Kecamatan Rengat adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, sekaligus sebagaiIbu Kota Kabupaten Indragiri Hulu.

5.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Riau.

G. Metode Penelitian 1.

Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris (sosiologis), yaitu suatu penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara melihat kepada aspek penerapan hukum itu sendiri ditengah masyarakat,20ataupun suatu kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.21 Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifatdeskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang

diperoleh

akan

dilakukan

analisis

secara

cermat

untuk

menjawab

permasalahan.22 Dari uraian diatas, maka penilitian ini berusaha mengkaji norma-norma hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat, dan selanjutnya dihubungkan 19

Urip Santoso, 2008, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah. Kencana, Jakarta, hlm.94. Bambang Sungono, 2002,Metode Penelian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.89. 21 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,Op.cit, hlm.51. 22 Sunaryati Hartono, 1994,Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, hlm.101. 20


25

dengan ketentuan hukum formal (hukum tertulis) yang ada kaitannya dengan tanah timbul. 2.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu,

Provinsi Riau, tepatnyaberada di Desa Teluk Erong.Adapun alasan dipilihnya lokasi ini, antara lain adalah sebagai berikut: a.

Bahwa sebagian luas dari desa ini merupakan tanah timbul(aanslibbing).

b.

Bahwa disamping tanah timbul yang telah lama keberadaannya, kemunculan tanah timbul di desa iniseiring waktu terus bertambah luasnya.

c.

Bahwa penguasaan yang dilakukanmasyarakat terhadap tanah timbuldi desa ini masih berdasarkankebiasaan setempat.

3.

Sumber data Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini

dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dapat diperoleh melalui: a.

Data Primer Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan

yaitudengan mengadakan wawancara dengan bertanya secara langsung kepada Informan, responden, dan para narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan


26

pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara tidak terstruktur ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan ataupun gambaran yang lugas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara ini dilakukan secara tatap muka yang mana subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai serta mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebutdilakukan. Informan yang dimaksudkan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut: 1.

Aparat Pemerintah Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.

2.

Aparat Pemerintah Desa Teluk Erong, Keluharan Kampung Dagang. Selanjutnya responden yang dimaksud dalam penelitian adalah seluruh

populasi atau masyarakat Desa Teluk Erong baik yang menguasai maupun tidak mengusai tanah timbul, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi diskriminasi atau pembedaan yang bersifat memihak, sehingga jawaban yang diperoleh dapat diketahui dan diakui kebenarannya. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini kurang lebih sebanyak 130 orang, dengan dikepalai oleh 32 Kepala Keluarga. Tetapi berhubung keterbatasan biaya dan waktu peneliti, sehingga tidak dapat menemui seluruh populasi (seluruh masyarakat di desa ini). Maka diambil sampel


27

dengan menggunakan teknik Non random sampling, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. 23 Dengan

menggunakan

teknik

Non

random

samplingini,

maka

penelitidenganbantuan aparat pemerintahan desa setempat, menunjuk warga masyarakat untuk dijadikan responden penelitian ini, yaitu: a.

5 orang warga yang memiliki tanah timbul

b.

5 orang warga yang tidak memiliki tanah timbul Sehingga dengan demikian, jawaban seluruh sampel yang dijadikan

responden, telah dapat mewakili jawaban seluruh populasi yang ada pada objek penelitian. Untuk melengkapi data penelitian yang diambil dari wawancara dari informan dan responden, selanjutnya dilakukan wawancara dengan para narasumber yaitu pejabat pemerintah yang ada kaitannya dengan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain: 1. Aparat PemerintahKantor PertanahanKabupaten Indragiri Hulu. 2. Aparat PemerintahDinas Pekerjaan UmumKabupaten Indragiri Hulu. b.

Datasekunder 1. Bahan hukum sekunder, yaituliteratur-literatur para ahli hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian.

23

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. cit. hlm.173.


28

2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian. 4.

Alat Pengumpulan Data Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya

serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut: a.

Wawancara,dilakukan dengan pedoman wawancara kepada informan dan narasumberyang telah ditetapkan, dengan model wawancara langsung (tatap muka), yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara yang sistematis, tujuannya agar mendapat data yang mendalam dan lebih lengkap dan punya kebenaran yang konkrit baik secara hukum maupun kenyataan yang ada di lapangan.

b.

Studi Dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidenfikasi dan mengalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.24Sehinggadata sekunder yang berkaitan dengan penelitian dapat diperoleh dengan menghimpun data yang berasal dari kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau

24

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm.52.


29

literatur, karya ilmiah seperti makalah, jurnal maupun artikel-artikel yang terdapat pada majalah-majalah maupun koran yang berhubungan dengan tanah timbul. 5.

Analisis Data. Analisis data adalah merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan

kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang telah ditetapkan sebelumnya.25 Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran jelas jawaban atas permasalahan

yang

ada.

Selanjutnya

dilakukan

pengolahan

data

dengan

menggunakan metode deduktif sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

25

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. cit. hlm.183.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia,

Recommend Documents