1
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Objek Penelitian 1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta DPPKA dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung
jawab
kepada
walikota
melalui
sekretaris
daerah.
Berdasarkan surat keputusan walikota kepala daerah kota madya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No.162/kep/kdh. IV/kp. 72 tentang penghapusan pajak dari dinas pemerintahan umum karena berkaitan dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut yaitu DIPENDA atau Dinas Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang kedudukan dan tanggung jawabnya langsung kepada walikota. Seiring berjalannya waktu tata pemerintahan Kota Surakarta mengalami perubahan dan perbaikan, berdasarkan pertimbangan prtimbangan peraturan daerah no 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Pada peraturan baru tersebut nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) peraturan baru tersebut berlaku pada tanggal 1 januari 2009. Kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Saat ini DPPKA dibagi kedalam beberapa bagian atau bidang yang dipimpin langsung oleh seorang kepala
2
bagian yang dalam menjalankan tugasnya langsung dibawah pimpinan dan langsung bertanggung jawab kepada kepala DPPKA. Kewenangan Dinas meliputi: a. Pendapatan Asli Daerah. 1) Hasil Pajak Daerah. 2) Hasil Retribusi Daerah. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. 4) Lain – lain PAD yang sah. b. Dana Perimbangan. c. Lain – lain PAD yang sah. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset DPPKA mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. Penyusunan Rencana Ketetapan Pajak Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). b. Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). c. Pelaksanaan dan perubahan APBD. d. Penatausahaan Keuangan Daerah. e. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. f. Pengendalian defisit anggaran dan penggunaan surplus APBD. g. Pengelolaan Kas Umum Daerah.
3
h. Pengelolaan Piutang Daerah. i. Pengelolaan Investasi Daerah. j. Pengelolaan Barang Milik Daerah. k. Pengelolaan dana cadangan. l. Pengelolaan utang daerah. m. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. n. Penyelesaian kerugian daerah. o. Pengelolaan Keuangan badan layanan umum daerah. p. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah. 2. Lingkungan Strategis Lingkungan strategis DPPKA Surakarta sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan tindaklanjuti dengan Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Surakarta. Tugas pokok DPPKA menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut DPPKA mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. c. Penyelenggaraan pendaftaran pendataan wajib pajak dan wajib retribusi. d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan, angsuran pajak, dan retribusi.
4
e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak an retribusi serta pendapatan lain. f. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi, dan pendapatan lain. g. Penyelenggaraan
pengelolaan
anggaran,
perbendaharaan,
dan
akuntansi. h. Pengolahan asset barang daerah. i. Penyiapan penyusunan, perubahan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah. k. Penyelenggaraan sosialisasi. l. Pembinaan jabatan fungsional. m. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). 3. Susunan Organisasi Sesuai dengan Perda Surakarta No 14 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Pasal 35, Susunan Organisasi DPPKA adalah sebagai berikut: a Kepala. b Sekeretariat, membawahkan : 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. 2) Sub bagian Keuangan. 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
5
c Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi, membawahkan: 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan. 2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data. d Bidang Penetapan membawahkan : 1) Seksi Perhitungan. 2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan. e Bidang Penagihan membawahkan : 1) Seksi Penagihan dan Keberatan. 2) Seksi Pengurangan pajak daerah. f Bidang Anggaran membawahkan : 1) Seksi Anggaran I. 2) Seksi Anggaran II. g Bidang Perbendaharaan, membawahkan : 1) Seksi Perbendaharaan I. 2) Seksi Perbendaharaan II. h Bidang Akuntansi, Membawahkan : 1) Seksi Akuntansi I. 2) Seksi Akuntansi II. i Bidang Aset, membawahkan : 1) Seksi Perencanaan Aset 2) Seksi Pengelolaan Aset j Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). k Kelompok Jabatan Fungsional.
6
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut membawahkan : a. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan
kebijakan
teknis,
pembinan,
pengkoordinasian
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaaan di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. b. Bidang Pendaftaran Bidang
pendaftyaran,
Pendataan,
dan
dokumentasi
mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pendaftaran, pendapatan, dokumentasi, dan pengolahan data. c. Bidang Penetapan Bidang penetapan mempunyai tugas pokok melsaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang, pendataan, dokumentasi, dan pengolahan data. d. Bidang Penagihan Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang penagihan, keberatan, dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain.
7
e. Bidang Anggaran Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD dan perubahan APBD. f. Bidang Perbendaharaan Bidang
perbendaharaan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan I dan II g. Bidang Akuntansi Bidang akuntasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan tata akuntansi keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surakarta. h. Bidang Aset Bidang Aset mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
8
i. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. 4. Visi dan misi DPPKA
mempunyai
visi
untuk
terwujudnya
peningkatan
pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, dan asset daerah yang optimal, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel, menuju kemandirian keuangan daerah guna mendukung pembangunan daerah. Sedangkan
Misi
DPPKA
adalah
meningkatkan
dan
mengintefisikan pendapatan daerah secara optimal, meningkatkan kelancaran, ketertiban pengelolaan keuangan, dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien serta akuntabel dengan memperhatikan asas kepatuhan dan keadilan, dan meningkatkan pemberdayaan aset daerah secara efektif dan efisien. 5. Tujuan dan Sasaran DPPKA mempunyai tujuan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan, mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan
peraturan
yang
berlaku,
menyelamatkan
dan
memberdayakan aset pemerintah kota secara optimal, serta meningkatkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
9
Sasaran DPPKA adalah terwujudnya pencapaian pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan, manajemen keuangan daerah yang efektif, efisien transparan dan akuntabel, terwujudnya pembukuan status hukum / pensertifikatan dan perlindungan aset daerah.
