BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah dan Perkembangan DPPKA Surakarta Sejarah dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Surakarta tidak luput dengan sejarah Kota Surakarta sebagai wilayah pemerintahan otonom. Adanya proklamasi pada tahun 1945, di Surakarta mengalami konflik tentang pendapat mengenai Daerah Istimewa. Kasus ini dapat diredam sementara oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D yang menetapkan
Daerah
Surakarta
untuk
sementara
sebagai
daerah
karesidenan dan dibentuk Daerah Baru dengan nama Kota Surakarta. Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Pelaksana teknis pemerintah Haminte Kota Surakarta terdiri atas jawatan. Jawatan tersebut antara lain jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, Kesehatan, Perusahaan P. D. & K, Pamong Praja, dan jawatan Perekonomian. Penerimaan Pendapatan Daerah pada waktu itu diurusi oleh Jawatan Keuangan. Dengan dikeluarkannya keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan maka
1
2
Jawatan Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum yang terbagi dalam urusan-urusan dan setiap urusan tersebut terbagi lagi dalam bagianbagian. Adanya perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Selanjutnya berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta tanggal 23 Februari 1970 No.259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum, Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No.162/Kep/Kdh.IV/Kp.72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat/Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan Seksi Doleansi/P3 serta Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung di
3
bawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai pelaksana Walikota dibidang perencanaan, penyelenggaraan, dan kegiatan dibidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam Pajak Daerah di Kota Surakarta yang wewenang pemungutan dan pengelolaannya ada pada DIPENDA. Tetapi saat itu baru 4 macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu sebagai berikut: a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1992. b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1971. c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 54 Tahun 1953. d. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1971. Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut: a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1959.
4
b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1960. c. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1970. d. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1957. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/41-101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II semakin memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan prosedur tersebut dikenal dengan MAPADA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem ini diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Dengan berjalannya waktu penataan pemerintahaan Kota Surakarta kembali mengalami perbaikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
5
Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dalam peraturan baru ini nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau yang sering disebut dengan DPPKA. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPPKA dibagi kedalam bidang-bidang yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas. Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian atau biasa disebut Kabag yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKA Adapun kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut. a. Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
dalam
melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.
6
b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
bidang
pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah. c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
menyelenggarakan fungsi : 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi; 4. Pelaksanaan perhitungan, penetapan angsuran pajak dan retribusi; 5. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain; 6. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain; 7. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; 8. Pengelolaan asset barang daerah; 9. Penyiapan penyusunan, perubahan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 10. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; 11. Penyelenggaraan sosialisasi;
7
12. Pembinaan jabatan fungsional; 13. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 3. Struktur Organisasi DPPKA Surakarta Adapun susunan organisasi DPPKA Surakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Perubahan Perda nomor 6 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta terdiri dari : a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendapatan. Uraian tugas seorang kepala dinas adalah sebagai berikut:Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah, 1. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas, 2. Memperlajari, menelaah peraturan perundang – undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 3. Menyelenggarakan
sintem
pengendalian
intern
pelaksanaan
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 4. Menerapkan standar pelayanan minimal.
8
5. Menyelanggarakan perencanaan,
pengelolaan
evaluasi,
pelaporan,
kesekretariatan keuangan,
meliputi
umum,
dan
kepegawaian. b. Sekretariat Sekretariat
dipimpin
oleh
seorang
sekretaris,
sekretaris
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan
perencanaan,
administrasi,
evaluasi
dan
dan
pelaporan,
pelaksanaan keuangan,
di
bidang
umum
dan
kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat membawahi subbagian-subbagian sebagai berikut. 1. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Subbagian ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas. Selain itu juga bertugas sebagai pelaksana/melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi dan serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas. 2. Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
9
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas yang cukup banyak yaitu melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat, sistem jaringan dokumentasi, informasi hukum, dan administrasi kepegawaian. c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengelolaan data seperti melaksanakan kegiatan pendataan wajib dan obyek pajak daerah serta wajib dan obyek retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas, melaksanakan pengelolaan Dokumentasi wajib dan obyek pajak daerah serta wajib dan obyek retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas. Bidang Pendaftaran, Pandataan, dan Dokumentasi membawahi seksi seksi sebagai berikut. 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Pajak Retribusi Daerah (WRD).
10
2. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data Tugas dari Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data adalah menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah. d. Bidang Penetapan Bidang Penetapan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perhitungan dan penerbitan surat ketetapan. Seperti
melaksanakan
melaksanakan
penetapan
perhitungan
pajak
jumlah
dan
Surat
retribusi
daerah,
Pemberitahuan
Pajak
Terutang (SPPT) dan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB).
Bidang Penetapan
membawahi seksi-seksi sebagai berikut. 1. Seksi Perhitungan Kepala
Seksi
Perhitungan
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perhitungan, meliputi perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah. Seksi Penerbitan 2. Surat Ketetapan Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
11
teknis dibidang Penerbitan Surat Ketetapan, meliputi menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan surat-surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya. e. Bidang Penagihan Bidang
Penagihan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
pembinaan dan bimbingan dibidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Bidang Penagihan membawahi seksi-seksi sebagai berikut. 1. Seksi Penagihan dan Keberatan Tugas yang dipikul adalah melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya
serta
melayani
permohonan
keberatan
dan
penyelesaiannya. 2.
Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain Seksi ini bertugas mengumpulkan data sumber-sumber penerimaan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
f.
Bidang Anggaran Bidang Anggaran ini bertugas untuk membuat rencana anggaran penerimaan pajak, retribusi, dan rencana pembelanjaan keperluan instansi serta mengatur pengeluaran-pengeluaran dana yang telah
12
dianggarkan atau direncanakan. Bidang Anggaran terdiri dari dua seksi yang merupakan satu kesatuan tim kerja, yaitu sebagai berikut. 1. Seksi Anggaran I; 2. Seksi Anggaran II. g.
Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan memegang peranan sebagai pemegang dana dalam instansi, yang juga dibantu oleh dua kelompok seksi. 1. Seksi Perbendaharaan I; 2. Seksi Perbendaharaan II.
h. Bidang Akuntansi Bidang ini mempunyai tugas sebagai pencatat segala bentuk kegiatan
pendanaan,
yang
kemudian
dibuat
laporan
sebagai
pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas. Bidang Akuntansi membawahi seksi-seksi sebagai berikut. 1. Seksi Akuntansi I; 2. Seksi Akuntansi II. i. Bidang Asset Bidang Asset bertugas untuk mencatat dan mengelola semua asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Bidang Asset membawahi seksi-seksi sebagai berikut. 1.
Seksi Perencanaan Asset Seksi
ini
mempunyai
tugas
merencanakan
dan
mengembangkan semua asset yang dimiliki Pemerintah Daerah
13
Kota Surakarta sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah. 2. Seksi Pengelolaan Asset Seksi ini bertugas sebagai pelaksana rencana yang telah dibuat oleh Seksi Perencanaan Asset dan juga sebagai pengelola asset-asset tersebut j.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) UPTD bertugas untuk memungut dan mengelola Pajak Retribusi Daerah Kota Surakarta.
k. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada Cabang Dinas di Kecamatan. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi DPPKA menurut Peraturan Daerah 14 Tahun 2011 dapat dilihat dalam gambar berikut:
14
Sumber : DPPKA Kota Surakarta
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta
4. Visi dan Misi DPPKA a. Visi DPPKA Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang optimal, efektif, efisien, transparan serta
akuntable, menuju kemandirian keuangan daerah guna
mendukung pembangunan daerahMisi DPPKA b. Misi DPPKA adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan dan mengintensifkan pendapatan daerah secara optimal 2. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
15
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien serta akuntable dengan memperhatikan azas kepatutan dan keadilan 4. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah secara efektif dan efisien.
B. Latar Belakang Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan saat ini, diperlukan strategi yang baik untuk menunjang pembangunan daerah. Diantaranya mengumpulkan segenap potensi dari sumber-sumber penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan satu-satunya sumber yang benar-benar murni dikelola oleh pemerintah daerah, oleh karena itu keberhasilan daerah dalam menghadapi otonomi daerah dapat dilihat dari penerimaan dana dari sektor ini. Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan dampak ekonomi yang berbeda bagi setiap daerah. Kondisi ini berhubungan dengan faktor kemampuan keuangan setiap daerah yang selama ini mengandalkan pemerintah pusat sebagai sumber dana utamanya. Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dari sekian banyak sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, karena setiap tahunnya pajak dan retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Demikian pula dengan Pemerintah Kota Surakarta, setiap tahunnya pajak dan retribusi daerah mampu memberikan kotribusi besar bagi pendapatan asli daerah Kota Surakarta. Salah satu jenis pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah Kota Surakarta adalah pajak parkir dan retribusi parkir.
16
Pajak parkir dan retribusi parkir merupakan sumber penerimaan yang potensial di Kota Surakarta. Kondisi ini diperlihatkan dengan makin meningkatnya pertumbuhan kendaraan pribadi dari tahun ke tahun. Tingginya tingkat kepemilikan kendaraan pribadi masayarakat Kota Surakarta membuka peluang pemasukan dana bagi pemerintah Kota Surakarta maupun masyarakat sendiri untuk membuka jasa fasilitas parkir, hal ini disebabkan karena kecenderungan masyarakat kota menggunakan kendaraan pribadi daripada sarana transportasi umum masih tinggi sehingga secara otomatis kebutuhan masyarakat akan lahan parkir akan sangat tinggi pula. Tingginya pertumbuhan kendaraan di Kota Surakarta membuka peluang yang sangat besar untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir. Namun dalam kenyataanya, tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor tersebut tidak sebanding dengan perolehan dari pajak parkir dan retribusi parkir. Padahal pajak parkir sangat berpotensi untuk menunjang PAD. Namun meski begitu, kontribusinya hanya kecil bagi PAD. Selain itu belum ada peningkatan realisasi penerimaan yang sebanding dengan peningkatan atau perluasan area parkir yang ada di Kota Surakarta. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas terkait harus tegas dalam penerapan sistem pengelolaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut dan realisasinya memenuhi target yang diharapkan.
17
Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SURAKARTA”
C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas agar lebih jalas mengenai pokok permasalahan, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses pemungutan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Surakarta ? 2. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir, serta seberapa besar Rasio pertumbuhan penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Surakarta tahun 2013 - 2015? 3. Usaha apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak parkir dan retribusi parkir?
D. Tujuan Penelitian Setiap kegiatan termasuk penelitian pada dasarnya selalu mempunyai maksud dan tujuan yang dijadikan pedoman dan arahan. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui proses pemungutan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Surakarta
18
2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Surakarta serta untuk mengetahui Rasio pertumbuhan penerimaan Pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Surakarta tahun 2013 - 2015. 3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Surakarta.
E. Manfaat Penelitian Suatu penilitain akan lebih bernilai jika memberi manfaat bagi beberapa pihak. Adapun manfaat yang ingin diambil dari penelitian ini adalah: a. Bagi penulis Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana menerapkan ilmu yang diterima di bangku kuliah sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah, terutama pajak parkir dan retribusi parkir. b. Bagi objek penelitian Bagi Pemerintah Kota Surakarta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam masalah pajak parkir dan retribusi parkir.
19
c. Bagi pihak lain Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sebagai bahan masukan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.