B. Latar Belakang Pajak sangat berperan penting untuk kemajuan Negara, semakin besar pendapatan yang diterima dari pajak maka akan semakin maju perkembangan dan pembangunan, semakin besar penerimaan pajak di suatu Negara juga mencerminkan masyarakatnya yang mampu untuk membayar pajak yang berarti pendapatan perkapita masyarakat sudah di atas rata rata, fungsi pajak bagi Negara adalah untuk pengoperasian suatu tindakan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Negara demi kemajuan diberbagai aspek (Priandana 2009), dalam memaksimalkan pemungutan pajak semestinya tidak hanya diupayakan oleh pemerintah pusat saja, kontribusi dari masing masing daerah juga diperlukan dalam membantu meningkatkan pendapatan negara, pajak dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah, Pajak Pusat adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan
10
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta pajak hiburan terdiri dari 8 jenis pajak daerah yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, dari beberapa pajak daerah di Surakarta tersebut, salah satu potensi yang dapat digali adalah pajak hiburan, pajak hiburan adalah pemungutan pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya, Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, pub, dan sejenisnya; sirkus, acrobat, dan sulap; permainan billyar, golf dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi mandi uap/spa, dan pusat kebugaran; pertandingan olah raga. Pengenaan pajak hiburan ditetapkan dengan tarif paling rendah sebesar 5%, dan untuk beberapa hiburan tertentu dikenakan tarif khusus paling tinggi sebesar 40%. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan Objek Pajak Hiburan adalah segala jenis penyelenggaraan atau jasa hiburan dengan mengenakan biaya atas penyelenggaraan atau jasa hiburan tersebut, Dikota Surakarta terdapat banyak hiburan yang secara
11
undang undang dapat dikenai pajak untuk memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah Kota Surakarta, pemungutan pajak daerah Surakarta dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), dalam pemungutan pajak hiburan di Surakarta tentunya tidak semua wajib pajak mengetahui peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan pemerintah, oleh karena itu menjadi salah satu tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan sosialisasi guna menambah pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Daerah dan peraturan perpajakan tentang pajak hiburan dan untuk menambah jumlah wajib pajak guna menunjang pemenuhan target pendapatan daerah. Pendapatan daerah sangatlah penting untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan suatu daerah, Oleh karena itu penggalian potensi pajak hiburan di Kota Surakarta sangat penting untuk pengembangan diberbagai bidang aspek lainnya yang juga perlu untuk ditingkatkan, dalam hal ini kesadaran wajib pajak juga sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak hiburan, Maka dari penggalian potensi yang ada diharapkan dapat dilaksanakan dan dapat membantu meningkatkan Pendapatan Daerah. Peran DPPKA dalam mengolah pendapatan daerah juga diperlukan, jika dana teralokasi dengan baik dan benar maka kemajuan diberbagai aspek daerah akan terwujud. Oleh karena itu penulis membuat judul Tugas Akhir “: Analisis Potensi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun (2013-2015)” yang
12
diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, serta memberi solusi untuk memecahkan masalah terkait.
C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apa saja kendala yang dihadapi DPPKA Surakarta dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan di Kota Surakarta? 2. Bagaimana upaya DPPKA Surakarta dalam memaksimalkan pemungutan pajak hiburan di Kota Surakarta? 3. Bagaimana cara untuk menggali dan mengoptimalkan potensi pajak hiburan untuk membantu meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Surakarta? 4. Berapa besar kontribusi dari penggalian potensi yang hilang pajak hiburan di Kota Surakarta?
D. TUJUAN PENELITIAN 1.
Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi DPPKA Kota Surakarta dalam memungut pajak hiburan untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.
Mengetahui
bagaimana
cara
DPPKA
Kota
Surakarta
dalam
mengoptimalkan pemungutan pajak hiburan di Kota Solo. 3.
Mengetahui cara pengoptimalan potensi yang dapat digali dari pemungutan pajak atas penyelenggaraan hiburan di Kota Surakarta.
13
4.
Mengetahui seberapa besar kontribusi yang dihasilkan dari penggalian potensi pajak hiburan yang hilang Kota Surakarta untuk menambah PAD.
E. MANFAAT PENELITIAN Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penelitian tentang Pajak Daerah pada umumnya, dan khususnya Pajak Hiburan.
2.
Bagi DPPKA Kota Surakarta Sebagai suatu masukan kepada instansi terkait yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan daerah dalam penerimaan pajak daerah khususnya dalam bidang pajak hiburan. Serta dapat dijadikan acuan dasar pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai pajak daerah dalam hal ini untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya melalui pengembangan pajak hiburan.
3. Bagi pembaca Semoga menjadi acuan yang bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya, dan wawasan untuk para pembaca lainnya.
